PUU
Tahun 2026
220/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon: Salavi Tia Hamada (Pemohon I), Anindita Faza Rizqin (Pemohon II), Dias Ajeng Ikhtiarini (Pemohon III), Nadia Nur Yunniani (Pemohon IV), Musyaffa Zafir Athaillah (Pemohon V), dan Rizkie Putra Imansyah (Pemohon VI)
Tanggal Putusan: 2026-07-23T14:00:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
1
PUTUSAN
NOMOR 220/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
1. Nama
: Salavi Tia Hamada
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Dusun Corah Mulyo, RT 007 RW 002, Desa
Nglongsor, Kecamatan Tugu, Trenggalek, Jawa
Timur
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Anindita Faza Rizqin
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Ngagel Mulyo 2/10, RT 001 RW 004, Kelurahan
Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya,
Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
: Nadia Nur Yunniani
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Mundu, RT 024 RW 012, Desa Gemarang,
Kecamatan Gemarang, Madiun, Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
2
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 6 Mei 2026 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 11 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
219/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Juni 2026 dengan Nomor 220/PUU-
XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 7 Juli
2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2026, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Berdasarkan ketentuan yang termasuk dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945
menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.”
2. Selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang Pemilihan Umum.”
3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554) (yang selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang undang terhadap
3
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan
Kehakiman) yang menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang
5. Bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai cakupan kewenangan pengujian
Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025):
Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu;
6. Bahwa pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(selanjutnya
disebut
UU
P3),
menyebutkan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
7. Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga
pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi
pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas
ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution)
dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of
constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan
undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi
sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka
Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun
4
bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:
(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi
ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang undang tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
8. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang yang diajukan sebagai pengujian materiil, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara.
9. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat
(1) PMK 2/2021, yang menyatakan:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. Lembaga negara.
10. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang
5
menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang
mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007,
yakni apabila:
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI 1945.
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
11. Bahwa pertama, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perlu dijelaskan
sebagai berikut:
11.1. Pemohon I merupakan warga negara Indonesia WNI yang dibuktikan
dengan kepemilikan nomor induk kependudukan [Bukti P-5], yang
beralamat di Trenggalek. Saat ini, Pemohon I merupakan seorang
mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya yang
dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-6].
Pemohon I aktif dalam Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM),
dan Komunitas Peradilan Semu (KPS), dalam organisasi tersebut,
pemohon I terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademik seperti simulasi
persidangan, kajian hukum mengenai hukum pidana, dan diskusi ilmiah
yang berkaitan dengan perkembangan hukum di Indonesia [Bukti P-]
11.2. Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang
dapat dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk kependudukan
[Bukti P-5] yang beralamat di Sidoarjo. Pemohon II merupakan
mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, dibuktikan
6
dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa selama menempuh
pendidikan [Bukti P-6]. Pemohon II pernah tergabung dalam organisasi
kemahasiswaan Anggota Agora Law Society, [Bukti P-] yang
merupakan wadah pengembangan keilmuan hukum melalui kajian
diskusi serta kegiatan akademik lainnya. Pemohon II memiliki
keterlibatan aktif dalam memahami isu-isu hukum yang berkembang.
11.3. Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang
dibuktikan dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan Nomor
Induk kependudukan [Bukti P-5] beralamat di Madiun yang merupakan
mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, yang dapat
dibuktikan dari kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-6]
pemohon III pernah aktif dalam anggota kemahasiswaan Komunitas
Peradilan Semu (KPS) yang memiliki fokus dan ketertarikan dalam
bidang hukum pidana dan juga aktif dalam menekuni kajian tentang
penegakan hukum pidana di Indonesia. [Bukti P-].
11.4. Bahwa para Pemohon sebagai mahasiswa hukum yang aktif dalam
kegiatan organisasi kemahasiswaan dan kajian ilmiah hukum pidana,
memiliki pemahaman mendalam bahwa penerapan norma hukum acara
pidana seharusnya selaras dengan teori-teori hukum pidana yang telah
mapan. Oleh karenanya, para Pemohon memohon agar Mahkamah
Konstitusi
memberikan
penafsiran
konstitusional
(constitutional
interpretation) terhadap Pasal 24 ayat (2) huruf b UU 20/2025, sehingga
dalam penerapannya norma a quo tidak menyimpang dari prinsip-
prinsip dasar hukum pidana, khususnya asas lex certa yang
menghendaki setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan
tidak multitafsir, serta asas due process of law yang menjamin setiap
tahapan penegakan hukum pidana berjalan secara terukur, akuntabel,
dan sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku dalam ilmu hukum
pidana.
12. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan
hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf
a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
7
12.1. Bahwa Pemohon I-III merupakan warga negara Indonesia sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya maka, Pemohon secara konstitusional
memiliki hak-hak sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, antara
lain:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.”
12.2. Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021 karena memiliki
hak Konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, khususnya hak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil.
12.3. Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945
tersebut, menurut anggapan para Pemohon telah dirugikan oleh
berlakunya Pasal 24 ayat (2) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:
a) hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dirugikan oleh
berlakunya Pasal 24 ayat (2) huruf b UU No. 20 Tahun 2025 tentang
KUHAP, karena norma a quo menimbulkan ketidakjelasan dan
membuka peluang multitafsir dalam penerapannya. Ketidakjelasan
tersebut berpotensi menimbulkan penerapan hukum yang berbeda-
beda oleh aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan PARA
PEMOHON tidak memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil.
Kondisi demikian juga membuka ruang terjadinya tindakan
sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum acara pidana,
yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian bagi warga
negara, termasuk para Pemohon.
Sifat Kerugian Konstitusional para Pemohon
13. Bahwa ketiga, untuk mengukur para Pemohon memiliki kedudukan hukum
8
sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b PMK
2/2021, yakni adanya hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya
undang-undang dan kerugian Konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus)
dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
13.1. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 24 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana telah menimbulkan kerugian terhadap hak
konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
13.2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan
kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan
alasan bahwa "peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana".
Akan tetapi, norma a quo tidak memberikan penjelasan, batasan,
maupun parameter yang jelas mengenai keadaan seperti apa yang
dapat
menyebabkan
suatu
peristiwa
yang
sebelumnya
telah
ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan kemudian
dinyatakan bukan merupakan tindak pidana.
13.3. Bahwa secara sistematis, penyelidikan merupakan tahap dalam proses
peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat
atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan demikian, peningkatan
suatu
perkara
dari
tahap
penyelidikan
ke
tahap
penyidikan
menunjukkan telah adanya kesimpulan awal bahwa peristiwa yang
diperiksa memiliki indikasi sebagai tindak pidana yang memerlukan
tindakan penyidikan lebih lanjut.
13.4. Bahwa norma a quo justru membuka kemungkinan dilakukannya
penilaian kembali terhadap status suatu peristiwa sebagai tindak pidana
atau bukan tindak pidana pada tahap penyidikan tanpa memberikan
parameter yang jelas mengenai kondisi yang membenarkan perubahan
penilaian tersebut. Akibatnya, norma a quo menimbulkan ketidakjelasan
mengenai batas kewenangan dan fungsi masing-masing tahapan dalam
sistem peradilan pidana.
9
13.5. Bahwa ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan
penafsiran dan penerapan oleh aparat penegak hukum dalam praktik.
Dalam suatu perkara, penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan
alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana,
sementara dalam perkara lain dengan karakteristik yang serupa dapat
diambil kesimpulan yang berbeda. Kondisi demikian menimbulkan
ketidakpastian hukum karena tidak terdapat ukuran yang objektif dan
seragam mengenai kapan suatu perkara dapat dihentikan dengan
alasan sebagaimana dimaksud dalam norma a quo.
13.6. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak
konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, keberadaan norma yang
tidak memberikan kejelasan mengenai batasan dan parameter
penerapannya secara langsung merugikan hak konstitusional para
Pemohon untuk mengetahui dan memahami secara pasti bagaimana
hukum akan diterapkan terhadap suatu peristiwa dalam proses
peradilan pidana.
13.7. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon tidak bersifat abstrak
ataupun hipotetis semata. Sebagai warga negara, para Pemohon
merupakan subjek hukum yang berada dalam lingkup keberlakuan
sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, para Pemohon setiap
saat berpotensi berhadapan dengan proses penegakan hukum pidana
baik sebagai pelapor, korban, saksi, pihak yang berkepentingan,
maupun sebagai warga negara yang hak-haknya dilindungi oleh hukum.
Ketidakjelasan norma a quo menyebabkan para Pemohon tidak
memperoleh kepastian mengenai standar hukum yang akan digunakan
dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat dinyatakan bukan
merupakan tindak pidana pada tahap penyidikan.
13.8. Bahwa selain sebagai warga negara, para Pemohon juga merupakan
mahasiswa Fakultas Hukum yang secara aktif mempelajari hukum
pidana dan hukum acara pidana. Dalam kapasitas tersebut, para
Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap kejelasan norma
hukum yang menjadi objek pembelajaran, penelitian, diskusi akademik,
10
dan pengembangan ilmu hukum. Ketidakjelasan norma a quo
mengakibatkan para Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai
konstruksi hukum yang hendak dibangun oleh pembentuk undang-
undang, khususnya mengenai hubungan antara tahap penyelidikan dan
tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana.
13.9. Bahwa akibat ketidakjelasan tersebut, para Pemohon kehilangan
kepastian dalam memahami batas kewenangan masing-masing
tahapan proses peradilan pidana serta kehilangan parameter yang jelas
dalam menjelaskan dan mengembangkan argumentasi hukum secara
akademik. Kondisi demikian secara langsung mengganggu hak para
Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
13.10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah
menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur
fundamental negara hukum. Oleh karena itu, suatu norma yang
dirumuskan secara tidak jelas sehingga membuka ruang multitafsir dan
penerapan yang tidak seragam berpotensi melanggar hak konstitusional
warga negara atas kepastian hukum yang adil.
13.11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, kerugian konstitusional
yang dialami para Pemohon setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar (reasonable certainty) dapat dipastikan
akan terjadi akibat berlakunya Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana. Dengan demikian, para Pemohon memenuhi unsur kerugian
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 011/PUU-V/2007.
Hubungan Sebab-akibat Norma A Quo Terhadap Kerugian Konstitusional para
Pemohon
14. Bahwa keempat, untuk mengukur para Pemohon memiliki kedudukan hukum
sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d PMK
2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional
dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka
11
perlu dijelaskan sebagai berikut:
14.1 Mengingat para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas
kepastian hukum yang dijamin oleh UUD NRI 1945 pasal 28D ayat (1)
sebagaimana dijelaskan di atas. Hal tersebut, menyebabkan timbulnya
kerugian bagi para pemohon yang merupakan sivitas akademik untuk
menjalankan tridharma perguruan tinggi, salah satunya menjalankan
praktek otonomi keilmuan. Otonomi keilmuan adalah tugas civitas
akademik untuk dapat mempertahankan kebenaran ilmiah berdasarkan
kaidah keilmuan, metode keilmuan
14.2 Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara
berlakunya Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan
kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon. Hal tersebut
karena norma a quo memberikan kewenangan kepada penyidik untuk
menghentikan penyidikan dengan alasan “peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana” tanpa disertai batasan, ukuran, maupun
parameter yang jelas mengenai keadaan yang dapat dijadikan dasar
penghentian penyidikan. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ruang
multitafsir dan penerapan yang berbeda-beda dalam praktik penegakan
hukum pidana, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jaminan
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia yang
tunduk pada sistem hukum pidana nasional sekaligus sebagai
mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki kepentingan akademik
dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum, para Pemohon
secara langsung maupun potensial dirugikan oleh berlakunya norma a
quo karena tidak memperoleh kepastian mengenai standar hukum yang
digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dinyatakan
bukan merupakan tindak pidana pada tahap penyidikan. Oleh karena
itu, kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon merupakan
akibat langsung dari berlakunya norma a quo. Apabila Mahkamah
Konstitusi mengabulkan permohonan a quo dengan menyatakan Pasal
24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
12
Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 atau memberikan penafsiran konstitusional yang
memperjelas batasan penerapannya, maka kerugian konstitusional
yang dialami para Pemohon akan hilang atau setidak-tidaknya tidak lagi
berpotensi terjadi.
14.3 Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 karena terdapat
hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan
berlakunya Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, karena ketidakjelasan dan multitafsir
norma a quo secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum
dalam praktik dan pengkajian hukum yang dilakukan para Pemohon
sebagai mahasiswa hukum. Akibat berlakunya norma tersebut, para
Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai batas, makna, dan
penerapan
norma
dalam
sistem
hukum
Indonesia,
sehingga
menghambat para Pemohon dalam memahami, mengkaji, serta
mengembangkan argumentasi hukum secara ilmiah dan konstitusional.
Dengan Dikabulkannya Permohonan Norma A Quo Kerugian para Pemohon
Tidak Akan atau Tidak Terjadi Lagi
15. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan
hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf
e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau
tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di
atas,
dapat
dipastikan
apabila
Mahkamah
Konstitusi
mengabulkan
permohonan ini, kerugian yang dialami oleh para Pemohon tidak lagi atau tidak
akan terjadi di kemudian hari.
16. Bahwa para Pemohon meyakini setiap norma hukum acara pidana harus
dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar mampu memberikan
kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
17. Bahwa menurut para Pemohon, tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan secara
13
optimal apabila frasa "peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana"
dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap dipertahankan
tanpa adanya penafsiran konstitusional yang memberikan batasan dan
parameter yang jelas mengenai penerapannya.
18. Bahwa norma a quo dalam rumusan saat ini menimbulkan ketidakjelasan
mengenai kondisi yang membenarkan perubahan penilaian terhadap suatu
peristiwa yang sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap
penyidikan. Akibatnya, norma tersebut membuka ruang perbedaan penafsiran
dan penerapan oleh aparat penegak hukum yang berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi warga negara, termasuk para Pemohon.
19. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo dan
memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa "peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana", sehingga hanya dapat diterapkan
berdasarkan parameter dan kondisi tertentu yang jelas, maka ketidakjelasan
norma yang selama ini menjadi sumber kerugian konstitusional para Pemohon
akan hilang.
20. Bahwa dengan adanya penafsiran konstitusional tersebut, hubungan antara
tahap penyelidikan dan tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana
menjadi lebih jelas dan konsisten. Selain itu, aparat penegak hukum akan
memiliki pedoman yang lebih terukur dalam menerapkan alasan penghentian
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
21. Bahwa kejelasan tersebut akan memberikan jaminan kepastian hukum yang
lebih baik kepada warga negara, termasuk para Pemohon, sehingga hak
konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 dapat terlindungi secara optimal.
22. Bahwa selain itu, dengan adanya kejelasan norma, para Pemohon sebagai
mahasiswa Fakultas Hukum juga memperoleh kepastian dalam memahami,
mengkaji, menjelaskan, serta mengembangkan argumentasi hukum mengenai
hubungan antara tahap penyelidikan dan tahap penyidikan sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku.
14
23. Bahwa oleh karena itu, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan
permohonan a quo, maka kerugian konstitusional yang didalilkan para
Pemohon tidak lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi di kemudian hari.
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat kemungkinan yang nyata
(reasonable probability) bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, hak
konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 akan pulih dan memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya,
sehingga syarat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-
V/2007 telah terpenuhi.
25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas,
maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan pengujian materiil Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap
UUD NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi beserta
penjelasannya dan syarat kerugian konstitusional sebagaimana tertuang
dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) PMK 2/2021.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
26. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b UU
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan
Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
karena:
a. ....
b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
27. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai
berikut:
Pasal 28D ayat (1):
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
28. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal a quo yang mengatur mengenai
penghentian penyidikan karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena
15
mengandung norma yang multitafsir, tidak memberikan kepastian hukum, serta
menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan alasan-alasan sebagai
berikut:
A. Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
Aspek
KUHAP Lama
(UU No.8 Tahun
1981)
Pasal 109 ayat (2)
KUHAP Baru
(UU No.20 Tahun
2025)
Pasal 24 ayat (2)
Bunyi Norma
"...karena tidak terdapat
cukup bukti atau
peristiwa tersebut
ternyata bukan
merupakan tindak pidana
atau penyidikan
dihentikan demi
hukum..."
"...karena:
(a)
...;
(b)
peristiwa tersebut bukan
merupakan
tindak
pidana"
Frasa Penghentian
Menggunakan
frasa
"ternyata
bukan"
mensyaratkan
adanya
proses pembuktian yang
menghasilkan
kesimpulan
Hanya menyebut "bukan
merupakan" tanpa kata
"ternyata",
menghilangkan
unsur
pembuktian sebelumnya
Alasan Penghentian
Tiga
alasan
digabung
dalam satu ayat: tidak
cukup bukti / bukan tindak
pidana / demi hukum
Alasan dipisah menjadi
huruf-huruf
tersendiri
tanpa penjelasan kriteria
Standar/Kriteria
Tidak
diatur
secara
eksplisit
(kelemahan
lama yang diwarisi)
Tetap tidak diatur, bahkan
semakin longgar karena
frasa "ternyata" dihapus
Pemberitahuan
Wajib diberitahukan
kepada penuntut umum,
tersangka, atau
keluarganya
Perlu dicek apakah
kewajiban
pemberitahuan
dipertahankan atau
diperluas
Implikasi
Berpotensi multitafsir
namun masih terdapat
kata "ternyata" sebagai
pembatas implisit
Potensi multitafsir
semakin besar karena
pembatas implisit
"ternyata" dihilangkan
Tabel 1.1: perbandingan Pasal di KUHAP yang sebelumnya dimuat kembali pada
KUHAP Nasional
29. Bahwa berdasarkan tabel perbandingan di atas, KUHAP baru justru
memperluas ruang diskresi penyidik dalam menghentikan penyidikan dengan
16
alasan "peristiwa bukan merupakan tindak pidana", tanpa disertai
penambahan kriteria atau standar yang lebih jelas. Perluasan ruang diskresi
tanpa batasan yang terukur inilah yang menimbulkan norma a quo semakin
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945 jika norma a quo tidak diberikan batasan yang
jelas mengenai penghentian penyidikan karena peristiwa bukan merupakan
tindak pidana
30. Bahwa Hukum pidana menghendaki berlakunya suatu asas fundamental
nullum crimen, nulla poena sine lege certa. Asas tersebut ditujukan agar setiap
rumusan norma yang ada disusun secara tegas dan konsisten sehingga tidak
terjadi multitafsir dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun asas
lex certa berkembang dalam hukum pidana, tetapi prinsip kepastian dan
kejelasan norma juga berlaku mutlak dalam hukum acara pidana.
31. Dalam sistem hukum acara pidana, setiap tahapan proses penegakan hukum
memiliki fungsi yang jelas dan berjenjang. Pasal 1 angka (8) UU No. 20 tahun
2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan
mengenai penyelidikan sebagai “serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam UU ini”. Pasal 1 angka (5) UU No. 20 tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan mengenai penyidikan
sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti
guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka”.
32. Bahwa sebelum menilai apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana atau bukan tindak pidana, terlebih dahulu perlu dipahami konsep
mengenai peristiwa pidana dan tindak pidana itu sendiri. Dalam hukum acara
pidana, peristiwa pidana merupakan suatu kejadian konkret yang diduga
mengandung unsur tindak pidana sehingga menjadi dasar dilakukannya
penyelidikan. Adapun dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana (strafbaar
feit) pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan manusia yang oleh undang-
undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena memenuhi
unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan oleh hukum. Dengan demikian,
tidak setiap peristiwa yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum secara
otomatis merupakan tindak pidana, melainkan harus terlebih dahulu dilakukan
17
penilaian berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan.
33. Bahwa Prof. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan
yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi
siapa saja yang melanggarnya. Sementara itu, Prof. Simons mendefinisikan
tindak pidana (strafbaar feit) sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum,
dilakukan dengan kesalahan (schuld), dilakukan oleh orang yang mampu
bertanggung jawab, serta diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan pandangan tersebut, suatu peristiwa hanya dapat
dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila seluruh unsur tindak pidana
yang dirumuskan oleh undang-undang telah terpenuhi. Sebaliknya, apabila
salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka secara hukum peristiwa
tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
34. Bahwa penentuan bahwa suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana tidak
dapat dilakukan hanya berdasarkan penilaian subjektif aparat penegak hukum,
melainkan harus didasarkan pada parameter hukum pidana yang objektif.
Suatu peristiwa hanya dapat dinyatakan bukan merupakan tindak pidana
apabila berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan
yang terjadi tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana
dirumuskan dalam undang-undang, tidak terdapat sifat melawan hukum, tidak
terdapat unsur kesalahan (schuld), atau terdapat alasan pembenar maupun
alasan pemaaf yang menghapus sifat pidana dari perbuatan tersebut.
Penilaian demikian merupakan penilaian yuridis yang harus didasarkan pada
hasil pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan
semata-mata pada keyakinan subjektif penyidik.
35. Bahwa keberadaan parameter objektif tersebut merupakan konsekuensi dari
asas legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege) beserta asas lex certa
yang menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas,
dan tidak multitafsir. Asas tersebut tidak hanya berlaku dalam hukum pidana
materiil, tetapi juga menjadi landasan dalam hukum acara pidana agar setiap
tindakan aparat penegak hukum dilakukan berdasarkan ukuran hukum yang
jelas, terukur, dan dapat diuji. Oleh karena itu, apabila undang-undang
memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan
dengan alasan bahwa “peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana”,
18
maka undang-undang seharusnya sekaligus memberikan batasan mengenai
kondisi, ukuran, dan parameter objektif yang dapat digunakan untuk mencapai
kesimpulan tersebut.
36. Bahwa Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana justru tidak memberikan
penjelasan mengenai parameter objektif dimaksud. Norma a quo tidak
menentukan ukuran hukum yang wajib digunakan penyidik dalam
menyimpulkan bahwa suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana,
padahal penentuan tersebut merupakan kesimpulan yuridis yang hanya dapat
dicapai melalui pengujian terhadap unsur-unsur tindak pidana berdasarkan
alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Akibatnya, norma a quo
membuka ruang bagi setiap penyidik untuk menggunakan ukuran yang
berbeda-beda dalam mengambil keputusan penghentian penyidikan, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka peluang terjadinya tindakan
sewenang-wenang, dan bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang
adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Namun demikian, ketentuan Pasal a quo tidak memberikan batasan yang jelas
mengenai kondisi, kriteria, maupun standar pembuktian yang dapat digunakan
untuk menyimpulkan bahwa suatu peristiwa "bukan merupakan tindak pidana".
Jika merujuk pada Tabel 1.1 mengenai perbandingan KUHAP Lama (UU No.
8 Tahun 1981) dengan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025), Pasal 109 ayat
(2) KUHAP Lama menggunakan frasa "ternyata bukan merupakan tindak
pidana". Kata "ternyata" mensyaratkan adanya proses pembuktian yang
menghasilkan kesimpulan.
38. Bahwa KUHAP baru (UU 20/2025) menghilangkan kata "ternyata" menjadi
hanya "bukan merupakan tindak pidana". Penghilangan unsur parameter
pembuktian ini secara normatif memperluas ruang diskresi penghentian
penyidikan tanpa disertai standar yang terukur. Perluasan norma tanpa
batasan inilah yang secara langsung menjadikan norma a quo bertentangan
dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945.
19
B. Ketidakjelasan Norma a quo Bertentangan dengan Prinsip Kepastian
Hukum
39. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil tidak dapat dipisahkan dari prinsip
due process of law dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (Equality
before the law). Ketiadaan batasan yang pasti dalam norma a quo
menyebabkan aparatur penegak hukum memiliki ruang penafsiran tak
terbatas. Kondisi tersebut memiliki potensi kesewenang-wenangan, karena
penyidikan dapat dihentikan tanpa dasar parameter yang terukur. Hal tersebut
secara langsung melanggar hak konstitusional “Perlindungan dan perlakuan
yang sama di hadapan hukum” yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945.
40. Prof. Peter Mahmud Marzuki guru besar FH UNAIR mengungkapkan bahwa
kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang
menghendaki agar norma hukum disusun secara jelas, sistematis, serta dapat
diterapkan secara konsisten. Hukum harus memberikan kepastian agar dapat
menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak.
41. Keberadaan ketentuan Pasal a quo yang memberikan kewenangan
penghentian penyidikan dengan alasan “peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana” pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan
adanya perkembangan fakta atau ditemukannya keadaan baru setelah proses
penyidikan. Sehubungan dengan itu, pada tahap penyidikan seharusnya
terdapat batasan yang jelas dan terukur, mengingat pada tahap ini fokus utama
adalah pembuktian melalui alat bukti. Namun demikian, ketentuan Pasal a quo
tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kondisi, kriteria, maupun
standar pembuktian yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa suatu
peristiwa bukan merupakan tindak pidana. Akibatnya norma a quo bersifat
kabur (vague norm) dan membuka ruang penafsiran yang luas.
42. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, salah satunya yakni
Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, telah menegaskan bahwa norma yang
tidak memiliki kepastian (vague norm) berpotensi melanggar prinsip kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Oleh karena itu, norma yang demikian memerlukan penafsiran
yang jelas dan batasan yang tegas dalam penerapannya agar tetap sejalan
20
dengan prinsip kepastian hukum
C. Norma A Quo Tidak Menjelaskan Dasar Perubahan Kesimpulan Hukum
43. Bahwa secara sistematis, tahap penyelidikan bertujuan menentukan dapat atau
tidaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana. Oleh karena itu, peningkatan suatu perkara ke tahap penyidikan
menunjukkan telah terdapat dugaan yang cukup bahwa peristiwa tersebut
memiliki karakteristik sebagai tindak pidana dan memerlukan pembuktian lebih
lanjut.
44. Namun demikian, Pasal 24 ayat (2) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperbolehkan penghentian
penyidikan dengan alasan bahwa "peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana" tanpa menjelaskan keadaan apa yang membenarkan perubahan
kesimpulan tersebut.
45. Norma a quo tidak menjelaskan apakah perubahan kesimpulan tersebut harus
didasarkan pada fakta baru, alat bukti baru, kekeliruan penilaian awal, atau
keadaan hukum lainnya. Akibatnya, masyarakat maupun aparat penegak
hukum tidak dapat mengetahui secara pasti kapan suatu perkara dapat
dihentikan dengan alasan dimaksud.
46. Ketiadaan parameter tersebut menjadikan norma a quo tidak memenuhi prinsip
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
C. Riwayat Pengujian Pasal A Quo
No.
Perkara
Objek
Amar
1.
46/PUU-XVIII/2020
Pasal 109 ayat (2)
KUHAP Lama
Gugatan Obscuur Libel dan
Tidak Dapat Diterima
Tabel 1.2: Riwayat pengujian norma a quo
47. Bahwa hingga diajukannya permohonan a quo, belum pernah terdapat putusan
Mahkamah Konstitusi yang menilai pokok konstitusionalitas frasa “...peristiwa
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana…” setelah suatu perkara
ditingkatkan ke tahap penyidikan, karena perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020
berakhir dengan putusan bahwa gugatan Obscuur Libel dan tidak dapat
diterima sehingga Mahkamah belum memasuki pemeriksaan pokok
permohonan
21
Tabel 1.3:
Perbandingan Perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020 dengan
Permohonan A Quo
Aspek
Perkara
Permohonan A Quo
Objek Pengujian
Pasal 109 ayat (2) UU
Nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHAP
Pasal 24 ayat (2) huruf b
UU Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHAP
Norma yang
Dipersoalkan
Kewenangan
penghentian penyidikan
berdasarkan alasan
bahwa peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak
pidana
Penghentian penyidikan
karena hasil penyidikan
menunjukkan bahwa
peristiwa yang
disangkakan bukan
merupakan tindak pidana
Kedudukan Pemohon
Pemohon merupakan
pelapor/korban yang
laporannya dihentikan
melalui SP3
Pemohon merupakan
WNI dan mahasiswa
Fakultas Hukum yang
memiliki kepentingan
konstitusional terhadap
kepastian hukum dan
kejelasan norma dalam
sistem peradilan pidana
Kerugian
Konstitusional
Pemohon merasa
kehilangan hak atas
kepastian hukum karena
laporan dugaan tindak
pidana yang diajukannya
dihentikan oleh penyidik
tanpa adanya indikator
yang jelas
Pemohon mengalami
kerugian konstitusional
berupa ketidakpastian
hukum akibat tidak
adanya parameter yang
jelas mengenai keadaan
yang membenarkan
perubahan kesimpulan
dari tahap penyelidikan
menuju penghentian
penyidikan dengan
alasan “bukan
merupakan tindak
pidana”
Fokus Permasalahan
Dampak penghentian
penyidikan terhadap
pelapor/korban
Konstitusionalitas alasan
penghentian penyidikan
“bukan merupakan tindak
pidana” setelah suatu
perkara ditingkatkan dari
penyelidikan ke tahap
penyidikan
Pokok Dalil
Permohonan
Pasal 109 ayat (2)
KUHAP merugikan hak
konstitusional pelapor
karena memungkinkan
penghentian penyidikan
yang menghilangkan
akses terhadap proses
penegakan hukum
Pasal 24 ayat (2) huruf b
KUHAP Baru tidak
memberikan parameter
yang jelas mengenai
kapan suatu peristiwa
yang telah memenuhi
syarat untuk ditingkatkan
ke tahap penyidikan
22
dapat kembali dinyatakan
bukan merupakan tindak
pidana.
Argumentasi Utama
Menekankan
perlindungan hak korban
dan pelapor terhadap
tindakan penghentian
penyidikan.
Menekankan
inkonsistensi hubungan
antara penyelidikan dan
penyidikan serta tidak
adanya dasar yang jelas
mengenai perubahan
kesimpulan hukum
terhadap peristiwa yang
sama.
Batu Uji UUD 1945
Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1), Pasal 28I
ayat (2), dan Pasal 28I
ayat (4) UUD NRI Tahun
1945.
Pasal 28D ayat (1) dan
28G ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 mengenai
hak atas kepastian
hukum yang adil dan
perlindungan HAM.
Petitum
Memohon agar norma
penghentian penyidikan
dalam Pasal 109 ayat (2)
KUHAP dinyatakan
bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945.
Memohon agar Pasal 24
ayat (2) huruf b
dinyatakan
inkonstitusional bersyarat
sepanjang tidak dimaknai
bahwa penghentian
penyidikan karena alasan
"bukan merupakan tindak
pidana" hanya dapat
dilakukan berdasarkan
parameter yang jelas dan
objektif yang diperoleh
dalam proses penyidikan.
48. Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, terdapat perbedaan mendasar
antara Perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020 dan permohonan a quo. Perkara
Nomor 46/PUU-XVIII/2020 berfokus pada kerugian yang dialami pelapor akibat
penghentian penyidikan, sedangkan permohonan a quo berfokus pada
ketidakjelasan parameter dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun
2023 yang memungkinkan perubahan kesimpulan hukum terhadap suatu
peristiwa yang sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap
penyidikan. Oleh karena itu, meskipun memiliki keterkaitan tema mengenai
penghentian penyidikan, pokok permasalahan konstitusional yang diajukan
dalam permohonan a quo berbeda secara substansial dengan perkara yang
pernah diperiksa sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi.
23
D. Dampak Ke depan Apabila Permohonan A Quo Dikabulkan
49. Bahwa akibat dari ketidakjelasan frasa dan ketiadaan penjelasan peristiwa
bukan merupakan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) huruf
b UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
mengakibatkan norma tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dan sumber dari
segala sumber hukum nasional. Sila kelima dari Pancasila, yakni “Keadilan
sosial bagi bagi seluruh rakyat Indonesia”, mengandung imperatif filosofis
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil,
pasti, dan tidak diskriminatif. Norma yang multitafsir dan tidak memiliki
parameter yang terukur secara langsung mencederai nilai keadilan yang
menjadi roh dari Pancasila itu sendiri. Selain itu, Sila Kedua Pancasila
“Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjamin bahwa setiap manusia, baik
sebagai pelapor, korban, maupun tersangka, diperlakukan secara manusiawi
dengan kepastian hukum yang beradab. Maka dari itu, dalam Pasal 24 ayat (2)
huruf b ini, diperlukan adanya pembatasan yang jelas mengenai bagaimana
kriteria penghentian penyidikan karena peristiwa bukan merupakan tindak
pidana.
50. Ketidakjelasan frasa dan ketiadaan penjelasan peristiwa bukan merupakan
tindak pidana dalam ketentuan a quo menyebabkan tidak adanya batasan
yang pasti dalam penghentian penyidikan serta berpotensi melanggar prinsip
negara hukum dan due process of law. Akibatnya, aparat penegak hukum
memiliki ruang penafsiran yang luas tanpa batasan yang jelas dalam
menentukan apakah suatu perkara dapat dihentikan atau tidak. Kondisi
tersebut berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum bagi warga negara,
baik pelapor yang mengharapkan adanya kepastian atas proses hukum yang
dilakukan, maupun bagi pihak yang disangkakan. Selain itu, tidak adanya
batasan yang tegas juga berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan
dalam penghentian penyidikan, karena keputusan tersebut tidak didasarkan
pada standar yang objektif dan terukur.
51. Selain itu, ketidakjelasan norma a quo juga telah tercermin dalam praktik
penegakan hukum sebagaimana dapat dilihat dalam perkara pengujian
undang-undang yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan
24
Nomor 46/PUU-XVIII/2020. Dalam perkara tersebut, Pemohon merupakan
pelapor dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang proses
penyidikannya dihentikan oleh penyidik dengan alasan tidak cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, tanpa adanya
pemberitahuan
yang
memadai
kepada
Pemohon
sebagai
pelapor.
Penghentian penyidikan tersebut tetap dinyatakan sah dalam mekanisme
praperadilan, meskipun Pemohon mendalilkan bahwa proses penyidikan tidak
dilakukan secara optimal dan tidak memenuhi standar prosedur yang
semestinya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penafsiran yang luas
dalam penerapan norma penghentian penyidikan, khususnya terkait frasa
“peristiwa bukan merupakan tindak pidana”, yang dalam praktiknya dapat
digunakan tanpa batasan yang jelas dan terukur.
52. Dengan demikian, pengalaman empiris tersebut memperlihatkan bahwa norma
a quo berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan
konstitusional warga negara, khususnya hak atas kepastian hukum. Berkaitan
dengan hal tersebut, untuk mencegah terulangnya praktik serupa, Mahkamah
Konstitusi perlu memberikan pemaknaan konstitusional terhadap norma a quo,
sehingga tetap dapat berlaku namun dengan batasan yang jelas.
53. Menurut para Pemohon, permasalahan utama dalam ketentuan a quo bukan
terletak pada keberadaan normanya, melainkan pada ketiadaan parameter
pembuktian yang jelas. Dengan demikian, norma tersebut pada dasarnya
masih dapat dipertahankan sepanjang dimaknai secara konstitusional agar
tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.
Meskipun demikian, ketidakjelasan tersebut tidak serta merta menjadikan
norma a quo harus dibatalkan seluruhnya, melainkan masih dapat
dipertahankan
sepanjang
diberikan
pemaknaan
konstitusional
yang
membatasi penerapannya.
54. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para
Pemohon, maka dampak ke depan yang akan tercipta adalah terjaminnya
kepastian hukum secara utuh. Penghentian penyidikan dengan alasan
“peristiwa bukan merupakan tindak pidana” di masa depan hanya dapat
dibenarkan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila terdapat fakta
atau alat bukti baru (novum) yang sebelumnya tidak ditemukan pada tahap
penyelidikan.
25
55. Dalam praktiknya, dimungkinkan adanya perkembangan fakta dalam tahap
penyidikan, termasuk ditemukannya alat bukti baru (novum) yang sebelumnya
tidak ditemukan pada tahap penyelidikan. Oleh karena itu, penghentian
penyidikan dengan alasan “peristiwa bukan merupakan tindak pidana”
seharusnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat fakta atau alat bukti baru
(novum) yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk secara jelas
dan meyakinkan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana.
56. Dengan demikian, tanpa adanya batasan yang jelas dan terukur, ketentuan a
quo akan terus menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang
penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penghentian penyidikan.
57. Bahwa berlakunya Pasal 24 ayat (2) huruf b UU 20/2025 telah dibuktikan
mengandung unsur multitafsir sebagaimana diuraikan di atas, dan
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon yang memiliki hak
konstitusional berupa hak kepastian hukum.
58. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut
Pemohon, Pasal 24 ayat (2) huruf b UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penghentian penyidikan dengan
alasan “peristiwa bukan merupakan tindak pidana” hanya dapat dipergunakan
apabila terdapat fakta atau bukti baru (novum) yang belum ditemukan pada
tahap penyelidikan dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk
secara jelas dan meyakinkan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa
26
“penghentian penyidikan dengan alasan peristiwa bukan merupakan tindak
pidana hanya dapat dipergunakan apabila terdapat fakta atau bukti baru (novum)
yang belum ditemukan pada tahap penyelidikan dan memiliki kekuatan
pembuktian yang cukup untuk secara jelas dan meyakinkan menunjukkan bahwa
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
XVIII/2020;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa para Pemohon;
7. Bukti P-7
: Fotokopi Kartu Anggota Komunitas Peradilan Semu Pemohon I
dan Pemohon III.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
27
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang,
antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut KUHAP)
terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
28
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut:
29
1.
Bahwa
norma
undang-undang
yang
dimohonkan
pengujian
dalam
permohonan a quo adalah Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP yang rumusannya
adalah sebagai berikut:
Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP:
Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
karena:
a. ....
b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2.
Bahwa para Pemohon yang terdiri dari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon
III menyatakan memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945;
3.
Bahwa Pemohon I dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pemohon I aktif dalam Anggota
Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Komunitas Peradilan Semu (KPS),
sehingga terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademik seperti simulasi
persidangan, kajian hukum mengenai hukum pidana, dan diskusi ilmiah yang
berkaitan dengan perkembangan hukum di Indonesia.
4.
Bahwa Pemohon II dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pemohon II pernah tergabung
dalam organisasi kemahasiswaan Agora Law Society yang merupakan wadah
pengembangan keilmuan hukum melalui kajian diskusi serta kegiatan
akademik lainnya dalam memahami isu-isu hukum yang berkembang.
5.
Bahwa Pemohon III dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pemohon III pernah aktif dalam
anggota kemahasiswaan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang memiliki
fokus dan ketertarikan dalam bidang hukum pidana dan juga aktif dalam
menekuni kajian tentang penegakan hukum pidana di Indonesia.
6.
Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, norma Pasal 24
ayat (2) huruf b KUHAP menimbulkan ketidakjelasan dan membuka peluang
30
multitafsir dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum, sehingga
menyebabkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memperoleh
jaminan kepastian hukum yang adil. Sebagai warga negara, Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III merupakan subjek hukum yang berada dalam
lingkup keberlakuan sistem hukum pidana nasional, sehingga setiap saat
berpotensi berhadapan dengan proses penegakan hukum pidana baik sebagai
pelapor, korban, saksi, pihak yang berkepentingan, maupun sebagai warga
negara yang hak-haknya dilindungi oleh hukum.
7.
Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, norma Pasal 24
ayat (2) huruf b KUHAP tidak memberikan penjelasan, batasan, maupun
parameter yang jelas mengenai keadaan seperti apa yang dapat menyebabkan
suatu peristiwa yang sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke
tahap penyidikan kemudian dinyatakan bukan merupakan tindak pidana.
Sebagai
mahasiswa
Fakultas
Hukum
yang
aktif
dalam
organisasi
kemahasiswaan dan memiliki kepentingan akademik dalam mempelajari dan
mengembangkan ilmu hukum, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III
secara langsung maupun potensial merasa dirugikan oleh ketidakpastian
hukum norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP.
[3.6]
Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama uraian Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan anggapan kerugian hak
konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, serta
memperhatikan
bukti
yang
diajukan,
selanjutnya
Mahkamah
akan
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III
sebagai berikut.
[3.6.1]
Bahwa norma yang diajukan pengujian adalah norma Pasal 24 ayat (2)
huruf b KUHAP yang menurut anggapan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III
norma Pasal a quo menyebabkan kerugian hak konstitusional karena Pasal a quo
tidak memberikan kepastian hukum mengenai keadaan seperti apa yang dapat
menyebabkan suatu peristiwa dinyatakan bukan merupakan tindak pidana sehingga
dilakukan penghentian penyidikan. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam
mengajukan permohonan a quo mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan
warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
[vide Bukti P-5] yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri
31
Surabaya [vide Bukti P-6]. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menjelaskan
memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang
menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dianggap dirugikan dengan
berlakunya norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP.
[3.6.2]
Bahwa dalam menilai kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, dan
Pemohon III, Mahkamah perlu mempertimbangkan perihal keberadaan Pasal 24
ayat (2) huruf b yang merupakan pasal dalam KUHAP yang ada pada Bagian
Keempat perihal Penyidikan. Pada sistematika KUHAP, Bagian Keempat adalah
bagian yang mengatur hal-hal berkaitan dengan penyidikan, antara lain, siapa yang
berwenang melakukan penyidikan, bagaimana tahapan dan proses penyidikan
dilakukan, serta alasan penghentian penyidikan. Adapun untuk memahami
ketentuan perihal penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf
b, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang dimuat dalam norma Pasal 24 ayat (1)
KUHAP. Oleh karena itu, Mahkamah perlu mengutip norma Pasal 24 ayat (1) dan
ayat (2) huruf b KUHAP sebagai berikut.
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan:
(1) Dalam
hal
Penyidik
menghentikan
Penyidikan,
Penyidik
memberitahukan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum,
Korban, Tersangka, atau Keluarga Tersangka.
(2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan karena:
a. ....
b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana”
Berdasarkan norma Pasal 24 ayat (1) KUHAP sebagaimana dikutip di
atas, subjek dalam penghentian penyidikan adalah terdiri dari penyidik yang
memberitahukan adanya penghentian penyidikan, serta penuntut umum, korban,
tersangka, atau keluarga tersangka sebagai pihak yang diberitahukan perihal
adanya penghentian penyidikan oleh penyidik.
[3.6.3]
Bahwa dalam pengujian undang-undang, pemohon disebut memiliki
kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan
hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusional yang dialaminya baik secara faktual ataupun potensial dengan
32
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam konteks
permohonan a quo, pemohon dinilai memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan pengujian norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP yang mengatur
mengenai penghentian penyidikan karena peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana, apabila dapat menguraikan dan membuktikan bahwa dirinya adalah
subjek yang berkaitan dengan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam
norma Pasal 24 ayat (1) KUHAP, yaitu penyidik, penuntut umum, korban, tersangka,
atau keluarga tersangka.
[3.6.4]
Bahwa berdasarkan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca dan
memeriksa secara saksama permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III,
beserta bukti yang diajukan, telah ternyata Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon
III, tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya pernah atau sedang menjadi salah satu
di antara subjek hukum yang dimaksud dalam norma Pasal 24 ayat (1) KUHAP yaitu
penyidik, penuntut umum, korban, tersangka, atau keluarga tersangka yang
penyidikannya dihentikan. Berkenaan dengan hal itu, Pemohon I, Pemohon II, dan
Pemohon III dalam uraian kedudukan hukum hanya menjelaskan bahwa dirinya
sebagai mahasiswa hukum yang aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan,
peradilan semu, dan/atau forum diskusi kajian ilmiah hukum pidana. Menurut
Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, sebagai warga negara yang merupakan
subjek hukum dalam lingkup sistem hukum pidana nasional, setiap saat berpotensi
berhadapan dengan proses penegakan hukum pidana baik sebagai pelapor, korban,
saksi, atau pihak yang berkepentingan. Selain itu, menurut Pemohon I, Pemohon II,
dan Pemohon III, Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP menimbulkan ketidakjelasan dan
membuka peluang multitafsir dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum,
sehingga menyebabkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memperoleh
jaminan kepastian hukum yang adil.
Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, meskipun Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III menyatakan dirinya sebagai warga negara Indonesia
yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 dan telah menguraikan tentang dampak yang ditimbulkan jika
terjadi ketidakpastian hukum atas norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP, namun
menurut Mahkamah, sebagai warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa
fakultas hukum yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan juga forum diskusi
33
kajian tentang hukum di Indonesia, hal tersebut tidak serta merta menjadikan
Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum dalam
mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP karena
anggapan kerugian dimaksud tidak dapat dipastikan akan terjadi. Terlebih,
Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak menguraikan sebagai subjek yang
memiliki
keterkaitan
langsung
dengan
adanya
penghentian
penyidikan
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 24 ayat (1) KUHAP, apakah sebagai
penyidik, penuntut umum, korban, tersangka, atau keluarga tersangka. Bukti-bukti
yang diajukan dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya pun
tidak berkorelasi dengan potensi yang memiliki keterkaitan dengan keberlakuan
ketentuan norma pasal yang dimohonkan pengujian.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat menguraikan
adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusional yang dialami atau potensial dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, dan
Pemohon III dengan berlakunya norma Pasal 24 ayat (1) KUHAP yang dimohonkan
pengujian. Oleh karena itu, mengingat syarat-syarat anggapan kerugian hak
konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
serta putusan-putusan selanjutnya bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi
salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang
dikehendaki tersebut sehingga tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan
syarat selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut sebagai
para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan para Pemohon.
34
[3.8]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua
35
puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Jefri Porkonanta Tarigan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 27 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 28 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 29 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP: Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena: a. .... b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. 2. Bahwa para Pemohon yang terdiri dari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menyatakan memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pemohon I aktif dalam Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Komunitas Peradilan Semu (KPS), sehingga terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademik seperti simulasi persidangan, kajian hukum mengenai hukum pidana, dan diskusi ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan hukum di Indonesia. 4. Bahwa Pemohon II dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pemohon II pernah tergabung dalam organisasi kemahasiswaan Agora Law Society yang merupakan wadah pengembangan keilmuan hukum melalui kajian diskusi serta kegiatan akademik lainnya dalam memahami isu-isu hukum yang berkembang. 5. Bahwa Pemohon III dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pemohon III pernah aktif dalam anggota kemahasiswaan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang memiliki fokus dan ketertarikan dalam bidang hukum pidana dan juga aktif dalam menekuni kajian tentang penegakan hukum pidana di Indonesia. 6. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP menimbulkan ketidakjelasan dan membuka peluang 30 multitafsir dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil. Sebagai warga negara, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan subjek hukum yang berada dalam lingkup keberlakuan sistem hukum pidana nasional, sehingga setiap saat berpotensi berhadapan dengan proses penegakan hukum pidana baik sebagai pelapor, korban, saksi, pihak yang berkepentingan, maupun sebagai warga negara yang hak-haknya dilindungi oleh hukum. 7. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP tidak memberikan penjelasan, batasan, maupun parameter yang jelas mengenai keadaan seperti apa yang dapat menyebabkan suatu peristiwa yang sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan kemudian dinyatakan bukan merupakan tindak pidana. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memiliki kepentingan akademik dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara langsung maupun potensial merasa dirugikan oleh ketidakpastian hukum norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP. [3.6] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama uraian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, serta memperhatikan bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian adalah norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP yang menurut anggapan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III norma Pasal a quo menyebabkan kerugian hak konstitusional karena Pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum mengenai keadaan seperti apa yang dapat menyebabkan suatu peristiwa dinyatakan bukan merupakan tindak pidana sehingga dilakukan penghen
