22/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 22/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Deddy Rizaldy Arwin Gommo Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Apartemen Kalibata City, Tower Rafles R/07/CH, Kalibata, Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2024, memberi kuasa kepada Rustina Haryati, S.H. dan Actaviani Carolina Laromang Putri, S.H., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri VI, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Januari 2024, berdasarkan Akta 2 Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor 22/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 Februari 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) --- selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman ---, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) --- selanjutnya disebut UU MK, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. 3 menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) --- selanjutnya disebut UU PPP ---, menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: Pasal 57 Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah unsur ”Motif” dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 4 menyatakan sebagai berikut: Pasal 340 Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ---selanjutnya disebut “PMK Hukum Acara PUU”---, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 7. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian Pasal 340 KUHP terhadap UUD 1945 dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara a quo dalam permohonan ini [Sic!]. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau 5 d. Lembaga negara. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”; 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan, yakni: - Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-3). Pemohon berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (Bukti P-4) dan Berita Acara Sumpah (Bukti P-5). 4. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut: a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: - Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; - Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; - Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 6 b) Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. - Hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 28E [Sic!] ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 terkait dengan kepastian hukum. Mengingat Pemohon adalah seorang Advokat yang tergabung di Organisasi Advokat, dan Pemohon memiliki hak konstitusional untuk dapat memilih pasangan calon Presiden sesuai dengan keinginan dan hati nurani Pemohon. c) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - Bahwa dengan berlakunya pasal a quo, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai jabatan pemimpin organisasi khususnya organisasi advokat. Pembatasan kekuasaan merupakan suatu kewajiban dalam negara yang demokratis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan terhadap suatu kelompok tertentu. Selama ini pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat hanya didasarkan pada ketentuan AD/ART organisasi, akan tetapi apabila melihat pada kewenangan dari pemimpin organisasi yang begitu besar dalam mengambil kebijakan dan memengaruhi anggota, maka ketentuan keterlibatan pemimpin organisasi advokat butuh untuk diatur. Sehingga dengan demikian ada suatu penegasan yang lebih tegas dan pasti pada taraf Undang-Undang untuk mengatur batasan jabatan pemimpin organisasi advokat; - Bahwa dengan berlakunya pasal a quo, Pemohon yang juga merupakan anggota dari salah satu organisasi advokat dan berprofesi sebagai advokat memiliki kerugian terhadap keberlakuan norma a quo, yaitu: kerugian potensial menurut penalaran yang wajar 7 dipastikan akan terjadi karena dirampas haknya sebagai advokat untuk memihak atau memilih sesuai dengan kenginannya yang terbatas akibat dari pilihan pemimpin organisasi advokat tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatut dan sepantasnya apabila Pemohon sebagai penegak hukum melakukan upaya-upaya hukum dalam menata kembali tata kelola organisasi advokat yang ideal; - Bahwa apabila penambahan frasa sebagaimana dimohonkan atau frasa yang memiliki maksud sama tidak dimuat dalam pasal a quo melahirkan kerugian bagi Pemohon, yang mana Pemohon merasakan adanya tekanan politis secara organisatoris dalam hal memilih paslon tertentu, dengan membelenggu hak pilih Pemohon yang seharusnya dilandasi secara terbuka dan independen. d) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya. - Bahwa pembatasan kekuasaan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan berorganisasi yang sehat guna mendorong akuntabilitas serta menjaga adanya penyalahgunaan kekuasaan dan menghindari adanya konflik kepentingan di dalam organisasi advokat. e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 6. Bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon dalam perkara a quo maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi sehingga sebagai penegak hukum Advokat dapat bertindak netral dan dapat mencapai tujuannya tanpa ada intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. III. PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM 1. Bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai perkasa nebis in idem diatur berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah 8 Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang---selanjutnya disebut PMK Hukum Acara PUU- --, menyatakan: Pasal 78 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 2. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diujikan oleh Pemohon dalam perkara a quo telah juga beberapa kali dilakukan pengujian. Oleh karena itu Pemohon perlu terlebih dahulu menguraikan perubahannya sebagai berikut: a. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ”Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”. b. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” Bahwa pada permohonan ini yang kami mohonkan adalah Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022. 3. Bahwa setelah mengkaji dan meneliti beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian UU a quo, dapat diketahui secara pasti dan jelas permohonan Pemohon bukan dikualifikasikan sebagai nebis in idem, karena beberapa alasan yaitu: 9 a. Bahwa terhadap permohonan terdahulu berkaitan dengan UU a quo, tidak satupun yang melakukan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (3) UU Advokat. Putusan yang menyinggung terhadap pasal a quo hanyalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 dan Nomor 79/PUU-XX/2022. Meski demikian, permohonan tersebut tidak secara spesifik menguraikan pertentangan pasal a quo dengan UUD 1945 dan alasan pengujian dilatarbelakangi pembentukan organisasi advokat dalam satu wadah tunggal dan pembatasan atas masa jabatan pemimpin organisasi. Sedangkan dalam permohonan a quo, Pemohon mendalilkan agar kekuasaan pimpinan organisasi advokat agar dapat dibatasi untuk menghindari terciptanya pembatasan hak anggota advokat dalam memilih presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini terdapat alasan berbeda yang menjadi dasar pengajuan permohonan a quo. b. Bahwa terhadap Putusan 91/PUU-XX/2022 belum mengatur secara jelas terkait dengan pembatasan kewenangan dari pimpinan organisasi advokat seperti halnya menjadi tim pemenangan calon Presiden maupun Wakil Presiden dan hanya terhadap masa kepemimpinan pimpinan organisasi advokat. Oleh karena itu, Pemohon juga dalam mendalilkan adanya pertentangan norma dalam pasal a quo menggunakan batu uji Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; 4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon beranggapan permohonan ini tidak dapat dikategorikan ne bis in idem karena adanya perbedaan mendasar terhadap batu uji, alasan pengujian, dan kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 PMK Hukum Acara PUU. IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA) A. Larangan atas partisipasi ketua organisasi advokat sebagai guna menjaga tujuan perlindungan profesionalisme yang harusnya diciptakan oleh organisasi advokat sebagai salah satu alat penegak keadilan. 10 1. Bahwa konsep negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan dasar filosofis yang mendalam. Implikasi yang muncul dari prinsip ini adalah bahwa segala sikap, perilaku alat negara, kebijakan, dan tindakan penduduk harus didasarkan pada dan sejalan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum ini membawa konsekuensi penting, di mana setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang dikenal sebagai prinsip equality before the law. Oleh karena itu, dalam konteks ini, profesi advokat, yang diakui sebagai pelaku hukum yang bebas, mandiri, dan memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan, diberikan jaminan dan perlindungan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh advokat sejalan dengan koridor hukum yang berlaku, dan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas, tanpa intervensi yang tidak sah, sehingga konsep negara hukum dapat terwujud secara substansial dalam praktik kehidupan masyarakat dan sistem hukum Indonesia; 2. Pentingnya landasan hukum, prinsip, dan asas-asas hukum dalam menjalankan profesinya tidak hanya menjadi tuntutan etika bagi advokat, melainkan juga merupakan pilar utama yang membentuk integritas dan keberlanjutan sistem hukum di Indonesia. Advokat, sebagai wadah penegak hukum yang berprofesi sebagai advokat, diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Hal ini tidak hanya mencakup tindakan-tindakan di ruang sidang, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di dalam tataran negara hukum. Dalam konteks ini, pentingnya penerapan aturan, prinsip, dan asas- asas hukum oleh advokat menjadi semakin nyata. Profesi advokat bukan hanya berkaitan dengan pengacaraan hukum semata, tetapi juga mengemban peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di masyarakat. Sebagai salah satu penegak hukum, advokat memiliki tanggung jawab besar dalam 11 memastikan kepentingan klien mereka, yang pada hakikatnya adalah para pencari keadilan, dapat terwujud dengan seadil-adilnya. Namun, peran advokat tidak hanya terbatas pada ruang sidang. Mereka juga memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat, menjadikan setiap individu sadar akan hak-hak yang seharusnya dimiliki dalam ranah negara hukum. Oleh karena itu, advokat bukan hanya menjadi juru bicara hukum tetapi juga agen perubahan sosial yang berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Terlebih lagi, advokat bukan sekadar elemen dalam sistem peradilan, melainkan juga menjadi pendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dengan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil bersifat adil dan sejalan dengan hak asasi manusia, advokat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang menghargai nilai-nilai hukum dan mengakui hak-hak dasar setiap individu. Dengan demikian, kesinambungan dan integritas peran advokat dalam menerapkan aturan hukum menjadi krusial untuk mencapai tegaknya keadilan, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di bawah bingkai negara hukum; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur bahwa: (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya; (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. 4. Larangan bagi ketua organisasi advokat untuk bergabung sebagai tim pemenangan capres dan cawapres dapat dikaitkan dengan kebutuhan untuk menjaga integritas, kemandirian, dan martabat profesi advokat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jika larangan tersebut tidak diterapkan, terdapat potensi terganggunya tujuan dari pasal tersebut yang bertujuan untuk melindungi kepentingan tugas dan martabat profesinya. 12 Salah satu aspek konstitusional yang mungkin terhambat adalah hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan terjamin oleh advokat. Keanggotaan ketua organisasi advokat dalam tim pemenangan capres dan cawapres dapat menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan kebebasan advokat dalam memberikan pelayanan hukum tanpa adanya pengaruh politik yang mungkin dapat merugikan klien atau masyarakat. Penting untuk mencermati hak konstitusional masyarakat terhadap pelayanan hukum yang adil, netral, dan independen. Hak ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Jika ketua organisasi advokat terlibat dalam aktivitas politik yang tidak sejalan dengan larangan dalam Pasal 20 tersebut, ada potensi bahwa hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang bebas dari intervensi politik akan terhambat. 5. Bahwa Ketua Organisasi Advokat dalam permohonan ini yang dimaksudkan adalah ketua umum sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam organisasi. 6. Bahwa advokat adalah penegak hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Advokat, sehingga apabila menggunakan penafsiran dengan memperbandingkan profesi advokat dan penegak hukum lainnya, pucuk pimpinan tertinggi dari penegak hukum lainnya tidak ada yang merangkap menjadi tim sukses. Dimulai dari Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, tidak satupun dari 3 (tiga) pucuk pimpinan institusi tersebut yang menjadi tim sukses pasangan calon pemilihan presiden, oleh karena sangat sarat dengan adanya konflik kepentingan, sehingga sudah tepat apabila advokat selaku penegak hukum, pucuk pimpinan organisasinya diberikan batasan agar tidak menimbulkan suatu konflik kepentingan yang akan memengaruhi independensi advokat itu sendiri serta menjaga hak konstitusional dari para anggotanya untuk dapat memilih berdasarkan hati nuraninya; 13 7. Dengan uraian di atas maka sudah sepatut dan sewajarnya diadakan larangan atas partisipasi ketua organisasi advokat dalam tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden. Pemberlakuan larangan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kebebasan dan independensi advokat, yang pada gilirannya akan memastikan bahwa pelayanan hukum yang diberikan tetap berkualitas dan adil. Melalui larangan ini, kepentingan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang bebas dari intervensi politik dijaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat tetap terjaga dan hak-hak konstitusional mereka terlindungi dengan baik. B. Larangan untuk Ketua Organisasi Advokat guna menjaga netralitas organisasi untuk mencegah adanya presepsi bahwa organisasi mendukung secara terbuka pihak-pihak tertentu dalam arena politik. 1. Bahwa upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak-haknya. Kekuatan penguasa tentu di atas kekuatan bawahannya, sehingga perlu instrumen untuk membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak didukung dengan dasar hukum yang jelas. Disitulah fungsi normatif hukum sebagai norma yang dipatuhi dan terdapat paksaan serta sanksi bagi pelanggarnya. Terbatasnya kekuasaan penguasa, menjadikan rakyat tidak khawatir dengan abuse of power maupun kediktatoran; 2. Bahwa hukum tidak diciptakan untuk tujuan yang merugikan, kecuali dalam kasus penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa yang mencampuradukkan aspek hukum dan politik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, menjadi sangat penting dalam menjaga integritas sistem hukum suatu negara. Keselarasan ini dengan konsep kemanfaatan hukum ditemukan dalam Teori Utilitarianisme yang menegaskan "the greatest happiness of the greatest number," yang dapat diartikan sebagai "Tindakan yang terbaik adalah yang 14 memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang." Mazhab utilitarianisme, yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill, menunjukkan bahwa dasar nilai moral seharusnya didasarkan pada prinsip kegunaan atau pencapaian kebahagiaan terbesar. Mereka meyakini bahwa suatu tindakan dapat dianggap benar jika cenderung meningkatkan kebahagiaan, sementara dianggap salah jika cenderung menghasilkan keburukan. Dalam konteks ini, penting bagi penguasa untuk memahami bahwa tanggung jawab mereka dalam membentuk dan menjalankan hukum tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga berkaitan dengan dampak sosial dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip utilitarianisme dapat menjadi panduan yang berharga dalam mengevaluasi kebijakan hukum, dengan fokus pada menciptakan hasil yang paling menguntungkan bagi sebanyak mungkin individu. Dalam kerangka ini, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum, kewenangan penguasa, dan kesejahteraan sosial menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga integritas sistem hukum. Sebagai upaya untuk memastikan bahwa hukum diarahkan pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, prinsip-prinsip utilitarianisme dapat membantu membentuk dasar etika yang kuat dalam pengambilan keputusan hukum; 3. Dengan uraian yang demikian maka sudah sepatut dan sewajarnyalah apabila kekuasaan sebagai pemimpin organisasi advokat untuk dibatasi jabatannya untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan termasuk menghindari terbentuknya kekuasaan yang didasari oleh kepentingan organisasi advokat pada sosok atau kelompok tertentu saja. C. Keberlanjutan independensi profesi advokat sebagaimana diatur dalam bagian ketiga Pasal 5 Undang-Undang tentang Advokat, sebagai 15 satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 1. Political Contribution Political Contribution untuk advokat diatur oleh organisasi advokat di beberapa negara seperti Amerika, Canada, Inggris, Australia, dan beberapa negara lainnya meskipun tidak dikatakan secara eksplisit aturan partisipasi dan kontribusi dalam kegiatan politik ini pada dasarnya aturan ini diterapkan untuk memastikan independensi, integritas, dan kepercayaan masyarakat umum pada profesi penegak hukum. Aturan tersebut biasanya mencakup larangan atau pembatasan terhadap partisipasi aktif anggotanya dalam kegiatan politik yang mana larangan ini bisa termasuk larangan menjadi anggota tim sukses kandidat politik tertentu, mendukung secara terbuka kandidat tertentu, atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas-tugas profesional mereka. Berikut beberapa aturan yang mengatur tentang Political Contribution: American Bar Association “diatur dalam Rule 7.6: Political Contribution to obtain government legal engagement of appointments by judges, Model Rules of Profesional Conduct, American Bar Associaten. “The term “political contribution” denotes any gift, subscruption, loan, advance or deposit of anything of value made directly or indirectly to a candidate, incumbent, political party or campaign committee to influence or provide financial support for election to or retention in judicial or other govermment office.” Istilah “kontribusi politik” berarti setiap hadiah, langganan, pinjaman, uang muka, atau simpanan apa pun yang bernilai yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seorang kandidat, petahana, partai politik, atau komite kampanye (tim pemenangan) untuk memengaruhi atau memberikan dukungan keuangan untuk pemilihan atau retensi dalam peradilan atau kantor pemerintah lainnya. Canadian Bar Association (CBA) Rule No. 2 Chapter XXII; “(2) The lawyer must conduct himself or herself in a manner that respects, protects and advances the independence of the bar.” That means; The independence of the bar from the State in all its pervasive manifestations is one of the hallmarks of a free society. 16 Consequently, regulation of these members of the law profession by the State must, so far as by human ingenuity it can be so designed, be free from State interference, in the political sense, with the delivery of services to the individual citizens in the State, particularly in fields of public and criminal law. The public interest in a free society knows no area more sensitive than the independence, impartiality and availability to the general public of the members of the bar and through those members, legal advice and services generally. Meskipun CBA tidak memiliki yurisdiksi resmi, kode etik mereka memberikan pedoman yang kuat bagi praktisi hukum di Canada. Kode etik ini dapat mencakup larangan atau pembatasan terhadap partisipasi aktif anggotanya dalam politik, terutama dalam hal mendukung kandidat tertentu. Selain itu, di beberapa provinsi atau wilayah, badan pengatur hukum setempat juga dapat memiliki peraturan atau pedoman tambahan yang mengatur perilaku politik anggotanya. Misalnya, Law Society of Ontario memiliki pedoman etika yang melarang advokat dari tindakan yang dapat mencemarkan nama baik profesi hukum, termasuk terlibat dalam kegiatan politik yang dapat merusak independensi atau integritas profesi; 2. Bahwa adalah penting untuk mendalami implikasi dari larangan keikutsertaan Ketua Organisasi Advokat dalam pemenangan calon presiden dan wakil presiden, karena hal ini dapat dilihat sebagai langkah proaktif untuk mencegah timbulnya rangkaian peristiwa yang dapat menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan. Memahami bahwa setiap advokat bertanggung jawab atas pendampingan dan pembelaan yang dilakukan atas permintaan klien, harus diakui bahwa proses ini tidak hanya melibatkan individu advokat tetapi juga terkait erat dengan jaringan penegak hukum lainnya. Larangan ini dapat dipandang sebagai langkah yang strategis untuk menjaga keseimbangan dalam proses peradilan dan memastikan terciptanya keadilan bagi semua pihak, sesuai dengan prinsip "justice for all". Advokat, sebagai pelaku hukum yang berperan dalam menjalankan profesinya, memiliki peran yang sangat penting selama proses beracara dan harus bekerja sama dengan semua pihak terkait. 17 Keikutsertaan Ketua Organisasi Advokat dalam pemenangan calon presiden dan wakil presiden dapat menjadi potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi dan netralitas advokat; 3. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Hal ini menandakan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kemandirian untuk menjalankan fungsi peradilan dengan tujuan mewujudkan keadilan dan penerapan hukum yang berkeadilan. Dalam konteks ini, penting diingat bahwa keberhasilan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Advokat, sebagai salah satu elemen dalam sistem peradilan, memiliki peran vital dalam mendukung kekuasaan kehakiman. Mereka menjalankan profesi secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan peradilan. Oleh karena itu, kerjasama erat antara kekuasaan kehakiman dan advokat menjadi suatu keharusan untuk memastikan terlaksananya kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka. Dengan menjaga independensi advokat, kekuasaan kehakiman dapat meyakinkan masyarakat bahwa proses peradilan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Konsep bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam praktik profesi advokat tidak hanya mendorong efisiensi sistem peradilan, tetapi juga menciptakan kepercayaan yang kuat dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa advokat merupakan salah satu dari 3 (tiga) penegak hukum lainnya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak 18 hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan yang setara tersebut tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, namun juga sudah sewajarnya setara dalam kepengurusan organisasi advokat; 5. Kesetaraan kedudukan advokat sebagai aparat penegak hukum dengan aparat penegak hukum yang lain juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 066/PUU-II/2004, yang menyatakan bahwa: “menimbang pula bahwa UU No. 18 Tahun 2023 [Sic!] adalah undang- undang advokat yaitu undang-undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi Advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi Advokat…” [vide halaman 31 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU- II/2004]; 6. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, advokat merupakan aparat penegak hukum dimana kedudukannya setara dengan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim, maupun kepolisian. Mengingat adanya kesetaraan kedudukan tersebut, sudah sepantasnya pengaturan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan advokat dimulai dari pengangkatan, pemberhentian, seleksi, hingga masa jabatan harus diatur melalui Undang-Undang, bukan melalui AD/ART masing-masing organisasi advokat. Hal ini semata- mata untuk menjaga profesionalitas advokat, agar tidak tercipta stagnansi kepemimpinan organisasi advokat tanpa adanya regenerasi, dan mencegah abuse of power dalam suatu organisasi advokat, sebab advokat adalah penegak hukum yang sama dengan polisi, hakim maupun jaksa. V. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 19 2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berkekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut- turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta menduduki pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTA Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kuasa; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP Penerima Kuasa; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTA Penerima Kuasa; 9. Bukti P-9 : Fotokopi BAS Penerima Kuasa. 20 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 21 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 22 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan: “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-4 dan Bukti P-5] serta tergabung dalam organisasi advokat yang memiliki hak konstitusional untuk dapat memilih pasangan calon presiden sesuai dengan keinginan dan hati nurani Pemohon; 3. Bahwa dengan berlakunya Pasal a quo, Pemohon yang merupakan anggota dari salah satu organisasi advokat memiliki kerugian terhadap keberlakuan norma a quo, yaitu kerugian potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena dirampas haknya sebagai advokat untuk memihak atau memilih sesuai dengan keinginannya yang terbatas akibat dari pilihan pemimpin organisasi advokat tersebut. Sehingga, Pemohon merasakan adanya tekanan politis secara organisatoris dalam hal memilih paslon tertentu dengan 23 membelenggu hak pilih Pemohon yang seharusnya dilandasi secara terbuka dan independen; 4. Bahwa dengan adanya pembatasan kekuasaan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan berorganisasi yang sehat guna mendorong akuntabilitas serta menjaga adanya penyalahgunaan kekuasaan dan menghindari adanya konflik kepentingan di dalam organisasi advokat; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon adalah benar sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3], berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-4 dan Bukti P-5]. Pemohon telah dapat menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, bukan bersifat potensial sebagaimana yang dijelaskan Pemohon, akibat berlakunya ketentuan norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, Pemohon telah dapat pula menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya dengan berlakunya norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (selengkapnya telah dimuat dalam 24 bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, perlunya larangan atas partisipasi ketua organisasi advokat dalam tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden guna menjaga tujuan perlindungan profesionalisme. Larangan bagi ketua organisasi advokat untuk bergabung sebagai tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden dapat dikaitkan dengan kebutuhan untuk menjaga integritas, kemandirian, dan martabat profesi advokat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 20 UU 18/2003. Jika larangan tersebut tidak diterapkan, terdapat potensi terganggunya tujuan dari advokat untuk melindungi kepentingan tugas dan martabat profesinya, yang berakibat dapat merugikan klien atau masyarakat; 2. Bahwa menurut Pemohon, perlunya larangan terhadap ketua organisasi advokat untuk dibatasi jabatannya sebagai pemimpin organisasi advokat guna menjaga netralitas organisasi sehingga mencegah adanya persepsi bahwa organisasi mendukung secara terbuka pihak-pihak tertentu dalam arena politik; 3. Bahwa menurut Pemohon, perlunya keberlanjutan independensi profesi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keikutsertaan ketua organisasi advokat dalam pemenangan calon presiden dan wakil presiden dapat menjadi potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi dan netralitas advokat; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Pasal 28 ayat (3) UU 3/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XX/2022 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut- turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta menduduki pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden”. 25 [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XX/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta menduduki pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden”. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas di atas, setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7], menurut Mahkamah isu konstitusionalitas dimaksud tidak dapat dilepaskan dari konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XX/2022, yang pada pokoknya berkenaan dengan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat, yang telah dinilai konstitusionalitasnya melalui beberapa putusan Mahkamah, yaitu antara lain dalam Permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006, Permohonan Nomor 35/PUU-XVI/2018, dan Permohonan Nomor 91/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai isu konstitusionalitas dalam permohonan a quo, Mahkamah terlebih 26 dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). [3.12] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang dasar pengujian tersebut telah pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (Permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 (Permohonan Nomor 35/PUU-XVI/2018), serta Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (Permohonan Nomor 91/PUU-XX/2022). Sehingga, Mahkamah perlu lebih lanjut mencermati alasan konstitusional yang digunakan dalam Permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 pada intinya adalah larangan rangkap jabatan pimpinan 27 organisasi advokat sebagai pengurus partai politik, sementara dalam Permohonan Nomor 35/PUU-XVI/2018 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan pembentukan organisasi advokat, sedangkan dalam Permohonan Nomor 91/PUU- XX/2022 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, setelah membandingkan alasan dalam permohonan-permohonan sebelumnya dengan permohonan a quo, di mana Pemohon menginginkan pimpinan organisasi advokat tidak diperbolehkan merangkap menjadi pimpinan tim sukses dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, maka alasan permohonan a quo menegaskan adanya perbedaan alasan konstitusional sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Dengan demikian, meskipun terhadap permohonan a quo memiliki dasar pengujian yang sama dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun karena terdapat alasan pengujian konstitusional yang berbeda dengan sebelumnya dan syarat- syarat dimaksud bersifat alternatif, maka terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo. [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, masalah konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah ketiadaan pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat yang menduduki jabatan pimpinan tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak memberikan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Terhadap isu tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 28 [3.14.1] Bahwa advokat mempunyai peran dan fungsi sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat dalam sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, advokat juga berperan di luar proses peradilan (non- litigasi). Dalam hal ini, kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar proses peradilan; Bahwa selanjutnya berkaitan dengan isu syarat pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat, in casu sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 telah pernah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, dalam Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] yang mempertimbangkan antara lain, sebagai berikut: [3.14] ... … Sebagai sebuah profesi, para advokat juga tergabung dalam organisasi advokat yang melaksanakan fungsi membentuk kode etik, menegakkan kode etik dan fungsi lain seperti menyelesaikan masalah- masalah profesi, membela hak-hak anggota dan juga sebagai sarana saling berbagi informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi. Jika dikaitkan dengan substansi yang diatur dalam UU 18/2003, dapat dipahami organisasi advokat sebagai sebuah organisasi profesi juga merujuk pada kerangka organisasi profesi dimaksud. Dalam hal ini, organisasi advokat diberi tugas dan fungsi untuk menyusun kode etik dan pada saat yang sama, organisasi profesi juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi. Fungsi organisasi profesi dimaksud harus dilaksanakan secara profesional. Sebab, sebuah organisasi profesi menuntut segala aspek yang berkenaan dengan profesi, termasuk pengelolaan organisasi secara profesional. Sejalan dengan itu, organisasi profesi harus dijauhkan dari segala praktik pengelolaan yang dapat meruntuhkan kewibawaan organisasi di mata para anggota penyandang profesi. Bagaimana pun, wibawa organisasi profesi menjadi sangat penting agar organisasi profesi tetap solid dan memiliki semangat yang sama dalam mematuhi dan melaksanakan etika profesi yang telah disepakati bersama. 29 Berkenaan dengan pertimbangan di atas, bagaimana agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum adalah keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Di antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud adalah adanya partisipasi anggota, yaitu organisasi profesi memberikan ruang yang sama bagi semua anggota profesi untuk terlibat dalam mengelola dan berperan dalam organisasi profesi. Partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk dicegah sedemikian rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota tanpa dominasi dimaksud mengharuskan organisasi profesi untuk mengatur pembatasan terhadap pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnyalah memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oleh karena itu, perlu dibuka partisipasi anggota yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan organisasi. Hal demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kewibawaan organisasi profesi, termasuk dalam hal ini organisasi profesi advokat. [3.15] Menimbang bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 pembatasan pimpinan organisasi advokat, yakni hanya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak mengatur mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat dituangkan ke dalam bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD/ART organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Dengan konstruksi norma hukum demikian, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat tergantung dari pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD/ART, masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan orgasisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Secara normatif, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya menentukan pembatasan bahwa pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dengan batasan tersebut, apabila seorang pimpinan organisasi advokat melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sama sekali tidak memuat pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, apabila dikaitkan dengan advokat sebagai 30 penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, atau setidak-tidaknya dilakukan rotasi secara periodik (tour of duty) untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, undang- undang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Rumusan yang membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat membuka kesempatan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, khususnya pada pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf [3.14.1], Mahkamah telah menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan dan periodesasi jabatan pimpinan organisasi advokat didasarkan pada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan pengaturan masa jabatan 2 (dua) periode, bertujuan untuk menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [3.14.2] Bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu [vide Pasal 1 angka 35 UU 7/2017]. Kampanye pemilu merupakan salah satu bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, peserta pemilu dapat membetuk tim pemenangan yang merupakan salah satu cara untuk memenangkan calon baik tim kampanye tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, dengan tujuan melakukan upaya-upaya pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden di seluruh wilayah Indonesia; 31 Kampanye pemilu ini dilaksanakan oleh pelaksana kampanye atau yang dikenal juga dengan tim sukses untuk manajemen, merumuskan, dan merancang strategi pemenangan dalam pemilu. Pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden, yang dalam hal ini pasangan calon dapat membentuk tim kampanye [vide Pasal 269 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017]. Lebih lanjut, pada Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) UU 7/2017 mengatur mengenai larangan seseorang turut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu, yaitu sebagai berikut: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. Aparatur sipil negara; g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. Kepala desa; i. Perangkat desa; j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Strategi pemenangan yang dilakukan oleh tim kampanye atau tim sukses dapat menggunakan media massa untuk menyampaikan pelbagai informasi, kegiatan dan visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada masyarakat, sehingga terbentuk opini positif dari masyarakat, yang tujuan akhirnya dapat memberikan suara kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam membangun komunikasi politik ini, tim kampanye memiliki peran, antara lain: (1) memetakan karakteristik pemilih; (2) memetakan isu krusial pemilu; dan (3) menentukan pesan politik yang penting dalam membangun citra politik [vide Catharina Endah, 2011: 83]. Dengan demikian, untuk mendapatkan kemenangan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, dapat dilaksanakan oleh 32 pelaksana kampanye atau tim sukses yang berasal dari organisasi-organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden; [3.14.3] Bahwa berkenaan dengan pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat yang menduduki jabatan pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden, menurut Mahkamah, profesi advokat adalah pemberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Oleh karena itu, jika advokat yang sekaligus seorang pimpinan organisasi advokat diberlakukan pembatasan untuk tidak memberikan jasa hukum di mana jasa hukum yang diberikan berkaitan erat dengan aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang melekat dalam tim sukses calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan, maka terhadap advokat yang sekaligus sebagai pimpinan organisasi advokat justru dapat dikenai tindakan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Artinya, memberikan larangan terhadap advokat yang menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat yang tergabung dalam tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah sama halnya menghadapkan advokat yang bersangkutan untuk dapat dikenakan sanksi karena telah melakukan pelanggaran etik, bahkan dimungkinkannya dapat dituntut secara keperdataan, karena menghindarkan diri dari kewajiban membela klien yang menjadi salah satu kewajiban membela kliennya di luar proses peradilan. Terlebih, dalam menjalankan tugas profesinya, advokat dilarang untuk membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya [vide Pasal 18 UU 18/2003]. Dengan demikian, advokat yang sekaligus menjadi pimpinan organisasi advokat pada saat mendapat penunjukan menjadi tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sesungguhnya dapat dikatakan merupakan bagian bentuk kesediaan advokat yang bersangkutan dalam memberikan bantuan hukum kepada siapapun yang memerlukan tanpa memandang agama, ras, suku, keturunan, maupun keyakinan politiknya, di mana hal tersebut sulit dipisahkan dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam menjalankan profesinya dengan kedudukannya sebagai anggota tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden semata. 33 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang membatasi pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, adalah norma yang tidak mungkin dapat diperluas pemaknaannya dengan menambahkan frasa “serta menduduki pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden”, sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Sebab, jika hal tersebut diakomodir justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baru, karena sulit membedakan advokat yang merupakan pimpinan organisasi advokat tersebut tergabung dalam pimpinan tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden semata-mata karena menggunakan hak politiknya ataukah sedang menjalankan fungsi advokasi dalam mengaktualisasikan tugas profesinya sebagai advokat; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai ketiadaan pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat yang menduduki jabatan pimpinan tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 tidak melanggar persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan dan telah memberikan kepastian hukum yang adil serta hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 34 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 13.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Daniel 35 Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi