217/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 217/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Muhamad Firdaus Oiwobo, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Jombang Astek Nomor 77 Blok 44, RT/RW 003/004, Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 November 2025 dan 28 November 2025 memberikan kuasa kepada Deolipa Yumara, S.H., S.Psi., Sukma Murti Eka Cipta S, S.H., Charles Parlindungan Sihombing, S.H., Gunawan Purba, S.H., Maruli Tua Si Ringo Ringo, S.H., Nining Kurniati, S.H., M.H., Sapto Bakoh Wibowo, S.H., M.Si., dan Saka Murti Dwi Sutrisna, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung di Kantor Hukum DEOLIPA YUMARA & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B Nomor 22, Jalan Letjen Suprapto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 222/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 217/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 11 November 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut “UU 7/2020”) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI tahun 1945”; 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut “PMK 7/2025”), yang menyatakan: Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) PMK 7/2025, yang menyatakan: 4 “Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji dalam permohonan a quo adalah ihwal ketentuan penindakan etik bagi advokat sebelum dijatuhi sanksi etik sebagaimana termuat pada Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Bahwa oleh karena ketentuan norma yang diujikan termuat dalam undang- undang, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa, menguji dan mengadili Permohonan Pemohon dalam ketentuan pasal a quo terhadap UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 10. Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Uraian pada bagian ini, bertujuan untuk menjelaskan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan atau legal standing sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; 11. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI 1945; 5 12. Bahwa UU No. 7 Tahun 2020, Pasal 51 mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (WNI); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 13. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 UU No. 7 Tahun 2020 disebutkan bahwa pada pokoknya yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. 14. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 7 Tahun 2025), Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 15. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 7 Tahun 2025, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelasan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3a). Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 18/2003 terhadap UUD NRI 1945; 6 16. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 17. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK No. 7 Tahun 2025, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, maka perlu dijelaskan bahwa Hak konstitusional dalam UUD NRI 1945 yang menjadi dasar pemohon adalah sebagai berikut:  Pasal 1 ayat (3), menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.  Pasal 27 ayat (1), menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”  Pasal 27 ayat (2), menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.  Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu, Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK No. 7 Tahun 2025, karena memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945. 7 18. Bahwa untuk mengukur kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai Pemohon sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, maka Pemohon akan mengemukakan uraian sebagai berikut: 16.1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan KTP (Bukti P-3a). 16.2. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai advokat, yang semula tergabung dalam Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI). Secara legal-formal, Pemohon telah diangkat sebagai advokat oleh Dewan Pengurus Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) berdasarkan SK DPP KAI No. 0596/011/SK-ADV/KAI/IX/2016 (Bukti P-3b). Dengan demikian, kedudukan Pemohon sebagai advokat adalah kedudukan yang secara langsung tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, termasuk Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) yang menjadi objek permohonan judicial review ini. 16.3. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 Pemohon telah melaksanakan pengambilan sumpah profesi di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Banten yang kemudian telah terbit Berita Acara Sumpah Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sumpah (BAS) Nomor W29.U/378/HK- ADV/IX/2016 atas nama M.Firdaus Oiwobo, S.H., tertanggal 15 September 2016 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten H. Abdul Kadir, S.H., M.H., sebagai bukti telah dilaksanakannya kewajiban bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Banten (Bukti P-4). 16.4. Bahwa Pemohon memiliki kantor hukum yang beralamat di Perumahan Serpong Garden No. C24-10, Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang digunakan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya sebagai advokat. Keberadaan kantor hukum tersebut menegaskan bahwa Pemohon adalah advokat yang menjalankan praktik profesi secara aktif dan berkesinambungan; 16.5. Bahwa Pemohon melaksanakan tugas profesi, baik secara litigasi maupun non litigasi, dalam berbagi bidang hukum termasuk hukum 8 perdata, pidana, serta bidang hukum lainnya. Pemohon terlibat aktif dalam memberikan bantuan hukum, advokasi, dan pendampingan hukum, termasuk bantuan hukum pro bono kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, serta aktif menyuarakan pandangan profesional terkait isu-isu hukum melalui media cetak maupun media elektronik, dan pada pokoknya turut berkontribusi dalam menegakkan hukum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada; 16.6. Bahwa di sisi lain, Pemohon pada saat ini juga menjabat sebagai Pendiri sekaligus Ketua Umum dari Organisasi Advokat PEMBASMI (Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia) (Bukti P- 3c) yang merupakan wadah profesi yang bebas dan mandiri untuk melahirkan advokat-advokat berkualitas dan menjadi pengawas bagi para anggotanya yakni advokat. Posisi Pemohon sebagai pimpinan organisasi profesi menegaskan tingkat keterikatan Pemohon terhadap dunia profesi advokat dan semakin menunjukkan sifat langsung kerugian yang dialami Pemohon akibat berlakunya norma a quo; 16.7. Bahwa keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa Pemohon secara sah, aktif, dan berkesinambungan menjalankan profesi advokat, dengan iktikad baik profesional dan konsisten menjalankan profesinya, memberikan bantuan hukum, mengadvokasi kepentingan klien, dan ikut berkontribusi dalam penegakan hukum sesuai prinsip profesionalitas advokat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pembatasan atau tindakan terhadap status advokat akan berdampak langsung pada hak konstitusional Pemohon; 16.8. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2025, DPP KAI menerbitkan SK No. 007/DPP-KAI/SK/1/2025 yang memberhentikan Pemohon dari keanggotaan KAI secara sepihak dan tanpa proses etik, dengan alasan dugaan pelanggaran kode etik terkait peristiwa yang terjadi di ruang sidang PN Jakarta Utara pada 6 Februari 2025 saat Pemohon bertugas sebagai Kuasa Hukum Tambahan dalam perkara Razman Arif Nasution; 9 16.9. Bahwa SK DPP KAI tersebut, setidaknya ada tiga sanksi yang dijatuhkan oleh DPP KAI kepada Pemohon sebagaimana yang Pemohon ketahui dari Media Berita (Bukti P-6).  Pertama, memberhentikan Pemohon secara tidak hormat dari keanggotaan KAI.  Kedua, mencabut SK pengangkatan advokat Pemohon.  Ketiga, melarang Pemohon menggunakan atribut KAI, termasuk nama, logo, dan bendera organisasi; 16.10. Bahwa akan tetapi SK No. 007/DPP-KAI/SK/1/2025, tentang pemberhentian Pemohon sebagai advokat dalam organisasi advokat KAI tidak pernah sama sekali Pemohon terima, pemohon justru mengetahui dari pernyataan Humas Mahmakah Agung melalui media elektronik; 16.11. Bahwa Pemohon sudah berkali-kali meminta kepada DPP KAI namun tidak pernah diberikan, dan terakhir melalui Surat Nomor: 20/DY/PS/XI/2025 tanggal 24 November 2025 perihal: Permohonan Klarifikasi atau Penjelasan Resmi dan Permintaan Surat Panggilan Sidang Etik, Surat Putusan Penindakan Etik Advokat M. FIRDAUS OIWOBO, S.H., dan Surat Pemberhentian dari Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), yang telah diterima oleh DPP KAI di tanggal yang sama. Adapun di dalam Surat Nomor: 20/DY/PS/XI/2025 juga Pemohon menanyakan alasan kenapa tidak diberikan meski telah berkali-kali meminta dengan itikad baik. (Bukti P-7); 16.12. Bahwa bukan hanya itu saja, SK No. 007/DPP-KAI/SK/1/2025, tentang pemberhentian Pemohon sebagai advokat, tidak tercatat secara ekplisit didalam Surat Penetapan No. 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan BAS Advokat Pemohon dan Pemohon tidak pernah mendapatkan suratnya sama sekali; 16.13. Bahwa Pemohon sampai dengan saat ini merasa masih sebagai advokat, karena Pemohon tidak pernah mendapatkan putusan penindakan etik dan surat pemberhentian dari Organisasi Advokat KAI sampai dengan permohonan judicial review ini diajukan, bahkan Pemohon juga mendapatkan informasi langsung secara lisan oleh Humas Pengadilan Tinggi Banten pada saat Pemohon ingin melakukan sumpah ulang yang 10 menyatakan bahwasannya Pemohon masih seorang advokat, tetapi saat ini dilarang sidang oleh Ketua Mahkamah Agung; 16.14. Bahwa Pemohon dianggap melakukan pelanggaran etik karena berdiri di atas meja kuasa hukum saat terjadi kericuhan, tindakan yang dilakukan secara spontan dan di luar kesadaran penuh, karena terfokus pada kondisi kliennya yang sedang dikerumuni banyak pihak dan posisi Pemohon yang terjepit di antara Kuasa Hukum lain. Perilaku tersebut terjadi saat majelis hakim telah men-skors dan meninggalkan ruang sidang serta bukan merupakan tindakan yang disengaja untuk merendahkan martabat pengadilan; 16.15. Namun, faktanya sampai dengan saat ini, setidaknya sampai SK DPP Kongres Advokat Indonesia No. 007/DPP-KAI/SK/1/2025 dikeluarkan, Pemohon tidak pernah sama sekali dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada Pemohon, tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat melalui proses sidang etik yang adil, dan Pemohon tidak pernah sekalipun diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri melalui pemeriksaan di hadapan Dewan Kehormatan Advokat. Padahal Pemohon memiliki hak yang dilindungi hukum untuk dapat membela diri sebelum akhirnya dijatuhi sanksi atau tindakan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat KAI dan memiliki hak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil oleh DPP KAI yang semula sebagai induk Organisasi Advokat tempat Pemohon bernaung; 16.16. Bahwa tindakan DPP KAI sebagai Organisasi Advokat yang melakukan pemberhentian tanpa proses penegakan etik yang semestinya, jelas bertentangan dengan prinsip audi et alteram partem sebagai prinsip fundamental hukum acara dan etik yang juga merupakan bagian dari hak konstitusional atas due process of law. Pemberhentian sepihak yang dilakukan tanpa pemeriksaan etik dan tanpa perlindungan prosedural seyogyanya patut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip integritas, transparansi, dan kepastian hukum dalam organisasi profesi hukum dalam hal ini Organisasi Advokat; 11 16.17. Bahwa tindakan DPP KAI di atas berhubungan langsung dengan keberadaan Pasal 7 ayat (3) UU Advokat, karena norma tersebut mengatur hak pembelaan diri advokat sebelum dikenai tindakan atau sanksi oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut, dalam strukturnya saat ini, menjadi dasar justifikasi bagi tindakan organisasi advokat, sehingga kerugian Pemohon berhubungan langsung dengan berlakunya norma tersebut, Pasal 7 ayat (3) UU Advokat, berbunyi: “Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri” 16.18. Bahwa setelah peristiwa tanggal 6 Februari 2025, Mahkamah Agung melalui juru bicaranya pada 10 Februari 2025 menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan bentuk perilaku yang dianggap merendahkan martabat pengadilan (contempt of court), dan memerintahkan PN Jakarta Utara untuk melaporkan Pemohon ke Mabes Polri. 16.19. Bahwa pada 11 Februari 2025, Ketua PN Jakarta Utara Ibrahim Palino dan Ketua PT DKI Jakarta Herri Swantoro secara resmi melaporkan Pemohon dan Saudara Razman Arif Nasution ke Bareskrim Polri, dengan tuduhan membuat kegaduhan di ruang sidang. Hal tersebut menunjukkan bahwa status profesional Pemohon berada dalam situasi yang terancam secara serius. 16.20. Bahwa pada hari yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Banten menerbitkan Penetapan No. 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan BAS Advokat Pemohon (Bukti P-5), dengan alasan bahwa Pemohon dianggap melanggar sumpah/janji Advokat karena tidak menjaga martabat profesi, sebagaimana disebutkan dalam Konsideran Menimbang huruf d; 16.21. Bahwa Pemohon juga mengirimkan Surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 21 November 2025 (Bukti P-8), dan pada saat penyerahan surat, barulah Pengadilan Tinggi Banten memberikan salinan surat Penetapan No. 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan BAS Advokat Pemohon setelah lebih dari 8 bulan sejak 12 penetapan tersebut di umumkan di media masa, tetapi atas Surat Pemohon tersebut juga tidak mendapatkan jawaban dan tanggapan atas beberapa poin yang dipertanyakan agar klarifikasi, yang mana nyata dan jelas hal ini menunjukkan tindakan yang tidak profesional dan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta mendapatkan keadilan dan kepastian hukum; 16.22. Bahwa meskipun tidak secara tersurat disebutkan, namun dasar Konsideran Menimbang Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah menunjukkan relevansi hukum dengan UU Advokat, Bagian Keempat tentang Penindakan, Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat, dan tidak terpisahkan dari keberlakuan Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan tanggal 23 Mei 2002 sebagai Hukum Tertinggi sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi. 16.23. Bahwa penindakan atas alasan sebagaimana Pasal 6 jo. Kode Etik Advokat Indonesia dilakukan berdasarkan UU Advokat, Bagian Keempat tentang Penindakan, Pasal 7 yang menyebutkan: (1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; d. pemberhentian tetap dari profesinya. (2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. (3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. 16.24. Bahwa selanjutnya UU Advokat, Bagian Keempat tentang Penindakan, Pasal 8 menyebutkan: (1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat. (2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung. 16.25. Bahwa ketentuan Pasal 8 UU Advokat merupakan satu kesatuan norma dengan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Advokat yang secara sistematis membentuk rezim pengaturan mengenai pelaksanaan kewajiban, pelanggaran, serta mekanisme penindakan terhadap advokat. Adapun:  Pasal 6 mengatur alasan penindakan terhadap advokat, di antaranya atas pelanggaran Sumpah/Janji Advokat jo. Kode Etik Advokat Indonesia;  Pasal 7 mengatur bentuk dan prosedur penjatuhan tindakan disiplin oleh Organisasi Advokat, termasuk kewajiban memberikan hak pembelaan diri; sedangkan,  Pasal 8 mengatur konsekuensi administratif dari penjatuhan tindakan dalam hal berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, norma dalam Pasal 8 tidak dapat ditafsirkan secara terpisah, tetapi harus dipahami secara integral dan saling terkait dengan Pasal 6 dan Pasal 7. 16.26. Bahwa sekalipun Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi cq. Pengadilan Tinggi Banten dalam melakukan pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat Pemohon mendasarkan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat juga merupakan tafsir subjektif yang keliru secara hukum. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tersebut hanya mengatur kewajiban administratif advokat untuk mengucapkan sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi sebelum dapat menjalankan profesinya. Norma tersebut sama sekali tidak memberikan kewenangan pengawasan, penindakan, atau pembekuan status advokat kepada Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi Banten. Namun berkaitan dengan proses penindakan disiplin/etik terhadap Advokat, andaikata Mahkamah Agung mendasarkan pada Pasal 4 UU Advokat namun secara sistematis Pasal 4 UU Advokat merupakan satu kesatuan 14 norma yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan tetap bermuara Pasal 8 ayat (2) UU Advokat. yang berbunyi: Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung. 16.27. Bahwa secara redaksional tidak ditemukan nomenklatur Sanksi Pembekuan dalam UU Advokat. Meski demikian pembekuan BAS yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten tersebut berhubungan langsung dengan Pasal 8 ayat (2) UU Advokat, karena norma tersebut mengatur kewajiban organisasi advokat menyampaikan putusan penindakan kepada Mahkamah Agung, namun struktur norma pada Pasal 8 ayat (2) tidak memiliki kejelasan normative sehingga Mahkamah Agung dapat melakukan penafsiran sendiri, termasuk mengeluarkan penetapan pembekuan BAS, sebagaimana dialami oleh Pemohon, padahal UU Advokat tidak memberi kewenangan demikian. Adapun tindakan pembekuan BAS tersebut dilakukan: a. tanpa proses pemeriksaan etik; b. tanpa surat putusan Dewan Kehormatan kepada Mahkamah Agung; c. tanpa dasar kewenangan yang jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UU Advokat; d. tanpa mekanisme pembelaan diri. 16.28. Bahwa pembekuan BAS Advokat mengakibatkan Pemohon dianggap tidak memiliki legalitas Pemohon sebagai advokat, sehingga Pemohon tidak dapat bersidang, tidak dapat menjalankan tugas profesi, dan kehilangan hak mencari nafkah. Pembekuan BAS tanpa mekanisme pembelaan diri dan proses pemeriksaan etik merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon atas: a. Pasal 1 ayat (3) — Negara Indonesia adalah negara hukum. b. Pasal 27 ayat (1) — Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. c. Pasal 27 ayat (2) — Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. d. Pasal 28D ayat (1) — Hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil. 15 Tindakan pembekuan BAS advokat dalam hal ini berita acara sumpah Pemohon tanpa prosedur etik terlebih dahulu dan tanpa adanya surat putusan penindakan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat merupakan bentuk pencabutan hak konstitusional secara sewenang wenang (arbitrary deprivation of right) dan perampasan hak profesi tanpa proses hukum adalah pelanggaran HAM. 16.29. Bahwa sebagai upaya untuk memulihkan hak Pemohon, Pemohon telah melakukan berbagai upaya administratif dan politik hukum untuk memulihkan haknya, termasuk bersurat ke Mahkamah Agung dan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), namun sampai saat ini tidak ada pemulihan yang diberikan, sehingga Pemohon tetap berada dalam kondisi kerugian konstitusional yang berlangsung hingga saat ini (ongoing constitutional impairment). 16.30. Bahwa keseluruhan kejadian tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU Advokat, Karena Norma tersebut kabur, bersifat terlalu umum dan tanpa ukuran objektif, sehingga membuka ruang tafsir yang dapat digunakan untuk meniadakan hak seseorang dalam hal ini adalah seorang advokat secara sewenang-wenang tanpa mekanisme pembelaan diri sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945; 16.31. Bahwa oleh karena status advokat Pemohon secara hukum telah terganggu dan terancam keberlangsungannya, akibatnya Pemohon kehilangan kemampuan menjalankan profesinya sebagai advokat, kehilangan penghasilan, dan kehilangan hak konstitusionalnya. Kerugian Pemohon tersebut bersifat aktual, spesifik, nyata, dan memiliki hubungan kausal langsung dengan berlakunya Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU Advokat. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU Advokat. 17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon secara sah memiliki kedudukan hukum (legal standing) sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) PMK No. 7 Tahun 2025 untuk mengajukan Permohonan 16 Pengujian Materiil terhadap Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat, karena: a. Pemohon adalah subjek yang hak konstitusionalnya diberikan oleh UUD 1945; b. terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan memiliki causal verband dengan norma yang diuji; c. kerugian Pemohon dapat dipulihkan apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini. III. ALASAN PERMOHONAN A. RUANG LINGKUP DAN DASAR PENGUJIAN 18. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (3) serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena bertentangan dengan UUD NRI 1945, yang berbunyi: a. Pasal 7 ayat (3): “Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri”. b. Pasal 8 ayat (2): “Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.” 19. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa dasar pengujian yang digunakan atas Permohonan ini adalah:  Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.  Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.  Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagI kemanusiaan”.  Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum”. 17 B. TENTANG PENGUJIAN PASAL 7 AYAT (3) UU ADVOKAT 20. Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU 18/2003 tentang Advokat mengatur tentang hak advokat untuk melakukan pembelaan diri sebelum dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat: “Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri”. 21. Bahwa secara sepintas norma tersebut memang tampak memberikan perlindungan hukum kepada advokat dengan mencantumkan prinsip “kesempatan untuk melakukan pembelaan diri” sebelum advokat dijatuhi sanksi etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, namun dalam praktik ketentuan tersebut tidak memberikan kejelasan normatif yang memadai dan tidak mengandung perintah imperatif bagi Organisasi Advokat untuk memberikan pembelaan diri. Akibatnya, norma tersebut membuka ruang penafsiran sepihak oleh organisasi advokat dan pada kenyataannya telah menimbulkan pelanggaran terhadap hak Pemohon, karena Organisasi Advokat dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian secara serta-merta dan sewenang- wenang tanpa melalui proses etik yang semestinya. 22. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) sama sekali tidak menyebutkan istilah imperatif seperti “wajib”, “harus”, atau “diwajibkan untuk”, baik terhadap Organisasi Advokat maupun Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Padahal, sebuah norma yang membatasi atau mengatur hak fundamental seseorang harus dirumuskan secara tegas agar dapat dilaksanakan serta tidak menimbulkan ambiguitas. Penggunaan frasa pasif “… kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan …” tidak menunjukkan adanya perintah yang tegas maupun kewajiban normatif. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak menimbulkan beban kewajiban hukum bagi Organisasi Advokat untuk menyediakan forum pembelaan diri kepada advokat dan tidak memberikan kepastian prosedural, karena tidak adanya standar objektif mengenai bagaimana “kesempatan pembelaan” itu harus dilaksanakan. 23. Bahwa kondisi tersebut menyebabkan frasa “kesempatan melakukan pembelaan diri” dalam Pasal 7 ayat (3) UU Advokat menjadi sekadar formalitas hukum tanpa jaminan pelaksanaan. Norma yang tanpa mekanisme tidak dapat ditegakkan (non-executable norm), sehingga norma tersebut hanya 18 bersifat deklaratif tanpa akibat hukum apabila diabaikan oleh organisasi. Ketiadaan mekanisme demikian dalam ilmu perundang-undangan digolongkan sebagai norma kabur (vague norm) dan norma yang tidak lengkap (incomplete norm). 24. Bahwa sebagai akibat dari ketidakjelasan tersebut, Pasal 7 ayat (3) UU Advokat membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif oleh Organisasi Advokat, yang dapat menafsirkan bahwa “kesempatan pembelaan diri” tidak harus diberikan secara formal, tidak harus melalui sidang etik, atau bahkan cukup ditafsirkan bahwa advokat “seharusnya mengetahui haknya sendiri”. Penafsiran yang demikian membuka ruang penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan hilangnya hak advokat untuk didengar sebelum dijatuhi sanksi, sebagaimana terjadi terhadap Pemohon yang diberhentikan secara tidak hormat oleh DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) tanpa pernah dipanggil, tanpa pemeriksaan, dan tanpa sidang etik Dewan Kehormatan. Tindakan tersebut jelas menciderai semangat Pasal 7 ayat (3) UU Advokat yang menekankan adanya pemeriksaan terlebih dahulu dan pemberian kesempatan atau ruang untuk melakukan pembelaan diri. Ketidakjelasan rumusan Norma tersebut mengakibatkan organisasi advokat dapat dengan bebas menafsirkan sesuai dengan kepentingannya; 25. Bahwa ketidakjelasan dan ketidaktegasan norma ini secara langsung bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam prinsip negara hukum (rule of law), setiap pembatasan terhadap hak seseorang harus dilakukan melalui norma yang jelas, tegas, dapat dilaksanakan, serta memberikan kepastian hukum, termasuk pembatasan terhadap hak profesi advokat, harus dilakukan melalui prosedur yang adil, transparan, dan memberikan kesempatan bagi advokat yang bersangkutan untuk menyatakan pembelaannya. 26. Bahwa Norma yang kabur tidak dapat menjadi dasar pembatasan hak. Norma yang tidak lengkap berpotensi digunakan secara diskriminatif. Dan norma yang tidak operasional berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (3) dalam bentuknya saat ini tidak memenuhi standar minimal negara hukum, karena tidak memberikan kepastian hukum 19 (rechtszekerheid) dan tidak mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang (verbod van willekeur). 27. Bahwa lebih lanjut, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak untuk didengar (right to be heard) adalah salah satu elemen pokok dari asas due process of law dan asas “fair trial”. Namun Pasal 7 ayat (3) tidak menjamin hak tersebut karena:  tidak mengatur mekanisme pemanggilan,  tidak mengatur kewajiban penyelenggaraan sidang etik,  tidak mengatur hak advokat untuk mengajukan bukti,  tidak mengatur batas waktu,  tidak mengatur standar prosedural. Padahal, tanpa prosedur yang jelas, kesempatan pembelaan diri hanya menjadi frasa tanpa makna dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini, Pembuat Undang-Undang telah gagal merumuskan norma yang melindungi hak advokat secara efektif. 28. Bahwa hak Advokat untuk diproses dan diperiksa melalui pemeriksaan yang adil dan di hadapan komite etik yang independent dan dibentuk oleh Organisasi Advokat, juga diatur dalam Basic Principles on the Role of Lawyers, yaitu: 27. Charges or complaints made against lawyers in their professional capacity shall be processed expeditiously and fairly under appropriate procedures. Lawyers shall have the right to a fair hearing, including the right to be assisted by a lawyer of their choice. 28. Disciplinary proceedings against lawyers shall be brought before an impartial disciplinary committee established by the legal profession, before an independent statutory authority, or before a court, and shall be subject to an independent judicial review. 29. All disciplinary proceedings shall be determined in accordance with the code of professional conduct and other recognized standards and ethics of the legal profession and in the light of these principles. 29. Bahwa antara negara hukum dengan kepastian hukum saling berkaitan satu dengan yang lain dan memberikan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya, sebagaimana 20 pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 tanggal 14 November 2014, hal 48 s.d. 49, menyatakan: [3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.” Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak-hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang- undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah. 30. Bahwa ketidakjelasan ini juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pemohon kehilangan profesinya tanpa proses yang sah dan tanpa kesempatan membela diri, yang berarti hilangnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai Advokat dan hilangnya jaminan perlindungan hukum bagi Pemohon untuk dapat memberikan Jasa Hukum serta Bantuan Hukum terhadap masyarakat para pencari keadilan. Norma yang tidak jelas dan 21 tidak tegas telah memungkinkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional Pemohon yang seharusnya dilindungi negara. 31. Bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) mensyaratkan agar seluruh penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi, maupun advokat memiliki perlindungan hukum yang setara dalam menjalankan profesinya. Jika seorang hakim, jaksa, atau polisi diberi hak pembelaan diri melalui prosedur etik yang formal dan jelas sesuai dengan ketentuan hukum atau norma dan undang-undang yang mengaturnya, maka advokat pun seharusnya memperoleh jaminan yang sama melalui norma eksplisit dalam UU Advokat, karena Advokat juga berstatus sebagai penegak hukum, bebas mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat atau dengan kata lain Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan; 32. Bahwa norma Pasal 7 ayat (3) UU Advokat yang multitafsir dan tidak memberikan kejelasan normatif, juga melanggar asas:  Asas Kepastian Hukum (Rechtszekerheid), karena norma kabur dan tidak operasional.  Asas Legalitas, karena tindakan pemberhentian advokat dilakukan tanpa dasar mekanisme yang jelas.  Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia, karena tidak menjamin hak pembelaan diri.  Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang (verbod van willekeur), karena memberi ruang sangat luas bagi tindakan sewenang-wenang.  Asas Keadilan Prosedural (procedural justice), karena tidak menyediakan prosedur pemeriksaan yang fair. 33. Bahwa berbeda halnya dengan mekanisme pemberhentian penegak hukum yang lain, seperti dalam pemberhentian hakim konstitusi, misalnya, yang prosesnya dilakukan secara akuntabel. Di mana hakim konstitusi yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebelum diberhentikan secara tidak 22 hormat. Hal itu secara jelas bisa dilihat dalam bunyi Pasal 23 ayat (3), yang menyatakan: “Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.” 34. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Pasal 7 ayat (3) juga bertentangan dengan asas due process of law. Padahal, sebagai bagian dari penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum lain sesuai diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat. Jika advokat dapat diberhentikan tanpa proses pembelaan yang sah, maka martabat profesi advokat sebagai officium nobile kehilangan perlindungan hukum yang semestinya diberikan oleh Negara; 35. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Pasal 7 ayat (3) UU Advokat dalam bentuknya sekarang secara nyata tidak memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak pembelaan diri advokat dan praktiknya telah menjadi pemicu langsung terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan sanksi terhadap Pemohon. Norma tersebut tidak hanya lemah, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental negara hukum dan ketentuan UUD NRI 1945, sehingga membutuhkan tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi agar selaras dengan jaminan hak konstitusional warga negara. 36. Bahwa penafsiran konstitusional yang dimohonkan ini bukan untuk meniadakan kewenangan organisasi advokat dalam menegakkan etik, melainkan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional advokat sebagai warga negara agar setiap keputusan organisasi profesi tetap berada dalam koridor hukum yang adil, transparan, akuntabel, profesional, proporsional dan berintegritas (Integrity Based); 37. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: a. Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pemberhentian Sementara maupun Pemberhentian Tetap, maka 23 kepada Advokat yang bersangkutan wajib terlebih dulu dipanggil secara patut oleh Organisasi Advokat melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan untuk itu wajib diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selain itu, Advokat berhak atas suatu pemeriksaan yang adil, tidak memihak dan memenuhi asas due process of law, termasuk berhak dibantu oleh advokat pilihan mereka sendiri; C. TENTANG PENGUJIAN PASAL 8 AYAT (2) UU ADVOKAT 38. Bahwa advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat. Kemandirian tersebut bermakna bahwa advokat memiliki otonomi profesi dan hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Advokat serta mekanisme etik yang dijalankan oleh Organisasi Advokat melalui Dewan Kehormatan. Dengan demikian, seluruh aspek etik dan disiplin profesi advokat merupakan domain internal organisasi profesi, bukan bagian dari kewenangan lembaga negara, termasuk lembaga peradilan. Adapun sifat bebas dan mandiri atau independen profesi advokat sendiri menjadi prinsip yang telah diakui secara universal. 39. Bahwa UU Advokat merupakan lex specialis yang mengatur secara komprehensif kedudukan, hak, kewajiban, mekanisme pembinaan, pengawasan, serta penegakan kode etik profesi advokat, termasuk kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan sanksi atau tindakan terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh advokat. Adapun Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 26 UU Advokat pada pokoknya tegas menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan memberikan hak terhadap Advokat tersebut untuk melakukan pembelaan diri. 40. Bahwa Advokat sebagai profesi bebas dan mandiri atau independent diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat, termasuk ditegaskan dalam peraturan atau kode etik profesi advokat yang disusun oleh organisasi advokat sebagai self-regulatory organization (SRO). Sebagaimana yang diterangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, dalam Pertimbangan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh di bagian 6. Pendapat 24 Berbeda (Dissenting Opinion) halaman 60 s.d. 63 angka 2, 3, 5 pada pokoknya sebagai berikut: 2. Oleh karena yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah konstitusionalitas norma pasal yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur profesi advokat – in casu UU 18/2003 -, maka kami memandang penting untuk terlebih dahulu menguraikan tentang hakikat profesi advokat. Secara doktriner, baik dalam tradisi hukum civil law (Eropa Kontinental) maupun common law (Anglo-America) profesi advokat (dengan berbagai sebutan, seperti lawyer, solicitor, attorney at law atau barrister) dipahami sebagai profesi bebas dan mandiri atau independen. Sifat bebas dan mandiri atau independen profesi advokat menjadi prinsip yang diakui secara universal, “the independence of lawyer is a principle universally recognized as one of the cornerstones of the legal profession the world over” (Michael G. Karnavas, The Lawyer’s Independence: A Universal Principle of Disparate Meaning, 2015). 3. Prinsip bebas dan mandiri atau independen yang melekat pada profesi advokat diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat di banyak negara, termasuk ditegaskan dalam peraturan atau kode etik profesi advokat yang disusun oleh organisasi advokat sebagai self-regulatory organization (SRO) di masing-masing negara. … ... 5. Indonesia pengejawantahan profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri atau independen dilakukan dengan pengaturan dalam UU 18/2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Dalam UU 18/2003 pengakuan dan penegasan profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri atau independen ini terdapat dalam bagian “Menimbang” huruf c maupun dalam batang tubuh serta Penjelasan Umum UU 18/2003. Pasal 5 UU 18/2003 bahkan meneguhkan prinsip bebas dan mandiri seorang advokat dengan penetapan status advokat sebagai penegak hukum yang juga harus mandiri dan independen dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya. Hal ini secara implisit menempatkan advokat memiliki 25 kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum Polri, PPNS serta penegak hukum jaksa pada jajaran Kejaksaan Agung. Meskipun UU 18/2003 tidak memberikan penjelasan lebih mendalam terkait sifat bebas dan mandiri atau independen yang melekat pada profesi advokat, akan tetapi sifat profesi yang demikian bisa ditafsirkan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU 18/2003. 41. Bahwa dengan berlakunya UU Advokat maka jelas pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) s.d.ayat (5) UU Advokat yang pada pokok di antaranya menegaskan bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi oleh Organisasi Advokat, dan pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, serta pemeriksaan dan penindakan atas pelanggaran kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Norma ini menunjukkan bahwa advokat tunduk dan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang mengatur profesinya, yakni UU Advokat dan peraturan internal organisasi profesi. Dengan demikian, berlakunya UU Advokat menjadikan pengawasan terhadap Advokat tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah atau Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa advokat berada dalam rezim pengaturan profesi yang mandiri, bukan dalam rezim penegakan disiplin oleh pelaku kekuasaan kehakiman. Karenanya, badan peradilan tidak dapat mengambil tindakan etik apapun terhadap advokat. 42. Bahwa tindakan pembekuan BAS advokat tanpa melalui mekanisme pemeriksaan etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat seperti yang dimuat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52 /KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Pemohon, jelas bertentangan dengan UU Advokat, dan secara nyata telah meniadakan hak advokat untuk mendapatkan kesempatan melakukan pembelaan diri, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip due process of law serta jaminan atas perlakuan yang adil di hadapan hukum (fair trial) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Tindakan demikian bukan hanya mengabaikan prosedur etik yang telah ditentukan secara hukum, tetapi juga nilai-nilai fundamental negara hukum (Rechtsstaat), di mana 26 setiap pembatasan terhadap hak seseorang harus melalui mekanisme hukum yang sah, objektif, dan proporsional. 43. Bahwa di sisi lain tindakan atau sanksi “Pembekuan” sendiri tidak dikenal dalam UU Advokat sebagai suatu tindakan yang dapat dikenakan terhadap Advokat. Andaikata “Pembekuan BAS” yang dimaksud dalam penetapan pembekuan tersebut dimaknai sebagai “Tindakan Pemberhentian Sementara”, pada dasarnya justru menjadi bukti bahwa “pembekuan BAS Pemohon” merupakan tindakan yang di luar kewenangan serta bertentangan dengan UU Advokat sebagai lex spesialis. 44. Bahwa Pasal 26 ayat (1) s.d (5) UU Advokat, menyebutkan: “Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.” Maka, kewenangan etik advokat bersifat eksklusif pada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Oleh karenanya setiap bentuk penindakan atau sanksi etik terhadap advokat harus melalui mekanisme Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, apabila tidak melalui mekanisme Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan tidak mengikuti ketentuan UU Advokat adalah batal dan cacat hukum. 45. Bahwa berdasarkan Konsideran Mengingat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52 /KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat kepada Pemohon, disebutkan: 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat; 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73 2015 Tentang Penyumpahan Advokat; 3. … 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan Sesungguhnya telah menunjukkan bahwa UU Advokat diakui sebagai lex spesialis dalam melakukan tindakan terhadap Advokat sebagaimana disebutkan dalam Angka 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut. Namun, UU Advokat tidak ada satupun norma yang memberikan kewenangan bagi Mahkamah Agung termasuk badan peradilan di bawahnya untuk memberikan tindakan atau sanksi pembatasan hak-hak Advokat secara 27 sepihak, selain hanya menerima pengiriman putusan dari Organisasi Advokat setelah dilakukannya penindakan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (Pasal 8 ayat (1)) sebagai satu-satunya organ yang memiliki kewenangan dalam penindakan Advokat (Pasal 7 jo Pasal 26 UU Advokat). Kemudian, Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 hanya mengatur tata cara penyumpahan, tidak memberikan kewenangan pembekuan BAS. Penafsiran sebaliknya adalah bentuk misinterpretasi dan penyimpangan kewenangan. Sedangkan Perma No. 6 Tahun 2020 mengenai protokol persidangan tidak memberikan kewenangan untuk membekukan status advokat. Peraturan tersebut bersifat pengaturan ketertiban sidang, bukan instrumen etik. 46. Bahwa pada pokoknya UU Advokat mengatur penindakan terhadap Advokat merupakan urusan otonom organisasi profesi (self-regulatory function) yang dijalankan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, bukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. 47. Bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 melakukan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Adapun Mahkamah Agung memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yakni: a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan c. Memiliki kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang oleh karenanya, kewenangan Mahkamah Agung secara normatif terbatas pada ranah yudisial (peradilan) dan fungsi pengawasan administratif terhadap badan peradilan di bawahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan etik terhadap profesi advokat. 28 48. Bahwa kerancuan tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi Banten dalam melakukan Pembekuan BAS Pemohon adalah akibat dari ketentuan yang ambigu, tidak jelas dan multi tafsir dari Pasal 8 ayat (2) UU Advokat yang tidak memberikan batasan yang tegas dan jelas terhadap Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung dapat melakukan penafsiran sendiri terhadap ketentuan Norma dalam UU Advokat, termasuk kemudian bertindak seolah-olah berwenang menerbitkan penetapan pembekuan BAS, sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, padahal UU Advokat tidak memberi kewenangan demikian. 49. Bahwa sekalipun Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi cq. Pengadilan Tinggi Banten dalam melakukan pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat Pemohon mendasarkan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat juga merupakan tafsir subjektif yang keliru secara hukum. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tersebut hanya mengatur kewajiban administratif advokat untuk mengucapkan sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi sebelum dapat menjalankan profesinya. Norma tersebut sama sekali tidak memberikan kewenangan pengawasan, penindakan, atau pembekuan status advokat kepada Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi Banten. 50. Bahwa berkaitan dengan proses penindakan disiplin/etik terhadap Advokat, andaikata Mahkamah Agung mendasarkan pada Pasal 4 UU Advokat namun secara sistematis Pasal 4 UU Advokat merupakan satu kesatuan norma yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 6, Pasal 7 dan bermuara Pasal 8 UU Advokat Adapun:  Pasal 6 mengatur alasan penindakan terhadap advokat, di antaranya atas pelanggaran Sumpah/Janji Advokat jo. Kode Etik Advokat Indonesia;  Pasal 7 mengatur bentuk dan prosedur penjatuhan tindakan disiplin oleh Organisasi Advokat, termasuk kewajiban memberikan hak pembelaan diri; sedangkan,  Pasal 8 mengatur konsekuensi administratif dari penjatuhan tindakan dalam hal berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, norma Pasal 4 UU Advokat tidak dapat ditafsirkan secara terpisah dan berdiri sendiri, tetapi harus dipahami secara integral dan saling 29 terkait dengan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 termasuk Pasal 8 ayat (2) yang struktur normanya saat ini ambigu, tidak jelas dan multi tafsir tidak memberikan batasan yang tegas dan jelas terhadap Mahkamah Agung sehingga membuka ruang tafsir yang bertentangan dengan Kepastian Hukum. 51. Bahwa Pemohon melalui argumentasi di atas telah menunjukkan bahwa tindakan Mahkamah Agung yang seolah-olah memiliki kewenangan untuk membekukan BAS Advokat, sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum, yang oleh karenanya telah merampas hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum, perlindungan hukum, serta hak atas pekerjaan yang layak (vide Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945). Pembekuan BAS tanpa batas waktu juga meniadakan dasar legitimasi bagi Pemohon untuk menjalankan profesinya. Dalam konteksi ini Mahkamah Agung telah mencampuradukkan kewenangan antar lembaga (detournement de pouvoir) dan merupakan tindakan ultra vires karena melampaui kewenangan yang diberikan UU Advokat yaitu melakukan tindakan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Organisasi Advokat melalui Dewan Kehormatannya. 52. Bahwa padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:  Pasal 17 ayat (1) menyebutkan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.”  Pasal 17 ayat (2) menyebutkan: “Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas: a. Melampaui wewenang; b. Mencampuradukkan wewenang; dan/atau c. Bertindak sewenang-wenang.”  Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 53. Bahwa di sisi yang lain, Mahkamah Agung melalui Juru Bicaranya Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., di Media Center MA, Jakarta, pada Kamis tanggal 13 Februari 2025 sebagaimana dikutip dari nasional.kompas.com (Bukti-9), 30 menyatakan: “Dengan dibekukannya berita acara sumpah advokat atas nama Razman Arif Nasution dan M. Firdaus Oiwobo, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktik sebagai advokat di pengadilan,” Sementara, Advokat tidak hanya berpraktik di pengadilan, melainkan juga di luar pengadilan sebagaimana Pasal 1 UU Advokat, yang menyebutkan: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Pernyataan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan secara nyata bahwa tindakan Pembekuan BAS bertentangan dengan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum yang Adil dan Pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin oleh Negara Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana UUD NRI 1945. 54. Bahwa semua fakta yang diungkapkan ini, menunjukkan bahwa tindakan pembekuan BAS Pemohon oleh Mahkamah Agung cq Ketua Pengadilan Tinggi Banten merupakan bukti empiris bahwa ketidakjelasan norma dalam Pasal 8 ayat (2) telah menimbulkan kerugian nyata dan langsung terhadap Pemohon, terutama kehilangan hak konstitusional untuk bekerja, memperoleh perlakuan yang adil, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, meskipun Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tidak menyebutkan secara eksplisit baik Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU Advokat, namun secara substansial tindakan tersebut hanya dimungkinkan terjadi karena adanya kesatuan norma dari Pasal tersebut dengan muara Pasal 8 ayat (2) yang memberikan ruang multitafsir dan tidak menyediakan mekanisme yang jelas mengenai hubungan kewenangan antara Organisasi Advokat dan Mahkamah Agung. 55. Bahwa sejatinya peristiwa tindakan pembekuan advokat sejatinya bukanlah peristiwa baru dalam sejarah profesi advokat di Indonesia. Praktik serupa sebenarnya sudah pernah terjadi pada tahun 1986 ketika Menteri Kehakiman saat itu, Ismail Saleh melakukan pembekuan terhadap kartu advokat milik Almarhum Adnan Buyung Nasution. Namun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa Menteri Kehakiman pada waktu itu tidak serta merta bertindak secara sepihak dalam mengambil keputusan pembekuan tersebut, 31 melainkan telah terlebih dulu meminta keterangan Dewan Kehormatan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), yaitu organisasi advokat tempat Adnan Buyung Nasution bernaung (Baca: Bagus Sujatmiko, M Nurulloh Jarmoko, “Arsip 1986: Kartu Advokat Adnan Buyung Nasution Dibekukan Gegara Protes Sidang”, Artikel tanggal 28 Februari 2025, diakses dari dandapala.com) (P- 9). Jadi, alih-alih memposisikan diri sebagai lembaga induk organisasi advokat, pada waktu itu Menteri Kehakiman tetap menghormati eksistensi dan posisi Dewan Kehormatan sebagai lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi etik. Padahal pada waktu itu, Pemerintah atau Mahkamah Agung masih memiliki fungsi pengawasan kepada pengacara, berbeda halnya setelah berlakunya UU Advokat seperti saat ini kewenangan tersebut telah beralih kepada Organisasi Advokat. 56. Bahwa fakta historis tersebut menunjukkan bahwa bahkan jauh sebelum berlakunya UU Advokat, telah dikenal prinsip bahwa penjatuhan sanksi atau tindakan administratif terhadap advokat harus melibatkan organisasi profesi dan lembaga etik yang berwenang. Dengan kata lain, lembaga negara tidak boleh bertindak secara unilateral (sepihak) dalam menjatuhkan sanksi terhadap advokat tanpa terlebih dahulu meminta pertimbangan atau keputusan etik dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Apalagi dengan berlakunya UU Advokat yang memberikan kewenangan penindakan terhadap Advokat berada sepenuhnya pada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagai profesi yang mandiri atau independen, bukan Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi. secara hierarkis dan yuridis, profesi advokat sebagai penegak hukum bukanlah profesi yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. 57. Bahwa selain itu, tindakan pembekuan kartu advokat yang dilakukan Menteri Kehakiman Ismail Saleh terhadap kartu advokat Alm. Adnan Buyung Nasution pada waktu itu juga dilakukan secara terukur dan proporsional karena disertai dengan penetapan batas waktu yang jelas mengenai masa berlakunya pembekuan tersebut. Artinya, sejak awal tindakan administratif tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum (legal certainty), di mana advokat yang dikenai pembekuan masih memiliki kepastian mengenai kapan hak profesinya dapat dipulihkan kembali setelah jangka waktu tertentu atau setelah terpenuhinya syarat administratif maupun etik tertentu. Namun, berbanding 32 terbalik dengan hal itu, pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) advokat oleh Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi terhadap Pemohon dilakukan tanpa adanya batas waktu yang pasti dan tanpa penjelasan mekanisme pemulihan hak atas profesinya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtszekerheid) yang nyata, karena Pemohon yang dikenai pembekuan tidak mengetahui sampai kapan pembekuan tersebut berlaku serta tidak memiliki kepastian prosedural mengenai bagaimana haknya dapat dikembalikan. 58. Bahwa Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi seharusnya hanya dapat bertindak setelah menerima Putusan yang sah dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hubungan antara Organisasi Advokat dan Mahkamah Agung bersifat koordinatif, bukan hierarkis. Dalam konteks penegakan etik profesi, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat merupakan satu-satunya organ yang memiliki kewenangan konstitusional dan legal untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung menjatuhkan atau menetapkan sanksi etik, termasuk pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) advokat, tanpa adanya dasar keputusan etik dari Dewan Kehormatan. 59. Bahwa meskipun demikian, mekanisme hubungan sebagaimana dimaksud di atas belum diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal tersebut hanya mengatur kewajiban Organisasi Advokat untuk menyampaikan keputusan penindakan terhadap advokat kepada Mahkamah Agung, tanpa memberikan kejelasan mengenai tata cara, batas waktu, serta batas kewenangan Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti keputusan dimaksud. Ketidakjelasan norma ini menimbulkan kekosongan norma (vacuum of norm) yang berimplikasi pada ketidakteraturan dan kekacauan dalam praktik hukum, di mana Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi berpotensi melakukan pelampauan wewenang (excess of power) dengan menafsirkan kewenangannya secara sepihak. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi advokat yang dijatuhi atau dikenai sanksi etik, karena proses penegakan etik menjadi tidak 33 lagi mengikuti prosedur dan hierarki yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat, dan membuka ruang bagi terlanggarnya hak-hak dasar advokat untuk memperoleh proses hukum yang adil. 60. Bahwa menurut Jeremy Bentham, tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan “the greatest happiness of the greatest number” atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam pandangan ini, hukum bertujuan memberikan faedah bagi manusia dengan sebanyak- banyaknya. Selain itu, tujuan hukum harus memberikan kepastian hukum dan keadilan, James Maxeiner dalam Budiono Kusumohamidjojo dalam Buku Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, halaman 201, merumuskan kepastian hukum sebagai suatu keadaan yang memungkinkan subjek hukum merencanakan hidup dengan sesedikit mungkin ketidakpastian. Kepastian Hukum terutama melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Dia mengutp Gustav Radbruch (Jerman, 1878-1949) yang menyatakan kepastian hukum bersama dengan keadilan sebagai pilar dari negara hukum (rechsstaat). 61. Bahwa apabila ditinjau dari teori hukum di atas, yang menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, maka Pasal 8 ayat (2) UU/18 Tahun 2003 tentang Advokat justru menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Hal ini disebabkan karena norma a quo tidak secara tegas mengatur mekanisme hubungan antara Organisasi Advokat dan Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti putusan etik terhadap advokat. Pasal tersebut hanya menyatakan bahwa “Organisasi Advokat menyampaikan putusan penindakan kepada Mahkamah Agung,” tanpa memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai bentuk tindak lanjut yang dimaksud, batas kewenangan Mahkamah Agung, maupun prosedur administratif yang harus ditempuh. Kekaburan norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi elemen utama dalam teori Bentham, karena membuka ruang multitafsir dan praktik pelampauan wewenang (excess of power) oleh lembaga yang seharusnya hanya memiliki kewenangan dalam ranah yudisial, bukan etik profesi. Dengan demikian, keberadaan Pasal 8 ayat (2) UU Advokat dalam bentuknya saat ini berpotensi mengikis asas legalitas dan bertentangan dengan tujuan hukum sebagaimana 34 dikonsepsikan oleh Jeremy Bentham, yakni menghadirkan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara. 62. Bahwa Akibat kekaburan norma a quo, terjadi multi-tafsir dan potensi pelampauan wewenang (excess of power) oleh Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi yang kemudian menafsirkan sendiri seolah-olah memiliki kewenangan membekukan Berita Acara Sumpah (BAS) advokat tanpa melalui putusan etik Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas legalitas, dan kepastian hukum, karena menimbulkan ketidakjelasan dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak yang dikenai sanksi secara sewenang-wenang; 63. Bahwa dengan demikian, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Advokat menjadi tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak mengatur secara jelas batas kewenangan Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti putusan penindakan yang disampaikan organisasi advokat. Ketiadaan norma ini membuka ruang tafsir subjektif dan tindakan sewenang-wenang sebagaimana telah dialami Pemohon; 64. Bahwa Oleh karena itu, pasal a quo perlu dimaknai ulang agar pembekuan BAS advokat secara sewenang-wenang tanpa prosedur hukum yang jelas tidak kembali terulang. Dan di sisi lain pemaknaan itu penting agar di masa depan alur penjatuhan sanksi kepada advokat yang diduga melanggar kode etik, baik sifatnya sementara atau tetap memiliki payung hukum yang berkepastian. Dengan tafsir seperti itu, maka norma Pasal 8 ayat (2) UU Advokat akan selaras dengan UUD NRI 1945, khususnya prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, dan jaminan kebebasan profesi advokat yang merdeka dari intervensi lembaga peradilan; 65. Bahwa menegakkan hukum tanpa mematuhi proses hukum yang benar sehingga merugikan hak orang lain dan enyebabkan penderitaan bagi orang lain secara semena-mena, sama artinya dengan merusak keadialan itu sendiri, sekali lagi prinsip due process of law menjamin bahwa “proses penegakan hukum harus dilakukan dengan cara adil, terbuka, dan menghormati hak asasi manusia”. Tujuan hukum bukan hanya menegakkan keadilan dan kepastian hukum tetapi juga memberikan keadilan dan kepastian hukum yang berimbang. jika prosedur etik, pemeriksaan atau mekanisme hukum bagi Pemohon dilewati 35 dengan alasan “demi penegakan hukum” maka keadilan substantif menjadi rusak dan tidak bermakna. karena menegakkan hukum, dengan cara melanggar hukum berarti mengorbankan kepastian hukum dan keadiilan yang bisa disebut sebagai “ketidakadilan ekstrim” (extreme injustice), dimana pelaklsanaan hukum tidak lagi mencerminkan nilai moral yang seharusnya; 66. Bahwa sesuai amanat Undang-undang, menegakkan hukum tidak dapat dilakukan dengan cara melanggar hukum, Tindakan yang mengabaikan perintah undang-undang atas nama “penegakan hukum” adalah merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran prinsip negara hukum yang tidak bisa dibiarkan dan/atau dibenarkan, sehingga dalam konteks permasalahan pembekuan BAS pemohon yang dilakukan oleh Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi Banten tanpa melalui mekanisme sidang etik dan adanya putusan penindakan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana yang telah diatur dalam UU Advokat, dan mengutip undang- undang atau aturan-aturan yang dipaksakan hanya untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan, seharusnya keputusan tersebut tidaklah sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan, secara moral tindakan demikian menunjukan kemunafikan hukum (legal hypocrisy), yang bisa dimaknai “memakai hukum sebagai alat kekuasaan (instrument of power) atau tameng kekuasaan, bukan sebagai alat keadilan atau sebagai sarana menegakkan keadilan (instrument of justice)”; 67. Bahwa dalam Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan: “Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, hakim wajib menjaga kemandirian, kejujuran, keadilan, dan integritas.” Sedangkan sumpah jabatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 berbunyi: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan sejujur-jujurnya dan seadil- adilnya.” Maka sumpah ini seharusnya menjadi dasar moral hukum hakim untuk tunduk pada nilai keadilan dan kebenaran. Pelanggaran terhadap sumpah tersebut berarti mencederai nilai keadilan substantif (substantive justice). Dan ketika pejabat peradilan atau pimpinan lembaga kehakiman mengambil keputusan 36 yang melanggar hukum, apalagi dengan dalih menegakkan hukum, maka hal itu secara moral merupakan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Ketika pejabat kehakiman menyimpang dari hukum dan melanggar undang- undang, maka tindakan seperti itu mengikis integritas moral lembaga kehakiman, yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan, yang mana akan menjadi preseden buruk, menghancurkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. 68. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Advokat, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah dan tanpa diberi batasan yang jelas, maka pasal a quo merupakan Pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka Pasal a quo tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945; 69. Bahwa Pasal 8 ayat (2) UU Advokat a quo, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi untuk tindakan yang melampaui kewenangan seperti yang terjadi pada Pemohon; 70. Bahwa Pasal 8 ayat (2) UU Advokat a quo, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi untuk melanggar hukum dan membuka potensi penilaian secara subyektif, karena tidak memberikan batasan yang tegas dan jelas terhadap peran dan hubungan Mahkamah Agung atas keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, sehingga Mahkamah Agung dapat melakukan penafsiran sendiri terhadap ketentuan Norma dalam UU Advokat, termasuk kemudian bertindak seolah-olah berwenang menerbitkan penetapan pembekuan BAS sepihak, sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, dan bisa saja akan membuka peluang untuk dialami oleh Advokat manapun, padahal UU Advokat tidak memberi kewenangan demikian dan tidak mengatur jenis tindakan atau sanksi yang demikian. 71. Bahwa Pasal 8 ayat (2) UU Advokat tersebut, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang adil; 72. Bahwa Pasal 8 ayat (2) UU Advokat tersebut telah merugikan Pemohon secara aktual, karena: 37 1) Pemohon sebagai advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten menjadi kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjalankan profesi, bukan karena pelanggaran etik yang telah dibuktikan melalui proses Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, tetapi karena tafsir sepihak Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi yang tidak berdasarkan hukum terhadap Norma UU Advokat sehinga menerbitkan penetapan pembekuan Berita Acara Sumpah Pemohon tanpa mekanisme dan prosedur yang semestinya dan menjatuhkan tindakan atau sanksi yang tidak diatur dalam UU Advokat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, serta hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 2) Pembekuan BAS tersebut mengakibatkan Pemohon secara hukum dianggap kehilangan legitimasi untuk menjalankan profesinya di hadapan ruang pengadilan dan masyarakat. Dengan kata lain, pembekuan berita acara sumpah tersebut telah meniadakan hak Pemohon untuk mencari nafkah, menjalankan pekerjaannya sebagai advokat, membantu para pencari keadilan, melalui profesinya secara sah dan dilindungi oleh undang-undang, meniadakan hak melakukan pembelaan, kepastian hukum yang adil, perlindungan dan mengabaikan prinsip due process of law, yang merupakan bagian dari hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 73. Bahwa politik legislasi sejak terjadinya perubahan UUD NRI 1945, pada hakekatnya adalah memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak tertentu oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan maupun merasa memiliki kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu. Sehingga undang-undang acap-kali dapat diinterpretasikan sendiri dengan 38 merugikan kepentingan rakyat, pencari keadilan dan kebenaran dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia. 74. Bahwa penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia juga telah ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU Advokat dinyatakan: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 75. Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD NRI 1945. Sesuai dengan semangat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the Constitution dan the final interpreter of the Constitution. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip fundamental negara hukum dan UUD NRI 1945, oleh karenanya harus ditafsirkan dengan cara tertentu agar sesuai dengan UUD NRI 1945. 76. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 49, Tambahan Lembaran 39 Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: a. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan disimpan dalam Arsip Mahkamah Agung. b. Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan sanksi atau tindakan kepada Advokat. Karena satu- satunya lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan sanksi atau tindakan kepada Advokat adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. c. Segala bentuk tindakan kepada Advokat, termasuk pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) advokat yang tidak didasarkan pada putusan penindakan etik Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan tidak didasarkan pada jenis tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini harus batal demi hukum IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pemberhentian Sementara maupun Pemberhentian Tetap, maka kepada Advokat yang bersangkutan wajib terlebih dulu dipanggil secara patut oleh Organisasi Advokat melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan untuk itu wajib diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selain itu, Advokat berhak atas suatu pemeriksaan yang adil, tidak memihak dan memenuhi asas due process of law, termasuk berhak dibantu oleh advokat pilihan mereka sendiri; 3. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 49, Tambahan Lembaran 40 Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: a. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan disimpan dalam Arsip Mahkamah Agung. b. Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan sanksi atau tindakan kepada Advokat. Karena satu – satunya lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan sanksi atau tindakan kepada Advokat adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. c. Segala bentuk tindakan kepada Advokat, termasuk pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) advokat yang tidak didasarkan pada putusan penindakan etik Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan tidak didasarkan pada jenis tindakan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini harus batal demi hukum. 4. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 2 Desember 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Advokat (KAI) atas nama Muhamad Firdaus Oiwobo, S.H.; 41 4. Bukti P-3b : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) NO.: 05969/011/SK- ADV/KAI/IX/2016 tentang Pengangkatan Sebagai Advokat Sdr. M. Firdaus Oiwobo; 5. Bukti P-3c : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0001734.AH.01.07.Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia; 6. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Nomor: W29.U/378/HK- ADV/IX/2016 Sdr M. Firdaus Oiwobo, S.H.; 7. Bukti P-5 : Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Sdr M. Firdaus Oiwobo, S.H.; 8. Bukti P-6 : Print out artikel berita dari media Berita Satu dengan judul Firdaus Oibowo Dikeluarkan KAI, Apolos Djara Bonga: Mencemarkan Nama Baik Organisasi, tanggal 11 Februari 2025; 9. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor: 20/DY/PS/XI/2025 tanggal 24 November 2025, perihal Permohonan Klarifikasi atau Penjelasan Resmi dan Permintaan Surat Panggilan Sidang Etik, Surat Putusan Penindakan Etik Advokat M. Firdaus Oiwobo, S.H., dan Surat Pemberhentian dari Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI); 10. Bukti P-8 : Fotokopi surat Nomor 19/DY/PS/XI/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Permohonan Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 52/KPT.W.29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat pada tanggal 11 Februari 2025; 11. Bukti P-9 : Print out artikel berita dengan judul Arsip 1986: Kartu Advokat Adnan Buyung Nasution Dibekukan Gegara Protes Sidang, tanggal 28 Februari 2025. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang diwakili oleh Siti Jamaliah Lubis, S.H., M.H., dan Apolos Djara Bonga, S.H., M.H., selaku Ketua Umum dan Sekretaris DPP KAI pada tanggal 1 Desember 2025. [2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 42 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 43 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 44 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 7 ayat (3) UU 18/2003 “Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri”. Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003 “Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.” 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan semula tergabung dalam Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) sekaligus merupakan pendiri serta Ketua Umum dari Organisasi Advokat Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia (PEMBASMI) yang memiliki hak konstitusional untuk medapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa Pemohon telah diberhentikan keanggotaannya sebagai advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat KAI secara sepihak dengan alasan adanya dugaan pelanggaran kode etik terkait peristiwa yang terjadi 45 di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI Nomor 007/DPP-KAI/SK/1/2025, bertanggal 8 Februari 2025. b. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini atau setidaknya sampai SK DPP KAI Nomor 007/DPP-KAI/SK/1/2025 dikeluarkan, Pemohon tidak pernah sama sekali dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada Pemohon, tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat melalui proses sidang etik yang adil, serta tidak pernah sekalipun diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri melalui pemeriksaan di hadapan Dewan Kehormatan Advokat. c. Bahwa selain itu, pada tanggal 11 Februari 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Banten menerbitkan Penetapan Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat Pemohon [vide Bukti P-5], dengan alasan Pemohon dianggap melanggar sumpah/janji advokat karena tidak menjaga martabat profesi advokat. d. Bahwa menurut Pemohon, tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat KAI dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut dianggap telah melanggar hak konstitusional Pemohon karena tanpa melalui mekanisme pembelaan diri dan proses pemeriksaan etik yang disebabkan oleh ketidakjelasan rumusan norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003 sehingga bersifat multitafsir yang apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut tidak akan terjadi. Setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-3a]. Akan tetapi, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon, 46 Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara uraian serta bukti mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Mahkamah menilai, uraian mengenai adanya 2 (dua) fakta konkret yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat peristiwa yang terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari 2025, yaitu pemberhentian dari Organisasi Advokat KAI serta pembekuan BAS advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten tidak terkait dengan norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003. Dalam hal pembekuan BAS advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan Penetapan Nomor 52/KPT.W29/ HM.1.1.1/II/2025 [vide Bukti P-5], Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dasar hukum penetapan tersebut adalah norma Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2003 yang tidak terkait dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon, in casu norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003. Terlebih, terhadap fakta hukum pemberhentian Pemohon dari Organisasi Advokat KAI berdasarkan SK DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor 007/DPP-KAI/SK/1/2025, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat keputusan dimaksud, sehingga Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang meyakinkan bahwa pemberhentian tersebut didasarkan atau terkait dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai pengaturan mengenai penindakan dan pemberhentian profesi advokat dalam UU 18/2003, berdasarkan uraian serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa permasalahan konkret yang dialami Pemohon merupakan bagian dari mekanisme penindakan dan pemberhentian advokat sebagaimana diatur dalam UU 18/2003, karena tindakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten adalah pembekuan BAS advokat yang tidak diatur dalam UU 18/2003. Selain itu, pemberhentian dari Organisasi Advokat KAI apakah merupakan pemberhentian dari keanggotaan organisasi yang biasanya diatur secara internal dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi, in casu organisasi advokat KAI, atau merupakan pemberhentian sebagai advokat sebagaimana diatur dalam UU 18/2003. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003 yang 47 dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan juga permohonan menjadi pihak terkait tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 48 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.32 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 49 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha