PUU
Tahun 2026
217/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Pemohon: Aditya Zain (Pemohon I), Affan Kurnia Fawwaz (Pemohon II), Alysa Milano Sepania (Pemohon III), Bryand Alexandros Try Suranta Kaban (Pemohon IV), Fransisca Denis Febrianti (Pemohon V), dan Mukhammad Bramasetia Zidan Abdillah (Pemohon VI)
Tanggal Putusan: 2026-07-23T14:00:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 217/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Aditya Zain
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Manggis Square Blok L, Nomor 04, RT 005, RW 003,
Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai –---------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Affan Kurnia Fawwaz
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Simorejosari B VI, Nomor 1, RT 007, RW 002,
Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai –--------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Alysa Milano Sepania
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Melanton Nomor 51, Kelurahan Pasar Dolok
Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara
Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
:
Bryand Alexandros Try Suranta K.
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Flora V Nomor 54 LK-XII, Kelurahan Simpang
Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara
2
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon IV;
5. Nama
:
Fransisca Denis Febrianti
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Jombang Nomor 814, RT 002, RW 012,
Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kandangan,
Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai –--------------------------------------- Pemohon V;
6. Nama
:
Mukhammad Bramasetia Zidan A.
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Jagir Kawedanan Gang 2 Nomor 31,
Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai –-------------------------------------- Pemohon VI;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon.
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 06 Mei 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11
Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 216/PUU/
PAN.MK/AP3/06/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 217/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 12 Juni
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar.”
3
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa
Mahkamah
Konstitusi
berwenang
menguji
hal
dugaan
pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam
Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU
adalah undang-undang dan Perppu.”
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal
23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
“Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan
sesuai dengan AD dan ART.”
4
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal
34 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
c.
“Bantuan
keuangan
dari
Anggaran
Pendapatan
dan
BelanjaNegara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”
8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil
undang-undang, in casu norma Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (1)
huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap
Pasal 1 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka menurut Pemohon,
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo.
II.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1. Kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang
harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana
diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-
Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:
Pasal 4
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan yang sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-
Undang;
c. badan hukum publik dan privat; atau;
d. lembaga negara.
Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang
diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945”.
2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 yang diucapkan dalam
5
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 dan
putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
3. Bahwa Pemohon merupakan Mahasiswa yang mempunyai kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang
memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta hak atas peradilan yang independen
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Oleh sebab itu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal
standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
4. 1. Kualifikasi sebagai para Pemohon
4. 2. Pemohon I adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan
kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang beralamat di Manggis
Square Blok L, Nomor 04, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Gunung
Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa
6
Timur dan sekarang merupakan mahasiswa
Fakultas
Hukum
Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Mahasiswa. Sebagai mahasiswa, pemohon merupakan staf ahli
Dewan Perwakilan Mahasiswa komisi 1 yang merupakan komisi
legislasi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pemohon
juga merupakan anggota Komunitas Peradilan Semu Universitas
Negeri Surabaya, yang salah satu kegiatannya adalah menyusun
peraturan selingkung organisasi Fakultas Hukum Universitas Negeri
Surabaya. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang
mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
4. 3. Pemohon II adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan
kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang beralamat di Jalan
Simorejosari B VI, Nomor 1, RT. 007, RW. 002, Kelurahan simomulyo,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang dibuktikan dengan
Nomor Induk Mahasiswa. Serta telah mempelajari Hukum Tata
Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi.
4. 4. Pemohon III adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan
kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang beralamat di Jalan
Melanton Nomor 51, Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan
Dolok
Sanggul,
Kabupaten
Humbang
Hasundutan,
Provinsi
Sumatera Utara dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor
Induk Mahasiswa. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan
sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
4. 5. Pemohon IV adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan
kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang beralamat di Jalan
Flora V Nomor 54 LK-XII, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan
Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan
sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri
Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa. Sebagai
7
mahasiswa, pemohon merupakan staff Komunitas Peradilan Semu
Universitas Negeri Surabaya. Serta telah mempelajari Hukum Tata
Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi.
4. 6. Pemohon V adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan
kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang beralamat di Jalan
Jombang Nomor 814, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Kandangan,
Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dan
sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri
Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa. Serta
telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
4. 7. Pemohon VI adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan
kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang beralamat di Jalan
Jagir Kawedanan Gang 2 Nomor 31, Kelurahan Jagir, Kecamatan
Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan sekarang
merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa. Serta telah
mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal
34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana
dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena
norma a quo tidak mengatur secara jelas mengenai pembatasan masa
jabatan kepengurusan atau ketua partai politik, padahal partai politik
merupakan institusi pelaksana kedaulatan rakyat yang juga memperoleh
bantuan keuangan dari negara, sehingga ketidakjelasan pengaturan
tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang konsentrasi
kekuasaan secara berkepanjangan, serta berpotensi melahirkan tata
kelola partai politik yang tidak demokratis dan tidak sesuai dengan prinsip
negara hukum, dengan alasan:
8
5.1. Bahwa Pemohon I merupakan Anggota Dewan Perwakilan
Mahasiswa Komisi I Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
yang bergerak di bidang legislasi dan ketatanegaraan, sehingga
memiliki kepentingan konstitusional terhadap terciptanya sistem
partai politik yang demokratis dan berdasarkan hukum. Ketentuan
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik juncto Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2011 yang pada pokoknya mengatur bantuan keuangan
partai politik yang bersumber dari APBN/APBD, namun tidak disertai
pengaturan yang tegas mengenai pembatasan masa jabatan
kepengurusan atau ketua partai politik, telah menimbulkan kerugian
konstitusional bagi Pemohon I. Ketiadaan batasan tersebut membuka
peluang terjadinya pemusatan kekuasaan dalam tubuh partai politik
secara
berkepanjangan
yang
bertentangan
dengan
prinsip
kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dijamin dalam Pasal
1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Selain itu, penggunaan bantuan keuangan negara kepada
partai politik tanpa disertai mekanisme regenerasi kepemimpinan
yang demokratis berpotensi melahirkan pengelolaan partai yang tidak
akuntabel dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Akibatnya,
Pemohon I mengalami kerugian konstitusional berupa terhambatnya
hak untuk memperoleh kepastian mengenai penerapan prinsip
demokrasi dan negara hukum dalam tata kelola partai politik yang
dibiayai oleh keuangan negara.
5.2. Bahwa Pemohon IV merupakan Anggota Komunitas Peradilan Semu
Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang secara aktif
melakukan simulasi dan kajian praktik ketatanegaraan, termasuk
yang berkaitan dengan tata kelola partai politik. Ketidakjelasan norma
Pasal 23 ayat (1) a quo serta Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang tidak mengatur pembatasan masa
jabatan kepengurusan atau ketua partai politik telah menimbulkan
kerugian konstitusional bagi Pemohon IV. Tidak adanya pembatasan
9
tersebut menyebabkan terbukanya praktik dominasi kekuasaan oleh
kelompok atau elite tertentu dalam partai politik yang dibiayai oleh
keuangan negara melalui APBN/APBD, sehingga bertentangan
dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
karena
menghambat
sirkulasi
kepemimpinan
politik
secara
demokratis. Selain itu, ketidakjelasan pengaturan tersebut juga
menciptakan ketidakpastian dalam penerapan prinsip negara hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebab tidak
terdapat parameter hukum yang jelas mengenai batas kekuasaan
kepemimpinan partai politik. Akibatnya, Pemohon IV mengalami
hambatan konstitusional dalam memahami dan mengonstruksikan
praktik ketatanegaraan yang demokratis dan sesuai prinsip negara
hukum dalam kegiatan akademik maupun praktik peradilan semu.
5.3. Bahwa para Pemohon merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang
memiliki kepentingan konstitusional terhadap terselenggaranya
sistem kepartaian yang demokratis, akuntabel, dan berdasarkan
prinsip negara hukum. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 34
ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang
memberikan legitimasi terhadap keberlangsungan organisasi partai
politik serta pemberian bantuan keuangan negara kepada partai
politik,
namun
tidak
mengatur
pembatasan
masa
jabatan
kepengurusan atau ketua partai politik, telah menimbulkan kerugian
konstitusional bagi para Pemohon. Ketiadaan norma pembatasan
tersebut membuka ruang terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam
tubuh partai politik secara terus-menerus yang menghambat
regenerasi kepemimpinan politik dan mempersempit kesempatan
munculnya kepemimpinan baru, sehingga bertentangan dengan
prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2)
UUD 1945. Di sisi lain, penggunaan bantuan keuangan negara
kepada partai politik tanpa disertai pengaturan yang jelas mengenai
pembatasan kekuasaan internal partai menciptakan ketidakselarasan
dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
karena menimbulkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan
10
kekuasaan dalam tata kelola partai politik. Akibat berlakunya norma a
quo, para Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa
hilangnya jaminan atas terselenggaranya sistem kepartaian yang
demokratis, terbuka, dan berlandaskan prinsip kepastian hukum yang
adil sebagaimana dijamin pula dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni
adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu
dijelaskan sebagai berikut:
6.1. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat
berlakunya ketentuan Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 34 ayat (1) huruf
c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang
tidak mengatur secara tegas mengenai pembatasan masa jabatan
kepengurusan atau ketua partai politik, padahal partai politik
merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan memperoleh
bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD, sehingga
ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum,
membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda, berpotensi
melahirkan konsentrasi kekuasaan secara berkepanjangan dalam
tubuh partai politik, serta memungkinkan terjadinya praktik
pengelolaan partai politik yang tidak demokratis dan tidak selaras
dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1
ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.2. Bahwa ketidakjelasan norma tersebut berpotensi merugikan para
Pemohon dalam memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil,
serta berpotensi menghambat para Pemohon dalam memahami dan
mengkaji norma hukum secara konsisten.
6.3. Bahwa kondisi demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip
negara hukum dan kedaultaan rakyat sebagimana dijamin dalam
Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta hak kepastian hukum yang adil dan
11
kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin
dalam pasal 28D ayat (3) Undang Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
6.4. Bahwa hubungan sebab akibat antara berlakunya norma a quo
dengan potensi konstitusional yang dialami oleh para Pemohon,
sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo.
7. Bahwa menurut Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah
maka anggapan potensi/kerugian hak konstitusional Pemohon tidak
akan/tidak terjadi lagi;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
III.
ALASAN PERMOHONAN
A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (Tidak Nebis in idem)
1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor
7 Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali
pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 60 ayat (2) UU MK
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”
Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”
2. Bahwa pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pernah
diujikan dengan batu uji pasal
Pasal 7, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD
NRI 1945.
12
3. Bahwa kendati demikian para Pemohon menggunakan batu uji yang
berbeda dengan menggunakan batu uji uji pasal 1 ayat (2) dan (3), dan
Pasal 28D ayat (3).
Tabel 1
Daftar Putusan Berkaitan Dengan Pengujian Perkara Pasal 23 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.
Perkara
Alasan
Permohonan
Pertimbangan
Hakim
Objek
Permohonan Putusan
69/PUU-
XXI/2023
Keleluasaan
berimplikasi
pada tidak
adanya acuan
baku, sehingga
mayoritas
partai tidak
memiliki
batasan masa
jabatan yang
jelas, yang
mengakibatkan
adanya ketua
umum
menjabat lebih
dari 2 periode
atau hingga 24
tahun.
ketiadaan
batasan
menimbulkan
ketidakpastian
hukum dan
ketidakadilan
bagi para
Pemohon
Penyerahan
pengaturan
masa jabatan
sepenuhnya
kepada
peraturan AD
dan ART tanpa
acuan yang
konkrit dalam
UU Partai
Pemohon
dianggap tidak
memiliki
kedudukan
hukum (legal
standing) untuk
mengajukan
permohonan a
quo.
Tindakan untuk
menentukan
batas masa
jabatan ketua
umum dalam
suatu undang-
undang dapat
dianggap
melakukan
perubahan
mendasar
terhadap
konstitusi partai
politik yang
perubahan
dimaksud
selayaknya
diatur di dalam
AD dan ART
dan merupakan
domain partai
politik untuk
menentukannya
.
Pasal 23 ayat
(1) Undang-
Undang
Nomor 2
Tahun 2011
tentang
Perubahan
Atas Undang-
Undang
Nomor 2
Tahun 2008
tentang Partai
Politik
Ditolak
13
Politik
menciptakan
ketidakpastian
hukum.
Pengaturan
masa jabatan
harus
ditetapkan
dalam
peraturan AD
dan ART yang
mengikuti
masa jabatan
presiden, yaitu
lima tahun dan
maksimal
berlangsung
selama dua
periode masa
jabatan, baik
secara
berturut-turut
maupun tidak.
4. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon
dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut:
Batu Uji UUD NRI 1945
Dalil Permohonan
Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)
Pasal 28D ayat (3)
Dalam permohonan a quo Pemohon
berfokus pada dalil sebagai berikut:
Pemberlakuan masa jabatan ketua
umum Partai Politik yang tidak
memiliki aturan pembatasan masa
jabatan.
Sehingga
dapat
menimbulkan
kekhawatiran
pemimpin negara di masa yang akan
datang berpotensi menjadi pemimpin
yang otoriter sehingga masyarakat
kehilangan
kedaulatan
penuh.
Sehingga diperlukan aturan yang
mengatur mengenai batasan masa
jabatan ketua umum partai politik.
B. KAITAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL
1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan, “Pergantian
kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai
dengan AD dan ART”, serta Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang
14
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa
keuangan partai politik bersumber dari “bantuan keuangan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah”, telah membuka ruang terjadinya konsentrasi
kekuasaan dalam tubuh partai politik tanpa adanya batasan yang jelas
terhadap masa jabatan ketua umum partai politik. Akibatnya, prinsip
kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 berpotensi bergeser menjadi dominasi elit partai
politik tertentu yang mengendalikan arah kebijakan dan rekrutmen
politik secara terus-menerus.
2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal a quo, para
Pemohon sebagai warga negara, pemilih, dan mahasiswa menjadi
tidak dapat memastikan bahwa proses demokrasi internal partai politik
berjalan secara terbuka, demokratis, dan akuntabel. Padahal partai
politik merupakan institusi yang menjalankan fungsi publik dan
memperoleh pembiayaan dari negara sebagaimana diatur dalam
Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik.
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal a quo, para
Pemohon berpotensi kehilangan kesempatan yang setara untuk
berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tidak adanya
pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menyebabkan
proses regenerasi politik menjadi tertutup dan cenderung hanya
memberikan ruang kepada kelompok elit tertentu yang memiliki akses
terhadap kekuasaan internal partai politik.
4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal a quo, telah tercipta
hambatan struktural bagi generasi muda, termasuk para Pemohon
sebagai mahasiswa, untuk memperoleh akses yang adil dalam proses
politik nasional. Dominasi elit partai politik secara terus-menerus
menyebabkan proses kaderisasi dan rekrutmen politik tidak berjalan
secara terbuka dan kompetitif, sehingga peluang munculnya
15
kepemimpinan baru yang progresif dan demokratis menjadi
terhambat.
5. Bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa keuangan partai politik
bersumber dari “bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”,
menunjukkan bahwa partai politik tidak semata merupakan organisasi
privat, melainkan institusi publik yang menggunakan keuangan negara
dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Oleh karena itu, partai
politik seharusnya tunduk pada prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan
pembatasan kekuasaan.
6. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan pembatasan masa jabatan
ketua umum partai politik dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, penggunaan keuangan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c
berpotensi justru memperkuat dominasi kekuasaan elit partai politik
tertentu secara terus-menerus tanpa adanya mekanisme regenerasi
yang demokratis.
7. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal a quo, para
Pemohon sebagai bagian dari rakyat yang memegang kedaulatan
tertinggi dalam sistem demokrasi menjadi tidak memiliki jaminan
bahwa partai politik akan menjalankan fungsi konstitusionalnya secara
demokratis. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran lahirnya
praktik oligarki politik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,
karena kekuasaan dalam partai politik dapat dipertahankan tanpa
mekanisme pembatasan dan pengawasan yang jelas.
8. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik dan
potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi,
karena partai politik memiliki kedudukan sentral dalam menentukan
arah kepemimpinan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, apabila ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tetap berlaku tanpa
16
adanya batasan masa jabatan ketua umum partai politik, maka hak
konstitusional para Pemohon atas prinsip kedaulatan rakyat, negara
hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan akan terus
terancam.
9. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 23
ayat (1) juncto Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kerugian tersebut timbul akibat
tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai pembatasan masa
jabatan ketua umum partai politik, sementara partai politik tetap
memperoleh pembiayaan dari negara dalam menjalankan fungsi
publiknya.
10. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah
Konstitusi dengan menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai adanya pembatasan masa
jabatan ketua umum partai politik, maka kerugian konstitusional para
Pemohon tidak lagi terjadi atau setidak-tidaknya dapat dicegah di
masa yang akan datang.
11. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 23
ayat (1) juncto Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah memenuhi unsur
kerugian konstitusional sebagaimana dipersyaratkan dalam praktik
Putusan Mahkamah Konstitusi.
C. TABEL
PERBANDINGAN
NEGARA
LAIN
DALAM
BATASAN
KEKUASAAN KETUA UMUM PARTAI
NO.
NEGARA
UNDANG-
UNDANG DAN
PASAL
SUBSTANSI PENGATURAN
1.
Jerman
Grundgesetz Pasal
21 ayat (1) dan
Parteiengesetz §9
Mengatur demokrasi internal partai
dan
kewajiban
kongres
partai
secara
periodik
untuk
memilih
kepengurusan partai.
17
1. Menurut para Pemohon, partai politik merupakan salah satu pilar
utama dalam sistem demokrasi konstitusional karena berfungsi
sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, rekrutmen politik,
pendidikan politik, serta penghubung antara warga negara dengan
negara. Oleh karena itu, tata kelola partai politik harus dilaksanakan
berdasarkan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana dijamin
dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks
demikian, pembatasan kekuasaan pimpinan partai politik, khususnya
ketua umum partai politik, merupakan bagian dari upaya pelembagaan
demokrasi dan pencegahan konsentrasi kekuasaan dalam organisasi
partai politik.
2. Menurut para Pemohon, praktik ketatanegaraan di berbagai negara
demokrasi modern menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan
pimpinan partai politik merupakan bagian dari constitutional
engineering dalam menjaga prinsip demokrasi dan mencegah
terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu figur tertentu. Sekalipun
tidak seluruh negara mengatur secara eksplisit pembatasan masa
jabatan ketua umum partai politik dalam bentuk pembatasan dua
periode,
namun
negara-negara
tersebut
tetap
membangun
mekanisme pembatasan kekuasaan melalui pengaturan demokrasi
internal partai, kewajiban penyelenggaraan kongres secara periodik,
2.
Korea
Selatan
Political Parties Act
Article 1
Menjamin organisasi dan aktivitas
partai
politik dijalankan secara
demokratis, termasuk mekanisme
kepemimpinan partai.
3.
Turki
Law No. 2820 on
Political Parties
Mengatur
kongres
partai
dan
pemilihan pimpinan partai secara
berkala.
4.
Ukraina
Law of Ukraine “On
Political Parties in
Ukraine” Article 8
Mengatur bahwa statuta partai wajib
memuat prosedur pembentukan,
pemilihan, dan kewenangan badan
kepemimpinan
partai
secara
demokratis.
5.
Meksiko
Ley
General
de
Partidos
Políticos
Pasal 39 huruf e
dan Pasal 43
Mengatur
kewajiban
prosedur
demokratis untuk integrasi dan
pembaruan organ internal partai
serta
keberadaan
majelis/organ
tertinggi partai sebagai pengendali
kepemimpinan partai.
18
mekanisme pemilihan ulang kepemimpinan partai, serta pengawasan
negara terhadap tata kelola partai politik.
D. PERBANDINGAN DAN IMPLIKASI HUKUM
1. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan modern, partai politik tidak
semata dipandang sebagai organisasi privat, melainkan sebagai
institusi demokrasi yang menjalankan fungsi konstitusional dalam
proses rekrutmen kepemimpinan nasional, pendidikan politik, serta
penyaluran aspirasi rakyat. Oleh karena itu, banyak negara demokrasi
memberikan pengaturan terhadap demokrasi internal partai politik
guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam tubuh partai
politik.
2. Bahwa di Jerman, pengaturan mengenai demokrasi internal partai
politik diatur secara tegas dalam Grundgesetz Pasal 21 ayat (1) yang
menyatakan,
“Ihre
innere
Ordnung
muss
demokratischen
Grundsätzen entsprechen” yang berarti “Tatanan internal partai politik
harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.” Ketentuan tersebut
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Parteiengesetz yang mengatur
kewajiban penyelenggaraan kongres partai secara berkala sebagai
forum
tertinggi
partai
untuk
memilih,
mengevaluasi,
dan
mempertanggungjawabkan kepengurusan partai politik.
3. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan di Jerman menunjukkan
bahwa negara tetap memiliki kewenangan konstitusional untuk
memastikan terlaksananya prinsip demokrasi internal partai politik
melalui mekanisme pemilihan ulang kepemimpinan partai secara
periodik. Dengan mekanisme tersebut, pimpinan partai politik tidak
dapat
mempertahankan
kekuasaan
secara
permanen
tanpa
memperoleh legitimasi kembali melalui forum partai yang demokratis.
4. Bahwa sekalipun hukum nasional Jerman tidak menentukan secara
eksplisit batas maksimal masa jabatan ketua umum partai politik,
namun melalui kewajiban kongres partai yang diselenggarakan secara
periodik, sistem hukum Jerman secara substantif telah menciptakan
pembatasan terhadap konsentrasi kekuasaan dalam tubuh partai
politik.
19
5. Bahwa di Korea Selatan, pengaturan mengenai partai politik diatur
dalam Political Parties Act yang dalam Article 1 menegaskan bahwa
undang-undang tersebut bertujuan menjamin organisasi dan aktivitas
partai politik yang demokratis. Pengaturan tersebut mewajibkan partai
politik memiliki struktur organisasi yang demokratis, mekanisme
pengambilan keputusan yang terbuka, serta tata cara pemilihan
pimpinan partai yang dilaksanakan melalui prosedur internal partai.
6. Bahwa selain itu, negara melalui National Election Commission juga
memiliki fungsi pengawasan terhadap kepatuhan partai politik
terhadap prinsip demokrasi internal. Menurut para Pemohon,
pengaturan tersebut menunjukkan adanya mekanisme sirkulasi
kepemimpinan partai politik yang dilaksanakan secara periodik guna
mencegah dominasi personal dalam partai politik.
7. Bahwa di Turki, pengaturan mengenai partai politik diatur dalam Law
No. 2820 on Political Parties yang mewajibkan partai politik
menyelenggarakan kongres partai secara periodik sebagai forum
tertinggi partai politik. Kongres partai memiliki kewenangan untuk
memilih, mengevaluasi, maupun mengganti ketua umum partai politik
melalui mekanisme demokratis.
8. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan di Turki menunjukkan
bahwa legitimasi kepemimpinan partai politik harus diperoleh secara
terus-menerus melalui mekanisme kongres partai yang demokratis.
Dengan demikian, sekalipun tidak terdapat pembatasan eksplisit
mengenai jumlah periode jabatan ketua umum partai politik, hukum
nasional Turki tetap membatasi konsentrasi kekuasaan melalui
kewajiban regenerasi kepemimpinan secara periodik.
9. Bahwa di Ukraina, pengaturan mengenai partai politik diatur dalam
Law of Ukraine On Political Parties in Ukraine yang dalam Article 8
mewajibkan anggaran dasar partai politik memuat prosedur
pembentukan, kewenangan, dan masa jabatan organ kepemimpinan
partai. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban hukum
bagi partai politik untuk menjalankan mekanisme pergantian
kepemimpinan secara jelas, teratur, dan demokratis.
20
10. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan di Ukraina bertujuan
mencegah sentralisasi kekuasaan dalam tubuh partai politik serta
menjaga akuntabilitas pimpinan partai terhadap anggota partai melalui
kewajiban regenerasi kepemimpinan secara periodik.
11. Bahwa di Meksiko, pengaturan mengenai partai politik diatur dalam
Ley General de Partidos Políticos yang mengatur norma dan prosedur
demokratis untuk pembentukan dan pembaruan organ internal partai
politik. Selain itu, hukum nasional Meksiko juga mengatur keberadaan
organ tertinggi partai politik yang memiliki kewenangan melakukan
evaluasi dan pembaruan kepemimpinan partai.
12. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan di Meksiko menunjukkan
adanya
keterlibatan
negara
dalam
memastikan
regenerasi
kepemimpinan partai politik berjalan secara demokratis guna
mencegah dominasi kekuasaan oleh satu figur tertentu dalam partai
politik.
13. Bahwa berdasarkan praktik perbandingan hukum di berbagai negara
tersebut, terlihat bahwa negara-negara demokrasi modern pada
umumnya tidak membiarkan kekuasaan dalam partai politik
terkonsentrasi tanpa mekanisme kontrol. Negara-negara tersebut
membangun sistem demokrasi internal partai politik melalui kewajiban
regenerasi dan pemilihan kepemimpinan secara periodik.
14. Bahwa secara umum terdapat tiga instrumen utama yang digunakan
berbagai negara untuk membatasi konsentrasi kekuasaan pimpinan
partai politik, yaitu kewajiban demokrasi internal partai, pemilihan
kepemimpinan secara periodik, serta mekanisme evaluasi dan
regenerasi kepemimpinan partai politik.
15. Bahwa melalui ketiga instrumen tersebut, hukum nasional di berbagai
negara berupaya mencegah konsentrasi kekuasaan yang terlalu lama
pada satu figur politik tertentu serta menjaga akuntabilitas pimpinan
partai terhadap anggota partai dan masyarakat.
16. Bahwa berdasarkan praktik perbandingan hukum tersebut, menurut
para Pemohon, pembatasan kekuasaan pimpinan partai politik
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip demokrasi dan
21
negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal
1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
17. Bahwa berbeda dengan berbagai negara demokrasi tersebut, Pasal
23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik justru menyerahkan sepenuhnya mekanisme pergantian
kepengurusan partai politik kepada AD dan ART partai tanpa adanya
pengaturan yang memadai mengenai pembatasan kekuasaan,
regenerasi kepemimpinan, maupun mekanisme demokrasi internal
yang efektif.
18. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konsentrasi
kekuasaan dalam tubuh partai politik secara berkepanjangan dan
membuka ruang berkembangnya praktik oligarki politik yang
bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan
kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin
dalam UUD NRI Tahun 1945.
19. Bahwa oleh karena itu, menurut para Pemohon, negara memiliki
kewenangan konstitusional untuk mengatur pembatasan kekuasaan
dalam partai politik guna memastikan partai politik tetap menjalankan
prinsip demokrasi internal dan tidak menjadi instrumen konsolidasi
kekuasaan oleh elit politik tertentu secara terus-menerus.
E. TABEL RINCIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK
NO
PARTAI
KURSI YANG
DIDAPATKAN
DI DPR RI
PERSUARA
MENDAPATKAN
APBN
TOTAL
PENDAPATAN
DARI APBN
1.
PDIP
110 kursi
(25.384.673
suara)
Rp1000
Rp1000 x
25.384.673
(suara) : Rp.
25.384.673.000
2.
GOLKAR
102 kursi
(23.208.488
suara)
Rp1000
Rp1000 x
23.208.488
(suara): Rp.
23.208.488.000
3.
GERINDRA
86 kursi
(20.071.345
suara)
Rp1000
Rp1000 x
20.071.345
(suara): Rp.
20.071.345.000
22
4.
PKB
68 kursi
(16.115.358
suara)
Rp1000
Rp1000 x
16.115.358
(suara): Rp.
16.115.358.000
5.
NASDEM
69 kursi
(660.328
suara)
Rp1000
Rp1000 x
14.660.328
(suara): Rp.
14.660.328.000
6.
PKS
53 kursi
(12.781.241
suara)
Rp1000
Rp1000 x
12.781.241
(suara): Rp.
12.781.241.000
7.
DEMOKRAT
44 kursi
(11.283.053
suara)
Rp1000
Rp1000 x
11.283.053
(suara): Rp.
11.283.053.000
8.
PAN
48 kursi
(10.984.639
suara)
Rp1000
Rp1000 x
10.984.639
(suara): Rp.
10.984.639.000
miliar
1. Bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik menyatakan bahwa sumber keuangan partai
politik berasal dari “bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.
Ketentuan a quo menunjukkan bahwa partai politik merupakan institusi
yang memperoleh dan menggunakan keuangan negara dalam
menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam sistem demokrasi
Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, negara secara aktif
memberikan
bantuan
keuangan
kepada
partai
politik
yang
memperoleh suara dalam Pemilihan Umum. Adapun besaran bantuan
keuangan tersebut dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang
diperoleh partai politik dengan nominal bantuan sebesar Rp1.000,00
(seribu rupiah) per suara sah.
3. Bahwa berdasarkan data bantuan keuangan partai politik tingkat
pusat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh
25.384.673 suara sehingga mendapatkan bantuan APBN sebesar
23
Rp25.384.673.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh
empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Partai Golongan
Karya (Golkar) memperoleh 23.208.488 suara dengan bantuan APBN
sebesar Rp23.208.488.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan
juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan Partai
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memperoleh 20.071.345 suara
dengan bantuan APBN sebesar Rp20.071.345.000,00 (dua puluh
miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh
bantuan APBN sebesar Rp16.115.358.000,00 (enam belas miliar
seratus lima belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), Partai
NasDem memperoleh Rp14.660.328.000,00 (empat belas miliar enam
ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh Rp12.781.241.000,00 (dua
belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh
satu ribu rupiah), Partai Demokrat memperoleh Rp11.283.053.000,00
(sebelas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh tiga ribu
rupiah),
dan
Partai
Amanat
Nasional
(PAN)
memperoleh
Rp10.984.639.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh
empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
5. Bahwa besarnya bantuan keuangan negara kepada partai politik
sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan bahwa partai politik
bukan lagi sekadar organisasi privat, melainkan institusi publik yang
menjalankan
fungsi
strategis
dalam
sistem
ketatanegaraan,
khususnya dalam rekrutmen kepemimpinan nasional, pendidikan
politik, serta penyaluran aspirasi rakyat.
6. Bahwa oleh karena partai politik menggunakan anggaran negara yang
bersumber dari uang rakyat, maka tata kelola partai politik seharusnya
dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai
dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945.
7. Bahwa namun demikian, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyerahkan sepenuhnya
24
mekanisme pergantian kepengurusan kepada AD dan ART partai
politik tanpa adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai
politik,
berpotensi
menyebabkan
bantuan
keuangan
negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik justru memperkuat
dominasi kekuasaan elit partai politik tertentu secara terus-menerus.
8. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan persoalan konstitusional karena
negara secara tidak langsung memberikan pembiayaan terhadap
struktur kekuasaan partai politik yang tidak memiliki mekanisme
pembatasan kekuasaan yang jelas. Akibatnya, bantuan keuangan
negara yang seharusnya digunakan untuk memperkuat demokrasi
justru berpotensi memperkuat oligarki politik dalam tubuh partai politik.
9. Bahwa dengan adanya pembiayaan partai politik yang bersumber dari
APBN dan/atau APBD, masyarakat sebagai pembayar pajak,
termasuk para Pemohon sebagai warga negara dan mahasiswa,
memiliki kepentingan konstitusional untuk memastikan bahwa
penggunaan keuangan negara tersebut dilaksanakan secara
demokratis dan tidak digunakan untuk mempertahankan dominasi
kekuasaan elit partai politik tertentu secara berkepanjangan.
10. Bahwa oleh karena Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berkaitan erat dengan
keberlangsungan tata kelola dan konsolidasi kekuasaan internal partai
politik yang dibiayai oleh negara, maka keberadaan norma tersebut
tidak dapat dipisahkan dari pengujian konstitusionalitas Pasal 23 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945.
F. TABEL PERBANDINGAN DANA APBN UNTUK PARTAI POLITIK
ANTAR NEGARA
NO
NEGARA
DASAR
HUKUM
DANA APBN
UNTUK PARTAI
POLITIK
TRANSPARANSI
PENGGUNAAN
25
1.
JERMAN
Parteienge
setz §18–
§24
Subsidi negara
dari APBN rata-
rata ± €190–200
juta/tahun
(berbasis suara
pemilu)
Wajib laporan tahunan
terbuka kepada publik
dan parleme
2.
INGGRIS
Political
Parties,
Elections
and
Referendu
ms Act
2000
Bantuan APBN
(Short Money) ±
£10–12 juta/tahun
untuk partai
oposisi
Laporan wajib ke
Electoral Commission
dan dipublikasikan
3.
AMERIKA
SERIKAT
Federal
Election
Campaign
Act (FECA)
1971
§9006
Dana APBN untuk
pemilu presiden ±
US$100–250
juta/siklus
Laporan terbuka
melalui Federal
Election Commission
(online disclosure)
4.
KOREA
SELATAN
Political
Funds Act
Subsidi APBN ±
₩40–50
miliar/tahun
Wajib audit &
diumumkan oleh
National Election
Commission
5.
SWEDIA
Act
(2018:90)
on Party
Finance
Transparen
cy
Dana APBN ±
SEK 170–200
juta/tahun
Laporan terbuka dapat
diakses publik dan
media
1. Bahwa Pemohon memandang penting bagi Mahkamah untuk
meninjau praktik terbaik (best practices) di berbagai negara demokrasi
maju yang menempatkan pendanaan Partai Politik melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar sebagai
bantuan keuangan, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga
kemandirian partai dari pengaruh donor gelap (black market of politics)
serta memastikan transparansi publik.
2. Bahwa merujuk pada tabel di atas, terdapat benang merah
konstitusional (constitutional red-line) di mana pemberian dana APBN
kepada partai politik selalu diikuti dengan kewajiban transparansi dan
akuntabilitas yang mutlak. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan
rakyat bahwa setiap rupiah yang bersumber dari uang publik harus
dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat Bahwa
perbandingan tersebut membuktikan bahwa pendanaan partai politik
26
oleh negara merupakan hal yang lazim dalam negara hukum
(rechtsstaat), sepanjang diatur dalam kerangka hukum yang menjamin
tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan
memastikan bahwa partai politik menjalankan fungsinya sebagai
sarana pendidikan politik bagi warga negara.
3. Bahwa
kegagalan
pengaturan
dalam
menjamin
transparansi
pendanaan partai politik di Indonesia, sebagaimana yang terjadi saat
ini, merupakan pengabaian terhadap nilai-nilai akuntabilitas yang
secara universal telah diterapkan di negara-negara demokrasi
sebagaimana disebut dalam poin-poin di atas.
G. PERBANDINGAN DAN IMPLIKASI HUKUM
1. Bahwa menurut para Pemohon, dalam praktik ketatanegaraan di
berbagai negara demokrasi modern, pemberian dana kepada partai
politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) pada prinsipnya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu disertai
dengan rezim hukum yang ketat mengenai transparansi, akuntabilitas,
dan pengawasan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana publik
yang dialokasikan kepada partai politik dipandang sebagai bagian dari
instrumen penguatan demokrasi, bukan sebagai fasilitas tanpa kontrol.
2. Bahwa di Jerman, berdasarkan Parteiengesetz §18 sampai §24,
negara memberikan subsidi partai politik yang bersumber langsung
dari APBN dengan rata-rata sekitar €190–200 juta per tahun
berdasarkan perolehan suara pemilu. Dalam implementasinya, setiap
partai politik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang
bersifat terbuka (Rechenschaftsbericht) yang mencakup penerimaan
dan penggunaan dana negara. Laporan tersebut tidak hanya
disampaikan kepada lembaga negara, tetapi juga dipublikasikan
kepada masyarakat.
3. Menurut para Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa
dana APBN kepada partai politik hanya dapat dibenarkan sepanjang
disertai mekanisme transparansi yang ketat dan pengawasan publik
yang efektif. Dengan demikian, hukum Jerman menempatkan dana
27
APBN
sebagai
instrumen
demokrasi
yang
wajib
dipertanggungjawabkan secara terbuka.
4. Bahwa di Inggris, berdasarkan Political Parties, Elections and
Referendums Act 2000, negara memberikan bantuan APBN melalui
skema Short Money dengan nilai sekitar £10–12 juta per tahun kepada
partai oposisi. Dalam implementasinya, seluruh penerimaan dan
penggunaan dana wajib dilaporkan kepada Electoral Commission dan
dipublikasikan secara berkala kepada masyarakat.
5. Menurut para Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa
penggunaan dana APBN untuk partai politik tidak dapat dilepaskan
dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik. Negara tidak hanya
memberikan bantuan, tetapi juga memastikan bahwa setiap
penggunaan dana dapat diawasi oleh lembaga independen maupun
masyarakat.
6. Bahwa di Amerika Serikat, berdasarkan Federal Election Campaign
Act (FECA) 1971 §9006, negara memberikan dana publik untuk
pemilihan presiden yang bersumber dari APBN dengan nilai sekitar
US$100–250 juta per siklus pemilu. Dalam implementasinya, seluruh
laporan penerimaan dan pengeluaran dana tersebut wajib diumumkan
secara daring melalui Federal Election Commission.
7. Menurut para Pemohon, keterbukaan tersebut menunjukkan bahwa
dana APBN dalam proses politik harus tunduk pada prinsip
transparansi total (full disclosure), sehingga publik dapat mengawasi
langsung penggunaan dana negara oleh peserta pemilu.
8. Bahwa di Korea Selatan, berdasarkan Political Funds Act, negara
memberikan subsidi APBN kepada partai politik sebesar sekitar ₩40–
50 miliar per tahun. Dalam implementasinya, penggunaan dana
tersebut wajib diaudit dan diumumkan kepada publik oleh National
Election Commission.
9. Menurut para Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa negara
menempatkan dana APBN sebagai bagian dari sistem penguatan
demokrasi yang harus diawasi secara ketat untuk mencegah
28
penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kepercayaan publik
terhadap partai politik.
10. Bahwa di Swedia, berdasarkan Act (2018:90) on Transparency in
Party Financing, negara memberikan dana APBN kepada partai politik
dengan rata-rata sekitar SEK 170–200 juta per tahun. Dalam
implementasinya, laporan keuangan partai wajib dibuka kepada publik
dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat dan media.
11. Menurut para Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa
dana APBN diperlakukan sebagai dana publik yang harus tunduk pada
prinsip keterbukaan penuh sebagai bagian dari open government.
12. Bahwa berdasarkan praktik hukum di berbagai negara tersebut,
menurut para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana
APBN untuk partai politik pada umumnya tidak pernah dilepaskan dari
kewajiban transparansi, pelaporan, dan pengawasan publik yang
ketat.
13. Bahwa menurut para Pemohon, konstruksi hukum tersebut
menunjukkan bahwa dana APBN yang diberikan kepada partai politik
tidak dapat dipandang sebagai hibah tanpa kontrol, melainkan sebagai
instrumen konstitusional untuk memperkuat demokrasi yang harus
tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
14. Bahwa oleh karena itu, menurut para Pemohon, pengaturan mengenai
bantuan APBN kepada partai politik dalam berbagai negara demokrasi
modern secara substansial menegaskan bahwa dana publik hanya
dapat dibenarkan sepanjang disertai dengan mekanisme pengawasan
yang efektif, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat.
H. UNSUR YURIDIS
1. Dalam negara hukum modern, konstitusionalisme berfungsi untuk
memastikan bahwa setiap bentuk kekuasaan harus tunduk pada
hukum guna membatasi dominasi yang berpotensi sewenang-
wenang. Para Pemohon menegaskan bahwa partai politik bukanlah
sekadar organisasi kemasyarakatan biasa, melainkan pilar demokrasi
yang memperoleh bantuan keuangan bersumber dari APBN dan
APBD. Oleh karena itu, aktivitas dan struktur kerja partai politik secara
29
konstitusional bersentuhan langsung dengan ranah publik. Namun,
Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang memberikan wewenang
mutlak pada AD/ART tanpa batasan demokratis yang jelas, justru
memicu pemusatan kekuasaan pada segelintir elite (oligarki). Hal ini
sejalan dengan adagium Lord Acton “Power tends to corrupt, absolute
power corrupts absolutely.” Tanpa adanya intervensi norma yang
mengatur standar demokrasi internal, kekuasaan tersebut akan
cenderung digunakan hanya untuk mempertahankan status quo.
2. Para Pemohon berdalil bahwa tidak boleh ada kewenangan tanpa
pertanggungjawaban. Sebagai entitas yang menjalankan fungsi publik
dan menggunakan uang negara, pengelolaan kekuasaan di internal
partai harus dilakukan secara transparan. Pasal 23 ayat (1) a quo yang
menyerahkan sepenuhnya mekanisme pergantian kepengurusan
kepada AD/ART tanpa standar pengawasan negara, berpotensi
membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan oleh elite partai. Hal ini
secara
nyata
bertentangan
dengan
prinsip
negara
hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
3. Para Pemohon juga mendasarkan argumentasinya pada instrumen
hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR). Hak Atas Urusan Publik: Pasal 25
ICCPR menjamin hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam
penyelenggaraan urusan publik, baik secara langsung maupun melalui
wakil yang dipilih secara bebas. Standar Komite HAM PBB: Merujuk
pada dokumen CCPR General Comment No. 25, hak partisipasi tidak
berhenti pada bilik suara (right to vote), tetapi mencakup pengawasan
terhadap wakil terpilih pasca-pemilu. Para Pemohon berpendapat
bahwa ketika Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik membiarkan
mekanisme internal partai menjadi "bola liar" di tangan AD/ART tanpa
kontrol demokrasi, maka hak warga negara (termasuk anggota partai)
untuk berpartisipasi dalam urusan publik menjadi tereduksi. Ketiadaan
standar demokratis dalam UU a quo menghalangi akses warga negara
terhadap layanan publik dan partisipasi politik yang setara, karena
30
kedaulatan anggota partai dikalahkan oleh kedaulatan mutlak
pengurus pusat yang tidak dibatasi masa jabatan atau mekanismenya
oleh undang-undang.
4. Para Pemohon berpendapat bahwa adanya pemberian bantuan
keuangan dari APBN/APBD kepada partai politik sebagaimana diatur
dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2011, secara
yuridis mengubah sifat dasar partai politik. Partai politik tidak lagi dapat
dipandang murni sebagai organisasi privat (perkumpulan sukarela),
melainkan telah menjadi entitas semi-publik. Penggunaan uang
negara (uang rakyat) memberikan beban tanggung jawab (public
burden) kepada partai untuk tunduk pada prinsip-prinsip keterbukaan
dan demokrasi internal. Maka, penyerahan kedaulatan sepenuhnya
kepada AD/ART dalam Pasal 23 ayat (1) tanpa adanya standar
demokratis yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah sebuah
pengabaian
tanggung
jawab
negara
dalam
melindungi
hak
konstitusional warga negaranya.
5. Pengelolaan dana APBN/APBD oleh partai politik adalah urusan
publik. Jika mekanisme internal partai (pergantian pengurus) tertutup
dan tidak demokratis, maka anggota partai dan warga negara
kehilangan kesempatan untuk mengawasi bagaimana instrumen
kekuasaan (partai) tersebut dijalankan. Pasal 25 ICCPR melarang
adanya pembatasan yang tidak wajar terhadap hak politik. Para
Pemohon menilai bahwa otonomi mutlak AD/ART yang membiarkan
adanya kepengurusan tanpa batas waktu atau tanpa mekanisme
checks and balances adalah bentuk "pembatasan tidak wajar" yang
sistematis terhadap hak anggota untuk terlibat dalam urusan partai
yang didanai negara.
6. Para Pemohon selaku mahasiswa hukum menekankan bahwa
ketidakpastian standar demokratis dalam UU Parpol merugikan hak
mereka untuk mendapatkan akses yang setara terhadap jabatan
publik (access to public service). Apabila partai politik dikelola secara
oligarkis melalui celah Pasal 23 ayat (1), maka kaderisasi yang sehat
tidak akan berjalan. Hal ini menutup peluang bagi generasi muda
31
(mahasiswa) untuk berpartisipasi dalam politik nasional secara adil,
karena akses terhadap kepemimpinan partai disandera oleh
kedaulatan mutlak segelintir elite yang tidak dibatasi oleh undang-
undang.
7. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2005, negara memiliki kewajiban
untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan standar
ICCPR. Para Pemohon memandang bahwa membiarkan Pasal 23
ayat (1) tetap berdiri tanpa interpretasi yang mewajibkan standar
demokrasi internal adalah bentuk pengabaian negara terhadap
komitmen internasionalnya (Pasal 25 ICCPR). Negara tidak boleh
memberikan dana publik Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada organisasi
yang mekanisme internalnya berpotensi melanggar hak-hak sipil dan
politik anggotanya sendiri.
8. Bahwa Para Pemohon Pasal 34 ayat (1) huruf c UU Parpol yang
mengatur bantuan keuangan negara dengan prinsip kedaulatan rakyat
dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Para Pemohon merujuk pada
pemikiran Ingrid van Biezen. Dalam teorinya, Van Biezen berargumen
bahwa ketika partai politik menerima pendanaan signifikan dari negara
(APBN/APBD), status hukum partai tersebut bergeser dari organisasi
privat menjadi agen negara atau organ publik. "Partai-partai telah
menjadi begitu tergantung pada negara sehingga mereka secara
efektif menjadi bagian dari aparatur negara, yang mengharuskan
adanya tingkat regulasi negara dan akuntabilitas publik yang lebih
tinggi." (Van Biezen, 2011). Oleh karena itu, Para Pemohon berdalil
bahwa penyerahan mekanisme kedaulatan internal sepenuhnya
kepada AD/ART dalam Pasal 23 ayat (1) tanpa adanya standar
demokrasi yang ditetapkan undang-undang adalah sebuah kegagalan
konstitusional. Institusi yang dibiayai oleh pajak rakyat wajib tunduk
pada standar demokrasi publik, bukan hanya kedaulatan absolut elite
partai.
9. Bahwa untuk mendukung dalil pelanggaran Pasal 28D ayat (3) UUD
1945 terkait hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan,
Para Pemohon mengutip tesis sosiolog Robert Michels. Michels
32
memperingatkan bahwa setiap organisasi, termasuk partai politik,
memiliki kecenderungan alamiah untuk memusatkan kekuasaan pada
segelintir elit. "Organisasi melahirkan dominasi dari mereka yang
terpilih atas mereka yang memilih... Siapa yang menyebut organisasi,
dia menyebut oligarki." (Michels, 1911). Para Pemohon berpendapat
bahwa tanpa adanya batasan masa jabatan atau standar demokratis
yang tegas dalam Pasal 23 ayat (1), undang-undang secara tidak
langsung melegitimasi terbentuknya oligarki di dalam tubuh partai. Hal
ini menutup akses bagi warga negara (khususnya generasi muda dan
mahasiswa) untuk berkompetisi secara adil, karena struktur partai
menjadi kaku dan tertutup bagi perubahan kepemimpinan yang
demokratis.
IV.
PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5186, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum
mengikat
secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional)
sepanjang tidak dimaknai:
“Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan
secara periodik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan ketua umum partai
politik hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya guna menjamin prinsip demokrasi internal, pembatasan
kekuasaan, serta akuntabilitas partai politik yang menerima bantuan
keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara dan/atau
Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah.”
33
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih
lanjut mengenai batasan masa jabatan kepengurusan dan/atau ketua partai
politik secara jelas dan tegas dalam perubahan Undang-Undang tentang
Partai Politik berikutnya, guna menjamin pelaksaan prinsip kedaulatan
rakyat, memperkuat sistem demokrasi internal partai politik, serta
mewujudkan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum,
dalam perubahan Undang-Undang tentang Partai Politik selanjutnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa para Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili
34
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 34
ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011) terhadap UUD NRI Tahun
1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan
para Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai
kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 6 Mei
2026 melalui daring (online), berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 216/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 permohonan para Pemohon diterima oleh
Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2026 dan berdasarkan Daftar Kelengkapan
Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3) permohonan para Pemohon tidak
disertai dengan alat bukti yang dibubuhi meterai;
[3.3.2]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda
mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan
materi Permohonan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026. Dalam persidangan
tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK
7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar
memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan
para Pemohon, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing),
alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum)
sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana
diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 24 Juni 2026, hlm. 20-24,
26-27, 28-29]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah telah
35
memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan
paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilaksanakan sidang Pemeriksaan
Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dengan
batas waktu penyerahan perbaikan adalah pada tanggal 7 Juli 2026, pukul 12.00
WIB. Berkenaan dengan batas penyerahan perbaikan permohonan tersebut, telah
ternyata hingga batas waktu penyerahan perbaikan permohonan yaitu tanggal 7 Juli
2026, pukul 12.00 WIB, para Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan.
[3.3.3]
Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 13.46 WIB, Mahkamah
menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda menerima pokok-pokok
perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Namun, pada persidangan
dimaksud bahkan hingga sidang tersebut berakhir, para Pemohon tidak hadir tanpa
alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut [vide Risalah Sidang, tanggal
7 Juli 2026, hlm. 7]. Oleh karena para Pemohon tidak hadir dalam persidangan
dimaksud maka Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi terkait para Pemohon
yang tidak mengajukan perbaikan permohonan.
[3.3.4]
Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil pengajuan
permohonan, salah satu kelengkapan yang disampaikan pada saat pengajuan
permohonan adalah alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4)
PMK 7/2025], dan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 terhadap pengajuan
permohonan yang diajukan secara daring (online) maka pengajuan permohonan
tersebut disertai dengan alat bukti sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi
meterai. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara
saksama, pada saat menyampaikan permohonan awal para Pemohon hanya
menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang dibubuhi meterai untuk
mendukung permohonannya. Terhadap hal tersebut pada sidang pemeriksaan
pendahuluan pada tanggal 24 Juni 2026, telah diperingatkan oleh Mahkamah untuk
menyertakan alat bukti yang dibubuhi meterai [vide Risalah Sidang, tanggal 24 Juni
2026 hlm. 30], namun hingga selesainya tenggat waktu penyerahan perbaikan
permohonan, para Pemohon tidak menyerahkan alat bukti yang dibubuhi meterai.
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sekalipun para Pemohon
tidak menyerahkan perbaikan permohonan, Mahkamah dapat mempertimbangkan
permohonan awal. Namun, oleh karena permohonan para Pemohon tidak disertai
36
dengan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) dan
Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah
untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil
pengajuan permohonan pengujian undang-undang.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon,
namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan
permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
37
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para
Pemohon.
KETUA,
ttd
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
Ttd
Saldi Isra
ttd
Enny Nurbaningsih
Ttd
Ridwan Mansyur
ttd
Arsul Sani
ttd
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd
M. Guntur Hamzah
38
ttd
Adies Kadir
ttd
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd
Ria Indriyani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili 34 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 6 Mei 2026 melalui daring (online), berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 216/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2026 dan berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3) permohonan para Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang dibubuhi meterai; [3.3.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 24 Juni 2026, hlm. 20-24, 26-27, 28-29]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah telah 35 memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dengan batas waktu penyerahan perbaikan adalah pada tanggal 7 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas penyerahan perbaikan permohonan tersebut, telah ternyata hingga batas waktu penyerahan perbaikan permohonan yaitu tanggal 7 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, para Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan. [3.3.3] Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 13.46 WIB, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda menerima pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Namun, pada persidangan dimaksud bahkan hingga sidang tersebut berakhir, para Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut [vide Risalah Sidang, tanggal 7 Juli 2026, hlm. 7]. Oleh karena para Pemohon tidak hadir dalam persidangan dimaksud maka Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi terkait para Pemohon yang tidak mengajukan perbaikan permohonan. [3.3.4] Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan, salah satu kelengkapan yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan adalah alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025], dan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 terhadap pengajuan permohonan yang diajukan secara daring (online) maka pengajuan permohonan tersebut disertai dengan alat bukti sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, pada saat menyampaikan permohonan awal para Pemohon hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang dibubuhi meterai untuk mendukung permohonannya. Terhadap hal tersebut pada sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 24 Juni 2026, telah diperingatkan oleh Mahkamah untuk menyertakan alat bukti yang dibubuhi meterai [vide Risalah Sidang, tanggal 24 Juni 2026 hlm. 30], namun hingga selesainya tenggat waktu penyerahan perbaikan permohonan, para Pemohon tidak menyerahkan alat bukti yang dibubuhi meterai. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sekalipun para Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan, Mahkamah dapat mempertimbangkan permohonan awal. Namun, oleh karena permohonan para Pemohon tidak disertai 36 dengan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 37 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, sert
