218/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 218/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Alif Rahman Pekerjaan : Karyawan Alamat : Jalan Cipendawa RT 003/07 sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Usyman Affan Pekerjaan : Pelajar Alamat : Jalan Cipendawa RT 003/07 sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 223/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 218/PUU- XXII/2025 pada tanggal 11 November 2025, yang telah diperbaiki dengan 2 permohonan bertanggal 1 Desember 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 1 Desember 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 (Bukti P-3) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” a. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus pembubaran partai politik; c. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan/atau d. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), berbunyi : “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan mahkamah sebagaimana dimaksud UUD NRI Tahun 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi.” 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inkonstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya; 4 9. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam undang- undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 10. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian materiil Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan pihak yang berhak dalam melakukan uji materiil Undang-Undang adalah “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional nya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu : a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 5 2. Bahwa kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), memberikan penjelasan terkait “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa terdapat dua syarat yang harus terpenuhi apabila dalam bertindak sebagai pihak yang ingin mengajukan permohonan dalam pengujian Undang- Undang. Pertama adalah mereka yang masuk kualifikasi sebagai legal standing atau pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang. Kedua adalah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari pemohon atas berlakunya Undang-Undang tersebut. 4. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang kedudukan dan statusnya dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau selanjutnya disebut KTP-el yang di dalamnya pun termuat Nomor Induk Kependudukan atau selanjutnya disebut NIK (Bukti P-4). 5. Dalam hal ini, PARA PEMOHON yang telah menyebutkan memiliki KTP-el dan di dalamnya terdapat NIK PARA PEMOHON, maka artinya dianggap dapat membuktikan diri memiliki status dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Ketika PARA PEMOHON memiliki status dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia, maka PARA PEMOHON dianggap memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam melakukan uji materiil Undang-Undang sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 6 B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 6. Bahwa kemudian terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para pihak, harus memenuhi syarat terlebih dahulu sebagaimana berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, yang menetapkan syarat-syarat sebagai berikut : a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional “Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”, dapat pemohon penuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut: a. Bahwa PARA PEMOHON sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk menikmati kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum bukan atas dasar kekuasaan. Hak PARA PEMOHON tersebut dijamin dan diberikan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” b. Bahwa PARA PEMOHON sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan dan memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan. Hak PARA PEMOHON tersebut dijamin dan diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 7 c. Bahwa PARA PEMOHON sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk berdemokrasi, menikmati pemilihan umum dengan jujur dan adil serta memilih pemimpin berdasarkan dengan kualitas guna memajukan bangsa dan negara, bukan melalui jalan-jalan yang beratasnamakan atau berdasar bantuan sosial atau segala hal yang serupa dengan hal tersebut. Hak PARA PEMOHON tersebut dijamin dan diberikan oleh Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”, d. Bahwa sama halnya dengan PEMOHON I, PEMOHON II yang pada saat ini memilki KTP, nantinya pasti akan menjadi pemilih aktif di pemilihan yang akan datang, oleh karena itu PEMOHON II memiliki hak untuk menikmati pemilihan yang jujur dan adil sebagiamana hak tersebut dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, dan hak tersebut wajib dipenuhi oleh negara. e. Bahwa PARA PEMOHON sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, termasuk dalam hal ini ke Mahkamah Konstitusi karena adanya hak konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” f. Bahwa dengan adanya penjelasan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 di atas tersebut, maka hal demikian telah memberikan penegasan kepada majelis hakim, bahwa “Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945” kepada PARA PEMOHON, seperti menikmati kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum bukan atas dasar kekuasaan, mendapatkan dan memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, menikmati pemilihan umum yang jujur dan adil serta memilih pemimpin berdasarkan dengan kualitas guna memajukan bangsa dan negara, dan mengajukan permohonan ke pengadilan. 8 8. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”, dapat pemohon penuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut: a. Bahwa hak PARA PEMOHON untuk mendapatkan serta memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, telah dirugikan dan direduksi oleh berlakunya Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, sebab dalam pasal a quo tidak mengatur secara eksplisit kewajiban pada pekerja sosial dalam melakukan pekerjaan sosial untuk bebas dari intervensi politik dan penguasa manapun serta dalam pasal a quo pun tidak mengatur secara eksplisit terkait kewajiban pemerintah untuk bersikap netral dalam melaksanakan penanganan fakir miskin meskipun bukan pada masa kampanye. Tentunya dengan adanya kondisi seperti hal tersebut dapat memberikan kerugian dan mereduksi hak PARA PEMOHON untuk mendapatkan serta memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan, kalau pemerintah ini netral. b. Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON untuk menikmati demokrasi yang berkedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, telah dirugikan oleh berlakunya Pasal a quo, karena dalam Pasal a quo tidak memberikan jaminan kepada PARA PEMOHON untuk berdaulat menentukan arah, sebab dalam melakukan pekerjaan sosial dan pemanfaatan fakir miskin yang dilakukan oleh pekerja sosial dan pemerintah itu tidak ada kewajiban untuk netral meskipun bukan dalam masa kampanye. c. Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON untuk ikut serta dalam kehidupan politik yang jujur dan adil, bebas dan tidak terpengaruh oleh manipulasi dari kebijakan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, telah dirugikan oleh berlakunya Pasal a quo, sebab keberlakuaan dari Pasal a quo saat ini tidak memberikan jaminan 9 kepada PARA PEMOHON jika pekerja sosial dan pemerintah itu nantinya dalam membagikan bantuan sosial wajib bebas dari intrik dan intervensi politik apapun meskipun bukan pada masa kampanye. d. Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON sebagai subjek yang dilibatkan untuk mendapatkan informasi pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan APBN dalam hal penaganan fakir miskin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, telah dirugikan oleh berlakunya Pasal a quo, sebab dalam Pasal a quo tidak memberikan jaminan kepada PARA PEMOHON kalau pemerintah itu wajib untuk tidak menggunakan dana APBN tersebut sebagai kepentingan politik, dan terpengaruh oleh siapapun atau mempengaruhi siapapun meskipun bukan pada saat masa kampanye. 9. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional “Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian” dan berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional “Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, dapat pemohon penuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut: a. Bahwa adanya rumusan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang tidak mengatur secara rigid terkait kewajiban pelaksanaan pekerjaan sosial yang bebas dari intervensi politik penguasa dan kewajiban pemerintah untuk bersikap netral dalam penanganan fakir miskin, menjadi sebab yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian hak PARA PEMOHON yang merupakan pemilih aktif untuk mendapatkan dan dipertontonkan demokrasi yang jujur dan adil meskipun bukan pada masa kampanye. b. Bahwa adanya Pasal a quo dapat menyebabkan tidak adanya kewajiban yang dikenakan kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dana APBN yang digunakan olehnya sebagai penanganan fakir miskin kepada warga negara Indonesia, dan akibatnya hak PARA PEMOHON untuk 10 memperoleh pertanggungjawaban pemerintah atas hal tersebut dapat berpotensi hilang. c. Bahwa PEMOHON I dahulu merupakan penerima KIP-K, namun saat ini KIP-K sudah berakhir atau sudah tidak aktif. Meskipun begitu PEMOHON I menilai tetap dapat mengajukan permohonan dan masuk kualifikasi dalam permohonan Pasal a quo, meskipun PEMOHON I dalam hal ini bukan sebagai pihak langsung, yaitu sebagai pekerja sosial atau penerima manfaat aktif. Penilaian demikian bukannya tanpa dasar hukum yang jelas. Apabila melihat perkembangan praktik di Mahmakah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XXIII/2025 meberikan penegasan yang sangat jelas, bahwa ada seseorang pemohon yang tidak memiliki profesi atau dikenakan aturan tersebut secara langsung namun tetap dapat masuk kualifikasi sebagai pemohon. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemohon merupakan seorang advokat dan Undang-Undang yang diuji adalah tentang BUMN. Apabila dilihat secara kasat mata, advokat tidak termasuk pekerja BUMN dan tidak diatur dengan Undang-Undang BUMN, akan tetapi mahkamah tetap menilai memiliki kualifikasi sebagai pemohon. Lalu, mahkamah melalui putusan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut: “Permohonan a quo. Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon I adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon I memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara. Pemohon I berangggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai jaminan atas penerapan prinsip rule of law, fairness, dan good governance pada umumnya, khususnya pada tata kelola kementerian negara, sehingga hak konstitusional Pemohon I berpotensi dirugikan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana mestinya karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXVII/2019. Dalam hal ini, Pemohon I telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dimaksud, disebabkan karena upaya Pemohon I untuk mendorong agar ketentuan norma pasal a quo dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan 11 yang baik harus tunduk dan patuh serta selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, Pemohon I telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma Pasal 23 UU 39/2008 yang dimohonkan pengujian” Selain itu, ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Di mana dalam Putusan tersebut, pemohon mempersoalkan terkait dengan Pasal 8 ayat (5) tentang Perlindungan Hukum terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penempatan Jaksa pada instansi pemerintahan diluar kejaskaan. Pasal 30B huruf a tentang kewenangan Jaksa dalam menyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang Intelijen Penegakan hukum. Pasal 35 ayat (1) huruf e tentang Wewenang Jaksa Agung dalam memberikan pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung. Pasal 35 ayat (1) huruf g tentang kedudukan jaksa agung sebagai koordinator dalam perkara koneksitas. Dalam dalilnya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemhon II memiliki kerugian konstitusional meskipun Pemohon I dan Pemhon II adalah seorang advokat dan calon seorang advokat, dan dalam hal ini para pemohon tidak berperan secara langsung sebagai jaksa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, maka PEMOHON I dalam hal ini pun dapat memiliki legal standing juga, sebab PEMOHON I pun telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan mendalilkan ada sebab-akibat yang dianggap potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana pokok-pokok sebelumnya, meskipun PEMOHON I bukan seorang pekerja sosial. d. Bahwa PEMOHON I yang kedepannya bisa jadi memiliki minat untuk mengikuti pelatihan dan mengambil sertifikasi pekerja sosial tentunya akan merasa dirugikan atas pengundangan Pasal a quo. Sebab Pasal a quo tidak memberikan jaminan bebas dari intervensi politik serta tidak ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan pekerjaan sosial untuk terbebas dari paksaan intervensi politik apapun. 12 e. Bahwa PEMOHON II merupakan golongan yang termasuk dalam DTKS, dan dalam hal ini PEMOHON II merasa dirugikan dengan adanya Pasal a quo karena Pasal a quo tidak memuat kewajiban untuk netral dan independensi pada pekerja sosial dalam menjalankan pekerjaan sosial dan tidak memuat kewajiban pemerintah untuk netral dalam menangani fakir miskin, sehingga hal tersebut dapat sangat berpotensi merugikan hak konstitusional PEMOHON II karena PEMOHON II tidak mendapatkan jaminan atas kepastian hukum dalam penanganan fakir miskin. Tentunya ketika tidak ada kepastian hukum, maka hal tersebut dapat berpotensi melanggar hak PEMOHON II. f. Bahwa PEMOHON II yang memiliki kepentingan serta berhubungan langsung atas adanya Pasal a quo pun merasa dirugikan dengan adanya pasal a quo karena tidak adanya kewajiban untuk netral dan independensi kepada pekerja sosial dalam menjalankan pekerjaan sosial dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk netral dalam menangani fakir miskin sehingga hal tersebut dapat berpotensi menjadikan PEMOHON II hanya sebagai objek untuk mendapatkan suara atau perhatian atas tindakan sosial dan bukan diperlakukan sebagai subjek. Tentunya hal demikian telah mereduksi dan merugikan hak konstitusional PEMOHON II untuk menikmati demokrasi yang berkedaulatan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan dan jujur. 10. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional “Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi”, dapat PARA PEMOHON laksanakan hal tersebut karena jika mahkamah mengabulkan permohonan pengujian materiil undang-undang yang PARA PEMOHON ajukan dengan menyatakan bahwa ketentuan kata Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397), dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak lagi atau 13 tidak akan terjadi, karena hak konstitusional dan kesempatan PARA PEMOHON untuk memperoleh hak atas jaminan dan perlindungan kepastian hukum sudah terpenuhi. 11. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam hal ini PARA PEMOHON telah memenuhi dua persyaratan, yaitu memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan memiliki kerugian konstitusional sebagaimana yang diatur oleh Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUUV/2007. III. POKOK PERMOHONAN ATAU POSITA 1. Bahwa terkait dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, legal standing atau kedudukan hukum pemohon dan kerugian konsititusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa PARA PEMOHON sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian kedudukannya adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk menikmati demokrasi yang berkualitas, bebas, jujur, adil serta memiliki hak untuk berdaulat, berada dalam lingkungan pemerintahan yang netral dan berdasarkan hukum. Hak demikian dijamin dan dilindungi oleh Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 3. Bahwa permohonan ini diajukan pada Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan Pasal-Pasal UUD NRI 1945, sebagai berikut: a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI1945, yang menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar” b. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum” c. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” d. Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.” e. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” III.A. Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 4. Bahwa pada dasarnya dalam melaksanakan proses kegiatan yang menyangkut rakyat banyak baik itu pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin sangat wajib berasaskan dan menerapkan prinsip netralitas dan independensi sebab hal tersebut merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai berdasarkan dengan hukum dan jaminan atas kepastian hukum. 5. Bahwa bangsa ini secara konsisten dalam konstitusinya menyebutkan kalau Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum. Konsekuensi dari negara yang mendalilkan diri sebagai negara hukum, harus memenuhi beberapa unsur dari negara hukum. Menurut Jimly Asshidiqie, dalam negara hukum yang ideal adalah harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam segala bentuk kehidupan bernegara, bukan ekonomi ataupun politik. Arief Shidarta dan Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal. Pertama adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity). Kedua adalah 15 berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum yang terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “predictable”. Ketiga adalah berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law). Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminalisikan orang atau kelompok orang tertentu. Keempat adalah Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Kelima adalah Asas demokrasi, dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan- tindakan pemerintahan [vide: Jimly Asshiddiqie, Gagasan negara hukum Indonesia, Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011]. 6. Bahwa Mahkamah Kontitusi mengeluarkan dalil konstitusi terkait negara hukum dan kepastian hukum, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXIII/2025. Adapun dalil tersebut sebagai berikut: “[3.11.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan paraturan perundangundangan yang berlaku. Rule of the game ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi (constitutionalism), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. [3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 16 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang- undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.” Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak- hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang- undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah.” 7. Bahwa bisa dilihat, berdasarkan Arief Shidarta, Scheltema dan Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau negara hukum itu berkelindan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah bagian dari konsep negara hukum. Dalam hal ini pun, membentuk sebuah logika dari kepastian hukum, seperti setiap yang menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok untuk bertujuan menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu adalah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini juga, maka bentuk negatifnya adalah apabila tidak ada yang menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok untuk bertujuan menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, 17 termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu, maka hal tersebut tidak melaksanakan konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa dalam Pasal a quo tidak ada ketentuan secara ekplisit terkait netralitas dan independensi dalam pelaksanaan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin yang dapat berpotensi menyebabkan tidak ada pedoman dan tidak ada yang membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. 9. Bahwa berdasarkan logikanya, maka Pasal a quo menghasilkan hasil yang negatif, dan maka juga kesimpulannya adalah Pasal a quo tidak melaksanakan konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 10. Bahwa dalam hal lain, apabila terdapat dalil atau tanggapan yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang pekerja sosial dan penanganan fakir miskin tidak perlu secara eksplisit harus tertulis kata netralitas dan kata independensi, maka hal tersebut sangatlah keliru. Karenanya apabila ada kata netralitas dan kata independensi secara tertulis maka hal tersebut dapat memberikan sebuah penegasan legalitas, dan ketika adanya legalitas yang jelas maka hal tersebut dapat menciptakan kepastian hukum, lalu jika terciptanya kepastian hukum, maka hal tersebut artinya telah melaksanakan konsep daripada negara hukum sebagaimana logika pada pokok diatas. 11. Bahwa adanya penambahan pengaturan asas netralitas dan indepedensi yang dituliskan secara eksplisit tersebut tentunya tidak merusak norma dan tidak mengganggu mekanisme kerja dari pekerja sosial dan penanganan fakir miskin. Justru dengan adanya penambahan pengaturan asas netralitas dan indepedensi yang dituliskan secara eksplisit tersebut dapat memperkokoh adanya kepastian hukum agar tidak ada yang memanfaatkan celah dalam pelaksanaan pekerjaan sosial melalui bantuan sosial dan penanganan fakir miskin. Para penguasa bisa saja memanfaatkan momentum kekosongan hukum tersebut dengan mengandalkan pekerja sosial untuk melakukan pencitraan terselubung atau melakukan penangan fakir miskin bukan pada saat masa kampanye. Sebab, apabila hanya melihat berdasarkan Pasal 281 ayat (1) 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Perubahan Pemilu), hanya menyebutkan bahwa penguasa seperti presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya pada masa kampanye. Itupun pemimpin tersebut adalah yang diikutsertakan dalam pemilihan, dan itupun waktunya hanya pada masa kampanye. Dengan hal demikian lalu menimbulkan pertanyaan oleh PARA PEMOHON, bagaimana jika penggunaan fasilitas tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak diikutsertakan seperti pekerja sosial? Dan dilakukan bukan pada masa kampanye namun berniat untuk melakukan kampanye? Pastinya akan menimbulkan celah yang pada akhirnya para pihak yang tidak diikutsertakan seperti pekerja sosial dimanfaatkan oleh intervensi politik, dan dalam hal ini pun waktu yang bukan di masa kampanye akan dimanfaatkan juga. Tentunya dengan adanya kondisi demikian, maka perlu adanya pengaturan yang eksplisit untuk menjamin kepastian hukum supaya tidak terjadi tindakan pemanfaatan celah-celah tersebut, dan dengan demikian sangat tepat apabila yang diuji adalah Undang-Undang tentang Pekerja sosialnya dan penanganan fakir miskin, bukan pada UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu. 12. Bahwa meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) (untuk selanjutnya disebut UU ASN) yang mencantumkan terkait netralitas, bukan berarti Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin tidak harus untuk mencantumkan juga secara eksplisit. Justru UU ASN tersebut memperkuat dan sebagai contoh untuk Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengikuti juga, dan dalam hal ini pun Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin harus secara linear berkesesuaian. 19 13. Bahwa adanya penambahan asas netralitas dan independensi tidak melanggar kepastian hukum karena tidak saling bertentangan dan tidak saling tumpang tindih dengan asas-asas lainnya yang sudah ada dalam Pasal a quo, terutama dengan asas nondiskriminatif. Sebab hal demikian bisa diterapkan dalam UU ASN, dan tidak ada tumpah tindih antar kedua asas tersebut. 14. Bahwa dalam Pasal 2 UU ASN tersebut pun telah memasukan asas netralitas berdampingan dengan asas nondiskriminatif bahkan dengan asas proporsionalitas. Asas netralitas dalam UU ASN tersebut dimaksudkan atau memiliki arti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, sedangkan asas nondiskriminatif dimaksudkan atau memiliki arti bahwa penyelenggaraan Manajemen ASN tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau berkebutuhan khusus. Bisa dilihat, bahwa antar keduanya memiliki perbedaan makna dan teks. Dengan demikian, maka Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pun bisa menerapkan hal itu. Apalagi Arti dari asas nondiskriminatif dalam Undang- Undang Pekerja Sosial dan Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin pun tidak jauh berbeda. Di mana asas nondiskriminatif dalam Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin memiliki arti bahwa dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan. Dengan demikian, apabila memasukan asas netralitas sebagai upaya menciptakan kepastian hukum sudah tentu bisa dilakukan. 15. Bahwa dengan adanya penegasan dalam UU ASN seperti hal tersebut, maka semakin memperkuat alasan dari PARA PEMOHON untuk memasukan asas netralitas dan independensi kedalam Pasal a quo. 16. Bahwa adapun terkait penambahan asas neteralitas dan asas independensi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial pun tidak sama sekali bertentangan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Justru itu, karena Pasal 2 kedudukannya sebagai asas, yang sehingga menjadi pegangan dan pokok yang harus disesuaikan oleh pasal-pasal berikutnya, termasuk dalam hal ini Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, maka Pasal 46 tersebutlah yang harus disesuaikan dengan Pasal 2, bukan malah sebaliknya. 20 Selain itu adanya asas netralitas dan indepedensi pada Pasal 2 memiliki perbedaan dengan Pasal 46. Sebab dalam Pasal 2 itu mencakup keseluruhan yang lebih luas seperti mekanisme kerja dari pekerja sosial sedangkan Pasal 46 hanya pada organisasinya, bukan pada individu pekerja sosialnya. 17. Bahwa pengaturan secara eksplisit asas netralitas dan asas independensi dalam Undang-Undang tentang Pekerja Sosial tersebut pun tidak sama sekali merusak kode etik profesi pekerja sosial yang sudah ada. Justru ini lebih memperkuat dasar hukum untuk profesi pekerja sosial dan dapat bersifat mutatis mutandis, karenanya asas-asas demikian termuat dalam peraturan yang statusnya adalah Undang-Undang, yang dimana adalah sebagai peraturan yang memiliki hierarki sangat tinggi ketiga. 18. Bahwa konsep membuat kode etik dan undang-undang yang konteksnya sama telah diterapkan dalam profesi advokat. Jadi hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Dalam profesi advokat, terdapat peraturan seperti kode etik advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Di mana kode etik advokat Indonesia lebih dahulu dibentuk daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan dalam hal ini pun ada beberapa muatan yang telah diatur dalam kode etik advokat Indonesia yang lalu kemudian muatan tersebut dimasukan lagi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi tidak ada alasan karena sudah ada sebuah kode etik lalu di Undang-Undang tidak boleh atau dilarang untuk dimasukan. Justru hal demikianlah yang memperkuat kepastian hukum. 19. Bahwa sebagaimana literatur pengantar ilmu hukum, konsep dasar dari adanya hukum adalah untuk melindungi hak dari subjek hukum. Artinya, apabila ada hak yang terciderai maka hal tersebut perlu untuk adanya hukum yang mengatur guna melindungi hak tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini sudah tepat rasanya jika ketentuan secara eksplisit itu ada. 20. Bahwa dengan adanya pengaturan yang secara eksplisit tertulis terkait dengan netralitas dan independensi dalam Pasal-Pasal yang diujikan tersebut bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah tafsiran yang mencurigakan karena adanya pemberian kebijakan sosial diwaktu yang tidak tepat. Tentunya ketika tujuannya adalah untuk meminimalisir dan mencegah tafsiran yang mencurigakan melalui penegasan secara eksplisit tertulis dalam norma hukum positif, maka hal tersebut sama dengan telah melaksanakan kepastian hukum. 21 21. Bahwa hal demikian sesuai dengan pandangan para ahli mengenai legalitas sebagai cara untuk dapat memberikan kepastian dalam hukum. Menurut L.J. Van Appledorn kepastian hukum dapat dicapai melalui jalan legalitas dari penegakan hukum. Menurut pemikiran Paul John Anselm von Feuerbach kepastian hukum dapat dicapai dengan adanya hukum yang terlebih dahulu mengaturnya di norma positif. Pemikiran Paul John Anselm von Feuerbach demikianlah yang merupakan pemikiran monumental dan sering digunakan sebagai adagium, yang berbunyi “nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenalli”, yang artinya adalah “tidak ada perbuatan pidana, tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.” Lalu, menurut Gustav Radbruch dalam Radbruch Formula miliknya, menyebutkan bahwa tujuan dari hukum itu ada 3, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk tujuan hukum seperti kepastian hukum itu sendiri adalah adanya hukum secara positif. Maksudnya hukum secara positif adalah adanya ketentuan dalam peraturan yang masih berlaku. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pengaturan secara eksplisit tertulis dapat menciptakan kepastian hukum, sebab adanya ketentuan yang diatur secara jelas tertulis pada norma hukum yang positif. III.B. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 22. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) mengandung prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap kegiatan bangsa ini didasarkan kehendak rakyat, dan rakyat dalam prinsip tersebut ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat yang berhak menentukan arah kehidupan bersama dan pemerintah hanyalah pelaksana dari kehenendak rakyat. 23. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat ini merupakan prinsip yang digunakan dalam kehidupan berdemokrasi. Menurut teori yang umum dikenal, yaitu dari Abraham Lincoln, menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Teori ini secara implisit sangat bertautan dengan 22 kedaulatan rakyat, sebab menempatkan rakyat sebagai peran sentral untuk mengatur kekuasaan, sama halnya dengan teori yang disebutkan oleh Jean Jacques Rousseau sebelumnya. Bisa dipastikan, bahwa setiap kekuasaan yang bertumpu pada rakyat dan pemerintah adalah bentuk kedaulatan rakyat. Namun apabila sebaliknya, maka hal tersebut bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Hal inilah yang merupakan logika dari kedaulatan rakyat. 24. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, 14, 15 ayat (1), 16, 17, dan 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 pada pokoknya menjadikan pemerintah sebagai peran sentral kekuaasaan dan rakyat hanya dijadikan sebagai objek bukan sebagai subjek dari kekuasaan tersebut serta tidak adanya rasa akuntabilitas seperti penyelenggara negara harus bertanggung jawab terhadap rakyat untuk tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun oleh Pemerintah atas penggunaan dana APBN atau APBD dalam hal penanganan fakir miskin dan pekerjaan sosial. 25. Bahwa kondisi demikian terjadi karena Pasal a quo tidak mengatur secara jelas terkait dengan adanya indepedensi dan netralitas dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, dan pelaksanaan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial. Padahal adanya asas-asas netralitas dan independensi tersebut digunakan sebagai nilai pembatas kekuasaan pemerintah, sebab adanya asas demikian memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk bertindak bukan atas nama dirinya, akan tetapi atas nama rakyat. Apabila tidak ada nilai netralitas dan indepedensi, maka dapat menghasilkan hasil yang negatif yaitu, pemerintah yang bukan bertindak atas nama rakyat. Dalam hal ini, maka kekuasaan bukan terpusat pada rakyat akan tetapi pada pemerintah. Apabila hasilnya negatif seperti kekuasaan bukan terpusat pada rakyat, maka kesimpulan logikanya pun negatif, yaitu kedaulatan bukan pada rakyat, dan dalam hal ini Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. 26. Bahwa pijakan selanjutnya yang dijadikan dasar dalam pengujian ini adalah Pemilihan jujur dan adil. Meskipun pasal a quo bukan mengatur secara langsung terkait pemilihan. Akan tetapi Pasal a quo memiliki hubungan yang tidak langsung dan sering digunakan celah bagi para penguasa. Apabila berbicara 23 terkait dengan penanganan fakir miskin dan pekerjaan sosial kadangkala sering dihubungkan serta digunakan untuk kepentingan menarik simpati rakyat atau mempromosikan diri di luar pada saat masa kampanye demi memperoleh dukungan suara. Oleh karena itu, pijakan pasal pemilihan yang jujur dan adil digunakan, sebab asas netralitas dan independensi adalah bagian satu kesatuan dengan nilai yang jujur dan adil, yaitu sama-sama sebagai pembatas kepada pemerintah untuk tidak menggunakan kekuasaanya untuk mempromosikan dirinya atau orang lain dengan menggunakan cara penanganan fakir miskin dan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial. 27. Bahwa secara bahasa, pemilihan jujur dan adil dapat dipisahkan menjadi pemilihan, jujur dan adil. Adapun pemilihan menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan memilih. Lalu jujur menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti lurus hati; tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya); tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku). Terakhir, adil menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, sepatutnya; tidak sewenang-wenang. 28. Bahwa adanya asas keadilan dalam Pasal a quo bukan berarti mengesampingkan asas netralitas dan independensi. Asas netralitas dan indepedensi tetap diperlukan sebagai penguat, dan merupakan satu kesatuan dalam prinsip keadilan, akan tetapi harus dipisahkan secara tekstual di dalam Pasal a quo. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024. 29. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 tersebut, mahkamah memberikan pencerahan, bahwa netralitas merupakan unsur penting yang ada dalam prinsip dasar penyeleggaraan pemilihan yang jujur dan adil. Adil dan netralitas adalah sebuah prinsip yang berdampingan namun terpisahkan secara tekstual. Adapun bunyi dalil tersebut, sebagai berikut: “...Mahkamah mempertimbangkan netralitas aparatur negara, baik sipil maupun militer, dalam pilkada merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan sebuah pemilu yang jujur dan adil. Dengan netralitas aparaturnya, negara dapat menjaga keadilan, hak warga negara untuk mengikuti pilkada secara langsung, umum, bebas dan rahasia, sekaligus menjamin pilkada yang jujur dan adil dengan mencegah perilaku yang 24 menyalahgunakan kekuasaan oleh aparatur negara. Netralitas aparatur negara akan meningkatan kualitas demokrasi serta memastikan pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah yang dihasilkan bukan dari proses pilkada yang manipulatif karena adanya keberpihakan aparatur negara terhadap pasangan calon tertentu…” 30. Bisa dilihat, bahwa Mahkamah tetap mengatur keberadaan asas netralitas meskipun ada asas keadilan sebagai bentuk yang satu kesatuan, namun terpisahkan secara tekstual guna menguatkan jaminan prinsip dasar penyelenggaraan dan pencegahan atas perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, dan meskipun juga dalam UU Pemilu telah mengatur asas demikian, dan UU ASN juga, bukan berarti Pasal a quo tidak perlu. Justru asas netralitas dan indepedensi dalam Pasal a quo guna mencegah atas adanya perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan dari penanganan fakir miskin dan pekerjaan sosial. Sebab dalam UU ASN dan UU Pemilu hanya menyebutkan pada pihak yang secara langsung diikutsertakan serta menyebutkan pada masa kampanye saja, dan hal demikian tentunya dapat memberikan celah untuk memanfaatkan pekerja sosial sebagai pihak yang tidak diikutsertakan atau memanfaatkan celah waktu pada saat bukan di masa kampanye dengan melakukan penanganan fakir miskin demi menarik simpati atau mempromosikan diri. 31. Bahwa dalam hal adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU- XXII/2024 ini, dapat menjadi dasar penguat alasan permohonan dari pemohon. Dalam hal ini juga, mahkamah seharusnya konsisten, apabila dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 saja bisa memasukan nilai netralitas berdampingan dengan asas keadilan, maka dalam permohonan a quo harusnya pun bisa dikabulkan. Pemohon dalam hal ini pun telah menyesuaikan Pasal a quo dengan Pasal-Pasal lainnya, dalam Pasal a quo pun tidak ada tabrakan antar Pasal-Pasal jika hal tersebut diatur, dan bahkan sesuai dan sangat tepat jika uji materiil dilakukan pada Pasal a quo. 32. Bahwa secara etika publik (Kantian ethics), penderitaan manusia pun tidak boleh dijadikan alat kekuasaan. Ketika UU Penanganan Fakir Miskin maupun UU Pekerja Sosial tidak mencantumkan norma perlindungan netralitas, maka terdapat celah yuridis untuk mempolitisasi pelayanan kepada fakir miskin, dan yang secara filosofis hal tersebut adalah bentuk merendahkan martabat manusia. 25 33. Bahwa ketika bantuan sosial atau pelayanan sosial digunakan sebagai instrumen politik, maka kebebasan memilih terancam, preferensi politik pemilih dibentuk oleh ketergantungan ekonomi, terjadi distorsi terhadap kedaulatan rakyat. Maka dari itu PARA PEMOHON memasang Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai batu uji untuk ketentuan dari Pasal a quo. III.C. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 34. Bahwa alasan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin itu bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, karena di dalam Pasal a quo tidak ada sama sekali ketentuan yang mengatur secara eksplisit terkait mewajibkan kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBN tersebut untuk tidak digunakan sebagai dana strategi politik apapun. 35. Bahwa pelaksanaan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Dimana berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Jadi pada dasarnya dana tersebut memang digunakan untuk kemakmuran rakyat bukan untuk kemakmuran atau strategi kemenangan dari para penguasa. 36. Bahwa terdapat frasa yang perlu disorot dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut, yaitu frasa “bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Frasa tersebut memiliki indikasi bahwa segala kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang berasal dari APBN itu memiliki kewajiban untuk dipertanggungjawabkan kepada kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pastinya pemerintah menggunakan APBN dalam mengoperasikan kebijakan 26 sosial. Maka dari itu pihak yang memiliki kuasa dan kewenangan tidak boleh menyalahgunakan hal tersebut untuk kepentingan politiknya. 37. Bahwa apabila terdapat kondisi demikian, yaitu kondisi dimana adanya penyalahgunaan APBN dalam mengoperasikan kebijakan sosial untuk kepentingan politik, tentunya sangat merugikan negara dan merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusi untuk menikmati demokrasi yang jujur dan adil. 38. Bahwa secara prespektif beberapa agama di Indonesia juga sangat melarang kegiatan manipulatif dengan menggunakan dana sosial untuk kepentingan pribadi seperti berkampanye. Agama seperti islam dan kristen kedua-duanya sepakat menilai tindakan seperti itu merupakan tindakan yang sangat dilarang. 39. Bahwa dalam islam tindakan seperti menyelewengkan dana sosial untuk kepentingan pribadi seperti berkampanye dengan memanfaatkan lewat jalur penangan fakir miskin dipersamakan dengan segala bentuk pengkhiatan. Rasullah shallahu alaihi wassalam pernah bersabda, sebagai berikut: “Terdapat empat hal yang apabila ada pada diri seseorang maka dia termasuk orang munafik yang murni. Siapa saja dalam dirinya ada salah satu dari tanda-tanda munafik, berarti pada dirinya terdapat salah satu karakter kemunafikan, hingga ia meninggalkannya. Adapun empat hal itu adalah: (1) apabila mendapatkan amanah dia berkhianat; (2) apabila berbicara dia berdusta; (3) bila berjanji dia ingkar; dan (4) jika berselisih dia licik.” (HR Al-Bukhari). 40. Bahwa Adapun terkait kata dengan “apabila mendapatkan amanah dia berkhianat”, Imam Abdullah Khatib At-Tabrizi memberikan sebuah tafsiran atas kata tersebut. Menurutnya kata apabila mendapatkan amanah dia berkhianat” memiliki maksud menyalahgunakan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, seseorang ketika sudah diberi kepercayaan terhadap suatu hal, ia tidak mengindahkannya, bahkan menyalahgunakan amanahnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. [Sunnatullah dalam nu online, https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-penyalahgunaan-wewenang- pejabat-publik-rOfMg]. 41. Bahwa menurut Imam Al-Ghzali menyebutkan bahwa “Harta yang diperoleh dari Baitul Mal (kas negara), apabila digunakan bukan untuk kemaslahatan umat muslim, maka hal tersebut termasuk ghulul (pengkhianatan harta publik.” Dalam 27 al-quran pun turut menegaskan, yaitu di dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 161, yang menyebutkan: ْﻭَﻣَﻥ ﻳﱠﻐْﻠُﻝْ ﻳَﺄْﺕِ ﻳَﻭْﻡَ ﻏَﻝﱠ ﺑِﻣَﺎ ﺍﻟْﻘِﻳٰﻣَﺔِۚ Artinya: “Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu.” 42. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitabnya Ar-Razi, menyebutkan bahwa “Ayat ini merupakan bentuk penyucian terhadap martabat kenabian. Ghulul secara makna tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang, tetapi mencakup semua bentuk pengkhianatan terhadap harta milik umum. Maka siapapun yang memegang jabatan publik, wajib bertakwa kepada Allah, jika tidak, maka ia telah Ghulul dan akan membawanya di hari kiamat.” Begitupun yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi pada kitabnya al-Ahkam as Sulthaniyah, menyebutkan “Pemimpin adalah orang yang dipercaya atas Baitul Mal, tidak boleh baginya untuk mengelolanya kecuali untuk kepentingan umat Islam berdasarkan keadilan dan tuntunan syariat.” [Alief Hafidzt Aulia dalam nu online, https://islam.nu.or.id/syariah/fasilitas-negara-dipakai-untuk-urusan-pribadi- memangnya-boleh-nPfGv]. 43. Bahwa dalam agama kristen pun turut menolak adanya praktik penyalahgunaan dana umat untuk kepentingan pribadi. Dalam penelitiannya Fredi Ardo Purba, dkk., menyebutkan bahwassanya dalam pemanfaatan dana sosial untuk kepentingan politik dipersamakan dengan suap, dan suap sangatlah dilarang tegas. Menurut Keluaran 23:8 menegaskan, bahwa suap dilarang karena dapat "membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar." Dalam etika Kristen, menerima suap atau politik uang dianggap melawan keadilan dan mengaburkan kebenaran. Mengabaikan kebenaran dalam tindakan politik uang berarti menyimpang dari kehendak tuhan. III.D. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dan Materi Muatan Pasal a quo 44. Bahwa dalam bagian ini PARA PEMOHON ingin memberikan uraian penjelasan terkait dengan evaluasi peraturan perundang-undangan apa saja yang terkait dengan Pasal a quo. Evaluasi ini sebagai bentuk perbandingan antara Pasal a quo dan pasal-pasal yang terkait, dan selain itu evaluasi ini digunakan sebagai bentuk memberikan informasi kalau dalam Pasal a quo masih ada celah hukum serta memungkinkan untuk memasukan apa yang PARA PEMOHON 28 mohonkan. Adapun evaluasi tersebut dilakukan pada UU Pemilu dan UU Perubahan Pemilu. 45. Bahwa di dalam UU Pemilu yang memuat perihal larangan pemerintah untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemilu terdapat dalam bagian keempat bab VII. Dalam bagian tersebut terdiri dari 4 Pasal, yaitu mulai dari Pasal 280 hingga Pasal 283 UU Pemilu. Adapun dalam Pasal 280 menyebutkan sebagai berikut: “(1) Pelaksana, Peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta; dan j. menjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu. (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih (3) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu. 29 (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.” 46. Bahwa adapun dalam Pasal 281 UU Pemilu kemudian menyebutkan sebagai berikut: “(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat egara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.” 47. Bahwa kemudian dalam Pasal berikutnya, yaitu Pasal 282 menyebutkan ketentuan sebagai berikut: “pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.” 48. Bahwa yang terakhir, yaitu dalam Pasal 283 menyebutkan ketentuan sebagai berikut: “(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengaratur kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.” 49. Bahwa bisa dilihat, dalam UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu, tidak ada sama sekali ketentuan yang menjelaskan kewajiban kepada Pemerintahan untuk melakukan kegiatan penanganan fakir miskin dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun. 50. Bahwa dalam hal ini pun, tidak ada sama sekali ketentuan yang menjelaskan kewajiban kepada Pekerja Sosial untuk melakukan pekerjaan sosial dengan 30 berasaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun. Bahkan, dalam UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu, tidak mencantumkan Pekerja Sosial sebagai pihak yang dilarang diikutsertakan. 51. Bahwa dengan demikian, maka artinya Pasal a quo yang diuji tidak sama sekali bertentangan secara muatan dengan UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu. 52. Bahwa terkait dengan adanya waktu kampanye, diatur dalam Pasal 276 UU Pemilu. Adapun pasal tersebut berbunyi: “(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (riga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang. (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.” 53. Bahwa bisa dilihat, dalam UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu tersebut, tidak memberikan ketentuan yang tegas terkait larangan melakukan kegiatan penanganan fakir miskin menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye diluar masa kampanye. UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu tersebut hanya melarang pada masa-masa tertentu kampanye, tidak diluar waktu kampanye tersebut. Padahal hal demikian pun perlu diatur, sebab meskipun bukan di waktu kampanye, penanganan fakir miskin sangat rawan dipolitisasi dan dana penanganan fakir miskin tersebut berasal dari APBN dan APBD, yang dimana dana APBN dan APBD itu sendiri berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena itu sungguh ironi apabila penanganan fakir miskin dipolitisasi. 54. Bahwa selain UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu, ada peraturan perundang-undangan lainnya juga yang perlu dipertimbangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- 31 Undang (untuk selanjutnya disebut UU 10/2016). Adapun hal yang perlu dipertimbangkan dari UU 10/2016, yaitu dalam Pasal 71 UU 10/2016-nya. Dimana dalam Pasal tersebut menyebut bahwa “(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota. (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” 55. Bahwa bisa dilihat dalam Pasal 71 UU 10/2016, kalau ketentuan dari Pasal 71 UU 10/2016 telah mengatur terkait dengan batasan dari Gubernur, atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota untuk tidak terlibat dengan menggunakan kekuasaannya dalam menguntungkan pihak pasangan calon. Namun dalam UU Pemilu sebagaimana Perubahan Pemilu pun turut mengatur juga terkait larangan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, dan hal ini tidak ada masalah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan apabila di peraturan satu telah diatur, lalu diperkuat lagi di peraturan lainnya. Maka dalam hal ini juga Pasal a quo pun turut dapat mengatur. Bahkan dalam rumusan Pasal a quo nantinya berbeda, dan ini sebagai pelengkap dari pasal-pasal dalam UU 10/2016 dan UU Pemilu. 56. Bahwa oleh karena penyesuaian dan alasan-alasan pada pokok-pokok diatas, lalu kemudian PARA PEMOHON merumuskan materi muatan untuk dimasukan 32 kedalam Pasal a quo yang berkesesuaian dengan kepastian hukum dan negara hukum, berprinsipkan pada kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang jujur dan adil, bernilaikan pertanggungjawaban APBN untuk kemakmuran rakyat sebesar- besarnya serta tidak bertentangan ataupun telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan terkait manapun. Adapun rumusan tersebut sebagai berikut: Pasal a quo yang sebelum dirubah Pasal a quo setelah dirubah oleh PARA PEMOHON Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Pasal 2 “Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan: a. nondiskriminatif; b. kesetiakawanan; c. keadilan; d. profesionalitas; e. kemanfaatan; f. keterpaduan; g. kemitraan; h. aksesibilitas; dan i. akuntabilitas; Pasal 2 “Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan: a. nondiskriminatif; b. kesetiakawanan; c. keadilan; d. profesionalitas; e. kemanfaatan; f. keterpaduan; g. kemitraan; h. aksesibilitas; i. akuntabilitas; j. netralitas; dan k. independensi” Pasal 7 “(1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. pemberian akses bantuan hukum. Pasal 7 “(1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. pemberian akses bantuan hukum. (3) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan berasaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin sebelum dirubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin setelah setelah dirubah oleh PARA PEMOHON Pasal 2 “Penanganan fakir miskin berasaskan: a. kemanusiaan; b. keadilan sosial; c. nondiskriminasi; Pasal 2 “Penanganan fakir miskin berasaskan: a. kemanusiaan; b. keadilan sosial; c. nondiskriminasi; 33 d. kesejahteraan; e. kesetiakawanan; dan f. pemberdayaan; d. kesejahteraan; e. kesetiakawanan; f. pemberdayaan; g. netralitas; dan k. independensi Pasal 5 “Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Pasal 5 “Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Pasal 12 Ayat (1) “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.” Pasal 12 Ayat (1) “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” Pasal 13 “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.” Pasal 13 “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” Pasal 14 “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.” Pasal 14 “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” Pasal 15 Ayat (1) “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative.” Pasal 15 Ayat (1) “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” Pasal 16 “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.” Pasal 16 “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” Pasal 17 Pasal 17 34 “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya: a. penyediaan informasi lapangan kerja; b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan; c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.” “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun, yang dilakukan melalui upaya: a. penyediaan informasi lapangan kerja; b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan; c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.” Pasal 18 Ayat (1) “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.” Pasal 18 Ayat (1) “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk menguntungkan diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” 57. Bahwa bisa dilihat, kalau materi muatan untuk Pasal a quo yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON tidaklah bertentangan dengan beberapa Pasal. Justru hal demikian malah diperkuat oleh Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945. Apabila materi muatan untuk Pasal a quo yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON tidak bisa diatur karena alasan dalam UU Pemilu mengatur harus ada waktu, itu akan terbantahkan oleh UUD NRI 1945. Karenanya di dalam UUD NRI 1945 tidak ada ketentuan yang menyebutkan penggunaan fasilitas negara termasuk dalam hal ini penanganan fakir miskin dengan menyelipkan promosi diri, itu dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi UU Pemilu tidak bisa dijadikan dalil untuk mengesampingkan Pasal a quo yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON. III.E. Kesimpulan Alasan Permohonan 58. Bahwa berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan, ahli, tafsir konstitusi atau teori konstitusi bahkan hingga dalil-dalil agama memberikan hasil yang valid, bahwa kalau netralitas, independensi serta perwujudannya itu wajib untuk diatur. Apabila secara beberapa pendekatan mengatakan hasilnya valid, maka hasil dari pendapat tersebut sangatlah ilmiah. Oleh karena itu, maka sangatlah penting keberadaan netralitas, independensi serta perwujudannya untuk diatur secara eksplisit guna menjamin hak konstitusional dari warga 35 negara Indonesia untuk menikmati kepastian hukum, demokrasi yang jujur dan adil dan kemakmuran yang sebesar-besarnya. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan di bagian hak konstitusional dan kerugian konstitusional serta alasan pokok permohonan atau posita, maka PARA PEMOHON dalam hal ini meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari PARA PEMOHON; 2. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan: a. nondiskriminatif; b. kesetiakawanan; c. keadilan; d. profesionalitas; e. kemanfaatan; f. keterpaduan; g. kemitraan; h. aksesibilitas; i. akuntabilitas; j. netralitas; dan k. independensi” dan tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas “netralitas” adalah setiap Pekerja Sosial tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas “indepedensi” adalah independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pekerja Sosial, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 3. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan: 36 “(1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. pemberian akses bantuan hukum. (3) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan berasaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” 4. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “Penanganan fakir miskin berasaskan: a. kemanusiaan; b. keadilan sosial; c. nondiskriminasi; d. kesejahteraan; e. kesetiakawanan; f. pemberdayaan; g. netralitas; dan k. independensi dan tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas “netralitas” adalah setiap Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Serta tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas “indepedensi” adalah independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat terkait penanganan fakir miskin, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 37 5. Menyatakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” 6. Menyatakan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” 7. Menyatakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” 8. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau 38 tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” 9. Menyatakan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” 10. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” 11. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”, yang dilakukan melalui upaya: a. penyediaan informasi lapangan kerja; b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan; c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.” 39 12. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk menguntungkan diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.” 13. Memerintahkan kepada pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 40 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397, selanjutnya disebut UU 14/2019) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235, selanjutnya disebut UU 13/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 41 d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 42 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 2 dan Pasal 7 UU 14/2019 serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 2 UU 14/2019 Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan: a. nondiskriminatif; b. kesetiakawanan; c. keadilan; d. profesionalitas; e. kemanfaatan; f. keterpaduan; g. kemitraan; h. aksesibilitas; dan i. akuntabilitas Pasal 7 UU 14/2019 (1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. pemberian akses bantuan hukum Pasal 2 UU 13/2011 Penanganan fakir miskin berasaskan: a. kemanusiaan; b. keadilan sosial; c. nondiskriminasi; d. kesejahteraan; e. kesetiakawanan; dan f. pemberdayaan Pasal 5 UU 13/2011 Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 12 ayat (1) UU 13/2011 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. 43 Pasal 13 UU 13/2011 Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak. Pasal 14 UU 13/2011 Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan. Pasal 15 ayat (1) UU 13/2011 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitasi. Pasal 16 UU 13/2011 Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa. Pasal 17 UU 13/2011 Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya: a. penyediaan informasi lapangan kerja; b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan; c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan. Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia. Di mana Pemohon I berprofesi sebagai karyawan yang pernah menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan ke depan berpotensi untuk mengambil sertifikasi pekerja sosial, sementara Pemohon II berstatus sebagai pelajar yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional, antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganggap keberlakuan norma Pasal 2 dan Pasal 7 UU 14/2019 dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011 berpotensi mengakibatkan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan demokrasi yang jujur dan adil serta menghilangkan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan APBN untuk penanganan fakir miskin. Mengingat dalam norma 44 pasal-pasal a quo tidak terdapat kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBN dalam penanganan fakir miskin kepada warga negara Indonesia; 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beranggapan keberlakuan norma pasal- pasal yang dimohonkan pengujian a quo berpotensi merugikan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum serta demokrasi yang berkedaulatan rakyat, jujur, dan adil. Oleh karena norma pasal-pasal a quo tidak memuat kewajiban pekerja sosial untuk bersikap netral dan independen dalam menjalankan pekerjaan sosial, serta tidak mewajibkan pemerintah untuk netral dalam menangani fakir miskin, sehingga berpotensi menjadikan Pemohon II hanya sebagai objek untuk memperoleh suara dan bukan sebagai subjek atas suatu tindakan sosial. Dengan dikabulkannya permohonan a quo, kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dialami tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 yang beranggapan mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma/pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian [vide Bukti P- 4 dan Bukti P-5]. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial disebabkan karena berlakunya norma Pasal 2 dan Pasal 7 UU 14/2019, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial tersebut telah dapat dijelaskan oleh Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam tindakan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin oleh pemerintah akibat ketiadaan netralitas dan independensi dalam tindakan sosial dan penanganan fakir miskin dimaksud. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian seperti yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas 45 dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (selanjutnya disebut para Pemohon) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 2 dan Pasal 7 UU 14/2019, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 2 dan Pasal 7 UU 14/2019, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011 tidak secara eksplisit mengatur perihal asas “netralitas” dan “independensi” dalam pelaksanaan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin. Ketiadaan kedua asas yang merupakan bagian dari implementasi negara hukum dan jaminan kepastian hukum tersebut berpotensi menyebabkan tidak adanya penegasan legalitas atau pedoman dan kepastian hukum yang membatasi setiap warga masyarakat termasuk aparatur dan pejabat negara untuk tidak memanfaatkan celah dalam pelaksanaan pekerjaan sosial melalui bantuan sosial dan penanganan fakir miskin. Hal tersebut tidak sejalan dengan konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketiadaan pengaturan terkait asas "netralitas" dan "independensi" dalam norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo 46 berpotensi menimbulkan celah yang dapat digunakan para penguasa untuk mempolitisasi pelaksanaan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin, khususnya untuk menarik simpati rakyat atau mempromosikan diri di luar masa kampanye demi memperoleh dukungan suara dalam pemilu. Hal ini menyebabkan bantuan sosial atau pelayanan sosial digunakan sebagai instrumen politik yang dapat mengancam kebebasan masyarakat yang menjadi objek pekerjaan sosial untuk memilih preferensi politik akibat adanya ketergantungan ekonomi, sehingga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan pemilu (electoral justice) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa menurut para Pemohon, norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo, tidak mengatur secara eksplisit kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBN yang terbebas dari kepentingan politik, mengingat pelaksanaan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin yang dananya berasal dari APBN harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran para penguasa. Oleh sebab itu, pelaksanaan kebijakan sosial yang diatur dalam norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dan dijalankan dengan menggunakan APBN berpotensi disalahgunakan oleh para penguasa, khususnya untuk kepentingan politik, sehingga bertentangan dengan prinsip pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 2 UU 14/2019 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat asas: j) netralitas; dan k) independensi, dan tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas "netralitas" adalah setiap Pekerja Sosial tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas "independensi" adalah independen dalam 47 pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pekerja sosial, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyatakan Pasal 7 UU 14/2019 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat ayat (3) yang bunyinya “Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berasaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun”; 3. Menyatakan Pasal 2 UU 13/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat asas: g) netralitas; k)[sic!] independensi dan tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas "netralitas" adalah setiap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Serta tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas "independensi" adalah independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat terkait penanganan fakir miskin, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Menyatakan Pasal 5 UU 13/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat"; 5. Menyatakan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang masing-masing pasal tidak ditambahkan frasa dan dimaknai "dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun"; 48 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [3.7] di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah norma Pasal 2 dan Pasal 7 UU 14/2019, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011 yang tidak mencantumkan asas “netralitas” dan “independensi” sebagai salah satu asas dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial dan penanganan fakir miskin, tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi untuk dipolitisasi atau dijadikan sebagai instrumen politik penguasa yang tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan pemilu (electoral justice), serta disalahgunakan oleh para penguasa yang memiliki akses terhadap penggunaan APBN, khususnya untuk kepentingan politik sehingga bertentangan dengan prinsip pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa norma Pasal 2 UU 14/2019 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon pada pokoknya mengatur perihal asas- asas dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial oleh pekerja sosial, yang meliputi asas: a) nondiskriminasi; b) kesetiakawanan; c) keadilan; d) profesionalitas; e) 49 kemanfaatan; f) keterpaduan; g) kemitraan; h) aksesibilitas; dan i) akuntabilitas. Sedangkan, norma Pasal 7 UU 14/2019 pada pokoknya mengatur perihal pelindungan sosial sebagai salah satu bentuk praktik pekerjaan sosial, tujuan pelaksanaan pelindungan sosial, dan bentuk-bentuk pelindungan sosial yang meliputi: a) bantuan sosial; b) advokasi sosial; dan/atau c) pemberian akses bantuan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, para Pemohon mendalilkan norma pasal- pasal a quo bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip keadilan pemilu (electoral justice), prinsip pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, apabila tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengenai asas netralitas dan independensi dalam norma pasal- pasal a quo, yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial. Dengan tidak adanya kedua asas tersebut, menimbulkan kekhawatiran bagi para Pemohon terhadap potensi penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial oleh para penguasa dengan melibatkan pekerja sosial. Dalam hal ini, khususnya penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial sebagai alat politik dalam pemilu. Oleh karenanya, para Pemohon menghendaki adanya penambahan asas "netralitas" dan "independensi", termasuk tambahan penjelasan mengenai maksud dari kedua asas tersebut, yakni "asas netralitas adalah setiap Pekerja Sosial tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara", serta "asas independensi adalah independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pekerja sosial, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku". [3.11.2] Bahwa dalam kaitan dengan norma Pasal 2 UU 14/2019 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, harus dipahami secara utuh atau komprehensif substansi UU 14/2019. Di mana pada pokoknya UU 14/2019 mengatur praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat [vide Pasal 1 angka 2 UU 14/2019]. Oleh karenanya, praktik pekerjaan sosial meliputi: 1) pencegahan disfungsi sosial; 2) 50 pelindungan sosial; 3) rehabilitasi sosial; 4) pemberdayaan sosial; dan 5) pengembangan sosial [vide Pasal 4 ayat (1) UU 14/2019]. Masing-masing bentuk praktik pekerjaan sosial dimaksud memiliki tujuan yang berbeda yakni sebagai mekanisme pencegahan, penanganan risiko, pemulihan dan pengembangan, pemberdayaan, peningkatan serta pengembangan kualitas kehidupan masyarakat [vide Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1) UU 14/2019]. Dalam hal ini, semua praktik pekerjaan sosial tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai mekanisme pertolongan profesional dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang harus dipahami sebagai satu kesatuan praktik pekerjaan sosial, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 14/2019 yang dimohonkan pengujian. Praktik pekerjaan sosial dimaksud juga memiliki bentuk kegiatan yang berbeda-beda menyesuaikan dengan masing-masing tujuan intervensi pekerjaan sosial. Salah satunya kegiatan penyaluran bantuan sosial, yang merupakan bentuk kegiatan dari pelindungan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal [vide Pasal 4 dan Pasal 7 UU 14/2019]. Dalam kaitan ini, bantuan sosial dimaksud merupakan salah satu kegiatan dalam upaya pelindungan sosial yang juga dapat dilakukan melalui advokasi sosial dan/atau pemberian akses bantuan hukum, yang dalam pelaksanaannya harus mempedomani asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 14/2019 yang telah disesuaikan dengan ruang lingkup praktik pekerjaan sosial secara universal [vide Pasal 7 ayat (2) UU 14/2019]. Oleh sebab itu, berkenaan dengan petitum para Pemohon yang menghendaki penambahan asas: "j. netralitas; dan k. independensi, dan tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas “netralitas” adalah setiap pekerja sosial tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Tambahan asas “independensi” yang dimaksud oleh para Pemohon adalah independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pekerja sosial, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam norma Pasal 2 UU 14/2019. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, sesungguhnya kedua asas dimaksud secara implisit merupakan bagian dari asas 51 nondiskriminatif dan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d UU 14/2019. Hal ini mengingat yang dimaksud dengan asas nondiskriminatif adalah tidak membeda- bedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan status sosial [vide Penjelasan Pasal 2 huruf a UU 14/2019]. Artinya, pekerja sosial dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial dituntut untuk netral atau tidak membeda-bedakan kondisi seseorang berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, dan status sosial, yang dalam hal ini dapat pula mencakup latar belakang politik dan kepentingan seseorang. Sedangkan, ruang lingkup asas profesionalitas dalam praktik pekerjaan sosial adalah pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan etika pekerjaan sosial [vide Penjelasan Pasal 2 huruf d UU 14/2019]. Di mana dalam etika pekerjaan sosial terdapat seperangkat nilai dan moral yang menjadi pedoman perilaku pekerja sosial dalam melakukan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Terlebih, praktik pekerjaan sosial dilaksanakan berdasarkan berbagai macam standar yang meliputi standar operasional prosedur, standar kompetensi pekerja sosial, dan standar layanan [vide Pasal 15 UU 14/2019]. Di samping itu, profesi pekerja sosial memiliki keterkaitan dengan aspek pendidikan, pelatihan, dan regulasi yang ketat berkenaan dengan registrasi, izin praktik, kewajiban, pengawasan dan sanksi, serta organisasi pekerja sosial. Dalam hal ini, organisasi pekerja sosial berfungsi untuk meningkatkan kompetensi, karier, pelindungan, dan kesejahteraan pekerja sosial [vide Pasal 46 ayat (2) UU 14/2019]. Selain itu, organisasi pekerja sosial juga memastikan pekerja sosial bekerja sesuai kode etik dan kompetensi, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap pekerja sosial yang tidak memenuhi standar praktik pekerjaan sosial, maupun yang melakukan pelanggaran kode etik pekerja sosial melalui dewan kehormatan kode etik [vide Pasal 48 dan Pasal 49 UU 14/2019]. Adapun sanksi yang diberikan atas pelanggaran kode etik pekerja sosial antara lain dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan sementara Surat Tanda Registrasi (STR), dan/atau pencabutan STR [vide Pasal 49 ayat (5) UU 14/2019]. Terlebih, pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melainkan juga dapat dilakukan melalui peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial [vide Pasal 52 ayat (1), Pasal 55, Pasal 57 dan Pasal 58 huruf d UU 14/2019]. Dalam kaitan dengan kedudukan pekerja sosial sebagai pelaksana teknis pekerjaan sosial dalam pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 52 pada instansi pemerintah yang dimungkinkan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), juga terikat dengan kewajiban untuk menjaga netralitas, termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan dan menajemen ASN. Di mana setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak pada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara [vide Pasal 2 huruf f dan Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara]. Oleh karena itu, sekalipun asas netralitas dan independensi tidak disebutkan secara eksplisit dalam norma Pasal 2 UU 14/2019, para pekerja sosial dalam melaksanakan pelayanan praktik pekerjaan sosial memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU 14/2019, di mana salah satunya adalah kewajiban untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang keluarga, disabilitas, dan status sosial ekonomi kepada klien dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Artinya, adanya penambahan asas “netralitas” dengan esensi yang sama dengan “nondiskriminasi” atau “bertindak objektif dan tidak diskriminatif” dalam suatu pengaturan yang sama justru akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih pengaturan dan/atau pengulangan pengaturan. Oleh karena itu, tidak terdapatnya kata “netralitas” dan “independensi” dalam norma Pasal 2 UU 14/2019 tidak menyebabkan norma pasal a quo menjadi bertentangan dengan prinsip penyelenggaran negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena ketentuan sebagaimana diatur dalam norma pasal a quo justru memberikan jaminan kepastian hukum atas landasan/pedoman bagi pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 2 UU 14/2019, menurut Mahkamah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. [3.11.3] Bahwa selanjutnya, para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 7 UU 14/2019, yang pada pokoknya para Pemohon dalam petitum permohonan a quo, menghendaki adanya penambahan frasa pada ayat (3) dengan substansi "pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berasaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun 53 dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun". Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa praktik pekerjaan sosial harus dipahami secara utuh atau komprehensif sebagai mekanisme yang saling terkait satu sama lain dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, adanya penambahan asas netralitas dan independensi sebagaimana petitum permohonan a quo yang hanya dikonstruksikan dalam konteks politik, in casu pemilu, menurut Mahkamah justru akan mempersempit ruang lingkup praktik pekerjaan sosial itu sendiri. Mengingat, ruang lingkup praktik pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dalam UU 14/2019 tidak hanya dapat dimaknai dalam konteks dan/atau situasi politik, in casu pemilu, melainkan dalam spektrum yang lebih luas, yang juga dimungkinkan berkenaan dengan bidang lainnya antara lain, kesehatan, perlindungan anak dan keluarga, penanggulangan bencana, dan pendidikan. Terlebih, secara faktual pekerja sosial melakukan praktik pekerjaan sosial pada berbagai macam bidang, antara lain bidang kesejahteraan masyarakat, disabilitas dan lansia, anak dan keluarga, kesehatan, koreksional dan industri, yang dilakukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial, memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial, individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan [vide Pasal 1 angka 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU 14/2019]. Oleh sebab itu, pekerja sosial bukanlah terbatas pada relawan yang menyalurkan bantuan sosial kepada pihak yang membutuhkan dalam suatu kegiatan sosial tertentu, seperti kegiatan kampanye politik, melainkan lebih luas dari itu dapat meliputi pekerja sosial yang bekerja di instansi pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai pendamping anak yang berhadapan dengan hukum, pendamping pasien di rumah sakit yang mengalami masalah psikososial atau finansial, pendamping narapidana untuk beradaptasi kembali ke masyarakat, pendamping pengungsi dan pencari suaka, pendamping penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak yatim, serta pengelola program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Di mana praktik pekerjaan sosial tersebut dilaksanakan berdasarkan 54 standar operasional prosedur, standar kompetensi pekerja sosial, dan standar layanan [vide Pasal 15 UU 14/2019], serta terikat pada regulasi sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.11.2]. Dalam hal terdapat penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial melalui penyaluran bantuan sosial yang juga dimungkinkan dilakukan dengan menggunakan APBN dalam masa pemilu sebagaimana dikhawatirkan oleh para Pemohon, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang harus dilaksanakan secara optimal sesuai dengan Undang- Undang Kepemiluan dan KUHP, demi menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Oleh sebab itu, pemaknaan terhadap norma Pasal 7 UU 14/2019 yang pada pokoknya berupa penambahan asas netralitas dan independensi dalam konteks politik, in casu pemilu, sebagaimana dimohonkan para Pemohon tidak perlu dilakukan, sebab secara substansi asas-asas dalam UU 14/2019 telah mencerminkan esensi netralitas dan independensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, tidak terdapatnya penambahan frasa pada ayat (3) dengan substansi sebagaimana dikehendaki para Pemohon tidak menyebabkan tercederainya prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan pemilu (electoral justice), maupun prinsip pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 7 UU 14/2019. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 2 dan Pasal 7 UU 14/2019 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip keadilan pemilu (electoral justice), prinsip pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 55 ayat (1) UU 13/2011 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena norma pasal-pasal a quo bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip keadilan pemilu (electoral justice), prinsip pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 2 UU 13/2011, menurut Mahkamah berkelindan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 2 UU 14/2019 yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Paragraf [3.11] di atas. Pada pokoknya, Mahkamah telah berpendirian bahwa tidak terdapat alasan untuk menambahkan kedua asas yang dimaksud para Pemohon, yakni asas "netralitas" dan "independensi" dalam memaknai Pasal 2 UU 14/2019. Oleh karena itu, meskipun kedua dalil tersebut berkenaan dengan pengujian norma undang- undang yang berbeda, namun oleh karena esensi dalil dan alasan permohonan adalah sama, maka secara mutatis mutandis pertimbangan hukum Mahkamah mengenai konstitusionalitas norma Pasal 2 UU 14/2019 di atas berlaku pula terhadap dalil para Pemohon a quo mengenai penambahan asas "netralitas" dan asas “independensi” dalam memaknai norma Pasal 2 UU 13/2011. Mengingat asas- asas dalam penanganan fakir miskin yang diatur dalam norma Pasal 2 UU 13/2011 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon meliputi: a) kemanusiaan; b) keadilan sosial; c) nondiskriminasi; d) kesejahteraan; e) kesetiakawanan; dan f) pemberdayaan, di mana asas "netralitas" yang dikehendaki para Pemohon sesungguhnya telah terakomodir dalam asas nondiskriminasi [vide Pasal 2 huruf c UU 13/2011]. Penambahan asas "independensi" dengan tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas "independensi" adalah "independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat terkait fakir miskin, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku", juga telah terakomodir dalam Pasal 2 UU 13/2011. Pada dasarnya, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang 56 dalam penanganan fakir miskin, terikat oleh berbagai rambu-rambu sebagaimana diatur secara komprehensif dalam UU 13/2011. Oleh karenanya, penambahan asas demikian tidak serta merta dapat berkorelasi dengan tujuan penambahan asas dimaksud sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon, yakni untuk menutup celah adanya penyalahgunaan penanganan fakir miskin. Terlebih, UU 13/2011 telah ternyata mengatur perihal larangan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin yang salah satunya bersumber dari APBN, serta ketentuan pemidanaan atas pelanggaran larangan tersebut [vide Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 43 ayat (1) UU 13/2011]. Dalam konteks penanganan fakir miskin, sekalipun tidak terdapat pengaturan secara eksplisit perihal kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBN dalam upaya memfasilitasi praktik pekerjaan sosial sebagai bentuk pelaksanaan penanganan fakir miskin yang terbebas dari kepentingan politik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, namun sesungguhnya pemerintah terikat pada seluruh tanggung jawab dalam penanganan fakir miskin yang dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan, serta terikat pada tugas dan wewenang, termasuk ketentuan larangan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin dan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU a quo [vide Pasal 2, Pasal 12 sampai dengan Pasal 29, Pasal 38, Pasal 42, dan Pasal 43 UU 13/2011]. Dengan demikian, tidak terdapatnya kata “netralitas” dan “independensi” dalam norma Pasal 2 UU 13/2011 tidak menyebabkan norma a quo menjadi bertentangan dengan prinsip penyelenggaran negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena ketentuan sebagaimana diatur dalam norma pasal a quo justru memberikan jaminan kepastian hukum atas landasan/pedoman dalam penanganan fakir miskin sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, sehingga dalil para Pemohon a quo menurut Mahkamah bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma. [3.12.2] Bahwa selanjutnya, para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011. Di mana dalam petitum permohonan a quo, para Pemohon menghendaki adanya penambahan frasa "tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik 57 manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat" dalam Pasal 5 UU 13/2011, serta penambahan frasa "dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun" pada masing-masing norma pasal yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011. Dalam konteks ini, pasal-pasal dimaksud pada pokoknya mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin, antara lain dalam pengembangan potensi diri, penyediaan bantuan pangan dan sandang yang layak, penyediaan layanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, dan penyediaan pelayanan sosial [vide Pasal Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011]. Kedua penambahan/pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, pada dasarnya memiliki esensi yang sama, yakni berkaitan dengan ketidakberpihakan atau netralitas yang dikonstruksikan dalam konteks politik, in casu pemilu. Hal demikian juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 7 UU 14/2019 sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.11.3] di atas, maka secara mutatis mutandis pertimbangan hukum Mahkamah mengenai konstitusionalitas norma Pasal 7 UU 14/2019 di atas berlaku pula terhadap dalil para Pemohon a quo. Di mana pada pokoknya, penambahan frasa dimaksud justru akan mempersempit ruang lingkup praktik pekerjaan sosial itu sendiri. Demikian halnya dalam menilai konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan dalam UU 13/2011, menurut Mahkamah, penambahan frasa sebagaimana dikehendaki para Pemohon juga mempersempit ruang lingkup penanganan fakir miskin dalam UU 13/2011 yang secara faktual tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai alat politik, melainkan hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui penanganan fakir miskin yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah secara terarah, terpadu dan berkelanjutan [vide Pasal 5 UU 14/2019]. Dengan demikian, tidak terdapatnya penambahan frasa pada norma Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 58 13/2011 dengan substansi sebagaimana dikehendaki para Pemohon tidak menyebabkan tercederainya prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan pemilu (electoral justice), maupun prinsip pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggungjawab, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip keadilan pemilu (electoral justice), prinsip pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 2 dan Pasal 7 UU 14/2019, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011 telah ternyata tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip keadilan pemilu (electoral justice), serta tidak bertentangan dengan prinsip pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 59 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal empat bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam selesai diucapkan pukul 09.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur 60 Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Nurwulantari