PUU
Tahun 2026
219/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon: Muhammad Reihan Alfariziq
Tanggal Putusan: 2026-07-23T14:00:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 219/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Muhammad Reihan Alfariziq
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Soekarno Hatta Nomor 184, Kecamatan
Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11
Juni 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Juni
2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 218/PUU/
PAN.MK/AP3/06/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Juni 2026 dengan Permohonan Nomor
219/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 29 Juni 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2026, pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
1.
Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)
2
menyatakan:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.
2.
Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar.
3.
Bahwa kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK),
yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
4.
Bahwa kewenangan a quo juga sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5.
Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal konstitusi (the
guardian of the constitution), penafsir konstitusi (the sole and the highest
interpreter of the constitution), serta pelindung hak-hak konstitusional
warga negara (the protector of constitutional rights). Oleh karena itu,
Mahkamah
Konstitusi
memiliki
kewenangan
untuk
menilai
konstitusionalitas suatu norma undang-undang apabila norma tersebut
didalilkan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
6.
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, objek permohonan pengujian undang-undang meliputi
undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
3
(Perppu).
7.
Bahwa objek permohonan a quo adalah frasa "hanya terhadap hasil
penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), yang berbunyi:
"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil
penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan
Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden”.
8.
Bahwa norma a quo merupakan norma undang-undang yang masih berlaku
dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga termasuk dalam objek
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi.
9.
Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa frasa
"hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) UU
Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal
24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena
menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai ruang lingkup kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perselisihan hasil pemilihan
umum.
10. Bahwa oleh karena objek permohonan a quo merupakan pengujian
konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945,
maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat
(1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, serta Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025,
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan a quo.
II.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
1.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
4
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
Pasal 51 ayat (1) UU MK
Pemohon
adalah
pihak
yang
menganggap
hak
dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara.
2.
Bahwa ketentuan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan: “Pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan yang sama;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c.
Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. Lembaga negara.
3.
Bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025,
Pemohon juga harus memenuhi syarat adanya kerugian konstitusional
sebagaimana telah dirumuskan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan
Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang kemudian ditegaskan
kembali dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025;
5
4.
Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2)_ PMK 7/2025, hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau perppu apabila memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional yang didalilkan dengan berlakunya undang-undang atau
Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5.
Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
(vide Bukti P-3), sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai
perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025.
4. Bahwa Pemohon adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta yang secara akademik menaruh perhatian
terhadap perkembangan hukum tata negara, hukum pemilu, dan praktik
ketatanegaraan di Indonesia. Status Pemohon sebagai mahasiswa aktif
dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (vide Bukti P-4).
5. Bahwa Pemohon aktif dalam Law School Debate Community (LSDC)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan saat ini
menjabat sebagai Kepala Divisi Riset. Dalam kedudukan tersebut,
Pemohon secara aktif melakukan penelitian, kajian hukum, analisis putusan
pengadilan, serta pengkajian terhadap berbagai isu konstitusional yang
berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.
6
6. Bahwa
aktivitas
akademik
dan
riset
yang
dilakukan
Pemohon
mengharuskan Pemohon untuk memahami, mengkaji, dan mengevaluasi
norma-norma
hukum
yang
berpotensi
menimbulkan
persoalan
konstitusional, termasuk norma yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemilu, pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta mekanisme penyelesaian
perselisihan hasil pemilihan umum.
7. Bahwa keberlakuan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara"
dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu memiliki keterkaitan langsung dengan
kepentingan akademik dan konstitusional Pemohon karena norma tersebut
menjadi bagian dari rezim hukum pemilu yang secara aktif dikaji dan
dipelajari oleh Pemohon dalam kegiatan akademik maupun riset hukum.
8. Bahwa jabatan Pemohon sebagai Kepala Divisi Riset Law School Debate
Community
(LSDC)
Fakultas
Hukum
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepengurusan dan/atau
Surat Keterangan Pengurus Aktif (vide Bukti P-4).
9. Bahwa selain aktif dalam kegiatan akademik, Pemohon juga mengikuti
berbagai program pengembangan kapasitas yang berfokus pada isu
demokrasi, negara hukum, hak asasi manusia, partisipasi publik, dan
perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, yang semakin
memperkuat perhatian dan kepedulian Pemohon terhadap pelaksanaan
prinsip-prinsip konstitusi dalam kehidupan bernegara.
10. Bahwa
melalui
berbagai
kegiatan
akademik,
penelitian,
dan
pengembangan kapasitas tersebut, Pemohon memperoleh pemahaman
mengenai pentingnya kepastian hukum, demokrasi konstitusional, serta
perlindungan hak-hak warga negara dalam proses penyelenggaraan
pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.
11. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional
terhadap keberadaan norma yang mengatur ruang lingkup kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu,
termasuk norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo.
12. Bahwa selain sebagai mahasiswa hukum, Pemohon juga merupakan
warga negara Indonesia sekaligus pemilih aktif yang telah menggunakan
hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala
Daerah Tahun 2024 sebagai perwujudan hak konstitusional dalam
7
kehidupan demokrasi.
13. Bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon terdaftar sebagai
pemilih dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana dibuktikan dengan
Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Formulir C
Pemberitahuan) tertanggal 7 Februari 2024 (vide Bukti P-6).
14. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Pemohon kembali
terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana
dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada
Pemilih (Formulir C Pemberitahuan) tertanggal 11 November 2024 (vide
Bukti P-6).
15. Bahwa Pemohon juga masih tercatat sebagai pemilih aktif dalam Daftar
Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 sehingga memiliki hubungan hukum
yang nyata dan berkelanjutan dengan setiap penyelenggaraan pemilu di
Indonesia (vide Bukti P-6).
16. Bahwa status Pemohon sebagai pemilih aktif menunjukkan adanya
hubungan langsung antara Pemohon dengan pelaksanaan kedaulatan
rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebagaimana diatur dalam
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
17. Bahwa sebagai warga negara sekaligus pemilih dalam pemilihan umum,
Pemohon memiliki hak dan kepentingan konstitusional untuk memperoleh
jaminan bahwa hasil pemilihan umum hanya memperoleh legitimasi
konstitusional apabila lahir dari proses penyelenggaraan pemilihan umum
yang demokratis, jujur, adil, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip negara
hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh
karena itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional secara langsung
terhadap norma yang mengatur ruang lingkup dan mekanisme
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, karena efektivitas
mekanisme tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
perlindungan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih.
18. Bahwa keberlakuan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara"
dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon
karena menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai ruang lingkup
8
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus
perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya terhadap pelanggaran
dalam
proses
penyelenggaraan
pemilihan
umum
yang
terbukti
memengaruhi
hasil
pemilihan
umum.
Meskipun
dalam
praktik
ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan penafsiran
yang memungkinkan pemeriksaan terhadap pelanggaran proses tersebut,
norma a quo tetap mempertahankan pembatasan tekstual yang membuka
ruang bagi penafsiran sebaliknya dan bahkan dijadikan dasar untuk
membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil
pemilihan umum. Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional
Pemohon sebagai pemilih menjadi tidak memperoleh kepastian normatif
yang memadai. Keadaan demikian secara langsung berkaitan dengan hak
Pemohon untuk memperoleh jaminan atas pelaksanaan prinsip kedaulatan
rakyat, penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil, serta
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
II.2 Kerugian Konstitusional Pemohon
Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, terdapat
syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kerugian dapat dikualifikasikan
sebagai kerugian konstitusional, yaitu:
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional yang didalilkan dengan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian; dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9
Bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur adanya hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus
menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun
potensial sebagai akibat berlakunya frasa "hanya terhadap hasil penghitungan
suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Pemohon menguraikan secara sistematis hak-hak
konstitusional yang dimilikinya serta hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara keberlakuan norma a quo dengan kerugian konstitusional yang dialami,
sebagai berikut:
19. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berstatus
sebagai pemilih aktif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah.
Sebagai
warga
negara,
Pemohon
memiliki
hak-hak
konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta kepentingan konstitusional terhadap
penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis sesuai dengan
prinsip negara hukum. Selain itu, permohonan a quo juga berkaitan
dengan norma-norma konstitusi yang mengatur prinsip penyelenggaraan
pemilihan umum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, Pemohon
memiliki hak dan/atau kepentingan konstitusional yang bersumber dari
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai
dasar pengajuan permohonan a quo, yang meliputi:
20. Hak atas Kedaulatan Rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa rakyat merupakan
pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dalam negara demokrasi konstitusional, pelaksanaan kedaulatan rakyat
diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan
berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi sebagai sarana bagi rakyat untuk
menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan dan memilih pemimpin
10
secara demokratis. Oleh karena itu, setiap warga negara sebagai pemilih
memiliki hak konstitusional agar kehendak rakyat yang diwujudkan melalui
pemilihan umum memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan
bermakna.
Bahwa bagi Pemohon sebagai pemilih, kedaulatan rakyat tidak hanya
dimaknai sebagai terhitungnya suara secara benar dalam aspek
kuantitatif, melainkan juga sebagai jaminan bahwa suara tersebut
dikonversi
menjadi
hasil
pemilihan
umum
melalui
proses
penyelenggaraan yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Dengan
demikian, legitimasi hasil pemilihan umum pada hakikatnya tidak hanya
ditentukan oleh ketepatan penghitungan suara, tetapi juga oleh integritas
proses yang melahirkan hasil tersebut. Hasil pemilihan umum yang lahir
dari proses yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi tidak
sepenuhnya
mencerminkan
pelaksanaan
kedaulatan
rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa keberlakuan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara"
dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum berpotensi membatasi ruang lingkup pemeriksaan
Mahkamah Konstitusi hanya pada aspek kuantitatif hasil penghitungan
suara. Pembatasan tersebut menimbulkan ketidakpastian normatif
mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap pelanggaran dalam
proses penyelenggaraan pemilihan umum yang terbukti memengaruhi
hasil pemilihan umum. Padahal, apabila pelanggaran proses yang
memengaruhi
hasil
tidak
memperoleh
mekanisme
pengujian
konstitusional yang memadai, maka kemurnian pelaksanaan kedaulatan
rakyat berpotensi tidak memperoleh perlindungan secara utuh.
Bahwa meskipun dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi telah
berkembang penafsiran yang memungkinkan pemeriksaan terhadap
pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilihan umum, norma a
quo tetap mempertahankan rumusan yang bersifat restriktif sehingga
masih membuka ruang bagi pihak-pihak dalam perselisihan hasil
pemilihan umum untuk mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak
berwenang
memeriksa
aspek
tersebut.
Keadaan
demikian
11
mengakibatkan perlindungan terhadap hak konstitusional Pemohon
sebagai pemilih masih bergantung pada perkembangan penafsiran
yudisial, bukan pada jaminan normatif yang secara tegas diberikan oleh
undang-undang.
Oleh karena itu, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh
kepastian
bahwa
setiap
dugaan
pelanggaran
dalam
proses
penyelenggaraan pemilihan umum yang terbukti memengaruhi hasil
pemilihan umum dapat diperiksa sebagai bagian dari perselisihan hasil
pemilihan umum, sehingga kemurnian pelaksanaan kedaulatan rakyat
sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperoleh perlindungan
konstitusional yang efektif.
21. Jaminan Konstitusional atas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang
Jujur dan Adil [Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.
Bahwa ketentuan tersebut merupakan jaminan konstitusional yang
mewajibkan negara menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).
Jaminan konstitusional tersebut sekaligus memberikan perlindungan
kepada setiap warga negara sebagai pemilih agar pelaksanaan
kedaulatan rakyat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Bahwa asas jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dimaknai secara
terbatas hanya pada tahap penghitungan suara, melainkan harus
dipahami
sebagai
prinsip
yang
mengikat
seluruh
tahapan
penyelenggaraan pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih,
pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara,
rekapitulasi, hingga penetapan hasil pemilihan umum. Dengan demikian,
integritas hasil pemilihan umum merupakan konsekuensi dari integritas
keseluruhan proses penyelenggaraannya.
12
Bahwa sebagai warga negara sekaligus pemilih, Pemohon memiliki hak
konstitusional untuk memperoleh jaminan bahwa pemilihan umum
diselenggarakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, apabila terdapat norma undang-undang
yang berpotensi membatasi mekanisme pengujian terhadap pelanggaran
proses yang memengaruhi hasil pemilihan umum, maka jaminan
konstitusional tersebut berpotensi tidak terlindungi secara efektif.
Bahwa lebih lanjut, pembatasan objek perselisihan hasil pemilihan umum
hanya pada aspek hasil penghitungan suara sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum berpotensi menimbulkan keadaan di mana
hasil pemilihan umum yang secara matematis benar tetap memperoleh
legitimasi, meskipun proses yang melahirkannya terbukti tidak
sepenuhnya memenuhi prinsip jujur dan adil. Padahal, menurut konstitusi,
legitimasi hasil pemilihan umum tidak hanya ditentukan oleh akurasi
perolehan suara, tetapi juga oleh integritas proses penyelenggaraan
pemilihan umum sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu,
Pemohon
berkepentingan
secara
konstitusional
agar
jaminan
penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memperoleh
perlindungan hukum yang efektif melalui mekanisme penyelesaian
perselisihan hasil pemilihan umum.
22. Jaminan Konstitusional atas Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi [Pasal 24C ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945]
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
13
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.
Bahwa ketentuan
tersebut tidak hanya mengatur
kewenangan
konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman, tetapi sekaligus memberikan jaminan konstitusional bagi
setiap warga negara dan peserta pemilihan umum mengenai tersedianya
mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum oleh suatu
lembaga peradilan yang independen, imparsial, dan dibentuk langsung
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jaminan
tersebut
merupakan
bagian
dari
sistem
perlindungan
konstitusional terhadap demokrasi, negara hukum, dan pelaksanaan
kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum.
Bahwa frasa "perselisihan tentang hasil pemilihan umum" sebagaimana
tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak
memberikan pembatasan bahwa objek pemeriksaan Mahkamah
Konstitusi hanya terbatas pada aspek matematis atau kuantitatif
penghitungan suara. Sebaliknya, penggunaan istilah "hasil pemilihan
umum" menunjukkan bahwa hasil pemilu harus dipahami sebagai produk
konstitusional yang lahir dari keseluruhan proses penyelenggaraan
pemilihan umum.
Oleh karena itu, secara sistematis dan teleologis, hasil pemilu tidak dapat
dipisahkan dari proses yang melahirkannya.
Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi telah
mengembangkan
penafsiran konstitusional terhadap kewenangan
tersebut dengan tidak hanya memeriksa aspek kuantitatif berupa hasil
penghitungan suara, tetapi juga mempertimbangkan pelanggaran dalam
proses penyelenggaraan pemilihan umum yang terbukti memiliki
hubungan kausal dan berpengaruh terhadap hasil akhir pemilihan umum.
Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya tidak
semata-mata sebagai court of numbers, melainkan sebagai the guardian
of the Constitution, the guardian of democracy, sekaligus pelindung
integritas pemilihan umum.
14
Bahwa berbeda dengan rumusan konstitusi tersebut, Pasal 475 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menggunakan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" yang
secara tekstual membatasi objek perselisihan hasil pemilihan umum pada
aspek kuantitatif semata. Rumusan tersebut mempersempit makna frasa
"perselisihan tentang hasil pemilihan umum" sebagaimana dijamin dalam
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga berpotensi
menimbulkan penafsiran bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
memeriksa pelanggaran proses yang terbukti memengaruhi hasil
pemilihan umum.
Bahwa meskipun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi sejak
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 telah mengembangkan penafsiran
progresif
dengan
tetap
memeriksa
pelanggaran
proses
yang
memengaruhi hasil pemilihan umum, sebagaimana juga ditegaskan oleh
Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam persidangan pendahuluan
perkara a quo, keberadaan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan
suara" dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu tetap menjadi dasar normatif
yang digunakan oleh para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum
untuk mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
memeriksa pelanggaran proses. Dengan demikian, norma a quo masih
menimbulkan ketidakpastian hukum karena praktik konstitusional yang
telah berkembang belum memperoleh landasan normatif yang secara
eksplisit selaras dengan konstitusi.
Bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara norma
undang-undang
dengan
desain
konstitusional
serta
praktik
ketatanegaraan yang berkembang di Mahkamah Konstitusi. Akibatnya,
kepastian mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum masih bergantung
pada perkembangan penafsiran dalam setiap perkara, bukan pada
norma undang-undang yang secara tegas memberikan jaminan hukum.
Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar
kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijamin dalam Pasal
24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dipersempit oleh norma undang-
15
undang yang bertentangan dengan makna konstitusionalnya. Kepastian
mengenai ruang lingkup kewenangan tersebut merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari jaminan perlindungan hak-hak konstitusional
Pemohon sebagai warga negara dan pemilih untuk memperoleh
penyelesaian
perselisihan
hasil
pemilihan
umum
yang
efektif,
menyeluruh, dan mampu menjamin bahwa hasil pemilihan umum yang
memperoleh legitimasi konstitusional benar-benar lahir dari proses
penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, adil, dan
berintegritas.
23. Hak atas Kepastian Hukum yang Adil [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945]
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”.
Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil menghendaki agar setiap
norma hukum dirumuskan secara jelas, konsisten, tidak kontradiktif, dan
dapat diprediksi penerapannya oleh masyarakat.
Pemohon menilai bahwa frasa "hanya terhadap hasil penghitungan
suara" dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu telah menimbulkan
ketidakpastian hukum karena secara tekstual membatasi objek sengketa
pada hasil penghitungan suara, sementara dalam praktik Mahkamah
Konstitusi justru telah beberapa kali memeriksa dan mempertimbangkan
pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu.
Ketidakpastian hukum yang dialami Pemohon tidak lahir karena tidak
adanya praktik hukum, melainkan karena adanya pertentangan antara
norma undang-undang dengan praktik konstitusional yang berkembang.
Akibatnya, muncul dua penafsiran yang sama-sama memiliki dasar:
pertama, penafsiran tekstual berdasarkan UU Pemilu yang membatasi
objek sengketa hanya pada hasil penghitungan suara; dan kedua,
penafsiran konstitusional berdasarkan praktik Mahkamah Konstitusi yang
juga mempertimbangkan pelanggaran proses yang memengaruhi hasil
pemilu.
Keadaan demikian menyebabkan Pemohon sebagai warga negara dan
16
pemilih tidak memperoleh kepastian hukum mengenai ruang lingkup
perlindungan konstitusional yang tersedia ketika terjadi pelanggaran
pemilu yang berdampak terhadap hasil pemilu. Padahal, dalam negara
hukum, warga negara berhak mengetahui secara pasti mekanisme
perlindungan hukum yang tersedia untuk menjaga kemurnian suara dan
kedaulatan rakyat yang mereka miliki.
Oleh karena itu, hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma a quo. Selama frasa tersebut
tetap dipertahankan, ketidakjelasan mengenai batas kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pelanggaran yang memengaruhi
hasil pemilu akan terus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
Pemohon maupun warga negara lainnya sebagai pemilih.
24. Bahwa Pemohon memahami dan menghormati nasihat Majelis Hakim
dalam persidangan pendahuluan yang pada pokoknya mempertanyakan
urgensi pengujian norma a quo mengingat Mahkamah Konstitusi selama
ini
telah mempraktikkan penafsiran yang
lebih luas
terhadap
kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
Oleh karena itu, Pemohon memandang perlu untuk terlebih dahulu
menjawab pertanyaan mendasar, yakni: apabila Mahkamah Konstitusi
telah mempraktikkan perluasan makna tersebut dalam berbagai
putusannya,
mengapa
norma
a
quo
masih
perlu
diuji
konstitusionalitasnya.
25. Bahwa menurut Pemohon, keberadaan praktik konstitusional yang
berkembang dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta-
merta menghilangkan persoalan konstitusional yang terdapat dalam
norma
undang-undang
yang
dimohonkan
pengujian.
Meskipun
Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten mempraktikkan penafsiran
progresif dalam berbagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) sejak Pemilu Tahun 2004 hingga Pemilu Tahun 2024, praktik
tersebut pada hakikatnya masih berdiri di atas norma undang-undang
yang secara tekstual tetap membatasi objek sengketa hanya pada "hasil
penghitungan suara" sebagaimana tercantum dalam Pasal 475 ayat (2)
UU Pemilu.
17
26. Bahwa dengan demikian, persoalan yang dihadapi Pemohon bukanlah
ketiadaan praktik konstitusional yang progresif, melainkan tidak adanya
kepastian normatif yang secara eksplisit menegaskan kesesuaian antara
norma undang-undang dengan praktik konstitusional yang selama ini
telah dibangun oleh Mahkamah Konstitusi. Selama frasa "hanya terhadap
hasil penghitungan suara" tetap dipertahankan, akan selalu terdapat
ruang bagi penafsiran yang membatasi kewenangan Mahkamah
Konstitusi hanya pada aspek kuantitatif penghitungan suara dan
mengabaikan pelanggaran proses yang secara nyata memengaruhi hasil
pemilu.
27. Bahwa dalam perspektif negara hukum, perlindungan terhadap hak-hak
konstitusional warga negara tidak seharusnya hanya bergantung pada
praktik peradilan yang berkembang dari waktu ke waktu, melainkan harus
memperoleh landasan normatif yang jelas, pasti, dan selaras dengan
konstitusi. Sebab, kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 menghendaki agar norma hukum tertulis
memberikan arah yang sama dengan praktik konstitusional yang
diterapkan oleh lembaga peradilan.
28. Bahwa lebih lanjut, praktik konstitusional yang berkembang melalui
putusan-putusan
Mahkamah
Konstitusi
pada
dasarnya
sangat
dipengaruhi oleh perkembangan penafsiran konstitusi dan komposisi
hakim konstitusi pada suatu periode tertentu. Oleh karena itu, tanpa
adanya penegasan melalui putusan pengujian undang-undang yang
bersifat final dan mengikat secara umum (erga omnes), tidak tertutup
kemungkinan bahwa pada masa mendatang akan muncul penafsiran
yang kembali berpegang secara ketat pada bunyi tekstual Pasal 475 ayat
(2) UU Pemilu dan membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya
pada sengketa mengenai angka perolehan suara semata.
29. Bahwa pengujian norma a quo justru diperlukan untuk memberikan
kepastian normatif terhadap praktik konstitusional yang selama ini telah
dibangun oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya putusan pengujian
undang-undang yang bersifat final dan mengikat secara umum (erga
omnes), kesesuaian antara norma undang-undang dengan makna
konstitusional Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan
18
memperoleh dasar hukum yang lebih kuat, sehingga perlindungan
terhadap prinsip kedaulatan rakyat, pemilu yang jujur dan adil, serta
kepastian hukum tidak bergantung semata-mata pada perkembangan
yurisprudensi, melainkan memperoleh legitimasi langsung dari putusan
Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya sebagai pengawal
konstitusi (the guardian of the constitution).
30. Bahwa oleh karena itu, pengujian terhadap frasa "hanya terhadap hasil
penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu tetap memiliki
urgensi konstitusional yang nyata. Permohonan a quo tidak dimaksudkan
untuk mengubah praktik Mahkamah Konstitusi yang telah berkembang,
melainkan untuk memastikan bahwa praktik konstitusional tersebut
memperoleh kepastian normatif yang selaras dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tetap terlindungi secara berkelanjutan bagi warga negara,
peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun Mahkamah Konstitusi
pada masa yang akan datang.
II.3 Hak Konstitusional Pemohon Dirugikan oleh Berlakunya Undang-
Undang yang Dimohonkan Pengujian
31. Bahwa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024, berlakunya frasa "hanya terhadap hasil
penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah secara nyata menimbulkan
perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilu.
32. Bahwa dalam persidangan perkara tersebut, Pasangan Calon Nomor
Urut 2 Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka serta Komisi
Pemilihan Umum mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan
bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dalil-dalil yang
bersifat
kualitatif,
termasuk
dugaan
pelanggaran
yang
bersifat
Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), karena Pasal 475 ayat (2) UU
Pemilu telah membatasi objek perselisihan hasil pemilu hanya terhadap
hasil penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional oleh Komisi
Pemilihan Umum (vide Bukti P-7).
33. Bahwa penggunaan norma a quo sebagai dasar pengajuan eksepsi
19
tersebut menunjukkan bahwa frasa "hanya terhadap hasil penghitungan
suara" bukan sekadar norma yang bersifat abstrak, melainkan telah
digunakan secara konkret dalam praktik peradilan konstitusi untuk
membatasi ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya,
timbul ketidakpastian hukum mengenai apakah Mahkamah Konstitusi
berwenang memeriksa pelanggaran proses yang memengaruhi hasil
pemilu atau hanya terbatas pada koreksi angka perolehan suara semata.
34. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut semakin nyata karena dalam
perkara yang sama terdapat pandangan yang saling bertentangan
mengenai makna Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu. Di satu sisi, terdapat
pandangan yang berpegang pada rumusan tekstual norma a quo dan
menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili
sengketa yang berkaitan dengan aspek kuantitatif hasil penghitungan
suara. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa
Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa pelanggaran proses
yang memiliki hubungan dan pengaruh terhadap hasil pemilu sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari perselisihan hasil pemilu.
35. Bahwa bahkan ahli yang diajukan oleh pihak terkait dalam perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2024 secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah
Konstitusi hanya terbatas pada aspek kuantitatif hasil penghitungan suara
dan
tidak
mencakup
pelanggaran
proses.
Pendapat
tersebut
menunjukkan bahwa norma a quo telah melahirkan penafsiran yang
membatasi
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi
secara
sempit
berdasarkan bunyi tekstual undang-undang.
36. Bahwa di sisi lain, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pertimbangan
hukumnya
menegaskan
bahwa
apabila
terdapat
indikasi
tidak
terpenuhinya asas dan prinsip pemilu pada tahapan sebelum penetapan
hasil pemilu, serta pelanggaran tersebut berkaitan dan berpengaruh
terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu, maka Mahkamah
Konstitusi memiliki kewajiban konstitusional untuk memeriksa dan
mempertimbangkannya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam
praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata
bertindak sebagai court of numbers, melainkan juga sebagai penjaga
20
demokrasi, pelindung hak pilih warga negara, dan pengawal prinsip
kedaulatan rakyat.
37. Bahwa bahkan dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Putusan MK Nomor
1/PHPU.PRES-XXII/2024) terdapat dissenting opinion dari Hakim
Konstitusi Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat yang pada
pokoknya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya
mengabulkan sebagian permohonan dan memerintahkan pemungutan
suara ulang di sejumlah daerah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa
perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah
Konstitusi tidak hanya terjadi di antara para pihak dan para ahli hukum
tata negara, tetapi juga terjadi di lingkungan Mahkamah Konstitusi sendiri.
38. Bahwa keadaan tersebut secara nyata telah merugikan hak konstitusional
Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai warga negara dan
pemilih aktif, Pemohon berhak memperoleh kepastian mengenai
mekanisme perlindungan konstitusional yang tersedia apabila terjadi
pelanggaran pemilu yang memengaruhi hasil pemilu. Namun demikian,
keberadaan norma a quo justru melahirkan dua penafsiran yang saling
bertentangan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi.
39. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak hanya berkaitan dengan
kepastian hukum, tetapi juga menyangkut hak Pemohon atas pemilihan
umum yang jujur dan adil sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945. Sebagai pemilih, Pemohon tidak hanya memiliki
kepentingan agar suara yang diberikan dihitung secara benar, tetapi juga
agar hasil pemilu yang lahir dari suara tersebut merupakan hasil dari
proses yang jujur, adil, bebas dari pelanggaran yang serius, serta sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.
40. Bahwa apabila terdapat penafsiran bahwa Mahkamah Konstitusi hanya
berwenang memeriksa aspek kuantitatif hasil penghitungan suara,
sementara pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu tidak
dapat diperiksa, maka hak Pemohon untuk memperoleh pemilu yang jujur
dan adil menjadi tidak memperoleh perlindungan yang utuh. Dalam
21
keadaan demikian, sangat dimungkinkan lahir hasil pemilu yang secara
matematis benar, namun diperoleh melalui proses yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin oleh UUD NRI Tahun
1945.
41. Bahwa
keadaan
tersebut
juga
berpotensi
merugikan
hak-hak
konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan pemilih untuk
memperoleh penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur,
adil, dan berintegritas sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kedaulatan rakyat
pada hakikatnya tidak hanya diwujudkan melalui ketepatan penghitungan
suara secara matematis, melainkan juga melalui keseluruhan proses
penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu,
legitimasi hasil pemilihan umum secara konstitusional tidak hanya
ditentukan oleh akurasi hasil penghitungan suara, tetapi juga oleh
integritas proses yang melahirkannya.
Bahwa meskipun dalam praktik ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi
sejak awal pelaksanaan kewenangannya dalam memeriksa Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum telah mengembangkan penafsiran konstitusional
yang tidak membatasi pemeriksaan semata-mata pada aspek kuantitatif
hasil penghitungan suara, melainkan juga terhadap pelanggaran proses
yang terbukti memengaruhi hasil pemilihan umum, perkembangan
yurisprudensi tersebut belum diikuti oleh penyesuaian rumusan norma
dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Akibatnya, frasa "hanya terhadap hasil penghitungan
suara" tetap menjadi dasar normatif yang secara berulang digunakan oleh
para
pihak
dalam
perselisihan
hasil
pemilihan
umum
untuk
mempersoalkan dan membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam memeriksa pelanggaran proses yang memengaruhi
hasil pemilihan umum.
Bahwa keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara
praktik konstitusional yang telah berkembang (evolving constitutional
22
practice) dengan rumusan norma undang-undang yang masih bersifat
restriktif
(statutory
limitation).
Selama
norma
a
quo
tetap
mempertahankan pembatasan tekstual tersebut, kepastian mengenai
ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak bersumber dari
norma
undang-undang,
melainkan
bergantung
pada
penafsiran
Mahkamah Konstitusi dalam setiap perkara konkret. Kondisi demikian
membuka ruang bagi munculnya kembali perdebatan mengenai
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi
dalam
setiap
penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana nyata terjadi dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2024.
Bahwa oleh karena itu, apabila norma a quo tetap dimaknai membatasi
ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah Konstitusi hanya pada aspek hasil
penghitungan
suara,
sehingga
pelanggaran
dalam
proses
penyelenggaraan pemilihan umum yang terbukti memengaruhi hasil tidak
memperoleh mekanisme pengujian konstitusional yang secara tegas
dijamin oleh norma undang-undang, maka terdapat hubungan kausal
yang nyata antara keberlakuan norma tersebut dengan berkurangnya
jaminan konstitusional terhadap perlindungan prinsip kedaulatan rakyat.
Hasil pemilihan umum yang lahir dari proses yang tidak memenuhi asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berpotensi kehilangan
legitimasi konstitusionalnya sebagai manifestasi kehendak rakyat.
Akibatnya, hak-hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih untuk
memperoleh penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, serta
kepastian bahwa suara yang diberikan benar-benar diwujudkan melalui
proses yang konstitusional, tidak memperoleh perlindungan secara
optimal.
42. Bahwa
sebagaimana
telah
diuraikan
pada
poin
41,
kerugian
konstitusional Pemohon menjadi semakin nyata, aktual, dan bersifat
berkelanjutan karena Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang
telah terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024, serta secara konstitusional akan terus
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum pada
masa yang akan datang. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan
23
konstitusional yang langsung dan sah agar setiap hasil pemilihan umum
memperoleh legitimasi konstitusional hanya apabila lahir dari proses
penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, adil, dan
berintegritas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa meskipun dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi sejak
penyelenggaraan pemilu tahun 2004 telah berkembang penafsiran yang
memungkinkan pemeriksaan terhadap pelanggaran proses yang
memengaruhi hasil pemilihan umum, sebagaimana juga ditegaskan
dalam proses persidangan perkara a quo, namun secara normatif Pasal
475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum masih menggunakan frasa hanya terhadap hasil penghitungan
suara. Rumusan tersebut tetap membuka ruang bagi pihak-pihak dalam
perselisihan hasil pemilihan umum untuk mendalilkan bahwa Mahkamah
Konstitusi
tidak
berwenang
memeriksa
pelanggaran
proses,
sebagaimana terbukti dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dengan demikian, norma a
quo masih menjadi dasar normatif yang digunakan untuk membatasi
ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan
ketidakpastian
hukum
yang
berpotensi
mengurangi
efektivitas
perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
Bahwa oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional
agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional
terhadap Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
sehingga frasa hanya terhadap hasil penghitungan suara dimaknai
mencakup pula pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan
umum yang terbukti memengaruhi hasil pemilihan umum. Penafsiran
demikian diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menyelaraskan
norma undang-undang dengan Pasal 24C ayat (1) juncto Pasal 22E ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak konstitusional
Pemohon atas penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur,
adil, berintegritas, dan sebagai perwujudan nyata prinsip kedaulatan
rakyat.
24
43. Bahwa selama frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam
Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu tetap dipertahankan, maka ketidakpastian
hukum yang sama akan terus berulang pada setiap penyelenggaraan
pemilu. Para pihak akan tetap memiliki dasar normatif untuk mendalilkan
bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa pelanggaran
proses yang memengaruhi hasil pemilu, sehingga perlindungan terhadap
hak pilih Pemohon, hak atas pemilu yang jujur dan adil, serta prinsip
kedaulatan rakyat akan selalu berada dalam keadaan yang tidak pasti.
44. Bahwa oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband)
yang jelas antara berlakunya frasa "hanya terhadap hasil penghitungan
suara" dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu dengan kerugian
konstitusional yang dialami Pemohon, yaitu berupa ketidakpastian hukum
mengenai ruang lingkup perlindungan hak pilih, hak atas pemilu yang jujur
dan adil, hak atas perlindungan kedaulatan rakyat, serta hak untuk
memperoleh mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang
efektif dan sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.
45. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo
dan menyatakan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara"
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai
mencakup pula pelanggaran proses yang berpengaruh terhadap hasil
pemilu, maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akan dapat
dipulihkan. Putusan tersebut akan memberikan kepastian hukum yang
bersifat final dan mengikat secara umum (erga omnes), memperkuat
perlindungan hak pilih warga negara, serta menjamin konsistensi praktik
konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas pemilu dan
kedaulatan rakyat pada masa yang akan datang.
II.4 Adanya Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband)
46. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas,
langsung, dan rasional antara kerugian konstitusional yang dialami
Pemohon dengan berlakunya Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya frasa "hanya
terhadap hasil penghitungan suara". Berlakunya norma a quo telah
membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi secara
25
tekstual hanya pada aspek hasil penghitungan suara, sehingga
berpotensi menghalangi pemeriksaan terhadap pelanggaran dalam
proses penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki pengaruh nyata
terhadap hasil pemilu. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon sebagai
warga
negara
dan
pemilih
untuk
memperoleh
jaminan
atas
penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas,
serta memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
berpotensi tidak memperoleh perlindungan konstitusional secara efektif.
47. Bahwa secara normatif, frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara"
dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum membentuk pembatasan hukum yang bersifat limitatif
terhadap objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden. Secara tekstual, rumusan tersebut mengarahkan penafsiran
bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada
pemeriksaan aspek kuantitatif berupa hasil penghitungan suara, sehingga
menimbulkan
pemahaman
bahwa
pelanggaran
dalam
proses
penyelenggaraan pemilihan umum, meskipun terbukti memiliki hubungan
kausal dan berpengaruh terhadap hasil akhir pemilu, berada di luar ruang
lingkup pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Konsekuensinya, norma a
quo berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap pelaksanaan
kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur
dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sekaligus menciptakan ketidakpastian hukum
mengenai cakupan objek perselisihan hasil pemilihan umum yang
seharusnya dipahami secara utuh sebagai hasil yang lahir dari proses
pemilu yang demokratis, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
48. Bahwa pembatasan normatif tersebut telah menimbulkan ketidakpastian
hukum karena bertentangan dengan perkembangan praktik konstitusional
Mahkamah Konstitusi yang dalam berbagai perkara perselisihan hasil
pemilu tidak hanya memeriksa aspek kuantitatif, melainkan juga menilai
pelanggaran proses yang terbukti memiliki pengaruh terhadap hasil
26
pemilu. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara norma
undang-undang (law in books) dengan praktik konstitusional yang
berkembang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (law in action).
49. Bahwa ketidaksesuaian antara rumusan normatif Pasal 475 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan
perkembangan praktik ketatanegaraan tersebut bukan sekadar persoalan
teoritis, melainkan telah terbukti secara empiris menimbulkan perdebatan
hukum yang nyata dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dalam perkara
tersebut, Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
Raka, serta Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa
Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dalil-dalil yang
berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum karena objek
perselisihan hasil pemilihan umum dibatasi hanya terhadap hasil
penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (vide
Bukti P-7). Fakta tersebut menunjukkan bahwa norma a quo secara nyata
telah dijadikan dasar argumentasi hukum untuk membatasi ruang lingkup
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi,
sehingga
menimbulkan
ketidakpastian mengenai cakupan objek pemeriksaan dalam perselisihan
hasil
pemilihan
umum
serta
mempertegas
adanya
persoalan
konstitusional yang bersumber dari rumusan norma a quo.
50. Bahwa fakta tersebut menunjukkan secara nyata bahwa norma a quo
telah menjadi dasar argumentasi hukum untuk membatasi ruang lingkup
kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, keberadaan frasa
"hanya terhadap hasil penghitungan suara" bukan sekadar norma yang
pasif,
melainkan
norma
yang
secara
aktual
digunakan
untuk
mempersoalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa
pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu.
51. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak bersumber
dari praktik Mahkamah Konstitusi, mengingat Mahkamah dalam berbagai
perkara perselisihan hasil pemilihan umum telah mengembangkan
27
penafsiran yang memungkinkan pemeriksaan terhadap pelanggaran
proses yang memengaruhi hasil pemilihan umum. Kerugian tersebut
justru timbul karena Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum tidak memberikan jaminan normatif yang
secara tegas menyelaraskan ruang lingkup kewenangan Mahkamah
Konstitusi dengan praktik konstitusional yang telah berkembang.
Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon masih
bergantung pada penafsiran yang dibangun dalam setiap perkara konkret,
bukan pada kepastian norma hukum yang berlaku secara umum,
mengikat, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.
52. Bahwa keadaan tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, khususnya pada
halaman 864–865, di mana Mahkamah menegaskan bahwa apabila
terdapat indikasi tidak terpenuhinya asas dan prinsip pemilihan umum
pada tahapan sebelum penetapan hasil pemilu, Mahkamah memiliki
kewajiban konstitusional untuk memeriksa dan mengadilinya sepanjang
pelanggaran tersebut memiliki keterkaitan dan berpengaruh terhadap
hasil perolehan suara peserta pemilu. Penegasan tersebut menunjukkan
bahwa dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah telah mengembangkan
penafsiran konstitusional yang tidak membatasi objek perselisihan hasil
pemilihan umum semata-mata pada aspek kuantitatif berupa hasil
penghitungan suara.
Bahwa meskipun demikian, dalam perkara yang sama kewenangan
Mahkamah untuk memeriksa pelanggaran proses tetap dipersoalkan oleh
para pihak melalui eksepsi yang mendasarkan argumentasinya pada
frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" sebagaimana tercantum
dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Fakta tersebut menunjukkan bahwa norma a quo masih
menjadi dasar normatif untuk menafsirkan secara restriktif ruang lingkup
kewenangan Mahkamah, sehingga membuka ruang bagi lahirnya
penafsiran yang berbeda dan menimbulkan ketidakpastian hukum
mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa
perselisihan hasil pemilihan umum.
Bahwa dengan demikian, persoalan yang dihadapi Pemohon bukanlah
28
persoalan yang bersifat teoritis, hipotetis, maupun akademik semata,
melainkan persoalan konstitusional yang nyata dan aktual karena telah
muncul secara konkret dalam praktik penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 864–865).
Kerugian konstitusional Pemohon tidak bersumber pada ketiadaan praktik
pemeriksaan terhadap pelanggaran proses oleh Mahkamah, melainkan
pada tetap berlakunya norma Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu yang belum
memberikan jaminan normatif bahwa pemeriksaan terhadap pelanggaran
proses yang terbukti memengaruhi hasil pemilihan umum merupakan
bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, perlindungan
terhadap hak-hak konstitusional warga negara masih bergantung pada
perkembangan penafsiran dalam setiap perkara, bukan pada kepastian
norma hukum yang berlaku secara umum, mengikat, dan memberikan
jaminan kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28D ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
53. Bahwa apabila frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" tidak
dirumuskan secara sempit atau dimaknai secara konstitusional mencakup
pula pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu, maka ruang
bagi perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak akan
muncul. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum yang dialami Pemohon
memiliki hubungan sebab-akibat yang langsung dengan berlakunya
norma a quo.
54. Bahwa dengan demikian, seluruh kerugian konstitusional yang didalilkan
Pemohon, baik yang berkaitan dengan hak atas kepastian hukum yang
adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jaminan konstitusional
atas penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana
diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, kepentingan konstitusional Pemohon terhadap
pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, maupun jaminan konstitusional atas tersedianya mekanisme
penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum oleh Mahkamah
29
Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara langsung
bersumber dari keberlakuan Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya frasa "hanya
terhadap hasil penghitungan suara", yang menjadi objek pengujian dalam
perkara a quo. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat (causal
verband) yang jelas antara berlakunya norma a quo dengan potensi
kerugian terhadap hak dan kepentingan konstitusional Pemohon,
sehingga syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam praktik Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi.
II.5 Kemungkinan Kerugian Konstitusional Tidak Akan Terjadi Lagi Apabila
Permohonan Dikabulkan
55. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo
dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 475 ayat (2)
UU Pemilu sehingga frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara"
dimaknai mencakup pula pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu
yang memengaruhi hasil pemilu, maka kerugian konstitusional yang
didalilkan Pemohon tidak akan terjadi lagi.
56. Bahwa putusan pengujian undang-undang memiliki sifat final dan
mengikat secara umum (erga omnes), sehingga tidak hanya berlaku bagi
para pihak dalam perkara ini, melainkan mengikat seluruh warga negara,
penyelenggara pemilu, peserta pemilu, lembaga negara, serta Mahkamah
Konstitusi sendiri dalam menjalankan kewenangannya pada masa
mendatang.
57. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi selama ini telah mengembangkan
praktik konstitusional yang memperbolehkan pemeriksaan pelanggaran
proses yang memengaruhi hasil pemilu, praktik tersebut pada hakikatnya
masih hidup dalam putusan-putusan konkret (case by case basis) dan
belum memperoleh penegasan normatif secara eksplisit dalam norma
undang-undang yang diuji. Oleh karena itu, diperlukan putusan pengujian
undang-undang yang memberikan kepastian hukum secara permanen
terhadap ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.
58. Bahwa tanpa adanya penegasan normatif tersebut, perubahan komposisi
hakim konstitusi pada masa yang akan datang berpotensi menimbulkan
30
perubahan pendekatan penafsiran terhadap Pasal 475 ayat (2) UU
Pemilu. Dalam keadaan demikian, praktik konstitusional yang selama ini
berkembang dapat sewaktu-waktu ditinggalkan dan kembali ditafsirkan
secara sempit sesuai bunyi literal norma a quo. Risiko konstitusional inilah
yang menjadi sumber kerugian potensial Pemohon sebagai pemilih.
59. Bahwa
pengabulan
permohonan
a
quo
akan
menghilangkan
pertentangan antara norma undang-undang dengan praktik konstitusional
Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, tidak akan lagi terdapat ruang
bagi para pihak untuk memperdebatkan apakah Mahkamah Konstitusi
berwenang memeriksa pelanggaran proses yang memengaruhi hasil
pemilu, karena hal tersebut telah memperoleh legitimasi konstitusional
yang tegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
60. Bahwa pengabulan permohonan a quo juga akan memberikan
perlindungan yang lebih efektif terhadap hak konstitusional Pemohon
sebagai pemilih. Pemohon akan memperoleh kepastian bahwa setiap
hasil pemilu yang diduga lahir dari proses yang tidak jujur, tidak adil, atau
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi tetap dapat diuji dan
dikoreksi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia.
61. Bahwa lebih jauh lagi, pengabulan permohonan ini akan memperkuat
pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, menjaga integritas pemilu,
memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the
guardian of the Constitution), serta memberikan kepastian hukum yang
adil bagi seluruh warga negara dalam setiap penyelenggaraan pemilu di
masa mendatang.
62. Bahwa oleh karena itu, terdapat kemungkinan yang nyata, rasional, dan
dapat dipastikan menurut penalaran yang wajar bahwa dengan
dikabulkannya permohonan a quo, kerugian konstitusional yang didalilkan
Pemohon tidak akan terjadi lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terus
berulang dalam penyelenggaraan pemilu pada masa yang akan datang.
III. Alasan-Alasan Permohonan (Posita)
A. Urgensi Konstitusional Pengujian Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu
Meskipun Mahkamah Konstitusi Telah Mengembangkan Praktik
Pemeriksaan Pelanggaran Proses yang Memengaruhi Hasil Pemilu
63. Bahwa Pemohon memahami dan menghormati nasihat Majelis Hakim
31
dalam persidangan pendahuluan yang pada pokoknya mempertanyakan
urgensi pengujian norma a quo mengingat Mahkamah Konstitusi selama
ini
telah
mempraktikkan
penafsiran
yang
lebih
luas
terhadap
kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
Oleh karena itu, Pemohon memandang perlu untuk terlebih dahulu
menjelaskan bahwa permohonan a quo tidak diajukan karena Mahkamah
Konstitusi belum pernah
memeriksa pelanggaran proses yang
memengaruhi hasil pemilu, melainkan karena praktik konstitusional
tersebut belum memperoleh kepastian normatif yang tegas dalam norma
undang-undang yang diuji.
64. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Pemilu Tahun 2004 hingga Pemilu
Tahun 2024 telah membangun praktik ketatanegaraan yang konsisten
dengan memeriksa dan mempertimbangkan pelanggaran proses yang
memiliki keterkaitan dan pengaruh terhadap hasil pemilu. Dalam berbagai
perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi tidak
semata-mata bertindak sebagai court of numbers, tetapi juga sebagai
penjaga konstitusi dan pelindung integritas pemilu yang memastikan
bahwa hasil pemilu lahir dari proses yang demokratis, jujur, dan adil.
65. Bahwa praktik konstitusional tersebut antara lain tercermin dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, yang
pada pokoknya menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat
mempertimbangkan pelanggaran proses sepanjang pelanggaran tersebut
memiliki hubungan dan pengaruh terhadap hasil pemilu. Dengan
demikian, secara empiris praktik konstitusional tersebut memang telah
berkembang dan diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
66. Namun demikian, keberadaan praktik konstitusional tersebut tidak
menghilangkan persoalan konstitusional yang menjadi objek permohonan
a quo. Sebab, Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum tetap menggunakan frasa "hanya terhadap hasil
penghitungan suara", yang secara gramatikal, sistematis, dan tekstual
menunjukkan adanya pembatasan objek sengketa pada aspek kuantitatif
perolehan suara.
67. Bahwa ketidaksesuaian antara rumusan norma undang-undang dengan
32
praktik konstitusional Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan
ketidakpastian hukum yang nyata. Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Pasangan Calon Nomor
Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serta Komisi
Pemilihan Umum secara tegas mengajukan eksepsi yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa
pelanggaran yang bersifat kualitatif karena Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu
membatasi objek sengketa hanya terhadap hasil penghitungan suara
(vide Bukti P-7).
68. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa sekalipun Mahkamah
Konstitusi telah mengembangkan praktik pemeriksaan pelanggaran
proses, norma a quo tetap digunakan sebagai dasar argumentasi hukum
untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain,
praktik konstitusional yang berkembang belum berhasil menghilangkan
perdebatan mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi
karena sumber ketidakpastian tersebut tetap berada dalam rumusan
norma undang-undang yang berlaku.
69. Bahwa apabila norma a quo benar-benar telah memberikan kepastian
hukum yang memadai, maka perdebatan fundamental mengenai
kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya tidak lagi muncul
dalam setiap siklus pemilu. Akan tetapi, fakta empiris menunjukkan
sebaliknya. Perdebatan yang sama terus berulang, baik di antara para
pihak, para ahli hukum tata negara, maupun bahkan dalam lingkungan
Mahkamah Konstitusi sendiri.
70. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut pada hakikatnya tidak bersumber
dari ketiadaan praktik konstitusional, melainkan dari tidak adanya jaminan
normatif yang secara tegas menyelaraskan rumusan Pasal 475 ayat (2)
UU Pemilu dengan praktik konstitusional yang telah berkembang.
Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara
masih bergantung pada penafsiran hakim dalam setiap perkara, bukan
pada norma hukum yang secara eksplisit memberikan kepastian.
71. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-
XXII/2024, khususnya pada halaman 864–865, Hakim Konstitusi Saldi Isra
menegaskan bahwa apabila terdapat indikasi tidak terpenuhinya asas-
33
asas dan prinsip-prinsip pemilu pada tahapan sebelum penetapan hasil
pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan untuk menghindar dari
kewajibannya mengadili sepanjang pelanggaran tersebut memiliki
keterkaitan dan pengaruh terhadap hasil perolehan suara. Pertimbangan
tersebut semakin menegaskan bahwa secara konstitusional hasil pemilu
tidak dapat dipisahkan dari proses yang melahirkannya.
72. Bahwa meskipun demikian, pertimbangan hukum dalam putusan perkara
konkret tetap tidak dapat disamakan dengan kepastian normatif yang lahir
dari putusan pengujian undang-undang. Putusan dalam perkara
perselisihan hasil pemilu pada dasarnya lahir dalam konteks in casu,
sedangkan putusan pengujian undang-undang memiliki daya ikat umum
(erga omnes) yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga
negara dan seluruh penyelenggaraan pemilu pada masa yang akan
datang.
73. Bahwa tanpa adanya penegasan normatif melalui putusan pengujian
undang-undang, praktik konstitusional yang selama ini berkembang tetap
berpotensi mengalami perubahan seiring dengan perubahan komposisi
hakim konstitusi ataupun perubahan pendekatan penafsiran hukum yang
dianut oleh Mahkamah Konstitusi pada masa mendatang. Dalam keadaan
demikian, tidak terdapat jaminan konstitusional bahwa penafsiran
progresif yang berlaku saat ini akan terus dipertahankan.
74. Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo tidak dimaksudkan untuk
memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi di luar praktik yang telah
berjalan selama ini. Sebaliknya, permohonan a quo diajukan untuk
mengubah praktik konstitusional yang selama ini hidup dalam
yurisprudensi menjadi kepastian normatif yang mengikat secara umum
(erga omnes), sehingga perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat,
pemilu yang jujur dan adil, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, serta hak atas kepastian hukum
yang adil memperoleh jaminan konstitusional yang lebih kuat dan
berkelanjutan.
75. Bahwa dengan demikian, justru karena Mahkamah Konstitusi selama ini
telah mempraktikkan penafsiran yang lebih luas terhadap frasa "hasil
pemilihan umum", maka terdapat alasan yang semakin kuat bagi
34
Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan makna konstitusional Pasal 475
ayat (2) UU Pemilu agar selaras dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat
(1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta
memberikan kepastian hukum yang mengikat bagi seluruh pihak pada
masa kini maupun masa yang akan datang.
B. Pertentangan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu terhadap Hak Atas Kepastian
Hukum Yang Adil [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]
76. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”.
77. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil merupakan pilar fundamental
negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai
putusannya telah menegaskan bahwa kepastian hukum yang adil
menghendaki norma hukum yang bersifat lex certa, lex stricta, tidak
multitafsir, serta mampu memberikan pedoman yang dapat diprediksi oleh
warga negara dalam penggunaan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu,
norma yang membuka ruang tafsir saling bertentangan dalam
penerapannya pada hakikatnya telah menggerus kepastian hukum itu
sendiri sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
78. Bahwa secara tekstual Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:
"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil
penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan
Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden”.
79. Bahwa dalam praktik peradilan konstitusional, Mahkamah Konstitusi
secara konsisten tidak hanya memeriksa aspek kuantitatif penghitungan
suara, tetapi juga menilai pelanggaran proses yang terbukti memiliki
keterkaitan dan pengaruh terhadap hasil pemilu. Praktik tersebut telah
berkembang sejak Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun
2004 hingga Pemilu Tahun 2024. Bahkan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Mahkamah menegaskan
35
bahwa kewenangannya tidak semata-mata terbatas pada angka-angka
hasil penghitungan suara, melainkan juga mencakup penilaian terhadap
pelanggaran yang berkaitan langsung dengan tahapan dan integritas
hasil pemilu. Penegasan serupa kembali tampak dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, khususnya
halaman 864–865, ketika Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa
Mahkamah tidak dapat menghindar dari kewajiban mengadili apabila
terdapat indikasi pelanggaran asas dan prinsip pemilu pada tahapan
sebelum penetapan hasil sepanjang berpengaruh terhadap perolehan
suara.
80. Bahwa di sisi lain, Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu tetap menggunakan frasa
“hanya terhadap hasil penghitungan suara” yang secara gramatikal,
sistematis, dan historis menunjukkan pembatasan objek sengketa pada
aspek kuantitatif semata. Akibatnya, terdapat ketegangan normatif antara
bunyi undang-undang dengan praktik konstitusional Mahkamah Konstitusi yang
telah berkembang secara konsisten.
81. Bahwa ketidaksesuaian tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum
yang nyata karena melahirkan dua arus penafsiran yang sama-sama
memiliki dasar argumentasi. Pertama, penafsiran literal yang membatasi
kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya pada penghitungan suara.
Kedua, penafsiran konstitusional yang memandang bahwa hasil pemilu
tidak dapat dipisahkan dari proses yang melahirkannya, sehingga
pelanggaran proses yang memengaruhi hasil tetap berada dalam lingkup
pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.
82. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut bukan bersifat teoritis, melainkan
telah terbukti dalam praktik Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dalam perkara tersebut, Pasangan
Calon Nomor Urut 2 Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka serta
Komisi Pemilihan Umum mengajukan eksepsi yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa
dalil kualitatif karena Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu membatasi objek
sengketa hanya pada hasil penghitungan suara. Fakta ini menunjukkan
bahwa norma a quo masih secara aktif dijadikan dasar pembatasan
kewenangan konstitusional Mahkamah.
36
83. Bahwa apabila norma a quo benar-benar telah memberikan kepastian
hukum yang memadai, maka perdebatan mendasar mengenai ruang
lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak akan terus berulang
dalam setiap siklus pemilu. Namun kenyataannya, perdebatan tersebut
tetap muncul secara konsisten, baik dalam argumentasi para pihak,
pendapat para ahli, maupun dalam dinamika internal peradilan konstitusi
sendiri. Hal ini menunjukkan adanya problem normatif yang belum
terselesaikan secara memadai.
84. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak terletak pada ketiadaan
praktik pemeriksaan pelanggaran proses oleh Mahkamah Konstitusi,
melainkan pada ketiadaan jaminan normatif yang memastikan bahwa
praktik tersebut akan terus berlaku secara konsisten di masa mendatang.
Selama frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” tetap
dipertahankan, selalu terbuka ruang bagi penafsiran restriktif yang dapat
mengeliminasi pemeriksaan terhadap
pelanggaran
proses
yang
memengaruhi hasil pemilu.
85. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan ancaman konstitusional yang
nyata terhadap hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil.
Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam konteks
pemilu menjadi bergantung pada dinamika penafsiran hakim dalam tiap
perkara, bukan pada norma hukum yang secara tegas memberikan
jaminan kepastian. Kondisi demikian tidak sejalan dengan prinsip negara
hukum yang menuntut adanya kepastian, konsistensi, dan prediktabilitas
dalam penerapan hukum.
86. Bahwa oleh karena itu, Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu sepanjang memuat
frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” telah menimbulkan
ketidakpastian hukum yang nyata, aktual, dan berulang, sehingga
bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
C. Pertentangan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu terhadap Pemilu Yang Jujur Dan
Adil [Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]
87. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.
37
88. Bahwa ketentuan a quo merupakan jaminan konstitusional yang bersifat
fundamental
bagi
setiap
warga
negara
untuk
memperoleh
penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan konstitusional tersebut
tidak hanya berkaitan dengan keabsahan hasil penghitungan suara
secara prosedural, melainkan juga mencakup integritas seluruh tahapan
penyelenggaraan pemilihan umum sebagai suatu kesatuan proses yang
utuh dan tidak terpisahkan, mulai dari pemutakhiran data pemilih,
pencalonan peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan
penghitungan suara, rekapitulasi hasil, hingga penetapan hasil pemilihan
umum. Dengan demikian, kemurnian hasil pemilihan umum secara
konstitusional merupakan refleksi dari penyelenggaraan seluruh tahapan
pemilu yang berlangsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
89. Bahwa dalam perspektif konstitusional tersebut, validitas hasil pemilu
tidak dapat hanya diukur dari kebenaran aritmetika perolehan suara. Suatu
hasil pemilu yang tampak benar secara kuantitatif tetap kehilangan
legitimasi konstitusional apabila lahir dari proses yang cacat secara
sistemik, termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan
masif seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaknetralan
aparatur negara, maupun distorsi terhadap kebebasan memilih. Dengan
demikian, integritas proses merupakan prasyarat konstitusional bagi
sahnya hasil pemilu.
90. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, termasuk
Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan Putusan Nomor
1/PHPU.PRES-XXII/2024, secara konsisten telah mengembangkan
pendekatan bahwa kewenangannya dalam memeriksa Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum tidak dapat dibatasi secara kaku pada angka perolehan
suara semata, melainkan juga dapat menjangkau pelanggaran proses
yang terbukti memiliki keterkaitan langsung dan pengaruh signifikan
terhadap hasil pemilu. Bahkan dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-
XXII/2024 halaman 864–865, Hakim Konstitusi Saldi Isra secara tegas
menegaskan bahwa Mahkamah tidak dapat menghindar dari kewajiban
38
konstitusionalnya untuk menguji pelanggaran asas dan prinsip pemilu
sepanjang pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap hasil perolehan
suara.
91. Bahwa dengan demikian, secara yurisprudensial telah terbentuk suatu
konstruksi konstitusional bahwa hasil pemilu tidak berdiri sendiri,
melainkan merupakan konsekuensi langsung dari proses yang
melahirkannya. Namun demikian, konstruksi tersebut tidak sejalan
dengan rumusan normatif Pasal 475 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017
yang secara eksplisit membatasi objek sengketa “hanya terhadap hasil
penghitungan suara”, yang secara tekstual mengandung pembatasan
yang bersifat rigid dan eksklusif.
92. Bahwa ketidaksesuaian antara norma undang-undang dengan praktik
konstitusional tersebut menimbulkan ketegangan normatif yang serius
(serious normative tension), karena membuka ruang dua tafsir yang
sama-sama memiliki legitimasi argumentatif. Di satu sisi, terdapat tafsir
literal yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya pada
angka hasil penghitungan suara. Di sisi lain, terdapat tafsir konstitusional
progresif
yang
memandang
bahwa
pelanggaran
proses
yang
memengaruhi hasil tetap berada dalam lingkup pengujian Mahkamah
Konstitusi. Dualisme tafsir ini secara inheren melahirkan ketidakpastian
hukum yang bersifat struktural.
93. Bahwa ketidakpastian tersebut tidak bersifat teoritis, melainkan telah
terbukti dalam praktik Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2024, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2
Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka serta Komisi Pemilihan
Umum secara tegas mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah Konstitusi
tidak berwenang memeriksa dalil kualitatif karena Pasal 475 ayat (2) UU
Pemilu membatasi objek sengketa hanya pada hasil penghitungan suara.
Fakta ini menunjukkan bahwa norma a quo masih berfungsi sebagai
instrumen pembatasan argumentatif yang aktif digunakan dalam proses
peradilan konstitusional.
94. Bahwa apabila norma a quo benar-benar telah memberikan kepastian
hukum yang memadai, maka perdebatan mengenai batas kewenangan
Mahkamah Konstitusi tidak akan terus berulang dalam setiap siklus
39
pemilu. Namun kenyataannya, perdebatan tersebut justru bersifat repetitif
dan sistemik, muncul kembali baik di tingkat para pihak, ahli hukum,
maupun dalam dinamika internal penalaran Mahkamah Konstitusi sendiri.
Hal ini secara konklusif menunjukkan bahwa sumber ketidakpastian
bukan terletak pada praktik, melainkan pada ketidakjelasan dan
ketidakselarasan norma itu sendiri.
95. Bahwa bagi Pemohon sebagai warga negara dan pemilih, ketidakpastian
tersebut memiliki implikasi konstitusional yang nyata dan langsung.
Pemohon tidak memperoleh jaminan yang dapat diprediksi mengenai
apakah pelanggaran proses yang secara faktual memengaruhi hasil
pemilu akan selalu dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, atau justru
dikesampingkan apabila norma a quo ditafsirkan secara sempit. Dengan
demikian, perlindungan hak konstitusional Pemohon menjadi bergantung
pada variabilitas penafsiran, bukan pada kepastian norma hukum yang
seharusnya bersifat stabil dan mengikat.
96. Bahwa oleh karena itu, Pasal 475 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017
sepanjang frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” secara nyata
telah menciptakan ketidakselarasan antara norma undang-undang dan
prinsip konstitusional pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan a quo tidak hanya
menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan
jaminan integritas pemilu karena membuka ruang pembatasan
kewenangan Mahkamah Konstitusi secara sempit dan tidak selaras
dengan konstruksi konstitusional yang telah berkembang.
D. Pertentangan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu Terhadap Kedaulatan Rakyat
[Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945] Dan Hak Pilih Warga Negara
97. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”.
98. Bahwa dalam kerangka hukum internasional, prinsip kedaulatan rakyat
tersebut memperoleh penguatan normatif yang tegas dalam Pasal 21
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan
bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar otoritas pemerintah, yang
40
harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang jujur, berkala, dengan hak
pilih universal dan setara, serta dilakukan dengan prosedur yang menjamin
kebebasan memilih.
Sejalan dengan itu, Pasal 25 International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk:
Berpartisipasi dalam urusan publik, secara langsung maupun melalui
wakil yang dipilih secara bebas;
Memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala yang jujur, dengan
hak pilih yang universal dan setara, serta pemungutan suara yang
menjamin kebebasan kehendak pemilih.
Bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat
merupakan salah satu sendi fundamental dalam penyelenggaraan negara
demokratis, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui penyelenggaraan
pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut hanya dapat diwujudkan secara
nyata apabila proses pemilihan umum diselenggarakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga setiap hasil pemilihan
umum benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemegang
kedaulatan.
Bahwa sejalan dengan doktrin hukum tata negara modern, Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dalam negara hukum
tidak dapat diekspresikan secara serampangan, melainkan harus
dikanalisasi melalui mekanisme hukum yang sah dan valid. Dengan
demikian, suara rakyat hanya memiliki nilai konstitusional apabila lahir
dari proses elektoral yang tidak cacat hukum.
99. Bahwa kedaulatan rakyat dalam perspektif konstitusional bersifat
substantif, bukan sekadar prosedural formalistik. Pemilu tidak hanya
dimaknai sebagai proses pemberian suara, tetapi sebagai mekanisme
konversi kehendak rakyat menjadi legitimasi kekuasaan negara.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dan
Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 telah menegaskan bahwa demokrasi
elektoral harus memenuhi asas substantif, yakni jujur dan adil, sebagai
41
prasyarat legitimasi konstitusional.
Bahwa dalam perspektif ilmu politik dan hukum tata negara, Miriam
Budiardjo menegaskan bahwa pemilihan umum bukan hanya mekanisme
pergantian kekuasaan, tetapi juga instrumen legitimasi politik, yang hanya
sah apabila dilaksanakan secara jujur dan adil.
100. Bahwa dalam doktrin kedaulatan rakyat modern berlaku prinsip legitimasi
derivatif (derivative legitimacy), yaitu bahwa legitimasi hasil pemilu hanya
sah apabila diturunkan dari proses yang sah. Dengan demikian, proses
yang cacat akan melahirkan hasil yang cacat (product of a flawed
process), sekalipun secara matematis penghitungan suara tampak benar.
Bahwa sejalan dengan itu, Dahlan Thaib menegaskan bahwa pemilu
merupakan instrumen paling konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat,
sehingga setiap kecurangan dalam proses pemilu pada hakikatnya
merusak validitas kehendak rakyat itu sendiri.
101. Bahwa Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 yang membatasi objek sengketa
hanya pada “hasil penghitungan suara” menimbulkan reduksi normatif
terhadap makna kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2)
UUD 1945 dan hak pilih warga negara dalam instrumen HAM
internasional. Reduksi ini menciptakan ketegangan konstitusional karena
mengabaikan prinsip fundamental bahwa hasil pemilu tidak dapat
dipisahkan dari proses yang melahirkannya.
Bahwa dalam konteks tersebut muncul dualisme konstruksi hukum (legal
dualism), yaitu:
1. Pendekatan
normatif-formal
yang
membatasi
kewenangan
Mahkamah Konstitusi hanya pada hasil penghitungan suara; dan
2. Pendekatan
konstitusional-progresif
yang
mengakui
bahwa
pelanggaran proses yang memengaruhi hasil merupakan bagian dari
objek pemeriksaan.
Dualisme ini melahirkan ketidakpastian yang bersifat sistemik dan
struktural dalam perlindungan kedaulatan rakyat.
102. Bahwa bagi Pemohon sebagai pemilih, prinsip kedaulatan rakyat
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
42
memperoleh makna konkret melalui pelaksanaan hak pilih dalam
pemilihan umum. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan
konstitusional agar suara yang telah diberikan dalam pemungutan suara
dihitung secara jujur, adil, dan dikonversi menjadi hasil pemilihan umum
yang sah berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. Apabila pelanggaran
proses penyelenggaraan pemilihan umum yang berpengaruh terhadap
hasil tidak memperoleh mekanisme pemeriksaan yang jelas dan
konsisten oleh Mahkamah Konstitusi, maka perlindungan terhadap hak
pilih Pemohon sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip kedaulatan
rakyat menjadi tidak efektif dan berpotensi mengurangi kemurnian
kehendak rakyat yang seharusnya tercermin dalam hasil pemilihan
umum.
103. Bahwa ketidakpastian mengenai apakah Mahkamah Konstitusi akan
menggunakan pendekatan literal atau progresif terhadap Pasal 475 ayat
(2) UU 7/2017 berpotensi menggeser makna kedaulatan rakyat dari
prinsip substantif menjadi sekadar mekanisme administratif. Dalam
kondisi demikian, kedaulatan rakyat tidak lagi berfungsi sebagai sumber
legitimasi kekuasaan, melainkan hanya sebagai prosedur formal tanpa
jaminan integritas hasil.
Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip constitutional rule of
law, karena dalam negara hukum konstitusional, kekuasaan tidak hanya
harus berasal dari rakyat, tetapi juga harus dipastikan lahir dari proses
yang sah, jujur, dan tidak tercemar oleh pelanggaran fundamental.
104. Bahwa dengan demikian, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 sepanjang
membatasi objek sengketa hanya pada “hasil penghitungan suara”, telah
menimbulkan ketidakpastian normatif, reduksi makna kedaulatan rakyat,
serta penyimpangan dari standar internasional pemilu yang jujur dan adil,
sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
DUHAM Pasal 21, dan ICCPR Pasal 25, sehingga bertentangan dengan
konstitusi dan prinsip universal electoral integrity.
E. Pertentangan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu Terhadap Kewenangan
Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan
Tentang Hasil Pemilihan Umum [Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]
43
105. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.
106. Bahwa frasa “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dalam norma
konstitusional tersebut memiliki makna luas (broad constitutional
meaning) dan tidak dapat direduksi hanya pada aspek numerik berupa
hasil penghitungan suara. Secara gramatikal, kata “tentang” berarti
“mengenai” atau “berkenaan dengan”, sehingga mencakup seluruh
rangkaian peristiwa elektoral yang berkaitan dengan hasil pemilu,
termasuk proses yang melahirkannya.
Bahwa ketentuan tersebut memberikan jaminan konstitusional mengenai
tersedianya mekanisme penyelesaian perselisihan tentang hasil
pemilihan umum melalui Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana
kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945.
Mekanisme
tersebut
merupakan
instrumen
konstitusional
untuk
memastikan bahwa setiap perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
memperoleh
penyelesaian
yang
utuh, efektif, dan berkeadilan
konstitusional, sehingga hak-hak konstitusional warga negara sebagai
pemilih tetap terlindungi.
107. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi melalui
berbagai putusan, termasuk Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019
dan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, telah mengembangkan
pendekatan bahwa pemeriksaan sengketa hasil pemilu tidak hanya
terbatas pada angka hasil penghitungan suara, tetapi juga mencakup
pelanggaran proses yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil
pemilu.
Bahwa walaupun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi telah
mengembangkan penafsiran progresif tersebut, namun secara normatif
Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 masih menggunakan pembatasan tekstual
44
yang hanya merujuk pada “hasil penghitungan suara”. Dengan demikian,
perkembangan praktik tersebut merupakan jurisprudential development
yang tidak menghapus karakter limitatif norma undang-undang.
Bahwa oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara praktik konstitusional
yang berkembang (evolving constitutional practice) dengan rumusan
norma undang-undang yang bersifat restriktif (statutory limitation), yang
menimbulkan
potensi
ketidakpastian
hukum
dalam
penerapan
kewenangan Mahkamah Konstitusi di masa depan.
Komparasi Internasional Mengenai Model Penyelesaian Sengketa Pemilu
Bahwa walaupun dalam praktik ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi telah
mengembangkan penafsiran yang lebih progresif mengenai kewenangannya
dalam memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum, namun secara normatif
Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum masih mempertahankan rumusan yang membatasi objek sengketa
hanya terhadap "hasil penghitungan suara". Perkembangan tersebut
merupakan bentuk jurisprudential development yang lahir dari praktik peradilan
konstitusi, namun tidak menghilangkan sifat limitatif norma undang-undang
yang menjadi objek pengujian dalam permohonan a quo.
Bahwa keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik
konstitusional yang berkembang (evolving constitutional practice) dengan
rumusan norma undang-undang yang masih bersifat restriktif (statutory
limitation). Kesenjangan demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum karena ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi bergantung
pada perkembangan yurisprudensi, bukan memperoleh jaminan secara
eksplisit dalam norma undang-undang.
Bahwa dalam perspektif hukum tata negara perbandingan (comparative
constitutional law), perkembangan sistem penyelesaian sengketa pemilu di
berbagai negara demokrasi modern menunjukkan kecenderungan yang sama,
yakni bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu tidak dipahami secara sempit
sebagai sengketa mengenai angka hasil penghitungan suara semata,
melainkan
juga
mencakup
pemeriksaan
terhadap
integritas
proses
penyelenggaraan pemilu yang melahirkan hasil tersebut. Dengan kata lain,
45
legitimasi hasil pemilu dipandang sebagai konsekuensi langsung dari legitimasi
proses yang mendahuluinya.
Bahwa di Republik Federatif Brasil, penyelesaian sengketa pemilu
dilaksanakan melalui sistem Justiça Eleitoral yang dibentuk berdasarkan
Konstitusi Brasil Tahun 1988. Sistem tersebut merupakan sistem peradilan
pemilu yang terintegrasi dan memiliki kewenangan sejak tahapan pra-pemilu,
pelaksanaan pemilu, hingga penyelesaian sengketa pasca-pemilu. Struktur
kelembagaan tersebut terdiri atas Tribunal Superior Eleitoral di tingkat
nasional, Tribunais Regionais Eleitorais di setiap negara bagian, serta
pengadilan pemilu pada tingkat lokal yang secara keseluruhan mencakup
lebih dari 5.500 zona pemilu. Melalui sistem demikian, pelanggaran terhadap
tahapan proses yang terbukti memengaruhi hasil pemilu menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari objek pemeriksaan peradilan pemilu, sehingga
integritas proses dan legitimasi hasil dipandang sebagai satu kesatuan yang
utuh.
Bahwa Republik Uruguay sejak tahun 1924 telah membentuk Corte Electoral
sebagai lembaga pemilu permanen yang independen dan memiliki fungsi
administratif sekaligus yudisial. Lembaga tersebut tidak hanya bertanggung
jawab menyelenggarakan pemilu dan mengelola daftar pemilih, tetapi juga
memiliki kewenangan sebagai peradilan terakhir dalam seluruh sengketa
yang timbul selama proses pemilu. Model kelembagaan tersebut
menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hasil pemilu dilakukan melalui
pengawasan terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu, bukan
hanya terhadap hasil numerik pada tahap akhir.
Bahwa Republik Austria memberikan kewenangan penyelesaian sengketa
pemilu kepada Verfassungsgerichtshof (Mahkamah Konstitusi Austria).
Berdasarkan Pasal 141 Konstitusi Federal Austria dan ketentuan § 70
Verfassungsgerichtshofgesetz Tahun 1953, Mahkamah Konstitusi Austria
dapat membatalkan hasil pemilu apabila terbukti terdapat pelanggaran
hukum dalam proses pemilu yang berpengaruh terhadap hasil akhirnya.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara proses dan hasil
pemilu dipandang sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan.
Penerapan prinsip tersebut tampak secara nyata dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Austria mengenai Pemilihan Presiden Federal Tahun 2016 yang
46
memerintahkan pemungutan suara ulang secara nasional setelah ditemukan
pelanggaran prosedural dalam penghitungan surat suara melalui pos yang
berpotensi memengaruhi hasil pemilu, meskipun tidak pernah dibuktikan
adanya manipulasi suara secara langsung.
Bahwa Republik Afrika Selatan menggunakan model hybrid electoral justice
melalui Independent Electoral Commission yang menjalankan fungsi
administratif sekaligus penyelesaian sengketa pada tingkat awal. Model
tersebut dibangun atas asumsi bahwa efektivitas perlindungan hak
konstitusional pemilih hanya dapat diwujudkan apabila mekanisme
penyelesaian sengketa mampu mengoreksi pelanggaran proses secara cepat
sebelum hasil pemilu memperoleh legitimasi final. Pendekatan demikian
menunjukkan bahwa perlindungan terhadap integritas pemilu tidak berhenti
pada tahap penghitungan suara semata.
Bahwa sebaliknya, praktik di Malaysia menunjukkan kecenderungan yang
lebih formalistik melalui Election Court, di mana banyak permohonan
sengketa pemilu tidak diperiksa pokok perkaranya karena terkendala syarat-
syarat prosedural. Pendekatan demikian sering dikritik dalam berbagai kajian
akademik karena berpotensi mengorbankan keadilan substantif dan
mengurangi efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara dalam
proses pemilu. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa
pembatasan kewenangan secara terlalu sempit justru dapat mengurangi
legitimasi demokrasi itu sendiri.
Bahwa dari berbagai praktik ketatanegaraan tersebut dapat disimpulkan
bahwa negara-negara demokrasi modern pada umumnya mengembangkan
sistem electoral justice yang menempatkan integritas proses sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari legitimasi hasil pemilu. Dengan demikian, konsep
hasil pemilu tidak dipahami hanya sebagai angka hasil penghitungan suara,
melainkan sebagai hasil yang lahir dari proses penyelenggaraan pemilu yang
demokratis, jujur, adil, bebas, dan berintegritas.
Bahwa berbagai penelitian komparatif juga menunjukkan bahwa legitimasi
hasil pemilu merupakan bentuk legitimasi yang bersifat derivatif (derivative
legitimacy), yakni legitimasi yang hanya dapat lahir apabila keseluruhan
proses penyelenggaraan pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi
konstitusional. Oleh karena itu, setiap pelanggaran proses yang memiliki
47
pengaruh nyata terhadap hasil pemilu merupakan bagian yang secara
konstitusional layak diperiksa dalam mekanisme penyelesaian sengketa hasil
pemilu.
Bahwa dibandingkan dengan praktik negara-negara demokrasi tersebut,
ketentuan Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum justru membatasi objek sengketa hanya terhadap "hasil
penghitungan suara". Pembatasan demikian menjadikan Indonesia sebagai
salah satu negara yang secara normatif masih mempertahankan pendekatan
yang lebih restriktif dibandingkan perkembangan electoral justice dalam
praktik ketatanegaraan modern.
Bahwa standar internasional yang dikembangkan oleh International IDEA
melalui Electoral Justice Framework juga menegaskan bahwa sistem
penyelesaian sengketa pemilu yang efektif harus memberikan ruang bagi
lembaga peradilan untuk memeriksa pelanggaran proses (process-affecting
violations) yang berpengaruh terhadap hasil pemilu. Dalam kerangka
tersebut, legitimasi hasil pemilu merupakan konsekuensi langsung dari
integritas proses penyelenggaraannya (derivative legitimacy principle),
sehingga pembatasan objek sengketa hanya pada aspek numerik hasil
penghitungan suara tidak sejalan dengan prinsip electoral justice dan
electoral integrity yang telah berkembang sebagai standar internasional
dalam negara demokrasi konstitusional modern.
Bahwa oleh karena itu, pembatasan frasa "hanya terhadap hasil
penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan pembatasan yang tidak
sejalan dengan perkembangan hukum tata negara modern, praktik peradilan
konstitusi di berbagai negara demokrasi, maupun standar internasional
mengenai electoral justice. Norma a quo telah menimbulkan ketidakpastian
hukum mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi serta
berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi konstitusional Mahkamah
Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung integritas pemilihan
umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa dari komparasi tersebut terlihat bahwa negara-negara demokrasi
modern pada prinsipnya mengadopsi pendekatan electoral integrity, yaitu
48
bahwa sengketa hasil pemilu tidak dapat dilepaskan dari evaluasi terhadap
proses yang melahirkannya. Indonesia adalah satu-satunya negara di antara
perbandingan tersebut yang secara normatif membatasi objek sengketa
hanya pada “hasil penghitungan suara”.
Bahwa dengan demikian, pembatasan objek sengketa hanya pada “hasil
penghitungan suara” sebagaimana dalam Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017
merupakan
pendekatan
yang
lebih
sempit
dibandingkan
standar
konstitusional dan praktik negara demokrasi modern, sehingga menimbulkan
deviasi dalam desain electoral justice dibandingkan praktik umum negara
hukum demokratis.
Bahwa standar internasional melalui International IDEA (Electoral Justice
Framework) menegaskan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu yang
efektif harus mampu menguji pelanggaran proses yang memengaruhi hasil
(process-affecting violations), karena legitimasi pemilu bersifat derivatif dari
integritas proses (derivative legitimacy principle).
Bahwa oleh karena itu, pembatasan yang bersifat absolut pada hasil numerik
semata tidak sejalan dengan prinsip electoral justice dan electoral integrity
yang telah menjadi standar global dalam negara demokrasi konstitusional
modern.
Norma Konstitusi vs Norma Undang-Undang
Bahwa Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 yang membatasi objek sengketa
hanya pada “hasil penghitungan suara” menciptakan reduksi normatif
(normative reduction) terhadap frasa konstitusional “perselisihan tentang
hasil pemilihan umum” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa reduksi tersebut menimbulkan ketegangan konstitusional
(constitutional tension) karena menghilangkan dimensi proses dari objek
sengketa hasil pemilu
Bahwa ketegangan tersebut melahirkan fundamental incongruence
antara norma konstitusi yang bersifat terbuka dan norma undang-undang
yang bersifat limitatif, sehingga secara hierarkis tidak dapat dibenarkan
berdasarkan prinsip lex superior derogat legi inferiori.
Dampak terhadap Pemohon
Bahwa bagi Pemohon sebagai pemilih, ketidakpastian mengenai ruang
49
lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi menimbulkan kerugian
konstitusional aktual dan potensial, karena perlindungan terhadap suara
yang diberikan menjadi bergantung pada variasi penafsiran kelembagaan,
bukan pada kepastian norma.
Bahwa bahkan dalam kondisi perubahan komposisi hakim Mahkamah
Konstitusi di masa depan, tidak terdapat jaminan normatif bahwa
pendekatan progresif akan tetap dipertahankan,
sehingga
dalil
pelanggaran proses dapat sewaktu-waktu dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa pemeriksaan pokok perkara.
Bahwa dengan demikian, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 sepanjang membatasi
objek sengketa hanya pada “hasil penghitungan suara” telah menimbulkan:
1. reduksi makna konstitusional Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,
2. ketidakpastian hukum yang bersifat struktural, dan
3. ketidaksesuaian dengan prinsip electoral justice dalam hukum
internasional,
sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
tentang kepastian hukum yang adil.
F. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU MENURUT PANDANGAN
PROF. IWAN SATRIAWAN
Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta yang memperoleh pembelajaran secara langsung
dari Prof. Iwan Satriawan, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, dalam mata kuliah Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi. Dalam proses perkuliahan tersebut, Prof. Iwan Satriawan
menyampaikan materi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, yang dituangkan dalam
bahan ajar (PowerPoint Presentation) dan menjadi bagian dari proses
pembelajaran akademik Pemohon (vide Bukti P-9).
Bahwa materi perkuliahan tersebut memiliki relevansi yang erat dengan
permohonan a quo karena memuat pandangan akademik mengenai ruang
lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus
perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya mengenai makna konstitusional
50
frasa "hasil penghitungan suara" sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
a. Mahkamah Konstitusi Bukan "Mahkamah Kalkulator"
Bahwa menurut pandangan Prof. Iwan Satriawan, penyelesaian perselisihan
hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya tidak dapat
dipahami semata-mata sebagai proses verifikasi matematis terhadap angka
perolehan suara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara
perselisihan hasil pemilihan umum merupakan kewenangan konstitusional
yang bertujuan memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar lahir dari proses
penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pemilu yang diselenggarakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Bahwa secara konseptual, hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari proses yang
melahirkannya. Hasil penghitungan suara merupakan produk akhir dari
keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, apabila proses
tersebut diwarnai oleh pelanggaran yang bersifat serius dan terbukti
memengaruhi hasil akhir pemilu, maka pelanggaran tersebut secara
konstitusional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari objek pemeriksaan
Mahkamah Konstitusi.
Bahwa dalam materi perkuliahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Prof.
Iwan Satriawan secara tegas menyatakan:
"Putusan terkait eksepsi ini menegaskan bahwa MK bukan Mahkamah
Kalkulator. MK merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili
konstitusionalitas pemilu, apakah pemilu itu dijalankan secara jujur dan adil
sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945."
(vide Bukti P-9).
Bahwa pandangan Prof. Iwan Satriawan tersebut menegaskan bahwa
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perselisihan hasil
pemilu tidak berhenti pada penghitungan angka perolehan suara (vote
counting), melainkan juga mencakup penilaian terhadap integritas proses yang
menghasilkan angka tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi
menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai the guardian of the
Constitution, yang bertugas memastikan bahwa hasil pemilu merupakan
51
cerminan dari proses demokrasi yang jujur, adil, dan sesuai dengan amanat
konstitusi.
Bahwa pandangan akademik tersebut juga sejalan dengan perkembangan
praktik ketatanegaraan dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang dalam
berbagai putusan telah mempertimbangkan adanya pelanggaran proses
penyelenggaraan pemilu sepanjang pelanggaran tersebut terbukti memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap hasil akhir pemilu.
Dengan demikian, konsep "hasil pemilu" dalam perspektif konstitusi memiliki
makna yang lebih luas daripada sekadar angka hasil penghitungan suara.
Bahwa oleh karena itu, frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara"
sebagaimana tercantum dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat dimaknai secara sempit
sebagai pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap
aspek numerik hasil penghitungan suara. Penafsiran demikian berpotensi
mereduksi fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan
prinsip pemilu yang jujur dan adil, sekaligus mengabaikan hubungan yang
tidak terpisahkan antara proses penyelenggaraan pemilu dengan hasil yang
dihasilkannya.
Bahwa dengan demikian, pandangan Prof. Iwan Satriawan semakin
memperkuat argumentasi Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah
"Mahkamah Kalkulator", melainkan lembaga peradilan konstitusi yang memiliki
kewenangan untuk menjaga integritas hasil pemilu melalui pengujian terhadap
keseluruhan proses yang melahirkan hasil tersebut. Oleh sebab itu, frasa
"hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dimaknai secara konstitusional
sebagai hasil yang lahir dari proses pemilu yang demokratis, jujur, adil,
berintegritas, dan sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Kewajiban Konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Asas-
Asas Pemilu
Bahwa dalam materi perkuliahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Prof.
Iwan Satriawan juga menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum tidak
dapat dipisahkan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai
52
peradilan konstitusi yang bertugas menjaga tegaknya prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemilu sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa menurut Prof. Iwan Satriawan, keberadaan Mahkamah Konstitusi
dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu bukan semata-mata untuk
memverifikasi angka hasil penghitungan suara, melainkan juga untuk
memastikan bahwa hasil tersebut lahir dari proses penyelenggaraan pemilu
yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh
karena itu, setiap dugaan pelanggaran terhadap asas-asas tersebut yang
terbukti memengaruhi hasil pemilu merupakan bagian dari ruang lingkup
pengawasan konstitusional Mahkamah Konstitusi.
Bahwa dalam materi akademiknya, Prof. Iwan Satriawan menyatakan:
"Manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu
tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun
alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai
peradilan konstitusi untuk ... mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi
penghitungan suara pemilu."
(vide Bukti P-9).
Bahwa pandangan tersebut menegaskan adanya hubungan yang tidak
terpisahkan antara proses penyelenggaraan pemilu dengan hasil yang
ditetapkan. Hasil penghitungan suara tidak dapat dianggap sah secara
konstitusional apabila diperoleh melalui proses yang bertentangan dengan
asas-asas pemilu. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap pelanggaran proses
yang secara nyata memengaruhi hasil pemilu merupakan konsekuensi logis
dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil
pemilu.
Bahwa dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara
perselisihan hasil pemilu harus dipahami sebagai kewenangan untuk menjaga
integritas hasil pemilu, bukan semata-mata akurasi penghitungan suara.
Integritas hasil pemilu hanya dapat terjamin apabila Mahkamah Konstitusi
diberikan ruang untuk menilai apakah hasil yang ditetapkan benar-benar
merupakan refleksi dari proses demokrasi yang diselenggarakan sesuai
dengan prinsip-prinsip konstitusi.
53
Bahwa penafsiran terhadap frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara"
dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya
pada aspek numerik hasil penghitungan suara merupakan penafsiran yang
tidak sejalan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the
Constitution. Penafsiran demikian justru berpotensi menutup akses Mahkamah
Konstitusi untuk menilai pelanggaran konstitusional yang terjadi dalam
tahapan penyelenggaraan pemilu meskipun pelanggaran tersebut terbukti
memengaruhi hasil akhir pemilu.
Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi hanya dibatasi untuk memeriksa selisih
angka hasil penghitungan suara tanpa dapat menilai proses yang melahirkan
angka tersebut, maka fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam
menjaga pelaksanaan asas pemilu yang jujur dan adil akan kehilangan
makna
substantif.
Keadaan
demikian
bertentangan
dengan
tujuan
pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus
pelindung demokrasi konstitusional.
Bahwa oleh karena itu, pandangan Prof. Iwan Satriawan semakin
memperkuat argumentasi Pemohon bahwa frasa "hanya terhadap hasil
penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat dimaknai sebagai pembatas
absolut kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, frasa tersebut harus
dimaknai secara konstitusional sebagai kewenangan untuk memeriksa dan
mengadili hasil pemilu beserta seluruh pelanggaran proses yang terbukti
mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap hasil pemilu, sehingga
tujuan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan
berintegritas
sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terjamin secara efektif.
c. Semangat Konstitusi Menghendaki Pemilu yang Berkeadilan dan
Berintegritas
Bahwa Pemohon memperoleh pemahaman akademik dari Prof. Iwan
Satriawan dalam perkuliahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bahwa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
hakikatnya dibangun di atas semangat konstitusional untuk mewujudkan
54
penyelenggaraan
pemilihan
umum
yang
demokratis,
berkeadilan,
berintegritas, serta menjamin terlaksananya kedaulatan rakyat secara efektif.
Oleh karena itu, setiap ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilu harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem norma
yang saling berkaitan dan tidak dapat ditafsirkan secara parsial maupun
terpisah-pisah.
Bahwa menurut Prof. Iwan Satriawan, penafsiran terhadap norma-norma
konstitusi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan gramatikal atau tekstual
semata, melainkan harus menggunakan pendekatan yang holistik, sistematis,
dan teleologis dengan memperhatikan semangat (spirit) serta tujuan yang
hendak diwujudkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dengan demikian, makna suatu norma konstitusi tidak boleh
dilepaskan dari keseluruhan bangunan sistem ketatanegaraan yang dibentuk
oleh konstitusi itu sendiri (vide Bukti P-9).
Bahwa pendekatan penafsiran tersebut menghendaki agar Pasal 24C ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dibaca secara sistematis
dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa
pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil. Dengan demikian, konsep "hasil pemilihan umum"
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) tidak dapat dipisahkan dari
prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang menjadi dasar konstitusional
lahirnya hasil tersebut.
Bahwa apabila penafsiran terhadap frasa "hasil pemilihan umum" dilakukan
secara sempit dan hanya dipahami sebagai angka hasil penghitungan suara,
maka penafsiran demikian mengabaikan semangat konstitusi yang
menghendaki pemilu yang tidak hanya menghasilkan kepastian secara
prosedural,
tetapi
juga
menjamin
keadilan
substantif,
integritas
penyelenggaraan, serta perlindungan terhadap kemurnian kehendak rakyat
sebagai pemegang kedaulatan.
Bahwa semangat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan secara
konsisten dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan
55
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,
sedangkan Pasal 22E ayat (1) mengamanatkan agar pemilihan umum
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) memberikan kewenangan kepada Mahkamah
Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagai
instrumen konstitusional guna memastikan bahwa asas-asas tersebut benar-
benar terlindungi dalam praktik penyelenggaraan pemilu.
Bahwa oleh karena itu, sebagaimana diajarkan oleh Prof. Iwan Satriawan,
penafsiran terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan
secara tekstual dan formalistik dengan memisahkan antara proses
penyelenggaraan pemilu dan hasil yang dihasilkannya. Sebaliknya,
penafsiran harus dilakukan secara holistik dan sistematis sehingga
kewenangan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai kewenangan untuk
menjaga agar hasil pemilihan umum benar-benar merupakan produk dari
proses yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.
Bahwa dengan demikian, semangat konstitusi sebagaimana dijelaskan oleh
Prof. Iwan Satriawan semakin memperkuat argumentasi Pemohon bahwa
frasa "hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak boleh dimaknai secara
sempit sehingga menutup ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai
pelanggaran proses yang terbukti memengaruhi hasil pemilu. Penafsiran yang
selaras dengan semangat konstitusi justru menghendaki agar frasa tersebut
dimaknai sebagai hasil yang lahir dari keseluruhan proses pemilu yang
memenuhi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana dijamin oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
d. Eksepsi Pihak Terkait Mengenai Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Bahwa Pemohon memperoleh pemahaman akademik dari Prof. Iwan
Satriawan dalam perkuliahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengenai
perdebatan konstitusional yang muncul dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berkaitan dengan ruang
lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus
perselisihan hasil pemilihan umum. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa
56
penafsiran terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi masih menimbulkan
perbedaan pandangan yang nyata dalam praktik peradilan konstitusi.
Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Iwan Satriawan, dalam perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024,
Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa
kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada pemeriksaan
terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan pandangan tersebut, dalil-dalil permohonan yang berkaitan
dengan
keabsahan
pencalonan
pasangan
calon
maupun
dugaan
penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemilu dianggap
berada di luar ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi karena
dipandang sebagai sengketa proses pemilu (vide Bukti P-9).
Bahwa menurut Prof. Iwan Satriawan, eksepsi tersebut memperlihatkan
adanya kecenderungan
untuk
menafsirkan
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi secara sempit dan formalistik, yaitu hanya sebatas menguji angka
hasil penghitungan suara tanpa mempertimbangkan apakah hasil tersebut
merupakan produk dari proses pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip
konstitusi. Penafsiran demikian pada akhirnya menempatkan Mahkamah
Konstitusi hanya sebagai lembaga yang memeriksa aspek kuantitatif hasil
pemilu, bukan sebagai peradilan konstitusi yang bertugas menjaga integritas
penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.
Bahwa fakta bahwa eksepsi tersebut diajukan secara serius oleh Pihak Terkait
dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024 menunjukkan bahwa norma mengenai ruang lingkup
kewenangan Mahkamah Konstitusi masih membuka ruang bagi lahirnya
penafsiran yang berbeda. Kondisi tersebut membuktikan bahwa frasa "hasil
penghitungan suara" sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah digunakan
sebagai dasar argumentasi untuk membatasi kewenangan Mahkamah
Konstitusi hanya pada aspek numerik hasil pemilu.
Bahwa adanya perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan secara nyata
bahwa norma a quo mengandung ketidakjelasan makna (vagueness) yang
57
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam
praktik peradilan konstitusi. Padahal, sebagai norma yang mengatur ruang
lingkup kewenangan lembaga peradilan konstitusi, rumusan tersebut
seharusnya memberikan kepastian hukum yang jelas, konsisten, dan tidak
membuka ruang bagi penafsiran yang saling bertentangan.
Bahwa apabila frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" terus
dipertahankan dan dimaknai secara restriktif, maka norma a quo akan terus
menjadi dasar normatif bagi para pihak untuk mempersoalkan kewenangan
Mahkamah
Konstitusi
dalam
memeriksa
pelanggaran
proses
penyelenggaraan pemilihan umum yang memengaruhi hasil pemilihan umum,
sebagaimana nyata terjadi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai ruang lingkup kewenangan
Mahkamah
Konstitusi,
mengurangi
efektivitas
perlindungan
hak-hak
konstitusional warga negara sebagai pemilih, serta tidak sejalan dengan
fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution dan the
protector of constitutional democracy dalam menjaga integritas pemilihan
umum dan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.
Bahwa oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Iwan Satriawan,
munculnya eksepsi tersebut justru semakin menegaskan adanya urgensi bagi
Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran konstitusional yang pasti
terhadap frasa "hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penafsiran tersebut
diperlukan agar tidak terdapat lagi ruang bagi pembatasan kewenangan
Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan makna konstitusional frasa
"perselisihan tentang hasil pemilihan umum" sebagaimana dijamin dalam
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, sekaligus untuk menjamin bahwa Mahkamah Konstitusi tetap dapat
menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam menjaga integritas, keadilan, dan
legitimasi hasil pemilihan umum.
58
g. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksepsi Menegaskan Mahkamah
Konstitusi Bukan "Mahkamah Kalkulator"
Bahwa Pemohon memperoleh pemahaman akademik dari Prof. Iwan
Satriawan dalam perkuliahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengenai
arti penting putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang menolak eksepsi Pihak
Terkait mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Prof.
Iwan Satriawan, putusan tersebut memiliki makna konstitusional yang sangat
fundamental karena sekaligus mengakhiri perdebatan mengenai ruang
lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan
hasil pemilihan umum (vide Bukti P-9).
Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Iwan Satriawan, melalui putusan
tersebut Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya menegaskan bahwa
kewenangannya tidak terbatas hanya pada memeriksa rekapitulasi atau
penghitungan angka perolehan suara pasangan calon, melainkan juga
berwenang menilai bagaimana perolehan suara tersebut diperoleh melalui
keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, objek
pemeriksaan Mahkamah Konstitusi tidak dapat direduksi hanya pada aspek
kuantitatif hasil penghitungan suara, tetapi juga mencakup aspek kualitatif
yang berkaitan dengan integritas proses yang menghasilkan perolehan suara
tersebut.
Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin mempertegas
pandangan yang sebelumnya dikemukakan oleh Prof. Iwan Satriawan bahwa
Mahkamah Konstitusi bukanlah "Mahkamah Kalkulator", melainkan lembaga
peradilan konstitusi yang bertugas memastikan bahwa hasil pemilihan umum
benar-benar lahir dari proses yang demokratis, jujur, adil, serta sesuai dengan
prinsip-prinsip konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh
karena itu, hasil pemilu dalam perspektif konstitusi tidak dapat dipisahkan dari
proses yang melahirkannya.
Bahwa secara yurisprudensial, putusan tersebut telah membentuk suatu
konstruksi hukum konstitusi yang menempatkan hasil pemilihan umum
sebagai satu kesatuan yang utuh antara proses dan hasil (inseparable unity
59
between process and outcome). Konsekuensinya, setiap pelanggaran dalam
tahapan penyelenggaraan pemilu yang terbukti memiliki pengaruh langsung
dan signifikan terhadap hasil akhir pemilu merupakan bagian dari ruang
lingkup pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil
pemilihan umum.
Bahwa namun demikian, konstruksi konstitusional yang telah berkembang
dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut belum sepenuhnya
tercermin dalam rumusan normatif Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Norma a quo masih menggunakan
frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara", yang secara gramatikal
memberikan kesan adanya pembatasan yang bersifat sempit, rigid, dan
eksklusif terhadap ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara perkembangan
praktik konstitusional Mahkamah Konstitusi dengan formulasi norma undang-
undang. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah
mengakui bahwa hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari proses yang
melahirkannya. Namun di sisi lain, rumusan Pasal 475 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih membuka ruang bagi penafsiran bahwa
kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada angka hasil
penghitungan suara. Ketidakharmonisan tersebut menciptakan ketegangan
normatif (serious normative tension) antara norma undang-undang dan
perkembangan yurisprudensi konstitusional.
Bahwa keberadaan dua konstruksi hukum yang berbeda tersebut pada
akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), karena
membuka ruang bagi lahirnya dua penafsiran yang sama-sama memiliki dasar
argumentasi. Penafsiran pertama bertumpu pada rumusan tekstual Pasal 475
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membatasi objek
sengketa hanya pada hasil penghitungan suara, sedangkan penafsiran kedua
bertumpu pada perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang
memandang bahwa hasil pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari proses
penyelenggaraannya.
Bahwa oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Iwan Satriawan,
putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak eksepsi tersebut justru semakin
60
menunjukkan adanya urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan
penafsiran konstitusional terhadap frasa "hanya terhadap hasil penghitungan
suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Penafsiran konstitusional tersebut diperlukan untuk mengharmoniskan norma
undang-undang dengan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi,
menghilangkan dualisme penafsiran mengenai ruang lingkup kewenangan
Mahkamah Konstitusi, serta menjamin terwujudnya kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the
Constitution) dan pelindung demokrasi konstitusional (the guardian of
constitutional democracy) dapat terlaksana secara utuh sesuai dengan
amanat konstitusi.
G. URGENSI TAFSIR KONSTITUSIONAL BERSYARAT SEBAGAI UPAYA
MENGAKHIRI KETIDAKPASTIAN HUKUM
Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar. Dalam kerangka kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya
berfungsi sebagai negative legislator, tetapi juga sebagai penafsir konstitusi yang
berwenang melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) serta koreksi terhadap
kelalaian legislatif (legislative omission). Oleh karena itu, dalam hal pembentuk
undang-undang
menghasilkan
norma
yang
multitafsir,
reduktif,
dan
menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana Pasal 475 ayat (2) UU
7/2017, Mahkamah Konstitusi secara konstitusional berkewajiban memastikan
agar perlindungan hak warga negara tidak berubah menjadi hak yang bersifat
semu (illusory rights).
Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi tidak dapat
semata-mata mengambil pendekatan destruktif berupa pembatalan norma.
Pembatalan
demikian
berpotensi
menimbulkan
kekosongan
hukum
(rechtsvacuum) yang justru mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan dan
penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, doktrin ketatanegaraan Indonesia
telah mengakui putusan bersyarat (conditionally unconstitutional) sebagai
61
instrumen koreksi konstitusional yang bersifat presisi, yakni mempertahankan
eksistensi norma namun sekaligus mengendalikan ruang tafsirnya agar selaras
dengan UUD 1945, serta memberikan pedoman interpretatif yang bersifat
mengikat umum (erga omnes).
Bahwa dalam konteks tersebut, penerapan tafsir konstitusional bersyarat
terhadap Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 merupakan pilihan yang tidak hanya
relevan, tetapi juga niscaya secara konstitusional. Melalui mekanisme ini,
Mahkamah Konstitusi dapat menegaskan bahwa frasa “hasil penghitungan
suara” tidak dapat dimaknai secara sempit, literal, dan numerik semata,
melainkan harus dimaknai secara sistemik, kontekstual, dan konstitusional,
sehingga mencakup pula pelanggaran proses yang secara langsung dan
signifikan memengaruhi hasil pemilu.
Bahwa urgensi penerapan tafsir konstitusional bersyarat tersebut didasarkan
pada tiga kebutuhan konstitusional yang bersifat kumulatif:
a. Kepastian normatif dan yurisprudensial, yaitu untuk mengakhiri disparitas
antara praktik Mahkamah Konstitusi yang selama ini telah menilai
pelanggaran proses yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan
rumusan normatif Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 yang cenderung sempit dan
formalistik;
b. Penghapusan dualisme penafsiran, yakni antara pendekatan tekstual-formal
yang membatasi kewenangan MK pada angka hasil penghitungan suara, dan
pendekatan konstitusional-progresif yang mengakui keterkaitan inheren
antara proses dan hasil pemilu;
c. Penguatan integritas penyelesaian sengketa pemilu, melalui penegasan
bahwa setiap pelanggaran proses yang terbukti memengaruhi hasil pemilu
tetap berada dalam ruang kontrol konstitusional Mahkamah Konstitusi.
Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan dalam bentuk putusan
inkonstitusional bersyarat, maka akan tercipta pemulihan perlindungan
konstitusional yang bersifat menyeluruh, yaitu:
a. Pemohon memperoleh kepastian hukum yang objektif dan terukur, bahwa
hak pilih tidak hanya dilindungi pada tahap pemberian suara dan
penghitungan, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian proses yang secara
langsung memengaruhi hasil akhir pemilu;
b. Terciptanya unifikasi penafsiran konstitusional yang bersifat mengikat umum
62
(erga omnes), sehingga tidak terdapat lagi ruang bagi inkonsistensi
interpretasi mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam perkara perselisihan hasil pemilu;
c. Terjaminnya stabilitas konstitusional jangka panjang dalam sistem pemilu
Indonesia, karena batas kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi jelas,
konsisten, dan tidak bergantung pada dinamika komposisi hakim di masa
mendatang.
Bahwa secara doktrinal, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian
undang-undang merupakan mekanisme korektif terhadap potensi tirani legislasi
(tyranny of flawed legislation), yaitu keadaan ketika norma undang-undang
secara formal sah, tetapi secara substantif mereduksi, mengaburkan, atau
menghilangkan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks
negara hukum demokratis, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai the final
guardian of the Constitution, yang memastikan bahwa seluruh norma peraturan
perundang-undangan
tetap
berada
dalam
koridor
kedaulatan
rakyat
sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Bahwa dengan demikian, pemberian tafsir konstitusional bersyarat terhadap
Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 merupakan bentuk penyelamatan konstitusional
yang mencakup tiga dimensi fundamental sekaligus:
i.
Penyelamatan hak konstitusional Pemohon, berupa jaminan kepastian hukum
yang adil atas perlindungan suara dalam proses pemilu yang berintegritas;
ii.
Penyelamatan sistem penyelesaian sengketa pemilu, dari ketidakpastian
normatif yang bersifat struktural, berulang, dan berpotensi menimbulkan
disparitas putusan;
iii. Penyelamatan prinsip kedaulatan rakyat, dengan memastikan bahwa
kehendak rakyat yang diekspresikan melalui pemilu memperoleh
perlindungan konstitusional yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif
dan efektif.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian dalil pemohon yang telah disampaikan secara
lengkap dalam alasan-alasan permohonan di atas, Pemohon dengan hormat
63
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan
putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Permohonan
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa hanya terhadap hasil penghitungan suara dalam Pasal 475
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil
penghitungan
suara
serta
proses
penyelenggaraan
Pemilu
yang
memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk
dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Muhammad Reihan
Alfariziq;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu tanda Mahasiswa;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Surat dari UNDP dan Surat Indika Foundation;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Model C.Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara
Kepada Pemilih;
64
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Dokumen Keterangan Pihak Terkait Tim Pembela
Prabowo-Gibran 2024 “Bersama Indonesia Maju”;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Keterangan Pihak Terkait Koalisi Indonesia Kerja
(KIK) Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, yang
diajukan dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XVII/2019 di
Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 Juni 2019;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Catatan Akademik Prof. Iwan Satriawan dalam
Eksaminasi Putusan Sengketa Pilpres 2024 dan Perkuliahan
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kumpulan Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Nomor 1/PHPU.PRES-
XXII/2014, dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kumpulan Artikel Berita Mengenai Perbedaan
Penafsiran Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil
Presiden;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Artikel Jurnal Ilmiah berjudul Sengketa Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (Kajian Yuridis Berdarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum).
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
65
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “hanya terhadap hasil penghitungan
suara” dalam norma Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya
disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
menguji permohonan a quo.
Kedudukan Hukum
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
66
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pasal 51 ayat (1) UU MK dan
syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya
akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma
sepanjang frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” dalam norma Pasal
475 ayat (2) UU 7/2017 dengan rumusan selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017
(1) …
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil
penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan
Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden.
67
2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional, antara lain hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus
mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan
menjabat sebagai Kepala Divisi Riset Law School Debate Community pada
fakultas a quo [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5] yang juga sebagai
pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2024 [vide Bukti P-6].
4. Bahwa menurut Pemohon aktivitas akademik dan riset mengharuskan Pemohon
untuk memahami, mengkaji, dan mengevaluasi norma hukum yang berpotensi
menimbulkan persoalan konstitusional, termasuk norma yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta mekanisme
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.
5. Bahwa menurut Pemohon, sebagai warga negara yang juga pemilih dalam
pemilihan umum, Pemohon memiliki hak dan kepentingan konstitusional untuk
memperoleh jaminan hasil pemilihan umum yang hanya memperoleh legitimasi
konstitusional apabila lahir dari proses penyelenggaraan pemilihan umum yang
demokratis, jujur, adil, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip negara hukum
sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon memiliki
kepentingan konstitusional secara langsung terhadap norma yang mengatur
ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum
disebabkan efektivitas mekanisme tersebut merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari perlindungan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih.
6. Bahwa menurut Pemohon berlakunya frasa "hanya terhadap hasil penghitungan
suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, yang aktual ldan
potensial karena antara lain menimbulkan ketidakpastian hukum perihal ruang
lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus
perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya terhadap pelanggaran dalam
proses penyelenggaraan pemilihan umum yang memengaruhi hasil pemilihan
umum. Meskipun dalam praktik ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi telah
68
mengembangkan penafsiran yang memungkinkan pemeriksaan terhadap
pelanggaran proses tersebut, norma a quo apabila tetap dipertahankan membuka
ruang bagi penafsiran sebaliknya dan bahkan dijadikan dasar untuk membatasi
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum.
Oleh karena itu, menurut Pemohon norma Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 a quo
harus ditambah dengan frasa “serta proses penyelenggaraan pemilu”.
[3.6]
Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon
dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana diuraikan
pada Paragraf [3.5] di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.
Bahwa norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon
berkenaan dengan frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” dalam norma
Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 antara lain bertentangan dengan kepastian hukum
yang adil mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan
memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang membatasi objek sengketa hanya
terhadap hasil perhitungan suara. Dalam permohonan pengujian ketentuan norma
pasal a quo, Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3] yang berstatus
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menjabat
sebagai Kepala Divisi Riset Law School Debate Community pada fakultas a quo
[vide Bukti P-4 dan Bukti P-5]. Selain itu, Pemohon juga terdaftar sebagai pemilih
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
[vide Bukti P-6]. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon menerangkan memiliki
hak dan kepentingan konstitusional, antara lain hak atas kepastian hukum yang adil
[vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] atas mekanisme penyelesaian
perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hasil dari penyelenggaraan pemilu
sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana
dijelaskan Pemohon, dengan berlakunya frasa “hanya terhadap hasil penghitungan
suara”, dalam norma Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 akan melanggar hak
konstitusionalnya apabila norma a quo tidak ditambahkan rumusan substansi frasa
“serta proses penyelenggaran Pemilu”.
69
Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dikaitkan dengan
syarat anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual dan/atau potensial
terhadap pengujian frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” dalam norma
Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017, Mahkamah perlu merujuk pada pertimbangan hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024 [vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm 865-866] antara lain
menyatakan sebagai berikut:
Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi pemenuhan asas-asas dan
prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil,
apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi
sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi
penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki
alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait
dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu,
sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil
perolehan suara peserta pemilu.
Selanjutnya, paradigma sebagaimana kutipan di atas, juga telah menjadi
pendirian Mahkamah sejak menangani perselisihan hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden 2004 hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Misalnya,
dalam Paragraf
[3.11]
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-
PRES/XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 27 Juni 2019 antara lain menyatakan sebagai berikut:
Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan
merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara
eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah
hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini,
Mahkamah merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang
berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam
konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang
mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi
batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah
untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk
sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas
perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka,
melainkan bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas
penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu.
Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan
diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat
kualitatif.
70
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah jelas
bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah tidak hanya sebatas mengadili
angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga menilai hal-hal
lain yang terkait dengan proses/tahapan pemilu sepanjang proses/tahapan tersebut
didalilkan berpengaruh terhadap hasil atau perolehan suara peserta pemilu. Apabila
ditelusuri secara cermat, pendirian Mahkamah untuk tidak hanya menyandarkan
kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilu pada hasil penghitungan atau
angka-angka semata telah dimulai sejak Mahkamah menangani sengketa hasil
Pemilu 2004, termasuk dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan
wakil presiden. Bahkan, pendirian demikian juga terlihat dengan terang-benderang
ketika Mahkamah menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepada daerah dalam
beberapa waktu terakhir.
[3.7]
Menimbang bahwa berkenaan dengan anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon bersifat aktual dan/atau potensial, dengan menyandarkan
pada frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” dalam norma Pasal 475 ayat
(2) UU 7/2017, secara nyata Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah
berwenang memeriksa sengketa hasil pemilu yang berkenaan dengan tahapan
pemilu akibat dari adanya permasalahan yang bersinggungan dengan persoalan-
persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada proses
penyelesaian hasil pemilu. Oleh karena perihal syarat kerugian hak konstitusional
Pemohon bersifat kumulatif, dan dengan tidak adanya kerugian konstitusional yang
bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon sebagai mahasiswa dan pemilih yang memiliki hubungan
sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, anggapan kerugian hak konstiusional
Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.8]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
71
mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon.
[3.9]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon
tidak
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua
72
puluh enam selesai diucapkan pukul 14.00 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek
Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah,
Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa
dihadiri Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ida Ria Tambunan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa apabila terdapat indikasi tidak terpenuhinya asas dan prinsip pemilu pada tahapan sebelum penetapan hasil pemilu, serta pelanggaran tersebut berkaitan dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban konstitusional untuk memeriksa dan mempertimbangkannya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata bertindak sebagai court of numbers, melainkan juga sebagai penjaga 20 demokrasi, pelindung hak pilih warga negara, dan pengawal prinsip kedaulatan rakyat. 37. Bahwa bahkan dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024) terdapat dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat yang pada pokoknya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya mengabulkan sebagian permohonan dan memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terjadi di antara para pihak dan para ahli hukum tata negara, tetapi juga terjadi di lingkungan Mahkamah Konstitusi sendiri. 38. Bahwa keadaan tersebut secara nyata telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai warga negara dan pemilih aktif, Pemohon berhak memperoleh kepastian mengenai mekanisme perlindungan konstitusional yang tersedia apabila terjadi pelanggaran pemilu yang memengaruhi hasil pemilu. Namun demikian, keberadaan norma a quo justru melahirkan dua penafsiran yang saling bertentangan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. 39. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga menyangkut hak Pemohon atas pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai pemilih, Pemohon tidak hanya memiliki kepentingan agar suara yang diberikan dihitung secara benar, tetapi juga agar hasil pemilu yang lahir dari suara tersebut merupakan hasil dari proses yang jujur, adil, bebas dari pelanggaran yang serius, serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. 40. Bahwa apabila terdapat penafsiran bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa aspek kuantitatif hasil penghitungan suara, sementara pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu tidak dapat diperiksa, maka hak Pemohon untuk memperoleh pemilu yang jujur dan adil menjadi tidak memperoleh perlindungan yang utuh. Dalam 21 keadaan demikian, sangat dimungkinkan lahir hasil pemilu yang secara matematis benar, namun diperoleh melalui proses yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 41. Bahwa keadaan tersebut juga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan pemilih untuk memperoleh penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kedaulatan rakyat pada hakikatnya tidak hanya diwujudkan melalui ketepatan penghitungan suara secara matematis, melainkan juga melalui keseluruhan proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, legitimasi hasil pemilihan umum secara konstitusional tidak hanya ditentukan oleh akurasi hasil penghitungan suara, tetapi juga oleh integritas proses yang melahirkannya. Bahwa meskipun dalam praktik ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi sejak awal pelaksanaan kewenangannya dalam memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum telah mengembangkan penafsiran konstitusional yang tidak membatasi pemeriksaan semata-mata pada aspek kuantitatif hasil penghitungan suara, melainkan juga terhadap pelanggaran proses yang terbukti memengaruhi hasil pemilihan umum, perkembangan yurisprudensi tersebut belum diikuti oleh penyesuaian rumusan norma dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akibatnya, frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" tetap menjadi dasar normatif yang secara berulang digunakan oleh para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum untuk mempersoalkan dan membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilihan umum. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik konstitusional yang telah berkembang (evolving constitutional 22 practice) dengan rumusan norma undang-undang yang masih bersifat restriktif (statutory limitation). Selama norma a quo tetap mempertahankan pembatasan tekstual tersebut, kepastian mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak bersumber dari norma undang-undang, melainkan bergantung pada penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam setiap perkara konkret. Kondisi demikian membuka ruang bagi munculnya kembali perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam setiap penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana nyata terjadi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Bahwa oleh karena itu, apabila norma a quo tetap dimaknai membatasi ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah Konstitusi hanya pada aspek hasil penghitungan suara, sehingga pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang terbukti memengaruhi hasil tidak memperoleh mekanisme pengujian konstitusional yang secara tegas dijamin oleh norma undang-undang, maka terdapat hubungan kausal yang nyata antara keberlakuan norma tersebut dengan berkurangnya jaminan konstitusional terhadap perlindungan prinsip kedaulatan rakyat. Hasil pemilihan umum yang lahir dari proses yang tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berpotensi kehilangan legitimasi konstitusionalnya sebagai manifestasi kehendak rakyat. Akibatnya, hak-hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih untuk memperoleh penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, serta kepastian bahwa suara yang diberikan benar-benar diwujudkan melalui proses yang konstitusional, tidak memperoleh perlindungan secara optimal. 42. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin 41, kerugian konstitusional Pemohon menjadi semakin nyata, aktual, dan bersifat berkelanjutan karena Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, serta secara konstitusional akan terus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan 23 konstitusional yang langsung dan sah agar setiap hasil pemilihan umum memperoleh legitimasi konstitusional hanya apabila lahir dari proses penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa meskipun dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi sejak penyelenggaraan pemilu tahun 2004 telah berkembang penafsiran yang memungkinkan pemeriksaan terhadap pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilihan umum, sebagaimana juga ditegaskan dalam proses persidangan perkara a quo, namun secara normatif Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih menggunakan frasa hanya terhadap hasil penghitungan suara. Rumusan tersebut tetap membuka ruang bagi pihak-pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum untuk mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa pelanggaran proses, sebagaimana terbukti dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dengan demikian, norma a quo masih menjadi dasar normatif yang digunakan untuk membat
