22/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 22/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Gangga Listiawan Pekerjaan : Aktivis Alamat : Desa Ngujung, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 22/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 13 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: 2 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,” 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 232 dan Pasal 233 UU No. 1 Tahun 2023 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 3 Pasal 232 “Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkanrapat lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah atau memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, atau mengusir pimpinan atau anggota rapat tersebut, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”. Pasal 233 “setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah untuk menghadiri rapat lembaga dan/atau badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat lembaga dan/atau badan tersebut, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”. 7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil undang- undang, in casu norma Pasal 232 dan 233 UU No. 1 Tahun 2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau; d. lembaga negara”. Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 dan putusan- 4 putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon merupakan seorang warga negara yang aktivitasnya sebagai seorang aktivis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf 1 UU MK, yang memiliki hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon merupakan subjek hukum perorangan warga negara Indonesia (BUKTI P-4) yang secara aktif melakukan kegiatan advokasi, pengawalan kebijakan publik, serta menyampaikan pendapat di muka umum, baik secara tulisan maupun lisan, termasuk keterlibatan dalam forum-forum diskusi dan partisipasi dalam ruang demokrasi yang berkiatan dengan penyelenggaran Negara (BUKTI-P5), termasuk keterlibatan proses demokrasi yang berkaitan dengan Lembaga Legislatif dan/atau badan pemerintah Sehingga pemohon berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum sebagai perwujudan prinsip negara hukum sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sekaligus perlindungan Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana di jamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, agar ketentuan pasal 232 dan pasal 233 UU No. 1 Tahun 2023, khusunya frasa “Ancaman kekerasan, memaksa 5 lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan” dan frasa “ merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah” serta frasa “tidak terganggu”, tidak di tafsirkan secara luas, sewenang-wenang dan lentur yang menjadikannya sebagai pasal karet dalam penerapanya. 5. Bahwa menurut Pemohon,Frasa-frasa dalam Pasal 232 dan Pasal 233 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila tidak di berikan penafsiran konstitusional yang tegas dan pembatasan yang jelas oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertentangan dengan prinsip- prinsip kepastian hukum dalam negara hukum sebagiamana di atur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tetapi juga berpotensi membatasi secara tidak proporsional hak konstitusional pemohon untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana di jamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karena membuka ruang penafsiran subjektif aparat penegak hukum dan berpotensi menjelma menjadi pasal karet, dengan kerugian yang bersifat aktual maupun potensial serta memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan keberlakukan norma a quo. 6. Bahwa menurut Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan potensi/kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan/tidak terjadi lagi; 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. KERUGIKAN KONSTITUSIONAL PEMOHON Pemohon adalah warga negara Indonesia yang secara aktif menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peran nya sebagai aktivis, Dengan berlakunya pasal 232 dan pasal 233 undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat nyata, aktual, spesifik, dan setidak-tidaknya potensial, yang secara langsung berkaitan dengan hak-hak konstitusional pemohon. 1. Tereduksinya jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat, karena frasa “Ancaman Kekerasan, memaksa lembaga dan/atau badan tersebut 6 agar mengambil atau tidak mengambil keputusan “ dan frasa “ merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah agar tidak terganggu” membuka ruang penafsiran yang sangat luas sehingga aktivitas penyampaian aspirasi publik yang sah dan damai berpotensi di kualifikasi sebagai perbuatan pidana. 2. Hilangnya kepastian hukum dan rasa aman dalam menggunakan hak konstitusionalnya, karena pemohon tidak lagi dapat secara rasional membedakan antara ekspresi politik yang sah dengan perbuatan yang beresiko di kriminalisasi menurut norma a quo, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip Lex Certa dan Lex Stricprta dalam hukum pidana. 3. Terjadinya efek pembungkaman (chilling effect) berupa pembatasan diri secara preventif dan sistemik, di mana pemohon secara sadar menahan diri, menunda, membatalkan, atau melunakan subtansi ekspresi dan tuntutan publiknya, bukan karena pertimbangan hukum substantif atau etika publik, melaikan semata-mata karena adanya ancaman sanksi pidana dalam norma a quo. 4. Terhambatnya fungsi partisipasif PEMOHON dalam ruang publik, karena norma a quo menciptkan iklim ketakutan yang secara objektif menurunkan itensitas dan kualitas partisipasi pemohon dalam proses demokrasi deliberatif. Kerugian-kerugian tersebut secara langsung berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak pemohon yang di jamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 SEBAB AKIBAT KERUGIKAN KONSTITUSIONAL Pemohon selaku Aktivis dan kebetulan juga menjabat sebagai bendahara umum nasional BEM PTNU Se Nusantara yang menaungi badan eksekutif mahasiswa perguruan tinggi nahdlatul ulama di seluruh Indonesia, memiliki kepentingan langsung dalam aktivitas advokasi kebijakan publik, penyampaian aspirasi mahasiswa serta pengorganisasian aksi unjuk rasa secara damai dan konstitusional. 7 Dengan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2023 khususnya Pasal 232 dan Pasal 233, pemohon mengalami kerugian konstitusional yang nyata, aktual dan setidak-tidaknya potensial. 1. Sebab normatifnya pasal 232 UU No. 1 tahun 2023 mengandung frasa “ ancaman kekerasan, memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan”, sedangkan pasal 233 mengandung frasa “merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah agar tidak terganggu”.frasa-frasa tersebut bersifat multitafsir, luas, dan tidak memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan apa yang di maksud “ memaksa” dan “merintangi”. 2. Akibat yuridis langsungnya. Setiap aktivitas penyampain aspirasi melalui demonstrasi, audiensi, pernyataan sikap, atau tekanan moral kepada pembentuk kebijakan berpotensi di tafsirkan sebagai tindakan “memaksa” agar suatu lembaga mengambil atau tidak mengambil keputusan, atau sebagai tindakan “ merintangi” kegiatan pimpinan atau anggota lembaga negara. 3. Akibat faktualnya. Pemohon selaku Aktivis menjadi : 1) Menjadi khawatir dan ragu untuk melakukan unjuk rasa, karena tindakan tersebut dapat di anggap sebagai perbuatan yang “ memaksa” atau “merintangi “ menurut norma aq quo 2) Mengalami pembatasan diri self cencorship dalam menyusun agenda aksi pernyataan sikap. 3) Menghindari bentuk-bentuk eskpresi politik yang seharusnya sah, damai, dan di jamin konstitusi, semata-mata karena adanya ancaman pidana dalam pasal 232 dan 233 4. Akibat konstitusionalnya, hak saya untuk menyampaikan pendapat di muka umum, berserikat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana di jamin pasal, Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 menjadi terlanggar atau setidaknya-tidaknya terancam dengan serius. 8 III. ALASAN POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya dalam frasa-frasa antara Lain “ Ancaman kekerasan, memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan” dan frasa “ merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah” serta frasa “tidak terganggu”, yang menurut pemohon di rumuskan secara tidak jelas, multitafsir, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapanya. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpotensi dan/atau secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3), oleh karena norma-norma tersebut di rumuskan tanpa batas yang jelas, dan ukuran hukum yang pasti, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dan tidak terkontrol oleh penegak hukum. 3. Bahwa dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan jaminan konstitusional setiap hak orang, untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, yang dalam konteks hukum pidana mengandung konsekuensi bahwa setiap perumusan delik pidana harus memenuhi asas legalitas secara ketat, yakni di rumuskan secara jelas, (Lex Certa), tegas dan tidak multitafsir. Agar warga negara dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang di larang dan ancaman hukum apa yang melekat atasnya. Namun dalam frasa-frasa pasal 232 dan 233 a quo seperti “ancaman kekerasan, memeksa, merintangi,” serta “ tidak terganggu”, tidak disertai dengan penjelasan normatif yang memadai, sehingga berpotensi di tafsirkan secara subjektif dan di gunakan dengan secara sewenang-wenang. 4. Bahwa ketidakjelasan frasa-frasa dalam pasal 232 dan 233 a quo berkarakter norma karet (Rubber Norm), yakni norma yang secara redaksional tampak melarang suatu perbuatan, namun secara praktiknya dapat ditarik dan diperluas maknanya sesuai kehendak penafsir tanpa adanya standar pembatas yang objektif. Kondisi demikian bertentangan secara langsung dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 9 28D ayat (1) UUD 1945, karena menempatkan warga negara dalam posisi ketidakpastian hukum, serta rentan terhadap kriminalisasi yang tidak proporsional. 5. Bahwa selain melanggar prinsip kepastian hukum, ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 a quo juga berpotensi membatasi secara berlebihan hak konstitusional warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dalam praktek ketatanegaraan yang demokratis, penyampaian pendapat di muka umum, pada saat rapat anggota legislatif dan badan pemerintah termasuk hak warga negara yang merupakan instrumen kontrol rakyat terhadap kekuasaan dan tidak dapat dengan mudah dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana semata-mata karena menimbulkan ketidaknyamanan atau gangguan terhadap aktivitas lembaga negara. 6. Bahwa ketiadaan pembedaan yang tegas antara kekerasan fisik aktual dan ekspresi politik yang sah, serta tidak adanya tolak ukur objektif mengenai derajat gangguan yang dapat di pidana, menjadikan Pasal 232 dan Pasal 233 a quo berpotensi di gunakan untuk mengkriminalisasi tindakan penyampain pendapat yang sejatinya dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karena itu, norma- norma tersebut tidak hanya menciderai prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, tetapi juga mengancam ruang kebebasan sipil yang merupakan pilar utama negara demokrasi, Dengan demikian, menurut pemohon, ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memenuhi standar konstitusional sebagaimana di maksud dalam pasal 23D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sehingga patut dan beralasan hukum untuk di nyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, setidak-tidaknya sepanjang tidak dimaknai secara ketat dan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah dan/atau berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon, khususnya hak kepastian hukum yang adil sebagaimana di jamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta hak 10 berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat sebagaimana di jamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 232 dan pasal 233 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Frasa “Ancaman Kekerasan, Memaksa Lembaga dan/atau badan agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah, serta tidak terganggu” bertentangan dengan UUD 1945 khusunya Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 E Ayat (3) UUD NRI 1945, sepanjang tidak di maknai Konstitusional 3. Menyatakan frasaa-frasa dalam pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak di maknai bahwa : - Frasa “Ancaman Kekerasan“ Harus di maknai sebagai ancaman yang di sertai maksud dan kemampuan nyata untuk melakukan kekerasan fisik secara langsung dan aktual, serta dapat di buktikan secara objektif, tidak termasuk ekspresi pendapat, kritik, seruan, atau tekanan politik yang di sampaikan secara damai. - Frasa “memaksa lembaga dan/atau badan pemerintah agar mengambil atau tidak mengambil keputusan“ harus di maknai sebagai perbuatan yang di lakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik yang nyata dan langsung sehingga menghilangkan kebebasan kehendak, dan tidak mencangkup penyampain aspirasi, demonstrasi, kritik, atau partisipasi publik lainya yang di jamin konstitusi. - Frasa “merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah“ harus di maknai sebagai tindakan fisik nyata yang secara langsung menghalangi pelaksanaan tugas kedinasan, dan tidak 11 termasuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa. - Frasa “tidak terganggu“ harus di maknai secara ketat dan terbatas sebagai gangguan berupa kekerasan fisik dan tidak dapat di tafsirkan sebagai pembatas terhadap kritik, protes, atau ekspresi politik warga negara yang di jamin konstitusi 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Struktur Kepengurusan BEM PTNU Se- Nusantara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gangga Listiawan; 5. Bukti P-5 : Tangkapan layar berita online dokumentasi kegiatan Pemohon. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 12 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 232 dan Pasal 233 Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan Pemohon pada tanggal 23 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan, menyempurnakan kewenangan Mahkamah, memperjelas perihal kedudukan hukum dan anggapan kerugian baik yang bersifat aktual atau potensial hak konstitusional yang dialami Pemohon, memperkuat alasan-alasan permohonan (posita), khususnya terkait dengan norma dalam UUD 13 NRI Tahun 1945, serta memperjelas hal-hal yang dimohonkan (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Januari 2026, hlm. 15-30]. Selanjutnya, pada tanggal 6 Februari 2026, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda menerima/mendengarkan penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025, sebagai berikut: Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif; Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan dalam petitum Pemohon memohon sebagai berikut. 1. …; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 232 dan pasal 233 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Frasa “Ancaman Kekerasan, Memaksa Lembaga dan/atau badan agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah, serta tidak terganggu” bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 E Ayat (3) UUD NRI 1945, sepanjang tidak di maknai Konstitusional 3. Menyatakan frasa-frasa dalam pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak di maknai bahwa : - Frasa “Ancaman Kekerasan“ Harus di maknai sebagai ancaman yang di sertai maksud dan kemampuan nyata untuk melakukan kekerasan fisik secara langsung dan aktual, serta dapat di buktikan secara objektif, tidak termasuk ekspresi pendapat, kritik, seruan, atau tekanan politik yang di sampaikan secara damai. - Frasa “memaksa lembaga dan/atau badan pemerintah agar mengambil atau tidak mengambil keputusan“ harus di maknai sebagai perbuatan yang di lakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik yang nyata dan langsung sehingga menghilangkan kebebasan kehendak, dan tidak mencakup penyampaian aspirasi, 14 demonstrasi, kritik, atau partisipasi publik lainnya yang di jamin konstitusi. - Frasa “merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah“ harus di maknai sebagai tindakan fisik nyata yang secara langsung menghalangi pelaksanaan tugas kedinasan, dan tidak termasuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa. - Frasa “tidak terganggu“ harus di maknai secara ketat dan terbatas sebagai gangguan berupa kekerasan fisik dan tidak dapat di tafsirkan sebagai pembatas terhadap kritik, protes, atau ekspresi politik warga negara yang di jamin konstitusi. Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, pada bagian hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum), telah ternyata petitum dirumuskan secara tidak lazim. Dalam rumusan petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan sejumlah frasa dalam kedua pasal yang dimohonkan pengujiannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai konstitusional. Namun, setelah Mahkamah mencermati redaksional petitum angka 2 dimaksud, telah ternyata Pemohon menggabungkan redaksional sejumlah frasa tersebut dengan merujuk pada norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023. Padahal, apabila merujuk pada norma Pasal 232 UU 1/2023, tidak ditemukan frasa “tidak terganggu” dan frasa “merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah” dalam rumusan norma dimaksud, karena frasa-frasa yang dicantumkan oleh Pemohon terdapat pada norma Pasal 233 UU 1/2023. Di samping itu, apabila merujuk pada norma Pasal 233 UU 1/2023, tidak pula ditemukan frasa “memaksa lembaga dan/atau badan agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan” dalam rumusan norma tersebut, karena frasa-frasa yang dicantumkan oleh Pemohon terdapat pada norma Pasal 232 UU 1/2023. Uraian petitum permohonan demikian menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai materi muatan mana dalam norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 sebagai norma yang sesungguhnya dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Di samping itu, petitum yang dirumuskan oleh Pemohon dirumuskan secara kumulatif. Dalam rumusan petitum angka 2, Pemohon memohon agar ketentuan norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 dinyatakan bertentangan 15 dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai konstitusional. Namun, dalam petitum angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar ketentuan norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dalam uraian petitum permohonan Pemohon. Berkenaan dengan petitum demikian, menurut Mahkamah pada satu sisi Pemohon memohon agar norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, namun di sisi lain memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan petitum permohonan yang dirumuskan saling bertentangan atau kontradiktif. Sebab, jika Pemohon memohon untuk memberikan pilihan kepada Mahkamah dengan petitum pilihan, seharusnya Pemohon merumuskannya dengan petitum yang bersifat alternatif, dengan menggunakan kata “atau” antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena petitum yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional dirumuskan dengan mencantumkan beberapa frasa yang tidak terdapat dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian dan petitum Pemohon dirumuskan secara kumulatif yang berakibat adanya pertentangan antara petitum yang satu dengan lainnya, sehingga menjadi petitum yang bersifat kontradiktif, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun oleh permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 16 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi 17 Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra