PUU
Tahun 2026
218/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang NO. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara NO. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya
Pemohon: Ilham Aufa Rahim (Pemohon I), Arum Ainur Rohma (Pemohon II), Muhammad Danish Daniyal (Pemohon III), Yehezkiel Stevano Naya Rajendra (Pemohon IV), Siraj Bagus Pramatya (Pemohon V), dan Raditya Agsa Rizki Maulana (Pemohon VI)
Tanggal Putusan: 2026-07-23T14:00:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 218/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959
tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No.
160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Ilham Aufa Rahim
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Wonokromo Tengah IX, Nomor 01, Wonokromo,
Surabaya, Jawa Timur.
Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------- Pemohon I
2.
Nama
:
Arum Ainur Rohma
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Karah Tama Asri II, Nomor 51, Surabaya, Jawa
Timur.
Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------ Pemohon II
3.
Nama
:
Muhammad Danish Daniyal
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Kutisari Residence, Kutisari Utara, Surabaya, Jawa
Timur.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon III
4.
Nama
:
Yehezkiel Stevano Naya Rajendra
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Perumahan Gunung Sari Indah Blok CC, Surabaya,
Jawa Timur.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon IV
2
5.
Nama
:
Siraj Bagus Pramatya
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Perum PT.SG Jalan Tauchid Blok 3, KeboMas,
Gresik, Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon V
6.
Nama
:
Raditya Agsa Rizki Maulana
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Kutisari
Selatan
15/14-B,
Tenggilis
Mejoyo,
Surabaya, Jawa Timur;
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon VI
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 7 Mei 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 11 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
Nomor 217/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 218/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 12 Juni 2026 dan telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 5 Juli 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Juli
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
3
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam
ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan
bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya
disebut UU MK, yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011
4
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya
menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Menguji UU Keadaan Bahaya sebagai instrumen kebijakan, Mahkamah
Konstitusi secara konsisten menggunakan praktik peradilan (jurisprudence)
untuk menegaskan bahwa kewenangan konstitusionalnya untuk menguji
pasal-pasal UU Keadaan Bahaya terhadap Undang-Undang Dasar Negara.
Mahkamah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak yang
diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No.23 PRP Tahun 1959 tidak melanggar
hak asasi manusia dan hak atas kebebasan, yang merupakan hak dasar
setiap warga negara di negara hukum demokratis.
7. Bahwa objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam
permohonan a quo adalah pengujian konstitusional terhadap norma Pasal 3
ayat (2) UU No.23 Prp Tahun 1959 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28G ayat (1) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (2) UU Nomor. 23 PRP Tahun 1959:
“Dalam melakukan penguasaan keadaan daruratsipil/keadaan darurat
militer/keadaan perang, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang
dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari:
1. Menteri Pertama;
2. Menteri Keamanan/Pertahanan;
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Kepala Staf Angkatan Darat;
6. Kepala Staf Angkatan Laut;
7. Kepala Staf Angkatan Udara;
8. Kepala Kepolisian Negara; “
Bertentangan dengan:
Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar.”
Pasal 17 Ayat (1) UUD NRI 1945
“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.”
Pasal 17 Ayat (2) UUD NRI 1945
“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”
5
Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di depan
hukum.”
Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
8. Bahwa
oleh
karena
permohonan
a
quo
merupakan
pengujian
konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka berdasarkan seluruh
ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang telah
diuraikan diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan pengujian materill Undang-Undang a
quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PARA PEMOHON
1. Bahwa PARA PEMOHON merupakan warga negara Indonesia [Bukti P-5]
dan saat ini sedang menjalani pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas
Hukum
Universitas
Negeri
Surabaya
[Bukti
P-6],
yang
secara
konstitusionalitas memiliki hak-hak yang diakui oleh UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, PARA PEMOHON memiliki hak-
hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Hak-hak konstitusional tersebut antara lain dijamin
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa: "Negara
Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut mengandung makna
bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan
negara harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, sehingga
setiap tindakan penyelenggara negara wajib memiliki dasar konstitusional
yang jelas.
Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:
"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar." Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan
kekuasaan pemerintahan harus diselenggarakan sesuai dengan struktur dan
6
mekanisme ketatanegaraan yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun
1945.
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:
"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara" dan "Menteri-menteri itu
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menjalankan kekuasaan
pemerintahan, Presiden hanya dibantu oleh menteri-menteri negara yang
memperoleh dasar kewenangannya secara langsung dari UUD NRI Tahun
1945.
Kemudian, PARA PEMOHON juga memiliki hak konstitusional sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Norma
tersebut memberikan jaminan kepada PARA PEMOHON untuk memperoleh
kepastian hukum yang adil dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan,
termasuk dalam pelaksanaan keadaan bahaya.
Selain itu, PARA PEMOHON juga memiliki hak sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan
hak asasi."
Ketentuan tersebut memberikan jaminan konstitusional kepada para
Pemohon untuk memperoleh perlindungan hukum dan rasa aman dari setiap
tindakan penyelenggara negara yang harus dilaksanakan sesuai dengan
prinsip negara hukum dan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa dalam pengertian mengenai negara hukum, segala bentuk tindakan
dan penggunaan kekuasaan oleh negara harus didasarkan pada hukum yang
jelas, akurat, dan dapat diprediksi, sehingga tidak memungkinkan terjadinya
tindakan sewenang-wenang.
7
4. Bahwa prinsip kepastian hukum merupakan salah satu dasar utama dalam
sistem hukum, yang menuntut agar setiap peraturan disusun dengan tegas,
tidak ambigu, dan memberikan batasan yang jelas terhadap kekuasaan
pemerintah.
5. Bahwa dalam setiap keadaan, bahkan di saat krisis, negara tetap harus
mematuhi aturan hukum, sehingga penggunaan kekuasaan tidak boleh
dilakukan secara sembarangan dan tanpa adanya pengawasan.
6. Bahwa sejak perubahan UUD NRI Tahun 1945, sistem pemerintahan
Indonesia ditegaskan sebagai sistem pemerintahan presidensial, yang
tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) serta ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa Presiden merupakan
pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar,
sedangkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa Presiden
dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan hanya dibantu oleh menteri-
menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dengan
demikian, struktur pembantu Presiden dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah memperoleh dasar
konstitusional yang jelas dan limitatif.
7. Bahwa berbeda dengan struktur pemerintahan yang ditegaskan dalam UUD
NRI Tahun 1945 tersebut, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp
Tahun 1959 masih mencantumkan jabatan "Menteri Pertama" sebagai
bagian dari badan pembantu Presiden dalam penyelenggaraan keadaan
bahaya. Padahal, jabatan tersebut tidak lagi dikenal dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak
memiliki
dasar
konstitusional
dalam
struktur
pemerintahan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) serta ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa pencantuman jabatan "Menteri Pertama"
dalam norma a quo bukan sekadar persoalan penggunaan nomenklatur yang
sudah tidak berlaku, melainkan menimbulkan persoalan konstitusional
karena menyangkut komposisi badan yang oleh pembentuk undang-undang
sendiri ditempatkan sebagai bagian penting dalam sistem penyelenggaraan
keadaan bahaya. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara struktur
kelembagaan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun
1959 dengan struktur pemerintahan yang diatur dan diakui oleh UUD NRI
8
Tahun 1945. Bahwa keadaan tersebut secara langsung menimbulkan
ketidakjelasan mengenai siapa yang secara sah dapat mengisi dan
menjalankan fungsi jabatan "Menteri Pertama" dalam badan sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959.
Ketidakjelasan tersebut semakin nyata karena Pasal 3 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 hanya memberikan kewenangan kepada
Presiden untuk mengangkat menteri atau pejabat lain selain yang telah
disebutkan dalam ayat (2), sehingga tidak memberikan dasar hukum yang
tegas mengenai mekanisme penggantian jabatan "Menteri Pertama" yang
sudah tidak lagi dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
8. Pasal 3 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya
memberikan wewenang yang signifikan kepada pihak berwenang untuk
menentukan dan melaksanakan keadaan darurat, tetapi tidak menetapkan
batasan yang jelas terkait kriteria keadaan darurat, ruang lingkup kekuasaan,
serta metode pengaturannya.
9. Bahwa ambiguitas dari norma tersebut telah mengakibatkan keadaan
ketidakpastian hukum yang bertolak belakang dengan hak konstitusional
PARA PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945;
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
10. Bahwa kemudian, ketentuan yang kurang jelas dan tidak memiliki batas yang
jelas dapat membuka kesempatan bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh
pemerintah, yang bertentangan dengan prinsip Negara Hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
11. Bahwa dalam kondisi darurat, ketidakjelasan tentang kekuasaan pemerintah
dapat mengakibatkan tindakan yang tidak seimbang, tidak terukur, dan
bahkan represif, yang pada akhirnya dapat mengancam hak atas
perlindungan diri serta rasa aman bagi PARA PEMOHON yang diatur dalam
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
12. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat, PARA PEMOHON sangat peduli
terhadap kejelasan hukum, dengan mengingat bahwa hukum tersebut dapat
9
diterapkan kapan saja dan berisiko mengganggu hak-hak konstitusi yang
dimiliki oleh PARA PEMOHON.
13. Bahwa sebagai mahasiswa hukum, PARA PEMOHON memiliki tanggung
jawab akademis dan moral untuk menyelidiki serta menilai peraturan-
peraturan hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi,
termasuk peraturan yang dapat merusak harmoni antara kekuasaan
pemerintah dan perlindungan hak asasi manusia;
14. Bahwa dalam perspektif akademik, ketidakpastian terkait aturan yang
mengatur situasi darurat tidak hanya berdampak pada cara pemerintah
menjalankan tugasnya, tetapi juga menghambat perkembangan ilmu hukum
yang seharusnya berdiri di atas dasar kepastian, logika, dan keselarasan
norma;
15. Bahwa terdapat kaitan sebab-akibat antara penerapan Pasal 3 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 dan potensi kerugian konstitusi
yang mungkin dialami oleh PARA PEMOHON, yang terlihat dari
berkurangnya kepastian hukum serta munculnya ancaman terhadap rasa
aman.
16. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat potensial, yang dapat
dipastikan akan terjadi berdasarkan alasan yang rasional, mengingat norma
itu masih ada dan dapat diterapkan kapan saja tanpa adanya batasan yang
jelas.
17. Bahwa ketidakjelasan hukum yang muncul dari norma tersebut juga
menimbulkan situasi ketidakpastian psikologis bagi PARA PEMOHON
sebagai bagian dari masyarakat, karena kurangnya penjelasan tentang
batasan-batasan tindakan negara dalam keadaan darurat.
18. Bahwa PARA PEMOHON selaku mahasiswa dari Fakultas Hukum [Bukti P-
6] memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian mengenai
keberlakuan dan pelaksanaan norma-norma hukum, khususnya yang
berkaitan dengan penggunaan kekuasaan negara dalam keadaan darurat.
Hal ini disebabkan norma-norma yang ambigu dan dapat diinterpretasikan
secara beragam dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengancam
perlindungan hak-hak konstitusi warga negara.
19. Bahwa menurut keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat posisi
hukum, PARA PEMOHON telah memenuhi unsur-unsur seperti adanya hak
10
konstitusional, adanya kerugian konstitusional, adanya hubungan sebab
akibat, serta kemungkinan bahwa kerugian tersebut akan lenyap jika
permohonan diterima.
20. Bahwa dengan cara demikian, PARA PEMOHON memiliki posisi hukum
untuk mengajukan permohonan uji konstitusi Pasal 3 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan, peraturan yang tidak memiliki
kejelasan dalam definisinya bisa digunakan untuk membenarkan tindakan
negara yang melampaui batas, seperti pembatasan hak untuk bergerak,
berkumpul, dan menyampaikan pendapat, yang secara langsung berkaitan
dengan hak-hak konstitusi PARA PEMOHON.
22. Bahwa ketidakhadiran parameter yang objektif dalam norma tersebut
menyebabkan tidak adanya ukuran untuk menilai apakah suatu tindakan
dalam situasi darurat dilakukan dengan cara yang sesuai dan seimbang
berdasarkan hukum.
23. Bahwa dalam sudut pandang hukum yang berdasarkan ketentuan, setiap
pembatasan terhadap hak-hak individu harus memenuhi tiga asas, yaitu
kepatuhan terhadap hukum, alasan yang mendasari, dan keseimbangan.
Ketiga asas tersebut tidak diuraikan secara rinci dalam norma yang sedang
dibahas.
24. Bahwa sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, PARA PEMOHON memiliki
perhatian dalam aspek akademik untuk memastikan bahwa peraturan hukum
yang berlaku tidak hanya sah secara resmi, tetapi juga sejalan dengan
ketentuan konstitusi secara substansial.
25. Bahwa
ketidakjelasan
dari
norma
tersebut
dapat
mengakibatkan
kebingungan dalam penerapan hukum oleh otoritas terkait, yang pada
akhirnya menghasilkan pengacauan hukum yang lebih serius dalam sistem
hukum negara kita.
26. Bahwa dengan demikian, penerapan aturan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959
berpotensi menyebabkan kerugian bagi masing-masing PEMOHON, serta
berimbas pada tingkat perlindungan hak-hak konstitusi warga negara secara
menyeluruh dalam sistem hukum di Indonesia.
11
27. Bahwa penerapan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun
1959 memberikan kuasa yang besar kepada penguasa dalam situasi darurat
untuk membatasi berbagai hak dan kebebasan warga negara tanpa batasan
yang jelas, terukur, dan selaras dengan prinsip proporsionalitas. Ketentuan
ini bisa menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terkait dengan area
pembatasan hak-hak warga negara.
Sifat Kerugian Konstitusional Para Pemohon
28. Bahwa seluruh uraian mengenai kerugian konstitusional yang dialami Para
Pemohon sebagai akibat berlakunya norma dalam Undang-Undang a quo
menunjukkan adanya dua karakter kerugian konstitusional yang diakui dalam
praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu: pertama, kerugian yang
bersifat aktual dan spesifik karena secara langsung memengaruhi kepastian
pelaksanaan hak-hak konstitusional Para Pemohon, dan kedua, kerugian
yang bersifat potensial, namun menurut penalaran yang wajar (reasonable
certainty) dapat dipastikan akan terjadi apabila norma a quo diterapkan dalam
praktik penyelenggaraan pemerintahan.
29. Bahwa Para Pemohon menyadari hingga saat permohonan ini diajukan
Indonesia masih berada dalam keadaan normal sehingga ketentuan dalam
Undang-Undang a quo belum diterapkan secara faktual. Akan tetapi,
keadaan tersebut tidak menghapus adanya kerugian konstitusional yang
telah dialami Para Pemohon. Justru sejak norma tersebut berlaku, Para
Pemohon sebagai warga negara yang memahami substansi pengaturan
Undang-Undang a quo telah berada dalam situasi ketidakpastian hukum
mengenai perlindungan hak-hak konstitusionalnya apabila sewaktu-waktu
Presiden menetapkan keadaan bahaya berdasarkan ketentuan tersebut.
Mengingat
kewenangan
menetapkan
keadaan
bahaya
merupakan
kewenangan konstitusional Presiden yang dapat dijalankan setiap saat
apabila
dipandang
memenuhi
syarat
menurut
penilaiannya,
maka
keberadaan norma yang mengandung berbagai kekeliruan konstitusional
telah menimbulkan rasa khawatir, ketidakpastian, dan ancaman yang nyata
terhadap jaminan pelaksanaan hak-hak konstitusional Para Pemohon.
Dengan demikian, kerugian tersebut telah bersifat aktual karena dirasakan
secara langsung sepanjang norma a quo tetap mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
12
30. Bahwa sekalipun Mahkamah berpendapat kerugian sebagaimana diuraikan
di atas belum dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang bersifat aktual,
setidak-tidaknya seluruh kerugian konstitusional yang didalilkan Para
Pemohon telah memenuhi karakter sebagai kerugian yang bersifat potensial.
Potensi tersebut bukan merupakan dugaan yang bersifat abstrak ataupun
spekulatif, melainkan konsekuensi hukum yang secara logis, rasional, dan
menurut penalaran yang wajar akan muncul apabila Undang-Undang a quo
diberlakukan pada saat Presiden menetapkan keadaan bahaya. Oleh karena
itu, hubungan kausal antara berlakunya norma a quo dengan potensi
kerugian konstitusional Para Pemohon merupakan hubungan yang nyata dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
31. Bahwa sebagai mahasiswa, warga negara, dan bagian dari masyarakat yang
aktif menjalankan hak-hak konstitusional, Para Pemohon memiliki
kepentingan langsung terhadap keberadaan suatu rezim hukum keadaan
bahaya yang selaras dengan prinsip negara hukum demokratis. Seluruh
aktivitas
akademik,
kebebasan
menyampaikan
pendapat,
kegiatan
organisasi, partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta
pelaksanaan hak-hak konstitusional lainnya berpotensi terdampak secara
langsung apabila keadaan bahaya diselenggarakan berdasarkan norma yang
tidak memberikan batasan kekuasaan secara jelas, tidak menjamin
mekanisme pengawasan yang efektif, serta tidak memberikan kepastian
hukum terhadap pelaksanaan kewenangan Presiden.
32. Bahwa berdasarkan konstruksi norma dalam Undang-Undang a quo, Para
Pemohon beralasan untuk meyakini bahwa apabila keadaan bahaya benar-
benar
diberlakukan,
maka
sangat
terbuka
kemungkinan
lahirnya
penyelenggaraan kekuasaan darurat yang bersifat sangat terpusat
(monokratis), dengan ruang diskresi yang sangat luas namun tidak diimbangi
oleh mekanisme pengawasan, pembatasan, maupun pertanggungjawaban
yang
memadai.
Kondisi
demikian
berpotensi
melahirkan
praktik
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
represif,
membuka
ruang
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), serta melemahkan prinsip
checks and balances yang merupakan karakter utama negara hukum
demokratis.
13
33. Bahwa sebagai konsekuensi dari lahirnya penyelenggaraan kekuasaan
darurat yang demikian, pelaksanaan berbagai hak konstitusional Para
Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 akan terdampak secara langsung. Hak atas kepastian
hukum yang adil, hak memperoleh perlindungan atas rasa aman, hak
menyampaikan pendapat, hak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan
hukum, maupun hak-hak konstitusional lainnya berpotensi dibatasi, bahkan
dikesampingkan, melalui pelaksanaan kewenangan darurat yang tidak diatur
secara proporsional dan tidak memenuhi prinsip-prinsip konstitusional.
34. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, menurut penalaran yang
objektif dan wajar, apabila Undang-Undang a quo suatu saat benar-benar
dijadikan dasar hukum dalam penetapan keadaan bahaya, maka seluruh
kerugian konstitusional yang didalilkan Para Pemohon akan nyata terjadi
sebagai akibat langsung dari berlakunya norma tersebut. Oleh karena itu,
meskipun sebagian kerugian yang dialami Para Pemohon masih bersifat
potensial, sifat potensial tersebut telah memenuhi ukuran constitutional
probability sebagaimana berkembang dalam praktik Mahkamah Konstitusi,
yakni merupakan kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat yang jelas
dengan norma yang diuji dan secara rasional dapat dipastikan akan terjadi
apabila norma a quo tetap dipertahankan.
35. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami PARA PEMOHON bersifat
potensial atau dapat terjadi menurut logika yang rasional, sebab norma itu
masih berlaku dan bisa digunakan oleh pemerintah pada saat keadaan
darurat yang berdampak langsung terhadap kebebasan sipil PARA
PEMOHON.
Dengan Dikabulkannya Permohonan Norma A Quo, Kerugian Konstitusional
Para Pemohon Tidak Akan atau Tidak Terjadi Lagi
36. Bahwa Para Pemohon pada dasarnya meyakini bahwa setiap pengaturan
mengenai keadaan bahaya harus disusun untuk menjamin terselenggaranya
pemerintahan yang tetap berada dalam koridor konstitusi sekaligus
memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak warga negara.
Dengan demikian, keberadaan norma mengenai keadaan bahaya tidak
semata-mata dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada negara
dalam menghadapi situasi luar biasa, tetapi juga untuk memastikan bahwa
14
setiap
kewenangan
tersebut
dilaksanakan
melalui
mekanisme
ketatanegaraan yang sah, jelas, dan sesuai dengan perkembangan sistem
pemerintahan yang berlaku berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
37. Bahwa menurut Para Pemohon, tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan
secara optimal apabila dalam norma yang mengatur penyelenggaraan
keadaan bahaya masih dipertahankan frasa "Menteri Pertama", yang secara
konstitusional sudah tidak lagi dikenal dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Keberadaan frasa tersebut menyebabkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Prp Tahun 1959 tetap merujuk pada struktur pemerintahan yang
lahir dalam sistem parlementer, padahal Indonesia saat ini menganut sistem
pemerintahan presidensial sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun
1945. Akibatnya, norma a quo tidak lagi mencerminkan kesesuaian antara
pengaturan keadaan bahaya dengan struktur ketatanegaraan yang berlaku
saat ini.
38. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Para Pemohon berkepentingan
agar setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam keadaan
bahaya, dilaksanakan berdasarkan norma yang selaras dengan konstitusi.
Menurut Para Pemohon, keberadaan frasa "Menteri Pertama" dalam Pasal 3
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tidak hanya
15
mempertahankan nomenklatur yang sudah tidak berlaku, tetapi juga
menimbulkan ketidakselarasan antara undang-undang dengan UUD NRI
Tahun 1945. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum
mengenai struktur pejabat yang membantu Presiden dalam penyelenggaraan
keadaan bahaya, sehingga berdampak pada jaminan perlindungan hak
konstitusional warga negara.
39. Bahwa oleh karena itu, permohonan pengujian materiil ini diajukan bukan
semata-mata untuk menghapus frasa "Menteri Pertama", melainkan untuk
mewujudkan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959
dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD NRI Tahun
1945. Menurut Para Pemohon, setiap norma yang mengatur pelaksanaan
16
keadaan bahaya harus mencerminkan struktur pemerintahan yang berlaku
saat ini agar pelaksanaan kewenangan negara tetap berada dalam koridor
konstitusi, menjunjung prinsip negara hukum, serta memberikan kepastian
hukum dan perlindungan yang optimal bagi seluruh warga negara.
40. Bahwa Para Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai
pengawal konstitusi (the guardian of the Constitution) memiliki peran penting
untuk memastikan setiap norma undang-undang tetap selaras dengan UUD
NRI Tahun 1945. Apabila permohonan ini dikabulkan, maka frasa "Menteri
Pertama" yang sudah tidak memiliki dasar konstitusional tidak lagi menjadi
bagian dari Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959,
sehingga pembentuk undang-undang dapat melakukan penyesuaian
terhadap pengaturan keadaan bahaya agar sejalan dengan sistem
pemerintahan presidensial yang berlaku. Dengan demikian, kerugian
konstitusional Para Pemohon berupa ketidakselarasan norma dengan
konstitusi, ketidakpastian hukum, serta potensi terganggunya perlindungan
hak konstitusional warga negara sebagaimana didalilkan dalam permohonan
ini diharapkan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN/POSITA
A. Bahwa Norma Pasal 3 Ayat (2) UU No. 23 Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 Mengandung Ketidakjelasan
Struktur Kekuasaan Negara dalam Keadaan Darurat
1. Bahwa PARA PEMOHON akan menguraikan pertentangan norma a
quo ke dalam beberapa pokok persoalan konstitusional, yaitu: (i)
bertentangan dengan struktur pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1)
serta Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang
menegaskan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan
yang dibantu oleh menteri-menteri negara; (ii) bertentangan dengan
prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
NRI
Tahun
1945;
(iii)
menimbulkan
ketidakpastian
hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
dan (iv) berpotensi mengganggu perlindungan hak konstitusional
warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945, yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut.
17
2. Bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan
perubahan nomenklatur jabatan, melainkan menyangkut prinsip dasar
penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum. Pasal 1 ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara
hukum (rechtstaat), yang menghendaki setiap penggunaan kekuasaan
negara dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan oleh organ negara
yang memperoleh kewenangan secara sah menurut Undang-Undang
Dasar. Oleh karena itu, ketika Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor
23 Prp Tahun 1959 masih mensyaratkan keberadaan jabatan yang
tidak lagi memiliki dasar konstitusional, norma tersebut tidak lagi
mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan
prinsip negara hukum, karena membuka kemungkinan pelaksanaan
kewenangan negara melalui struktur kelembagaan yang tidak
sepenuhnya selaras dengan UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959
mengatur bahwa Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang
dalam menjalankan kewenangannya pada keadaan darurat sipil,
keadaan darurat militer, dan keadaan perang dibantu oleh suatu
badan yang terdiri atas Menteri Pertama, Menteri Pertahanan, Menteri
Dalam Negeri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan
Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara.
Namun demikian, setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, sistem
pemerintahan Indonesia ditegaskan sebagai sistem pemerintahan
presidensial yang menempatkan Presiden sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 dan dalam menjalankan kekuasaan tersebut
hanya dibantu oleh menteri-menteri negara sebagaimana diatur dalam
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan
demikian, pencantuman jabatan "Menteri Pertama" dalam Pasal 3 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tidak lagi memiliki
dasar konstitusional dalam struktur pemerintahan Indonesia sehingga
menimbulkan ketidaksesuaian antara norma a quo dengan desain
ketatanegaraan yang ditetapkan oleh UUD NRI Tahun 1945.
18
4. Bahwa keadaan tersebut selanjutnya menimbulkan ketidakpastian
hukum sebagaimana dilarang oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945. Ketidakpastian tersebut bukan semata-mata mengenai
keberadaan frasa "Menteri Pertama", melainkan mengenai kejelasan
komposisi badan yang membantu Presiden dalam penyelenggaraan
keadaan bahaya. Padahal, Penjelasan Umum angka 4 Undang-
Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 secara tegas menyatakan bahwa
pembentukan badan tersebut dimaksudkan untuk memberikan
kepastian mengenai siapa yang memegang kekuasaan dalam
keadaan bahaya. Akan tetapi, karena salah satu unsur badan tersebut
sudah tidak lagi memiliki dasar konstitusional, tujuan pembentukan
norma untuk menciptakan kepastian justru tidak lagi dapat diwujudkan.
Akibatnya, timbul ketidakjelasan mengenai siapa yang secara sah
dapat
menjalankan
fungsi
jabatan
tersebut
dalam
struktur
penyelenggaraan keadaan bahaya.
5. Bahwa ketidakjelasan mengenai struktur badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp
Tahun 1959 pada akhirnya berpotensi memengaruhi perlindungan hak
konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut disebabkan karena badan
tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan
keadaan
bahaya
yang
memiliki
peran
dalam
pelaksanaan
kewenangan luar biasa negara. Dalam keadaan bahaya, pemerintah
dapat mengambil berbagai tindakan yang berdampak pada
pembatasan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, warga negara
berhak memperoleh jaminan bahwa setiap tindakan yang dilakukan
negara bersumber dari mekanisme yang dibentuk berdasarkan
struktur pemerintahan yang sah menurut konstitusi. Apabila norma
yang mengatur struktur tersebut masih memuat jabatan yang tidak lagi
memiliki dasar konstitusional, maka timbul potensi terganggunya hak
warga negara atas perlindungan diri dan rasa aman karena
kewenangan negara dijalankan berdasarkan norma yang tidak lagi
sepenuhnya selaras dengan UUD NRI Tahun 1945.
19
6. Dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca Dekrit Presiden 5 Juli
1959 hingga era reformasi, struktur kabinet yang berlaku adalah
sistem presidensial, bukan parlementer, sehingga jabatan Menteri
Pertama tidak lagi memiliki dasar hukum baik secara struktural
maupun fungsional. Keberadaan norma yang merujuk pada lembaga
atau jabatan yang sudah tidak eksis ini menimbulkan ketidakjelasan
operasional dalam pelaksanaan kekuasaan darurat, karena tidak
terdapat kepastian mengenai siapa yang secara sah menjalankan
fungsi tersebut dalam kondisi konkret. Ketentuan dalam UU 23 Prp
Tahun 1959 sudah tidak lagi relevan dengan struktur ketatanegaraan
modern dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum apabila
benar-benar diterapkan dalam kondisi darurat. Dengan demikian,
norma a quo tidak memenuhi prinsip lex certa dan lex scripta, karena
tidak memberikan kejelasan subjek hukum yang menjalankan
kewenangan negara.
B. Bahwa Permohonan a quo dapat diajukan kembali (Tidak Ne bis in idem)
1. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi, Pasal
60 UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025
memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh
Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60 ayat (2) UU MK
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”
Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”
Dengan demikian, permohonan a quo tidak dapat dikategorikan sebagai
ne bis in idem karena sampai saat ini belum terdapat putusan Mahkamah
Konstitusi yang secara spesifik menguji konstitusionalitas Pasal 3 ayat (2)
UU No. 23 Prp Tahun 1959 terhadap UUD 1945, khususnya terkait
ketidakjelasan struktur kelembagaan keadaan darurat, penggunaan
20
nomenklatur jabatan yang sudah tidak berlaku, serta disharmoni norma
dengan sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945.
2. Bahwa
beberapa
putusan
Mahkamah
Konstitusi
yang
pernah
menyinggung UU No. 23 Prp Tahun 1959, antara lain Putusan Nomor
003/PUU-III/2005, Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008 dan 20/PUU-VI/2008,
maupun Putusan Nomor 8/PUU-XII/2014, pada dasarnya hanya
membahas konsep keadaan bahaya, hubungan Pasal 12 dan Pasal 22
UUD 1945, serta penerapan kewenangan negara dalam keadaan darurat
secara umum. Putusan-putusan tersebut tidak secara langsung menguji
norma Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 mengenai struktur
badan pembantu presiden dalam keadaan darurat.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya juga memberikan ruang
terhadap pengajuan kembali pengujian norma sepanjang terdapat:
a. batu uji yang berbeda,
b. alasan konstitusional baru,
c. perkembangan ketatanegaraan,
d. maupun
argumentasi
konstitusional
yang
belum
pernah
dipertimbangkan sebelumnya.
Dengan demikian, permohonan a quo memenuhi unsur kebaruan (novum
constitutionality review) dan tidak dapat dinyatakan sebagai permohonan
yang ne bis in idem.
Tabel 1
Daftar Putusan Yang Berkaitan Dengan Pengujian Perkara Pasal 3 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya
No
Perkara
Alasan
Permohonan
Pertimbangan
Hakim
Objek
Permohonan
Putusan
1.
003/PUU
-III/2005
Pemohon
mempersoalk
an perbedaan
konsep
“keadaan
bahaya” Pasal
12 UUD 1945
dan
“kegentingan
memaksa”
Pasal 22 UUD
1945, serta
menyinggung
Mahkamah
Konstitusi
menegaskan bahwa
“keadaan bahaya”
dalam Pasal 12 UUD
1945 memiliki rezim
tersendiri yang
berbeda dengan
“kegentingan
memaksa” dalam
Pasal 22 UUD 1945.
UU No. 23 Prp
Tahun 1959
Pengujian UU
Kehutanan
terkait
penggunaan
Perpu dan
keadaan
darurat.
Permohonan
ditolak.
21
UU No. 23
Prp Tahun
1959 yang
dianggap
membuka
ruang
penggunaan
kewenangan
darurat tanpa
batas yang
jelas.
dipandang sebagai
pelaksanaan Pasal
12 UUD 1945
mengenai keadaan
bahaya.
2.
16/PUU-
VI/2008
dan
20/PUU-
VI/2008
Pemohon
mempersoalk
an penerapan
hukum pidana
korupsi di
wilayah
darurat sipil
Maluku dan
mengaitkanny
a dengan
keberlakuan
UU No. 23
Prp Tahun
1959 dalam
keadaan
bahaya.
Pemohon
beranggapan
kondisi
darurat
menimbulkan
kekhususan
kewenangan
negara yang
mempengaruh
i penerapan
hukum
pidana.
MK menyatakan
keadaan darurat
berdasarkan UU No.
23 Prp Tahun 1959
tidak menghapus
keberlakuan hukum
pidana maupun
pertanggungjawaban
pidana. Prinsip
negara hukum tetap
berlaku dalam
keadaan darurat.
Pasal 2 ayat (1)
dan Pasal 3 UU
No. 31 Tahun
1999 jo. UU
No. 20 Tahun
2001 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi
terhadap Pasal
28D ayat (1)
UUD 1945.
Permohonan
ditolak.
3.
8/PUU-
XII/2014
Pemohon
mempersoalk
an pelibatan
TNI dalam
penanganan
konflik sosial
yang
dianggap
berpotensi
melanggar
prinsip
supremasi
sipil dan
berkaitan
dengan rezim
keadaan
darurat
MK menyatakan
pelibatan TNI
dimungkinkan
sepanjang sesuai
konstitusi dan UU
No. 23 Prp Tahun
1959 sebagai dasar
keadaan darurat.
Pasal 25 ayat
(3), Pasal 34,
dan Pasal 41
UU No. 7
Tahun 2012
tentang
Penanganan
Konflik Sosial
terhadap Pasal
1 ayat (3),
Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal
30 UUD 1945.
Ditolak
sebagian
dan tidak
dapat
diterima
sebagian.
22
menurut UU
No. 23 Prp
Tahun 1959.
4.
55/PUU-
XIX/2021
Pemohon
mempersoalk
an
penggunaan
istilah
keadaan
darurat dalam
UU Cipta
Kerja yang
dianggap
tumpang
tindih dengan
rezim
keadaan
bahaya
menurut UU
No. 23 Prp
Tahun 1959.
MK menegaskan
pengaturan keadaan
bahaya memiliki
dasar tersendiri
dalam Pasal 12 UUD
1945 dan UU No. 23
Prp Tahun 1959.
Pasal 23 ayat
(1) UU No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Perpu Cipta
Kerja menjadi
Undang-
Undang
terhadap Pasal
1 ayat (3),
Pasal 12, dan
Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945.
Ditolak
sebagian
dan tidak
dapat
diterima
sebagian.
Tabel 2
Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon
Batu Uji UUD NRI 1945
Dalil Permohonan
Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945
Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 17 Ayat (1) dan (2) UUD NRI
1945
Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945
Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959
bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1)
serta Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 karena masih
mencantumkan jabatan "Menteri
Pertama" sebagai salah satu anggota
badan yang membantu Presiden dalam
penyelenggaraan keadaan bahaya.
Padahal, setelah perubahan UUD NRI
Tahun 1945, sistem pemerintahan
Indonesia ditegaskan sebagai sistem
pemerintahan presidensial yang
menempatkan Presiden sebagai
pemegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar dan
dalam menjalankan kekuasaan
tersebut hanya dibantu oleh menteri-
menteri negara yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden. Dengan
demikian, keberadaan frasa "Menteri
Pertama" tidak lagi memiliki dasar
konstitusional dalam struktur
pemerintahan Indonesia, sehingga
menimbulkan ketidaksesuaian antara
norma a quo dengan desain
23
ketatanegaraan yang ditetapkan dalam
UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak
hanya berkaitan dengan perubahan
struktur kelembagaan negara, tetapi
juga bertentangan dengan prinsip
negara hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun
1945. Sebagai negara hukum, setiap
pelaksanaan kekuasaan pemerintahan
harus didasarkan pada kewenangan
yang jelas, sah, dan sesuai dengan
konstitusi. Oleh karena itu,
penggunaan struktur kelembagaan
yang tidak lagi memiliki dasar
konstitusional dalam penyelenggaraan
keadaan bahaya berpotensi
mengaburkan dasar kewenangan
organ negara yang menjalankan fungsi
pemerintahan.
Bahwa lebih lanjut, keberadaan frasa
"Menteri Pertama" dalam Pasal 3 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Prp
Tahun 1959 juga menimbulkan
ketidakpastian hukum. Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin
akan kepastian hukum, namun norma a
quo tidak memberikan kejelasan
mengenai siapa yang secara sah
menjadi anggota badan pembantu
Presiden dalam penyelenggaraan
keadaan bahaya. Padahal, Penjelasan
Umum angka 4 Undang-Undang
Nomor 23 Prp Tahun 1959 secara
tegas menyatakan bahwa
pembentukan badan tersebut
dimaksudkan untuk memberikan
kepastian mengenai siapa yang
memegang kekuasaan dalam keadaan
bahaya. Akan tetapi, dengan tetap
dipertahankannya jabatan "Menteri
Pertama" yang tidak lagi memiliki dasar
konstitusional, tujuan pembentukan
norma tersebut justru tidak dapat
diwujudkan sehingga menimbulkan
ketidakjelasan mengenai komposisi
badan dimaksud.
Bahwa ketidakjelasan mengenai
struktur badan pembantu Presiden
dalam penyelenggaraan keadaan
bahaya pada akhirnya juga berpotensi
24
mengganggu perlindungan hak
konstitusional warga negara
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini
karena keadaan bahaya merupakan
kondisi yang memberikan kewenangan
luar biasa kepada negara untuk
mengambil berbagai tindakan yang
dapat berdampak pada pembatasan
hak-hak warga negara. Oleh sebab itu,
setiap tindakan pemerintahan dalam
keadaan bahaya harus dilaksanakan
oleh struktur kelembagaan yang
memiliki dasar konstitusional yang
jelas, sehingga memberikan jaminan
perlindungan hukum dan rasa aman
bagi setiap warga negara. Apabila
struktur tersebut masih didasarkan
pada norma yang tidak lagi selaras
dengan UUD NRI Tahun 1945, maka
berpotensi menimbulkan ketidakpastian
dalam penyelenggaraan kekuasaan
negara yang pada akhirnya berdampak
terhadap perlindungan hak-hak
konstitusional warga negara.
C. Bahwa Norma a quo Menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang
Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945
1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil. Kepastian hukum tersebut mensyaratkan bahwa
norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, serta
dapat dilaksanakan secara konkret tanpa menimbulkan multi-
tafsir. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin setiap
orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum
mensyaratkan bahwa suatu norma harus jelas, dapat dipahami, dan
dapat dilaksanakan secara konkret. Dalam Pasal 3 ayat (2)
UU No. 23 Prp Tahun 1959, ketidakpastian hukum muncul karena
penggunaan nomenklatur jabatan yang sudah tidak berlaku dalam
sistem ketatanegaraan modern Indonesia, seperti “Menteri Pertama”.
2. Bahwa penggunaan istilah “Menteri Pertama” dalam norma a quo tidak
hanya merupakan persoalan terminologi, melainkan mencerminkan
25
sistem pemerintahan parlementer yang secara konstitusional sudah
ditinggalkan sejak berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 dan diperkuat dalam sistem presidensial pasca
amandemen UUD 1945. Tidak adanya penyesuaian dengan sistem
ketatanegaraan pasca amandemen UUD NRI 1945, serta tidak
adanya mekanisme substitusi atau penggantian jabatan, hal ini
menciptakan situasi di mana ketika keadaan darurat benar-benar
dinyatakan, maka terdapat kekosongan hukum operasional (legal
vacuum) terkait siapa yang berwenang membantu Presiden secara
sah. Ketidakpastian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
berdampak pada keabsahan tindakan negara dalam kondisi
darurat. Bahwa kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum
yang bersifat serius, karena dalam situasi darurat yang seharusnya
membutuhkan
kejelasan
struktur
komando
dan
pengambilan
keputusan justru dihadapkan pada norma yang tidak dapat
diimplementasikan secara pasti. Bahwa dalam doktrin kepastian
hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum
harus memenuhi unsur kepastian (rechtssicherheit), keadilan
(gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Norma yang tidak
jelas
subjek
hukumnya
tidak
memenuhi
unsur
kepastian
tersebut. Bahwa demikian pula menurut Lon L. Fuller dalam “The
Morality of Law”, suatu sistem hukum yang baik harus memenuhi
prinsip clarity (kejelasan), consistency (konsistensi), dan congruence
(kesesuaian antara norma dan praktik). Norma a quo nyata-nyata
melanggar prinsip tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu, norma Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun
1959 telah menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan
secara langsung dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
D. Keterkaitan Para Pemohon sebagai Warga Negara dengan Menteri
Pertama
1. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 23 Prp Tahun 1959 mengatur
mengenai
badan
pembantu
Presiden
dalam
memberikan
pertimbangan sebelum Presiden menetapkan keadaan bahaya.
Pengaturan tersebut bukan semata-mata mengatur hubungan internal
26
antarpejabat negara, melainkan memiliki konsekuensi langsung
terhadap hak konstitusional setiap warga negara, karena penetapan
keadaan bahaya merupakan tindakan konstitusional yang dapat
membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan warga negara.
2. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara memiliki kepentingan
konstitusional agar setiap penggunaan kewenangan luar biasa
(extraordinary power) dilakukan berdasarkan norma yang jelas, pasti,
dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Hal tersebut
merupakan konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang
menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga seluruh
tindakan penyelenggara negara, terlebih dalam keadaan darurat,
harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang pasti, rasional, dan
dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bahwa frasa “Menteri Pertama” dalam Pasal 3 ayat (2) menimbulkan
ketidakpastian hukum karena menunjuk jabatan yang secara
konstitusional sudah tidak dikenal lagi dalam sistem pemerintahan
berdasarkan UUD NRI 1945. Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan
warga negara tidak memperoleh kepastian mengenai siapa pejabat
negara yang sesungguhnya berwenang memberikan pertimbangan
kepada Presiden dalam penetapan keadaan bahaya. Padahal,
kejelasan mengenai organ negara yang menjalankan kewenangan
tersebut
merupakan
bagian
dari
jaminan
kepastian
hukum
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
4. Bahwa ketidakjelasan komposisi badan pembantu Presiden tersebut
juga menghilangkan kepastian mengenai siapa yang bertanggung
jawab secara hukum apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan
dalam penetapan keadaan bahaya. Akibatnya, warga negara
kehilangan kepastian mengenai mekanisme akuntabilitas pejabat
negara yang menggunakan kewenangan luar biasa tersebut. Kondisi
demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum yang
menghendaki setiap penggunaan kekuasaan harus dapat ditelusuri,
diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
5. Bahwa lebih jauh, keadaan bahaya secara yuridis memberikan
kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan terhadap
27
berbagai hak warga negara, termasuk pembatasan terhadap
kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, maupun tindakan-
tindakan lain yang berdampak langsung terhadap perlindungan diri
dan rasa aman warga negara. Oleh karena itu, Pasal 28G ayat (1)
UUD NRI 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang atas
perlindungan diri pribadi, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jaminan
konstitusional tersebut hanya dapat diwujudkan apabila penggunaan
kewenangan keadaan darurat dilaksanakan oleh organ negara yang
jelas, sah, dan sesuai dengan struktur ketatanegaraan yang berlaku.
6. Bahwa keberadaan frasa “Menteri Pertama” juga menunjukkan bahwa
komposisi badan pembantu Presiden masih menggunakan konstruksi
kelembagaan pada masa berlakunya UUDS 1950 yang menganut
sistem parlementer. Padahal setelah berlakunya kembali UUD 1945
dan terlebih setelah Perubahan UUD NRI 1945, Indonesia menganut
sistem pemerintahan presidensial yang sama sekali tidak mengenal
jabatan Menteri Pertama. Oleh karena itu, mempertahankan
nomenklatur tersebut berarti mempertahankan struktur kelembagaan
yang tidak lagi sesuai dengan desain konstitusi yang berlaku.
E. Bahwa Norma A Quo Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan
Prinisip Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang
Mencakup Hak Atas Perlindungan dari Perlakuan Kejam atau
Penyiksaan (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 28G Ayat (1) UUD
NRI 1945)
1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia
adalah negara hukum, yang mengandung makna bahwa seluruh
tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang jelas,
rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa salah satu prinsip
utama negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan
(limitation of power) melalui norma yang jelas dan terukur. Bahwa
selain itu, A.V. Dicey dalam bukunya Introduction to the Study of the
Law of the Constitution (1885) juga menegaskan bahwa negara hukum
(Rule of Law) mensyaratkan supremasi hukum (supremacy of law),
yaitu seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum dan tidak
28
boleh dijalankan berdasarkan kekuasaan yang arbitrer. Dicey menolak
adanya kekuasaan yang tidak dibatasi hukum karena hal tersebut
bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme dan membuka ruang
kesewenang-wenangan negara. Oleh karena itu, kejelasan norma
menjadi unsur penting dalam negara hukum, sebab tanpa adanya
norma yang jelas dan pasti, maka batas kewenangan pemerintah
menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of power). Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie dalam
Gagasan Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010, hlm. 1–15, menjelaskan
bahwa negara hukum modern pada hakikatnya dibangun di atas
prinsip pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi dan
peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly, konstitusi bukan
hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi kekuasaan, tetapi juga
sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar penyelenggaraan
negara tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak-
hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, setiap norma yang
memberikan kewenangan kepada negara harus dirumuskan secara
jelas, tegas, dan tidak multitafsir, terutama dalam konteks penggunaan
kewenangan luar biasa seperti keadaan darurat negara. Namun, Pasal
3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 justru tidak memberikan batasan
yang jelas mengenai struktur pengambilan keputusan, tidak
memperbarui sistem kelembagaan sesuai perkembangan konstitusi,
serta membuka ruang tafsir yang luas dan tidak terkendali.
2. Bahwa akibatnya, norma tersebut berpotensi menciptakan kekuasaan
tanpa batas yang jelas (unstructured emergency power), yang
bertentangan dengan prinsip constitutionalism. Dalam perspektif teori
negara hukum (Rechtsstaat), sebagaimana dikemukakan oleh
Friedrich Julius Stahl, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan
pada hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan,
kekuasaan negara harus tunduk pada hukum yang pasti dan tidak
boleh bergantung pada interpretasi subjektif penguasa. Norma a quo
justru membuka ruang interpretasi subjektif tersebut, karena Presiden
dapat menafsirkan sendiri siapa yang dianggap sebagai pengganti dari
29
jabatan yang tidak ada lagi. Keadaan darurat memang memberikan
kewenangan luar biasa kepada negara, tetapi kewenangan tersebut
tetap harus berada dalam kerangka hukum yang jelas dan terukur.
Bahwa oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan prinsip
negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
1945.
3. Bahwa Norma A Quo berpotensi menimbulkan penyalahgunaan
kekuasaan dalam keadaan darurat, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan
untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”.
Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas rasa aman
dan perlindungan diri. Dalam keadaan darurat, negara memang dapat
membatasi
hak
tertentu,
tetapi
pembatasan
tersebut
harus
berdasarkan hukum yang jelas, dilakukan secara proporsional, dan
memiliki dasar kelembagaan yang sah. Namun apabila struktur
pelaksana kekuasaan darurat tidak jelas, maka keputusan yang
diambil berpotensi tidak sah, tindakan negara dapat menjadi
sewenang-wenang, dan hak warga negara tidak terlindungi secara
efektif. Ketidakjelasan norma Pasal 3 ayat (2) secara langsung
berdampak pada kerentanan pelanggaran HAM dalam situasi darurat.
Menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari an
caman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Bahwa d
alam keadaan darurat,negara memang dapat melakukan pembatasa
n hak, namun pembatasan tersebut harus dilakukan berdasarkan huk
um yang jelas,proporsional,dan akuntabel. Bahwa ketidakjelasan
struktur kelembagaan dalam Pasal 3 ayat (2) tidak hanya
menimbulkan ketidakpastian, tetapi juga membuka ruang bagi
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
4. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang lebih ketat dan jelas.
Norma a quo justru sebaliknya, karena menyebutkan struktur yang
sudah tidak relevan, tidak memberikan mekanisme pengawasan, serta
30
tidak mengatur batas kewenangan secara rinci. Hal ini berpotensi
menimbulkan situasi di mana Presiden dapat menunjuk atau
menafsirkan sendiri siapa yang dianggap sebagai “pengganti” dari
jabatan yang tidak ada lagi, tanpa dasar hukum yang jelas. UU Nomor
23 Prp Tahun 1959 lahir dalam konteks politik yang tidak demokratis
dan tanpa mekanisme checks and balances yang memadai. Norma a
quo berpotensi menciptakan kondisi yang bertentangan dengan
prinsip constitutionalism, yaitu pembatasan kekuasaan melalui
hukum.
F. Bahwa Norma A Quo Tidak Sejalan dengan Perkembangan Sistem
Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945
1. Bahwa dalam perkembangan teori konstitusi modern dikenal prinsip
constitutional morality, yaitu kewajiban bagi penyelenggara negara
untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai konstitusi,
seperti
keadilan,
kepastian
hukum,
pembatasan
kekuasaan,
demokrasi,
dan
perlindungan
hak
asasi
manusia.
Konsep
constitutional morality pertama kali diperkenalkan oleh George Grote
dalam kajian mengenai demokrasi Yunani, kemudian dikembangkan
lebih lanjut dalam pemikiran konstitusional modern oleh Dr. B.R.
Ambedkar dalam perdebatan penyusunan Konstitusi India. Ambedkar
menegaskan bahwa konstitusi tidak cukup dipahami hanya sebagai
dokumen hukum formal, melainkan harus dijalankan dengan moralitas
konstitusional (constitutional morality), yakni kepatuhan terhadap
semangat, nilai, dan prinsip dasar konstitusi dalam penggunaan
kekuasaan negara. Pandangan tersebut dapat ditemukan dalam The
Constituent Assembly Debates of India, Volume VII, 4 November 1948,
ketika Ambedkar menyatakan bahwa “constitutional morality is not a
natural sentiment” sehingga harus dibangun dan dipelihara dalam
praktik penyelenggaraan negara. Dalam doktrin ini, konstitusi tidak
hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai
pedoman etik dalam penggunaan kekuasaan negara.
Namun demikian, Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 justru
menunjukkan pengaturan yang tidak jelas, tidak adaptif, dan minim
mekanisme pengawasan. Norma tersebut masih mempertahankan
31
struktur kelembagaan lama yang tidak lagi sesuai dengan sistem
ketatanegaraan Indonesia saat ini, tanpa memberikan parameter
akuntabilitas maupun perlindungan terhadap hak konstitusional warga
negara. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari beberapa keadaan
berikut:
norma memberikan ruang penggunaan kewenangan darurat yang
sangat luas tanpa batas yang jelas.
tidak terdapat mekanisme pengawasan yang memadai terhadap
penggunaan kekuasaan darurat.
tidak tersedia jaminan perlindungan hak konstitusional masyarakat
dalam pelaksanaannya.
pengaturan lebih menitikberatkan pada perluasan kekuasaan
negara daripada pembatasannya.
Padahal, dalam negara hukum demokratis, penggunaan kewenangan
luar biasa tetap harus tunduk pada moralitas konstitusional
(constitutional morality), sehingga kekuasaan negara tidak dijalankan
secara semata-mata formalistik, melainkan tetap berorientasi pada
perlindungan konstitusi dan hak warga negara. Oleh karena itu, norma
a quo tidak hanya menimbulkan persoalan secara yuridis, tetapi juga
bertentangan dengan nilai etik konstitusional dalam penyelenggaraan
kekuasaan negara modern.
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan
asas kejelasan rumusan, yakni setiap peraturan perundang-undangan
harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran
ganda. Dalam konteks Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959,
penggunaan nomenklatur jabatan yang sudah tidak dikenal lagi dalam
sistem ketatanegaraan sekarang menunjukkan bahwa norma a quo
tidak disusun dengan rumusan yang cukup pasti, sehingga berpotensi
menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Norma a quo tidak
sejalan dengan asas pembentukan peraturan yang baik karena tidak
memberikan batas dan struktur yang terang bagi subjek pelaksana
kewenangan negara. Dalam teori living constitution, hukum tata
negara harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan
32
masyarakat dan kebutuhan konstitusional yang terus berubah. Jimly
Asshiddiqie juga menegaskan bahwa konstitusi modern harus
ditafsirkan secara progresif agar tetap relevan dengan perkembangan
demokrasi dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, keberadaan Pasal
3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 menunjukkan bahwa norma a
quo tidak lagi mencerminkan semangat pembaruan hukum nasional.
3. Bahwa dalam hukum positif yang berlaku sekarang, Presiden dalam
menjalankan kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri
negara, dan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 menegaskan
bahwa jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Sementara itu,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 juga menempatkan para
menteri sebagai pembantu Presiden dalam urusan tertentu. Oleh
karena itu, rujukan Pasal 3 ayat (2) kepada jabatan Menteri Pertama
dan struktur pembantu Presiden yang khas masa lampau
menunjukkan adanya ketidaksinkronan kelembagaan dengan sistem
pemerintahan yang sekarang berlaku. Keadaan ini bukan hanya
persoalan nomenklatur, melainkan menunjukkan bahwa norma a quo
telah tertinggal dari perkembangan hukum tata negara yang berjalan
saat ini.
G. Pertentangan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun
1959 terhadap Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar." Norma konstitusi tersebut merupakan
landasan utama penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Makna "menurut Undang-Undang Dasar" tidak
hanya menunjukkan bahwa Presiden memperoleh kewenangan dari
konstitusi, tetapi juga mengandung konsekuensi bahwa pelaksanaan
kekuasaan pemerintahan harus diselenggarakan berdasarkan struktur
kelembagaan, mekanisme, dan hubungan kewenangan yang dibentuk
oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap pengaturan dalam
undang-undang yang mengatur organ atau badan yang membantu
Presiden menjalankan kewenangan pemerintahan harus tetap berada
33
dalam kerangka konstitusi dan tidak boleh mempertahankan struktur
kelembagaan yang sudah tidak lagi memperoleh legitimasi konstitusional.
2. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959
mengatur bahwa Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dalam
menjalankan kewenangannya pada keadaan bahaya dibantu oleh suatu
badan yang salah satu anggotanya adalah "Menteri Pertama".
Pengaturan tersebut merupakan refleksi dari konfigurasi ketatanegaraan
pada saat Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 dibentuk, ketika
sistem pemerintahan Indonesia masih dipengaruhi model parlementer
yang mengenal jabatan Menteri Pertama sebagai kepala pemerintahan.
Akan tetapi, setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, sistem
pemerintahan Indonesia ditegaskan sebagai sistem presidensial yang
tidak lagi mengenal jabatan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan frasa
"Menteri Pertama" dalam norma a quo menunjukkan bahwa undang-
undang masih mempertahankan struktur pemerintahan yang berasal dari
sistem ketatanegaraan yang berbeda dengan sistem yang berlaku
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa keberadaan frasa "Menteri Pertama" dalam Pasal 3 ayat (2) bukan
hanya mempertahankan nomenklatur yang sudah tidak berlaku, tetapi
juga menyebabkan norma a quo tetap merujuk pada struktur
pemerintahan yang tidak lagi dikenal dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Akibatnya, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp
Tahun 1959 menjadi tidak selaras dengan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI
Tahun
1945
yang
menghendaki
agar
pelaksanaan
kekuasaan
pemerintahan
dilaksanakan
berdasarkan
struktur
pemerintahan
sebagaimana ditentukan oleh konstitusi.
H. Pertentangan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun
1959 terhadap Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
1. Bahwa Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan
pengaturan konstitusional mengenai hubungan antara Presiden dan para
pembantunya dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Pasal
tersebut menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri
negara dan bahwa menteri-menteri tersebut diangkat serta diberhentikan
oleh Presiden. Pengaturan ini menunjukkan bahwa konstitusi telah
34
menentukan secara tegas struktur pembantu Presiden sebagai bagian
dari pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian,
organ atau pejabat yang menjalankan fungsi membantu Presiden dalam
penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki dasar konstitusional yang
jelas dan selaras dengan ketentuan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 justru
masih mencantumkan jabatan "Menteri Pertama" sebagai salah satu
anggota badan yang membantu Presiden dalam penyelenggaraan
keadaan bahaya. Padahal, jabatan tersebut tidak lagi dikenal dalam
struktur pemerintahan Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun
1945. Berbeda dengan menteri-menteri negara yang memperoleh
legitimasi langsung dari Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun
1945, jabatan "Menteri Pertama" tidak lagi memiliki landasan
konstitusional untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Akibatnya, norma
a quo mempertahankan susunan badan yang tidak lagi sepenuhnya
sesuai dengan struktur pembantu Presiden sebagaimana ditetapkan
dalam UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa tetap dipertahankannya frasa "Menteri Pertama" dalam Pasal 3
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 mengakibatkan
norma a quo tidak lagi mencerminkan struktur pembantu Presiden
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun
1945. Oleh karena itu, frasa tersebut menimbulkan ketidaksesuaian
antara norma undang-undang dengan desain ketatanegaraan yang
berlaku saat ini, sehingga keberadaannya bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945.
I. Bahwa Norma A Quo Bertentangan dengan Doktrin Kepastian Hukum,
Keadilan, dan Kejelasan Norma dan Tidak Sejalan dengan Standar
Pembatasan Hak dalam Keadaan Darurat Menurut Hukum Internasional
1. Bahwa gagasan Gustav Radbruch mengenai tiga dasar hukum, yakni
kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta pandangan Lon
Fuller bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan tidak saling
bertentangan. Bahwa gagasan Gustav Radbruch mengenai tiga dasar
hukum, yakni kemanfaatan (zweckmäßigkeit), keadilan (gerechtigkeit),
dan kepastian hukum (rechtssicherheit), serta pandangan Lon Fuller
35
bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan,
pada dasarnya menegaskan bahwa suatu norma hukum hanya dapat
disebut sebagai hukum yang baik apabila memenuhi standar
rasionalitas, keteraturan, dan kejelasan dalam penerapannya. Gustav
Radbruch
berpandangan
bahwa
hukum
tidak
cukup
hanya
memberikan kepastian formal, tetapi juga harus menjamin keadilan
dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun demikian, dalam negara
hukum modern, kepastian hukum tetap menjadi unsur fundamental
karena tanpa adanya norma yang jelas dan pasti, maka hukum tidak
dapat dijalankan secara adil maupun memberikan kemanfaatan yang
nyata. Pemikiran tersebut dikemukakan Radbruch dalam karya
terkenalnya “Einführung in die Rechtswissenschaft (Introduction to
Jurisprudence)”, yang kemudian banyak dirujuk dalam perkembangan
filsafat hukum modern mengenai hubungan antara keadilan,
kepastian, dan tujuan hukum. Bahwa pemikiran Gustav Radbruch
tersebut juga dijelaskan lebih lanjut dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu
Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 19–21, yang
menerangkan bahwa menurut Radbruch hukum selalu berdiri di atas
tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, di
mana ketiganya harus berjalan secara seimbang dalam pembentukan
maupun penerapan hukum. Dalam konteks negara hukum, kepastian
hukum menjadi syarat penting agar masyarakat mengetahui secara
jelas hak, kewajiban, dan batas kewenangan negara, sehingga tidak
menimbulkan kesewenang-wenangan dalam praktik penyelenggaraan
kekuasaan. Bahwa selain itu, Lon L. Fuller dalam bukunya The
Morality of Law, Yale University Press, 1964, menjelaskan bahwa
suatu sistem hukum yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip
moralitas internal hukum (inner morality of law). Fuller menyebutkan
sedikitnya delapan prinsip legalitas, antara lain hukum harus
dirumuskan secara umum, diumumkan kepada publik, tidak berlaku
surut secara sewenang-wenang, dirumuskan secara jelas, tidak saling
bertentangan, dapat dilaksanakan, relatif stabil, dan terdapat
kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaannya. Menurut Fuller,
apabila suatu norma dirumuskan secara kabur, kontradiktif, atau tidak
36
dapat dilaksanakan, maka norma tersebut kehilangan kualitasnya
sebagai hukum karena gagal memberikan pedoman perilaku yang
pasti bagi masyarakat maupun penyelenggara negara. Jika prinsip-
prinsip itu dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun
1959, maka menjadi nyata bahwa norma a quo gagal memberi struktur
yang terang mengenai siapa yang sah membantu Presiden dalam
keadaan darurat. Akibatnya, norma tersebut tidak hanya menimbulkan
ketidakpastian secara administratif, tetapi juga mengganggu keadilan
prosedural dan kepatuhan terhadap asas negara hukum.
2. Bahwa dalam Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil
dan Politik, tindakan derogasi dalam keadaan darurat hanya dapat
dilakukan sejauh benar-benar diperlukan oleh keadaan yang
mendesak, serta tidak boleh diskriminatif dan harus tetap berada
dalam kerangka kewajiban hukum lainnya. Pedoman OHCHR (Office
of the United Nations High Commissioner for Human Rights) juga
menegaskan bahwa negara harus memberi tahu masyarakat
mengenai ruang lingkup substansial, wilayah, dan waktu berlakunya
tindakan darurat, serta merujuk pada General Comment No. 29 dan
Siracusa Principles sebagai pedoman pembatasan. Norma a quo
menjadi problematik karena memberikan kewenangan yang sangat
luas tanpa menuntut standar transparansi, pembatasan temporal, dan
parameter pengawasan yang memadai. Dalam keadaan demikian,
pembatasan hak warga negara menjadi mudah melampaui batas yang
dibenarkan oleh prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.
3. Bahwa Pasal 3 ayat (3) UU No. 23 Prp Tahun 1959 memberi
kewenangan kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang
untuk mengangkat menteri atau pejabat lain selain yang disebut dalam
ayat (2) apabila dipandang perlu. Ketentuan ini, bila dibaca bersama
ketidakjelasan komposisi badan pembantu pada ayat (2), membuka
ruang diskresi yang sangat besar tanpa parameter objektif yang
memadai. Dalam kerangka teori pembentukan hukum yang baik,
diskresi seperti ini bertentangan dengan tuntutan kejelasan, kepastian,
dan konsistensi norma sebagaimana ditegaskan dalam prinsip legal
certainty dan ajaran Fuller tentang keterbacaan serta keterlaksanaan
37
hukum. Oleh karena itu, norma a quo patut dipandang memberi
peluang lahirnya kewenangan yang terlalu elastis, sehingga sulit
diawasi dan rawan ditafsirkan menurut kehendak penguasa semata.
J. Bahwa Norma A Quo Berpotensi Menempatkan Pembatasan Hak Warga
Negara
di
Luar Ukuran yang Proporsional dan
Batasan
Waktu
(Temporal Limitation) dalam Pelaksanaan Kekuasaan Darurat
1. Bahwa UU No. 23 Prp Tahun 1959 memberi kewenangan sangat luas
kepada penguasa darurat, mulai dari penggeledahan, penyitaan,
penahanan, pembatasan komunikasi, pembatasan rapat, sampai
pengaturan mobilitas orang dan barang. Akan tetapi, keluasan
kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan struktur kelembagaan
yang modern, mekanisme pengawasan yang memadai, dan kejelasan
subjek yang menjalankannya. Dalam teori pembatasan hak, tindakan
negara harus bersifat perlu, seimbang, dan terukur; sedangkan dalam
standar OHCHR, negara wajib memastikan ruang lingkup dan durasi
keadaan darurat diketahui publik secara jelas. Oleh sebab itu, norma
a quo berpotensi menjadikan pembatasan hak konstitusional tidak lagi
berada dalam koridor proporsionalitas, melainkan berubah menjadi
pembatasan yang terlalu longgar dan rentan sewenang-wenang.
2. Bahwa salah satu prinsip fundamental dalam hukum keadaan darurat
adalah adanya pembatasan waktu (temporal limitation) yang jelas dan
tegas. Pembatasan waktu ini bertujuan untuk memastikan bahwa
kewenangan luar biasa yang diberikan kepada negara tidak
berlangsung tanpa kontrol dan tidak berubah menjadi kekuasaan
permanen yang bersifat otoriter.
3. Dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 tidak memberikan
kejelasan mengenai durasi keterlibatan badan pembantu Presiden
dalam keadaan darurat. Norma tersebut hanya mengatur komposisi,
tanpa memberikan batas waktu, mekanisme evaluasi, maupun
prosedur penghentian kewenangan. Akibatnya, terdapat potensi
bahwa struktur kekuasaan darurat tersebut dapat berjalan tanpa batas
waktu yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta
38
membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara
berkelanjutan.
Sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen HAM, keadaan darurat
harus bersifat sementara (temporary) dan tunduk pada evaluasi
berkala. Ketidakhadiran prinsip ini dalam norma a quo menunjukkan
bahwa ketentuan tersebut tidak memenuhi standar konstitusional
modern.
K. Bahwa Norma A Quo Tidak Mengatur Mekanisme Pengawasan oleh
Lembaga Negara Lain
1. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, setiap
penggunaan kekuasaan negara, terlebih dalam keadaan darurat,
harus tetap berada dalam kerangka checks and balances.
Pengawasan oleh lembaga lain seperti DPR dan lembaga peradilan
merupakan elemen penting untuk mencegah penyalahgunaan
kewenangan. Namun dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun
1959, tidak terdapat pengaturan mengenai: 1. Peran DPR dalam
mengawasi pelaksanaan keadaan darurat, 2. Peran lembaga yudikatif
dalam menguji tindakan pemerintah, 3. Mekanisme akuntabilitas
badan pembantu Presiden. Ketiadaan mekanisme pengawasan ini
memperkuat posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan yang
dominan tanpa kontrol yang memadai. Hal ini bertentangan dengan
prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan kekuasaan
negara dalam sistem saling mengawasi dan membatasi. Dengan
demikian, norma a quo tidak hanya bermasalah secara struktural,
tetapi juga secara sistemik, karena mengabaikan prinsip pengawasan
kekuasaan.
L. Bahwa Norma A Quo Tidak
Memberikan Kejelasan Hubungan
Kewenangan antara Sipil dan Militer dalam Keadaan Darurat dan
Standar Objektif dalam Penunjukan dan Keterlibatan Pejabat
1. Bahwa Pasal 3 ayat (2) mencampurkan unsur sipil dan militer dalam
satu struktur badan pembantu Presiden tanpa memberikan kejelasan
mengenai pembagian kewenangan, hirarki, maupun mekanisme
koordinasi. Hal ini terlihat dari komposisi yang mencakup:
a. Menteri sipil.
39
b. Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara.
c. Kepala Kepolisian.
Namun norma tersebut tidak menjelaskan:
a. Siapa yang memiliki kewenangan dominan
b. Bagaimana hubungan komando antara sipil dan militer
c. Bagaimana batas kewenangan masing-masing pihak
Dalam konteks negara demokrasi modern, prinsip supremasi sipil
(civilian supremacy) merupakan pilar utama dalam pengelolaan
kekuasaan negara, termasuk dalam keadaan darurat. Ketidakjelasan
norma a quo berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan
bahkan konflik antara institusi sipil dan militer. Dengan demikian,
norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik dan berpotensi mengganggu stabilitas hukum dan politik
dalam keadaan darurat.
2. Bahwa Pasal 3 ayat (2) tidak hanya bermasalah karena
mencantumkan jabatan yang sudah tidak ada, tetapi juga karena tidak
memberikan kriteria objektif mengenai:
a. Dasar penunjukan pejabat
b. Kapasitas atau kompetensi yang dibutuhkan
c. Parameter keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
Norma tersebut bersifat enumeratif (menyebutkan nama jabatan),
tetapi tidak normatif (tidak mengatur prinsip atau standar). Akibatnya,
norma menjadi kaku di satu sisi, tetapi sekaligus membuka ruang tafsir
yang luas di sisi lain. Dalam teori perundang-undangan, suatu norma
harus bersifat general dan abstract, bukan sekadar menyebutkan
struktur tanpa memberikan prinsip pengaturan. Ketidakhadiran
standar ini memperlemah legitimasi keputusan yang diambil dalam
keadaan darurat.
M. Bahwa Norma A Quo Berpotensi Menimbulkan Konflik Norma (Norm
Conflict) dalam Sistem Hukum
Nasional dan
Tidak
Memberikan
Perlindungan terhadap Prinsip Due Process of Law
1. Bahwa keberadaan Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959
berpotensi
menimbulkan
konflik
dengan
berbagai
peraturan
40
perundang-undangan lain yang mengatur struktur pemerintahan,
antara lain:
a. Undang-undang tentang kementerian negara
b. Undang-undang tentang TNI dan Polri
c. Serta sistem pemerintahan presidensial dalam UUD NRI 1945.
Ketika norma yang lebih lama tidak disesuaikan dengan norma yang
lebih baru, maka akan terjadi disharmoni yang berpotensi
menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum. Dalam teori
hierarki norma (Hans Kelsen), setiap norma harus selaras dengan
norma yang lebih tinggi. Apabila suatu undang-undang tidak lagi
sesuai dengan konstitusi, maka norma tersebut kehilangan legitimasi
konstitusionalnya. Maka, norma a quo tidak hanya bermasalah secara
internal, tetapi juga dalam relasinya dengan sistem hukum secara
keseluruhan.
2. Bahwa dalam negara hukum, setiap tindakan negara yang membatasi
hak warga negara harus dilakukan melalui prosedur hukum yang adil
(due process of law). Prinsip ini mencakup:
a. Kejelasan kewenangan
b. Prosedur yang transparan
c. Adanya mekanisme keberatan atau pengujian
Namun dalam Pasal 3 ayat (2), ketidakjelasan struktur pelaksana
kekuasaan darurat menyebabkan tidak adanya jaminan bahwa
tindakan negara akan dilakukan melalui prosedur yang sah. Jika
struktur pelaksana saja tidak jelas, maka prosedur yang dijalankan
juga berpotensi tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dapat
berujung pada tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak
konstitusional warga negara.
N. Bahwa Norma
A
Quo
Tidak
Responsif terhadap Prinsip Good
Governance dan Bertentangan dengan Kebutuhan Reformasi Hukum
Keadaan Darurat di Indonesia.
1. Bahwa dalam perkembangan hukum administrasi modern, dikenal
prinsip good governance, yang meliputi: transparansi, akuntabilitas,
kepastian hukum dan partisipasi. Namun norma Pasal 3 ayat (2) tidak
mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, karena tidak transparan dalam
41
menentukan struktur kekuasaan, tidak akuntabel karena tidak ada
mekanisme pengawasan dan tidak memberikan kepastian hukum.
Norma a quo tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga
dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
2. Bahwa dalam perkembangan ketatatnegaraan Indonesia, terdapat
kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi terhadap hukum
keadaan darurat agar sesuai dengan prinsip demokrasi dan
perlindungan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa norma a quo bukan
hanya bermasalah secara teoritis, tetapi juga telah diakui secara luas
sebaga norma yang memerlukan pembaruan. Maka daripada itu,
pengujian konstitusional terhadap Pasal 3 ayat (2) menjadi penting
sebagai bagian dar upaya memperbaiki sistem hukum nasional.
O. Bahwa Norma A Quo Tidak Memenuhi Kejelasan Struktur Kekuasaan
dan Kelembagaan dalam Hukum Keadaan Darurat
1. Bahwa dalam doktrin hukum tata negara darurat modern, setiap
tindakan negara dalam keadaan darurat wajib memenuhi prinsip
necessity dan proportionality. Prinsip tersebut menegaskan bahwa
kewenangan luar biasa yang diberikan kepada negara hanya dapat
digunakan sepanjang benar-benar diperlukan untuk mengatasi
keadaan yang mengancam keselamatan negara, serta tidak boleh
melampaui kebutuhan yang mendesak tersebut. Akan tetapi, Pasal 3
ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 masih mencantumkan jabatan
Menteri Pertama sebagai bagian dari badan pembantu Presiden
dalam keadaan darurat. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan
konstitusional karena jabatan tersebut sudah tidak dikenal lagi dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945.Poin-
poin permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Norma a quo masih menggunakan struktur ketatanegaraan
lama yang berasal dari sistem parlementer, sedangkan
Indonesia saat ini menganut sistem presidensial.
b. Penggunaan nomenklatur jabatan yang sudah tidak berlaku
menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang secara sah
menjalankan fungsi tersebut dalam keadaan darurat.
42
c. Ketidakjelasan subjek hukum tersebut berpotensi menimbulkan
kekosongan hukum operasional (legal vacuum) dalam
pelaksanaan keadaan darurat.
d. Norma a quo tidak memenuhi prinsip lex certa dan kepastian
hukum karena tidak memberikan kejelasan mengenai struktur
pelaksana kewenangan negara.
2. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan modern, keadaan darurat
dikenal memiliki beberapa tingkatan, antara lain keadaan darurat sipil,
keadaan darurat militer, dan keadaan perang. Masing-masing
tingkatan
tersebut
memiliki
karakteristik
ancaman,
struktur
kewenangan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang
berbeda. Namun demikian, Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun
1959 justru menggunakan satu model struktur kelembagaan yang
bersifat umum dan seragam. Permasalahan tersebut tampak dalam
beberapa hal berikut:
a. Norma a quo tidak membedakan struktur kewenangan
berdasarkan tingkat ancaman yang dihadapi negara.
b. Tidak
terdapat
penyesuaian
kelembagaan
terhadap
karakteristik masing-masing jenis keadaan darurat.
c. Pengaturan yang bersifat seragam berpotensi menimbulkan
ketidakefektifan dalam penanganan keadaan darurat yang
berbeda-beda.
d. Norma tersebut tidak memenuhi prinsip appropriateness of
regulation
karena
tidak
responsif
terhadap
kebutuhan
pengaturan yang kontekstual dan adaptif.
3. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 tidak memberikan
batasan yang jelas mengenai jenis tindakan yang dapat dilakukan
dalam keadaan darurat. Norma a quo tidak mengatur sektor apa saja
yang dapat dibatasi maupun parameter objektif untuk menentukan
urgensi tindakan negara. Kondisi ini membuka ruang penggunaan
kewenangan darurat secara luas di luar kebutuhan yang sebenarnya.
Dalam negara hukum, kewenangan luar biasa harus dibatasi secara
ketat agar tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Oleh
43
karena itu, norma a quo berpotensi bertentangan dengan prinsip
legalitas dan pembatasan kekuasaan negara.
4. Bahwa dalam praktik hukum tata negara, keadaan darurat memiliki
beberapa tingkatan seperti darurat sipil, darurat militer, dan keadaan
perang. Namun Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 justru
menggunakan satu model kelembagaan yang bersifat umum dan
seragam tanpa membedakan karakter ancaman yang dihadapi
negara. Norma tersebut tidak memberikan penyesuaian terhadap
kebutuhan kelembagaan yang berbeda pada setiap jenis keadaan
darurat. Akibatnya, pengaturan menjadi tidak adaptif dan berpotensi
menimbulkan ketidakefektifan dalam penanganan keadaan darurat.
5. Bahwa Pasal 3 ayat (2) hanya menyebutkan komposisi pejabat yang
tergabung dalam badan pembantu Presiden tanpa mengatur
hubungan
kerja,
mekanisme
koordinasi,
maupun
prosedur
pengambilan keputusan di antara lembaga yang terlibat. Ketiadaan
pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih
kewenangan dan konflik antar institusi negara. Dalam keadaan darurat
yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi, ketidakjelasan
tersebut justru dapat memperlambat pengambilan keputusan negara.
6. Bahwa ketidakjelasan struktur kelembagaan dan luasnya ruang
diskresi dalam Pasal 3 ayat (2) membuka peluang terjadinya abuse of
power. Presiden dapat menafsirkan sendiri pihak yang dianggap sah
menjalankan fungsi tertentu tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi
tersebut
bertentangan
dengan
prinsip
constitutionalism
yang
menempatkan kekuasaan negara dalam kerangka pembatasan
hukum dan pengawasan demokratis.
P. Bahwa Norma A Quo Tidak Memenuhi Prinsip Negara Hukum dan Good
Governance dalam Hukum Keadaan Darurat
1. Bahwa
perkembangan
hukum
administrasi
negara
modern
menempatkan prinsip good governance sebagai dasar utama dalam
penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam keadaan
darurat. Prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, kepastian
hukum, profesionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang.
Prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum,
44
profesionalitas, serta larangan penyalahgunaan wewenang (abuse of
power). Dalam konsepsi negara hukum demokratis, penggunaan
kewenangan oleh pemerintah tidak hanya harus sah secara formal
berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus
dilaksanakan secara bertanggung jawab, proporsional, dan dapat
diawasi secara hukum maupun politik. Oleh karena itu, setiap bentuk
penggunaan kekuasaan negara, terlebih dalam situasi darurat yang
memungkinkan adanya perluasan kewenangan pemerintah, wajib
dibatasi oleh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar
tidak berkembang menjadi kekuasaan yang arbitrer. Bahwa prinsip
good governance tersebut berkembang dalam hukum administrasi
modern sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon dkk. Dalam
buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2011, hlm. 270–276, yang menerangkan
bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas-
asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van
behoorlijk bestuur), antara lain asas kepastian hukum, asas
kecermatan, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas
larangan penyalahgunaan wewenang. Menurut Hadjon, asas-asas
tersebut merupakan instrumen penting untuk membatasi penggunaan
kewenangan administrasi negara agar tidak bertentangan dengan
prinsip negara hukum dan perlindungan hak warga negara. Bahwa
prinsip
good
governance
juga
ditegaskan
dalam
dokumen
internasional yang diterbitkan oleh United Nations Development
Programme (UNDP) berjudul Governance for Sustainable Human
Development (1997), yang menyebutkan bahwa tata kelola
pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya rule of law,
transparency, accountability, responsiveness, effectiveness, dan
participation dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam
perspektif tersebut, kejelasan struktur kewenangan negara menjadi
syarat utama agar tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum dan demokratis, termasuk ketika negara berada dalam
situasi darurat. Namun Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959
tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut karena hanya mengatur
45
struktur formal badan pembantu Presiden tanpa mengatur standar
administrasi pemerintahan yang baik. Adapun bentuk ketidaksesuaian
norma a quo dengan prinsip good governance antara lain:
a. tidak
adanya
mekanisme
akuntabilitas
penggunaan
kewenangan darurat.
b. tidak adanya kewajiban transparansi dalam pengambilan
keputusan.
c. tidak adanya standar administratif mengenai penggunaan
diskresi.
d. tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap tindakan
pejabat negara.
Dalam doktrin hukum administrasi modern, good governance
merupakan bagian dari asas umum pemerintahan yang baik
(algemene beginselen van behoorlijk bestuur). Philipus M. Hadjon
menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk
pada
asas
kepastian
hukum,
kecermatan,
dan
larangan
penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi, norma a quo tidak
memberikan jaminan bahwa kekuasaan darurat dijalankan secara
hati-hati dan bertanggung jawab. Dengan demikian, norma tersebut
bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik dalam negara
hukum demokratis.
2. Bahwa transparansi merupakan prinsip fundamental dalam negara
demokrasi modern. Dalam keadaan darurat sekalipun, negara tetap
berkewajiban memberikan informasi yang memadai kepada publik
mengenai dasar, tujuan, ruang lingkup, dan dampak kebijakan yang
diambil. Namun Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 tidak
mengatur kewajiban keterbukaan informasi dalam kerja badan
pembantu Presiden. Ketidakjelasan tersebut tampak dari:
a. tidak adanya kewajiban pengumuman keputusan kepada
publik;
b. tidak adanya kewajiban menjelaskan dasar pertimbangan
tindakan darurat.
c. tidak adanya mekanisme publikasi kebijakan yang membatasi
hak warga negara.
46
d. tidak adanya kewajiban evaluasi terbuka terhadap penggunaan
kekuasaan darurat.
Padahal dalam prinsip negara hukum modern, transparansi
merupakan syarat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power). Jeremy Bentham menyatakan bahwa keterbukaan
merupakan “jiwa keadilan” (publicity is the very soul of justice) karena
kekuasaan yang tertutup cenderung melahirkan tindakan sewenang-
wenang. Selain itu, prinsip keterbukaan informasi juga menjadi bagian
dari hak konstitusional warga negara dalam Pasal 28F UUD 1945.
Dengan demikian, norma a quo berpotensi menciptakan pemerintahan
darurat yang tertutup dan sulit diawasi masyarakat.
3. Bahwa dalam negara demokrasi konstitusional, setiap penggunaan
kekuasaan negara wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Namun Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 tidak mengatur
bagaimana badan pembantu Presiden mempertanggungjawabkan
keputusan yang diambil dalam keadaan darurat.
Ketiadaan akuntabilitas tersebut terlihat dari:
a. tidak adanya kewajiban pelaporan kepada DPR.
b. tidak adanya mekanisme evaluasi terhadap tindakan darurat.
c. tidak adanya mekanisme pengawasan masyarakat.
d. tidak
adanya
prosedur
pemeriksaan
apabila
terjadi
penyalahgunaan kewenangan.
Dalam doktrin constitutionalism, kekuasaan negara hanya dapat
dijalankan
apabila
berada
dalam
sistem
pengawasan
dan
pertanggungjawaban yang jelas. Jimly Asshiddiqie menegaskan
bahwa negara hukum demokratis mensyaratkan adanya mekanisme
kontrol terhadap setiap penggunaan kekuasaan negara, termasuk
dalam kondisi luar biasa. Selain itu, menurut teori checks and balances
Montesquieu, kekuasaan yang tidak diawasi akan cenderung
disalahgunakan. Oleh karena itu, keadaan darurat tidak dapat
dijadikan alasan untuk menghilangkan prinsip pertanggungjawaban
kekuasaan negara. Dengan demikian, norma a quo bertentangan
dengan prinsip akuntabilitas publik dalam negara demokratis. Bahwa
pemikiran mengenai pentingnya pembatasan dan pengawasan
47
terhadap kekuasaan negara dijelaskan oleh Montesquieu dalam karya
monumentalnya De l’esprit des lois (The Spirit of Laws), terjemahan
Anne M. Cohler dkk., Cambridge University Press, 1989, khususnya
Buku XI Bab VI, yang menjelaskan bahwa kebebasan politik hanya
dapat terjamin apabila kekuasaan negara dibagi dan diawasi satu
sama lain. Montesquieu menyatakan bahwa “power should be a check
to
power”,
karena
setiap
pemegang
kekuasaan
memiliki
kecenderungan untuk menyalahgunakan kewenangannya apabila
tidak dibatasi oleh mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena
itu, dalam negara demokratis, kekuasaan negara tidak boleh
dijalankan secara absolut, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun.
Bahwa lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie dalam buku Konstitusi dan
Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 123–
131, menjelaskan bahwa prinsip konstitusionalisme modern pada
hakikatnya bertujuan membatasi kekuasaan negara melalui konstitusi
agar tidak berkembang menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang.
Menurut Jimly, dalam negara hukum demokratis setiap penggunaan
kewenangan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum, politik, dan moral konstitusional. Bahkan dalam keadaan
darurat, prinsip pengawasan kekuasaan tetap harus berjalan karena
kondisi luar biasa justru membuka potensi penyalahgunaan
kekuasaan yang lebih besar. Bahwa pemikiran serupa juga
dikemukakan oleh Carl J. Friedrich dalam buku Constitutional
Government and Democracy, Boston: Ginn and Company, 1950, hlm.
150–158, yang menegaskan bahwa esensi constitutional government
terletak pada adanya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme
hukum dan pertanggungjawaban publik. Friedrich menjelaskan bahwa
kekuasaan negara yang tidak tunduk pada kontrol hukum akan
mengarah pada pemerintahan otoriter (arbitrary government), sebab
tidak terdapat instrumen yang mampu mengoreksi tindakan penguasa.
Bahwa dalam konteks hukum tata negara darurat, Oren Gross dan
Fionnuala Ní Aoláin dalam buku Law in Times of Crisis: Emergency
Powers in Theory and Practice, Cambridge University Press, 2006,
hlm. 55–68, menegaskan bahwa keadaan darurat tidak boleh
48
dipahami sebagai ruang kosong hukum (legal vacuum) yang
membebaskan pemerintah dari mekanisme pengawasan. Menurut
mereka, justru dalam situasi darurat diperlukan sistem akuntabilitas
yang lebih kuat karena pemerintah memperoleh kewenangan yang
lebih luas dibanding keadaan normal. Oleh karena itu, struktur
kewenangan negara dalam keadaan darurat harus diatur secara jelas,
pasti, dan dapat diawasi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan
kekuasaan terhadap hak-hak warga negara.
4. Bahwa dalam situasi darurat, kelompok rentan seperti anak-anak,
perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin seringkali
menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan negara. Oleh
karena itu, hukum modern menuntut adanya pengaturan yang
memastikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok tersebut,
terutama dalam situasi pembatasan hak akibat keadaan darurat.
Namun demikian, Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 tidak
memuat pertimbangan apapun terkait perlindungan kelompok rentan
dalam struktur pengambilan keputusan darurat. Hal tersebut tampak
dari:
a. tidak adanya kewajiban mempertimbangkan dampak kebijakan
terhadap kelompok rentan;
b. tidak
adanya
mekanisme
perlindungan
HAM
dalam
pengambilan keputusan;
c. tidak adanya representasi kepentingan masyarakat sipil dalam
struktur darurat;
d. tidak adanya standar perlindungan sosial dalam pelaksanaan
kewenangan darurat.
Dalam perkembangan hukum HAM modern, prinsip equality before the
law dan non-discrimination mengharuskan negara memberi perhatian
khusus kepada kelompok yang rentan terdampak kebijakan negara.
Prinsip tersebut juga sejalan dengan konsep welfare state yang
menempatkan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama negara
hukum. Dengan demikian, norma a quo menunjukkan ketidakpekaan
terhadap aspek keadilan sosial dan perlindungan HAM dalam keadaan
darurat.
49
5. Bahwa dalam perkembangan teori konstitusi modern dikenal prinsip
constitutional morality, yaitu kewajiban bagi penyelenggara negara
untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai konstitusi seperti
keadilan,
kepastian
hukum,
pembatasan
kekuasaan,
dan
perlindungan hak asasi manusia, bukan semata-mata berdasarkan
legalitas formal. Namun Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959
justru memuat pengaturan yang tidak jelas, tidak terstruktur, dan minim
mekanisme pengawasan sehingga membuka ruang penggunaan
kewenangan yang terlalu luas dalam keadaan darurat. Norma a quo
juga tidak memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional warga
negara maupun sistem akuntabilitas yang memadai terhadap tindakan
pemerintah. Akibatnya, pengaturan tersebut lebih mencerminkan
perluasan kekuasaan daripada pembatasan kekuasaan sebagaimana
dikehendaki dalam negara hukum demokratis. Dengan demikian,
norma a quo tidak hanya menimbulkan persoalan secara yuridis, tetapi
juga bertentangan dengan nilai moral konstitusional yang menjadi
dasar penyelenggaraan negara modern.
6. Bahwa suatu norma hukum dalam negara hukum demokratis harus
memenuhi prinsip rasionalitas hukum, yaitu memiliki hubungan yang
logis antara tujuan pengaturan, struktur kelembagaan, dan mekanisme
pelaksanaannya. Namun Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959
justru mempertahankan struktur kelembagaan yang sudah tidak
dikenal lagi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern,
khususnya mengenai jabatan Menteri Pertama. Keadaan tersebut
menyebabkan norma a quo tidak lagi memiliki hubungan rasional
dengan sistem pemerintahan presidensial yang berlaku setelah
amandemen UUD 1945. Akibatnya, norma tersebut menjadi tidak
operasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam
pelaksanaan kekuasaan darurat negara. Mahkamah Konstitusi
menegaskan bahwa suatu norma dapat dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 apabila norma tersebut tidak lagi rasional, tidak
memiliki kepastian, dan tidak dapat diterapkan secara adil dalam
praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, keberadaan norma a quo
50
telah kehilangan relevansi konstitusionalnya dalam sistem hukum
nasional saat ini.
7. Bahwa UUD 1945 sebagai living constitution harus dipahami sebagai
konstitusi yang berkembang secara dinamis mengikuti perubahan
masyarakat,
perkembangan
demokrasi,
dan
kebutuhan
ketatanegaraan modern. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-
undangan seharusnya menyesuaikan diri dengan perkembangan
sistem konstitusi pasca amandemen UUD 1945. Namun Pasal 3 ayat
(2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 masih mempertahankan struktur
kelembagaan lama yang sudah tidak relevan, termasuk penggunaan
nomenklatur jabatan yang tidak lagi dikenal dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia saat ini. Selain itu, norma a quo juga belum
menyesuaikan diri dengan penguatan sistem presidensial, prinsip
checks and balances, serta perkembangan perlindungan HAM dalam
negara hukum modern. Akibatnya, norma tersebut tetap terjebak
dalam pendekatan historis masa lalu dan tidak mampu menjawab
kebutuhan ketatanegaraan yang berkembang secara progresif.
Dengan demikian, norma a quo tidak mencerminkan semangat
pembaruan hukum nasional maupun perkembangan interpretasi
konstitusi modern di Indonesia.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, antara lain
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, menegaskan bahwa
norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan
dapat dilaksanakan secara pasti agar memenuhi prinsip kepastian
hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun Pasal 3 ayat (2)
UU No. 23 Prp Tahun 1959 justru menggunakan struktur kelembagaan
yang tidak lagi dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat
ini. Norma tersebut juga tidak memberikan mekanisme substitusi
maupun penyesuaian kelembagaan yang jelas. Akibatnya, norma a
quo menimbulkan ketidakjelasan subjek hukum, ketidakpastian
kewenangan, serta ketidakjelasan struktur pelaksana kekuasaan
darurat negara.
51
9. Bahwa prinsip due process of law menghendaki agar setiap tindakan
negara dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, kewenangan yang
sah, serta mekanisme pengawasan yang dapat diuji secara hukum.
Namun Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 tidak memberikan
kejelasan mengenai:
a. mekanisme pengambilan keputusan;
b. status hukum keputusan badan pembantu Presiden;
c. bentuk pertanggungjawaban pejabat;
d. serta mekanisme pengujian terhadap tindakan darurat.
Akibatnya, tindakan negara yang dilakukan berdasarkan norma a quo
berpotensi kehilangan dasar prosedural yang jelas dan membuka
ruang tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip
negara hukum.
10. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959 hanya mengatur
keberadaan badan pembantu Presiden dalam keadaan darurat tanpa
memberikan penjelasan yang memadai mengenai kedudukan
konstitusional, ruang lingkup kewenangan, maupun bentuk tanggung
jawab dari badan tersebut. Norma a quo tidak menjelaskan apakah
badan tersebut hanya bersifat konsultatif, koordinatif, atau memiliki
kewenangan pengambilan keputusan yang mengikat. Selain itu, tidak
terdapat pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban masing-
masing pejabat yang tergabung di dalamnya apabila terjadi
penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hak warga negara
dalam pelaksanaan keadaan darurat. Ketidakjelasan tersebut
berpotensi
menimbulkan
kekaburan
hukum
dalam
praktik
ketatanegaraan, khususnya terkait legitimasi tindakan negara yang
dilakukan atas nama keadaan darurat. Dalam prinsip negara hukum
modern, setiap organ negara harus memiliki dasar kewenangan, batas
tugas, dan bentuk pertanggungjawaban yang jelas agar penggunaan
kekuasaan tetap dapat dikontrol secara konstitusional. Dengan
demikian, norma a quo tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
11. Bahwa kejelasan struktur, kewenangan, dan mekanisme pengambilan
keputusan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan
52
negara, terutama dalam keadaan darurat yang menuntut tindakan
cepat dan tepat. Namun Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Prp Tahun 1959
tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai tata cara kerja
badan pembantu Presiden, hubungan antar pejabat di dalamnya,
maupun mekanisme penetapan keputusan darurat. Ketidakjelasan
tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, tumpang
tindih
kewenangan,
serta
konflik
institusional
dalam
praktik
pelaksanaan keadaan darurat. Selain itu, masyarakat juga menjadi
tidak memperoleh kepastian mengenai siapa pihak yang bertanggung
jawab atas kebijakan yang diambil dalam situasi darurat. Dalam doktrin
legal certainty, suatu norma hukum harus dirumuskan secara jelas
agar dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu,
norma a quo berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang
bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin
dalam UUD 1945.
12. Bahwa perkembangan demokrasi konstitusional dan perlindungan hak
asasi manusia menuntut agar hukum keadaan darurat di Indonesia
disusun berdasarkan prinsip negara hukum modern, penghormatan
HAM, pembatasan kekuasaan, serta mekanisme pengawasan yang
efektif. Namun UU No. 23 Prp Tahun 1959, khususnya Pasal 3 ayat
(2), masih mempertahankan pendekatan lama yang bersifat
sentralistik, tidak adaptif terhadap perkembangan konstitusi, dan tidak
selaras dengan sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945.
Keadaan tersebut menunjukkan bahwa norma a quo tidak lagi
memadai sebagai dasar hukum penyelenggaraan keadaan darurat
dalam negara demokrasi modern. Oleh karena itu, pengujian
konstitusional terhadap norma a quo menjadi penting sebagai bagian
dari pembaruan hukum nasional dan penguatan prinsip negara hukum
demokratis di Indonesia.
IV. Petitum
Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para
Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:
53
1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan nomenklatur “Menteri Pertama” dalam Pasal 3 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun
1957 (Lembaran-Negara No. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan
Bahaya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai
bahwa komposisi badan pembantu Presiden dalam keadaan darurat
harus disesuaikan dengan struktur kelembagaan negara yang berlaku
saat ini berdasarkan UUD NRI 1945.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana
mestinya.
Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam Satu Naskah;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang
Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun
1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya;
3. Bukti P-3
: Fotokopi halaman Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 23 Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 tentang
Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957
(Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan
Keadaan Bahaya;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara;
54
5. Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I,
Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan
Pemohon VI;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Pemohon I,
Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan
Pemohon VI.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 tentang
Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 Tahun
1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
55
1908, selanjutnya disebut dengan UU 23/Prp/1959) terhadap UUD NRI Tahun 1945
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
56
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon VI sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mengajukan pengujian
konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (2) UU 23/Prp/1959, yang menyatakan
sebagai berikut:
“Dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil/keadaan darurat
militer/keadaan perang, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang
dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari:
1. Menteri Pertama;
2. Menteri Keamanan/Pertahanan;
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Kepala Staf Angkatan Darat;
6. Kepala Staf Angkatan Laut;
7. Kepala Staf Angkatan Udara;
8. Kepala Kepolisian Negara;”
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menerangkan memiliki hak
konstitusional, yang antara lain dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menerangkan kedudukan
hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap
dirugikan hak konstitusionalnya karena penggunaan nomenklatur “Menteri
Pertama” pada Pasal 3 ayat (2) UU 23/Prp/1959 menimbulkan ketidakpastian
hukum karena menggunakan istilah jabatan tidak lagi dikenal dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
57
memiliki dasar konstitusional dalam struktur pemerintahan sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) serta ayat (2) UUD NRI Tahun
1945.
4. Bahwa sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, Pemohon I sampai dengan
Pemohon VI memiliki perhatian dalam aspek akademik untuk memastikan
bahwa peraturan hukum yang berlaku tidak hanya sah secara resmi, tetapi juga
sejalan dengan ketentuan konstitusi secara substansial.
5. sejak norma tersebut berlaku, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai
warga negara yang memahami substansi pengaturan Undang-Undang a quo
telah berada dalam situasi ketidakpastian hukum mengenai perlindungan hak-
hak konstitusionalnya apabila sewaktu-waktu Presiden menetapkan keadaan
bahaya berdasarkan ketentuan tersebut. Mengingat kewenangan menetapkan
keadaan bahaya merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang dapat
dijalankan setiap saat apabila dipandang memenuhi syarat menurut
penilaiannya, maka keberadaan norma yang mengandung berbagai kekeliruan
konstitusional telah menimbulkan rasa khawatir, ketidakpastian, dan ancaman
yang nyata terhadap jaminan pelaksanaan hak-hak konstitusional Para
Pemohon. Dengan demikian, kerugian tersebut telah bersifat aktual karena
dirasakan secara langsung sepanjang norma a quo tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
6. Bahwa sekalipun Mahkamah berpendapat kerugian sebagaimana diuraikan di
atas belum dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang bersifat aktual, setidak-
tidaknya seluruh kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon I sampai
dengan Pemohon VI telah memenuhi karakter sebagai kerugian yang bersifat
potensial. Potensi tersebut bukan merupakan dugaan yang bersifat abstrak
ataupun spekulatif, melainkan konsekuensi hukum yang secara logis, rasional,
dan menurut penalaran yang wajar akan muncul apabila Undang-Undang a quo
diberlakukan pada saat Presiden menetapkan keadaan bahaya. Oleh karena
itu, hubungan kausal antara berlakunya norma a quo dengan potensi kerugian
konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI merupakan hubungan
yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
7. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka pembentuk undang-undang
dapat melakukan penyesuaian terhadap pengaturan keadaan bahaya agar
sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang berlaku. Dengan
58
demikian, kerugian konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI
berupa ketidakselarasan norma dengan konstitusi, ketidakpastian hukum, serta
potensi terganggunya perlindungan hak konstitusional warga negara
sebagaimana didalilkan dalam permohonan ini diharapkan tidak akan terjadi lagi
di masa yang akan datang.
Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan
kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan
Pemohon VI telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, Pemohon
I sampai dengan Pemohon VI tidak dapat membuktikan dalam kaitan dengan uraian
anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi akibat berlakunya norma Pasal 3 ayat (2) UU 23/Prp/1959
yang dimohonkan pengujian. Setelah mencermati dengan saksama uraian
anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan Pemohon I sampai dengan
Pemohon VI dikaitkan dengan bukti yang diajukan, Mahkamah tidak menemukan
adanya bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon I sampai dengan
Pemohon VI sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum pada Universitas Negeri
Surabaya,
secara
aktual
atau
setidak-tidaknya
potensial
dirugikan
hak
konstitusionalnya akibat keberlakuan norma pasal yang dimohonkan pengujian.
Lebih lanjut, secara khusus ihwal adanya uraian argumentasi yang
menyatakan berlakunya norma Pasal 3 ayat (2) UU 23/Prp/1959 tersebut yang
menciptakan ketidakpastian hukum karena penggunaan nomenklatur jabatan
menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI
berupa adanya ketidakpastian hukum dan kecemasan akan perlindungan hak
bilamana norma a quo diterapkan. Namun, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI
tidak dapat membuktikan keterkaitan antara anggapan ketidakpastian hukum
tersebut terhadap aktivitas atau kegiatan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI
yang hanya membuktikan dirinya sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum.
Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tidak secara jelas menguraikan dan
membuktikan bentuk aktivitas yang telah atau akan dilakukan yang menunjukkan
kepedulian atau perhatian terhadap isu konstitusional yang terkandung dalam
alasan pengujian norma a quo, sehingga keberlakuan norma yang dimohonkan
59
pengujian dapat memberikan dampak nyata terhadap pelaksanaan hak Pemohon I
sampai dengan Pemohon VI selaku warga negara Indonesia yang beraktivitas
sebagai mahasiswa.
Oleh karena itu, uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mengenai
anggapan bahwa norma a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik
ketatanegaraan sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon I
sampai dengan Pemohon VI, baik secara aktual maupun potensial tidak meyakinkan
Mahkamah mengenai adanya hubungan sebab akibat yang dalam batas penalaran
yang wajar dapat dipastikan terjadi karena keberlakuan norma yang dimohonkan
pengujian. Menurut Mahkamah, kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI
sebagai warga negara Indonesia dan sebagai mahasiswa tanpa ada uraian atau
bukti pendukung lainnya mengenai aktivitas mereka yang berkaitan dengan isu
konstitusionalitas pada norma yang dimohonkan pengujian tidak serta-merta dapat
membuktikan adanya potensi kerugian hak konstitusional yang disebabkan
keberlakuan norma yang mengatur nomenklatur suatu jabatan dalam norma
undang-undang, dalam hal ini norma Pasal 3 ayat (2) UU 23/Prp/1959.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tidak dapat menguraikan
adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusional yang dialami atau potensial dialami oleh Pemohon I sampai dengan
Pemohon VI sebagai akibat berlakunya norma Pasal 3 ayat (2) UU 23/Prp/1959
yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, mengingat syarat-syarat anggapan
kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya bersifat kumulatif, maka dengan
tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi
seluruh syarat yang dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi
mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan
bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI
tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
mengajukan permohonan a quo.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (selanjutnya disebut para
60
Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah
tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
61
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
62
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ery Satria Pamungkas
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 1908, selanjutnya disebut dengan UU 23/Prp/1959) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 56 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (2) UU 23/Prp/1959, yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil/keadaan darurat militer/keadaan perang, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari: 1. Menteri Pertama; 2. Menteri Keamanan/Pertahanan; 3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; 4. Menteri Luar Negeri; 5. Kepala Staf Angkatan Darat; 6. Kepala Staf Angkatan Laut; 7. Kepala Staf Angkatan Udara; 8. Kepala Kepolisian Negara;” 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menerangkan memiliki hak konstitusional, yang antara lain dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menerangkan kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya karena penggunaan nomenklatur “Menteri Pertama” pada Pasal 3 ayat (2) UU 23/Prp/1959 menimbulkan ketidakpastian hukum karena menggunakan istilah jabatan tidak lagi dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 57 memiliki dasar konstitusional dalam struktur pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) serta ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memiliki perhatian dalam aspek akademik untuk memastikan bahwa peraturan hukum yang berlaku tidak hanya sah secara resmi, tetapi juga sejalan dengan ketentuan konstitusi secara substansial. 5. sejak norma tersebut berlaku, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai warga negara yang memahami substansi pengaturan Undang-Undang a quo telah berada dalam situasi ketidakpastian hukum mengenai perlindungan hak- hak konstitusionalnya apabila sewaktu-waktu Presiden menetapkan keadaan bahaya berdasarkan ketentuan tersebut. Mengingat kewenangan menetapkan keadaan bahaya merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang dapat dijalankan setiap saat apabila dipandang memenuhi syarat menurut penilaiannya, maka keberadaan norma yang mengandung berbagai kekeliruan konstitusional telah menimbulkan rasa khawatir, ketidakpastian, dan ancaman yang nyata terhadap jaminan pelaksanaan hak-hak konstitusional Para Pemohon. Dengan demikian, kerugian tersebut telah bersifat aktual karena dirasakan secara langsung sepanjang norma a quo tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa sekalipun Mahkamah berpendapat kerugian sebagaimana diuraikan di atas belum dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang bersifat aktual, setidak- tidaknya seluruh kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah memenuhi karakter sebagai kerugian yang bersifat potensial. Potensi tersebut bukan merupakan dugaan yang bersifat abstrak ataupun spekulatif, melainkan konsekuensi hukum yang secara logis, rasional, dan menurut penalaran yang wajar akan muncul apabila Undang-Undang a quo diberlakukan pada saat Presiden menetapkan keadaan bahaya. Oleh karena itu, hubungan kausal antara berlakunya norma a quo dengan potensi kerugian konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI merupakan hubungan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 7. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka pembentuk undang-undang dapat melakukan penyesuaian terhadap pengaturan keadaan bahaya agar sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang berlaku. Dengan 58 demikian, kerugian konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI berupa ketidakselarasan norma dengan konstitusi, ketidakpastian hukum, serta potensi terganggunya perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana didalilkan dalam permohonan ini diharapkan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di
