PUU Tahun 2019

22/PUU-XVII/2019

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Guntoro

Tanggal Registrasi: 2019-03-14

Tanggal Putusan: 2019-05-20

UU Diuji: UU 48/2009, UU 30/2004, UU 2/2014, UU 24/2003, UU 8/2011

Majelis Hakim: ["Wahiduddin Adams (K)", "Suhartoyo (A)", "Enny Nurbaningsih (A)", "Ery Satria Pamungkas (PP)"]

Amar Putusan: Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan [[Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) serta berkenaan dengan [[Pasal 75 huruf a]] dan [[Pasal 79]] [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014]] tentang Perubahan atas [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman serta [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 66 ayat (1)]] - [[Pasal 75 huruf a]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from [[MK]]RI Decision Database* *Last Updated: 2019*

Teks Putusan

# Pengujian UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Notaris ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[22/PUU-XVII/2019]] - **Tahun**: 2019 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dikabulkan - **Tanggal Putusan**: 2019 November 23 - **Significance**: Medium - **File**: [[22 PUU 2019_Kekuasaan Kehakiman-Notaris-TIdak_diterima-TOlak-tlah ucap-20Mei2019. Doc]]) [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] (Anggota) - [[Enny Nurbaningsih]] sebelumnya - Relevansi dengan perkembangan hukum konstitusi Indonesia ## Perihal Pengujian [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman serta [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2019-03-12**: Perbaikan permohonan diterima - **2019-03-14**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2019-05-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[42/PUU-XV/2017]] - [[49/PUU-X/2012]] ### Perkara yang Merujuk - [[16/PUU-XVIII/2020]] ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut [[UUD 1945]]), [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Per... - Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu [[Pasal 66]], [[Pasal 75 huruf a]] dan [[Pasal 79]] [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014]] tentang Perubahan atas Undang-U... - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 51 ayat (1)]] UU [[MK]] beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap [[UUD 1945]] adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh [[UUD 1945]] dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, ya... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ## Amar Putusan Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan [[Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) serta berkenaan dengan [[Pasal 75 huruf a]] dan [[Pasal 79]] [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014]] tentang Perubahan atas [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman serta [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 66 ayat (1)]] - [[Pasal 75 huruf a]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from [[MK]]RI Decision Database* *Last Updated: 2019*

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut [[UUD 1945]]), [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Per... - Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu [[Pasal 66]], [[Pasal 75 huruf a]] dan [[Pasal 79]] [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014]] tentang Perubahan atas Undang-U... - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 51 ayat (1)]] UU [[MK]] beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap [[UUD 1945]] adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh [[UUD 1945]] dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, ya... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ##