22/PUU-XXI/2023

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 22/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : R. Abdullah Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) Alamat : Kampung Pengasinan RT 004 RW 018, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat Kewarganegaraan : Indonesia 2. Nama : Afif Johan Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) Alamat : Perum Grand Puri Asih Blok A4 Nomor 07, RT 004, RW 007, Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Kewarganegaraan : Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, dalam hal ini mewakili Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) sebagai 2 kelompok perseorangan yang memiliki kepentingan yang sama selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon I Nama : Indra Munaswar Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN FSPI) Alamat : Kampung Bali Matraman Nomor 18 RT 012 RW 006 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Kewarganegaraan : Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, dalam hal ini mewakili Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN FSPI) sebagai kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pemohon II Nama : Abdul Hakim Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PP PPMI ’98) Alamat : Gang Gaok Nomor 5 RT 004, RW 001 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Kewarganegaraan : Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, dalam hal ini mewakili Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PP PPMI ’98) sebagai kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon III Nama : Sofyan Bin Abd Latief Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP PARIWISATA REFORMASI) Alamat : Kp. Lebak RT 006 RW 002 Karet, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten Kewarganegaraan : Indonesia 3 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, dalam hal ini mewakili Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP PARIWISATA REFORMASI) sebagai kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon IV 1. Nama : Dwi Hantoro Sutomo Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat Alamat : Jalan KS. Tubun, Perumahan New Sapphire Regency Nomor 33. RT/RW 004/009. Kelurahan Kober, Kec. Purwokerto Barat, Kab Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Kewarganegaraan : Indonesia 2. Nama : Andy Wijaya Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris I Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat Alamat : Jalan Demak Blok B1 Nomor 10, RT 002, RW 007, Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat Kewarganegaraan : Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, dalam hal ini mewakili Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) sebagai kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------------------------------- Pemohon V Nama : Sunandar Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP) KSPI 4 Alamat : Pejantran RT 004 RW 004, Kelurahan Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kewarganegaraan : Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, dalam hal ini mewakili Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP) KSPI sebagai kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama selanjutnya disebut sebagai ------------------ Pemohon VI Nama : Zulkarnaen Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG) Alamat : Jalan Mawar III Perwira Sari RT 013, RW 008 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kewarganegaraan : Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, dalam hal ini mewakili Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG) sebagai kelompok perorangan yang memiliki kepentingan sama selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VII 1. Nama : Muhammad Abrar Ali, S.H. Pekerjaan : Karyawan BUMN Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN) Alamat : Jalan Purwosari Nomor 46B Pulo Brayan Bengkel Baru, Medan Timur, Sumatra Utara Kewarganegaraan : Indonesia 2. Nama : Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM Pekerjaan : Karyawan BUMN Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN) 5 Alamat : Jalan Taman Bougenville II Blok T 28 RT 009, RW 014, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat Kewarganegaraan : Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, dalam hal ini mewakili Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN) sebagai kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama selanjutnya disebut sebagai ---------------- Pemohon VIII 1. Nama : Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba Pekerjaan : Karyawan BUMN Jabatan SP/SB : Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) Alamat : Dusun Tanjung, RT 003/RW 002, Desa Nanga Taman, Kec. Nanga Taman, Kab Sekadau, Kalimantan Barat Kewarganegaraan : Indonesia 2. Nama : T. Putri Kawistari Pekerjaan : Karyawan BUMN Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) Alamat : Jalan Griya Harapan Permai Blok B 2/23, RT 001 RW 032, Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat Kewarganegaraan : Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, dalam hal ini mewakili Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) sebagai kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------------------------------- Pemohon IX 1. Nama : Agus Wibawa Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) 6 Alamat : Wisma Lidah Kulon Blok B3, Surabaya Kewarganegaraan : Indonesia 2. Nama : Ide Bagus Hapsara Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) Alamat : Dsn. Glonggong RT 001 RW 002, Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur Kewarganegaraan : Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, dalam hal ini mewakili Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) sebagai kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------------------------------- Pemohon X Masing-masing Pemohon I hingga Pemohon X merupakan Pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS); Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Februari 2023 memberi kuasa kepada Ari Lazuardi, S.H., M.H., Mustiyah, S.H., M.H., Saepul Anwar, S.H., Endang Rokhani, S.H., M.Si., Sahat Butar Butar, S.H, Abu Bakar, S.Pd., S.H., M.H., dan Tomi, S.H. kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL (GEKANAS) TOLAK PERPPU CIPTA KERJA dan berdomisili hukum di Ruko Cempaka Mas, Blok P Nomor 30, Jalan Letjen Suprapto, Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri- sendiri; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca keterangan Presiden; Memeriksa bukti Presiden; 7 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Februari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PUU/PAN.MK/AP3/02/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 14 Februari 2023 dengan Nomor 22/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Maret 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa objek dalam permohonan a quo adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) (selanjutnya disebut sebagai Perppu) sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 22 (1) UUD 1945 yang menyatakan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”; 2. Bahwa Perppu sebagaimana dimaksud sampai dengan permohonan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI belum mendapatkan persetujuan DPR RI; 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu undang-undang terhadap UUD; 8 Pasal 29 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. …. 5. Bahwa hal serupa ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam UU No. 13 tahun 2022 yang menyatakan Mahakmah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Pasal 9 ayat (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian suatu undang-undang dapat dilakukan dengan pengujian formil ataupun materiiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) Pasal 51A ayat (3) UU MK Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. 9 Pasal 2 ayat (2) PMK 2/2021 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji Perppu dan hal demikian merupakan perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Perppu merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden RI yang mana memiliki kesetaraan hirarki dengan sebuah undang-undang sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;”. Sebuah Perppu langsung mengikat layaknya undang-undang bagi setiap subjek hukum sesaat setelah diundangkan; 8. Bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi register Perkara No. 138/PUU-VII/2009 yang dibacakan pada tanggal 8 Februari 2010, PERPPU yang telah diundangkan dapat diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi yang norma dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut kekuatan mengikatnya sama dengan suatu undang- undang; “Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang; (Vide Putusan MK halaman 21 Paragraf 1)” 9. Bahwa Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) kemudian juga menegaskan bahwa pengujian undang-undang sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi termasuk pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menjadi objek pengujian permohonan; Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021 “Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu” 10. Bahwa oleh karena itu sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 jo. Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 ayat (1) (PMK 2/2021) 10 memposisikan sebuah Perppu dapat diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi, selain pengujian secara politik di DPR RI untuk memutuskan dalam rapat paripurna untuk menyetujui atau menolak menjadi sebuah undang-undang; 11. Bahwa sebuah Perppu memiliki dimensi formil maupun materiil. Dimensi formil yang dimaksud adalah pemenuhan syarat kegentingan memaksa sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah ditetapkan tiga (3) parameter yaitu: a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang- Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; Sementara dimensi materiil dari sebuah Perppu dapat dilihat dari kekuatan keberlakuan dan mengikatnya disetarakan dengan sebuah undang-undang. 12. Bahwa ketiga parameter sebagaimana tersebut di atas, merupakan tafsiran konstitusional dari Mahkamah Konstitusi agar dibatasinya subjektifitas hak Presiden dalam membuat Perppu, hal ini dapat dilihat pada Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang mengatakan: “[3.13] … Di samping itu, dengan disebutnya ”Presiden berhak” terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa.” 13. Bahwa dengan semangat tersebutlah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo yang merupakan sebuah uji formil Perppu terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 22 (1) UUD 11 1945, hal mana yang akan didalilkan oleh Para Pemohon dalam Pokok Permohonan yang pada pokoknya Perppu telah bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memenuhi parameter kegentingan memaksa sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 22 (1) UUD 1945 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; 14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) oleh karenanya berdasarkan kewenangannya menguji secara formil dan ditemukannya pelanggaran konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan Perppu tersebut secara menyeluruh; 15. Bahwa Permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon yakni pengujian formil penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja merupakan upaya menguji konstitusionalitas syarat penetapan Perppu tersebut berdasarkan UUD 1945, dan oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo; II TENGGANG WAKTU PENGAJUAN UJI FORMIL 1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 27/PUU- VIII/2009 jo Pasal 9 ayat (2) PMK No. 2/2021, terdapat panduan tenggat waktu dalam pengujian formil sebuah undang-undang yang dibatasi dalam 45 (empat puluh lima) hari setelah dimuat dalam Lembaran Negara: “………… Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang- Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” (halaman 92 PUU No: 27/PUU-VIII/2009) 2. Bahwa PMK No. 2/2021 kemudian juga menegaskan dan mengatur bahwa pengujian formil perppu dapat diajukan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak PERPPU diundangkan dalam lembaaran negara 12 Pasal 9 ayat (2) PMK No 2/2021 Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau perppu diundangkan dalam lembaran negara republik Indonesia. 3. Bahwa Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara pada tanggal 30 Desember 2022, dan pengujian formil Perppu a quo telah Para Pemohon ajukan dan daftarkan pada tanggal 9 (sembilan) Februari 2023, yang mana jatuh pada hari ke 41 (empat puluh satu), dengan demikian terhadap permohonan perkara pengujian formil a quo masih dalam tenggat waktu tidak melebih 45 (empat puluh lima) hari, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus pengujian formil a quo; III KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG A QUO SEBAGAI SEKELOMPOK ORANG YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG SAMA 1. Bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang melakukan uji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dan tercatat dengan register perkara nomor 4/PUU- XIX/2021 yang dalam amar putusannya dinyatakan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No 2/2021 menyatakan bahwa: Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” 13 3. Bahwa Pemohon I merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PP FSP KEP SPSI) yang dalam pengujian PERPPU a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP FSP KEP SPSI berdasarkan Pasal 41 ayat (3) jo. Pasal 43 angka 1.1 huruf o Anggaran Dasar SP KEP SPSI; Pasal 41 Pengurus 1 Kepengurusan SP KEP SPSI disemua tingkatan organisasi bersifat kolektif kolegial ditingkat pusat dipimpin oleh ketua umum dan ketua disemua tingkatan; 2 Keputusan organisasi yang bersifat strategis dan berdampak luas diputuskan melalui rapat pengurus; 3 Ketua umum dan sekretaris umum, ketua dan sekretaris berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama organisasi didalam maupun diluar pengadilan; 4 Ketua umum dan sekretaris umum, ketua dan sekretaris merupakan pengurus yang berhak dan berwenang untuk menandatangani surat keputusan pengesahan/pengukuhan; 5 Pembagian bidang tugas masing-masing pengurus disetiap tingkatan organisasi diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Pasal 42 Wewenang dan Tugas Pengurus angka 1.1 huruf o “Pengurus SP KEP SPSI sesuai dengan tingkatan/jenjang organisasi memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut: 1. Pimpinan Pusat 1.1. Mempunyai wewenang: o. Mewakili organisasi di luar maupun di dalam pengadilan” 4. Bahwa Pemohon I sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI didasarkan pada Surat Keputusan Kep.15/MUNAS VIII/SP KEP SPSI/VI/2022 tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI Masa Bhakti 2022 – 2027 dan dalam perkara a quo berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama PP FSP KEP SPSI berdasarkan amanat Pasal 41 ayat (3) AD-ART yang menyatakan (Vide Bukti P-6); “Ketua Umum dan Sekretaris Umum, ketua dan sekretaris berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama organisasi didalam maupun diluar pengadilan;” 14 5. Bahwa PP FSP KEP SPSI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor 10/FSP/JP/I/2018 jo. Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan: 113/V/N/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001; 6. Bahwa selanjutnya FSP KEP SPSI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar SP KEP SPSI yang menyatakan: Pasal 12 Visi “Terwujudnya kehidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang adil, sejahtera dan bermartabat” Pasal 13 Misi 1 Mencerdaskan kehidupan pekerja Indonesia 2 Menghapus penindasan terhadap kehidupan pekerja Indonesia 3 Memperjuangkan, melindungi, membela hak-hak dan kepentingan pekerja Indonesia 4 Mewujudkan soliditas dan solidaritas sesama pekerja 5 ….dst…. Pasal 14 Tujuan “SP KEP SPSI bertujuan: 1 Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. 2 Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja 3 Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya 4 Menumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja 5 Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan 6 Berperan aktif dalam membangun solidaritas perjuangan pekerja nasional dan internasional untuk mewujudkan pekerjaan dan penghidupan yang layak” 7. Bahwa Pemohon II merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai DPN FSPI) yang dalam Pengujian PERPPU a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPN FSPI berdasarkan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI 15 jo. Surat Tugas Organisasi Nomor 001/STO/FSPI/I/2023, tertanggal 23 Januari 2023; Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI “Pengurus DPN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan atas penugasan organisasi” 8. Bahwa Pemohon II sebagai Ketua Umum DPN FSPI didasarkan pada Penetapan Pimpinan Kongres ke VII FSPI tanggal 21 Desember 2022 mengenai Susunan Kepengurusan DPN FSPI Periode 2022-2026, dan dalam perkara a quo sebagai Pemohon berdasarkan Surat Tugas Organisasi Nomor 001/STO/FSPI/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 (Vide Bukti P-53); 9. Bahwa FSPI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 3265/1835.3, tanggal 20 Juni 2019 jo. Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 146/V/N/IX/2001 tanggal 4 September 2001; 10. Bahwa selanjutnya FSPI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar FSPI yang menyatakan: Pasal 12 Anggaran Dasar FSPI “Visi FSPI adalah terwujudnya masyarakat pekerja Indonesia yang makmur, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Pasal 13 Anggaran Dasar FSPI “Misi FSPI adalah memperjuangkan tegaknya hubungan industrial yang adil dan beradab dalam hubungan kerja guna meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan kaum pekerja beserta keluarganya, serta memajukan demokrasi ekonomi, sosial dan politik perburuhan nasional” Pasal 14 Anggaran Dasar FSPI “FSPI didirikan dengan tujuan: a Menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja disegala sektor industri barang, industri jasa dan profesi demi terwujudnya gerakan solidaritas kaum pekerja di dalam negeri maupun di dunia; b Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada masyarakat rentan secara adil demi tegaknya hukum dalam segala aspek kehidupan dan perbaikan hukum perburuhan nasional yang sejalan dengan standart perburuhan internasional; 16 c Meningkatkan kesejahteraan anggota yang selaras, serasi dan seimbang dengan peningkatan produksi dan produktivitas kerja, melalui peningkatan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja yang adil dan beradab;” 11. Bahwa Pemohon III merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (selanjutnya disebut sebagai PP PPMI ’98) yang dalam pengujian PERPPU a quo berhak mewakili untuk dan atas nama PP PPMI ‘98 berdasarkan Pasal 21 angka 4 Anggaran Dasar PPMI ’98 jo. Surat Mandat tanggal 23 Januari 2023 (Vide Bukti P-52); Pasal 21 Anggaran Dasar PPMI ’98 “Pimpinan PPMI ’98 berwenang: 4. Pengurus PPMI ’98 berwenang mensikapi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak diluar PPMI ’98 dan pemerintah; 12. Bahwa Pemohon III sebagai Ketua Umum PP PPMI ’98 didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 012/SK/PP.PPMI98-JKT/IV/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Penetapan Pengesahan Personalia Pengurus PP PPMI ’98 Tingkat Nasional dan dalam perkara a quo sebagai Pemohon berdasarkan Surat Mandat tanggal 23 Januari 2023; 13. Bahwa PP PPMI ‘98 sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 473/V/N/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006; 14. Bahwa selanjutnya PPMI ‘98 memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI ‘98 yang menyatakan: Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI ‘98 “Terbinanya insan pekerja sebagai sumber daya manusia unggul, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkarakter, professional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhinya kesejahteraannya dalam persaudaraan dan solidaritas yang matang dan dewasa.” 15. Bahwa Pemohon IV merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (selanjutnya disebut sebagai DPP FSP PAR REF) yang dalam Pengujian PERPPU a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP FSP PAR REF berdasarkan Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF jo. Surat Mandat tertanggal 3 November 2020; (Vide Bukti P-51) 17 Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF “Sebagai alat perjuangan dan secara struktural nasional organisasi dapat bertindak menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi dan serikat pekerja anggota pada tingkat perusahaan untuk berpekara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, guna melindungi dan membela hak serta kepentingan anggota dan sebagai pekerja berikut keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.” 16. Bahwa Pemohon IV sebagai Ketua Umum DPP FSP PAR REF didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 2015 - 2020, tanggal 31 Oktober 2015 dan dalam perkara a quo sebagai Pemohon berdasarkan Surat Mandat tanggal 23 Januari 2023; 17. Bahwa FSP PAR REF sebagai serikat pekerja telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 126/V/N/2001 tanggal 9 Agustus 2001; 18. Bahwa selanjutnya FSP PAR REF memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF yang menyatakan: Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF 1 “Terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama dalam hubungan industrial menuju masyarakat industri yang gotong royong dan kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan segala bentuk perselisihan demi kepentingan bersama; 2 Terciptanya perserikatan pekerja yang sehat, kuat, bebas, demokrasi, independent, professional dan bertanggung jawab; 3 Terciptanya penegakan dan kepastian hukum dalam rangka supremasi hukum; 4 Terciptanya kesetiakawanan sosial bagi sesama pelaku hubungan industrial, utamanya bagi pekerja dan pengusaha dalam kerangka bipartit;” 19. Bahwa selanjutnya FSP PAR REF untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan usaha-usaha di antaranya 18 Pasal 9 ayat (2) Memperjuangkan terbentuknya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berbasis kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. 20. Bahwa Pemohon V masing-masing merupakan Ketua dan Sekretaris I Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat (selanjutnya disebut sebagai PP IP Tingkat Pusat) yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP IP Tingkat Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Anggaran Dasar yang menyatakan; (Vide Bukti P-26) “Yang berhak mewakili organisasi dalam proses pengadilan adalah Ketua Tingkat Pusat dan Sekretaris I (satu) Tingkat Pusat, khusus untuk PHI dapat dilibatkan Ketua PP Tingkat Unit”; 21. Bahwa Pemohon V sebagai Ketua PP IP didasarkan pada Keputusan Kongres Kedelapan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Nomor 06/KONGRES-VII/PP-PT IP/2020 tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, tanggal 11 November 2020, dan Pemohon VII sebagai Sekretaris I PP IP didasarkan pada Surat Keputusan Pengurus Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power tingkat Pusat Nomor 032/KEP/PP-IP/PST/XII/2020 tentang Pengangkatan dalam Kepengurusan (Kolektif) Persatuan Pegawai Tingkat Pusat Periode 2020-2023, tanggal 7 Desember 2020; 22. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP, berfungsi (1) Memberikan perlindungan kepada anggota (2) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya (3) Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggotanya Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP menyatakan Tujuan PP IP yaitu: Pasal 8 angka 1 “Terlindunginya kepentingan anggota untuk terciptanya rasa aman dalam bekerja dan meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarganya”; 23. Bahwa PP IP sebagai organisasi serikat pekerja telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 Oktober 2001; 19 24. Bahwa Pemohon VI sebagai Ketua Umum DPP FSP KEP didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional VI FSP KEP Nomor KEP.11/MUNAS VI/ FSP-KEP/X/2021 tentang Ketua Umum terpilih Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (DPP FSP KEP) Periode Masa Bakti Tahun 2021 – Tahun 2026; 25. Bahwa Pemohon VI sebagai Ketua Umum berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama FSP KEP dalam perkara a quo sebagaimana amanat Pasal 20 angka 2 huruf a AD jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum Nomor: Kep.06/DPP/FSP-KEP/I/2021 tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Pusat yang menyatakan: (Vide Bukti P-32) Pasal 20 angka 2 huruf a AD ". Mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan;” Pasal 4 ayat (1) Peraturan Organisasi “Bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam rangka tugas internal maupun external organisasi dengan tetap berpedoman pada AD dan ART FSP KEP” 26. Bahwa FSP KEP sebagai serikat pekerja telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2235/-1.835.2, dan mempunyai tujuan dan usaha organisasi berupa: Pasal 8 angka 2 Tujuan: 2. turut serta berperan aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam undang-undang Dasar 1945, terutama mengenai hak-hak pekerja seperti berikut ini: a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 4. mewujudkan tercapainya kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja/buruh dan keluarganya Pasal 10 Untuk mencapai tujuan dan dalam menjalankan berbagai fungsi organisasi, SP KEP dan FSP KEP menjalankan usaha-usaha antara lain sebagai berikut: 20 2. memperjuangkan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan pekerja dan keluarganya sesuai perkembangan, zaman dan kemajuan teknologi 27. Bahwa Pemohon VII merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Pekerja Aqua Group (selanjutnya disebut sebagai PP SPAG) yang dalam Pengujian PERPPU a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP SPAG berdasarkan Pasal 15 angka 1 Anggaran Dasar jo. Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Susunan Pengurus Pusat SPAG jo. Surat Mandat No 439/PP-SPAG/I/2023 tertanggal 23 Januari 2023; (Vide Bukti P-54) Pasal 15 Tata Kerja “1. Kepengurusan Serikat Pekerja Danone Aqua Group di semua tingkatan dilaksanakan secara kolektif” Pasal 35 ayat (3) Susunan Pengurus Pusat 3. Pengurus Pusat merupakan pemegang mandat Munas secara kolektif kedalam maupun ke luar sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organsasi sehari-hari 28. Bahwa Pemohon VII merupakan Ketua Umum SPAG Surat Keputusan Nomor 001/PP-SPAG/XII/2020 tentang Penetapan Susunan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Aqua Group dan DPO Periode 2020-2023; 29. Bahwa SPAG sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor 311/IV/P/V/2002 tanggal 13 Mei 2002; 30. Bahwa Pemohon VIII masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PLN) yang dalam Pengujian PERPPU a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP SP PLN berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN; Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN “SP PLN berfungsi sebagai berikut: b. Mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan” 21 Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN “(1) Kewajiban Pengurus SP PLN adalah: f. Mewakili Anggota atas nama SP PLN dalam kegiatan atau aktivitas baik di dalam maupun di luar organisasi.” 31. Bahwa Pemohon VIII masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SP PLN didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor DPP-001.a/KEP-ORG/SP PLN/III/2019 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2019 – 2023, tanggal 22 Maret 2019; 32. Bahwa DPP SP PLN sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001; 33. Bahwa selanjutnya SP PLN memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN yang menyatakan: Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN “SP PLN mempunyai tujuan sebagai berikut: d. Memperjuangkan penegakan hak, dan peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dengan tetap melaksanakan kewajiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.” 34. Bahwa Ketua Umum SP PLN dan Sekretaris Jenderal DPP SP PLN 2019- 2023 memiliki uraian Tugas dan fungsi Pengurus: III. Ketua Umum b. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Umum SP PLN diatur sebagaimana tertuang dalam AD ART SP PLN Tahun 2019 dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya roda organisasi SP PLN IV. Sekretaris Jenderal b. Sekretaris jenderal SP PLN bertugas membanntu Ketua Umum SP PLN dalam menjalankan kelancaran roda organisasi mengacu kepada AD/ART SP PLN tahun 2019 baik bersama-sama Ketua Umum SP PLN ataupun sendiri bilamana Ketua Umum SP PLN berhalangan dengan selalu melakukan komunikasi aktif kepada Ketua umum Sp PLN. 35. Bahwa Pemohon IX masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (selanjutnya disebut sebagai IKAGI) yang dalam Pengujian PERPPU a quo berhak mewakili untuk dan 22 atas nama IKAGI berdasarkan Pasal 20 angka 7 Anggaran Dasar IKAGI jo. Pasal 14 ayat (1) huruf m Anggaran Rumah Tangga IKAGI; Pasal 20 Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal “7. Mewakili organisasi di dalam dan di luar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. baik terkait kegiatan serikat pekerja maupun kegiatan lain yang tidak melanggar AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 14 Kewajiban dan Hak Badan Pengurus “1. Badan pengurus berkewajiban: m. Ketua umum dan sekretaris jenderal melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama organisasi selama masa kepengurusan.” 36. Bahwa Pemohon IX masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Keputusan Mubes XI Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia Nomor SKEP/MUBES-XI/001/X/2020 tentang Peresmian & Pengangkatan Ketua & Sekjend Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia; 37. Bahwa IKAGI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor: 238/I/P/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002; 38. Bahwa selanjutnya IKAGI memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 9 angka 2 Anggaran Dasar IKAGI yang menyatakan “IKAGI bertujuan: 2. Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan awak kabin dan keluarganya.” 39. Bahwa Pemohon X masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PJB) yang berhak mewakili untuk dan atas nama pengurus DPP SP PJB; 40. Bahwa Pemohon X sebagai Ketua Umum sebagai Sekretaris Jenderal SP PJB didasarkan pada Keputusan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali Nomor 002.K/SP-DPP/2022 tentang Pengangkatan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali Masa Bakti 2022 – 2025; 41. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB menyatakan Tujuan SP PJB yaitu; 23 Pasal 5 ayat (1) “Memperjuangkan hak karyawan secara proporsional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya”; 42. Bahwa SP PJB sebagai organisasi serikat pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan Nomor 02/SP/DPP-INDP/IV/09/2002 tanggal 25 September 2002; 43. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK jo. Pasal 3 huruf a PMK 2/2021 menyatakan bahwa: Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama” 44. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo merupakan kelompok orang yang yang bertindak untuk diri sendiri maupun untuk para buruh yang tergabung dalam organisasi yang dipimpin para Pemohon serta mempunyai kepentingan sama sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Penjelasannya; 45. Bahwa pengujian di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama sebagai Pemohon sebelumnya telah diterima legal standingnya oleh Mahkamah Konstitusi, seperti halnya yaitu namun tidak terbatas pada: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara Nomor 012/PUU- I/2003 tentang permohonan Pengujian Undang Uundang Nomor 13 24 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 46. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 27/PUU- VII/2009 telah memberikan pedoman, ukuran, dan rambu-rambu tentang legal standing atau kedudukan hukum pemohon agar dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 karena pedoman, ukuran, mengenai kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil menurut putusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu berbeda atau mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil; 25 47. Bahwa pada intinya pedoman kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang dapat disematkan kepada Para Pemohon menurut Mahkamah Konstitusi yakni: a) Menerapkan syarat adanya kerugian pada Para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil. Dalam hal ini terangkum pandangan Mahkamah yakni: 1) Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan legal standing antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat legal standing yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil; 2) Dalam praktik Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU- I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang- undang terhadap UUD 1945; 3) Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang-undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya (pengujian materiil) yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945; 4) Dalam uji formil kerugian konstitusional pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty dengan diberikan mandat kepada wakil rakyat (DPR), yang harus dilaksanakan secara i’tikad baik dan bertanggung jawab, untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, wajar dan bertanggung jawab sehingga undang- undang yang dibentuk yang akan mengikat warga negara secara 26 keseluruhan termasuk para pemohon tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak merugikan hak konstitusional para pemohon; 5) Kedaulatan Rakyat yang diberikan kepada pembuat undang- undang tidak berhenti setelah mandat diberikan, namun setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. b) Menetapkan syarat yang berbeda dengan syarat adanya kerugian pemohon dalam pengujian materiil, dengan pertimbangan: 1) Keabsahan undang-undang secara formil terlepas dari isi atau materi dari suatu undang-undang tersebut oleh karenanya pengujian formil tidak dapat digantungkan kepada isi atau materi undang-undang. Sebuah undang-undang yang memuat materi yang baik tidak menjadikan undang-undang tersebut secara serta merta menjadi sah secara formil dan sebaliknya suatu undang-undang yang memuat materi yang tidak baik tidak secara serta merta pula undang-undang tersebut tidak sah, karena hal demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil. 2) Pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. 48. Bahwa mendasarkan pada pertimbangan dan praktik MK tersebut, syarat- syarat terkait dengan kedudukan hukum yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat mengajukan permohonan uji formil Perppu yakni mengenai (i) 27 Kualifikasi pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”, dan (ii) Adanya kerugian konstitusional pemohon yang berhubungan dengan kepercayaan yang telah diberikannya kepada DPR melalui pemilihan umum dan pertautan antara profesi, pekerjaan, dan/atau tugas Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan hak uji formalnya; 49. Bahwa lebih dari itu, terkait wajib pajak juga berhak mengajukan pengujian undang-undang khususnya dalam pengujian formil, tidak hanya sekedar menyatakan pengujian terkait undang-undang yang berhubungan dengan keuangan negara saja yang dapat dijadikan dasar pembayar pajak memiliki legal standing, namun dalam kontek permohonan a quo, Mahkamah kiranya dapat melihat pentingnya para pemohon sebagai penyumbang pajak yang seharusnya penggunaan pajak itu digunakan oleh pembuat undang-undang (Presiden bersama DPR) sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara partisipatif, jujur, dan terbuka karena dana pajak digunakan untuk memfasilitasi segala kegiatan pembentukan undang-undang tersebut termasuk bahkan dalam penyelenggaraan persidangan a quo, maka sudah cukup alasan sesungguhnya terbitnya suatu undang-undang termasuk PERPPU a quo Para Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional yang nyata untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya termasuk manakala PERPPU ini diterapkan; 50. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 28 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 51. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59), juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945; 52. Bahwa lebih lanjut, Para Pemohon akan menjelaskan kerugian atau potensi kerugian konstitusional dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005; 53. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diuji oleh Para Pemohon telah mengubah setidaknya 79 undang-undang, oleh karena itu konstitusionalitas penetapan Perppu a quo yang mengikat secara erga omnes akan sangat berdampak dalam kehidupan Para Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai warga negara Indonesia; 29 54. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal penerbitan PERPPU tetap harus memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. “…………..sekalipun terhadap Perpu terdapat karakteristik khusus namun bukan berarti substansi UU yang berasal dari Perpu dapat mengabaikan prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, materi UU a quo bukan hanya harus memenuhi prinsip keadilan namun juga harus memenuhi prinsip kepastian, termasuk prinsip kepastian dalam pemberlakuannya” 55. Bahwa keabsahan Perppu a quo menjadi syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum dan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi Para Pemohon sebagai warga Negara sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945; 56. Bahwa selain itu kerugian konstitusional Para Pemohon yang terdiri dari pimpinan dan aktivis organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang bergerak dan didirikan atas kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia serta para pekerja/buruh memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya Perppu a quo di mana di dalamnya terdapat Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagalistrikan), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan berpotensi terdampak kerugian konstitusional Para Pemohon diantaranya berkurangnya hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan kehidupan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2); 57. Bahwa manakala pengujian formil PERPPU a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi; 30 58. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya patut dan cukup alasan Para Pemohon memiliki potensi/kerugian konstitusional untuk dianggap mempunyai kualifikasi dapat mengajukan permohonan uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN 1. Bahwa Para Pemohon menegaskan perihal pengujian Formil perkara a quo mengenai penetapan PERPPU a quo dengan batu uji Pasal 22 ayat (1) UUD 1945; Pasal 22 ayat (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2. Bahwa mengingat keberlakuan dari PERPPU a quo akan tergantung pada hasil sidang paripurna DPR akan menerima atau tidak PERPPU a quo tersebut menjadi undang-undang, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara a quo dilakukan dengan cepat dan tidak sama halnya dengan persidangan pengujian undang-undang pada umumnya; 3. Bahwa Hak Uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri terdapat dua jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak (Hak Uji Materiil di Indonesia, 1997); 4. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021 menyatakan: “Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 5. Bahwa menurut Jimly Asshidiqie, pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dapat mencakup (Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 2012): a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atau rancangan suatu peraturan perundang- undangan menjadi peraturan perundang-undangan; 31 b. Pengujian atas bentuk format atau struktur peraturan perundang- undangan; c. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga pengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. 6. Bahwa Pengujian Formil dalam Permohonan a quo tetap mendasarkan pada batu Uji Konstitusionalitasnya di UUD 1945, yakni Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 7. Bahwa batu uji konstitusional yang digunakan secara khusus mengacu pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Namun demikian dengan mendasarkan pada Pasal 22A UUD 1945 yang telah mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dengan suatu undang-undang. Kewenangan mengatur (delegation of authority) tersebut telah melahirkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang- Undang No 13 tahun 2022 (selanjutanya disebut dengan UU PPP); 8. Bahwa dengan demikian pengujian formil dalam permohonan a quo adalah pengujian terhadap proses penetapan PERPPU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, dan penetapannya tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam UU PPP, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut PerPres 87/2014) sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 (Selanjutnya disebut dengan PerPres 76/2021); 9. Bahwa dengan demikian UU PPP, PerPres 87/2014 jo PerPres 76/2021 termasuk peraturan organik (Organiek Wet) yang pembentukannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD yang harus menjadi pedoman 32 pembentukan undang-undang termasuk pengaturan lebih lanjut dalam Penetapan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 10. Bahwa Perpres 87/2014 jo PerPres 76/2021 mengatur mengenai PERPPU Pasal 57 Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Pasal 58 (1) Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut sebagai Pemrakarsa. (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga terkait. Pasal 59 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah selesai disusun disampaikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada Presiden untuk ditetapkan. 11. Bahwa untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dalil pengujian formil permohonan a quo Para Pemohon akan menjelaskannya sebagai berikut: III.A TIDAK TERPENUHINYA PARAMETER KEGENTINGAN MEMAKSA SEBAGAIMANA AMANAT PASAL 22 AYAT (1) UUD 1945 1. Bahwa penetapan PERPPU a quo bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa berbeda dengan pembentukan suatu undang-undang yang melibatkan DPR RI, penetapan PERPPU menjadi domain presiden untuk menetapkannya sendiri namun terdapat syarat-syarat yang harus menjadi pertimbangan diantaranya kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa berkaca pada pijakan konsitutional yang pernah Mahkamah Konstitusi nyatakan dalam Putusan PUU Nomor 27/PUU-VIII/2009 serta Putusan Nomor 33 91/PUU-XVIII/2020 di mana telah terbukti dan ditemukannya pelanggaran formil dalam pembuatan suatu undang-undang, dengan ini Para Pemohon sampaikan manakala Mahkamah menilai terjadi pelanggaran prosedur penetapan PERPPU Cipta Kerja, mohon dan patut kiranya Mahkamah tidak memperkecil permasalahan pelanggaran prosedural yang ditemukan untuk dapat diabaikan sehingga tidak mengabulkan permohonan uji formil ini; 4. Bahwa Para Pemohon meyakini terdapat subyektivitas Presiden dalam Penetapan PERPPU Cipta Kerja, oleh karena itu Para Pemohon mengambil makna kegentingan memaksa yang menjadi alasan dalan penetapan PERPPU Cipta Kerja; 5. Bahwa alasan kegentingan memaksa penetapan PERPPU a quo terlihat jelas dalam bagian menimbang PERPPU huruf a yang mengatakan mengenai parameter kegentingan memaksa sehingga melahirkan PERPPU a quo; “bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 6. Bahwa parameter kegentingan memaksa sehingga Presiden menetapkan PERPPU yakni terlihat sebagai berikut (Vide Konsideran Menimbang PERPPU huruf a hingga g): a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional; c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja; 34 d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus; f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2O2O, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja; g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change) dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang- Undang tentang Cipta Kerja; 7. Bahwa patut dipertanyakan konstitusionalitas kegentingan memaksa penetapan PERPPU yang sesungguhnya relatif sama dengan pertimbangan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang ditemukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi terjadi pelanggaran konstitusi dalam pembentukannya yakni: KONSIDERAN MENIMBANG PERPPU CIPTA KERJA KONSIDERAN MENIMBANG UU CIPTA KERJA a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur 35 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas- luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional; b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga keda Indonesia yang seluas- luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja; c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan 36 kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang- Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang- e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang- Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang- Undang ke dalam satu 37 Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus; UndangUndang secara komprehensif; f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2O2O, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja; g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change) dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja; 38 8. Bahwa Penetapan PERPPU Cipta Kerja yang tak ubahnya melegalkan inkonstitusionalitas (walaupun bersyarat) Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan Pelaksanaannya; 9. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan halaman 5 PERPPU a quo menyatakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, parameter kegentingan memaksa dalam penetapan PERPPU a quo telah dianggap terpenuhi yakni (Vide Pertimbangan 3:10 halaman 19): a. Karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang b. Undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya undang-undang yang saat ini ada; c. Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatas dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keaadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan. 10. Bahwa parameter kegentingan memaksa tersebut haruslah dipahami bukan suatu alternatif pilihan, melainkan kumulatif menjadi setidaknya 3 (tiga) syarat yang harus kesemuanya terpenuhi, dan manakala satu saja tidak terpenuhi maka demi hukum tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa PERPPU a quo dan oleh karenanya secara proses penetapannya wajib dinyatakan inkonstitusional. Hal ini didasarkan pada ketiga parameter sebagaimana tersebut di atas, merupakan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi agar dibatasinya subjektifitas hak Presiden dalam membuat Perppu, hal ini dapat dilihat pada Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; III.A.1 TIDAK TERDAPAT KEBUTUHAN MENDESAK UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM SECARA CEPAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 11. Bahwa berdasarkan bagian konsideran menimbang PERPPU a quo hingga penjelasan sesungguhnya tidak ditemukan urgensi untuk mengeluarkan PERPPU a quo; 12. Bahwa PERPPU a quo mengubah sebanyak 79 undang-undang yang sebelumnya pun telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 39 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi salah satu undang-undang yang diubah; 13. Bahwa dengan tidak bermaksud masuk dalam materi atau substansi PERPPU a quo, namun guna menunjukan dan mencerminkan tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat oleh karenanya Para Pemohon akan mengambil satu contoh undang-undang yang diubah oleh PERPPU a quo yaitu Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 14. Bahwa dengan merujuk pada Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Februari 2023 didapat Kegentingan Memaksa dalam Aspek Ketenagakerjaan Indonesia yaitu “Perlu penyelesaian segera 53,8 juta orang angkatan kerja yang tidak bekerja/bekerja tidak penuh”; 15. Bahwa padahal secara realitas justru keberadaan PERPPU Cipta Kerja yang secara substansi sama dengan UU Cipta Kerja telah banyak merugikan pekerja dengan penerapan regulasi Cipta kerja yang mempermudah mekanisme PHK, misalnya PHK bagi anggota serikat pekerja tidak wajib lagi dirundingkan kepada Pengurus Serikat Pekerjanya terlebih dahulu melainkan surat PHK dapat langsung diberikan kepada Pekerja yang pengaturan sebelumnya telah diganti dalam Pasal 151 ayat (2) UU PHK; Pasal 151 ayat (2) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Diubah oleh Pasal 151 ayat (2) UU Cipta Kerja bagian perubabahan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam hal Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan pengusaha kepada pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 40 16. Bahwa secara umum, perubahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana yang terdapat dalam PERPPU a quo telah mendegradasi perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada pekerja yang sebelumnya telah diatur lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dimana PERPPU a quo mengatur perubahan hal-hal sebagai berikut a) Mengatur seorang pekerja dapat di kontrak (PKWT) langsung selama 5 tahun dan menghilangkan batasan berapa kali PKWT dapat dilakukan. Hal ini mendegradasi perlindungan PKWT dari sebelumnya yang lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana mengatur PKWT dapat dilakukan paling banyak 3 kali dengan ketentuan PKWT paling lama 2 tahun, perpanjangan PKWT paling lama 1 tahun, dan pembaharuan PKWT paling lama 2 tahun. Dengan aturan perubahan dalam PERPPU a quo menyebabkan seorang pekerja dapat di PKWT dalam waktu yang singkat, berkali-kali dalam kurun waktu 5 tahun, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakpastian kerja bagi para pekerja; b) Menghilangkan batasan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Alih Daya. Hal ini mendegradasi perlindungan mengenai Alih Daya dari sebelumnya yang lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana telah diatur secara tegas tidak dapat dilakukan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap, dengan kata lain hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersifat penunjang yang dimaknai sebatas cleaning service, security, catering, driver. Dengan aturan perubahan dalam PERPPU a quo menyebabkan seluruh jenis pekerjaan baik pekerjaan yang bersifat tetap maupun penunjang dapat di Alih Daya kan; c) Memindahkan aturan mengenai pemutusan hubungan kerja yang sebelumnya berada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Alih Daya, Pemutusan Hubungan Kerja; (vide Putusan MahKamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020 halaman 503 Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi 41 Anwar Usman yang pada pokoknya menyatakan “……, namun pengaturan materi muatan dimaksud justru dipindah dan diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Dalam kasus materi muatan Pasal 165 UU Ketenagakerjaan yang dipindah ke dalam Pasal 47 PP 35 Tahun 2021, menurut kami hal ini bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak sepatutnya materi muatan undang-undang diatur di dalam PP dengan menghapus materi muatan yang ada di undang-undang perubahan.”) d) Menambah dan memperbanyak alasan pemutusan hubungan kerja dari yang sebelumnya telah dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi lebih variatif yang diatur dalam peraturan pelaksana regulasi Cipta Kerja misalnya alasan PHK karena efisiensi mencegah kerugian sebagaimana diatur dalam PP No 35 tahun 2021; e) Menurunkan nilai perhitungan pesangon dari yang sebelumnya telah diatur lebih besar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 17. Bahwa dari pemaparan tersebut di atas, didapat sebuah kontraproduktif antara alasan Kegentingan Memaksa dalam Aspek Keenagakerjaan Indonesia sebagaimana Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Februari 2023, karena justru dengan didegradasinya perlindungan hukum terhadap pekerja dari sebelumnya yang telah lebih baik diatur sehingga menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja terjadi (PHK) yang akan berujung semakin meningkatnya pengangguran; 18. Bahwa terlebih apakah dengan mengubah segala ketentuan tersebut diatas berarti Pemerintah sebagai pihak yang pembentuk PERPPU a quo meyakini norma atau aturan perlindungan pekerja menjadi sebuah masalah hukum yang bersifat genting dan memaksa sehingga menjadi alasan untuk mengeluarkan PERPPU a quo????; 42 19. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas terbukti tidak terpenuhinya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang sebagai salah satu parameter kegentingan memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; III.A.2 TIDAK ADANYA KEKOSONGAN HUKUM 20. Bahwa adanya kekosongan hukum harus menjadi alasan dapat dikeluarkannya sebuah PERPPU, dalam hal PERPPU a quo pada faktanya sama sekali tidak terjadi kekosongan hukum; 21. Bahwa sebagaimana diketahui di dalam konsideran menimbang PERPPU a quo dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 22. Bahwa demi hukum sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 haruslah dimaknai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah tidak memiliki daya ikat untuk dapat diimplementasikan layaknya hukum positif. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan “Berdasarkan kedua putusan Mahkamah Konstitusi di atas sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.11], telah jelaslah bahwa permohonan para Pemohon terhadap pengujian materiil UU 11/2020 adalah prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan 49 formil UU 11/2020, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Adapun berkenaan dengan dalil adanya kekosongan hukum akibat dihapusnya kewenangan pengadilan, in casu 43 Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut tetap dapat dikaitkan dengan Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 mengenai Perubahan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden”. Sebab, UU 11/2020 masih dinyatakan tetap berlaku, namun sepanjang dilakukan pengujian secara materiil, Mahkamah berpendapat, penilaian konstitusionalitasnya harus menunggu masa 2 (dua) tahun perbaikan UU 11/2020 berakhir. Dengan demikian, sesungguhnya tidak terdapat kekosongan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, andaipun Peraturan Presiden belum mengaturnya atau materinya bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.”; 23. Bahwa berdsarkan hal tersebut haruslah dimaknai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seluruh undang-undang yang diubah berlaku kembali secara temporer, dan oleh karenanya tidak terbukti adanya kekosongan hukum sebagai salah satu parameter kegentingan memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; 24. Bahwa dengan status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 haruslah dimaknai tidak dapat diterapkan secara temporer demi hukum tidak akan melahirkan sebuah kondisi kekosongan hokum (rechtsvacuum) sebagaimana yang telah tegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 1- 2/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak akan terjadi kekosongan hukum karena dengan menyatakan inkonstitusional sebuah peraturan atau pasal-pasal tertentu maka akan diberlakukan ketentuan undang-undang atau pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang lama. 25. Bahwa meskipun demikian tidak dapat diabaikan sebuah fakta Pemerintah tetap bersikukuh memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 44 tentang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/ 2020. Hal ini dibuktikan diantaranya Pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan tetap mempedomani dan melaksanakan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaanya. Diktum Pertama Instruksi Menteri Dalam Negeri "diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaanya” 26. Bahwa selanjutnya keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung, hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 28 Desember 2021. Mahkamah Agung pada melalui SEMA ini pada pokoknya tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya dalam praktek peradilan; 27. Bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanan Tugas Bagi Pengadilan membuktikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih diberlakukan layaknya hukum positif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; 45 III.A.3 TENGGANG WAKTU DUA TAHUN BERDASARKAN PUTUSAN 91/PUU- XVIII/2020 SEHARUSNYA DIMANFAAT PEMBENTUK UNDANG- UNDANG UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN ULANG UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA 28. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentag Cipta Kerja, dan tenggang waktu dua tahun yang diberikan merupakan waktu yang cukup; 29. Bahwa terlebih pengaturan mengenai omnibus telah diatur oleh Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mana konstitusinalitasnya telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XX/2022 dan 82/PUU-XX/2022; 30. Bahwa berdsarkan hal tersebut terbukti tidak terpenuhinya Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatas dengan cara membuat undang- undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keaadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sebagai salah satu parameter kegentingan memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; 31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas proses penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terbukti bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya sangat patut untuk dibatalkan secara keseluruhan; 32. Bahwa dengan dibatalkannya Perppu, maka demi hukum haruslah dikembalikan keberlakuannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang mana haruslah dimaknai diberlakukannya kembali secara sementara waktu seluruh undang-undang yang telah diubah; 46 III.B PERPPU CIPTA KERJA BENTUK PEMBANGKANGAN PEMERINTAH TERHADAP PERINTAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 33. Bahwa baik dalam konsideran menimbang maupun dalam bagian penjelasan PERPPU a quo dikatakan sebagai bentuk tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; 34. Bahwa dengan demikian secara wajar dapat dimaknai dengan dikeluarkannya PEPRPU a quo oleh Presiden dimaknai pula adanya situasi kegentingan memaksa didasarkan pada pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; 35. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memastikan telah terjadi pelanggaran prosedur yang mengakibatkan cacat formil pembentukan UU Cipta Kerja berupa 3 (tiga) hal berikut (Vide Pertimbangan 3:19, halaman 412: [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. 36. Bahwa terhadap temuan pelanggaran prosedur tersebut, kemudian MK memerintahkan pembentuk UU untuk memperbaiki pelanggaran yang ada (Vide pertimbangan 3.20.3) halaman 413 dan 414) [3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang- undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan 47 tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen. 37. Bahwa syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana menjadi dasar penetapan PERPPU a quo didasarkan juga dari telah dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (vide Penjelasan halaman 5 PERPPU a quo); 38. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, perintah MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 bukanlah menerbitkan PERPPU, melainkan Presiden bersama DPR membentuk Undang-Undang yang sesuai dengan koridor yang MK berikan untuk memperbaiki metode yang pasti, baku, dan standar, partisipasi dalam pembentukan, dan perbaikan perubahan naskah yang substansial; 39. Bahwa dengan merujuk pada amar putusan angka 4 dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam hal memperbaiki penggunaan metode yang pasti, baku, dan standar, memenuhi partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningfull participation), dan perbaikan perubahan naskah yang substansial. Namun justru melalui PERPPU a quo ini membuktikan Presiden telah tidak memenuhi dan bahkan jauh dari perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: a) Pembentuk undang-undang (tidak hanya Presiden) diperintahkan dalam pembahasan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja wajib untuk menggunakan metode yang pasti, baku, dan standar, bukan menetapkan PERPPU a quo yang isinya sama dengan UU Cipta Kerja; b) Pembentuk undang-undang diperintahkan dalam pembahasan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja wajib untuk memenuhi asas keterbukaan khususnya partisipasi 48 masyarakat yang lebih bermakna (meaningfull participation), bukan menetapkan PERPPU a quo yang justru menghilangkan proses partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningfull participation); c) Pembentuk undang-undang diperintahkan dalam pembahasan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja wajib untuk melakukan perbaikan penulisan BEBERAPA SUBSTANSI yang berubah pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, namun Presiden dalam bagian Penjelasan PERPPU a quo hanya melakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang BERSIFAT TIDAK SUBSTANSIAL (BUKAN SEKEDAR SALAH KETIK). 40. Bahwa tanpa bermaksud menilai konsstitusionalitas PEPRPU secara materiil dan membenturkannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, selain contoh pertimbangan perubahan naskah substansial dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (lihat halaman 408-411), perubahan subtansial naskah yang mengamanatkan dibentuknya aturan delegasi juga patut dikemukakan temuan berikut dalam BAB IV bagian ketenagakerjaan UU ataupun PERPPU CIPTA KERJA, yakni: ketentuan delegasi yang mengubah kata “diatur dengan” menjadi kata “diatur dalam” pada Pasal 42 ayat (6), 49, 56 ayat (4), 59 ayat (4), Pasal 61A ayat (3), 66 ayat (6), 77 ayat (5), 78 ayat (4), Pasal 88 ayat (4) perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berkonsekuensi dengan legalitas keberadaan Peraturan Pelaksana bagian ketenagakerjaan khususnya 4 Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Alih Daya, Pemutusan Hubungan Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan; 41. Bahwa terhadap tidak dilaksanakannya putusan MK tersebut, mengutip pendapat salah satu hakim MK,menilai ketidakpatuhan terhadap putusan MK, selain bertentangan dengan doktrin negara hukum, juga bentuk PEMBANGKANGAN TERHADAP KONSTITUSI sebagai hukum dasar tertinggi dalam bernegara (https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-mk-- 49 tidak-patuhi-putusan--bentuk-pembangkangan-terhadap-konstitusi- lt5e3153ae1a479?page=all) diakses 2 Februari 2023; .. “ Anwar Usman menilai ketidakpatuhan terhadap putusan MK, selain bertentangan dengan doktrin negara hukum, juga bentuk pembangkangan terhadap konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam bernegara. Sebab, konstitusi tidak akan berarti apa-apa, manakala tidak ditegakkan dan ditaati pemangku kepentingan. “ 42. Bahwa sudah sepatutnyalah Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas penetapan PERPPU a quo sebagai sebagai bentuk pembangkangan yang mencederai keagungan lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi, jika model begini dibiarkan Para Pemohon khawatir potensi lemahnya fungsi check and balances dan membuat ketidakpercayaan publik akan pentingnya uji konstitusional karena putusannya tidak berdaya di hadapan lembaga negara lain; 43. Bahwa lebih dari itu, dalam praktik ketatanegaraan yang berkembang dalam penetapan PERPPU sesungguhnya makna kegentingan memaksa yang menjadi subyektivitas Presiden tidak terlepas juga dari aspirasi publik yang berkembang, namun PERRPPU a quo cenderung minim dari aspirasi publik; 44. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan mengenai tidak cukupnya alasan kegentingan memaksa dalam penetapan PERPPU Cipta Kerja, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan PERPPU a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 45. Bahwa dengan status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 haruslah dimaknai tidak dapat diterapkan secara temporer demi hukum tidak akan melahirkan sebuah kondisi kekosongan hokum (rechtsvacuum) sebagaimana yang telah tegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 1- 2/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak akan terjadi kekosongan hukum karena dengan menyatakan inkonstitusional sebuah peraturan atau pasal-pasal tertentu maka akan diberlakukan ketentuan undang-undang atau pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang lama. 50 IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untu seluruhnya; 2. Menyatakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) tidak memenuhi kententuan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka Para pemohon mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-54 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP R. Abdullah dan Afif Johan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTA R Abdullah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat, Perihal Nomor Bukti Pencatatan Federasi Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, bertanggal 31 Januari 2018; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Kep.15/MUNAS VIII/SP KEP SPSI/VI/2022 tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI Masa Bhakti 2022 – 2027; 6. Bukti P-6 : Fotokopi AD-ART FSP KEP SPSI; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP Indra Munaswar; 51 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTA Indra Munaswar; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 3265/1835.3, tanggal 20 Juni 2019; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kongres ke VII Federasi Serikat Pekerja Indonesia tentang Susunan Kepengurusan DPN FSPI Periode 2022-2026; 11. Bukti P-11 : Fotokopi AD-ART FSPI; 12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP Abdul Hakim; 13. Bukti P-13 : Fotokopi KTA Abdul Hakim; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 473/V/N/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0012/SK/PP-PPMI’98- JKT/IV/2021 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Tingkat Nasional Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PP PPMI ’98); 16. Bukti P-16 : Fotokopi AD-ART PPMI ’98; 17. Bukti P-17 : Fotokopi KTP Sofyan Bin Abd Latief; 18. Bukti P-18 : Fotokopi KTA Sofyan Bin Abd Latief; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamdya Jakarta Selatan Nomor 126/V/N/2001 tanggal 9 Agustus 2001; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 tentang Penetapan Dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 2015-2020; 21. Bukti P-21 : Fotokopi AD-ART FSP PAR; 22. Bukti P-22 : Fotokopi KTP Dwi Hantoro Sutomo dan Andi Wijaya; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 Oktober 2001; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan Kongres Ketujuh Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Nomor 06/KONGRES-VIII/PP- 52 PT IP/2020 tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat Nomor 032/KEP/PP- IP/PST/XII/2020 tentang Pengangkatan Dalam Kepengurusan (Kolektif) Persatuan Pegawai Indonesia Power Periode 2020-2023; 26. Bukti P-26 : Fotokopi AD-ART PP IP; 27. Bukti P-27 : Fotokopi KTP Sunandar; 28. Bukti P-28 : Fotokopi KTA Sunandar; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2235/-1.835.2; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK 01/DPP/FSP- KEP/XI/2021 tentang Susunan Pengurus DPP FSP KEP Periode Masa Bakti 2021-2026; 31. Bukti P-31 : Fotokopi AD dan ART SP KEP serta FSP KEP; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Peraturan Organisasi FSP KEP Nomor Kep.06/DPP/FSP-KEP/I/2021 tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Pusat; 33. Bukti P-33 : Fotokopi KTP Zulkarnaen; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor 630/-1.835.3 tanggal 23 Maret 2021; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/PP-SPAG/XII/2020 tentang Penetapan Susunan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Aqua Group dan DPO Periode 2020-2023; 36. Bukti P-36 : Fotokopi AD-ART SPAG; 37. Bukti P-37 : Fotokopi KTP Muhammad Abrar Ali, S.H. dan Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM; 38. Bukti P-38 : Fotokopi KTA Muhammad Abrar Ali, S.H. dan Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001; 53 40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor: DPP-001.a/KEP-ORG/SP PLN/III/2019 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2019 – 2023, tanggal 22 Maret 2019; 41. Bukti P-41 : Fotokopi AD-ART SP PLN; 42. Bukti P-42 : Fotokopi KTP Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba dan T. Putri Kawistari; 43. Bukti P-43 : Fotokopi KTA Chrisan Ecclesia Tamba dan T. Putri Kawistari; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan IKAGI di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Keputusan Mubes XI Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia Nomor SKEP/MUBES-XI/001/X/2020 tentang Peresmian & Pengangkatan Ketua & Sekjend Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia; 46. Bukti P-46 : Fotokopi AD ART IKAGI; 47. Bukti P-47 : Fotokopi KTP Agus Wibawa dan Ide Bagus Hapsara; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan: No.02/SP/DPP-INDP/IV//09/2002 tanggal 25 September 2002; 49. Bukti P-49 : Fotokopi AD-ART SP PJB; 50. Bukti P-50 : Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali Nomor. 002.K/SP-DPP/2022 tentang Pengangkatan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali Masa Bakti 2022 – 2025; 51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor 103/B/1/2023, kepada Sofyan (Ketua Umum); 52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Persaudaraan Muslim Indonesia ’98 Nomor 010/PP-PPMI/98/I/23, kepada Ir Abdul Hakim (Ketua Umum); 54 53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Tugas Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia Nomor 001/STO/FSPI/I/2023 ,kepada Indra Munaswar (Ketua Umum); 54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Mandat Pengurus Pusat Serikat Pekerja Aqua Grup Nomor 439/PP-SPAG/98/I/23, kepada Zulkarnaen (Ketua Umum). [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 April 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PERPU CIPTA KERJA YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON DALAM PERKARA NOMOR: 14/PUU-XXI/2023 DAN NOMOR: 22/PUU- XXI/2023 Sehubungan dengan permohonan pengujian formil Perpu Cipta Kerja register Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 dan Nomor 22/PUU-XXI/2023, Pemerintah sampaikan sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap permohonan pengujian formil Perpu Cipta Keria yang diajukan Para Pemohon, dapat Pemerintah sampaikan bahwa terdapat fakta hukum baru berupa adanya perubahan status hukum Perpu Cipta Kerja. 2. Bahwa fakta hukum baru berupa adanya perubahan status hukum Perpu Cipta Kerja yaitu Perpu Cipta Kerja telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut DPR RI) menjadi undang-undang pada rapat paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023 tanggal 21 Maret 2023. 3. Bahwa Perpu Cipta Kerja yang telah disetujui menjadi undang-undang oleh DPR RI tersebut kemudian telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 31 Maret 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023). (vide Bukti PK-1) 55 4. Bahwa oleh karena itu, dapat Pemerintah sampaikan saat in dengan diundangkannya UU 6/2023 maka Perpu Cipta Kerja sudah tidak ada lagi secara hukum. Hal demikian berakibat permohonan para Pemohon yang diajukan untuk pengujian konstitusionalitas Perpu Cipta Kerja telah kehilangan objek. II. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan permohonan Para Pemohon kehilangan objek; 3) Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 dan Nomor 22/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). [2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 56 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, selanjutnya disebut disebut Perppu 2/2022) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010, yang dalam salah satu pertimbangannya, yaitu Paragraf [3.13] menyatakan, “... Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, 57 dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”. [3.3] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan a quo adalah pengujian formil Perppu 2/2022 yang pada saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah, Perppu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: “[3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil 58 akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang- Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang”. [3.4.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2022, pada Sub-paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan formil tersebut juga berlaku terhadap pengujian formil Perppu terhadap UUD 1945 sebagaimana yang diajukan oleh para Pemohon a quo. [3.4.3] Bahwa oleh karena Perppu 2/2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan pengujian formil yaitu 12 Februari 2023. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PUU/PAN.MK/AP3/02/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 59 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang- Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah menyatakan berwenang untuk mengadili permohonan pengujian formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.3] di atas, maka dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil Perppu 2/2022, Mahkamah juga mendasarkan pada syarat kedudukan hukum sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf [3.5] dan Paragraf [3.6] tersebut di atas. 60 [3.8] Menimbang bahwa dalam menguraikan kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Perppu 2/2022, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah Pengujian Formil Perppu 2/2022 terhadap Pasal 22 ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa para Pemohon terdiri dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X, yang dalam permohonan a quo masing-masing mengkualifikasi dirinya sebagai serikat pekerja atau kelompok orang yang bertindak untuk diri sendiri maupun untuk para buruh yang tergabung dalam organisasi yang dipimpin oleh masing-masing Pemohon. 3. Bahwa menurut para Pemohon, Perppu 2/2022 yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya telah mengubah setidaknya 79 undang-undang, oleh karena itu konstitusionalitas penetapan Perppu a quo yang mengikat secara erga omnes akan sangat berdampak dalam kehidupan para Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai warga negara Indonesia. 4. Bahwa para Pemohon yang terdiri dari pimpinan dan aktivis organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya Perppu a quo di mana, menurut para Pemohon, di dalamnya terdapat perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan berpotensi terdampak kerugian konstitusional para Pemohon di antaranya berkurangnya hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kehidupan yang layak atas pekerjaan. Bahwa sebelum mempertimbangkan uraian kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil Perppu 2/2022 a quo, Mahkamah perlu mempertimbangkan keabsahan masing-masing Pemohon sebagai pihak yang mewakili organisasi-organisasi pekerja, sebagai berikut: 61 1. Pemohon I terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) Anggaran Dasar [vide Bukti P-6] yang menyatakan “Ketua Umum dan Sekretaris Umum, ketua dan sekretaris berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama organisasi di dalam maupun di luar pengadilan”, sehingga Pemohon I berhak mewakili FSP KEP SPSI dalam perkara a quo. 2. Pemohon II menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum yang mewakili Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) sebagaimana ketentuan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI [vide Bukti P-11] yang menyatakan, “Pengurus DPN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan atas penugasan organisasi”, sehingga Pemohon II berhak mewakili FSPI dalam perkara a quo. 3. Pemohon III menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum yang mewakili Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98) namun tidak dapat menunjukkan ketentuan dalam AD/ART-nya perihal siapa yang berhak mewakili organisasinya di pengadilan [vide Bukti P-16]. 4. Pemohon IV menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum yang mewakili Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP Par-Ref) dengan mendasarkan Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar yang menyebutkan fungsi organisasi dari FSP Par-Ref yaitu “Sebagai alat perjuangan dan secara struktural nasional organisasi dapat bertindak menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi dan serikat pekerja anggota pada tingkat perusahaan untuk berperkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan...”, namun tidak menyebutkan siapa pengurus yang berhak mewakili organisasi tersebut di dalam pengadilan [vide Bukti P-21]. Oleh karena itu, Pemohon IV tidak dapat menunjukkan ketentuan dalam AD/ART- nya perihal siapa yang berhak mewakili organisasinya di pengadilan. 5. Pemohon V terdiri dari Ketua tingkat pusat dan Sekretaris I tingkat pusat yang mewakili Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat sebagaimana ketentuan Pasal 37 Anggaran Dasar PP IP [vide Bukti P-26] yang menyatakan, “Yang berhak mewakili organisasi dalam proses pengadilan adalah Ketua Tingkat Pusat dan Sekretaris I (satu) Tingkat Pusat”, sehingga Pemohon V berhak mewakili PP IP dalam perkara a quo. 62 6. Pemohon VI menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum yang mewakili Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), sebagaimana ketentuan Pasal 20 angka 2 huruf a Anggaran Rumah Tangga [vide Bukti P-31] bahwa yang berwenang mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Selanjutnya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Umum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Organisasi [vide Bukti P-32] adalah “Bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam rangka tugas internal maupun external organisasi dengan tetap berpedoman pada AD dan ART FSP KEP”. Dengan demikian, Pemohon VI berhak mewakili FSP KEP. 7. Pemohon VII menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum yang mewakili Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG) namun tidak dapat menunjukkan ketentuan dalam AD/ART-nya perihal siapa yang berhak mewakili organisasinya di pengadilan [vide Bukti P-36]. 8. Pemohon VIII terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar menyebutkan “SP PLN berfungsi sebagai berikut: ... b. Mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan” dan Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga yang menyebutkan, “(1) Kewajiban Pengurus SP PLN adalah: ... f. Mewakili Anggota atas nama SP PLN dalam kegiatan atau aktivitas baik di dalam maupun di luar organisasi” [vide Bukti P-41], sehingga Pemohon VIII berhak mewakili SP PLN. 9. Pemohon IX terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang mewakili Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) sebagaimana ketentuan Pasal 20 angka 7 Anggaran Dasar yang menyebutkan kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal adalah “7. Mewakili organisasi di dalam dan di luar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, baik terkait kegiatan serikat pekerja maupun kegiatan lain yang tidak melanggar AD/ART dan peraturan perundang- undangan yang berlaku” [vide Bukti P-46], sehingga Pemohon IX berhak mewakili IKAGI. 10. Pemohon X terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang mewakili Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) namun tidak dapat 63 menunjukkan ketentuan dalam AD/ART-nya perihal siapa yang berhak mewakili organisasinya di pengadilan [vide Bukti P-49]. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX berhak mewakili organisasinya dalam perkara a quo, sedangkan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, dan Pemohon X tidak dapat membuktikan bahwa dirinya berhak mewakili organisasinya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah hanya mempertimbangkan uraian kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX. Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX sebagai organisasi serikat pekerja telah dapat menjelaskan hubungan pertautan yang langsung antara dirinya sebagai pemohon dengan berlakunya Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujiannya. Dalam hal ini, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX menganggap dirinya dirugikan dengan berlakunya Perppu 2/2022 yang menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX a quo secara formal pembentukannya adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas pembentukan Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sementara itu untuk Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, dan Pemohon X, oleh karena tidak dapat membuktikan bahwa dirinya berhak mewakili organisasinya dalam perkara a quo maka menurut Mahkamah, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, dan Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, serta Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki 64 kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan penjelasan mengenai materi permohonan para Pemohon dan dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nasihat atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2023, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan penjelasan perbaikan permohonan para Pemohon. Selanjutnya Mahkamah melaksanakan sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden pada tanggal 28 Maret 2023, namun oleh karena pihak Presiden dan/atau yang mewakili menyatakan belum siap memberikan keterangannya dalam persidangan maka Presiden dan/atau yang mewakili memohon kepada Mahkamah untuk menunda sidang pleno tersebut [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 22/PUU- XXI/2023 pada tanggal 28 Maret 2023]. Kemudian atas permohonan penundaan sidang tersebut, Mahkamah menjadwalkan sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden menjadi tanggal 11 April 2023, yang selanjutnya dengan konfirmasi para pihak, pelaksanaan persidangan pleno tersebut dimajukan menjadi tanggal 6 April 2023. [3.10.2] Bahwa DPR dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Maret 2023 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Presiden pada tanggal 31 Maret 2023 telah mengesahkan dan mengundangkan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) [vide Bukti PK-1]. [3.10.3] Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 6 April 2023 untuk menanyakan sikap 65 para Pemohon terkait dengan hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10.2]. Dalam hal ini, para Pemohon menyerahkan keputusan kepada Mahkamah. Atas dasar fakta tersebut, Mahkamah pada hari itu juga langsung mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim dan berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk hukum Perppu 2/2022 telah berubah menjadi undang-undang sehingga Perppu 2/2022 yang menjadi objek permohonan para Pemohon sudah tidak ada lagi karena telah berubah menjadi UU 6/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. [3.12] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil Perppu 2/2022 diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, dan Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.5] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 66 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 10.49 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 67 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan