PUU Tahun 2016

22/PUU-XIV/2016

Permohonan Pengujian Pasal 7 huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pemohon: Frederyk Sampepadang, Sm., Hk.

Tanggal Registrasi: 2016-03-15

Tanggal Putusan: 2016-06-15

UU Diuji: UU 8/2015, UU 1/2015, UU 1/2014

Majelis Hakim: ["Manahan MP Sitompul (K) Patrialis Akbar (A) Maria Farida Indrati (A) Cholidin Nasir (PP)"]

Amar Putusan: Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 8 Tahun 2015]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilhan Gubernur diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 4 ayat (2)]] - [[Pasal 51 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima**

Teks Putusan

# Putusan [[22/PUU-XIV/2016]] - Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[22/PUU-XIV/2016]] - **Tahun**: 2016 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Tidak Diterima - **Tanggal Putusan**: 2016 - **File**: Lihat dokumen asli ## Perihal Pengujian [[UU No. 8 Tahun 2015]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilhan Gubernur ## Timeline - **2016-03-15**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2016-03-23**: Sidang pemeriksaan pendahuluan - **2016-03-23**: Perbaikan permohonan diterima - **2016-06-15**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Constitutional Issues 1. **[[Judicial review]]** warga negara ### Court Reasoning 1. **[[Mahkamah Konstitusi]] dalam pengujian undang-undang. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] ### Perkara yang Merujuk - [[14/PUU-XVII/2019]] - [[16/PUU-XVII/2019]] - [[18/PUU-XVI/2018]] - [[18/PUU-XVII/2019]] - [[2/PUU-XVI/2018]] - [[2/PUU-XVII/2019]] - [[21/PUU-XVI/2018]] - [[23/PUU-XVI/2018]] - [[26/PUU-XVI/2018]] - [[28/PUU-XV/2017]] ## Amar Putusan Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 8 Tahun 2015]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilhan Gubernur diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 4 ayat (2)]] - [[Pasal 51 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima**