22/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 22/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Edward Thomas Lamury Hadjon, S.H., LL.M. Pekerjaan : Dosen Hukum Tata Negara. Alamat : Perumahan Kubu Alit 2 Nomor 9, Bongan Jawa Kawan, Tabanan, Bali. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Zidane Azharian Kemalpasha Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Perumahan Tiara Mantang, Blok J, Nomor 17, Kecamatan Sagulung, Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon II Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 November 2024 dan 27 April 2025, memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, dan Putu Surya Permana Putra yang kesemuanya merupakan tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri VI E16 Nomor 3, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 24/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 Maret 2025 dengan Nomor 22/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Mei 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: 3 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena PEMOHON mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4) dan berprofesi sebagai Dosen Hukum Tata Negara dan Pemohon II merupakan mahasiswa aktif di Universitas Achmad Yani yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P-5) dan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-6); 3. Bahwa karena ketentuan yang dipersoalkan undang-undang yang diujikan adalah mengenai partai politik maka para Pemohon memiliki legal standing untuk mempersoalkan hak dan kewenangan dari partai politik tersebut, mengingat salah satu sumber keuangan dari partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) adalah bersumber dari APBN dan APBD maka para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang turut menyumbang APBN tersebut seharusnya berhak mempersoalkan sebuah 5 lembaga yang menggunakan keuangan yang bersumber dari warga negara tersebut. Oleh karena itu, ketika partai politik menerima alokasi dana APBN/APBD, mereka tidak lagi dapat dianggap sebagai organisasi privat murni, melainkan entitas yang menggunakan uang rakyat, sehingga wajib tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, legal standing Pemohon sebagai wajib pajak dan kontributor APBN seharusnya dapat dipertimbangkan; 4. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 3) menegaskan para Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu. a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penjelasan: Negara hukum mensyaratkan adanya kepastian hukum (legal certainty) untuk mencegah kesewenang- wenangan. Tidak adanya batasan periode kepemimpinan partai politik 6 berpotensi menciptakan kekuasaan yang absolut dalam partai. Terkait recall, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk kehidupan partai politik, harus tunduk pada hukum. Jika partai politik memiliki kewenangan mutlak untuk memberhentikan anggotanya (hak recall) tanpa dasar hukum yang transparan, hal ini mengikis supremasi hukum karena keputusan partai bisa lebih dominan daripada perlindungan hukum terhadap hak individu. Sehingga walaupun pasal a quo bukan merupakan bagian dari pasal yang mengatur tentang hak-hak, namun sebagai warga negara dalam sebuah bingkai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) tentunya para Pemohon dirugikan terhadap ketentuan- ketentuan ini; b) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Penjelasan: Tidak adanya batasan masa jabatan pimpinan partai menciptakan ketidaksetaraan antara elite partai yang bisa terus berkuasa tanpa batas waktu dengan anggota biasa yang tidak memiliki akses terhadap kepemimpinan. Hal ini bertentangan dengan prinsip equal opportunity dalam berpartisipasi di partai politik yang juga menjadi jantung dari Pasal 27 ayat (1) tentang kedudukan yang sama dalam hukum. Mengenai hak recall yang tidak diatur secara adil berpotensi digunakan untuk memberhentikan kader yang kritis atau berbeda pandangan, sementara pimpinan partai yang sudah lama berkuasa tetap kebal dari evaluasi. Ini menciptakan dualisme hukum di internal partai yang masih berkaitan dengan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Penggunaan pasal ini untuk menekankan “kesetaraan” yang mana hal itu dapat terlanggar dengan ketentuan pasal yang diuji (penjelasan spesifik terhadap kerugian konstitusional pemohon akan disampaikan dalam bagian pemaparan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial); 7 c) Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Penjelasan: Tidak adanya batasan masa jabatan pimpinan partai menciptakan sistem yang menghambat regenerasi dan pengembangan kader baru. Dominasi kepemimpinan yang berkepanjangan membatasi kesempatan anggota lain untuk mengasah kapasitas kepemimpinan mereka, sehingga bertentangan dengan semangat pengembangan diri. Selanjutnya Hak recall yang tidak diatur secara adil dapat digunakan untuk memberhentikan kader yang kritis atau potensial, sehingga menghambat proses pengembangan kapasitas politik mereka. (penjelasan spesifik terhadap kerugian konstitusional Pemohon akan disampaikan dalam bagian pemaparan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial) d) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Penjelasan: Ketidakjelasan regulasi masa jabatan pimpinan partai menciptakan ketidakpastian hukum dalam sistem kepartaian, di mana seorang ketua dapat mempertahankan kekuasaannya tanpa batas waktu. Anggota partai politik tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai ketika menghadapi mekanisme hak recall. Proses pemberhentian seringkali dilakukan tanpa proses yang fair, seperti tidak adanya kesempatan untuk membela diri atau banding ke lembaga independen. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil juga dilanggar karena tidak adanya kepastian soal batasan masa jabatan pimpinan parpol dan ketentuan recall mutlak dimiliki partai politik, (penjelasan spesifik terhadap kerugian konstitusional Pemohon akan disampaikan dalam bagian pemaparan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial) 8 7. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sebagai berikut: “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART” Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 “Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: … d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan … g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; …” Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 “Cukup Jelas” 8. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6, para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon I adalah warga negara perseorangan yang merupakan dosen aktif yang mengajar hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam hukum tata negara, praktik ketatanegaraan merupakan salah satu acuan bagi pengajar hukum tata negara dalam memberikan pengajaran di ruang akademik dimana penyesuaian antara das solen dan das sein atau secara teori ataupun aturan normatif yang ada sebagai dasar untuk membuat suatu kebijakan negara. Terutama, dalam pembahasan materi pembatasan kekuasaan di negara hukum, yang mana Pemohon I jadikan sebagai bahan ajar dalam ruang kuliah. Pemohon I memahami betul bahwa konsekuensi prinsip Negara hukum yang kita adopsi mengamini adanya pembatasan oleh hukum baik pembatasan terhadap kewenangan pemerintah sebagaimana prinsip government by law not by man sehingga mulai dari 9 pemerintahan hingga lapisan masyarakat semua diatur dan dibatasi oleh hukum. Inilah yang Pemohon I ajarkan dan tanamkan kepada mahasiswa-mahasiswi Pemohon I baik di dalam perkuliahan, maupun melalui karya tulis dan seminar Pemohon I sebagai bagian dari tugas Pemohon I mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi; b) Bahwa ketika berdialog dengan mahasiswa membahas hal tersebut di kelas, hambatan terbesar Pemohon I adalah ketika sangat sulit menjelaskan kedudukan partai politik dalam hukum tata negara Indonesia. Permasalahan yang sering ulas dalam dialog dengan mahasiswa adalah mengenai tak terbatasnya jabatan pimpinan Partai Politik dan mengapa kewenangan Recall diberikan kepada Parpol. Pemohon I pun harus menjelaskan bahwa dalam “Politik Hukum” pembentuk undang-undang, partai politik diberikan kekuasaan yang sangat penting dan besar di negara ini. Dalam praktik ketatanegaraan contohnya, ada partai yang ketua umumnya memiliki hak suara mutlak dalam menentukan calon presiden. Ketika Pemohon I menjelaskan hal tersebut, akan ada mahasiswa dengan pemikiran kritisnya menanyakan, lantas kenapa tidak ada pembatasan periode pengurus partai politik, apabila partai politik sebegitu besar kekuasaannya? Padahal kekuasaan yang terlalu besar cenderung disalahgunakan, seperti contohnya jabatan presiden di orde baru yang sekarang hanya dibatasi dua periode. Lalu akan ada lagi dialektika lain dari mahasiswa, kenapa rakyat harus tunduk pada pembatasan oleh undang-undang, sementara pengurus partai politik yang notabene merupakan penguasa di negeri ini (karena besarnya kekuasaan partai politik), tidak tunduk pada pembatasan kekuasaan? Kemudian persoalan kedua yang Pemohon I temui adalah ketika membahas mengenai Hak Recall yang dimiliki oleh Partai Politik di Indonesia di hadapan Mahasiswa, pertanyaan sederhana dilontarkan oleh mahasiswa Pemohon I di bangku perkuliahan bagaimana bisa Partai Politik memiliki kekuasaan yang begitu besar untuk mengusulkan pergantian anggota DPR di parlemen padahal anggota DPR tersebut terpilih dan sekarang menduduki kursi di legislative karena dipilih oleh rakyat, bukankah rakyat sebagai 10 konstituen yang memiliki hak seandainya ingin mencopot kader pilihannya? Selain itu kewenangan yang dimiliki oleh Partai Politik untuk melakukan Recall tersebut bukankah akan mereduksi nilai kedaulatan rakyat yang dimiliki oleh constituent karena Parpol diberikan hak untuk mencopot kadernya yang bertentangan dengan keinginan Partai yang bersangkutan? c) Pemohon I kesulitan membantah pertanyaan kritis demikian, sebab negara hukum yang ada di dalam teori tata negara yang selalu berpusat pada pembatasan, check and balances dan sebagainya, ternyata dalam praktik ketatanegaraan di negara ini (yang adalah negara hukum) ternyata bertentangan. Pemohon tidak dapat “membela” secara akademik permasalahan a quo kepada peserta didiknya in casu mahasiswa/i di kampus, sebab memang secara nyata bertentangan dengan teori negara hukum. Sehingga, Pemohon I tidak mendapatkan kepastian hukum, karena apa yang diajarkan kepada mahasiswanya terkait negara hukum ternyata berbanding terbalik dengan praktik ketatanegaraan. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; d) Selain itu, mahasiswa/i yang sedari awal sudah memiliki paradigma berpikir kecewa terhadap sistem hukum Indonesia saat ini, tidak bisa Pemohon I yakinkan akan pentingnya kesadaran hukum dan konstitusi di Indonesia sebagai negara hukum, sebab mereka berpikir bahwa pimpinan partai politik yang memegang kekuasaan begitu besar saja tidak dibatasi kekuasaannya oleh peraturan, kenapa rakyat biasa harus patuh dan tunduk pada peraturan? Akibatnya, marwah Pemohon I sebagai dosen hukum tata negara yang tentu mempunyai kewajiban mulia untuk berusaha menyadarkan pentingnya kesadaran hukum dan konstitusi kepada warga negara, menjadi tercoreng, dan semua usaha Pemohon I itu menjadi sia-sia; e) Bahwa untuk mempermudah penjelasan tentang keberadaan hak konstitusional dalam UUD 1945 dan kerugian konstitusional yang Pemohon I derita maka akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 11 KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I Objek Pengujian Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang dilanggar Alasan Pasal 23 ayat (1) UU Parpol Pasal 27 ayat (1) Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) yang menyerahkan pengaturan masa jabatan pimpinan partai politik sepenuhnya kepada AD/ART partai merupakan bentuk pelemahan terhadap prinsip negara hukum, khususnya yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai pemohon yang konsisten menjunjung tinggi asas equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), kami memandang bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan ini telah menciptakan sistem imunitas hukum bagi elite partai politik. Praktik ini jelas bertentangan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil, dimana tidak boleh ada pihak yang berada di atas hukum. Oleh karena itu, penyerahan kewenangan mutlak kepada AD/ART partai tanpa rambu-rambu hukum yang jelas merupakan pengingkaran terhadap kewajiban konstitusional untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, disini hak pemohon tentu terlanggar karena mengetahui terdapat pihak lain (pimpinan partai) yang masa jabatannya tidak dibatasi oleh hukum. Pasal 28C ayat (1) Pasal a quo secara substantif bertentangan 12 dengan hak konstitusional Pemohon untuk mengembangkan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, khususnya dalam konteks penguatan demokrasi dan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari komunitas akademik yang memiliki kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk dalam pemahaman sistem ketatanegaraan yang sehat. Ketidakjelasan hukum ini menciptakan legal confusion yang berdampak pada kualitas pendidikan hukum dan kesadaran berkonstitusi. Sehingga jelas telah terjadi kerugian konstitusional terhadap hak pemohon untuk pengembangan diri demi bangsa ini karena pemohon tidak bisa menjelaskan kebuntuan hukum yang terjadi dihadapan mahasiswa ketika bertanya kenapa pimpinan partai politik tidak dibatasi. Pasal 28D ayat (1) Pasal a quo secara nyata telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagai akademisi hukum, melekat tanggung jawab profesi untuk senantiasa menjembatani kesenjangan antara teori hukum normatif dengan praktik ketatanegaraan. Fakta di lapangan 13 menunjukkan adanya disharmoni yang tajam antara prinsip-prinsip dasar rule of law dengan ketentuan pasal ini. Tiadanya batasan ini secara aktual menghambat peran Pemohon dalam diskursus hukum dan politik, karena ketiadaan dasar hukum yang jelas menciptakan kesulitan bagi pemohon untuk menjelaskannya dihadapan mahasiswa atau publik. Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g UU MD3 Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Pasal 27 ayat (1) Sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT pemohon dirugikan secara potensial karena dapat saja caleg pilihan pemohon di recall tanpa proses hukum yang jelas dan tidak melibatkan pemohon sebagai pemilihnya, ini bertentangan dengan prinsip equality before the law dan due process of law. Pasal 28C ayat (1) Setiap caleg membawa tanggungjawab masing- masing, sebagai pemilih, pemohon tidaklah sembarangan untuk memilih caleg yang memiliki pengalaman yang mumpuni, keberadaan recall sama saja memperkuat partai untuk mengendalikan caleg-caleg idealis tersebut, ini bertentangan dengan hak untuk mengembangkan diri seorang pemilih yang bebas menentukan pilihannya yang dirasa tepat untuk mewakili suara rakyat, keberadaan recall ini dapat menggerus hak untuk kebebasan memilih karena ujungnya ditentukan lagi oleh partai. 14 Pasal 28D ayat (1) Mekanisme recall yang berlaku saat ini memberikan keleluasaan yang berlebihan kepada partai politik dalam melakukan pemberhentian terhadap calon legislatif (caleg). Suara politik Pemohon sebagai pemilih akan sia-sia apabila di kemudian hari wakil pilihan pemohon di- recall, ini secara potensial melanggar hak kepastian hukum yang adil. 9. Bahwa akibat kepedulian Pemohon I dan bentuk itikad baik terhadap permasalahan ini, Pemohon I mengambil upaya nyata untuk mencoba jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk berusaha memperbaiki sistem kepartaian di Indonesia yang tentu dampak ini tidak hanya didapatkan oleh Pemohon I selaku pengajar hukum tata Negara yang tidak perlu lagi kebingungan dalam menghadapi persoalan partai politik yang diajukan oleh Mahasiswa di kampus namun juga bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka jelas terdapat kerugian Pemohon I akibat berlakunya pasal a quo 10. Bahwa setelah dijelaskan dengan kerugian konstitusional dari Pemohon I, maka selanjutnya akan dijelaskan uraian khusus untuk Pemohon II. Bahwa pemohon II merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Jenderal Achmad Yani. Sebagai Mahasiswa, Pemohon II tidak hanya aktif dalam perkuliahan namun juga aktif mengawal isu-isu hukum lewat yang Pemohon II selenggarakan. Keaktifannya tersebut dibuktikan dengan beberapa kesibukan Pemohon II seperti: Direktur Eksekutif Platform Hukum Voicedlawid (2023-sekarang), Founder Platform Hukum Legal Repost (2024-sekarang), Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani (2025 - sekarang). Selain itu, PEMOHON II juga aktif sebagai narasumber seperti: Narasumber Webinar Nasional dengan Tema “Tragedi Pembegalan Konstitusi: bagaimana demokrasi Indonesia saat ini” pada 8 September 2024 dan diskusi lainnya. Keaktifan ini membuat Pemohon II selalu peka terhadap isu-isu yang sedang beredar, seperti 15 yang selalu terlintas di pikiran Pemohon II adalah tentang masa jabatan pimpinan parpol yang tak terbatas dan keberadaan hak recall yang menjadi senjata utama partai politik untuk mengendalikan kadernya. Keaktifan dalam organisasi dan dinamika partai politik telah membentuk Pemohon II sebagai individu yang sangat peka terhadap isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan politik, baik di tingkat internal partai maupun dalam wacana publik. Salah satu isu yang terus mengusik pikiran Pemohon II adalah masa jabatan pimpinan partai politik yang tidak dibatasi, sebuah fenomena yang dinilai dapat menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan. Selain itu, Pemohon II juga kerap mempertanyakan mekanisme hak recall yang kerap digunakan partai politik sebagai alat kontrol terhadap kader. Dalam praktiknya, hak recall— yang seharusnya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas justru sering disalahgunakan untuk memberangus suara kritis atau mengeliminasi kader yang tidak sejalan dengan kepentingan elit partai; 11. Bahwa Pemohon II juga merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Batam IV. Sedangkan Pemohon I merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Tabanan I. Sebagai pemilik hak suara dalam pemilihan umum legislatif, para Pemohon memiliki legitimasi konstitusional untuk mempertanyakan segala bentuk ancaman terhadap calon legislatif (Caleg) pilihannya, termasuk yang bersumber dari mekanisme hak recall. Kemudian dalam soal tiadanya batasan masa jabatan pimpinan partai para Pemohon berpegang teguh dalam sistem demokrasi perwakilan, kader partai politik hanya dapat menjadi wakil rakyat jika dipilih langsung oleh konstituen seperti para Pemohon, bukan semata karena keputusan internal partai. Oleh karena itu, hubungan antara kader dan rakyat harus menjadi poros utama, bukan hubungan hierarkis kader dengan pimpinan partai sehingga sebagai rakyat yang memegang kedaulatan para Pemohon juga berhak mempersoalkan hal ini. Kedudukan pemohon sebagai pemilih juga pernah diterima dalam 16 MK seperti dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023; 12. Bahwa untuk memperjelas kerugian konstitusional Pemohon II dan kaitannya dengan pasal yang diujikan maka akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut: KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II Objek Pengujian Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang dilanggar Alasan Pasal 23 ayat (1) UU Parpol Pasal 27 ayat (1) Tiadanya batasan masa jabatan pimpinan partai politik menciptakan kekuasaan yang absolut dan tidak terkontrol. Sebagai seorang yang berkeinginan untuk bergabung dengan partai politik di masa depan, Pemohon II secara potensial akan mengalami pelanggaran hak konstitusionalnya, khususnya hak untuk memperoleh kedudukan hukum yang sama (equal protection before the law) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dominasi pimpinan partai yang berkuasa tanpa batasan periode dapat menciptakan struktur internal yang tidak demokratis, di mana kader- kader baru kesulitan memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang karena kebijakan partai dikendalikan oleh elit yang tak tergantikan. Pasal 28C ayat (1) Selama ini, Pemohon II aktif mengembangkan kapasitas diri melalui keterlibatan dalam organisasi, antara lain sebagai Ketua Dewan 17 Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Jaya. Langkah ini merupakan persiapan serius Pemohon II untuk memasuki dunia politik praktis, khususnya dengan beraspirasi menjadi bagian dari partai politik di masa depan. Namun, ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik sebagaimana diatur dalam pasal a quo secara potensial melanggar hak konstitusional Pemohon II yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yaitu hak untuk mengembangkan diri. Dalam konteks ini, ketika kelak bergabung dengan partai politik, Pemohon II akan menghadapi kendala serius dalam pengembangan kapasitas politik karena sistem regenerasi yang tidak sehat akibat kepemimpinan yang stagnan. Pasal 28D ayat (1) Pemohon II sering kali menghadapi kesulitan dalam menjelaskan makna prinsip “kepastian hukum yang adil” (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) dalam berbagai diskusi dan seminar yang Pemohon II isi. Ketidakjelasan ini muncul karena praktik kepemimpinan tanpa batas waktu di partai politik justru bertentangan dengan semangat konstitusi, khususnya prinsip rotasi kekuasaan, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum. Bagaimana mungkin partai politik dapat menjadi penjunjung hukum jika struktur internalnya sendiri 18 mengabaikan prinsip-prinsip dasar konstitusi? Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g UU MD3 Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Pasal 27 ayat (1) Sebagai pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemohon II menilai bahwa ketentuan ini berpotensi mengeliminasi kader pilihannya secara sepihak melalui mekanisme recall. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kesetaraan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Pemohon II sebagai konstituen jelas dirugikan secara konstitusional ketika wakil rakyat yang dipilihnya secara demokratis melalui pemilu justru dicabut mandatnya melalui keputusan internal partai yang tidak transparan. Padahal, konstitusi menjamin bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Tidak hanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 namun juga bertentangan dengan Putusan MK No. 114/PUU- XX/2022 yang menegaskan tentang sistem pemilu proporsional terbuka, karena dalam sistem ini seharusnya terdapat hubungan yang langsung antara rakyat (Pemohon) dengan wakilnya, keberadaan recall partai politik ini mengancam dan tidak sesuai dengan proporsional terbuka, karena pada akhirnya partai lah yang memiliki kewenangan untuk mencopot anggota legislatif yang pemohon 19 pilih. Pasal 28C ayat (1) Pemohon II secara aktual dirugikan akibat keberadaan recall ini karena menghilangkan partisipasi pemohon dalam mengembangkan diri demi kemajuan bangsa. Hak memilih tidak hanya sekadar hak politik, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan hak mengembangkan diri (Pasal 28C ayat (1)). Partisipasi dalam pemilu membantu menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas individu. Sehingga secara aktual dengan keberadaan recall yang dapat kapan saja dengan mudah mencopot kader-kader pilihan pemohon dalam pemilihan umum, maka secara mutatis mutandis melanggar hak pengembangan diri ini. Secara potensial, pemohon II memiliki keinginan untuk berkarir di partai politik dan menjadi anggota legislatif di masa depan, melihat bahwa ketentuan ini berpotensi membahayakan. Idealisme dan integritas yang dipegang teguh oleh Pemohon II mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan politik partai, sehingga berisiko mengakibatkan pencabutan keanggotaan atau recall dari jabatan legislatif. Situasi seperti ini jelas bertentangan dengan jaminan 20 konstitusional dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Pasal 28D ayat (1) Banyaknya pertentangan dengan teori hukum dan prinsip lainnya seperti people souverignty dan due process of law menyebabkan pasal ini juga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Pemohon II secara nyata dirugikan oleh ketentuan ini dalam dua aspek. Pertama, secara aktual, di mana praktik politik saat ini menunjukkan dominasi partai politik yang berlebihan dalam mengendalikan kader- kadernya, sehingga berpotensi melemahkan prinsip keterwakilan dan mengubah parlemen menjadi sekadar alat kepentingan partai. Ini tidak sesuai dengan visi warga negara untuk memilih calon legislatif. Kedua, secara potensial, ketika kelak Pemohon II bergabung dengan partai politik dan menjadi bagian dari legislatif, ketentuan ini akan mencederai prinsip keadilan karena membatasi ruang gerak dan independensi Pemohon II sebagai wakil rakyat. 13. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian konstitusional para Pemohon, baik yang bersifat aktual maupun potensial seperti yang didalilkan diatas tidak terjadi atau tidak akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga para Pemohon memperoleh 21 kepastian mengenai proses regenerasi kepemimpinan partai politik secara berkala dalam rangka pemajuan proses demokrasi dan demikianlah seharusnya hukum berperan untuk mencapai cita-cita mulia bagi penyelenggaraan negara. 14. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami para Pemohon, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM 1. Bahwa sebelum memasuki Pokok Perkara penting bagi para Pemohon untuk menjelaskan bahwa permohonan Pemohon tidak Nebis In Idem untuk mencegah permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; 2. Bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai perkara nebis in idem diatur berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK jo Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang---Selanjutnya disebut PMK Hukum Acara PUU---, menyatakan: Pasal 78 Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 3. Bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya menguji Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang merupakan ketentuan yang berkenaan dengan pergantian struktur kepengurusan partai politik yang didasarkan pada AD dan ART Partai Politik; 4. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) telah dilakukan pengujian sebelumnya yakni pada Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023 yang juga 22 menguji Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik terhadap UUD NRI 1945 dengan rincian sebagai berikut: NO PEMOHON BATU UJI AMAR 1 Eliadi Hulu, S.H., Saiful Salim, S.H., dr. Andreas Laurencius, Daniel Heri Pasaribu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima 5. Bahwa pada Perkara 69/PUU-XXI/2023 tersebut Mahkamah memutus permohonan dengan amar permohonan tidak dapat diterima sehingga Mahkamah belum memasuki dan mempertimbangkan pokok perkara, sehingga atas dasar tersebut permohonan dapat diajukan kembali. Selain itu, pasal yang menjadi batu uji pada perkara tersebut adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 sedangkan pada permohonan ini para Pemohon menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 6. Bahwa berkaitan dengan pengujian Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 tentang Pergantian Antar Waktu secara substansial pernah dilakukan pengujian yakni pada Perkara Nomor 008/PUU-IV/2006 dan Perkara Nomor 38/PUU-VIII/2010 dengan rincian sebagai berikut: PERKARA 008/PUU-IV/2006 PEMOHON BATU UJI AMAR Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2)dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya PERKARA 38/PUU-VIII/2010 PEMOHON BATU UJI AMAR Lily Chadidjah Wahid Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) Menyatakan menolak permohonan 23 PEMOHON untuk seluruhnya Bahwa setelah menelusuri perkara 008/PUU-IV/2006 dan 38/PUU- VIII/2010 terlihat terdapat perbedaan dengan perkara yang sedang para Pemohon ajukan, yakni terhadap penggunaan batu uji dan dalam perkara ini pengaturan tentang PAW juga telah diatur dengan undang-undang yang berbeda; 7. Bahwa berdasarkan dalil yang demikian maka terkait pengujian pasal a quo telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 42 PMK Nomor 06 Tahun 2005 sehingga permohonan para Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai ne bis in idem karena mengandung sejumlah perbedaan mendasar dan terdapat kebaruan dalam pokok permohonan; 8. Bahwa perlu digarisbawahi, seandainya terdapat materi pengujian dengan permohonan sebelumnya tidak serta-merta menjadikan permohonan ini sebagai ne bis in idem. para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat merespons permohonan ini sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, di mana prinsip ne bis in idem tidak boleh diterapkan secara kaku dalam pengujian konstitusi. Contoh konkret terbaru adalah Putusan 62/PUU-XXII/2024 tentang presidential threshold yang menjadi terobosan historis setelah puluhan kali pengujian gagal, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan Mahkamah selain dari penggunaan batu uji yakni: (1) Sifat Dinamis Konstitusi (living constitusion); (2) perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat (rechtsidee); dan (3) kemunculan inovasi hukum baru. Namun tetap, PARA PEMOHON menyerahkan sepenuhnya terhadap kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution, The Final Interpreter of Constitution, dan The Guardian of Democracy untuk mempertimbangkan dan memberikan pencerahan kepada kami melalui terobosan-terobosan hukumnya, yang tidak hanya terbatas pada amar putusan namun dapat juga pertimbangan hukum yang memuat mandat konstitusional atau judicial order sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi; 24 IV. ALASAN PERMOHONAN Untuk memudahkan Mahkamah dalam memeriksa bagian pokok perkara, dikarenakan perkara a quo memuat 2 (dua) undang-undang yang berbeda untuk dijadikan objek pengujian, maka dalam alasan permohonan akan menggunakan 7 (tujuh) Poin yang dimana poin A, B, C, D, dan E akan berfokus pada permasalahan Masa Jabatan Pimpinan Partai (Pasal 23 ayat (1) UU Parpol) dan Poin F, G, H, I akan berfokus pada Pergantian Antar Waktu (PAW) (Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g serta penjelasannya dalam UU MD3) A. Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik dalam Meraih Kekuasaan Pemerintahan Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan Konstitusi 1. Bahwa sebelum para Pemohon menjelaskan lebih lanjut ke bagian posita, perlu diterangkan tentang istilah “Pimpinan Partai Politik” mengingat tidak semua pimpinan partai politik merujuk pada istilah Ketua Umum. Pimpinan Partai Politik adalah individu atau badan kolegial yang memegang otoritas tertinggi dalam struktur organisasi partai, baik secara formal maupun substantif, berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang bersangkutan. Posisi ini mencakup seluruh variasi sebutan yang digunakan oleh partai politik untuk menggambarkan pucuk kepemimpinan, termasuk namun tidak terbatas pada: - Ketua Umum Partai - Ketua Dewan Syuro - Sekretaris Jenderal - Dewan Pimpinan Pusat - Istilah lain yang memiliki fungsi, wewenang, dan tanggung jawab setara dengan pemimpin tertinggi partai Tujuan dari definisi ini adalah untuk Menghindari penafsiran sempit bahwa pimpinan partai hanya merujuk pada "Ketua Umum" serta memastikan kesetaraan pengaturan hukum bagi seluruh partai politik, terlepas dari variasi istilah kepemimpinan yang digunakan. 25 2. Bahwa konsepsi negara hukum yang berlandaskan atas kedaulatan menurut konstitusi telah menempatkan kedudukan dan eksistensi partai politik dalam suatu negara sebagai instrumen yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tujuan demokrasi di negara-negara di dunia yang menganut sistem tersebut. Suatu negara yang dikatakan demokratis hanyalah apabila terdapat jaminan pelaksanaan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat salah satunya melalui partai politik karena partai politik hakikatnya merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya (Richard H. Pildes, 2004); 3. Bahwa selain sebagai salah satu wujud pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berorganisasi, partai politik juga merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain pengertian yang diatur dalam UU Partai Politik, beberapa ahli juga mendefinisikan partai politik berdasarkan tujuan dari dibentuknya partai politik, definisi tersebut di antaranya; a. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan 26 politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Miriam Budiardjo, 2007); b. Sigmund Neumann dalam Modern Political Parties mengemukakan definisi sebagai berikut: a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views (Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda) – (Sigmund Neumann, 1963); c. Carl J. Friedrich; A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and adventages (Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggora partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil) – (Carl J. Friedrich, 1967); 4. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, keberadaan partai politik salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasan (pemerintahan). Menurut Daniele Caramani menjelaskan sistem kepartaian sebagai “… are sets of parties that compete and cooperate with the aim of increasing their power in controlling government” [sekumpulan partai (politik) yang saling bersaing dan bekerjasama untuk tujuan meningkatkan kekuasaan mereka dalam mengontrol pemerintahan] (Daniele Caramani, 2008: 319). Senada dengan itu, Isharyanto juga menjelaskan bahwa tujuan partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan programprogram yang disusun berdasarkan ideologi tertentu untuuk 27 merealisasikan program yang dicanangkan oleh partai politik tertentu (Isharyanto, 2017: 17). Oleh karena, keberadaan partai politik sebagai salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berorientasi pada kekuasaan, dalam rangka memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan, maka adanya pembatasan mengenai kekuasaan pimpinan dan pengurus partai politik menjadi sangat relevan untuk mencegah pemusatan kekuasaan hingga pelanggengan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari partai politik yang berkuasa. Hal ini (tujuan memperoleh kekuasaan) juga yang membedakan antara partai politik dengan organisasi kemasyarakat (ormas) lainnya sehingga ormas lainnya tidak memerlukan pembatasan masa jabatan pimpinan dan/atau pengurus ormas sementara bagi partai politik merupakan suatu keharusan untuk diatur menurut hukum; 5. Bahwa salah satu bukti nyata hubungan antara partai politik dan kekuasaan pemerintahan diwujudkan dalam bentuk pengisian semua jabatan politik di pemerintahan (presiden) dan lembaga perwakilan (DPR) hanya dapat dilakukan dengan keterlibatan mutlak dari partai politik. Semua negara di dunia yang menganut paham demokrasi menggunakan pola-pola yang sama tersebut. Menurut Mac Iver, praktik demokrasi dimana rakyat terlibat secara langsung hanya mungkin dijalankan pada negara yang jumlah wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Untuk itu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan. Pemerintah yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme pemilu. Di sinilah letak pentingnya keberadaan partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui partai politik tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. Selain itu dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Pasangan calon 28 Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum; 6. Bahwa dengan memperhatikan konstruksi konstitusi yang demikian, maka sekalipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat tetapi pelaksanaannya melalui pemilihan umum, bukanlah rakyat yang saling berkontestasi melainkan partai politik. Begitu pun dengan para caloncalon wakil rakyat yang diusung partai politik dalam suatu pemilihan umum, sekalipun dalam kertas suara terpampang tanda nomor, nama, dan gambar calon, para pribadi calon yang maju dalam pemilihan itu tidaklah bertindak untuk dan atas nama kepentingannya sendiri, melainkan untuk dan atas nama kepentingan partai politik yang mengusungnya. Dari sini dapat dipahami bahwa pemilihan umum sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat itu secara esensinya adalah kontestasi diantara partai politik; 7. Bahwa partai politik merupakan pelaku demokrasi yang langsung ditunjuk oleh UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif wajib melalui partai politik. Dengan kata lain, bilamana partai politik tidak ada atau seseorang tidak memiliki partai politik maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum. Oleh karena itu, partai politik sebagai organisasi memiliki peran sentral dalam negara yang menyebut dirinya demokrasi. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Partai Politik menyebutkan partai politik merupakan pilar demokrasi; “…Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, 29 yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.” 8. Pengertian dari pilar secara sederhana adalah tiang penyangga suatu bangunan agar berdiri secara kokoh. Dengan demikian partai politik merupakan salah satu tiang penyangga demokrasi Indonesia. Sebagai tiang penyangga, maka konsekuensi logisnya partai politik harus menjalankan nilai-nilai prinsip dari demokrasi itu sendiri. Termasuk prinsip pembatasan kekuasaan yang merupakan salah satu nilai dan prinsip dasar dari demokrasi; 9. Bahwa ratio legis pembatasan kekuasaan pimpinan partai politik sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu: a. Partai politik merupakan tonggak, pilar, dan penggerak demokrasi maka sudah seyogianya partai politik menerapkan nilai dan prinsip- prinsip dasar demokrasi yang salah satunya adalah adanya pembatasan masa jabatan pemegang kekuasaan di internal tubuh partai. Menjadi paradox bilamana status partai politik sebagai tonggak, pilar, dan penggerak demokrasi namun tidak melaksanakan nilai dan prinsip dari demokrasi itu sendiri. b. Partai politik lahir karena konstitusi mewajibkan peserta pemilu adalah partai politik. Oleh karena partai politik lahir dari konstitusi maka hal ini seharusnya linear dengan pemahaman partai politik akan nilai yang terkandung dalam konstitusi yang salah satunya adalah nilai pembatasan kekuasaan dalam hal ini pembatasan masa jabatan. Partai politik seharusnya menjadi tauladan dan garda terdepan dalam menaati dan melaksanakan konstitusi. 30 c. Partai politik diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat (Pasal 31 UU 2/2008 jo. UU 2/2011). Pendidikan politik tersebut tentunya memiliki materi atau kurikulum tentang demokrasi, namun yang menjadi persoalan adalah manakala pendidikan yang diberikan kepada masyarakat justru bertolak belakang dengan sistem demokrasi dalam tubuh partai itu sendiri. 10. Bahwa eksistensi dan kedudukan partai politik dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Partai politik merupakan organisasi yang menjadi jembatan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, sehingga partai politik berbeda dengan organisasi pada umumnya. b. Partai politik menurut UUD 1945 (vide Pasal 6A dan Pasal 22E) merupakan peserta pemilu, dengan kata lain jika tidak ada partai politik maka pemilu tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu partai politik merupakan penggerak, tonggak, dan pilar demokrasi. Justru akan bertentangan dengan Pasal 22E apabila partai politik mengambil porsi yang lebih besar yakni dengan mengendalikan kader-kadernya, karena partai politik hanya sebagai pengantar untuk kader-kadernya dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat; c. Partai politik merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena melalui pemilu dimana pesertanya adalah partai politik rakyat dapat menyalurkan suara dan pilihannya untuk menentukan wakilwakilnya. 11. Bahwa uraian tersebut di atas menunjukan bahwa hubungan partai politik dan kekuasaan pemerintahan merupakan sistem yang dibangun secara sistematik sehingga menghasilkan mekanisme tunggal dalam mengisi posisi stategis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam perspektif moral dan etika, maka hal-hal yang bersinggungan dengan kekuasaan, negara, dan pemerintahan seyogyanya harus dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu untuk mencegah terjadinya kewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan: 31 a. Pembatasan masa jabatan atau periodisasi waktu tertentu dari pejabat negara (jabatan politik lembaga negara dan lembaga pemerintahan); b. Usia Pensiun (untuk ASN); ataupun c. Melalui durasi masa kerja berdasarkan suatu perjanjian tertentu. 12. Bahwa karena kedudukan dan eksistensi partai politik yang sangat menentukan subjek-subjek yang mengisi jabatan-jabatan penyelenggara pemerintahan, maka sudah seyogyanya terhadap pimpinan partai politik juga dilakukan pembatasan-pembatasan dengan pola-pola tersebut sebelumnya. Hal ini akan memberikan suatu kepastian hukum dalam proses regenerasi dan rekrutmen politik baik di tingkat lokal dan nasional yang juga menjadi salah satu fungsi partai politik dibandingkan dengan sistem a quo yang menggantungkan ada ketentuan AD/ART yang memungkinkan orang tertentu memonopoli kekuasaan pimpinan dan pengurus partai politik. B. Ketiadaan Batasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik Menyebabkan Kekuasaan yang Terpusat pada Orang atau Figur Tertentu dan Terciptanya Otoritarianisme dan Dinasti dalam Tubuh Partai Politik 1. Bahwa design UU 2/2008 jo. UU 2/2011 cenderung menempatkan partai politik sebagai organisasi superior tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak internal dari partai itu sendiri, jikalaupun terdapat pengawasan internal namun hanya diatur melalui AD/ART partai yang bersangkutan dengan memunculkan organ internal yang penamaannya berbeda-beda setiap partai politik. Namun demikian, organ internal tersebut pun tunduk kepada pimpinan partai politik, dalam hal ini ketua umum. Terlebih mayoritas sistem internal organisasi partai politik di Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin (sistem satu komando) di mana seluruh kebijakan dan keputusan partai politik berada di tangan pemimpin tertinggi sedangkan anggota hanya mengikuti dan melakukan apa yang telah diputuskan oleh pimpinan partai politik; 32 2. Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik telah menyebabkan satu figur atau kelompok bahkan keluarga tertentu memegang kekuasaan di tubuh partai politik dengan waktu atau periode yang begitu panjang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari excessive atau abuse of power. Limitasi kekuasaan ini dapat dilakukan dengan adanya pemaknaan baru terhadap Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011. Apabila masa jabatan pimpinan partai politik tidak dibatasi maka akan membuka ruang abuse of power yang berseberangan dengan prinsip konstitusionalisme, negara hukum, dan demokrasi konstitusional di tubuh partai politik. Ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik juga menyebabkan institusional disaster, sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, Pasal (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; 3. Bahwa munculnya figur utama dalam parpol dapat dikatakan pula sebagai fenomena personalisasi partai politik. Personalisasi dikatakan terjadi jika terdapat kuatnya peran seorang figur dibandingkan dengan partai itu sendiri. Walaupun terdapat anggapan bahwa personalisasi partai ini memberikan semangat akibat adanya figur yang di agung- agungkan, namun personalisasi partai politik justru merupakan sebuah anomali karena dianggap berseberangan dengan upaya pemerintah dalam me-reinstitusionalisasi partai politik. Dampaknya adalah partai politik yang seharusnya terorganisir secara modern justru jatuh kebelakang menjadi partai yang dikelola secara tradisional yang bercirikan kepemimpinan kharismatik dan patrimonial (Calise, 2015; Nurhasim, 2013). Biasanya personalisasi terlihat tatkala suatu organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan (Jimly Asshidiqie 2016). Dikatakan oleh Monica dan Jean Charlot dalam Taufik Abdul Rahim: “Until a party (or any association) has surmounted the crisis of finding a successor to its founder, until it has drawn up rules of succession that are legitimate in 33 the eyes of its members, its 'institutionalization' will remain precarious" (Taufiq Abdul Rahim 2017); 4. Bahwa terdapat studi-studi terdahulu tentang personalisasi politik menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab dan dampak dari personalisasi partai politik. Sartori dalam Mair (2002) menjelaskan bahwa personalisasi politik dalam tubuh partai bukan sebuah kecelakan melainkan terjadi karena partai memiliki keterbatasan kemampuan dalam menentukan pilihan dan perubahan terhadap lembaganya. Keterbatasan pengelolaan partai tersebut sering kali dipicu karena tingginya loyalitas konstituen yang terlampau tinggi pada pimpinan partai, meningkatnya peran dan pengaruh pemimpin (Pilet & Cross, 2015), kharisma seorang tokoh yang sangat kuat (Rhodes & Hart, 2014), dan kultur patronase yang tumbuh dalam partai (Blondel & Thiebaut, 2010); 5. Bahwa Dampak lainnya dari personalisasi yakni stagnasi regenerasi partai. Kultur patronklien masih menjadi faktor dominan dalam berkarier di partai apalagi dalam hal kontestasi kepemimpinan pusat. Di tingkat pusat, regenerasi partai dalam hal posisi ketua umum mayoritas partai masih didominasi oleh elit lama, bahkan beberapa partai gagal melakukan regenerasi dan resirkulasi. Menurut Arya Fernandes, peneliti CSIS, “di internal partai politik, belum terjadi jenjang karier yang jelas, hal ini menyusahkan anak muda untuk berkarier di politik” (Maharddika, 2016). Selain itu, personalisasi berpotensi menyuburkan terjadinya dinasti politik seperti yang terjadi di beberapa partai yang menempatkan keluarganya dalam struktur kepartaian maupun jabatan politik yang sentral; 6. Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik merupakan salah satu penyebab munculnya tindakan otoritaianisme dan dinasti di tubuh partai politik. Pengamat politik dari Australia Marcuz Mietzner menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer di Indonesia. Menurutnya, praktik politik dinasti merupakan penyakit dalam demokrasi. Politik dinasti melemahkan controlling terhadap pemerintah yang merupakan hal 34 penting dalam negara demokrasi. Menurutnya dinasti politik dan oligarki politik diperkuat karena dalam system ini elit politik berbasiskan keterikatan darah atau perkawinan. Di Indonesia, elit politik memiliki kemampuan dalam mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Dalam kontestasi politik, mereka relatif mudah dalam memenangkan kekuasaan (Marcus Mietzner 2009); 7. Salah satu contoh yang masih melekat hingga sekarang adalah otoritarianisme yang terjadi di masa orde baru dimana otoritarianisme tersebut muncul akibat lamanya kekuasaan yang dipegang oleh presiden yang menjabat hingga 32 (tiga puluh dua) tahun. Otoriterinismenya tersebut juga tentunya dapat atau bahkan sudah terjadi dikarenakan lamanya masa jabatan pimpinan partai: Tabel 1. Masa Jabatan Ketua Umum dan Pimpinan Partai Politik di Indonesia No NAMA JABATAN PARTAI MASA JABATAN 1. Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI- Perjuangan (1999-2024) 25 Tahun 2. Surya Paloh Ketua Umum Nasdem (2013-2029) 17 Tahun 3. Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB (2004-2029) 25 Tahun 4. Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra (2014-2025) 11 Tahun 5. Susilo Bambang Yudhoyono Ketua Umum Ketua Majelis Tinggi Demokrat (2013-2020) 7 Tahun (2020- Sekarang) 3 Tahun 6. Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum PBB (1998-2005 dan (2015-2024) 17 Tahun 7. Zulfikli Hasan Ketua Umum PAN (2015-2029) 14 Tahun 8. Bahwa bukti nyata adanya dinasti di tubuh partai politik dapat dilihat dari kepengurusan 2 (dua) partai politik besar di Indonesia, yaitu: a. Partai PDIP, ketua umumnya telah menjabat selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, yakni sejak tahun 1999 hingga sekarang dan saat ini yang menjadi ketua DPP Partai PDIP adalah anak dari ketua umum sendiri yakni Puan Maharani 35 b. Partai Demokrat, sebelum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat, ketua umumnya dijabat oleh ayahnya sendiri, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan saat ini SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjabat sebagai Wakil Ketua Umum yang juga merupakan anak kedua dari SBY. 9. Bahwa salah satu bukti otoritarianisme di tubuh partai adalah ketika salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDIP atas nama Ir. Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan sebutan Bambang Pacul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di gedung DPR RI Senayan menyatakan bahwa untuk pengesahan RUU Perampasan Aset harus mendapat pesetujuan dari Ketum Parpol. Lebih spesifik lagi Bambang Pacul memperagakan gestur seseorang yang begitu taat dan tunduk pada perintah Ketua Umum dari Parpol. Hal ini merupakan pertanda besarnya pengaruh dan kekuasaan dari ketua umum partai politik bahkan anggota DPR tunduk pada perintah yang dikeluarkannya. Dalam kesempatan yang sama, Bambang Pacul juga menyatakan jika kekuasaan di republik ini tergantung dari ketua umum partai politik, tentunya pernyataan ini tidak disampaikan bilamana tidak sesuai dengan yang sebenarnya, apalagi hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI dari partai pemenang pemilu, secara hipotesis awal pernyataan tersebut wajib dianggap benar adanya karena disampaikan oleh anggota DPR RI dan dalam jabatannya sebagai anggota legislatif sekaligus kader partai (https://news.republika.co.id/berita/rsydnu377/bambang-pacul- kekuasaan-di-republik-ini-bergantung-ketum-partai); 10. Bahwa di kesempatan yang berbeda, ketua umum Partai PDIP juga menyatakan jika Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) merupakan kader dari Partai PDIP sekaligus Presiden Republik Indonesia merupakan “Petugas Partai” implikasi sebutan dari petugas partai adalah harus tunduk pada perintah Partai; 36 (https://www.cnnindonesia.com/nasional/%2020150721180244-32 67479/mega-tegaskan-status-presiden-jokowi-tetap-petugas-partai); 11. Bahwa selain itu, mekanisme dan sistem yang dibangun melalui kekosongan hukum dalam pasal-pasal a quo menyebabkan pimpinan partai politik cenderung menumpuk kekuasaan untuk terus menerus berkuasa. Sebagai akibatnya, mereka dengan mudah untuk menyingkirkan siapa saja yang berlawanan dan berseberangan dengan kehendak ketua umum atau pimpinan partai politik. Beberapa fakta menunjukan fenomena tersebut seperti: a. Pemecatan Zulfan Lindan dari Ketua DPP Bidang Organisasi, Industri, dan Tenaga Kerja Parta Nasdem karena dinilai sering membuat kegaduhan politik (https://katadata.co.id/ira/berita/6347d7667e334/deretanpernyataa n-zulfan-lindan-pengurus-nasdem-yang-dipecat-paloh). b. Pemecatan 4 (empat) orang kader PDI-Perjuangan yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Samosir karena dinilai tidak melaksanakan tugas memenangkan pasangan calon Bupati Samosir dari PDI-Perjuangan (https://nasional.tempo.co/read/1514419/kaderpdiperjuangan- yang-dipecat-gugat-megawati-rp-40-miliar). c. Pemecatan 7 (tujuh) orang kader Partai Demokrat yang dinilai melakukan kudeta atas kepemimpinan Partai Dmokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210227170349-32- 611711/dipecat-ahy-tujuh-eks-kaderdemokrat-akan-gugat-ke- ptun). 12. Bahwa dibandingkan menggunakan pendekatan pembinaan kader dan anggota partai politik, pilihan yang digunakan oleh pimpinan partai politik tersebut lebih menekankan upaya represif melalui pemecatan. Hal tersebut tentu hanya sedikit dari apa yang mungkin tidak terekspos di media massa. Upaya menekan kader dan anggota partai politik tersebut terjadi dan tertanam dalam lembaga partai politik. Dengan adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik menjadi 37 mekanisme yang dapat digunakan oleh anggota partai politik untuk melakukan evaluasi dan seleksi mengenai karakter pimpinan yang lebih sesuai dengan tujuan partai politik baik secara eksternal dan internal; 13. Bahwa selain fakta-fakta empiris tersebut, yang perlu juga perlu dipertanyakan dalam sistem partai politik saat ini, apakah mekanisme penggantian pemimpin dan pengurus partai politik telah dilakukan secara demokratis sebagaimana diperintahkan oleh UU 2/2008 jo. UU 2/2011?. Hal ini perlu dipertimbangkan bahwa upaya represif dapat digunakan untuk menekan pemilik suara dalam menentukan calon pimpinan atau ketua umum tertentu disertai ancaman bagi yang tidak mentaatinya. Hal ini diperparah bahwa hal tersebut telah menjadi rahasia umum, sehingga proses pemilihan dan pergantian pemimpin dan pengurus partai politik bukanlah hasil proses demokrasi yang murni melainkan lobi-lobi politik kekuasaan internal partai politik. Seluruh uraian di atas menunjukan jika pimpinan partai politik memiliki kekuasaan besar yang dapat melahirkan dinasti dan otoriterianisme di tubuh partai politik, bahkan bukan hanya secara intenal, pimpinan partai politik pun dapat mengontrol anggota DPR hingga Presiden. Oleh karena itu pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik menjadi sangat urgen untuk segera diwujudkan; 14. Bahwa sistem kepengurusan dalam Bab IX khususnya Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik telah mendelegasikan kewenangan pengaturan kepengurusan partai politik melalui AD dan ART. Penyerahan kewenangan tersebut tentunya tidak sepenuhnya salah, namun menjadi tidak benar bilamana pengaturan mengenai lamanya masa jabatan ketua umum didelegasikan melalui pengaturan AD dan ART; 15. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya dalam Paragraf [3.14] Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 menyatakan pratik dominasi dalam organisasi harus dicegah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Secara lengkap, pertimbangan tersebut berbunyi: “Berkenaan dengan pertimbangan di atas, bagaimana agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga 38 soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum adalah keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Di antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud adalah adanya partisipasi anggota, yaitu organisasi profesi memberikan ruang yang sama bagi semua anggota profesi untuk terlibat dalam mengelola dan berperan dalam organisasi profesi. Partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk dicegah sedemikian rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota tanpa dominasi dimaksud mengharuskan organisasi profesi untuk mengatur pembatasan terhadap pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnyalah memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oleh karena itu, perlu dibuka partisipasi anggota yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan organisasi. Hal demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kewibawaan organisasi profesi, termasuk dalam hal ini organisasi profesi advokat.” 16. Bahwa walaupun putusan tersebut berbicara mengenai organisasi advokat, namun bilamana ditelisik lebih dalam, pertimbangan tersebut dapat diadopsi dalam perkara a quo dengan alasan: a. Memiliki kesamaan sebagai organisasi walaupun memiliki karakter yang berbeda, organisasi advokat merupakan organisasi profesi sedangkan partai politik merupakan orgasnisasi politik yang keberadaan berasal langsung dari UUD 1945. b. Partai politik seharusnya lebih relevan dengan pertimbangan a quo karena partai politik merupakan pelaku dari demokrasi, dimana salah satu prinsip dan nilainya adalah adanya pembatasan masa jabatan 17. Bahwa berdasarkan uraian diatas pengaturan mengenai masa jabatan yang didelegasikan melalui AD dan ART menyebabkan keleluasaan bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk melanggengkan kekuasaan. Bilamana UU Partai Politik melalui pemaknaan Pasal 2 ayat (1b) membatasi masa jabatan ketua umum maka pengaturan masa jabatan yang diatur dalam AD dan 39 ART wajib menyesuaikan dengan pengaturan yang diatur oleh UU Partai Politik. C. Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan dan Pengurus Partai Politik Sebagai Mekanisme Kontrol di Tubuh Partai Politik dan Membangun Mekanisme Check and Balance 1. Bahwa dalam UU 2/2018 jo. UU 2/2011, tidak ditemukan satupun bab maupun pasal yang mengatur tentang mekanisme kontrol terhadap pengurus partai politik. UU Partai Politik hanya mengatur laranganlarangan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Parpol. Dalam pasal-pasal a quo tidak ditemukan larangan yang bersifat pengawasan terhadap masa jabatan pimpinan partai politik cq ketua umum; 2. Bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap partai politik hanya bersifat internal oleh suatu komisi pengawas dan ditetapkan dengan keputusan partai politik, bahkan pengawasan tersebut tidak diwajibkan ada oleh UU Partai Politik. Selain itu, UU 2/2008 jo. UU 2/2011 juga tidak melimitasi maupun meregulasi secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun pengawasannya. Dalam UU 2/2008 jo. UU 2/2011 hanya dijelaskan bahwa pada intinya mengenai kepengurusan partai politik ditetapkan dan diatur melalui AD/ART Partai Politik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 2/2008 jo. UU 2/2011. Ruang kosong dan keleluasaan yang begitu besar dalam UU 2/2008 jo. UU 2/2011 mengenai kepengurusan partai politik, mengakibatkan pemangku kekuasaan tertinggi (c.q. Ketua Umum Partai Politik) sangat besar untuk menentuan AD dan ART, di samping ketiadaan peran pihak lain dari lembaga manapun selain lembaga internal yang memiliki wewenang untuk mengawasi kepengurusan partai politik; 3. Bahwa tidak adanya mekanisme check and balances dalam UU 2/2008 jo. UU 2/2011, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam internal kepengurusan partai politik. Oleh karena itu, pentingnya pembatasan masa jabatan pimpinan atau ketua umum partai politik dalam periode waktu tertentu dan batasan maksimum masa jabatan 40 sebagai bentuk mekanisme check and balance serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Kesewenang-wenangan yang terjadi secara internal akibat semata-mata ambisi kekuasaan orang atau kelompok orang tertentu akan berimbas dan merugikan para kader partai politik karena hanya akan memicu terjadinya perpecahan di dalam partai politik dan menghilangkan kesempatan bagi para kader yang memiliki integritas, kapabilitas, dan profesionalisme untuk memajukan partai politik; 4. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, Paragraf [3.15], [3.16], dan [3.17] yang pada pokoknya menyatakan perlu adanya pembatasan masa jabatan pimpinan Organisasi Advokat melalui undang-undang, secara lengkap pertimbangan Mahkamah tersebut berbunyi: [3.15] Menimbang bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 pembatasan pimpinan organisasi advokat, yakni hanya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak mengatur mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat dituangkan ke dalam bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD/ART organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Dengan konstruksi norma hukum demikian, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat tergantung dari pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD/ART, masingmasing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan orgasisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; Secara normatif, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya menentukan pembatasan bahwa pimpinan organisasi advokat 41 tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dengan batasan tersebut, apabila seorang pimpinan organisasi advokat melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun demikian, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sama sekali tidak memuat pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, apabila dikaitkan dengan advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, atau setidak-tidaknya dilakukan rotasi secara periodik (tour of duty) untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, undang-undang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Rumusan yang membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat membuka kesempatan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. [3.16] Menimbang bahwa pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat tidak secara eksplisit diatur dalam UU 18/2003. Dalam hal ini Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 hanya menyatakan, “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Dalam praktik, ketentuan tersebut yang dijadikan sebagai dasar untuk mengatur perihal susunan organisasi advokat, yang di dalamnya juga diatur mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Apabila dibandingkan dengan organisasi penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga penegak hukum dimaksud dibatasi secara jelas oleh norma di tingkat undangundang atau dilakukan rotasi secara periodik. Dalam konteks itu, sebagai sebuah organisasi yang diposisikan sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, menjadi kebutuhan pula untuk mengatur secara jelas pembatasan masa jabatan termasuk pembatasan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Oleh sebab itu, dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat dapat memberikan jaminan terciptanya kepastian hukum dan kesempatan yang sama di hadapan hukum bagi setiap anggota 42 yang tergabung dalam organisasi advokat. Pembatasan demikian sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Berkenaan dengan pembatasan masa jabatan dan periodesasi jabatan tersebut, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan organisasi advokat adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturutturut. Dengan diletakkan dalam cara berfikir demikian, akan menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya membatasi pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, namun dikarenakan norma a quo merupakan norma yang memberikan pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat, maka Mahkamah menjadi memiliki dasar yang kuat untuk menambahkan pembatasan lain demi memenuhi tata kelola organisasi advokat yang baik dan sekaligus memenuhi hak-hak anggota advokat. Oleh karena itu, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat mupun di tingkat daerah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo. 5. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat relevan apabila diterapkan kepada pembatasan masa jabatan pimpinan dan pengurus partai politik karena alasan: a. Partai politik secara langsung lahir dari UUD 1945, partai politik merupakan tonggak, penggerak, dan pilar demokrasi, partai politik berbeda dengan organisasi pada umumnya. Oleh karena itu sangat rasional bilamana larangan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2008 jo. UU 2/2011 ditambahkan larangan lainnya, yaitu 43 larangan bagi pimpinan partai politik untuk menjabat lebih dari 2 (dua) periode. b. Apabila mengutip pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut di atas, seyogyanya masa jabatan pimpinan organisasi adalah selama 5 (lima) tahun. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan organisasi pada umumnya. Sedangkan berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut. Masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut juga sejalan dengan periode regenerasi kepemimpinan nasional (Presiden) dan lembaga perwakilan (DPRD) sehingga tercipta suatu mekanisme regenerasi nasional di seluruh infrastruktur politik dalam penyelenggaraan negara yang demokratis 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan atas Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 untuk menciptakan dan membangun mekanisme pengawasan dan check and balance di tubuh partai politik melalui pembatasan masa jabatan pimpinan dan pengurus partai politik. D. Ketiadaan Batasan Masa Jabatan Pimpinan dan Pengurus Partai Politik Menyebabkann Kerusakan Sistem Demokrasi Internal dan Penyalahgunaan Kekuasaan Terhadap Anggota Partai Politik serta Menutup Ruang Partisipasi dan Aspirasi Anggota Dalam Pengambilan Kebijakan atau Keputusan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 1. Bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara 44 Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selaras dengan tujuan tersebut bahwa Partai politik merupakan salah satu instrumen yang penting dalam membangun demokrasi. Schattschneider mengatakan bahwa partai politik menciptakan demokrasi dan demokrasi modern tidak bisa dilepaskan dari partai (W. P. Cross & Katz, 2013); 2. Bahwa dalam konteks negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada dintangan rakyat (anggota) dan pemimpin menjalankan kekuasaan atas dasar mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat (anggota partai politik). Selain itu dalam alam kehidupan demokrasi juga menghendaki adanya partisipasi anggota untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapat yang leluasa tanpa adanya paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya proses demokratisasi internal di dalam internal organisasi memingkinkan terjadinya dialog terbuka dalam proses pembentukan dan pengambilan kehendak atau kebijakan. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan pengurus partai politik untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan serta menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya. Proses demokratisasi internal partai politik ini juga langkah awal untuk pembangunan hukum kedepannya karena keberadaan partai politik yang juga akan masuk kedalam system pemerintahan, sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Mahfud MD “jika kita ingin membangun hukum yang responsif maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah demokratisasi dalam kehidupan politik” (Mahfud MD 2018). Secara mutatis mutandis jika partai politik mengimplementasikan skema demokratis ini maka kedepannya akan tercipta pula hukum yang responsif yang secara vis a vis jika di internal partai politik saja tidak terlaksana proses yang demokratis tersebut maka jangan berkekspetasi besar terhadap terciptanya hukum responsive, karena kader-kader partai terbiasa dengan mekanisme demokrasi yang formalitas; 45 3. Bahwa dalam relasi antara partai dan demokrasi terdapat sebuah pernyataan dari Susan Scarrow “Political parties are crucial actors in representative democracies. Parties can help to articulate group aims, nurture political leadership, develop and promote policy alternatives, and present voters with coherent electoral alternatives.” (Kittilson, Miki Caul, and Susan E. Scarrow, 2003) Partai politik adalah aktor penting dalam perwakilan demokrasi. Partai politik dapat membantu untuk mengartikulasikan tujuan sebuah kelompok (masyarakat), memupuk kepemimpinan politik, mengembangkan dan mendukung kebijakan alternatif, serta mewakili pemilih dalam sebuah pemilu alternatif. Artinya, negara demokratis tidak mungkin diwujudkan oleh partai politik yang tidak memiliki struktur yang demokratis; 4. Bahwa partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersamasama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Proses partisipasi tersebut dapat terbagi dalam 4 (empat) jenjang atau tahapan, yaitu: a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat/anggota dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan dan menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan; b. Partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali- sekali atau berulang-ulang; c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan d. Partisipasi dalam evaluasi untuk menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya, yang bersifat langsung maupun 46 tak langsung, baik melalui kritik, saran, protes, keluhan, laporan, dan sebagainya yang nantinya dapat ditindaklanjuti 5. Bahwa adapun jenjang atau level partisipasi dapat diuraikan menjadi beberapa jenis atau tipe, yaitu a. Manipulatif Participation, yaitu keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu. b. Passive Manipulation, yaitu partisipasi anggota hanya yang dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi tanpa mau mendengarkan respon dari masyarakat mengenai keputusan atau informasi tersebut. c. Participation by Consultation, yaitu partisipasi dengan berkonsultasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari anggota. d. Functional Participation, yaitu anggota mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk penentuan tujuan tertentu. Tetapi hal tersebut terjadi setelah keputusan utama telah ditetapkan. e. Interactive Participation, yaitu partisipasi dalam dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan pada kelompok-kelompok local f. Self Mobilisation, yaitu pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem 6. Bahwa apabila dihubungkan dengan perkara a quo, maka ketiadaan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik akan menciptakan kekuasaan mutlak yang tak terbatas oleh satu sosok atau kelompok tertentu saja yang berimplikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewenangan kekuasaan yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi anggota partai politik untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat bagi kemajuan partai politik. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, atau paksaan terhadap anggota partai politik yang kritis dan vokal menyuarakan tata kelola partai politik yang baik, karena kekuasaan pemimpin partai politik untuk mencabut 47 atau memberhentikan anggota partai politik tersebut. Apabila praktikpraktik yang demikian tetap dipertahankan dan dilanggengkan, maka hal ini sama saja dengan penentangan terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh anggota partai politik yang berada di bawah naungan partai politik tertentu; 7. Bahwa hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemik di masyarakat. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik mengakibatkan partisipasi anggotanya hanya akan bersifat manipulatif dan pasif yang tidak berdampak signifikan pada setiap pengambilan keputusan dalam partai politik karena kekuasaan pemimpin partai politik yang sangat besar tak berkesudahan, sebagaimana yang diucapkan Jimly Ashidiqie “Menjabat dua atau tiga periode kepengurusan hanya sebatas ide saja. Jika partai politik dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sama dengan periode yang cukup lama, kreatifititas internal dalam partai politik itu tidak tumbuh. Lebih dari itu iklim demokrasi didalamnya pun juga tidak akan berkembang”(Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie Usul Masa Jabatan Ketum Parpol Dibatasi, https://news.detik.com/berita/d-3216610/ketua-dkpp-jimly-asshiddiqie- usul-masa-jabatan-ketum-parpol-dibatasi 8. Bahwa kondisi tersebut menciptakan suatu kemapanan dan otoritarianisme yang mengabaikan bahkan hingga menganggap suara anggota yang vokal dan kritis sebagai suatu gangguan bagi kelangsungan partai politik yang dipimpinnya. Kondisi ini akan terjadi karena tidak adanya pembatasan kekuasaan jabatan pemimpin partai politik dalam periode waktu tertentu yang mana hal ini menjadi legal karena tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011. Hal ini tidak saja akan merugikan partai politik itu sendiri melainkan kader yang bernaung di dalamnya; 9. Bahwa dengan uraian yang demikian, maka terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 harusnya diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain tidak boleh merangkap sebagai anggota partai politik lain, 48 pemimpin partai politik juga harus dibatasi masa jabatannya untuk suatu periodisasi waktu tertentu untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi anggota partai politik untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi kemajuan partai politik tempatnya bernaung; 10. Bahwa dalam perkara nomor 69/PUU-XXI/2023 terdapat concurring opinion dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat yakni: “…Seandainya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), quod non, kedaulatan suatu partai politik ada ditangan partai politik itu sendiri. Terlebih partai politik merupakan infrastruktur politik sehingga kedaulatan partai berada dan mutlak ditentukan oleh partai politik. UU Partai Politik telah memberikan defenisi yang jelas mengenai arti Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Pasal 1 angka 2 UU Partai Politik menyatakan,”Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik”. Sedangkan Pasal 1 angka 3 menyatakan,”Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD”. Dari ketentuan ini menjadi jelas bahwa AD berfungsi sebagai konstitusi bagi partai politik yang mengatur rules of the games dan prinsip- prinsip organisasi yang bersifat mendasar dari suatu partai politik, sedangkan ART berfungsi layaknya undang-undang yang merupakan penjabaran dari AD. Oleh karena itu, desain politik hukum dalam UU Partai Politik adalah untuk tetap memberikan ruang bagi partai politik dalam menentukan aturan mainnya sendiri yang dituangkan dalam AD dan ART sebagai hukum tertinggi dan penjabarannya dari hukum tertinggi tersebut” “Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik secara langsung maupun tidak langsung telah berpretensi mereduksi daulat partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Dengan perkataan lain, biarlah masa jabatan ketua umum setiap partai politik diatur di dalam ketentuan AD dan ART masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan suara nurani seluruh pengurus partai politik dan anggota tanpa intervensi pembentuk undang- undang. Hal ini tidak lah berarti tak ada demokratisasi dalam struktur partai politik. Karena pada dasarnya demokratisasi setiap partai politik tetap ada dalam setiap proses Musyawarah Nasional atau dengan nama istilah lain yang aturan mainnya ditentukan dalam AD dan ART masing-masing partai politik sebagai hukum tertinggi yang wajib ditaati para anggotanya.” 11. Bahwa terhadap argumentasi tersebut concurring opinion dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat meniitikberatkan pada beberapa poin yakni: (1) 49 Kedaulatan Partai Politik terletak di tangan Partai Politik; (2) AD merupakan Rule of the Games; dan (3) Demokratisasi sudah berjalan lewat Muswarah Nasional. Atas dasar tersebut perlu dijelaskan bahwa Partai Politik di Indonesia dapat dikatakan sebagai pilar demokrasi, selanjutnya sebagaimana yang dikatakan oleh Schattscheider, "Political parties created democracy" (Jimly Asshidiqie 2016), dalam perannya sebagai pilar demokrasi maka tentu partai politik harus terhindarkan dari personalisasi dalam suatu partai in casu timbulnya figure personal yang cenderung menguasai partai. Dalam UU Partai Politik Pasal 13 huruf d telah menegaskan bahwa partai politik berkewajiban untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tapi pada faktanya, mayoritas partai politik di Indonesia saat ini tidak memberikan batasan masa jabatan ketua umumnya pada AD/ART partai yang mengatur tentang pemilihan pimpinan partai politik tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan pemilihan pemimpin partai, timbul pula fenomena suksesi kepemimpinan partai pada aklamasi dengan calon tunggal, fenomena seolah tidak membuka peluang bagi kader partai lain untuk mengikuti suksesi. Begitu pula ketika pengisian struktur pengurus partai. Tidak jarang posisi-posisi strategis partai politik diisi oleh orang- orang terdekat ketua partai, tanpa melalui sebuah mekanisme yang demokratis. Kemudian berkenaan dengan argument bahwa masa jabatan pimpinan partai politik merupakan urusan internal partai tersebut, bagaimana dengan Pertimbangan Mahkamah pada perkara 91/PUU-XX/2022, Paragraf [3.15], [3.16], dan [3.17] yang menyatakan perlunya batasan terhadap pimpinan organisasi advokat? Bukankah disini Mahkamah juga telah masuk kedalam ranah pengaturan internal yang merupakan rule of the games? Bahkan mahkamah berpendapat “Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang 50 adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum” sehingga secara tersirat Mahkamah memperhatikan perlunya kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan. Pemikiran ini tentu dapat diterapkan dalam partai politik, yang menjadi pilar demokrasi; 12. Bahwa dalam Pasal 34 UU Partai Politik yang mengatur tentang sumber keuangan Partai Politik menjelaskan: “Keuangan Partai Politik bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa keuangan partai politik salah satunya bersumber dari negara lewat APBN dan APBD. Berbeda dengan organisasi advokat yang tidak secara rutin mendapatkan bantuan dana secara langsung. Lalu mengapa Pimpinan Organisasi Partai Politik tidak dapat diatur masa jabatannya? Sedangkan organisasi advokat yang tidak mendapat bantuan dana langsung dari negara justru mendapatkan batasan terhadap ketua umumnya? 13. Bahwa Negara (dalam hal ini ditunjukan oleh Mahkamah Konstitusi) harus konsisten dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Jika organisasi advokat yang mandiri saja membatasi masa jabatan pimpinannya, seharusnya partai politik—yang menggunakan uang rakyat juga wajib dibatasi masa jabatan pimpinannya. E. Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik dalam UU Partai Politik Menciptakan Ketiadaan Kesempatan yang Sama Bagi Anggota partai Politik untuk Menjadi Pimpinan/Pengurus Partai Politik yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 1. Bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan, dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Hukum sejatinya hadir untuk mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan 51 oleh alat negara maupun penduduk. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan oleh pemimpin dapat dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku; 2. Bahwa hal yang demikian berlaku pula terhadap partai politik sebagai wadah perjuangan politik yang berasaskan demokrasi harus berdasar dan bersumber pada aturan, prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini juga perlu diterapkan dalam mengatur pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik. Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, mengontrol usaha, ataupun upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan, ataupun posisi. Sedangkan pemimpin dalam arti terbatas adalah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan dengan berbagai kualitas persuasifnya, dan akseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya (Suwatno, 2019: 4). 3. Bahwa tanda kewibawaan pemimpin adalah ketika keselarasan sosial dapat tercapai dan tidak ada keresahan di dalam kehidupan anggota masyarakat. Keresahan anggota masyarakat adalah tanda tidak adanya keselarasan sosial. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan, dan kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah, dan keadaan belum selaras. Budi luhur seorang pemimpin akan terlihat dalam caranya menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan sifat hakiki kekuasaan itu sendiri, cara pemakaiannya pun harus bermartabat agar dapat mewujudkan keadaan yang sejahtera, adil, dan makmur; 4. Bahwa dengan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa seorang pemimpin khususnya pemimpin partai politik memiliki kekuasaan yang sangat besar dan luar biasa terhadap anggota atau kader partai politik, seperti persetujuan terhadap kader yang hendak menjadi bakal calon legislatif maupun eksekutif. Dengan besarnya kewenangan tersebut maka sudah sepatutnya masa jabatan seorang pemimpin partai politik dibatasi dengan periodisasi waktu tertentu. Apabila dihubungkan dengan persepsi negara hukum sebagaimana tersebut di atas, adanya 52 pembatasan masa jabatan pemimpin dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemimpin partai politik. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kroni-kroninya daripada untuk kepentingan rakyat. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”: 5. Bahwa terdapat sebuah peribahasa yang tertulis bahwa “sebaik- baiknya pemimpin, adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan”. Menjadi permasalahan manakala dalam Pasal a quo hanya mengatur bahwa pengurus partai politik tidak diperkenankan menjadi anggota partai politik serta mekanisme pemilihan dan pergantian penguruas partai politik hanya ditentukan oleh AD dan ART. Ketentuan a quo tidak sama sekali mempersyaratkan masa jabatan pemimpin partai politik. Dalam praktiknya pembatasan tersebut hanya dilakukan dalam AD/ART partai politik. Akan tetapi hal yang demikian akan sangat mudah diubah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dan mengingat kemampuan pemimpin partai politik untuk mempengaruhi anggotanya. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi jabatan pemimpin partai politik. Apabila kita hubungkan dengan masa jabatan seorang presiden, secara normatif pembatasan tersebut bahkan dijamin dalam konsitusi Pasal 7 UUD 1945, untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi pemimpin partai politik dibatasi masa jabatannya yang diatur dalam UU 2/2008 jo. UU 2/2011 untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh partai politik yang diakui di Indonesia; 6. Bahwa partai politik merupakan organisasi publik yang dikelola dari dan oleh anggota, maka sudah sewajarnya bagi setiap anggota partai politik diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus dan pemimpin melalui prosedur dan tata cara yang adil dan demokratis. Hal yang demikian tidak mungkin dapat terwujud manakala pasal a quo tidak menetapkan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik 53 karena memungkinkan pemimpin petahanan (incumbent) untuk terus mencalonkan menjadi pemimpin partai politik. Berbeda halnya apabila terjadi pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik dimana ada pada suatu waktu tertentu harus dilakukan regenerasi kepemimpinan karena pemimpin petahana tidak lagi dapat mencalonkan diri. Hal ini tentu membuka proses regenerasi yang lebih fair dan adil dimana anggota partai politik lainnya dapat bersaing untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan partai politik. Hal ini juga diakui dalam ketentuan umum partai politik yang menyatakan bahwa “Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) dan adanya penegakan demokrasi secara internal. Oleh karena itu, Undang- Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 7. Bahwa upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak- haknya. Kekuatan penguasa tentu di atas kekuatan bawahannya, sehingga perlu instrumen untuk membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak hak didukung dengan dasar hukum yang jelas. Disitulah fungsi normatif hukum sebagai norma yang dipatuhi dan terdapat paksaan serta sanksi bagi pelanggarnya. Terbatasnya kekuasaan penguasa, menjadikan rakyat tidak khawatir dengan abuse of power maupun kediktatoran. Hal ini bertentangan dengan prinsip Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan kesetaraan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, serta kewajiban menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum tanpa pengecualian. Namun, kenyataannya, kekuasaan yang terpusat pada segelintir elite partai dalam waktu tidak terbatas telah melahirkan ketidaksetaraan struktural; 54 8. Bahwa Prinsip "bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan" dalam pasal ini seharusnya menjamin bahwa: Setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan partai, bukan hanya kelompok tertentu dan Keputusan partai harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan absolut segelintir orang. Kenyataan pahit bahwa tiadanya batasan masa jabatan pimpinan parpol ini Menciptakan kasta politik di mana elite partai memiliki hak istimewa untuk mempertahankan kekuasaan tanpa batas; 9. Bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk, kecuali ada penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa dan mencampurkan adukan hukum dengan politik demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selaras dengan kemanfaatan hukum yang harus diregulasi oleh penguasa, terdapat Teori Utilitarianisme yang menyatakan “the greatest happiness of the greatest number” yang artinya adalah “Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”. Mazhab utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kepercayaan menerima dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai benar dalam perbandingan apabila cenderung meningkatkan kebahagiaan, salah apabila cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan (keburukan) (Shandi Patria Airlangga, 2019); 10. Bahwa dengan kekaburan dan ketidakpastian norma pasal a quo selain menghambat proses regenerasi juga tidak memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi anggota partai politik dalam memimpin partai politik ditambah lagi pada hasil jejak pendapat Kompas yang diselenggarakan 2-3 Maret 2005, dalam kacamata publik, proses regenerasi di tubuh partaipartai politik yang demokratis belum terwujud. Proses suksesi dianggap masih terhalang oleh ketergantungan partai pada ketokohan pemimpinnya. Alih-alih melakukan regenerasi, pemimpin partai cenderung menjadi palang pintu bagi masuknya generasi baru dalam kepemimpinan. Senada dengan itu, sebagian 55 besar 67% responden menilai, selama ini, kinerja pimpinan partai politik dalam mengupayakan regenrasi bagi para kadernya masih belum memuaskan (Litbang Kompas 2019); 11. Bahwa hal ini menjadi diperparah apabila pemimpin incumbent dalam menggunakan segala kekuasaan dan sumber daya untuk memengaruhi, membujuk, memaksa anggota partai politik lainnya untuk memberikan hak suara jauh-jauh hari sebelum dilakukan proses pemilihan calon pemimpin partai politik baru. Kekuasaan yang seperti ini tentu tidak dimiliki oleh calon pemimpin partai politik lainnya sehingga tercipta sistem pemilihan yang tidak adil, tidak setara, tidak demokratis, dan tidak menjunjung tinggi prinsip dan etika hukum sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi; 12. Bahwa dalam penyusunan permohonan ini seringkali timbul pertanyaan Mengapa pimpinan partai politik perlu dibatasi sedangkan anggota DPR sendiri tidak ada batasan masa jabatan? seperti yang diajukan oleh Sekjen Nasdem Hermawi Taslim yang mengatakan “Jadi menurut saya selama tidak ada pembatasan masa jabatan anggota DPR maka tidak relevan membicarakan pembatasan atau periode masa jabatan ketum partai” (Isal Marwadim, 2025, “Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat ke MK, Nasdem Ungkin Keanggotaan DPR” detikNews, URL:https://news.detik.com/berita/d-7817005/masa-jabatan-ketum- parpol-digugat-ke-mk-nasdem-ungkit-keanggotaan-dpr diakses pada 29 April 2025). Sebenarnya isu pembatasan terhadap periodisasi sudah sempat bergulir di Mahkamah Konstitusi yakni dalam Perkara 108/PUU-X/2012 dan 1/PUU-XVIII/2020. Namun penting bagi PARA PEMOHON untuk menjelaskan mengapa anggota partai politik yang tidak ada batasan periodisasi tidak dapat dibandingkan dengan pimpinan partai politik; 13. Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pimpinan partai politik merupakan dua subjek yang berbeda baik secara fungsi, tanggung jawab, maupun mekanisme pengisian jabatannya. Oleh karena itu, ketiadaan batasan masa jabatan bagi anggota DPR tidak dapat serta-merta dijadikan pembenaran bahwa pimpinan partai politik 56 juga tidak memerlukan pembatasan masa jabatan. Perbedaan ini dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut: - Perbedaan Fungsi dan Akuntabilitas. Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, sehingga akuntabilitasnya bersifat periodik dan elektoral. Jika kinerjanya buruk, masyarakat dapat memilih wakil lain di pemilu berikutnya. Pimpinan Partai Politik (seperti ketua umum, sekretaris jenderal, atau dewan pimpinan dan sebutan lainnya) dipilih melalui mekanisme internal partai, sehingga akuntabilitasnya lebih terbatas pada lingkup organisasi partai, bukan pemilih umum. - Perbedaan Kedudukan dan Pemilihan. Pemimpin (Leadership Roles) perlu dibatasi masa jabatannya untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, stagnasi, dan potensi penyalahgunaan wewenang yang berkepanjangan. Anggota Legislatif (DPR) untuk saat ini (cetak tebal PARA PEMOHON) tidak selalu memerlukan batasan masa jabatan karena mereka sudah dikontrol oleh mekanisme pemilu dan kompetisi politik yang terbuka. 14. Bahwa Pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik adalah suatu keharusan dalam kerangka demokrasi nasional dan demokratisasi internal partai, sementara ketiadaan batasan bagi anggota DPR tidak relevan dijadikan pembanding karena kedua posisi tersebut memiliki karakter dan sistem akuntabilitas yang berbeda. Semua posisi kepemimpinan—terutama yang bersifat strategis dan tertutup dari kontrol publik—perlu dibatasi masa jabatannya untuk menjamin kesehatan demokrasi apalagi partai sebagai percontohan dari demokrasi itu sendiri; 15. Bahwa berdasarkan uraian yang demikian maka sudah sepatut dan sewajarnyalah apabila kekuasaan sebagai pemimpin partai politik untuk dibatasi masa jabatannya untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan termasuk menghindari terbentuknya kekuasaan mutlak ditubuh partai politik pada sosok atau kelompok tertentu saja. 57 F. Kewenangan Hak Recall atau Pergantian Antar Waktu yang dimiliki oleh Partai Politik Potensial Mengancam Independensi Parlemen Karena Memberikan Pengaruh yang Besar dari Partai Politik terhadap Kadernya, Hal ini Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), 28E ayat (3) UUD 1945 1. Bahwa Secara filosofis, Pasal 28C UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan hak kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara merupakan kristalisasi dari pemikiran mendalam tentang harkat kemanusiaan. Dalam konteks kesejahteraan umat manusia, hak ini mengandung tiga dimensi yang saling terkait: individual berupa pemenuhan kebutuhan dasar, sosial sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan, dan kosmopolitan sebagai kontribusi bagi peradaban universal; 2. Hak pengembangan diri demi kemajuan bangsa merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C UUD 1945, termasuk bagi seluruh anggota partai politik, terlepas dari perbedaan ideologi, warna, atau afiliasi politik mereka. Setiap kader partai memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, baik melalui pengembangan kapasitas individu maupun perjuangan kolektif untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, kewenangan recall yang mutlak dimiliki partai menyebabkan bibit-bibit ide untuk membangun bangsa tersebut menjadi terhambat; 3. Bahwa dalam negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan Partai Politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (the state) dengan warga negaranya (the citizens) (Jimly Asshiddiqie, 2007: 710); 4. Bahwa Partai Politik memiliki kewenangan yang berupa mekanisme control terhadap kader-kadernya yang duduk di parlemen dengan cara mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) atau yang sering 58 diasosiasikan sebagai recall. Secara etimologis, kata recall dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim (dalam The Contemporary English-Indonesia), yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Penggantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik; 5. Bahwa Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) didefinisikan oleh sejumlah ahli, salah satunya oleh Mh. Isnaeni mengutarakan: Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) tiap anggota DPR. Dengan adanya hak recall maka anggota DPR akan lebih banyak menunggu petunjuk dan pedoman pimpinan fraksinya dari pada ber-oto-aktivitas. Melakukan oto-aktivitas yang tinggi tanpa restu pimpinan fraksi kemungkinan besar melakukan kesalahan fatal yang dapat berakibat recalling. Karena itu untuk keamanan keanggotaannya lebih baik menunggu apa yang diinstruksikan oleh pimpinan fraksinya (Mh. Isnaeni, 1982: 58). Kondisi seperti ini tentunya mengguncang independensi dari parlemen itu sendiri karena harus berpacu pada pimpinan fraksi yang notabena berasal dari partainya, ancaman- ancaman yang mungkin datang ini akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28E ayat (3) UUD 1945 dengan penjelasan sebagai berikut: - Mekanisme recall ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Ancaman pencopotan sepihak oleh partai membuat posisi anggota DPR menjadi sangat rentan, tanpa perlindungan hukum yang memadai. Mereka dapat kehilangan jabatannya kapan saja hanya karena dianggap "tidak sejalan" dengan kepentingan partai, meskipun yang mereka perjuangkan adalah aspirasi pemilihnya. - Mekanisme ini juga bertolak belakang dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Ancaman recall membungkam kebebasan anggota DPR untuk secara kritis menyatakan 59 pandangan di parlemen, karena ketakutan akan dianggap membelot dari kebijakan partai. Akibatnya, ruang deliberasi di DPR menjadi sempit, didominasi oleh suara seragam yang dikendalikan elite partai, bukan oleh diskusi sehat yang mengutamakan kepentingan publik. 6. Bahwa Moh. Hatta juga pernah mengatakan: Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) bertentangan dengan demokrasi apalagi dengan demokrasi Pancasila. Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Rupanya dalam kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Kalau demikian adanya ia menganjurkan agar pemilu ditiadakan saja. Pada dasarnya hak PAW ini hanya ada pada negara komunis dan fasis yang bersifat otoriter (Deliar Noer, 1989: 305-306); 7. Bahwa keberadaan Wakil Rakyat sebagai representasi rakyat akan menimbulkan pertanyaan apabila dihadapkan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR tersebut. Oleh Gilbert Abcarian dalam Bintan R. Siragih dijelaskan terdapat 4 (empat) macam hubungan antara wakil dengan yang diwakili yakni (Bintan R. Siragih, 1988: 85): a. Wakil yang bertindak sebagai “wali” atau truste. Dalam kondisi ini wakil bertindak mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya sendiri tapa berkonsultasi dengan yang diwakili; b. Wakil yang bertindak sebagai “utusan” atau delegate. Dalam kondisi ini wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya. Wakil selalu melakukan instruksi dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugas; c. Wakil yang bertindak sebagai “politico”. Wakil kadang-kadang bertindak sebagai wakil dan kadang sebagai utusan. Tindakan ini tergantung dari materi yang dibahas; d. Wakil bertindak sebagai “partisan”. Yakni wakil yang bertindak sesuai keinginan dari partai pengusungnya. Jika dilihat dengan fenomena Recall yang terjadi, maka posisi anggota DPR terletak dalam “partisan” karena kondisi demikian mendorong 60 wakil rakyat bertindak sesuai dengan keinginan atau visi dari organisasi politik in casu partai politik pengusungnya; 8. Bahwa memang benar Hak Recall yang dilakukan oleh Partai Politik merupakan salah satu dari bentuk perlembagaan sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Karena itu, keberadaan partai politik berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat (freedom of expression), berorganisasi (freedom of association), dan berkumpul (freedom of assembly), namun yang menjadi problema adalah ketika hak tersebut justru digunakan sepihak tanpa dasar yang terukur oleh Partai Politik untuk menyingkirkan kader yang tidak sependapat dengannya, padahal konstitusi jelas melindungi hak seseorang untuk berpendapat apalagi posisi tersebut adalah Wakil Rakyat yang menyuarakan kepentingan konstituennya; 9. Bahwa terdapat beberapa kasus praktik hak recall yang menimbulkan polemik di publik seperti yang terjadi pada Lily Chadidjah Wahid sebagai anggota legislatif yang terpilih pada pemilu 2009 dengan sistem proporsional terbuka sebagaimana pasal 5 ayat (1) UU. No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Lily C.W di recall oleh pimpinan partai politik pengusung yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dirinya dianggap telah menyalahi kebijakan dan berada di luar batas toleransi partai. Salah satu yang melatar belakangi direcallnya anggota parlemen dikarenakan sikapnya yang kritis dan vocal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang terindikasi bermasalah dan tidak mengedepankan kepentingan rakyat (lihat Lily-Effendy di Ambang Recall, 2011, URL: https://surabaya.tribunnews.com/2011/03/02/lilyeffendy-di-ambang- recall , (Diakses pada 18 Februari 2025 pukul 20:49 WIB).) Kemudian Fahri Hamzah pada tanggal 11 Maret 2016. Dirinya di recall oleh partai politik pengusung, melalui hasil Majelis Tahkim PKS, Fahri di anggap melakukan pelanggaran terhadap aturan partai yang mengakibatkan citra partai semakin memburuk. Setelah pemberhentian tersebut Partai melakukan penggantian terhadap Fahri dengan mengirimkan surat 61 pada rapat musyawarah DPR tanggal 11 Desember 2017 (Lihat PKS Kembali Usulkan Pencopotan Fahri HamzahdariPimpinanDPR,2017,URL: (D https://nasional.kompas.com/read/2017/12/11/17304031/pks-kembali- usulkan-pencopotan-fahri-hamzah-dari-pimpinan-dpr (diakses pada 18 Februari 2025 pukul 20:49 WIB). 10. Bahwa Hak recall secara tidak langsung membelenggu dan mengekang kebebasan anggota parlemen untuk bersuara dan menyampaikan ekpresi sesuai hati nuraninya sebagai perwakilan rakyat, bahkan hak recall partai politik juga cenderung mengenyampingkan kehendak rakyat dan menyulitkan partisipasi politik rakyat secara menyeluruh. Dari beberapa dampak yang ditimbulkan oleh regulasi hak recall partai politik antara lain (Rumokoy, 2012): a. Membelenggu dan mengekang anggota legislatif untuk menyampaikan nalar kritisnya dalam mneyampaikan aspirasi atau kepentingan rakyat (konstituen); b. Mengendalikan anggota Legislatif secara berlebihan, hingga menyebabkan orientasi untuk mengakomodir kepentingan rakyat cenderung beralih pada kepentingan partai politik.Karena memang terdapat keinginan partai untuk mengendalikan kader-kadernya, seperti disampaikan oleh Habiburokhman “Untuk jadi anggota DPR dan DPRD caleg harus menjadi anggota partai, aneh kalau partai tidak memiliki kewenangan terhadap anggota legislatifnya” (Matius A. Hutajulu, 2025, “Gerindra Heran PAW Digugat: Aneh Parpol Tak Berwenang ke Anggota Legislatif”, detikNews, URL: https://news.detik.com/berita/d-7881396/gerindra- heran-paw-digugat-aneh-parpol-tak-berwenang-ke-anggota- legislatif diakses pada 28 April 2025) pernyataan ini membenarkan bahwa mereka yang duduk di kursi legislatif hanya masih tetap terpaku pada partai; c. Berpotensi menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik. 62 11. Bahwa mengutip pernyataan dari Presiden I Philippina (1935-1944) yakni Manuel Luis Quezon berkata, “My loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins” yang secara tersirat menegaskan bahwa ketika seseorang anggota partai politik yang sebelumnya mengabdi untuk kepentingan partai sekarang terpilih untuk masuk dalam parlemen, maka timbul kewajiban baru yakni kewajiban terhadap negara yang tingkatan jauh lebih tinggi; 12. Bahwa kewenangan PAW yang dimiliki oleh Partai Politik selain dari alasan yang diuraikan diatas juga banyan ditentang oleh ahli hukum karena menempatkan DPR sebagai perwakilan atas partainya karena bertentangan dengan hak berpolitik dan hak ekspresi (Harun Al Rasyid, Denny Indrayana, dan Arbi Sanit) (M. Hadi Subhan, 2006: 34). Sehingga jelas mekanisme recall yang selama ini dikenal di Indonesia sudah seyogyanya di reformasi demi kepentingan pelaksanaan demokrasi di negara yang mengant paham kedaulatan tersebut. G. Keberadaan Hak Recall sudah tidak Berkesesuaian dengan Negara Demokrasi Sehingga Perlunya Reformasi Regulasi Recall dengan Melibatkan Rakyat Sebagai Konstituen Sebagaimana Amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa Secara filosofis, prinsip "kedaulatan rakyat" dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengandung tiga dimensi mendasar: - Rakyat Sebagai Prinsipal. Merujuk pada teori Rousseau (Social Contract, 1762), kedaulatan rakyat menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang otoritas tertinggi (the ultimate sovereign), bukan penguasa, partai politik, atau lembaga negara. Konsep ini menolak praktik feodalistik dan otoritarian dengan menempatkan rakyat sebagai principal, sementara pemerintahan dan lembaga perwakilan hanyalah agent yang diberi mandat terbatas. - Demokrasi Partisipatif. Kedaulatan rakyat tidak sekadar diwujudkan melalui pemilu (electoral democracy), tetapi juga melalui pelibatan rakyat seperti recall yang melibatkan konstituen 63 dan Partisipasi deliberatif dalam pembentukan kebijakan (Rapat Dengar Pendapat). - Constitutional Souvereignty. Kedaulatan rakyat tidak bersifat absolut, tetapi dibingkai oleh konstitusi. Disini Wakil rakyat (DPR/DPRD) adalah mandataris konstitusi, bukan mandataris partai politik 2. Bahwa secara susunan kata Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya diartikan sebagai perwakilan rakyat dan bukan Dewan Perwakilan Partai, seperti yang disampaikan dalam Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 h. 65-66: “Sebagai perbandingan, meskipun Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A ayat (1) UUD 1945] diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik [Pasal 6A ayat (2) UUD 1945], tidak berarti partai politik yang mengusulkannya boleh atau berhak melakukan recall terhadap mereka setelah terpilih. Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilihan umum secara langsung adalah Presiden dan Wakil Presiden seluruh Rakyat Indonesia, bukan Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik yang mengusulkannya sebagai pasangan calon. Demikian pula, anggota DPR yang telah terpilih dalam Pemilu yang semula diusulkan oleh partai politik, setelah terpilih mereka adalah wakil rakyat Indonesia, bukan wakil partai politik. Dengan perkataan lain, Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bergeser menjadi Dewan Perwakilan Partai” 3. Bahwa dalam rangka mencegah pergeseran makna DPR menjadi Dewan Perwakilan Partai tersebut, maka seharusnya ketentuan Recall yang dimiliki oleh Partai Politik tidak hanya diberikan kepada Partai Politik melainkan juga diberikan kepada rakyat selaku pemilih dari kader-kader yang sekarang duduk di parlemen. Seperti yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa sistem demokrasi sistem Party Recall semestinya sudah dihilangkan berganti dengan Constituent Recall yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa sistem kekuasaan partai politik yang mempunyai hak untuk me-recall sudah tidak pantas diterapkan di negara dengan sistem demokrasi sejati, hak recall partai politik tersebut semestinya beralih menjadi hak konstituen atau 64 pelibatan rakyat secara penuh untuk melakukan recall. Sehingga menjadi imbang yaitu rakyat sebagai pemilih begitu juga sebagai perecall anggotanya legislatif yang dipilihnya; 4. Bahwa seperti yang disampaikan sebelumnya hak recall dapat dibenarkan jika hal tersebut merupakan Constituent Recall dan Public Recall yakni dua pendekatan yang digunakan dalam konteks hak recall partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedua pendekatan ini pada pokoknua memberikan ruang bagi pemilih dan partai politik untuk mencabut mandat anggota DPR yang dianggap tidak memenuhi ekspetasi pemilih atau melanggar prinsip-prinsip yang dipegang oleh partai politik yang mereka wakili (Hal ini juga tentunya akan meningkatkan sinergitas dari legislasi karena rakyat memiliki wewenang untuk terlibat dalam constituent recall); 5. Bahwa mekanisme yang melibatkan rakyat seperti itu juga dapat mencegah munculnya kediktaktoran dari partai tersebut yang dapat sewenang-wenang mencopot kadernya. Apalagi partai politik seringkali tidak berjuang untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan organisasinya semata, seperti yang diungkapkan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Kemerdekaan Berserikan Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi memaparkan organisasi dan/atau organisasi partai politik terkadang berbicara lantang untuk kepentingan rakyatnya, tapi secara realitas di praktiknya mereka bertarung untuk keuntungan organisasinya sendiri (Jimly Asshiddiqie, 2006: 68). Senada dengan pendapat tersebut juga disampaikan oleh Robert Michels bahwa kebanyakan politisi dari organisasi politik yang besar tidak merefleksikan keinginan dari rakyat, melainkan keinginan dari pemimpinnya (Robert Michels, 1984); 6. Bahwa terhadap kekhawatiran semakin menguatnya cengkraman partai kepada anggota-anggotanya di parlemen maka sekiranya perlu mempertimbangkan untuk melibatkan rakyat dalam proses recall seperti praktik constuent recall telah digunakan dalam negara-negara yang menganut demokrasi seperti berikut: 65 NEGARA PENGATURAN Amerika Serikat (Negara Bagian California) California Constitution (Article II, Sections 13-19) Sec. 14 (d) A petition to recall a statewide officer must be signed by electors equal in number to 12 percent of the last vote for the office, with signatures from each of 5 counties equal in number to 1 percent of the last vote for the office in the county. Signatures to recall Senators, members of the Assembly, members of the Board of Equalization, and judges of courts of appeal and trial courts must equal in number 20 percent of the last vote for the office Kanada (British Columbia) Recall and Initiative Act Chapter 398 Part 3 – Recall Division 1 – Recall Petition Section 21 (1) In order to sign a recall petition, an individual (a) must have been a registered voter for the electoral district for which the Member was elected on final voting day for the last election of the Member, and (b) on the date the individual signs the petition, must be a registered voter for an electoral district in British Columbia. Venezuela Article 72 Venezuela Constitution 1999 All magistrates and other offices filled by popular vote are subject to revocation. Once half of the term of office to which an official has been elected has elapsed, a number of voters constituting at least 20% of the voters registered in the pertinent circumscription may extend a petition for the calling of a referendum to revoke such official’s mandate. 66 When a number of voters equal to or greater than the number of those who elected the official vote in favor of revocation, provided that a number of voters equal to or greater than 25% of the total number of registered voters have voted in the revocation election, the official’s mandate shall be deemed revoked, and immediate action shall be taken to fill the permanent vacancy in accordance with the provided for in this Constitution and by law. 7. Bahwa dari praktik constituent recall tersebut hendaknya menjadi bahan percontohan bagi Indonesia untuk mulai melakukan reformasi terhadap skema recall menjadi constituent recall sebagai sebuah alternative menguatkan kembali kedaulatan rakyat dengan melibatkan rakyat itu sendiri selaku konstituennya. Senada dengan urgensi constituent recall tersebut, Iswatun Hasanah memaparkan mengapa hak recall harus melibatkan rakyat. Diantaranya yaitu (Hasanah 2014): Pertama, tidak ada parameter yang jelas terkait recall yang dilakukan oleh partai politik. Kedua, dalam mekanisme recall yang dilakukan partai politik terdapat inkonsistensi terhadap konsep kedaulatan rakyat. Ketida, dalam pemberian hak recallterhadap partai politik terdapat unsur tidak mengedepankan prinsip rule of law. Keempat, hak recall yang dimiliki partai politik diindikasi menjadi kesewanangan partai dan mengakibatkan pembatasan fungsi DPR dan DPRD; 8. Bahwa terdapat beberapa alternative penggunaan recall yang dapat digunakan dalam rangka melibatkan rakyat dalamnya seperti berikut: a) Recall base on Constituent. Dalam model ini, konstituen atau masyarakat yang diwakili oleh seorang anggota dewan dapat mengajukan proses recall jika mereka merasa wakilnya tidak lagi bekerja sesuai mandat. Prosesnya bisa dimulai dengan pengumpulan tanda tangan dari sejumlah minimum pemilih terdaftar di wilayah pemilihan anggota dewan tersebut. Misalnya, jika 10-15% dari total pemilih terdaftar mengajukan petisi, maka pemilu khusus 67 dapat diadakan untuk menentukan nasib anggota dewan tersebut. Mekanisme seperti ini digunakan oleh Amerika yang memberikan hak bagi pemilih atau voter untuk melakukan inisiasi recall b) Recall Triggered by Political Parties, but approval Must Be Through Elections. Alternative ini tetap memberikan kewenangan kepada partai untuk melakukan “trigger” kepada anggota dewan yang mereka anggap tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai wakil rakyat atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip partai. Namun persetujuan akhir berada di tangan rakyat melalui pemilihan khusus. Mekanisme ini dapat dikatakan sebagai opsi terbaik karena partai sebagai peserta pemilu legislative tetap memiliki hak recall walaupun sebatas memicu mekanisme recall seutuhnya. Melalui mekanisme ini pula kedaulatan tetap terjaga di tangan rakyat sebagai pemilik suara dalam pemilu. c) Recall with a “Probation Period” Mechanism. Melalui mekanisme ini, partai tetap memiliki kewenangan untuk menegur anggota dewannya, akan tetapi partai sendiri juga menjadi memiliki beban tanggung jawab untuk membuat indikator penilaian yang rasional. Partai tidak bisa serta merta me-recall anggora dewannya karena melanggar perintah partai. Selama masa percobaan atau probation, akan terlihat apakah memang anggota dewannya yang bermasalah, atau partai politiknya yang terlalu otoriter. Jika yang memang terjadi adalah teguran partai yang bermasalah, maka anggota dewan itu tidak perlu mematuhi teguran selama masa probation. d) Recall with Dual Trigger from Party and People. Mekanisme ini memungkinkan partai politik dan rakyat untuk mengusulkan recall terhadap anggota parlemen. Dalam pengusulan recall ini baik partai atau pun rakyat harus memiliki dasar yang jelas, partai dengan acuan adanya visi partai yang dilanggar oleh anggota parlemen, dan rakyat sebagai konstituen memberikan penilaian berdasarkan pemenuhan janji, kewajiban, tanggungjawab yang telah dilakukan oleh anggota parlemen (DPR) yang bersangkutan. 68 9. Bahwa alternative recall yang dapat digunakan untuk merubahan sistem recall yang ada sekarang adalah Recall Triggered by Political Parties, but approval Must Be Through Elections karena dengan alternative tersebut memberikan kendali kepada rakyat untuk tidak hanya menilai bagaimana kinerja dari anggota DPR yang bersangkutan, namun juga menyaring keputusan partai yang dapat mengurangi resiko manipulasi politik yang dilakukan oleh partai untuk menyingkirkan kadernya. Mekanisme ini berkesuaian dengan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 karena tetap menghargai partai politik sebagai peserta pemilihan umum dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan; 10. Bahwa sebagai gagasan yang baru harusnya konsep constituent recall dapat diterima dengan baik, karena tidak hanya menguntungkan rakyat yang dilibatkan kembali namun juga terjadi proses pertanggungjawaban dari anggota DPR kepada rakyatnya. Seperti yang dikatakan Abraham Lincoln “government of the people, by the people, for the people” maka dengan sendirinya skema constituent recall juga mengejawantahkan pemerintahan yang melibatkan rakyatnya; H. Pemberhentian Seorang Anggota Legislatif dari Partai Politik sebagaimana pada Pasal 239 ayat (2) huruf g Seharusnya Tidak Menjadi Alasan Diberhentikannya Anggota Legislatif tersebut dari Keanggotaan DPR, Pemberhentian Ini akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 1. Bahwa dalam sebuah negara hukum demokratis, partai politik memainkan peran sentral sebagai jembatan antara masyarakat dan negara sekaligus sebagai pilar penyangga sistem demokrasi. Secara normatif, UU Partai Politik menegaskan tiga tujuan utama partai politik: mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, serta mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif yang lebih luas, partai politik berfungsi sebagai sarana rekruitmen politik, artikulasi 69 kepentingan masyarakat, dan agregasi berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Namun secara filosofis, eksistensi partai politik dalam negara hukum seharusnya tidak hanya terbatas pada fungsi-fungsi prosedural demokrasi semata, melainkan juga harus mampu menjadi wahana pendidikan politik bagi masyarakat dan penjaga nilai-nilai konstitusi; 2. Bahwa Partai politik adalah merupakan bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul. Partai politik merupakan representation of ideas atau mencerminkan suatu preskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan dan karena itu hendak diperjuangkan. Ideologi, platform partai atau visi dan misi seperti inilah yang menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai politik (M. Tohir, 2017); 3. Bahwa Partai politik menjadi peserta pemilu karena memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Secara filosofis, partai politik berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, yang memungkinkan aspirasi yang beragam di tengah masyarakat dapat disalurkan secara terlembaga ke dalam proses politik formal. Tanpa partai politik, kompetisi elektoral akan cenderung bersifat personal dan sporadis, sehingga menyulitkan terciptanya pemerintahan yang stabil dan kebijakan yang berkelanjutan. Secara yuridis, keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu dijamin oleh Pasal 22E UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan melalui mekanisme yang demokratis. Secara sosiologis, partai politik berperan sebagai "jembatan" antara negara dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen pengendali konflik sosial melalui mekanisme politik yang terinstitusionalisasi. Penelitian Yani Susilawati (2023) tentang sistem kepartaian menunjukkan bahwa partai politik lahir dari kebutuhan untuk mengorganisir perbedaan ideologis dan kepentingan dalam masyarakat majemuk. Di Indonesia, partai 70 politik juga berfungsi sebagai alat konsolidasi demokrasi pasca- Reformasi, di mana sistem multipartai memungkinkan representasi yang lebih inklusif dibandingkan dengan sistem satu partai atau nonpartisan; 4. Bahwa Partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang tidak hanya bersifat formalistik, tetapi mampu membekali kadernya dengan kapasitas deliberatif yang revolusioner. Sehingga dalam menjalankan fungsi pendidikan tersebut idealnya partai politik dapat mendidik seperti: - Membangun kerangka berpikir kritis (critical thinking) - Mengembangkan keterampilan debat substantif - Menciptakan kemampuan analisis kebijakan holistik 5. Bahwa dalam kerangka reformasi sistem politik, hubungan antara partai politik dengan kadernya di legislatif idealnya ditransformasikan menjadi hubungan mentoring yang bersifat non-koersif. Searing (1994) dalam bukunya Westminster’s world: Understanding Political Roles menunjukkan bahwa model relasi mentor-murid yang sehat dapat menghasilkan: Peningkatan kulitas produk legislasi, penguatan otonomi berpikir legislator, dan penurutan konflik kepentingan partai- legislator. Sistem mentor ini memberikan keuntungan baik bagi legislator dan partai politik, bagi legislator diuntungkan karena dapat meningkatkan kemandirian politik dan menambah pengetahuan politik, sedangkan bagi partai politik akan diuntungkan karena partai politik dapat membangun citra sebagai inkubator kebijakan (policy incubator) dan dipandang sebagai lembaga yang bijaksana karena tidak memaksakan kehendak terhadap kadernya; 6. Diberhentikannya seseorang dari keanggotaan partai dan berdampak pada diberhentikannya dari anggota legislatif akan melukai nilai keadilan. karena partai politik dan lembaga perwakilan seperti DPR adalah hal yang berbeda. Partai politik dibentuk atas keinginan sendiri seperti halnya organisasi, sedangkan DPR terbentuk karena rakyat menghendaki untuk memilih orang-orang tersebut, sehingga tidak 71 dapat dianalogikan pemberhentian di partai sama juga berarti pemberhentian di anggota legislatif 7. Bahwa pertanyaan yang muncul berikutnya, lalu bagaimana dengan seseorang yang diberhentikan dari partai tersebut tidak mendapatkan partai sebagai tempatnya bernaung? Pertanyaan mengenai nasib politisi yang kehilangan naungan partai politik mengungkap kebutuhan mendesak akan sistem representasi alternatif dalam demokrasi modern. Penelitian Dalton (2013) menunjukkan tren global yang semakin mengakui peran politisi independen, di mana di beberapa negara demokrasi maju, efektivitas legislator non-partisan justru 22% lebih tinggi dalam menyuarakan kepentingan konstituen (Reher, 2018). Namun, karena hukum yang sekarang belum memberikan akses kepada calon independen untuk maju, maka untuk saat ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya partai seharusnya bergerak di luar sebagai suportive system, jika pihak sebagai suportive system ini tidak menghendaki seseorang untuk bergabung dengannya, seseorang tersebut dapat saja memilih untuk bergerak sendiri dan itu merupakan hak konstitusionalnya; 8. Bahwa praktik pemberhentian anggota legislatif akibat diberhentikan dari partai politik menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaiannya dengan konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan penelitian Aspinall dan Warburton (2019) dalam "Indonesia's Democratic Paradox", sistem recall yang sepenuhnya dikendalikan partai telah menciptakan distorsi demokrasi dimana 78% kasus recall di Indonesia lebih mencerminkan konflik internal partai daripada pelanggaran terhadap mandat rakyat. Hal ini secara jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, karena seperti ditunjukkan dalam studi Mietzner (2021), praktik recall sepihak oleh partai pada dasarnya merupakan perampasan hak politik konstituen yang telah memberikan mandat melalui mekanisme pemilu. Kemudian pelanggaran terhadap Pasal 22E ayat (3) disebabkan karena pasal tersebut jelas menegaskan bahwa Partai politik hanyalah peserta 72 pemilu sebagai kendaraan politik sedangkan Kemenangan elektoral ditentukan oleh suara rakyat, bukan keputusan partai, lalu bagaimana bisa keputusan partai berada diatas keputusan rakyat? Sehingga dapat disimpulkan: Pertama, karena Pasal 1 ayat (2) memberikan kedaulatan kepada rakyat, yang jika pilihan dari pemegang kedaulatan tersebut disingkirkan karena alasan diberhentikan dari partai maka sama saja mendegradasi nilai kedaulatan rakyat. Kedua, Pasal 22E ayat (3) menjelaskan bahwa partai politik adalah peserta pemilu, tersingkirnya seseorang dari partai politik seharusnya cukup menjadi urusan di internal partai tersebut dan tidak berdampak pada tersingkirnya pula seseorang di parlemen, karena partai adalah peserta pemilu dan bukan penentu kemenangan dalam pemilu yang merupakan kewenangan rakyat; I. Constituent Recall Tidak Bertentangan Dengan Pelaksanaan Pemilu Serentak Sebagaimana diatur Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 1. Bahwa Secara filosofis-politis, partisipasi rakyat dalam mekanisme recall bukan sekadar prosedur demokratis formal, melainkan manifestasi hakikat kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ("Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"). Ketentuan konstitusi ini harus dimaknai sebagai pengakuan bahwa kedaulatan rakyat (volkssoevereiniteit) (Rousseau, 2013) bersifat permanen dan dinamis, tidak boleh direduksi menjadi sekadar hak memilih setiap lima tahun semata. Sebaliknya, ia harus dipahami sebagai kekuasaan yang terus- menerus hidup (permanent living power) untuk mengawasi, mengoreksi, dan bahkan mencabut mandat wakil rakyat melalui mekanisme recall ketika terjadi penyimpangan mandat; 2. Bahwa Article 21 Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia) PBB tahun 1948, berbunyi: i. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. 73 ii. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures 3. Bahwa Article 21 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 secara tegas menegaskan dua prinsip fundamental demokrasi yang relevan dengan mekanisme recall. Pertama, hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas (ayat 1). Kedua, penegasan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar legitimasi pemerintahan yang diwujudkan melalui pemilu yang jujur, berkala, dan setara (ayat 2). Ketentuan ini tidak hanya mengatur tentang pemilu semata, tetapi juga membangun kerangka normatif yang mengharuskan adanya mekanisme kontrol berkelanjutan dari rakyat terhadap wakilnya, termasuk melalui recall; 4. Bahwa hak untuk memilih dalam pemilihan umum (the right to vote) adalah pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut antara lain menyebutkan: “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.” 5. Bahwa constituent recall sesuai dengan tujuan pemilu yang proporsional terbuka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22- 24/PUU-VI/2008 Halaman 104 menyatakan: “...Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan 74 kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.” “Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab …" 6. Bahwa setelah mengamati pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 22-24/PUU-VI/2008 tersebut dapat ditemukan bahwa Constituent recall merupakan mekanisme yang selaras secara prinsipil dengan sistem pemilu proporsional terbuka, karena keduanya sama- sama dibangun di atas fondasi hubungan langsung antara wakil rakyat dan konstituen. Dalam sistem proporsional terbuka, rakyat memiliki hak untuk memilih secara langsung calon legislatif tertentu, bukan sekadar memilih partai. Hal ini menciptakan ikatan yang jelas dan terukur antara wakil dengan pemilihnya. Oleh karena itu, ketika muncul kebutuhan untuk melakukan recall, logis bahwa yang berwenang menentukan kelayakan seorang wakil rakyat untuk terus menjabat atau tidak adalah konstituen yang sebelumnya memberikan mandat, bukan pihak lain seperti elite partai; 7. Bahwa Mekanisme ini menjamin keadilan prosedural bagi anggota legislatif, karena penilaian terhadap kinerjanya dilakukan oleh pihak yang paling memahami konteks daerah pemilihan dan paling berkepentingan dengan kualitas representasi politik. Selain itu, 75 constituent recall dalam sistem proporsional terbuka juga mencegah distorsi demokrasi berupa penyalahgunaan wewenang recall oleh kepentingan internal partai, sekaligus memperkuat akuntabilitas vertikal antara wakil dan yang diwakili. Dengan demikian, penerapan constituent recall tidak hanya mempertegas prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga menyempurnakan sistem perwakilan yang telah dibangun melalui mekanisme pemilu proporsional terbuka seperti yang juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi; 8. Bahwa pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah apakah constituent recall ini bertentangan dengan pemilu serentak? Sehingga lebih dulu para Pemohon menerangkan tentang pemilu serentak. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negaranegara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan “qonditio sine qua non”, the one can not exist without the others. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Veri Junaidi, 2009: 106); 9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 yang merupakan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi titik tolak “Pemilihan Umum Nasional Serentak” atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya. para Pemohon juga memahami bahwa . Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif (Pemilu tidak serentak) telah menyebabkan sistem pemilu dan sistem pemerintahan presidensiil 76 keluar dari rel konstitusi, sehingga untuk mengembalikan hal tersebut pada sistem yang benar menurut konstitusi harus dengan membatalkan beberapa ketentuan Pasal dalam UU Pilpres yang mengatur hal tersebut. Sehingga kesimpulannya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945; 10. Bahwa Constituent recall dan pemilu serentak memiliki kesamaan semangat dan tujuan dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Kesamaan ini dapat ditemui dalam beberapa aspek yakni: - Pertama, baik constituent recall maupun pemilu serentak bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas vertikal antara wakil rakyat dan konstituennya. Pemilu serentak, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, dirancang untuk menyederhanakan proses demokrasi sekaligus memperkuat legitimasi perwakilan politik dengan memastikan bahwa pemilih dapat mengevaluasi seluruh kandidat dalam satu waktu. Hal ini sejalan dengan semangat constituent recall, yang memberikan ruang bagi konstituen untuk menarik kembali mandat yang diberikan jika wakilnya dinilai tidak memenuhi harapan publik. - Kedua, kedua mekanisme ini mendorong efisiensi dan efektivitas sistem politik. Penelitian oleh R. Solihah (2016) menjelaskan pemilu serentak mampu mengurangi biaya politik dan meminimalisasi fragmentasi kekuasaan partai politik, sementara 77 studi dari AZ Yahya, H. Hufron (2023) dalam Urgensi Penerapan Constituent Recall menegaskan bahwa sistem recall yang melibatkan konstituen secara langsung dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh elite partai. Dengan demikian, baik pemilu serentak maupun constituent recall sama-sama berfungsi sebagai alat kontrol demokrasi yang mengurangi distorsi politik. - Ketiga, kedua mekanisme ini memperkuat partisipasi publik. Pemilu serentak, seperti yang dijelaskan oleh KPU dalam Laporan Evaluasi Pemilu 2019, terbukti meningkatkan partisipasi pemilih hingga 81,69% (Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada “Focus Group Discussion Bidang Politik Dalam Negeri dalam Rangka Penulisan Buku Bunga Rampai “EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019” Jakarta, 5 Juli 2019) karena masyarakat merasa lebih terdorong untuk terlibat dalam proses politik yang terpusat. Sementara itu, constituent recall jika diatur dengan melibatkan partisipasi konstituen akan memperpanjang ruang partisipasi politik; 11. Bahwa Constituent recall tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilu serentak karena sifatnya yang spesifik, terbatas, dan bersifat korektif. Berbeda dengan pemilu serentak yang bersifat nasional dan terjadwal lima tahun sekali, constituent recall hanya akan berlaku di daerah pemilihan (dapil) tertentu di mana terdapat anggota DPR yang dinilai tidak lagi memenuhi aspirasi konstituennya. Dengan demikian, mekanisme ini tidak akan menciptakan disrupsi terhadap sistem pemilu secara keseluruhan, melainkan justru berfungsi sebagai alat perbaikan demokrasi yang bersifat lokal dan situasional; 12. Bahwa Pemilu serentak dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagai bagian dari siklus demokrasi yang tetap. Sementara itu, constituent recall bersifat ad hoc dan hanya diaktifkan ketika terdapat tuntutan dari konstituen, bukan berdasarkan jadwal tetap. Constituent recall justru berpotensi melengkapi pemilu serentak dengan menyediakan mekanisme koreksi di tengah masa jabatan. Sistem pemilu serentak di 78 Indonesia memang telah berhasil menciptakan stabilitas politik, tetapi masih lemah dalam hal akuntabilitas di luar siklus pemilu. Dengan adanya recall berbasis konstituen, masyarakat memiliki saluran untuk menuntut pertanggungjawaban wakilnya tanpa harus menunggu pemilu berikutnya; 13. Bahwa Constituent recall memiliki kedudukan penting sebagai mekanisme korektif dalam sistem demokrasi Indonesia, dengan landasan filosofis dan yuridis yang kuat. Secara konseptual, mekanisme ini memiliki kesamaan mendasar dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Ulang (PSU) dalam sengketa hasil pemilu (PHPU), dimana keduanya berfungsi sebagai instrumen perbaikan sistem demokrasi. Sebagai mekanisme korektif demokrasi, kedua instrumen ini sama-sama bertujuan melindungi hak konstitusional pemilih dan menjaga integritas proses demokrasi 14. Bahwa Argumen yang menyatakan constituent recall bertentangan dengan prinsip pemilu serentak karena mengadakan pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan merupakan pandangan yang keliru secara konseptual dan yuridis. Jika logika ini diterima, maka dengan sendirinya perintah Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang kerap diperintahkan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu (PHPU) juga harus dianggap bertentangan - suatu kesimpulan yang jelas tidak tepat baik secara hukum maupun praktik ketatanegaraan. Secara substantif, baik constituent recall maupun PSU memiliki karakteristik sebagai: - Mekanisme korektif bersifat khusus yang hanya berlaku untuk wilayah atau kasus tertentu karena hanya terjadi apabila terdapat usulan dari partai untuk melakukan recall - Instrumen pengecualian (derogasi) dari sistem reguler. Karena mekanisme ini diluar daripada pemilihan serentak - Mekanisme penyembuhan (remedial mechanism) atas kelemahan dari proses demokrasi yang dalam hal constituent recall terjadi apabila anggota legislatif ternyata tidak mampu menjalankan tugas perwakilannya. 79 15. Bahwa Apabila mekanisme korektif seperti constituent recall untuk menarik anggota legislatif yang tidak lagi representatif dan Pemilihan Suara Ulang (PSU) untuk memperbaiki hasil pemilu yang cacat tidak diwujudkan, maka pada hakikatnya sistem demokrasi kita sedang membiarkan ketidakadilan terjadi secara struktural. Kedua instrumen ini merupakan pilar penting dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan responsif, di mana ketiadaan implementasinya akan menciptakan impunitas (kekebalan) untuk membenarkan suatu hal yang salah, dan jika ini dibiasakan maka seterusnya kesalahan itu akan dianggap benar begitu pula seterusnya secara domino effect; V. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pergantian Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, dengan syarat Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lain yang setara sesuai AD dan ART memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut- turut maupun tidak berturut-turut.” 3. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 80 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau a. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diputuskan oleh rakyat melalui pemilihan kembali” b. Menyatakan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pemilihan kembali” adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPR terpilih yang diusulkan berhenti oleh Partai Politik melalui mekanisme pemilihan Surat Suara dengan pilihan yang tersedia “ya” atau “tidak”. 4. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan 81 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 5 Mei 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578242293840002, atas nama Edward Thomas Lamury Hadjon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Sosial, atas nama Zidane Azharian Kemal Pasha; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171060204040002, Atas Nama Zidane Azharian Kemalpasha; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 82 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011) dan Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g, serta Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 83 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 84 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011, Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g UU 17/2014 Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: … d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan … g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; … Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 Cukup jelas 85 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon I adalah Dosen Hukum Tata Negara, sedangkan Pemohon II merupakan mahasiswa aktif di Universitas Achmad Yani, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum [vide Bukti P-5]. Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Daerah Pemilihan Tabanan I (Pemohon I) dan Daerah Pemilihan Batam IV (Pemohon II); 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganggap norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang dimohonkan pengujian, telah menyebabkan kerugian hak konstitusionalnya dengan alasan sebagai berikut. a. Bagi Pemohon I yang berprofesi sebagai dosen tidak bisa menjelaskan kebuntuan hukum yang terjadi di hadapan mahasiswa yang bertanya mengapa masa jabatan kepengurusan partai politik tidak dibatasi. Sebagai akademisi hukum, Pemohon I menganggap dirinya bertangung jawab untuk senantiasa menjembatani kesenjangan antara teori hukum normatif dengan praktik ketatanegaraan. Ketiadaan batasan kepengurusan partai politik secara aktual menghambat peran Pemohon I dalam diskursus hukum dan politik. b. Bagi Pemohon II yang merupakan mahasiswa aktif mengawal isu-isu hukum melalui organisasi seperti Direktur Eksekutif Platform Hukum Voicedlawid, Founder Platform Hukum Legal Repost, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani, serta aktif sebagai narasumber webinar nasional, berkeinginan untuk bergabung dengan partai politik di masa depan. Pemohon II telah melakukan langkah persiapan serius untuk memasuki dunia politik praktis. Namun Pemohon II potensial mengalami pelanggaran hak konstitusionalnya, khususnya hak untuk memperoleh kedudukan hukum yang sama karena adanya dominasi pimpinan partai yang berkuasa tanpa batasan sehingga menciptakan struktur internal partai politik yang tidak demokratis, di mana kader-kader 86 baru kesulitan memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang, sehingga Pemohon II akan menghadapi kendala serius dalam pengembangan kapasitas politik karena sistem regenerasi yang tidak sehat akibat kepemimpinan yang stagnan. 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganggap norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang mengatur mengenai pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR, telah menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT karena dapat saja calon anggota legislatif (caleg) pilihan Pemohon I dan Pemohon II di-recall (PAW) tanpa proses hukum yang jelas dan tidak melibatkan pemohon sebagai pemilihnya. Keberadaan PAW dapat menggerus hak kebebasan memilih karena ujung-ujungnya ditentukan oleh partai politik. Mekanisme PAW yang berlaku saat ini memberikan keleluasaan yang berlebihan kepada partai politik dalam melakukan pemberhentian terhadap caleg. Ketentuan ini berpotensi mengeliminasi kader pilihannya secara sepihak. Suara politik Pemohon sebagai pemilih akan sia-sia apabila di kemudian hari wakil pilihan pemohon diganti dengan mekanisme PAW. Hal ini secara potensial melanggar hak kepastian hukum yang adil. Kewenangan partai politik untuk melakukan PAW ini mengancam dan tidak sesuai dengan sistem pemilu yang proporsional terbuka yang seharusnya memberikan hak pada pemilih untuk memilih wakilnya. Dengan mekanisme PAW pada akhirnya partai politik yang memiliki kewenangan untuk mencopot anggota legislatif yang telah terpilih dalam pemilihan umum. 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara aktual maupun potensial akibat berlakunya Pasal a quo. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, baik yang bersifat aktual maupun potensial tidak terjadi atau tidak akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga para Pemohon memperoleh kepastian mengenai proses regenerasi kepemimpinan partai politik secara berkala dalam rangka pemajuan proses demokrasi untuk mencapai cita-cita mulia bagi penyelenggaraan negara. 87 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-4 dan Bukti P-6]. Namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengujian norma dalam dua undang- undang yang berbeda, in casu UU 2/2011 dan UU 17/2014, maka Mahkamah akan mempertimbangkan anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan masing-masing undang-undang yang dimohonkan pengujian. [3.6.1] Bahwa terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dijelaskan dalam Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai dosen hukum tata negara dan mahasiswa yang aktif dalam organisasi, Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya dalam kualifikasinya tersebut yang memiliki keterkaitan dengan berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011. Menurut Mahkamah, Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang mengatur mengenai masa jabatan kepengurusan partai politik memiliki keterkaitan langsung hanya dengan partai politik. Sehingga, yang memiliki keterkaitan untuk secara aktual dirugikan akibat berlakunya norma a quo adalah partai politik, atau setidak-tidaknya pengurus partai politik. Pemohon I dan Pemohon II sebagai dosen dan mahasiswa tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kepengurusan partai politik. Demikian halnya dengan anggapan adanya potensi kerugian hak konstitusional Pemohon II yang memiliki rencana untuk menjadi kader partai politik, namun Pemohon II tidak dapat membuktikan langkah konkretnya untuk mendaftar sebagai anggota partai politik. Jikapun memang benar telah ada langkah konkret, quod non, menurut Mahkamah norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang secara khusus mengatur mengenai kepengurusan partai politik hanya berkaitan dengan partai politik sebagai badan hukum, dan/atau pengurus partai politik, atau setidak-tidaknya anggota partai politik yang telah menyalurkan 88 aspirasi kepada partai politiknya untuk mengusulkan periodisasi kepengurusan partai politik dalam AD dan ART partainya. Batasan mengenai kualifikasi kedudukan hukum terkait pengujian Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 telah menjadi pendirian Mahkamah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 yang diputus dalam sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 31 Juli 2023, yang hingga saat ini Mahkamah tetap pada pendirian tersebut. Dengan demikian, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah dosen dan mahasiswa bukan mewakili partai politik, bukan pula pengurus partai politik maupun anggota partai politik tertentu, maka Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011. [3.6.2] Bahwa selanjutnya, terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II akibat berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang telah dijelaskan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menerangkan secara spesifik kualifikasinya sebagai dosen dan mahasiswa yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang menurut anggapannya hak konstitusional tersebut potensial dirugikan akibat ketentuan mengenai PAW anggota DPR yang diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. Menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II memiliki keterkaitan erat dengan materi muatan dalam norma-norma a quo, karena sebagai pemilih yang memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat memilih langsung figur calon anggota legislatif untuk mewakilinya di DPR. Namun, dengan adanya pengaturan mengenai PAW anggota DPR dalam norma-norma yang dimohonkan pengujian menurut anggapan Pemohon I dan Pemohon II potensial untuk disalahgunakan oleh partai politik yang pada gilirannya potensial pula dialami oleh calon terpilih yang dipilih oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya, menurut 89 Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II potensial mengalami kerugian hak konstitusional jika anggota DPR yang dipilihnya diganti melalui mekanisme PAW. Berdasarkan hal tersebut di atas, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo sepanjang norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sepanjang mengenai pengujian norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan hanya terkait norma-norma a quo. Sedangkan, berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 90 1. Bahwa menurut para Pemohon, kewenangan untuk melakukan pergantian antar waktu yang dimiliki oleh partai politik potensial mengancam independensi parlemen karena partai politik dapat mempengaruhi kadernya. Meskipun pergantian antar-waktu yang dilakukan oleh partai politik merupakan salah satu dari bentuk perlembagaan sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis, namun akan menjadi persoalan ketika hak tersebut justru digunakan tanpa dasar yang terukur untuk menyingkirkan kader yang tidak sependapat dengan partainya. Padahal konstitusi melindungi hak seseorang untuk berpendapat apalagi wakil rakyat yang menyuarakan kepentingan konstituennya; 2. Bahwa menurut para Pemohon, kewenangan untuk melakukan PAW anggota DPR yang diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 secara tidak langsung membelenggu dan mengekang kebebasan anggota parlemen untuk bersuara dan menyampaikan ekspresi sesuai dengan hati nuraninya sebagai wakil rakyat, bahkan cenderung mengenyampingkan kehendak rakyat dan mempersulit partisipasi politik rakyat. Oleh karenanya, ketentuan ini perlu direformulasi dengan melibatkan rakyat sebagai konstituen. Untuk mencegah pergeseran makna DPR menjadi Dewan Perwakilan Partai, maka kewenangan untuk melakukan PAW anggota DPR seharusnya tidak hanya diberikan kepada partai politik, namun juga diberikan kepada rakyat selaku pemilih wakil rakyat yang duduk di parlemen; 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan mengenai PAW anggota DPR yang diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 perlu diubah menjadi constituent recall sebagai sebuah alternatif menguatkan kembali kedaulatan rakyat dengan melibatkan rakyat selaku konstituennya. Hal ini agar dapat memberikan kendali kepada rakyat untuk tidak hanya menilai kinerja dari anggota DPR yang bersangkutan, namun juga menyaring keputusan partai yang dapat mengurangi resiko manipulasi politik yang dilakukan oleh partai untuk menyingkirkan kadernya. Konsep constituent recall tidak hanya menguntungkan rakyat yang dilibatkan kembali namun juga terjadi proses pertanggungjawaban dari anggota DPR kepada rakyatnya; 91 4. Bahwa menurut para Pemohon, pemberhentian seorang anggota legislatif dari partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf g UU 17/2014 seharusnya tidak menjadi alasan diberhentikannya anggota legislatif tersebut dari keanggotaan DPR, karena partai adalah peserta pemilu bukan penentu kemenangan dalam pemilu yang justru berada di tangan rakyat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah pada pokoknya untuk menyatakan: a. Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau b. Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang kemudian diputuskan oleh rakyat melalui pemilihan kembali” c. Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pemilihan kembali” adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPR terpilih yang diusulkan berhenti oleh Partai Politik melalui mekanisme pemilihan Surat Suara dengan pilihan yang tersedia “ya” atau “tidak”. d. Pasal 239 ayat (2) huruf g UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk 92 mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 karena sebelumnya norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2015. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang masing-masing menyatakan. Pasal 60 UU MK menyatakan. (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan. (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, kemudian Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya dalam Perkara Nomor 79/PUU- XII/2014. Dalam permohonan pada Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 diuji dengan dasar pengujian Pasal 22C dan 93 Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, permohonan para Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan para Pemohon a quo berbeda dengan dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 79/PUU-XII/2014. Selain itu, alasan konstitusional dalam permohonan Nomor 79/PUU-XII/2014 berbeda dengan yang dipersoalkan dalam permohonan a quo. Permohonan Nomor 79/PUU-XII/2014 di antaranya mempersoalkan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang tidak memuat sanksi bagi anggota DPR yang tidak menghadiri rapat paripurna sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut sebagaimana diatur bagi anggota DPD dalam Pasal 213 ayat (2) huruf d UU 27/2009. Berdasarkan uraian tersebut, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, karena adanya dasar pengujian dan alasan konstitusionalitas yang berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, terdapat dua isu pokok yang dipersoalkan oleh para Pemohon. Pertama, berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 dan Penjelasannya yang memberikan kewenangan kepada partai politik untuk melakukan PAW anggota DPR tanpa melibatkan rakyat yang merupakan konstituen. Kedua, mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 239 ayat (2) huruf g UU 17/2014 yang mengatur PAW yang disebabkan oleh pemberhentian anggota DPR sebagai anggota partai politik yang dinilai potensial menyebabkan kesewenang-wenangan partai politik. Kedua persoalan ini menurut para Pemohon bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, melanggar hak untuk mengembangkan diri, dan tidak memberikan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, oleh karena kedua persoalan di atas pada pokoknya 94 bermuara pada mekanisme PAW anggota DPR, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya sebagai satu isu pokok yang sama. [3.13] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut. Prinsip kedaulatan rakyat telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, karena rakyat tidaklah mungkin menjalankan sendiri negara dan pemerintahan negara. Sistem perwakilan atau representasi ini penting untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan rakyat diwakili dalam pengambilan keputusan politik, sehingga demokrasi dapat berfungsi dengan baik. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat perlu diwujudkan lembaga perwakilan yang menjadi representasi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Lembaga perwakilan rakyat tersebut terwujud dalam bentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di dalamnya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [vide Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Dalam kaitan ini, DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum [vide Pasal 67 UU 17/2014]. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat baik DPR maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik. Sehingga meskipun terdapat jaminan atas hak untuk memilih dan dipilih, namun dalam konteks untuk dipilih sebagai anggota DPR dan DPRD haruslah terlebih dahulu menjadi anggota partai politik. Karena itu, partai politik seringkali diumpamakan sebagai “kendaraan politik” bagi politisi untuk menduduki jabatan dalam lembaga perwakilan. Dengan demikian, partai politik memiliki peran utama dalam pengisian calon-calon wakil rakyat yang akan dipilih melalui pemilihan umum. 95 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU 2/2011, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, partai politik selain berperan sebagai “kendaraan politik” untuk menjadi wakil rakyat, juga merupakan salah satu perwujudan dari hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Partai politik menjadi wadah bagi sekelompok orang yang membentuk organisasi yang kemudian akan menciptakan corak dan kekhasan melalui visi dan misi partainya yang tertuang dalam AD dan ART. Visi misi partai politik yang disepakati oleh anggota partai ini kemudian akan diusung sebagai platform partai dan diperjuangkan oleh kader partai yang duduk pada jabatan-jabatan publik, baik lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Betapapun pentingnya peran partai politik yang mengantarkan calon pejabat publik ke gerbang kontestasi pemilihan umum, namun pada akhirnya suara rakyat yang akan menentukan siapa yang akan memangku jabatan sebagai anggota lembaga perwakilan. Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya keterkaitan antara partai politik, lembaga perwakilan, serta rakyat sebagai pemilih yang menyerahkan kedaulatannya untuk diwakilkan. Dalam hal ini, rakyat menyerahkan kedaulatannya pada lembaga perwakilan di mana lembaga perwakilan diisi oleh anggota yang dipilih rakyat dari partai politik, sehingga banyak kepentingan yang saling mengait. Namun demikian, kepentingan bangsa dan negara seharusnya ditempatkan pada posisi tertinggi yang tetap didahulukan di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, termasuk kepentingan partai [vide Pasal 11 huruf e jo. Pasal 81 huruf d jo. Pasal 258 huruf d jo. Pasal 324 huruf d jo. Pasal 373 huruf d UU 17/2014]. Hubungan yang saling mengait ini jika tidak memiliki keseimbangan dan harmoni antara berbagai kepentingan dapat menimbulkan sengkarut yang kemudian dapat mengancam kepentingan rakyat yang seharusnya diperjuangkan. Oleh karena itu, diperlukan penilaian Mahkamah berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 96 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 mengenai hak partai politik untuk melakukan PAW anggota partainya yang telah terpilih sebagai anggota DPR. [3.14] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu pokok dalam permohonan a quo sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.12] di atas yang bermuara pada persoalan sistem PAW anggota DPR. Berkenaan dengan persoalan tersebut telah ternyata pernah dipertimbangkan dan dinilai Mahkamah sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2011, yang menguji Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009). Setelah Mahkamah mencermati substansi norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009, telah ternyata mengatur substansi yang rumusan normanya sama dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 antara lain sebagai berikut. [3.17.3] Bahwa mengenai substansi yang sama, yakni pergantian antarwaktu (PAW) oleh partai politik, Mahkamah pernah memutus (vide Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006) bahwa PAW karena pencabutan keanggotaan dari partai politik bagi anggota DPR/DPRD itu sah dan konstitusional sebagai hak partai politik. Pertimbangannya, antara lain, karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai politik. Oleh karena peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD adalah partai politik dan tak seorang pun dapat menjadi anggota DPR/DPRD tanpa melalui partai politik maka menjadi wajar dan proporsional jika partai politik diberi wewenang untuk melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR. Selain itu dalam kegiatan politik sehari-hari (day to day politics) ketentuan tentang kewenangan PAW bagi partai politik ini memang dilematis. Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR/DPRD sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ada ancaman recall, sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberi kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa 97 bisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa merusak citra, bukan hanya citra partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR/DPRD di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UndangUndang (vide Pasal 22B UUD 1945) maupun yang diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan; [3.17.4] Bahwa seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (akuntabiltas) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memberhentikan (recall) dan melakukan PAW terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena; [3.17.5] Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum…; Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 di atas, yang juga menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006, yang menguji Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya Mahkamah berpendirian bahwa PAW, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang disebabkan karena anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik, adalah konstitusional demi menegakkan otoritas dan integritas partai politik. Terhadap pertimbangan hukum demikian, Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat untuk mengubah pendiriannya dalam pertimbangan hukum 98 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, menurut Mahkamah partai politik tetap memiliki peran penting dan strategis sebagai pilar demokrasi dalam demokrasi perwakilan di Indonesia melalui pemilihan umum, di mana dalam sistem demokrasi modern, sistem perwakilan pada umumnya direpresentasikan oleh partai politik. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, partai politik sebagai peserta pemilihan umum, in casu pemilihan umum anggota legislatif akan mengajukan kader-kader terbaik untuk dicalonkan sebagai wakil rakyat yang mengusung visi, misi dan platform partainya. Hanya orang yang terdaftar dalam daftar calon tetap anggota legislatif dari sebuah partai politik peserta pemilihan umum yang dapat dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan kepentingan konstituen dan kepentingan rakyat secara umum sesuai dengan visi, misi, dan platform partainya. Dalam kaitan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010, sekalipun menguji norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 di mana esensinya sesungguhnya sama dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian maka menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 mutatis mutandis berlaku juga sebagai pertimbangan hukum putusan a quo. Adanya mekanisme PAW ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan hubungan partai politik, calon legislatif, dan konstituen yang memilihnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas pada norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014. Dengan sendirinya terhadap Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang menyatakan “Cukup jelas” juga tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma. Dalam hal ini, bagi anggota partai politik yang mengalami pergantian antar waktu (PAW) dan mempersoalkannya terbuka ruang baginya untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan jalur hukum yang tersedia. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai perlunya keterlibatan rakyat dalam mekanisme PAW, sehingga dalam petitumnya para Pemohon meminta untuk dilakukannya pemilihan kembali di Dapil yang anggota DPR terpilihnya diusulkan berhenti oleh partai politik, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan dan juga secara teknis 99 pemilihan kembali sebagaimana dimohonkan para Pemohon tidak mungkin untuk diwujudkan karena dalam proses pemungutan suara yang tertutup tidak dapat diketahui siapa memilih siapa. Jika para Pemohon menghendaki semua pemilih dalam DPT di dapil tersebut diberi hak untuk menyatakan pendapat (ya/tidak), hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di dapil yang bersangkutan. Terlebih, sistem pemilihan umum anggota legislatif yang dipakai adalah sistem proporsional terbuka yang memadukan antara keberadaan partai politik dengan keberadaan calon anggota legislatif. Artinya, sistem pemilihan umum demikian tetap menjaga kedaulatan partai karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, peserta pemilihan umum adalah partai politik. Selain itu, model “plebisit” yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum, dalam batas-batas tertentu dapat dimaknai sebagai pemilihan umum ulang yang menurut Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya dapat diselenggarakan secara berkala sekali dalam lima tahun. Dengan dibukanya kemungkinan untuk dilakukan “plebisit”, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip one man one vote karena tidak bisa dipastikan siapa pemilih yang memilih anggota DPR yang di-PAW. Hal ini dapat terjadi, jika pemilih yang sebelumnya tidak memilih anggota DPR yang akan di-PAW diberikan hak pilih dalam pemilihan kembali sebagaimana dalil para Pemohon karena hal tersebut berkaitan dengan sifat kerahasiaan suara pemilih yang tidak bisa diketahui, di mana sesungguhnya pemilih dimaksud tidak lagi memiliki hak konstitusional untuk memilih pengganti calon anggota DPR yang di-PAW. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 tidak melanggar prinsip negara hukum, tidak melanggar prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, tidak melanggar hak untuk mengembangkan diri, dan juga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 100 [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sepanjang berkaitan dengan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011; [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian sepanjang berkaitan dengan Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 tidak dipertimbangkan lebih lanjut; [4.5] Pokok permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 101 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 102 ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani