22/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 22/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Aries Asri VIE 16/3, Kembangan, Jakarta Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Januari 2022 memberi kuasa kepada Faisal Al Haq Harahap, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Hans Poliman, S.H., Dixon Sanjaya, S.H., Ni Komang Tari Padmawati, Ramadhini Silfi Adisty, S.H., Sherly Angelina Chandra, S.H., Alya Fakhira, dan Asima Romian Angelina, kesemuanya merupakan tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri VI E16 Nomor 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 4 Februari 2022 berdasarkan Akta 2 Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 23 Februari 2022 dengan Nomor 22/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Maret 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Untuk selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”; 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 3 a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus tentang hasil perselisihan pemilihan umum. e. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”; 4. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang- undang yang diuji; 6. Bahwa pada Praktek peradilan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang- undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu 4 norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya. Sebagaimana dibuktikan, yakni: 6.1 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah memaknai bahwa Pasal 12 Huruf c Undang- Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap Konstitusional berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai” memuat syarat domisili di Provinsi yang akan diwakili”; 6.2 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah memaknai bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”. 7. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (Untuk selanjutnya disebut “UU Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura”) terhadap UUD NRI Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 5 a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, perlu dijelaskan, yakni: Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemlikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-3). 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon masuk pada bagian persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. 5. Selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 terkait kerugian konstitusional, adalah sebagai berikut: KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 6. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara 6 Indonesia, Pemohon juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimaan ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007. 7. Bahwa dalam hal ini Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara aktual dengan diberlakukanya UU Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yaitu terampas hak asasi Pemohon karena tidak adanya kepastian hukum mengenai tenggang waktu pengajuan kontra memori banding sehingga menimbulkan ketidakssamaan di depan hukum antara pembanding dan terbanding. 8. Bahwa Pemohon mendasarkan pengujian terhadap pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*.” 9. Bahwa terhadap kerugian konstitusional Pemohon, akan diuraikan satu- persatu, sebagai berikut: Bahwa kerugian ini bermula pada saat PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2021 terhadap putusan Nomor: 191/Pdt.G./2020/PN. Jkt.Brt yaitu 12 (dua belas) hari setelah putusan diberitahukan oleh para pihak yaitu 4 Agustus 2021. Terhadap permohonan banding, PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) mengajukan memori banding setelah 3 (tiga) bulan dari pengajuan permohonan banding yaitu 11 Oktober 2021 yang diserahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemberitahuan mengenai adanya permohonan banding beserta penyerahan memori banding kepada Pemohon baru dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021. Karena adanya permohonan banding beserta adanya memori banding yang diajukan oleh pihak PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) tersebut, maka Pemohon mempunyai Hak untuk mengajukan kontra memori banding. Tetapi Pada saat Pemohon ingin mengajukan kontra memori banding, Berkas perkara 7 telah dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 9 November 2021 yaitu 12 (dua) belas hari sejak pemberitahuan permohonan banding beserta penyerahan memori banding kepada Pemohon. Atas dasar tersebut, Hak Asasi Pemohon dalam mengajukan kontra memori banding telah dirampas karena tidak adanya kepastian hukum tenggang waktu beserta perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum antara pebanding dan terbanding. Dimana PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) selaku pebanding mempunyai jangka waktu 56 (lima puluh enam) hari sejak permohonan banding diajukan. Sedangkan Pemohon selaku terbanding hanya mempunyai jangka waktu 12 (dua belas) hari semenjak pemberitahuan adanya permohonan banding beserta penyerahan memori banding. (Bukti P-4) 10. Bahwa oleh karenanya, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU- V/2007. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. Ketidakpastian tenggang waktu penyerahan memori banding dan kontra memori banding pada upaya hukum tingkat banding dalam perkara perdata sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura menimbulkan perampasan Hak Asasi bagi para pihak sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. 1. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang sejatinya tidak mengatur tenggang waktu penyerahan dan pengajuan berkas memori banding dan kontra memori banding pada pengadilan tingkat banding telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Hal tersebut tentu saja telah mencederai perlindungan yang dijamin negara melalui ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur: 8 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ketentuan serta perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 secara factual ditentang dan dicederai dengan diberlakukanya Pasal 7 ayat (1) UU Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang mengatur: Pasal 7 ayat (1) UU Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura: “Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.” 2. Bahwa menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) tujuan atau nilai hukum, yaitu: (1) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit); (2) Keadilan (Gerechtigkeit); dan (3) Kemanfaatan Hukum (Zweckmassigkeit) (Satjipto Rahadjo, Ilmu Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19). 3. Bahwa Gustaf Radbruch mengemukakan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan karena keadilan memiliki sifat normative karena keadilan menjadi pangkal dari hukum positif dan sifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, suatu aturan tidak pantas menjadi hukum (Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum: Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 117). 4. Bahwa berdasarkan Teori Keadilan Hukum (Gerechtigkeit), dalam upaya penegakan keadilan dalam konteks negara hukum Pancasila harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, menurut John Rawls penegakan keadilan yang berbasis kerakyatan harus mampu memenuhi 2 (dua) prinsip, yaitu (1) memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang; dan (2) mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang 9 berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya (Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 113). 5. Bahwa oleh karena itu, dalam upaya untuk menegakkan keadilan dalam proses peradilan melalui upaya hukum, harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan atau menyampaikan alasan-alasan permohonannya. Dalam konteks upaya hukum banding pada tingkat pengadilan tinggi, para pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan memori banding dan kontra memori banding menurut jangka waktu yang pasti, tetap, dan jelas. Para pihak harus diberikan jangka waktu yang sama untuk mengajukan dokumen dan berkas perkara memori banding atau kontra memori banding. Namun, dalam prakteknya ketentuan mengenai jangka waktu penyerahan memori banding atau kontra memori banding tidak ditetapkan secara pasti sehingga berpotensi mengakibatkan perkara banding diperiksa tanpa memperhatikan memori banding atau kontra memori banding, padahal dkumen tersebut memuat uraian yang menjadi landasan bagi para pihak untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya. 6. Bahwa dalam teori kemanfaatan hukum (Zweckmassigkeit), sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan teori utilitarianisme bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Baik buruknya hukum harus dilihat dari dan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut. Suatu 10 ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar- besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. (Hyrinomus Rhiti, Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik sampai Postmodernisme), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 159). 7. Bahwa mengutip pendapat Jeremy Bentham bahwa prinsip-prinsip kemanfaatan hukum terdiri dari: a. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi “the greatest heppines of the greatest number” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak- banyaknya orang). b. Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. c. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: 1) To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup) 2) To Provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah) 3) To provide security (untuk memberikan perlindungan) 4) To attain equity (untuk mencapai persamaan). (Muh. Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 179). 8. Bahwa apabila dihubungkan dalam praktik peradilan yang menangani perkara yang bersifat individual, maka tidak diaturnya tenggang waktu untuk menyerahkan memori banding dan kontra memori banding dalam undang-undang a quo, pada nyatanya tidak memberikan kemanfaatan hukum bagi para pihak karena adanya perlakuan yang tidak setara atau sama bagi para pihak untuk menyerahkan berkas memori banding dana tau memori banding serta tidak adanya perlindungan bagi salah satu pihak agar perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputus secara cepat karena ketiadaan tenggang waktu pengajuan memori banding dan 11 kontra memori banding yang mengakibatkan proses persidangan menjadi berlarut-larut dan merugikan salah satu pihak. 9. Bahwa berdasarkan teori kepastian hukum (Rechtssicherheit), bahwa kepastian hukum dartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59). Menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: a. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. b. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. c. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. d. hukum positif tidak boleh mudah diubah 10. Bahwa mengutip Pendapat H.L.A. Hart dalam the concept of law mengemukakan pendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. “Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (legal uncertainty) hukum” (M. Khozim, Konsep Hukum, Bandung: Nusamedia, 2010, hlm. 230). Senada dengan itu dikemukakan oleh Tan Kamello bahwa Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (certainty) meliputi dua hal yaitu: 12 a. Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang- undang tersebut. b. Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, menurut Tan Kamello kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (doodregel) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia (Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 117-118). 11. Bahwa melihat dari segi putusan-putusan para hakim pengadilan, hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini didasari bahwa realitas yang menunjukkan kecenderungan terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya. Disparitas pendapat (dissenting opinion) dalam pertimbangan antara majelis hakim pengadilan negeri tidak sama dengan pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Bahkan dalam satu forum majelis hakim sekalipun perbedaan pendapat itu pasti terjadi dalam menafsirkan hukum dan peristiwa hukum. Ketika perbedaan pendapat ini terjadi, maka perbedaan ini juga termasuk sebagai suatu ketidakpastian hukum dalam persidangan. Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada law in the books tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam law in the books tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum (Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hlm. 162). 13 12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada poin 9-11, dalam hal pengajuan banding dalam perkara perdata hanya diatur perihal tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding yang tidak disertai dengan tenggang waktu pengajuan berkas memori banding telah menimbulkan ketidakpastian hukum menggenai proses hukum acara dalam pemeriksaan perkara banding. Ketidakpastian hukum tersebut tercermin dari kasus-kasus dalam pengadilan tingkat banding yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama (di atas 3 bulan). Padahal sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tenggang waktu mengenai pengajuan memori banding dan kontra memori banding harus ditetapkan guna menjamin kepastian hukum Karena sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, Memori Banding merupakan risalah mengenai penjelasan keberatan (memorie van grieven atau memory of objection) terhadap keseluruhan atau sebagian pertimbangan dan kesimpulan putusan pengadilan negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya. Sedangkan Kontra Memori Banding adalah merupakan hak terbanding yang dituangkan dalam suatu risalah yang memuat bantahan atas isi memori banding yang diajukan oleh pembanding (M. Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkar Banding, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 72). 13. Bahwa adanya kepastian mengenai jangka/tenggang waktu pengajuan dan penyerahan memori dan kontra memori banding dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penanganan perkara di lembaga peradilan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009, dengan penjelasan sebagai berikut: a. “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. b. “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. c. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. 14 14. Bahwa berdasarkan sejumlah putusan Mahkamah Agung, telah diketahui bahwa memori banding dan kontra memori banding bukan merupakan syarat formil atas keabsahan permohonan banding, yang diuraikan sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971, menyatakan bahwa memori banding bukan merupakan syarat formil permohonan banding sehingga tidak wajib mengajukan memori banding. b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3135 K/Pdt/1983, menyatakan bahwa tanpa memori permohonan banding sah dan dapat diterima dan bukan merupakan syarat formil keabsahan permohonan banding. c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Sip/1973, menyatakan bahwa tidak pernah diberitahukan kepadanya mengenai permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dalam kasasi/pembanding, sehingga ia tidak dapat mempergunakan haknya membuat kontra memori banding guna menyempurnakan pembuktiannya di Pengadilan Tinggi; tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi karena Pengadilan Tinggi rnemeriksa dan memutus sesuatu perkara pada tingkat banding dalam keseluruhan. d. Bahkan dalam perkembangannya, terdapat kaidah baru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa memori banding dapat diajukan selama perkara belum diputus oleh Pengadilan tinggi, undang-undang tidak menentukan batas waktu untuk itu. 15. Bahwa dengan memperhatikan berbagai putusan Mahkamah Agung di atas, menunjukan bahwa memori banding dan kontra memori banding bukanlah suatu hal yang esensial. Padahal secara substansial Isi dari memori banding dan kontra memori banding merupakan uraian dan alasan pembanding dan terbanding untuk membuktikan dan meneguhkan hak-haknya. Oleh karena itu, perlunya penetapan tenggang waktu dalam pengajuan memori dan kontra memori banding 15 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin efektivitas dan efisiensi proses peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Jika dihubungkan dengan prinsip hukum peradilan dua tingkat bahwa pemeriksaan perkara banding merupakan pemeriksaan ulangan, sehingga putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak diperlukan memori banding dan pengajuan memori banding dapat dilakukan selama perkara belum diputus oleh Pengadilan tinggi, maka kaidah hukum ini kurang sesuai dan telah menyepelekan Hak-Hak Pemohon dalam membela dirinya. Padahal Pasal 11 ayat (3) UU Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura telah menetapkan secara eksplisit bahwa memori banding dan kontra memori banding merupakan hak dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.” 16. Dengan Memperhatikan ketentuan diatas beserta definisi memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam Poin 12, Memori banding dan kontra memori banding yang diajukan seharusnya diperiksa oleh hakim peradilan tingkat banding sebagaimana prinsip Audi et Alteram Partem atau Audiatur et Altera Pars (hakim harus mendengarkan pendapat para pihak). Mengingat Peradilan tingkat banding mempunyai fungsi sebagai judex facti, yang berarti pengadilan tingkat akhir berwenang memeriksa kembali perkara yang diputus pengadilan negeri untuk memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta hukum yang terjadi. Oleh karena demikian, setiap para pihak baik pihak pemohon banding dan/atau terbanding harus diberikan kesempatan untuk mengajukan memori banding dan kontra memori banding sebagai penjaminan hak dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya dengan ditegaskannya pengajuan tenggang waktu agar memperoleh efektivitas dan efisiensi penanganan perkara peradilan, kepastian hukum serta kedudukan yang sama dimata hukum. 16 17. Bahwa untuk mendukung permohonan sebagaimana diuraikan pada poin 8, maka perlu diuraikan beberapa perkara pada Mahkamah Agung yang diperiksa secara berlaru-larut akibat adanya ketidakpastian tenggang waktu penyerahan atau pengajuan berkas memori dan/atau kontra memori banding sebagai berikut: a. Dalam Perkara Banding tingkat Pengadilan Tinggi Nomor 686/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut: - Putusan tingkat Pengadilan negeri : 2 September 2021 - Permohonan Banding tercatat : 22 September 2021 (20 hari sejak putusan dibacakan) - Penyerahan memori banding : 12 Oktober 2021 (21 hari secara permohonan banding dicatat) - Penyerahan kontra memori banding: 22 Oktober 2021 (3 hari setelah penerimaan memori banding) b. Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 455/PDT/2O21/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut: - Putusan Tingkat Pengadilan Negeri 1 September 2021 - Permohonan banding tercatat 10 September 2021 - Pengajuan memori banding 30 September 2021 (20 hari sejak permohonan banding tercatat) - Pengajuan kontra memori banding 4 November 2021 (35 hari sejak pengajuan memori banding). c. Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 627/DPT/2020/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut: - Putusan tingkat pengadilan negeri 22 Januari 2019 - Permohonan banding tercatat 31 Januari 2019 - Penyerahan memori banding 21 Mei 2019 (110 hari sejak permohonan banding) - Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada terbanding 1 September 2020 - Penyerahan kontra memori banding 20 September (20 hari sejak pemberitahuan dan penyerahan memori banding) d. Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 548/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut: 17 - Putusan tingkat pengadilan negeri 25 Maret 2021 - Permohonan banding tercatat 8 April 2021 - Pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding 8 Juni 2021 - Penyerahan memori banding 25 Juni 2021 - Pemberitahuan memori banding 26-30 Juni 2021 - Penyerahan kontra memori banding 27 Juli 2021 e. Perkara Banding pada pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 525/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut: - Putusan tingkat pengadilan negeri 21 april 2021 - Permohonan banding 26 april 2021 - Penyerahan memori banding 14 Juni 2021 - Penyerahan tambahan memori banding 3 Agustus 2021 - Pemberitahuan memori banding kepada terbanding 21 Juni 2021 - Penyerahan kontra memori banding 9 Juli 2021 f. Perkara Banding pada pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 585/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut: - Putusan tingkat pengadilan negeri 5 Januari 2021 - Permohonan banding 18 Januari 2021 - Pemberitahuan permohonan banding 4 Agustus 2021 - Penyerahan memori banding 5 Februari 2021 - Penyerahan Kontra memori banding 8 Oktober 2021 g. Perkara Banding pada pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 544/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut: - Putusan tingkat pengadilan negeri 9 Maret 2021 - Permohonan banding 19 Maret 2021 - Pemberitahuan permohonan banding 27 Juli 2021 - Penyerahan memori banding 3 Agustus 2021 - Penyerahan Kontra memori banding 30 Agustus 2021 h. Perkara Banding pada pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 182/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut: - Putusan tingkat pengadilan negeri 17 Februari 2021 - Permohonan banding 25 Februari 2021 18 - Pemberitahuan permohonan banding 18 Maret 2021 - Penyerahan memori banding 15 Maret 2021 - Penyerahan Kontra memori banding 28 April 2021 dan 11 Mei 2021 18. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut juga terjadi dalam konteks Pidana di mana ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan upaya hukum banding ditetapkan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dihubungkan dengan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) (Untuk Selanjutnya disebut “KUHAP”), menyatakan: Pasal 233 (1) … (2) Hanya pemintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 'boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2). (3) … (4) … (5) … Penjelasan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, menyatakan: “dengan memperhatikan pasal 233 ayat (1) dan pasal 234 ayat (1) penitera dilarang menerima permintaaan banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir. 19. Bahwa dalam konteks Tata Usaha Negara, ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan upaya hukum banding ditetapkan berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik 19 Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079) (Untuk selanjutnya disebut “UU PTUN”), menyatakan: Pasal 123 Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah. 20. Bahwa berdasarkan uraian beberapa perkara di pengadilan tinggi tersebut dapat digambarkan bahwa adanya ketidakpastian tenggang waktu dalam proses pemeriksaan tingkat banding untuk menyerahkan memori banding atau kontra memori banding termasuk pemberitahuan dari pihak pengadilan kepada terbanding maupun pembanding. Akibat dari Ketidakpastian hukum tersebut tentu akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial. (Lj Van Apeldoorn, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung: PT Revika Aditama, 2006, hal. 85) 21. Melihat dalam prosedural pengajuan upaya hukum kasasi yang lebih jelas dan pasti yang diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958), menyatakan: Pasal 46 (1) Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. (2) Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh 20 pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. (3) … (4) … Pasal 47 (1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan- alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. (2) … (3) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap. memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. 22. Bahwa Mengacu kepada prosedural penyerahan memori dan kontra memori pada tingkat kasasi. Demi adanya kepastian hukum, maka tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam penyerahan memori kasasi dan kontra memori kasasi dapat diterapkan dalam tingkat banding dengan ketentuan sebagai berikut: Pihak Pemohon banding (Pembanding) diberikan kesempatan untuk menyerahan memori banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar dan pihak terbanding juga diberikan kesempatan untuk mengajukan kontra memori banding terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori banding. 23. Bahwa merujuk kepada pendapat M Yahya Harahap, penyampaian memori banding dianggap paling tepat dilakukan bersamaan dengan permohonan banding. Sehingga dengan demikian pada saat pemberitahuan banding kepada terbanding, tidak terdapat kendala dalam penyerahan salinan memori banding kepada terbanding (M. Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkar Banding, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 75). Berdasarkan pendapat tersebut, Maka pendapat M. Yahya Harahap dapat diimplementasikan sebagai berikut: Pihak pemohon banding (pembanding) mempunyai kesempatan dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan memori banding bersamaan dengan permohonan banding. Dan pihak 21 terbanding juga diberikan kesempatan untuk mengajukan kontra memori banding terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori banding. 24. Bahwa dengan memperhatikan uraian secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura yang tidak mencantumkan adanya tenggang waktu untuk penyerahan dokumen atau berkas dalam upaya hukum banding telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang mengakibatkan penanganan perkara pada tingkat banding menjadi berlarut-larut serta tidak adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum antara pihak pemohon banding dan pihak terbanding sehingga pengaturan dalam pasal perkara a quo telah secara nyata bertentangan Pasal 28 ayat (1) huruf d UUD NRI 1945. B. Ketidakjelasan serta dipertahankannya rumusan Pasal 7 ayat (1) UU Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura secara nyata menunjukan bahwa negara telah merampas serta mengabaikan hak asasi pemohon banding dan terbanding dalam menyerahkan memori banding dan kontra memori banding sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 1. Bahwa mengenai kewajiban untuk memberikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk warga negara adalah tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. Pengaturan demikian tidak selaras dengan Pasal 7 ayat (1) UU Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura karena tidak adanya ketentuan secara tegas mengenai maksud jangka waktu 14 hari dalam Pasal a quo apakah merupakan jangka waktu hanya untuk menyatakan pernyataan banding atau juga termasuk seluruh pemenuhan berkas untuk beracara di Pengadilan Tinggi. 2. Bahwa sebagaimana pada point 1 tentu telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terkhusus Pemohon banding (pembanding) dan terbanding yang ingin mengunakan haknya dalam mengajukan memori banding dan kontra memori banding. Sehingga pada saat 22 Pasal 7 ayat (1) UU Peradilangan Ulangan di Jawa dan Madura dirumuskan oleh Pemerintah (legiselatif) hal tersebut tentu mengeyampingkan hak asasi pemohon banding (pembanding) dan terbading karena tidak adanya kepastian hukum dan memunculkan multitafsir. Padahal kedudukan UUD NRI 1945 sebagai basic law telah menunjukan bahwa peraturan yang dibuat dan dirumuskan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 termasuk HAM yang harus dihormati dan dijamin pelaksanaanya oleh negara. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, Negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak- hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin. Artinya semua lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi negara memiliki beban tanggung jawab atas terselenggaranya penghormatan, penegakan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Mengingat bahwa undang-undang merupakan peraturan yang memuat norma hukum, mengikat secara umum, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang maka negara wajib memberikan kepastian serta kejelasan terhadap makna yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. 4. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura menyatakan bahwa: Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, tentu menimbulkan 2 (dua) penafsiran. Pertama, apakah permintaan pemeriksaan ulangan baik secara tertulis ataupun dengan lisan dimaknai pernyataan hendak melakukan upaya hukum banding atau kedua, apakah permintaan pemeriksaan ulangan baik secara tertulis ataupun dengan lisan 23 dimaknai telah melakukan seluruh rangkaian pemenuhan berkas dan seluruh formil untuk melakukan upaya banding. 5. Bahwa akibat rumusan Pasal 7 ayat (1) UU Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura bersifat multitafsir, tentu akan menimbulkan keambiguan bagi para pihak baik Pemohon banding ataupun terbanding dalam menyerahkan dokumen terkhusus memori banding dan kontra memori banding. Dampak tersebut kemudian akan berlanjut kepada penyelesaian upaya hukum banding yang cenderung memakan waktu. Hal ini jelas telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena negara dapat dikatakan tidak bertanggung jawab atas norma hukum yang dibentuknya sehingga perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam melakukan upaya hukum banding pun tidak terpenuhi. 6. Bahwa demi mencapai keadilan yang seyogyanya dijamin oleh negara, maka jangka waktu bagi Pemohon banding dan terbanding untuk menyerahkan memori banding atau kontra memori banding agar keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk membela dirinya masing-masing. C. KETIADAAN JANGKA WAKTU UPAYA HUKUM BANDING MENUNJUKAN KELEMAHAN HUKUM ACARA PERDATA SAAT INI YANG SUDAH TIDAK MAMPU LAGI MENGIKUTI KEBUTUHAN DAN PERKEMBANGAN ZAMAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT DAN SEDERHANA 1. Bahwa Lon Luvois Vuller dalam bukunya anatomi of law menyatakan bahwa salah satu kegagalan pembentukan peraturan perundang- undangan adalah adanya aturan yang mrnimbulkan ketidakpastian karena tidak kompherensif sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Di dalam perkara a quo tidak adanya batasan jangka waktu terhadap upaya hukum banding mengakibatkan perkara di tingkat banding seringkali berlarut-larut dalam proses pemeriksaannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketegasan akan kepastian waktu yang diberikan bagi pembanding untuk mengajukan memori banding dan terbanding untuk memasukan kontra memori bandingnya. Sehingga akhirnya seringkali pembanding telah menyatakan banding tetapi tidak kunjung mengirimkan memori 24 banding ataupun terbanding menyatakan kontra memori banding tetapi tidak kunjung menyerahkannya. Alhasil, di pengadilan tinggi terjadi tunggu menunggu yang mengakibatkan perkara tidak kunjung di putus. Hal ini jelas bertentangan dengan asas peradilan yang cepat dan sederhana. 2. Selain itu, apabila kita lihat secara menyeluruh (de integro) tentang posisi upaya hukum banding dalam rezim upaya hukum perdata, maka kita dapat melihat adanya kekuranga yang sangat besar dari upaya hukum yang merupakan produk masa lampau ini. Pada hakikatnya, sebagaimana semua produk-produk masa lalu, jika tidak diubah maka sudah pasti tidak bisa mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman. Hal ini dapat terlihat bagaimana HIR dan RBg yang sudah tidak lagi mampu mengakomodir kebutuhan hukum acara perdata sehingga pada tahun 1947 perlu dibentuk hukum acara perdata melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang Jawa dan Madura. Namun, demikian, ternyata substansi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang Jawa dan Madura juga tidak bisa menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan yang ada di dalam perkembangan hukum acara perdata. Karena itu jika lihat secara luas, dalam hukum acara perdata banyak sekali kekurangan yang terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat karena tidak dapat mengakses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah, seperti contohnya dalam perkara a quo. Dengan demikian, perlu adanya suatu perlindungan hukum yang adil yang ditegakkan Mahkamah Konstitusi melalui interpretasi konstitusi sebagai the living constitution atau konstitusi yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menguji konstitusionalitas norma suatu peraturan dan menyatakan substansi norma tersebut harus diperbaharui baik dengan dilakukannya revisi maupun membuat undang-undang baru. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dikenal dengan “nonconformity” atau kewenangan untuk menyatakan substansi norma tersebut bertentangan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dilakukan pembaharuan ataupun pembentukan 25 peraturan baru terkait dengan norma tersebut. beberapa perkara yang didasarkan pada kewenangan ini di antaranya: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017 c. Dan terakhir dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja 4. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dalam ratio decidendi Mahkamah didasarkan kepada (i) adanya kebutuhan mendesak agar dilakukan perubahan karena tidak lagi sesuai dengan perubahan zaman (kesepakatan nasional) yang ditunjukkan melalui ketidakkonsistenan dengan UU Perlindungan Anak serta (ii) bahaya dampak yang ditimbulkan dari Darurat Perkawinan Anak. Dalam Perkara a quo, permasalahan yang pemohon ujikan sesungguhnya memenuhi kedua hal tersebut dimana (i) perlu adanya pembaharuan terhadap hukum cara perdata di Indonesia, serta kemudian juga (ii) bahaya daripada dampak tidak dilakukannya pembaharuan terhadap hukum acara perdata yakni terlanggarnya hak asasi dan hak kosntitusional; 5. Bahwa pada Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XV/2017, ratio decidendi Mahkamah didasarkan kepada (i) substansi “pajak penggunaan listrik” adalah konstitusional akan tetapi (ii) dalam UU PDRD tersebut tidak memiliki kejelasan rumusan. Dalam Perkara a quo, permasalahan yang pemohon ujikan sesungguhnya memenuhi kedua hal tersebut di mana (i) pembaharuan terhadap hukum acara perdata sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi diperlukan pengaturan tersendiri terhadap hukum acara tersebut, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik; dimana saat ini HIR dan RBg sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan dan ebuthan zaman sehingga bertentangan dengan asas peradilan cepat dan sederhana. 6. Bahwa terkait dengan upaya hukum banding merupakan suatu hak yang diberikan kepada pembanding untuk mengajukan memori banding dan kepada terbanding untuk mengajukan kontra memori banding. Apabila pembanding atau terbanding tidak mengajukan berkas banding maka pembanding atau terbanding dianggap tidak menggunakan haknya. Akan 26 tetapi, meski demikian, tiadanya kepastian mengenai tenggang waktu pengajuan berkas banding sudah tentu dan pasti akan merugikan pelaksanaan hak pembanding atau terbanding dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding. Selain itu, apakah pembanding atau terbanding akan menggunakan atau tidak haknya tetapi tenggang waktu pengajuan dokumen banding haruslah jelas untuk memberikan kepapstian hukum kepada para pihak. 7. Oleh karena itu, tenggang waktu yang paling idela untuk mengajukan dokumen banding ialah merujuk kepada pendapat M Yahya Harahap, penyampaian memori banding dianggap paling tepat dilakukan bersamaan dengan permohonan banding atau setidak-tidaknya 14 hari sejak putusan diucapkan. Hal ini dirasakan paling ideal karena merujuk pada beberapa hal yaitu: a. Dalam Pasal 42 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beacara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang pada pokoknya memberika tenggang waktu 14 (empat belas hari) untuk melakukan perbaikan berkas permohonan. b. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan “Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”. 8. Dengan demikain, (ERgO) ketiadaan jangka waktu upaya hukum banding menunjukan kelemahan hukum acara perdata saat ini yang sudah tidak mampu lagi mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman sehingga bertentangan dengan asas peradilan cepat dan sederhana. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materiil sebagai berikut: 27 1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang Jawa dan Madura bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pihak pemohon banding (pembanding) mempunyai kesempatan dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan memori banding bersamaan dengan permohonan banding. Dan pihak terbanding juga diberikan kesempatan untuk mengajukan kontra memori banding terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori banding.” ATAU a. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang Jawa dan Madura bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perubahan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan ini diucapkan” b. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang Jawa dan Madura masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun; c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan hukum acara perdata; 3. Menyatakan bahwa petitum Angka 2 (Dua) di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 123 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara. 4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 28 [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut: 1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; 2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, (Pemohon); 4. Bukti P-4: Fotokopi Screenshot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas Nomor Perkara: 191/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt dengan para pihak yaitu Penguggat: PT Grab Teknologi Indonesia dan Tergugat: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 29 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (selanjutnya disebut UU 20/1947), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 30 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang menyatakan: “Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional dirugikan secara aktual dengan diberlakukan peraturan tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yaitu terampas hak asasi Pemohon karena tidak adanya kepastian hukum mengenai tenggang waktu pengajuan kontra memori banding sehingga menimbulkan ketidaksamaan di depan hukum antara pembanding dan terbanding; 3. Bahwa kerugian Pemohon bermula pada saat PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2021 terhadap Putusan Nomor: 191/Pdt.G./2020/PN. Jkt.Brt, yaitu 12 (dua belas) hari setelah putusan diberitahukan oleh para pihak, yaitu tanggal 4 Agustus 2021. 31 Terhadap permohonan banding, PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) mengajukan memori banding setelah 3 (tiga) bulan dari pengajuan permohonan banding, yaitu 11 Oktober 2021 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat; 4. Bahwa pemberitahuan mengenai adanya permohonan banding beserta penyerahan memori banding kepada Pemohon baru dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021. Karena adanya permohonan banding beserta adanya memori banding yang diajukan oleh pihak PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) tersebut, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan kontra memori banding. Tetapi pada saat Pemohon ingin mengajukan kontra memori banding, berkas perkara telah dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 9 November 2021, yaitu 12 (dua belas) hari sejak pemberitahuan permohonan banding beserta penyerahan memori banding kepada Pemohon. 5. Bahwa menurut Pemohon, hak asasi Pemohon dalam mengajukan kontra memori banding telah dirampas karena tidak adanya kepastian hukum tenggang waktu beserta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antara pembanding dan terbanding. PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) selaku pembanding mempunyai jangka waktu 56 (lima puluh enam) hari sejak permohonan banding diajukan. Sedangkan Pemohon selaku terbanding hanya mempunyai jangka waktu 12 (dua belas) hari semenjak pemberitahuan adanya permohonan banding beserta penyerahan memori banding. Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon telah menguraikan secara spesifik bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 Pemohon menganggap telah mengalami kerugian secara faktual. Oleh karena itu, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya sebab akibat (causal verband) antara hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dengan berlakunya dengan norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka anggapan kerugian konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; 32 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang tidak mengatur tenggang waktu penyerahan dan pengajuan berkas memori banding dan kontra memori banding pada pengadilan tingkat banding telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum; 2. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut juga terjadi dalam konteks pidana dimana ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan upaya hukum banding ditetapkan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU 20/1947 dihubungkan dengan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, menurut Pemohon, dalam konteks Tata Usaha Negara, ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan upaya hukum banding ditetapkan berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 3. Bahwa mengenai kewajiban untuk memberikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Pengaturan demikian tidak selaras dengan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 karena tidak adanya ketentuan secara tegas mengenai maksud jangka waktu 14 hari dalam Pasal a quo apakah merupakan jangka waktu hanya untuk menyatakan pernyataan banding atau juga termasuk seluruh pemenuhan berkas untuk beracara di Pengadilan Tinggi; 4. Bahwa menurut Pemohon, Ketentuan a quo telah melanggar hak asasi manusia, khususnya pembanding dan terbanding yang ingin mengunakan haknya dalam mengajukan memori banding dan kontra memori banding. Sehingga pada saat 33 Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 dirumuskan oleh Pemerintah, hal tersebut tentu mengeyampingkan hak asasi pembanding dan terbanding karena tidak adanya kepastian hukum dan memunculkan multitafsir. 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pihak pemohon banding (pembanding) mempunyai kesempatan dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan memori banding bersamaan dengan permohonan banding. Dan pihak terbanding juga diberikan kesempatan untuk mengajukan kontra memori banding terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori banding.” atau a. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perubahan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan ini diucapkan; b. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun; c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan hukum acara perdata; d. Menyatakan bahwa petitum tersebut di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; 34 [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permasalahan konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo adalah berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947. Untuk menjawab masalah konstitusional di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa dalam konteks penegakan hukum ada tiga unsur fundamental yang menjadi titik tolak keberhasilan yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Terkait dengan kepastian hukum erat hubungan dengan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan kekuasaannya. Sementara itu berkenaan dengan keadilan adalah adanya nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban di depan hukum. Sedangkan berkaitan dengan kemanfaatan adalah terciptanya manfaat atau kegunaan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat yang memberikan rasa tertib, tenteram, dan bahagia atas adanya kepastian hukum dan keadilan. Demikian halnya dalam perspektif putusan badan peradilan, dalam praktik, implementasi ketiga unsur tersebut acapkali masih menimbulkan persoalan sehingga diperlukan adanya upaya hukum guna mendapatkan sebuah putusan badan peradilan yang dapat memenuhi ketiga unsur tersebut di atas. Bahwa upaya hukum (rechtsmiddel) merupakan upaya yang diberikan oleh hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, kepada seseorang dalam suatu hal tertentu untuk melakukan perlawanan terhadap putusan hakim (pengadilan). Secara doktriner dalam ilmu hukum dikenal ada dua upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah hak perlawanan yang meliputi banding atau ulangan dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali, kecuali undang-undang secara khusus menentukan upaya hukum secara terbatas. Upaya hukum banding atau ulangan merupakan upaya hukum biasa yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang berperkara, termasuk dalam hal ini pihak penggugat atau tergugat maupun pihak turut tergugat, di mana atas putusan hakim yang telah diputuskan oleh pengadilan, salah satu pihak atau kedua belah pihak yang merasa tidak puas dapat menggunakan upaya hukum banding. Artinya, banding merupakan 35 salah satu instrumen upaya hukum yang disediakan bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama. Lebih lanjut ketentuan mengenai upaya banding, khusus untuk wilayah Jawa dan Madura diatur dalam UU 20/1947 yang mencabut ketentuan banding yang terdapat pada Herziene Inlandsche Reglement (HIR). Sementara itu, untuk wilayah di luar Jawa dan Madura ketentuan banding diatur dalam Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Baik UU 20/1947 maupun Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBg memberikan ketentuan mengenai upaya hukum banding untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum apabila menganggap terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada pengadilan tingkat banding (pengadilan ulangan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 tidak mengatur tenggang waktu penyerahan dan pengajuan berkas memori banding dan kontra memori banding pada pengadilan tingkat banding sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan menciderai perlindungan yang dijamin oleh negara melalui ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa secara normatif ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang menyatakan “Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”, hanya memberikan batas waktu kepada pemohon banding untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan (banding) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah putusan diucapkan/diberitahukan kepada para pihak. Tenggang waktu tersebut diberikan agar ada kepastian hukum bagi pemohon banding, baik itu penggugat maupun 36 tergugat/turut tergugat. Demikian halnya ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU 20/1947 dihubungkan dengan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, juga hanya mengatur berkenaan dengan batas waktu pengajuan permohonan pemeriksaan banding atau ulangan. Artinya, apabila putusan pengadilan tingkat pertama setelah diucapkan atau diberitahukan tidak ada permintaan untuk dilakukan pemeriksaan banding atau ulangan, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Bahwa berkenaan dengan proses pengajuan permohonan banding yang dipersoalkan oleh Pemohon harus dipersyaratkan adanya pembatasan waktu dalam mengajukan memori banding bagi pemohon banding dan kontra memori banding bagi termohon banding hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik perkara banding yang esensinya perkara yang masih dapat dinilai oleh pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan dari aspek fakta-fakta hukum maupun dalam tataran praktik termasuk penerapan hukumnya. Artinya pengadilan tinggi sebagai pengadilan ulangan mempunyai kewenangan untuk menilai fakta-fakta hukum maupun penerapan hukum tanpa tergantung dari materi keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama dari pemohon banding. Dengan demikian, karena pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan masih mempunyai kewenangan sebagaimana pengadilan tingkat pertama (sebagai judex factie), maka hal ini merupakan alasan filosofis dan ratio legis bahwa memori banding dan kontra memori banding tidak dijadikan syarat formil dalam pengajuan permohonan banding. Dengan kata lain, pengadilan tinggi sebagai pengadilan ulangan baik ada maupun tidak ada memori dan kontra memori banding memiliki kewenangan untuk menilai fakta-fakta hukum yang ada untuk memutus perkara banding yang diajukan. Lebih dari itu, kewenangan untuk menilai fakta-fakta hukum diberikan kepada pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan adalah bentuk pengejawantahan dari sistem peradilan di Indonesia yang menganut stelsel berjenjang, yang di dalamnya terkandung fungsi pengawasan, atas putusan pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan di bawahnya. [3.11.2] Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, apabila dalam mengajukan permohonan banding diberlakukan syarat 37 adanya pembatasan tenggang waktu penyerahan memori banding dan kontra memori banding sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka hal tersebut dapat berakibat hukum memori banding dan kontra memori banding berubah menjadi syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon banding maupun termohon banding. Sebab, pembatasan waktu demikian tidak dapat dipisahkan dari implikasi yuridis terhadap perkara yang dimohonkan pengajuan banding dipandang belum memenuhi syarat formil dikarenakan tergantung ada atau tidak ada memori banding dan kontra memori banding. Lebih dari itu, pembatasan waktu mengajukan memori banding dan kontra memori banding tanpa adanya sanksi apabila melewati tenggang waktu yang ditentukan maka hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Di samping itu, menjadikan memori banding dan kontra memori banding seolah-olah menjadi syarat formil dalam mengajukan permohonan banding dapat menggeser kewenangan pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan menjadi kehilangan karakter sebagai pengadilan judex factie dan hal tersebut jelas bertentangan dengan aspek filosofis dan ratio legis sebagaimana dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.11.1] tersebut di atas. [3.12] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya ketidakjelasan rumusan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang secara nyata menunjukkan bahwa negara telah merampas serta mengabaikan hak asasi pemohon banding (pembanding) dan termohon banding (terbanding) dalam menyerahkan memori banding dan kontra memori banding sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa esensi dari Pasal a quo adalah penegasan jika pengajuan permohonan banding tidak wajib disertakan memori banding dan kontra memori banding, akan tetapi hakikat yang sesungguhnya adalah Pasal a quo mengatur tentang tenggang waktu untuk mengajukan permintaan banding atau pemeriksaan ulangan. Oleh karena itu, pasal tersebut dalam memberikan batas tenggang waktu dimaksud, Mahkamah berpendapat, telah memberikan kepastian hukum, termasuk di dalamnya memberikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 38 Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai ketiadaan jangka waktu upaya hukum banding, dalam hal ini penyerahan kontra memori banding, menunjukkan kelemahan hukum acara perdata saat ini yang sudah tidak mampu lagi mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman sehingga bertentangan dengan asas peradilan cepat dan sederhana. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, upaya hukum banding tanpa adanya syarat formil yang harus disertai dengan memori banding dan kontra memori banding justru akan mempercepat penyelesaian proses pengajuan permohonan banding kepada pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan. Sebab, pengajuan permohonan banding berkas perkaranya dapat segera dikirim oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding atau pengadilan ulangan tanpa tergantung syarat ada atau tidak adanya memori banding dan kontra memori banding. Dengan demikian, hal ini justru mengaktualisasikan terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena dimulainya pemeriksaan di tingkat banding tidak tergantung ada atau tidak adanya memori banding dan kontra memori banding. Dengan demikian, jika pemeriksaan banding telah berjalan, kemudian pengadilan tinggi menerima memori banding dan/atau kontra memori banding maka memori banding dan/atau kontra memori banding tersebut turut dipertimbangkan, sepanjang permohonan pemeriksaan banding belum diputus. Sedangkan, persoalan yang dialami oleh Pemohon dan menjadi bagian dari dalil Pemohon, yaitu adanya penyerahan kontra memori banding dari terbanding setelah 3 (tiga) bulan dari pembanding mengajukan permohonan banding maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, kontra memori banding tersebut menjadi kewenangan pengadilan tinggi di mana permohonan banding (pemeriksaan ulangan) diajukan untuk menilainya atau mempertimbangkannya. Namun demikian, apapun penilaian pengadilan tinggi terhadap penyerahan kontra memori banding setelah 3 (tiga) bulan dari pembanding mengajukan permohonan banding, sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon, hal tersebut adalah persoalan implementasi norma dan bukan berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 telah ternyata 39 memberikan kepastian hukum, pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 40 Rabu, tanggal dua puluh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 13.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto