PUU
Tahun 2026
216/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pemohon: Bernita Matondang (Pemohon I), Hania Lestari (Pemohon II), Evelyn Amanda (Pemohon III), dan Putri Salsabila (Pemohon IV)
Tanggal Putusan: 2026-07-23T14:00:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 216/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Bernita Matondang
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Kemang Swatama, Gg. Toni
Nomor
82,
Kelurahan
Cilodong,
Kecamatan Cilodong.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Hania Lestari
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Gang Ikhlas Nomor 18, Kelurahan
Ciawi, Kecamatan Ciawi.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Putri Salsabila
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Cluster Ruby Barat II, Nomor 21, PHG
Gading Serpong, Kelurahan Curug
Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
:
Evelyn Amanda
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Kp.
Krendang
Pulo,
Nomor
48,
Kelurahan Duri Utara, Kecamatan
Tambora.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon IV;
2
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 1 Juli 2026, memberi kuasa kepada Gabby
Mayang Sari, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon.
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 11 Juni 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 11 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
214/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 216/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 12 Juni 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 7 Juli 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945)
menyatakan:
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang
3
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai
politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e.
kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah
terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai
politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, menyatakan :
“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo
karena
Para
Pemohon
mengajukan
permohonan
pengujian
konstitusionalitas
undang-undang
yaitu:
Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata
bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek
4
permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD
NRI 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh PARA PEMOHON.
II.
KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
PARA PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,
yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu Para
Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut,
Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide p s.d p-) dan
berstatus sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum dibuktikan dengan Kartu Tanda
Mahasiswa (vide p-);
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan Para
Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga Para Pemohon
dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945.
Selanjutnya, Para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional
yang dialami sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang yang
diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo.
4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07
Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional,
yaitu:
5
a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para
pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dijamin
oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang
digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
b. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945,menyatakan “Setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan”
c. Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, menyatakan “Negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan
dan
belanja
daerah
untuk
memenuhi
kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional”
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD
NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
Pasal 12 ayat (2) dan (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301) yang menyatakan:
“Setiap peserta didik berkewajiban :
d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi
peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
6
Pasal 46 ayat (1) dan (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301) yang menyatakan:
(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
7. Bahwa Pemohon adalah mahasiswa aktif pada perguruan tinggi yang telah
memenuhi
kewajiban
pembayaran
Uang
Kuliah
Tunggal
(UKT)
sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu-satunya komponen
biaya
yang
seharusnya
ditanggung
oleh
mahasiswa
dalam
penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri, sehingga Pemohon I sampai
Pemohon IV memiliki kedudukan hukum yang langsung bersentuhan
dengan norma a quo.
8. Bahwa Pemohon I sebagai mahasiswa telah memenuhi kewajiban
konstitusional
dan
yuridisnya
untuk
ikut
menanggung
biaya
penyelenggaraan pendidikan melalui pembayaran Uang Kuliah Tunggal
(UKT). Namun, ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan
peserta didik "ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan",
apabila dibaca bersama dengan Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa
pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, tidak memberikan
batasan yang jelas mengenai ruang lingkup maupun batas akhir kewajiban
finansial peserta didik. Akibatnya, kedua norma tersebut membuka ruang
penafsiran yang luas sehingga peserta didik tetap dapat dibebani berbagai
biaya pendidikan meskipun telah memenuhi kewajibannya melalui
pembayaran UKT.
9. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I bersifat nyata dan aktual karena
setelah membayar UKT, Pemohon I masih diwajibkan membayar berbagai
biaya lain yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan,
antara lain biaya Tutorial Webinar (TuWeb), biaya wisuda, biaya legalisir
ijazah dan transkrip akademik, biaya remedial, biaya perubahan skema
ujian, serta berbagai biaya akademik lainnya. Berbagai pungutan tersebut
pada hakikatnya merupakan bagian dari biaya penyelenggaraan
7
pendidikan, namun tetap dibebankan kepada peserta didik tanpa adanya
batasan yang tegas dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1)
UU Sisdiknas mengenai sejauh mana kewajiban pendanaan berada pada
peserta didik dan sejauh mana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan
Pemerintah Daerah. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum
serta mengakibatkan Pemohon I harus menanggung beban finansial yang
terus bertambah dalam memperoleh hak konstitusional atas pendidikan.
10. Bahwa ketidakjelasan norma tersebut semakin diperkuat oleh ketentuan
Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan
menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat, namun tidak memberikan batasan maupun proporsi yang
jelas mengenai pembagian tanggung jawab tersebut. Ketiadaan batasan
tersebut telah memberikan ruang bagi penyelenggara pendidikan untuk
membebankan berbagai biaya penyelenggaraan pendidikan kepada
peserta didik di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT), padahal Pemerintah dan
Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 46 ayat (2) memiliki kewajiban
menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (4)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibatnya,
Pemohon I sebagai mahasiswa tetap menanggung beban finansial
tambahan yang secara langsung memengaruhi pemenuhan hak
konstitusionalnya untuk memperoleh pendidikan, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip negara hukum
yang menjamin kepastian hukum yang adil.
11. Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa yang masih menempuh
pendidikan pada Semester II, sehingga masih memiliki perjalanan
akademik yang panjang hingga menyelesaikan pendidikan tinggi. Seluruh
biaya pendidikan Pemohon II ditanggung secara mandiri tanpa adanya
penanggung biaya lain. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran
biaya pendidikan, Pemohon II harus berupaya memperoleh penghasilan
dengan membuat konten afiliasi (affiliate content) yang hasilnya tidak tetap
dan bergantung pada tingkat penjualan maupun komisi yang diperoleh(vide
p-).
8
12. Bahwa penghasilan yang diperoleh Pemohon II dari kegiatan tersebut tidak
hanya digunakan untuk membiayai pendidikan Pemohon II sendiri, tetapi
juga harus dibagi untuk membantu biaya pendidikan adik Pemohon II yang
saat ini masih menempuh pendidikan (vide p-) di tingkat Sekolah Menengah
Atas (SMA), serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kondisi
tersebut menyebabkan kemampuan ekonomi Pemohon II menjadi sangat
terbatas
dalam
memenuhi
kebutuhan
pendidikan
tinggi
secara
berkelanjutan.
13. Bahwa berlakunya Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah
menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon II karena norma
tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana
peserta didik wajib menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan
sejauh mana tanggung jawab Pemerintah serta Pemerintah Daerah dalam
pendanaan pendidikan. Akibat ketidakjelasan tersebut, Pemohon II tetap
berpotensi dibebani berbagai biaya pendidikan di luar Uang Kuliah Tunggal
(UKT), sehingga beban ekonomi yang harus ditanggung semakin berat dan
secara
langsung
memengaruhi
kemampuan
Pemohon
II
untuk
mempertahankan keberlangsungan pendidikannya.
14. Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan hak konstitusional Pemohon II
untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
berpotensi terhambat akibat beban biaya pendidikan yang terus bertambah.
Selain itu, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab pendanaan
pendidikan antara negara dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal
46 ayat (1) bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal, berdasarkan Pasal 31
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
negara berkewajiban memprioritaskan anggaran pendidikan sebagai
bentuk tanggung jawab konstitusional dalam penyelenggaraan pendidikan
nasional, sehingga beban pendanaan pendidikan tidak seharusnya
dibebankan secara tidak terbatas kepada peserta didik.
9
15. Bahwa Pemohon III merupakan mahasiswa yang hingga saat ini masih
menempuh pendidikan tinggi dengan seluruh biaya pendidikannya masih
ditanggung oleh orang tua. Meskipun demikian, Pemohon III tetap
merupakan subjek hukum yang secara langsung dikenai ketentuan Pasal
12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena kewajiban ikut
menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan melekat pada statusnya
sebagai peserta didik.
16. Bahwa dalam pelaksanaan pendidikan tinggi, orang tua Pemohon III tidak
hanya menanggung pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga
berbagai biaya lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan,
sehingga beban pembiayaan pendidikan menjadi semakin besar. Kondisi
tersebut merupakan akibat dari tidak adanya batasan yang jelas mengenai
ruang lingkup kewajiban peserta didik dalam menanggung biaya
penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf b, serta tidak adanya kejelasan pembagian tanggung jawab
pendanaan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1).
17. Bahwa Pemohon IV juga merupakan mahasiswa yang masih menempuh
pendidikan tinggi dengan biaya pendidikan yang sepenuhnya masih
ditanggung oleh orang tua. Sebagai peserta didik, Pemohon IV berada
dalam kondisi yang sama, yaitu tetap berpotensi dibebani berbagai biaya
pendidikan di luar UKT sebagai konsekuensi dari berlakunya norma yang
diuji, sehingga keberlangsungan pendidikan Pemohon IV sangat
bergantung pada kemampuan ekonomi orang tua dalam memenuhi
berbagai kewajiban pembiayaan tersebut.
18. Bahwa terhadap Pemohon III dan Pemohon IV, ketidakjelasan norma
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah
menimbulkan kerugian konstitusional berupa ketidakpastian mengenai
batas kewajiban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung peserta
didik dan keluarganya. Kondisi tersebut berpotensi menghambat
pemenuhan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh
pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang
10
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta tidak sejalan dengan kewajiban negara untuk memprioritaskan
pendanaan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
III.
ALASAN PERMOHONAN
A. Ketiadaan Batasan Norma Pembiayaan Pendidikan Menimbulkan
Ketidakpastian Hukum yang Adil Bagi Peserta Didik
1. Bahwa
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
secara
tegas
mengonstruksikan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis, di
mana pilar utamanya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia
berupa kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di
hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945). Jaminan ini menghendaki agar setiap produk legislasi yang
diterbitkan oleh pembentuk undang-undang memiliki derajat kejelasan
normatif yang sempurna, tidak multitafsir, serta mampu memberikan
perlindungan hukum yang dapat diprediksi oleh setiap warga negara.
Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan nasional, kepastian
hukum yang adil wajib mewujud dalam bentuk regulasi yang menjamin
keterjangkauan,
transparansi,
dan
akuntabilitas
pembiayaan
pendidikan, sehingga hak konstitusional warga negara untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa tidak tereduksi oleh kalkulasi
ekonomi yang tidak terukur.
2. Bahwa pemenuhan kepastian hukum dalam regulasi pembiayaan
pendidikan merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola
pendidikan yang berkeadilan sosial, mengingat pendidikan adalah
barang publik (public goods) yang pemenuhannya menjadi tanggung
jawab mendasar negara. Ketika norma hukum yang mengatur
pembiayaan pendidikan dirumuskan tanpa batasan yang rigid dan
terukur, maka hak atas kepastian hukum yang adil bagi peserta didik
secara seketika runtuh, berganti dengan kerentanan atas tindakan
11
sewenang-wenang dari pemangku kebijakan di tingkat operasional.
Oleh karena itu, batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dipandang
sebagai instrumen korektif untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun
frasa dalam undang-undang yang memberikan cek kosong bagi
penyelenggara pendidikan untuk membebankan biaya di luar batas
kemampuan dan kepatutan yang sah.
3. Bahwa esensi dari keadilan yang terkandung dalam frasa "kepastian
hukum yang adil" menuntut adanya pembagian beban yang
proporsional antara negara dan warga negara, di mana negara
memegang peran utama sebagai penyedia dana dan pelindung akses
universal. Kepastian hukum tidak boleh hanya dimaknai sebagai
adanya bentuk formal suatu peraturan, melainkan materi muatan
peraturan
tersebut
harus
mencerminkan
nilai-nilai
kepatutan,
prediktabilitas, dan pelarangan terhadap eksploitasi finansial terhadap
peserta didik. Pemohon menegaskan bahwa kepastian hukum yang
hakiki dalam dunia pendidikan tercapai apabila seorang peserta didik
dan keluarganya dapat merencanakan masa depan pendidikan mereka
dengan kepastian biaya yang transparan sejak awal hingga akhir masa
studi, tanpa dibayangi oleh ancaman munculnya pungutan-pungutan
susulan yang tidak terprediksi.
4. Pelanggaran Asas Lex Certa dan Lex Stricta Akibat Ambiguitas Frasa
"Ikut Menanggung Biaya" dan "Tanggung Jawab Bersama"
5. Bahwa dalam doktrin hukum tata negara dan pengujian undang-
undang, suatu norma hukum wajib memenuhi asas lex certa
(keterangan norma yang jelas) dan lex stricta (penafsiran yang ketat)
guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan (arbitrary action)
oleh penguasa maupun penyelenggara institusi publik. Frasa "ikut
menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan" dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf b serta frasa "pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat"
dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan bentuk nyata dari rumusan norma
yang kabur, elastis, dan tidak memiliki batas akhir (open-ended norm).
Ketiadaan indikator kuantitatif, kualitatif, maupun batasan ruang lingkup
mengenai apa yang dimaksud dengan "ikut menanggung" dan
12
"tanggung jawab bersama" secara langsung melanggar hak atas
kepastian hukum karena menyerahkan penafsiran besaran biaya
sepenuhnya kepada subjektivitas institusi pendidikan.
6. Bahwa ambiguitas normatif ini memicu lahirnya ruang gelap hukum
(legal vacuum of limitation) yang melonggarkan batas-batas kewajiban
keuangan peserta didik, sehingga kedudukan hukum peserta didik
menjadi sangat lemah menghadapi dominasi institusi pendidikan yang
membutuhkan pendanaan. Ketidakjelasan mengenai ruang lingkup
komponen biaya apa saja yang boleh dan tidak boleh dibebankan
kepada masyarakat membuat batas antara partisipasi sukarela dan
pembebanan wajib menjadi kabur, yang mana hal ini sangat
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Hukum
seharusnya bertindak sebagai pembatas kekuasaan dan pelindung
warga negara, namun pasal-pasal yang diuji ini justru bertindak
sebaliknya, yaitu melegitimasi penarikan dana tanpa batas dari
masyarakat dengan dalih amanat undang-undang tentang tanggung
jawab bersama.
7. Bahwa apabila membenturkan rumusan tersebut dengan asas
kepastian hukum yang adil, tampak jelas bahwa pembentuk undang-
undang telah mengabaikan kewajiban konstitusionalnya untuk
merumuskan hukum yang memberikan ketenangan dan perlindungan
bagi subjek hukumnya. Kalimat "tanggung jawab bersama" telah
dieksploitasi sebagai tameng pembenaran untuk menggeser beban
finansial yang seharusnya dipikul oleh negara melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pundak orang tua
murid. Karakteristik norma yang tidak memberikan ukuran proporsi
yang jelas—apakah masyarakat menanggung 1%, 10%, atau bahkan
mayoritas dari total biaya operasional—secara mutlak mengonfirmasi
terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena
membiarkan peserta didik berada dalam kondisi ketidakpastian
finansial yang permanen.
8. Distorsi Filosofi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Sebagai Komponen
Tunggal Pembiayaan Pendidikan Tinggi
13
9. Bahwa secara yuridis-filosofis, Pemerintah telah mengintrodusir sistem
Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan Permendikbud Nomor 55
Tahun 2013 yang mendefinisikan UKT sebagai satu-satunya
komponen biaya yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa di setiap
semester pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kehadiran UKT
sejatinya dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi
mahasiswa agar terbebas dari berbagai pungutan tambahan yang
meresahkan seperti uang pangkal, uang gedung, biaya praktikum, atau
biaya Satuan Kredit Semester (SKS) yang dipisahkan secara sporadis.
Pembayaran satu komponen tunggal ini ditujukan untuk menciptakan
transparansi dan prediktabilitas keuangan, di mana seluruh kebutuhan
operasional mahasiswa telah dilebur ke dalam satu tarif terintegrasi
yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua melalui
mekanisme subsidi silang yang berkeadilan.
10. Bahwa keluhuran filosofi sistem UKT tersebut kini mengalami distorsi
dan kelumpuhan total akibat dari adanya celah hukum yang dibuka oleh
Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) undang-undang a quo.
Karenanya undang-undang memberikan legitimasi normatif yang
longgar mengenai “tanggung jawab bersama”, banyak perguruan tinggi
negeri yang menerbitkan kebijakan penarikan iuran di luar UKT, seperti
Iuran Pengembangan Institusi (IPI), uang pangkal jalur mandiri yang
fantastis, hingga sumbangan wajib berkedok sukarela. Tindakan
institusional ini secara nyata meruntuhkan makna hakiki dari kata
“Tunggal” dalam UKT, dan mengembalikan lanskap pembiayaan
pendidikan tinggi ke era komersialisasi yang sarat dengan
ketidakpastian hukum, di mana mahasiswa tetap dituntut membayar
komponen biaya lain di luar tarif semesteran resmi.
11. Bahwa benturan nyata terjadi ketika hak peserta didik untuk
mendapatkan tarif tunggal yang berkepastian hukum dilanggar oleh
kebijakan kampus yang bersandarkan pada pasal pembiayaan
bersama
dalam
undang-undang
sistem
pendidikan
nasional.
Ketidakjelasan batasan akhir dari frase “menanggung biaya” dalam
undang-undang mengalahkan kepastian hukum setingkat peraturan
menteri,
sehingga
institusi
pendidikan
merasa
memiliki
14
kewenangannya sendiri untuk menciptakan jenis-jenis pungutan baru
dengan dalih kekurangan dana operasional. Berdasarkan hal tersebut,
kepastian hukum yang adil hanya dapat dipulihkan apabila Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan peserta didik
bersifat limitatif dan terbatas hanya pada satu komponen biaya tunggal
yang telah disesuaikan dengan kemampuan ekonominya, tanpa ada
ruang bagi pungutan tambahan dalam bentuk apa pun.
12. 4. Ketidakpastian Hubungan Matematis Antara Biaya Kuliah Tunggal
(BKT), BOPTN, dan Penetapan Golongan UKT
13. Bahwa dalam struktur pengelolaan keuangan perguruan tinggi,
terdapat rumusan baku yang menempatkan Biaya Kuliah Tunggal
(BKT) sebagai keseluruhan biaya riil operasional per mahasiswa per
semester pada suatu program studi. Berdasarkan formulasi hukum
yang ideal, nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibebankan kepada
mahasiswa dirumuskan melalui persamaan matematis:
Di mana BOPTN adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
yang bersumber dari subsidi langsung Pemerintah. Formulasi ini
menunjukkan bahwa porsi pembiayaan yang ditanggung oleh
mahasiswa seharusnya bersifat residual dan dependen terhadap
seberapa besar tanggung jawab finansial yang dipenuhi oleh negara
melalui alokasi subsidi BOPTN demi mencapai pemenuhan Standar
Nasional Pendidikan.
14. Bahwa dalam praktiknya, akibat tidak adanya batasan proporsi yang
jelas dalam Pasal 46 ayat (1) undang-undang a quo, variabel BOPTN
dari pemerintah sering kali tidak mencukupi untuk menutup selisih BKT,
sehingga beban kekurangan tersebut dialihkan secara sewenang-
wenang kepada mahasiswa melalui peningkatan tarif UKT dan
pembukaan golongan-golongan UKT baru yang bernilai tinggi.
Ketidakpastian hubungan matematis ini merugikan hak konstitusional
peserta didik karena mereka tidak pernah mengetahui apakah besaran
UKT yang ditetapkan telah mencerminkan nilai objektif kemampuan
ekonomi orang tua, ataukah sekadar instrumen bagi universitas untuk
menutupi defisit anggaran akibat minimnya subsidi negara. Kondisi ini
15
menempatkan mahasiswa sebagai objek pemerasan legal akibat
regulasi tingkat undang-undang yang gagal menetapkan batas bawah
keterlibatan finansial negara.
15. Bahwa ketidakpastian hukum semakin meruncing ketika penempatan
mahasiswa ke dalam kelompok atau golongan UKT (Kelompok I hingga
Kelompok Penuh) dilakukan melalui parameter yang tidak transparan
dan tidak akuntabel oleh pihak universitas. Ketiadaan ukuran ukuran
yang jelas mengenai ruang lingkup pembiayaan bersama dalam
undang-undang mengakibatkan tidak adanya standarisasi nasional
dalam verifikasi data sosial-ekonomi mahasiswa, sehingga banyak
mahasiswa dari keluarga kurang mampu ditempatkan pada golongan
UKT tinggi yang tidak realistis. Fenomena penolakan sanggahan UKT
dan keharusan mengambil “UKT Penuh” bagi yang enggan melewati
birokrasi pengisian formulir yang rumit mengonfirmasi bahwa
ketidakjelasan norma undang-undang telah melahirkan praktik
pengelolaan
pendidikan
yang
tidak
berperikemanusiaan
dan
melanggar jaminan kepastian hukum yang adil.
16. Kontradiksi Norma Antara Tanggung Jawab Bersama dan Prinsip
Nirlaba Serta Akses Berkeadilan
17. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010,
ditegaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan wajib didasarkan
pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak
mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan harus
dikembalikan untuk meningkatkan kapasitas layanan pendidikan. Lebih
lanjut, huruf e pasal tersebut dan Pasal 53 ayat (1) mewajibkan
penyediaan akses berkeadilan tanpa memandang kemampuan
ekonomi peserta didik. Namun, keberadaan Pasal 12 ayat (2) huruf b
dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang membuka kran pembiayaan
tak berbatas dari masyarakat secara diam-diam menggeser orientasi
satuan pendidikan dari institusi nirlaba pengemban misi sosial menjadi
korporasi berorientasi profit (market-driven institution).
16
18. Bahwa pembiayaan bersama tanpa batas proporsi memicu kontradiksi
norma yang akut, di mana di satu sisi lembaga pendidikan diwajibkan
memberikan layanan tanpa memandang status ekonomi, tetapi di sisi
lain
mereka
diberikan
keleluasaan
undang-undang
untuk
mengeksploitasi dana masyarakat guna membangun sarana fisik
mewah yang melampaui Standar Nasional Pendidikan. Hal ini
menciptakan diskriminasi sistemik di mana akses terhadap pendidikan
bermutu tinggi hanya tersedia bagi calon peserta didik yang mampu
membayar sumbangan institusi dalam nominal besar. Ketika
kapitalisasi pendidikan dilegimitasi oleh undang-undang, maka hak
atas kepastian hukum yang adil bagi warga negara miskin untuk
memperoleh pendidikan tinggi yang setara secara otomatis tereliminasi
oleh tembok tebal komersialisasi.
19. Bahwa benturan kepentingan antara pemenuhan hak konstitusional
warga negara dan pencarian dana operasional mandiri oleh institusi
pendidikan merupakan akibat langsung dari kegagalan Pasal 46 ayat
(1) UU Sisdiknas dalam menggariskan garis demarkasi yang tegas
antara wilayah pembiayaan publik dan privat. Satuan pendidikan
negeri, yang seharusnya dibiayai penuh oleh negara untuk menjamin
kepastian hukum pelayanan publik, justru dipaksa bertindak
menyerupai entitas bisnis swasta yang berburu surplus finansial dari
mahasiswa melalui instrumen pungutan legal berkamuflase “tanggung
jawab bersama”. Oleh sebab itu, untuk menyelaraskan kembali tata
kelola pendidikan dengan prinsip nirlaba dan akses berkeadilan,
Mahkamah Konstitusi harus membatasi keabsahan pasal a quo agar
tidak lagi dijadikan instrumen komersialisasi pendidikan yang
eksploitatif.
20. Manifestasi Kerugian Konstitusional: Data Empiris Penyelewengan
Dana Pendidikan dan Pungutan Liar (Pungli)
21. Bahwa argumen Pemohon mengenai adanya ketidakpastian hukum
yang adil akibat ambiguitas norma bukan sekadar kekhawatiran teoretis
belaka, melainkan sebuah realitas objektif yang telah menimbulkan
kerugian konstitusional secara masif di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan laporan pemantauan ilmiah yang dirilis oleh Jaringan
17
Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat setidaknya terjadi 218
kasus dugaan penyelewengan dana pendidikan di Indonesia. Fakta
yang paling mengejutkan dan relevan dengan permohonan ini adalah
bahwa jenis penyelewengan dana pendidikan terbesar didominasi oleh
Praktik Pungutan Liar (Pungli) dengan persentase mencapai 47% dari
total kasus, yang secara eksplisit digambarkan oleh JPPI sebagai
bentuk “pemalakan langsung terhadap siswa dan orang tua”.
22. Bahwa tingginya angka pungutan liar yang mencapai hampir separuh
dari total penyelewengan dana pendidikan merupakan bukti tak
terbantahkan bahwa frasa “ikut menanggung biaya” dan “tanggung
jawab bersama” dalam undang-undang telah disalahgunakan di tingkat
implementasi sebagai legitimasi moral dan hukum untuk melakukan
pungutan di luar ketentuan resmi. Ketidakjelasan batasan akhir
tanggung jawab peserta didik meruntuhkan kepastian hukum dan
dimanfaatkan oleh oknum birokrasi sekolah maupun kampus untuk
melegalisasi penarikan uang dari orang tua murid dengan berbagai
dalih kebersamaan, sumbangan sukarela, uang komite, atau iuran
perpisahan. Ketiadaan legal barrier yang tegas dalam undang-undang
a quo membuat praktik pungli tumbuh subur dalam wilayah abu-abu
hukum (gray area) yang mengorbankan kepastian hukum dan finansial
wali murid.
23. Bahwa data JPPI tersebut memperlihatkan anatomi kerusakan sistemik
di mana hukum gagal memberikan fungsi proteksi, regulasi, dan
distribusi keadilan bagi peserta didik akibat rumusan kalimat undang-
undang yang cacat sejak dalam kandungan normatifnya. Ketika 47%
penyelewengan berbentuk pungli langsung kepada siswa, hal tersebut
menunjukkan bahwa ketidakjelasan ruang lingkup dan proporsi
pembiayaan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU
Sisdiknas telah bertindak sebagai faktor pemicu (enabling factor)
terjadinya korupsi kasatmata di lingkungan pendidikan tinggi dan
menengah. Dengan demikian, benturan antara realitas empiris
penyelewengan dana ini dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
telah mencapai derajat kedaruratan konstitusional yang mewajibkan
18
Mahkamah Konstitusi mengintervensi demi menyelamatkan masa
depan generasi bangsa dari pemerasan terselubung.
24. Penggeseran Kewajiban Negara (Shifting of State Obligation) Kepada
Warga Negara yang Melanggar Hak Konstitusional
25. Bahwa konstitusi melalui Pasal 31 ayat (2), (3), dan (4) UUD 1945
secara imperatif meletakkan kewajiban pembiayaan pendidikan dasar
secara mutlak di tangan negara, serta mewajibkan negara
menyelenggarakan
satu
sistem
pendidikan
nasional
dengan
mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
APBN dan APBD. Mandat konstitusional ini mengisyaratkan bahwa
negara harus bertindak sebagai penyandang dana utama (primary
funder) untuk memastikan setiap warga negara dapat mengakses
pendidikan tanpa hambatan finansial. Namun, keberadaan frasa
“pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat” telah dijadikan
instrumen hukum untuk melakukan tindakan penggeseran kewajiban
negara (shifting of state obligation) kepada warga negara secara
sistemik.
26. Bahwa dengan dalih “tanggung jawab bersama” yang tidak dibatasi
proporsinya, negara secara perlahan melepaskan tanggung jawab
anggarannya dan membiarkan institusi pendidikan negeri mencari
pendanaan mandiri dengan cara memeras kemampuan ekonomi
peserta didiknya. Tindakan penggeseran kewajiban ini merupakan
pengkhianatan terhadap kontrak sosial yang tertuang dalam UUD 1945
dan secara telanjang melanggar hak atas kepastian hukum yang adil,
karena warga negara dipaksa membayar ganda: pertama melalui
pembayaran pajak kepada negara, dan kedua melalui pembayaran
berbagai pungutan pendidikan yang tiada berakhir. Ketidakpastian
hukum terjadi karena porsi peran negara menjadi bersifat elastis dan
fluktuatif, bergantung pada kemauan politik anggaran penguasa,
sementara beban masyarakat terus merangkak naik tanpa batas
proteksi yang pasti.
19
27. Bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 58H PP Nomor 66 Tahun
2010, dinyatakan bahwa Pemerintah menanggung biaya investasi dan
operasional satuan pendidikan tinggi “sesuai dengan kemampuan
keuangan negara”. Frasa elastis dalam peraturan turunan ini, yang
bersumber dari ketidakjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas, menjadi
pintu masuk bagi pemangkasan subsidi pendidikan tinggi (BOPTN)
secara sepihak dengan alasan efisiensi anggaran negara. Ketika
subsidi negara mengecil, institusi pendidikan mengeksploitasi frasa
“tanggung
jawab
masyarakat”
untuk
menaikkan
UKT
dan
membebankan biaya kuliah yang mahal, yang mana tindakan
pengalihan beban operasional negara kepada individu warga negara
ini melanggar asas keadilan hukum yang terkandung dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945.
28. Ancaman Terhadap Kuota Mahasiswa Kurang Mampu dan Kegagalan
Sistem Subsidi Silang yang Adil
29. Bahwa kepastian hukum yang adil dalam pendidikan menuntut adanya
perlindungan afirmatif bagi kelompok masyarakat yang lemah secara
ekonomi agar tetap dapat menikmati hak atas pendidikan tinggi melalui
jaminan kuota dan subsidi yang berkepastian. Berdasarkan Pasal 53A
ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, setiap
satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib
mengalokasikan tempat dan menyediakan bantuan biaya pendidikan
bagi calon peserta didik yang memiliki potensi akademik memadai
namun kurang mampu secara ekonomi, sekurang-kurangnya 20% dari
jumlah keseluruhan peserta didik baru. Kebijakan afirmatif ini dirancang
agar sistem UKT berkeadilan dapat berjalan melalui mekanisme subsidi
silang yang presisi, di mana kelompok kaya menyubsidi kelompok
miskin.
30. Bahwa akibat ketiadaan batasan dan ukuran yang jelas mengenai
ruang lingkup pembiayaan bersama dalam undang-undang yang diuji,
sistem subsidi silang yang adil tersebut mengalami keruntuhan
struktural di lapangan. Ketika universitas diberikan kebebasan tak
terbatas untuk menetapkan iuran di luar UKT (seperti uang pangkal
jalur mandiri), institusi pendidikan cenderung memprioritaskan
20
penerimaan mahasiswa baru dari jalur yang mampu memberikan
sumbangan finansial terbesar demi mendongkrak pendapatan kampus.
Praktik ini secara langsung mengancam pemenuhan kuota minimal
20% bagi mahasiswa kurang mampu, karena ruang bagi mahasiswa
miskin tereliminasi oleh komersialisasi penerimaan mahasiswa baru
yang didorong oleh kebutuhan institusi untuk menutup biaya
operasional yang tidak ditanggung negara.
31. Bahwa ketidakjelasan norma ini juga mengakibatkan kegagalan fungsi
jaminan perlindungan bagi mahasiswa miskin yang mengalami
penurunan kemampuan ekonomi di tengah masa studi (misalnya akibat
orang tua meninggal dunia atau terkena pemutusan hubungan kerja).
Tanpa adanya ukuran batasan akhir tanggung jawab yang diatur dalam
tingkat undang-undang, proses pengajuan penurunan golongan UKT
atau permohonan pembebasan biaya sering kali menghadapi jalan
buntu birokrasi kampus yang kaku dan tidak bersahabat. Mahasiswa
dipaksa untuk memilih antara membayar UKT yang tidak lagi sesuai
kemampuan ekonominya atau melakukan drop out (putus kuliah),
sebuah realitas memilukan yang membuktikan bahwa Pasal 12 ayat (2)
huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas secara nyata melanggar
hak atas kepastian hukum yang adil dan memutus rantai mobilitas
sosial warga negara.
32. Korupsi Administratif “Rapi di Atas Kertas” Sebagai Dampak
Kekosongan Batasan Hukum yang Tegas
33. Bahwa berdasarkan laporan JPPI tahun 2025, selain praktik pungli,
ditemukan pula penyelewengan dana bantuan pendidikan sebesar
24%,
korupsi
pengadaan
proyek
pendidikan
sebesar
17%,
penyalahgunaan kekuasaan sebesar 11%, serta praktik korupsi
administratif dan fiktif sebesar 1%. JPPI menggarisbawahi bahwa
penyelewengan ini sering kali dikategorikan sebagai korupsi yang “rapi
di atas kertas”, di mana secara administratif seluruh Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tampak memenuhi standar
malaadministrasi yang rapi, namun secara sistemik merugikan kualitas
21
pendidikan nasional, menghasilkan bangunan sekolah rusak, sarana
fiktif, dan bocornya dana BOS, PIP, maupun DAK.
34. Bahwa Pemohon berargumen terdapat hubungan kausalitas yang kuat
antara karakteristik norma yang kabur dalam pasal yang diuji dengan
maraknya korupsi administratif yang “rapi di atas kertas” tersebut.
Karena undang-undang tidak menetapkan ruang lingkup komponen
biaya secara limitatif, institusi pendidikan memiliki kebebasan untuk
mencampuradukkan dana yang bersumber dari anggaran negara
(APBN/APBD) dengan dana yang dipungut dari masyarakat dalam satu
kantong pengelolaan yang tidak transparan. Kekosongan batasan
hukum yang tegas ini menyulitkan lembaga pengawas eksternal
(seperti BPK, BPKP, atau akuntan publik) untuk melakukan audit
investigatif yang mendalam, sebab institusi pendidikan selalu dapat
berlindung di balik dalih bahwa penggunaan dana yang bermasalah
tersebut bersumber dari partisipasi dana masyarakat yang fleksibel dan
tidak seketat aturan keuangan negara.
35. Bahwa ketidakpastian hukum ini menciptakan situasi di mana
akuntabilitas publik yang diamanatkan oleh Pasal 49 ayat (2) huruf b
PP 66/2010 menjadi sekadar formalitas administratif di atas kertas
tanpa substansi kejujuran hukum. Peserta didik dan orang tua murid,
selaku penyumbang dana di bawah payung “tanggung jawab bersama”,
tidak pernah diberikan hak akses informasi yang transparan untuk
mengaudit ke mana setiap rupiah uang yang mereka bayarkan
dialokasikan. Ketika hukum membiarkan sebuah sistem pengelolaan
keuangan publik berjalan tanpa kejelasan batasan antara hak publik
dan kewajiban privat, maka jaminan terhadap kepastian hukum yang
adil telah gagal total diwujudkan oleh negara, sehingga pembatalan
atau pemberian tafsir konstitusional bersyarat atas pasal-pasal a quo
menjadi sebuah keniscayaan hukum.
36. Urgensi Koreksi Konstitusional Demi Mengembalikan Kepastian
Hukum yang Adil dalam Sistem Pembiayaan Pendidikan
37. Bahwa seluruh jalinan argumen hukum, landasan filosofis, dan bukti
empiris penyelewengan dana yang telah Pemohon paparkan di atas
22
bermuara pada satu kesimpulan konstitusional yang solid: Pasal 12
ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terbukti secara sah dan
meyakinkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai secara limitatif dan ketat. Ketidakjelasan
norma yang terkandung dalam frasa “ikut menanggung biaya” dan
“tanggung jawab bersama” telah menjadi akar penyebab runtuhnya
kepastian hukum yang adil, suburnya komersialisasi pendidikan, serta
meluasnya praktik pungutan liar dan korupsi sistemik yang membebani
peserta didik di Indonesia.
B. Ketidakpastian Hukum Proproporsionalitas Pendanaan sebagai
Bentuk Pengabaian Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak
Konstitusional Atas Pendidikan yang Berkeadilan
1. Ketidakpastian Hukum Proproporsionalitas Pendanaan sebagai Bentuk
Pengabaian Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak
Konstitusional Atas Pendidikan yang Berkeadilan
2. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang
menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat,
telah melahirkan kekosongan hukum (rechtsvacuüm) yang secara
nyata membentur jaminan konstitusional hak atas pendidikan dalam
Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketiadaan klausul yang mengatur
proporsi, batas, dan pembagian tanggung jawab finansial yang rigid
antara sektor publik dan privat memberikan ruang bagi pelepasan
tanggung jawab negara secara terstruktur. Ketika hukum normatif
membiarkan frasa “tanggung jawab bersama” tanpa demarkasi limits
yang absolut, negara secara sengaja melegitimasi terjadinya
pengalihan beban finansial kepada masyarakat, yang berimplikasi
langsung pada runtuhnya kepastian hukum yang adil. Ketiadaan
parameter baku mengenai berapa persentase maksimal yang boleh
dibebankan kepada masyarakat dan berapa kewajiban minimum yang
wajib dipikul oleh instrumen kekuasaan eksekutif, memicu anarki
kebijakan pembiayaan di tingkat implementasi empiris. Satuan
23
pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi,
memanfaatkan ambiguitas pasal ini sebagai dasar hukum untuk
membebankan defisit anggaran operasional mereka kepada dompet
orang tua peserta didik. Ketidakjelasan pemisahan lokus pendanaan ini
tidak boleh dianggap sebagai fleksibilitas regulatif semata, melainkan
harus dinilai secara kritis sebagai cacat substansial rancangan undang-
undang (legislative defect) yang melanggar prinsip the rule of law.
Akibat hukumnya, hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan
pendidikan yang layak dan bebas dari hambatan ekonomi tidak lagi
dijamin oleh konstitusi, melainkan dinegosiasikan melalui kapasitas
finansial individual. Kondisi ini secara nyata mereduksi hak asasi
manusia yang bersifat universal menjadi sebuah komoditas komersial
privat yang hanya dapat diakses oleh segelintir kelompok yang memiliki
privilege ekonomi. Ketika hak konstitusional yang dijamin oleh naskah
fundamental negara digantungkan pada ketiadaan pembatasan
proporsi dalam undang-undang organik, maka undang-undang
tersebut secara nyata telah mengkhianati perintah tertinggi konstitusi
yang mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
melalui pembiayaan publik yang total, inklusif, berkelanjutan, dan
bebas dari diskriminasi struktural.
3. Komersialisasi
Sistemik
dan
Legitimasi
Pungutan
Liar
yang
Terselubung
Akibat
Ambiguitas
Pembagian
Beban
Finansial
Pendidikan
4. Bahwa ambiguitas absolut dalam Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas
secara langsung menjadi akar kausalitas suburnya berbagai pungutan
di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan
Pendidikan (SPP) resmi, yang secara eksponensial mengancam
eksistensi Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Norma ini memberikan
tameng legalitas bagi institusi pendidikan untuk memformulasikan
beragam biaya terselubung, seperti uang pangkal, iuran komite
sekolah, iuran pengembangan institusi, biaya praktikum siluman,
hingga biaya pengadaan seragam dan buku teks yang kian kompleks.
Data empiris menunjukkan bahwa eskalasi biaya pendidikan langsung
dan tidak langsung ini meningkat tajam dengan laju inflasi sektoral
24
mencapai 10% hingga 15% per tahun, sebuah angka yang sangat tidak
proporsional jika dibandingkan dengan kenaikan upah riil masyarakat
atau Upah Minimum Regional (UMR) yang hanya merangkak di kisaran
3% hingga 5% per tahun. Ketimpangan matematis ini membuktikan
adanya pergeseran paksa (forced shifting) beban fiskal dari negara ke
rumah tangga, yang dimungkinkan karena Pasal 46 ayat (1) tidak
menetapkan batas akhir (boundary line) kapan masyarakat boleh
dimintai kontribusi dan kapan masyarakat harus dibebaskan secara
mutlak dari kewajiban keuangan. Frasa “tanggung jawab masyarakat”
dalam ketentuan a quo telah disalahartikan secara sistematis oleh
birokrasi pendidikan sebagai cek kosong untuk menarik dana publik
tanpa batas kendali. Konsekuensinya, proses seleksi masuk dan
keberlanjutan studi di lembaga pendidikan tidak lagi murni menguji
kapasitas intelektual dan potensi akademik peserta didik, melainkan
beralih menjadi kompetisi daya beli finansial keluarga. Negara dalam
hal ini telah melakukan pembiaran regulatif terhadap komersialisasi
pendidikan, yang mengubah corak institusi akademik dari ruang publik
yang inklusif menjadi korporasi pasar yang berorientasi laba. Benturan
norma ini sangat benderang: di satu sisi Pasal 31 ayat (1) UUD NRI
1945 memberikan jaminan mutlak bahwa setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan, namun di sisi lain undang-undang organik di
bawahnya justru menciptakan rintangan ekonomi sistemik yang
menggagalkan hak tersebut di pintu gerbang sekolah dan kampus.
Oleh karena itu, membiarkan Pasal 46 ayat (1) tetap berlaku tanpa
pembatasan proporsi pendanaan publik yang dominan sama saja
dengan melegalkan pengosongan makna substantif dari hak
konstitusional atas pendidikan itu sendiri.
5. Kegagalan Alokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen Akibat Misalokasi
Fiskal ke Sekolah Kedinasan dan Disfungsi Anggaran Negara
6. Bahwa fakta empiris mengenai tidak tepat sasarannya alokasi
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) merupakan akibat langsung dari kegagalan
Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas dalam membatasi ruang lingkup
25
operasional pendanaan, yang melanggar Pasal 31 ayat (4) UUD NRI
1945. Konstitusi secara imperatif memerintahkan bahwa prioritas
anggaran 20 persen wajib difokuskan untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencakup jalur pendidikan
formal dari tingkat paling bawah (pendidikan anak usia dini dan dasar)
hingga tingkat pendidikan tinggi umum. Namun, karena undang-
undang tidak memberikan demarkasi batas tanggung jawab yang
tegas, ruang fiskal pendidikan nasional senilai ratusan triliun rupiah
tersebut mengalami dilusi dan fragmentasi, di mana dana pendidikan
justru dialokasikan secara masif untuk mendanai sekolah-sekolah
kedinasan di bawah kementerian/lembaga sektoral non-pendidikan
yang secara eksklusif hanya melayani kepentingan korps birokrasi
tertentu. Misalokasi struktural ini menciptakan ketidakadilan anggaran
(budgetary injustice) yang mendalam, di mana sekolah kedinasan
menerima fasilitas asrama, uang saku, dan pembebasan biaya total
yang bersumber dari rumpun anggaran pendidikan, sementara institusi
pendidikan tinggi negeri umum (PTN) dan sekolah-sekolah umum di
daerah tertinggal dipaksa mengalami kelangkaan fiskal parah. Defisit
anggaran pada jalur pendidikan umum inilah yang kemudian menjadi
alasan pembenar bagi kampus-kampus umum untuk menaikkan UKT
secara ugal-ugalan dan menciptakan pungutan liar terstruktur yang
memeras mahasiswa. Benturan konstitusional terjadi ketika amanat 20
persen APBN yang seharusnya diprioritaskan untuk menjamin akses
pendidikan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,
justru didegradasi menjadi instrumen pembiayaan aparatur negara
eksklusif, sementara hak anak-anak dari kelompok masyarakat sipil
umum dikorbankan. Kegagalan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas dalam
mengunci distribusi anggaran 20 persen agar fokus pada core-
education system (pendidikan dasar hingga tinggi umum) membuktikan
bahwa pasal tersebut bertentangan secara diametral dengan semangat
perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial yang terkandung
dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.
7. Diskriminasi Finansial dan Penghancuran Mobilitas Sosial Vertikal Bagi
Rumah Tangga Miskin dan Kelompok Rentan
26
8. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas secara nyata telah
memperdalam jurang stratifikasi sosial dan memperkuat mekanisme
reproduksi
kemiskinan
antargenerasi,
sebuah
kondisi
yang
bertentangan dengan semangat inklusivitas Pasal 31 ayat (1) UUD NRI
1945. Ketika biaya pendidikan melesat tinggi akibat absennya
kepastian batas pendanaan oleh negara, kelompok masyarakat
berpendapatan rendah (40% rumah tangga terbawah) mengalami
tekanan finansial yang luar biasa ekstrem. Data sosiologis
menunjukkan bahwa keluarga miskin terpaksa mengambil keputusan
adaptif yang bersifat defensif dan destruktif, seperti menarik anak
mereka dari sekolah untuk dipekerjakan dalam sektor informal, atau
memindahkan anak ke satuan pendidikan berkualitas rendah demi
menghindari pungutan sekolah yang mencekik. Pendidikan yang
seharusnya berfungsi sebagai elevator sosial utama untuk memutus
rantai kemiskinan struktural, kini berubah menjadi instrumen segregasi
kelas, di mana fasilitas pendidikan bermutu tinggi dengan sarana
prasarana modern hanya menjadi hak eksklusif anak-anak dari kelas
atas (20% rumah tangga teratas). Kondisi ini melanggar jaminan
nondiskriminasi yang inheren dalam pemenuhan hak atas pendidikan
yang diatur dalam konstitusi. Pelepasan tanggung jawab negara dalam
membatasi beban biaya personal peserta didik menyebabkan akses
terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terfragmentasi berdasarkan
tebal tipisnya dompet orang tua. Ketika anak dari keluarga miskin
tersingkir dari sistem pendidikan akibat tidak mampu membayar uang
pangkal atau iuran komite, negara telah melakukan pelanggaran hak
asasi manusia melalui pembiaran regulatif (violation by omission).
Ketidakjelasan proporsi tanggung jawab dalam Pasal 46 ayat (1) UU
Sisdiknas memberikan legitimasi bagi berlakunya hukum pasar bebas
di sektor pendidikan, yang secara langsung melumpuhkan keadilan
sosial dan menghancurkan masa depan modal manusia (human
capital)
nasional,
sehingga
pasal
tersebut
wajib
dinyatakan
inkonstitusional karena merusak tatanan hak warga negara untuk
mendapatkan kesempatan hidup yang setara melalui jalur edukasi.
27
9. Fenomena “Squeezed Middle” dan Kerentanan Ekonomi Kelas
Menengah Akibat Absennya Batas Perlindungan Fiskal Negara
10. Bahwa keberlakuan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas telah menciptakan
kepunahan perlindungan ekonomi bagi kelompok masyarakat kelas
menengah, yang melahirkan fenomena tragis berupa “squeezed
middle” (kelas menengah yang terjepit), sebuah kondisi yang
menegasikan keadilan hukum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945.
Kelompok kelas menengah berada dalam posisi sosiologis yang sangat
rentan: mereka tidak dikategorikan sebagai kelompok miskin ekstrem
sehingga secara otomatis tereksklusi dari berbagai skema bantuan
sosial pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu
Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang berbasis Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun di sisi lain, pendapatan riil
mereka
sangat
tidak
memadai
untuk
menanggung
lonjakan
eksponensial UKT dan biaya “tersembunyi” pendidikan yang
dilepaskan tanpa kontrol oleh undang-undang a quo. Akibatnya, demi
mempertahankan anak-anak mereka di bangku kuliah atau sekolah
menengah berkualitas, keluarga kelas menengah dipaksa melakukan
pengorbanan fiskal rumah tangga yang tidak sehat, seperti menguras
tabungan masa depan, memotong anggaran kebutuhan dasar pangan
dan nutrisi, hingga terjebak dalam lingkaran setan utang konsumtif dan
pinjaman online ilegal. Tekanan finansial yang destruktif ini
menurunkan kualitas hidup dan ketahanan ekonomi keluarga kelas
menengah secara masif. Negara, melalui Pasal 46 ayat (1) UU
Sisdiknas, telah gagal menjalankan fungsi perlindungannya (to protect)
kepada warga negara yang produktif, dengan membiarkan biaya
pendidikan bergeser menjadi beban personal yang menghancurkan
stabilitas ekonomi makro rumah tangga. Ketidakjelasan batas tanggung
jawab finansial ini membuktikan bahwa undang-undang tidak memiliki
sensitivitas sosiologis terhadap struktur demografi masyarakat
Indonesia. Ketika kelompok penyangga utama perekonomian nasional
justru jatuh miskin akibat biaya pendidikan anak-anak mereka yang
tidak terkendali, maka hal tersebut menjadi bukti tak terbantahkan
bahwa regulasi pendanaan pendidikan yang ada saat ini bertentangan
28
secara fundamental dengan tujuan konstitusional Pasal 31 ayat (1)
UUD NRI 1945 yang menghendaki pendidikan sebagai instrumen
kesejahteraan, bukan instrumen pemiskinan sistemik.
11. Dampak Transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-
BH) Sebagai Katalisator Eksklusi Pendidikan Tinggi Umum
12. Bahwa ketidakjelasan proporsi pendanaan dalam Pasal 46 ayat (1) UU
Sisdiknas menjadi pembenaran doktrinal bagi gelombang transformasi
Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (PTN-BH), yang secara agresif mengancam keterjangkauan
akses pendidikan tinggi sebagaimana dijamin Pasal 31 ayat (1) UUD
NRI 1945. Status PTN-BH yang menekankan otonomi keuangan dan
model tata kelola universitas korporat (corporate university) memaksa
kampus-kampus negeri untuk mencari sumber pendanaan swadaya di
luar subsidi APBN yang kian menyusut. Karena undang-undang tidak
mengunci kewajiban negara untuk menanggung mayoritas unit cost
pendidikan tinggi, maka PTN-BH secara rasional mengalihkan defisit
anggarannya langsung kepada mahasiswa melalui instrumen kenaikan
UKT, penetapan uang pangkal jalur mandiri yang fantastis, dan
komersialisasi aset akademik. Kampus negeri yang sejatinya didirikan
dengan uang rakyat untuk kepentingan rakyat, kini berubah watak
menjadi entitas bisnis yang sangat eksklusif. Mahasiswa dari latar
belakang ekonomi bawah dan menengah bawah secara sistematis
tersingkir dari program studi strategis dan favorit karena tidak mampu
memenuhi syarat nominal uang pangkal yang ditentukan secara
sepihak oleh otoritas kampus. Praktik penahanan ijazah bagi yang
menunggak, ancaman putus kuliah (drop out) karena kendala finansial,
hingga tekanan mental yang memicu depresi di kalangan mahasiswa
miskin menjadi pemandangan empiris yang memilukan. Benturan pasal
yang diuji dengan konstitusi sangat nyata: Pasal 46 ayat (1) UU
Sisdiknas membiarkan perguruan tinggi negeri bertindak layaknya
agen pasar bebas yang mematok harga berdasarkan kekuatan
penawaran dan permintaan, sementara Pasal 31 ayat (1) UUD NRI
1945 menggariskan dengan tegas bahwa pendidikan adalah hak publik
yang pemenuhannya wajib dijamin dan difasilitasi oleh otoritas negara
29
secara berkeadilan tanpa adanya hambatan komersial yang
diskriminatif.
13. Perluasan Beban Finansial ke Sektor Digital Pasca-Pandemi yang
Memperparah Jurang Kesenjangan Pembelajaran (Digital Divide)
14. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang tidak adaptif
dan kabur dalam pembagian tanggung jawab finansial, telah
memperparah dampak kesenjangan digital (digital divide) pasca-
pandemi, yang secara langsung mencederai hak atas pendidikan yang
setara dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Transformasi metode
pembelajaran modern yang kini berbasis hybrid dan membutuhkan
infrastruktur teknologi informasi yang canggih (seperti laptop spesifikasi
tinggi, gawai digital, kuota internet bulanan, serta akses perangkat
lunak premium) telah memperluas spektrum komponen biaya
pendidikan dari lingkungan sekolah ke dalam wilayah domestik rumah
tangga. Namun, karena undang-undang a quo membiarkan beban
tersebut mengambang sebagai “tanggung jawab bersama”, negara
melepaskan diri dari kewajiban menyediakan infrastruktur digital
personal bagi peserta didik. Beban pengadaan perangkat teknologi
canggih ini sepenuhnya ditumpuk di atas pundak orang tua. Bagi
keluarga miskin dan pedesaan, tuntutan digitalisasi ini menjadi
malapetaka finansial baru yang memperdalam ketertinggalan anak-
anak mereka. Terjadi ketimpangan kualitas pembelajaran yang sangat
ekstrem antara siswa kaya perkotaan yang memiliki akses perangkat
digital paripurna dengan siswa miskin daerah tertinggal yang terisolasi
dari teknologi. Fenomena ini membuktikan bahwa biaya pendidikan
tidak lagi sekadar urusan membayar SPP, melainkan mencakup
ekosistem pendukung digital yang sangat mahal. Ketiadaan regulasi
dalam UU Sisdiknas yang mewajibkan anggaran publik untuk
mengintervensi dan mensubsidi penuh kebutuhan teknologi digital bagi
peserta didik miskin membuktikan adanya cacat bawaan dalam Pasal
46 ayat (1) yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, dan
secara nyata melanggar hak konstitusional anak bangsa untuk
memperoleh kualitas pendidikan yang setara dan kompetitif di era
modern.
30
15. Disparitas Pembiayaan Wilayah dan Kesenjangan Kelembagaan
Antara Sekolah Negeri, Swasta, Serta Pendidikan Keagamaan
16. Bahwa ketidakjelasan formulasi pembagian pendanaan dalam Pasal 46
ayat (1) UU Sisdiknas telah memicu disparitas pembiayaan
antarwilayah dan kesenjangan mutu kelembagaan yang akut, yang
bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pasal 31 ayat (1)
UUD NRI 1945. Absennya standar proporsi kontribusi yang mengikat
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melahirkan
ketimpangan kualitas pendidikan yang dramatis antarprovinsi dan
antarkabupaten/kota. Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah
(PAD) tinggi mampu memberikan subsidi tambahan melalui skema
BOS Daerah, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
yang kapasitas fiskalnya lemah terpaksa membiarkan satuan
pendidikannya merana dalam keterbatasan anggaran, yang berujung
pada pembebanan biaya operasional secara brutal kepada masyarakat
lokal yang miskin. Ketidakadilan ini semakin menganga jika kita
menelaah posisi lembaga pendidikan swasta kecil dan lembaga
pendidikan keagamaan (seperti madrasah dan pesantren) yang
seringkali dianaktirikan dalam distribusi anggaran publik, meskipun
mereka memikul beban nyata dalam mencerdaskan sebagian besar
anak bangsa. Sekolah swasta pinggiran dipaksa menetapkan biaya
tinggi kepada siswanya demi menjaga kelangsungan hidup institusi,
tanpa adanya intervensi jaminan fiskal yang memadai dari negara.
Akibat hukum dari Pasal 46 ayat (1) ini adalah terjadinya kastanisasi
sistem pendidikan nasional: kasta sekolah negeri unggulan perkotaan
yang melimpah fasilitas, kasta sekolah swasta elite yang super mahal,
dan kasta sekolah pinggiran/madrasah yang kumuh dan kekurangan
dana. Kastanisasi struktural yang didorong oleh cacatnya regulasi
pendanaan ini secara telak menabrak filosofi Pasal 31 ayat (1) UUD
NRI 1945 yang menghendaki satu sistem pendidikan nasional yang
tunggal, setara, berkeadilan, dan merata bagi seluruh tumpah darah
Indonesia tanpa memandang batas geografis maupun status
kelembagaan.
31
17. Ketidaktepatan Sasaran Skema Bantuan Sosial Pendidikan Sebagai
Akibat Hukum Lemahnya Akuntabilitas dan Transparansi Fiskal
18. Bahwa kegagalan efektivitas program bantuan sosial pendidikan
seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia
Pintar (PIP), dan KIP Kuliah dalam meredam dampak kenaikan biaya
pendidikan adalah implikasi logis dari cacat normatif Pasal 46 ayat (1)
UU Sisdiknas yang tidak menuntut akuntabilitas proporsi pembiayaan
secara ketat, sehingga melanggar semangat Pasal 31 ayat (4) UUD
NRI 1945. Karena undang-undang tidak menetapkan bahwa anggaran
negara wajib menjadi penyangga utama (primary sustainer) dengan
persentase di atas 80% dari total unit cost riil pendidikan per siswa,
maka skema bantuan yang ada saat ini diproduksi dengan nominal
yang sangat tidak realistis dan jauh di bawah kebutuhan riil operasional
satuan pendidikan. Dana BOS yang disalurkan pemerintah seringkali
habis hanya untuk membiayai komponen administrasi minor dan
honorarium guru non-ASN, tanpa menyisakan ruang fiskal untuk
membebaskan biaya personal siswa. Lebih jauh lagi, sistem
penyaluran bantuan ini dikotori oleh problem salah sasaran akibat
buruknya sinkronisasi data kemiskinan dan intervensi politik anggaran.
Banyak anak dari keluarga miskin tidak menerima bantuan karena
hambatan birokrasi, sementara anak dari keluarga mampu justru
menikmati fasilitas beasiswa. Kelemahan tata kelola dan transparansi
ini membuktikan bahwa rancangan kebijakan pendanaan dalam UU
Sisdiknas lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal
penyerapan anggaran secara kuantitatif, alih-alih berfokus pada
dampak kualitatif pembebasan beban finansial rumah tangga.
Ketidakmampuan regulasi organik ini untuk menciptakan sistem jaring
pengaman fiskal (fiscal safety net) yang presisi dan total bagi peserta
didik rentan, membentur amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang
menghendaki pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar-besarnya
untuk pemenuhan hak dasar rakyat secara transparan, akuntabel,
berdaya guna, dan bebas dari distorsi struktural.
19. Erosi Kepercayaan Publik Terhadap Otoritas Negara dan Pelanggaran
Hak Atas Pendidikan Sebagai Kewajiban Hukum Internasional
32
20. Bahwa keberlakuan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang membiarkan
eskalasi biaya pendidikan tanpa batas perlindungan yang jelas, telah
memicu erosi kepercayaan publik secara masif terhadap legitimasi
negara dan secara internasional melanggar komitmen pemenuhan hak
asasi manusia, sebuah kondisi yang bertentangan dengan esensi
Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Gelombang protes mahasiswa yang
meluas di berbagai kota, jeritan orang tua di media sosial, serta
meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap institusi sekolah
membuktikan bahwa rakyat merasa dikhianati oleh kebijakan
pembiayaan pendidikan yang bercorak neoliberal. Negara dinilai telah
melakukan pengelakan kewajiban hukum (evasion of legal obligation)
yang diamanatkan oleh konstitusi untuk melindungi warga negaranya
dari kemiskinan edukatif. Dalam dimensi hukum internasional, sebagai
negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2005, Indonesia terikat kewajiban hukum untuk
mewujudkan pendidikan tinggi secara Cuma-Cuma secara progresif
(progressive introduction of free education). Namun, keberadaan Pasal
46 ayat (1) UU Sisdiknas justru melegalkan langkah mundur
(retrogressive measures) berupa pelepasan kendali harga pendidikan
yang memiskinkan rakyat. Ketidakselarasan antara retorika politik
“Indonesia Emas 2045” dengan realitas “Krisis Keterjangkauan Biaya
Pendidikan" di lapangan membuktikan bahwa pasal yang diuji telah
gagal total menjadi jembatan kesejahteraan. Apabila Mahkamah
Konstitusi tidak segera membatalkan atau memberikan tafsir bersyarat
yang ketat terhadap Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas dengan
menegaskan batas dominasi tanggung jawab finansial negara, maka
hak atas pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 akan
selamanya terdegradasi menjadi teks mati yang tidak memiliki daya
laku empiris, dan negara akan terus terjebak dalam siklus pelanggaran
hak konstitusional terhadap generasi mudanya sendiri..
C. Bahwa Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU
Sisdiknas Melanggengkan Pembebanan Biaya Pendidikan Secara
Terus-Menerus Kepada Peserta Didik dan Secara Nyata Bertentangan
33
dengan
Kewajiban
Absolut
Negara
dalam
Menjamin
Hak
Konstitusional Atas Pendidikan Tanpa Diskriminasi Ekologis-
Ekonomis
1. Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (UU Sisdiknas) telah menciptakan sebuah pembiaran hukum
yang bersifat sistemik dan eksploitatif terhadap warga negara,
khususnya para Pemohon, dengan melegalkan penarikan kontribusi
dana dari peserta didik guna menutupi ketidakmampuan tata kelola
anggaran negara. Pembebanan biaya penyelenggaraan pendidikan
secara terus-menerus ini merupakan bentuk pengingkaran radikal
terhadap esensi Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang secara
eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan dan negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa
kecuali. Norma yang diuji ini mereduksi kewajiban absolut negara (state
obligation) menjadi sekadar fungsi fasilitasi yang opsional, di mana
tanggung jawab finansial dialihkan secara sepihak ke pundak
masyarakat yang secara struktural sudah tidak berdaya. Benturan
antara teks undang-undang dan teks konstitusi ini melahirkan situasi
anomali di mana hak asasi warga negara untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa disandera oleh kemampuan finansial individu, yang
pada gilirannya melahirkan segregasi sosial-ekonomi yang akut di
dalam ruang lingkup akademis. Ketika negara gagal menyediakan
payung hukum yang memadai untuk membebaskan biaya pendidikan,
maka ketentuan a quo secara inheren telah cacat moral konstitusional
karena mengorbankan masa depan generasi muda demi efisiensi
anggaran yang semu. Ketidakmampuan regulasi ini dalam memberikan
perlindungan hukum yang kuat menyebabkan para Pemohon berada
dalam kondisi ketidakpastian hukum yang permanen, di mana
keberlangsungan hak atas pendidikan mereka selalu dibayangi oleh
ancaman putus sekolah akibat ketidakmampuan membayar pungutan
yang dikemas sebagai biaya operasional atau komite. Oleh karena itu,
membenturkan pasal-pasal yang melegalkan pungutan ini dengan cita-
34
cita Welfare State yang digagas oleh para pendiri bangsa di dalam
Pembukaan UUD NRI 1945 memperlihatkan secara benderang bahwa
Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas tidak lagi
memiliki legitimasi hukum untuk dipertahankan, melainkan harus
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah
mengkhianati substansi keadilan distributif yang menjadi pilar utama
pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Bahwa Terdapat Anomali Struktural dan Inkonsistensi Regulasi
Penganggaran di Dalam UU Sisdiknas yang Mengaburkan Batasan
Hakiki Alokasi Anggaran Pendidikan Minimal 20 Persen Sehingga
Menghasilkan Ketidakpastian Hukum yang Merugikan Hak Finansial
Sektor Pendidikan
3. Bahwa terjadi kontradiksi internal yang sangat parah di dalam tubuh UU
Sisdiknas itu sendiri, khususnya ketika membenturkan rumusan Pasal
46 ayat (2) dengan Pasal 49 ayat (1), yang secara nyata meruntuhkan
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945. Di satu sisi, undang-undang memerintahkan
pemenuhan alokasi anggaran 20 persen dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945,
namun di sisi lain, penyelundupan frasa "dana pendidikan selain gaji
pendidik dan biaya pendidikan kedinasan" di dalam regulasi
turunannya telah mengacaukan basis kalkulasi matematis finansial
negara. Inkonsistensi normatif ini telah dimanfaatkan secara
manipulatif oleh otoritas birokrasi untuk memasukkan komponen-
komponen anggaran non-instruksional yang tidak berkaitan langsung
dengan peningkatan kualitas intelektual peserta didik ke dalam pos
anggaran pendidikan. Interpretasi yang bercabang-cabang dan saling
menegasikan ini berakibat pada menggelembungnya angka anggaran
pendidikan secara nominal di atas kertas hingga mencapai ratusan
triliun rupiah, tetapi secara riil substansial, dana yang benar-benar
menyentuh kebutuhan ruang kelas dan pembebasan biaya siswa
sangatlah minim. Ketentuan hukum yang ambigu ini memicu
perselisihan tafsir yang berkepanjangan di tingkat implementasi
35
kebijakan, di mana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor
026/PUU-IV/2006
sebenarnya
telah
memberikan
rambu-rambu
mengenai batasan penganggaran yang berfokus pada pre-service
program, namun regulasi operasional yang diuji tetap mempertahankan
celah kedinasan (in-service training) dan pengeluaran sektoral
kementerian lain untuk membebani kuota 20 persen tersebut.
Manipulasi semantik dalam undang-undang ini secara langsung
merugikan para Pemohon karena hak atas alokasi anggaran
pendidikan yang bersih, efektif, dan terfokus menjadi terdistorsi oleh
ego sektoral berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian.
Keberadaan norma Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang tidak tegas ini
mengesahkan suatu sistem pembiayaan yang rapuh, di mana
anggaran jumbo yang selalu diklaim oleh Menteri Keuangan tidak
pernah sejalan dengan hilangnya beban biaya di tingkat tapak,
sehingga pengujian konstitusionalitas terhadap norma ini menjadi satu-
satunya jalan keluar untuk membersihkan APBN dari praktik
penyelundupan anggaran yang merugikan hak-hak fundamental
peserta didik.
4. Bahwa Terjadi Fragmentasi Akut dan Pemencaran Alokasi Anggaran
Pendidikan ke Berbagai Kementerian dan Lembaga Non-Pendidikan
yang Mengakibatkan Disfungsi Otoritas Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Serta Ketidakefektifan Belanja Negara
5. Bahwa fakta hukum dan empiris menunjukkan pengelolaan anggaran
pendidikan di Indonesia berada dalam kondisi disorientasi tata kelola
(governance failure) yang disebabkan oleh tersebarnya dana 20 persen
APBN tersebut ke belasan kementerian dan lembaga non-pendidikan,
sehingga mereduksi peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menjadi sekadar pengamat administrasi tanpa otoritas eksekusi yang
penuh. Penyerapan dana pendidikan oleh lembaga kedinasan dan
kementerian sektoral untuk membiayai program pelatihan internal
pegawainya secara nyata telah menabrak filosofi pendidikan nasional
yang bertujuan untuk membentuk karakter dan mencerdaskan generasi
muda secara universal, bukan membiayai birokrasi aparatur sipil
negara. Situasi ironis ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Keuangan
36
Sri Mulyani yang menyatakan bahwa sebagian besar porsi anggaran
pendidikan justru tidak dipegang dan dikendalikan oleh kementerian
yang membidangi urusan pendidikan, sebuah pengakuan yang
membongkar kenyataan bahwa kebijakan fiskal pendidikan di
Indonesia dijalankan secara tidak efisien dan salah sasaran.
Pemencaran anggaran ini melanggar prinsip kepastian hukum dan
keterpaduan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 Angka 3 UU Sisdiknas yang menghendaki keseluruhan
komponen pendidikan saling terkait secara terpadu untuk mencapai
tujuan nasional. Pembenturan realitas fragmentasi ini dengan amanat
Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 membuktikan bahwa pasal-pasal
dalam UU Sisdiknas yang diuji telah gagal total dalam memposisikan
kementerian pendidikan sebagai panglima tertinggi dalam pengelolaan
dana pendidikan nasional. Dampak langsung dari lemahnya
cengkeraman otoritas tunggal ini adalah lahirnya kebijakan-kebijakan
penganggaran daerah yang tidak sinkron, di mana dana transfer ke
daerah sering kali dialihkan untuk urusan kosmetik infrastruktur daerah
yang diklaim secara paksa sebagai penunjang pendidikan, seperti
usulan jalur jalan menuju sekolah yang dimasukkan dalam klaster
anggaran pendidikan. Otonomi pengelolaan yang kebablasan tanpa
adanya standardisasi yang kokoh di bawah satu komando kementerian
pendidikan telah merugikan hak para Pemohon untuk mendapatkan
keadilan anggaran, sehingga norma Pasal 46 ayat (1) yang
membiarkan pembiayaan pendidikan tersebar tanpa kendali sentral
yang ketat harus dinyatakan inkonstitusional karena terbukti memicu
pemborosan fiskal yang masif.
6. Bahwa Kegagalan Struktural Pendanaan Pendidikan Berdampak
Langsung pada Rendahnya Mutu Pendidikan Nasional dan Penurunan
Drastis Daya Saing Global Indonesia Berdasarkan Parameter
Internasional Seperti Skor PISA
7. Bahwa ketidakmemadaian perlindungan hukum dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas terhadap pembiayaan
pendidikan berbanding lurus dengan kemerosotan kualitas intelektual
generasi muda Indonesia di panggung internasional, yang merupakan
37
bukti nyata dari pelanggaran negara terhadap hak atas pendidikan
yang bermutu. Ketidakmampuan instrumen hukum nasional dalam
mengonversi anggaran jumbo 20 persen APBN menjadi output kualitas
pembelajaran yang nyata teperdaya oleh fakta bahwa skor The
Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh
OECD secara konsisten menempatkan Indonesia di jurang terdalam,
yakni peringkat 72 dari 78 negara. Kegagalan ini merupakan ironi yang
sangat memprihatinkan sekaligus bukti konkret bahwa klaim
pemenuhan kewajiban 20 persen anggaran oleh pemerintah hanyalah
pemenuhan formalitas angka akuntansi fiskal, sementara substansi
kualitas pembelajaran diabaikan tanpa adanya evaluasi hukum yang
mengikat. Ketika undang-undang membiarkan sekolah-sekolah terus
menarik pungutan dari orang tua dengan dalih keterbatasan dana,
fokus institusi pendidikan bergeser dari inovasi pedagogis dan literasi
sains menjadi urusan penagihan sengketa finansial internal.
Membenturkan potret buram skor PISA ini dengan janji konstitusional
untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang termaktub dalam
Pembukaan UUD NRI 1945 memperlihatkan adanya kesenjangan
(gap) yang sangat lebar antara cita-cita idealisme hukum dan realitas
sosiologis yang dihadapi para Pemohon. Sumber daya manusia
Indonesia dipaksa masuk ke dalam golongan peringkat yang paling
rendah secara rata-rata global karena sistem pendidikan tidak disokong
oleh kepastian pendanaan operasional yang memerdekakan siswa dari
beban biaya. Dengan demikian, jika norma-norma yang membolehkan
penarikan biaya penyelenggaraan pendidikan ini tetap dipertahankan,
maka negara secara sengaja membiarkan bangsa ini mengalami
pembodohan struktural dan kalah dalam persaingan global di era
digital, yang secara langsung melanggar hak konstitusional para
Pemohon untuk tumbuh berkembang dan memiliki daya saing yang adil
sebagai warga dunia.
8. Bahwa Ketidakmemadaian Norma yang Diuji Mengakibatkan Masifnya
Kerusakan Sarana dan Prasarana Fisik Pendidikan di Seluruh Wilayah
Indonesia Sebagai Akibat dari Salah Sasaran Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus
38
9. Bahwa kegagalan perlindungan norma Pasal 12 ayat (2) huruf b dan
Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas dalam menjamin ketersediaan sarana
dan prasarana pendidikan dasar dan menengah telah menciptakan
kondisi lingkungan belajar yang tidak layak, membahayakan
keselamatan jiwa peserta didik, serta melanggar hak atas lingkungan
pendidikan yang aman. Data nasional dari Laporan Kilasan Kinerja
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
secara
telanjang
mengungkap potret hancurnya infrastruktur pendidikan kita, di mana
1,2 juta ruang kelas atau sekitar 69% dari total ruang kelas di seluruh
penjuru Indonesia berada dalam kondisi mengalami kerusakan, dengan
rincian persentase kerusakan yang sangat masif di tingkat Sekolah
Dasar mencapai 74% ruang kelas, di mana 10% di antaranya
mengalami rusak berat yang mengancam keselamatan fisik siswa.
Kondisi serupa terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
dengan 70% ruang kelas rusak, Sekolah Menengah Atas (SMA)
dengan 55% kerusakan, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
dengan 53% kerusakan, serta Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi anak-
anak berkebutuhan khusus yang justru mengalami kerusakan ruang
kelas hingga 64%. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan
rehabilitasi dan renovasi bangunan sekolah ini dengan dalih kesulitan
akses transportasi dan kondisi geografis merupakan argumen
apologetik yang tidak dapat diterima secara hukum, karena anggaran
pendidikan yang dialokasikan seharusnya mampu melampaui
hambatan fisik tersebut jika dikelola dengan ketat. Kegagalan
infrastruktur ini membuktikan bahwa dana pendidikan yang melimpah
tidak pernah diprioritaskan untuk pemenuhan standar pelayanan
minimal sekolah, melainkan habis menguap dalam labirin birokrasi
yang koruptif dan tidak akuntabel. Ketika para Pemohon dipaksa untuk
belajar di bawah atap sekolah yang nyaris runtuh dan dinding yang
retak tanpa jaminan keselamatan, maka hak konstitusional mereka atas
perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 telah
diabaikan secara sengaja oleh negara akibat berlakunya norma
39
undang-undang yang melonggarkan tanggung jawab pembiayaan
sarana prasarana ini.
10. Bahwa Terdapat Kebocoran Anggaran Secara Sistemik dan Suburnya
Praktik Korupsi Sektor Pendidikan dari Tingkat Pusat Hingga Tingkat
Sekolah
Akibat
Lemahnya
Fungsi
Pengawasan
Hukum
dan
Akuntabilitas Publik
11. Bahwa longgarnya rumusan norma mengenai tanggung jawab
pembiayaan pendidikan di dalam UU Sisdiknas telah menjadikan sektor
pendidikan sebagai wilayah yang paling rentan terhadap tindak pidana
korupsi, yang secara langsung merampas hak-hak finansial yang
seharusnya dialokasikan untuk membebaskan biaya pendidikan para
Pemohon. Laporan resmi dari Indonesia Corruption Watch (ICW)
mencatat statistik yang mengerikan mengenai realitas korupsi ini, di
mana terdapat sedikitnya 425 kasus korupsi yang berkaitan langsung
dengan anggaran pendidikan dalam kurun waktu satu dekade, dengan
akumulasi kerugian keuangan negara mencapai angka 1,3 triliun rupiah
dan nilai suap sebesar 55 miliar rupiah. Penegasan dari Wakil Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut sektor
pendidikan sebagai lahan yang paling empuk bagi perilaku koruptif
dikarenakan besarnya kucuran dana tanpa diimbangi oleh sistem
interdisipliner pengawasan yang ketat, membongkar kepalsuan tata
kelola keuangan pendidikan nasional. Praktik korupsi anggaran ini tidak
hanya terjadi di koridor kementerian yang megah, melainkan telah
merangsek turun ke tingkat birokrasi daerah hingga ke level sekolah
melalui pemotongan liar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
oleh oknum dinas pendidikan maupun manipulasi pengadaan barang
oleh komite sekolah dan kepala sekolah. Keberadaan Pasal 46 ayat (1)
UU Sisdiknas yang membagi tanggung jawab pendanaan secara kabur
antara pemerintah dan masyarakat telah memberikan legitimasi
terselubung bagi oknum sekolah untuk terus melakukan pungutan liar
dengan dalih menutupi kekurangan dana BOS yang telah dikorupsi di
tengah jalan. Benturan antara kenyataan suburnya korupsi ini dengan
prinsip pengelolaan dana pendidikan yang berasaskan keadilan,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sebagaimana diatur
40
dalam Pasal 48 ayat (1) UU Sisdiknas menunjukkan adanya
kemunafikan hukum yang luar biasa, di mana para Pemohon dijadikan
tameng finansial untuk membiayai gaya hidup koruptif para oknum
birokrat pendidikan, sehingga penghapusan norma yang membolehkan
pungutan menjadi imperatif demi menutup celah korupsi struktural
tersebut.
12. Bahwa Berdasarkan Doktrin Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Serta Mandat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 Negara Wajib
Melakukan Intervensi Aktif Untuk Mengeliminasi "Resource Barriers"
Melalui Kebijakan Pembiayaan Pendidikan yang Holistik
13. Bahwa secara filosofis yuridis, keberadaan Pasal 12 ayat (2) huruf b
dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas sangat bertentangan dengan
Doktrin Negara Kesejahteraan (Welfare State atau Verzorgingsstaat)
yang dianut secara resmi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan
UUD NRI 1945. Doktrin ini menuntut negara untuk menanggalkan
peran pasif sebagai penjaga malam (Nachtwächterstaat) dan bertindak
secara agresif serta intervensif dalam menjamin kesejahteraan sosial,
termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak atas pendidikan tanpa
membiarkan mekanisme pasar atau kemampuan ekonomi individu
mendikte akses tersebut. Benturan fundamental terjadi ketika Pasal 34
ayat (1) UUD NRI 1945 secara imperatif memerintahkan bahwa "fakir
miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara," yang
artinya pemeliharaan tersebut harus mencakup penyediaan akses
pendidikan yang bebas dari segala jenis biaya tersembunyi (hidden
costs). Namun, undang-undang yang diuji justru membiarkan anak-
anak dari keluarga miskin terjebak dalam lingkaran kemiskinan
intergenerasional karena mereka tidak mampu membayar biaya
operasional non-spp seperti biaya transportasi, seragam, buku, dan
pemeliharaan gedung yang dilegalkan oleh Pasal 46 ayat (1) UU
Sisdiknas. Kegagalan pemenuhan hak ini diperkuat oleh data
sosiologis yang menunjukkan bahwa sekitar 19,2% anak usia 16
hingga 18 tahun di Indonesia terpaksa keluar dari sistem sekolah, di
mana 76% dari keluarga mereka secara tegas menyatakan bahwa
41
faktor kesulitan ekonomi murni menjadi penyebab utama kegagalan
anak-anak mereka melanjutkan pendidikan. Negara tidak boleh
berlindung di balik retorika program sukarela atau bantuan sosial yang
sifatnya tidak mengikat, melainkan harus menginstitusikan hak bebas
biaya pendidikan ini sebagai hak hukum yang dapat dituntut di muka
pengadilan (justiciable right), sehingga pembongkaran terhadap norma
undang-undang yang membolehkan pembebanan biaya ini menjadi
wajib demi menegakkan supremasi hukum yang berpihak pada kaum
marjinal.
14. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Terdahulu Termasuk Putusan
Nomor 3/PUU-XXII/2024 Telah Memperluas Tafsir Konstitusional
Mengenai Kewajiban Absolut Negara Membiayai Pendidikan Dasar
Baik di Sekolah Negeri Maupun Swasta Tanpa Pungutan Biaya
15. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (guardian of
the constitution) dalam yurisprudensi terbarunya, khususnya melalui
Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, telah membuat lompatan hukum
yang sangat revolusioner dengan memperluas tafsir kewajiban
pembiayaan pendidikan oleh negara yang mencakup lembaga
pendidikan swasta atau yang dikelola oleh masyarakat. Mahkamah
menegaskan bahwa kewajiban konstitusional negara yang termaktub
dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 bersifat melekat pada objek
warga negaranya, bukan pada status kepemilikan institusi sekolahnya,
sehingga negara wajib mendanai pelaksanaan pendidikan dasar
sembilan tahun tanpa memungut biaya baik di sekolah negeri maupun
swasta. Namun, realitas normatif dalam Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas
masih mempertahankan dikotomi yang usang dan membiarkan
sekolah-sekolah swasta menarik biaya operasional yang sangat tinggi
dari masyarakat dengan alasan ketiadaan subsidi penuh dari
pemerintah. Benturan antara perluasan tafsir konstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi dan ketegaran norma undang-undang yang kolot
ini menciptakan situasi kekosongan hukum yang merugikan para
Pemohon yang kebetulan menempuh pendidikan di lembaga swasta
karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Hambatan fiskal
dan regionalitas tidak boleh dijadikan alasan pembenar oleh
42
pemerintah untuk menunda eksekusi putusan Mahkamah a quo,
karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak
diucapkan. Dengan tetap berlakunya norma yang diuji, pemerintah
secara terang-terangan telah melakukan pembangkangan terhadap
konstitusi (constitutional disobedience) dengan membiarkan praktik
pemungutan biaya pendidikan terus berjalan di lapangan, sehingga
Mahkamah harus menyatakan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas
inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa pembiayaan
pendidikan dasar wajib ditanggung sepenuhnya oleh negara tanpa
membedakan status negeri atau swasta.
16. Bahwa Implementasi Kebijakan Program Sekolah Rakyat Pada Era
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan Lonjakan Anggaran
yang Masif Membuktikan Bahwa Negara Memiliki Kemampuan Fiskal
Untuk Menghapuskan Hambatan Sumber Daya Secara Total
17. Bahwa dinamika hukum tata negara kontemporer di tahun 2026 ini, di
bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memberikan bukti
empiris yang tidak terbantahkan bahwa negara sebenarnya memiliki
kapasitas fiskal yang sangat memadai untuk melakukan pembiayaan
pendidikan secara holistik dan membebaskan biaya secara total
melalui peluncuran Program Sekolah Rakyat. Berdasarkan Nota
Keuangan dan Dokumen Perancangan APBN Tahun Anggaran 2026,
terjadi lonjakan alokasi anggaran yang sangat dramatis sebesar
255,71% khusus untuk Program Sekolah Rakyat, yang meroket tajam
dari angka 7 triliun rupiah di tahun 2025 menjadi 24,9 triliun rupiah pada
tahun anggaran berikutnya, di dalam total pagu anggaran pendidikan
nasional yang menyentuh angka fantastis sebesar 757,8 triliun rupiah.
Keberhasilan ekspansi Program Sekolah Rakyat yang mengadopsi
model sekolah berasrama (boarding school) dengan menyediakan
fasilitas tempat tinggal, seragam, buku, hingga pemenuhan nutrisi
makanan bergizi secara gratis bagi anak-anak dari keluarga ultra-
miskin dari tingkat SD, SMP, hingga SMA membuktikan bahwa
"hambatan sumber daya" (resource barriers) dapat dihancurkan jika
ada kemauan politik (political will) yang dituangkan dalam kebijakan
anggaran. Namun, keberadaan program yang sangat progresif ini justru
43
membentur dinding ketidakpastian hukum karena ia hanya didasarkan
pada instrumen hukum yang rapuh berupa Instruksi Presiden Nomor 8
Tahun 2025 dan kebijakan diskresioner eksekutif yang rentan dihapus
ketika terjadi suksesi kepemimpinan di masa depan. Kegagalan
undang-undang Sisdiknas dalam menyerap model Sekolah Rakyat ini
ke dalam norma hukum yang permanen menyebabkan hak para
Pemohon atas fasilitas pendidikan gratis yang paripurna ini berada
dalam bahaya likuidasi politik, sehingga pengujian terhadap Pasal 12
ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi sangat
krusial
untuk
memaksa
negara
mentransformasikan
program
kesejahteraan opsional ini menjadi kewajiban hukum yang mengikat
dan permanen di dalam batang tubuh undang-undang.
18. Bahwa Ketiadaan Institasionalisasi Hukum yang Permanen Terhadap
Model
Pemenuhan
Hak
Pendidikan
Gratis
Menjadikan
Hak
Konstitusional Warga Negara Rentan Terdistorsi Menjadi Komoditas
Politik Transaksional yang Mengancam Keberlanjutan Pembangunan
Manusia
19. Bahwa alasan mendasar para Pemohon mengajukan permohonan ini
adalah untuk mencegah hak atas pendidikan dijadikan sebagai
instrumen komodifikasi politik transaksional oleh pemegang kekuasaan
eksekutif akibat tiadanya aturan hukum yang kokoh di tingkat undang-
undang yang mewajibkan pembebanan biaya pendidikan dihapuskan
secara absolut. Sepanjang Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat
(1) UU Sisdiknas masih memberikan celah hukum bagi penarikan biaya
dari peserta didik, maka jaminan pendidikan gratis akan selalu
bermutasi menjadi janji-janji kampanye politik yang sifatnya sementara
dan tidak memiliki kepastian hukum yang berkelanjutan. Pembenturan
antara kepentingan jangka pendek elite politik dan kepentingan
strategis pembangunan jangka panjang sumber daya manusia
Indonesia di era digital ini memperlihatkan betapa berbahayanya
membiarkan pemenuhan hak asasi manusia bergantung pada
kebaikan hati seorang presiden atau kepala daerah yang sedang
menjabat. Teori Human Capital yang dikembangkan oleh Theodore
Schultz secara tegas menyatakan bahwa investasi pendidikan harus
44
bersifat konstan, prediktif, dan terlembaga secara kuat karena ia
merupakan determinan utama dari produktivitas ekonomi negara dalam
memutus mata rantai kemiskinan struktural. Kegagalan perlindungan
hukum dalam undang-undang a quo mengakibatkan tidak adanya
standardisasi akreditasi dan kendali mutu yang merata di seluruh
daerah terpencil di Indonesia, yang pada akhirnya melahirkan
diskriminasi geografis di mana anak-anak di pedalaman Papua,
Maluku, dan Sulawesi tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang
setara dengan anak-anak di pulau Jawa. Oleh karena itu, untuk
mengakhiri era simbolisme konstitusional di mana hak pendidikan
hanya indah di dalam teks UUD 1945 namun pahit dalam realitas
kehidupan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi harus mengambil
tindakan hukum yang tegas dengan menyatakan pasal-pasal yang diuji
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat.
IV.
PETITUM
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan
ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa
Kewajiban peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan
pendidikan telah dipenuhi melalui pembayaran biaya pendidikan yang ditetapkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dijadikan
dasar pembebanan biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya yang bersifat
wajib kepada peserta didik, kecuali yang secara tegas diperintahkan oleh
undang-undang;
3. Menyatakan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa
Tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
45
masyarakat dalam pendanaan pendidikan harus dilaksanakan dengan
pembagian tanggung jawab yang jelas, sehingga masyarakat tidak dapat
dibebani biaya penyelenggaraan pendidikan yang
menjadi kewajiban
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bernita Matondang;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Hania Lestari;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Evelyn Amanda;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Putri Salsabila;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa(KTM) Pemohon I s.d
Pemohon V;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Tangkapan layar (screenshot) laman pembayaran
mahasiswa Universitas Terbuka atas nama Pemohon I yang
menunjukkan adanya berbagai tagihan biaya pendidikan
selain Uang Kuliah Tunggal (UKT), antara lain biaya Tutorial
Tatap Muka (TTM) Atpem dan biaya Perubahan UTM ke UO,
yang telah dibayarkan oleh Pemohon I dalam proses
penyelenggaraan pendidikan;
46
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Kartu Tanda Peserta Ujian Online (KTPUO)
Universitas Terbuka Semester 2025/2026 Genap yang
memuat ketentuan bahwa mahasiswa yang mengajukan
perpindahan jadwal Ujian Online (UO) setelah tanggal 9 Juni
2026 dikenakan biaya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah);
10. Bukti P-10
: Fotokopi Tarif Layanan Akademik yang menetapkan biaya
wisuda bagi mahasiswa sebagai syarat memperoleh layanan
akademik tertentu dalam tahap akhir pendidikan;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Bukti transfer, kuitansi, atau pembayaran SPP, uang
sekolah, atau kebutuhan pendidikan yang dibayarkan oleh
Pemohon II;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Laporan pendapatan (earning report) akun affiliate
milik Pemohon II.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
47
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 12 ayat (2) huruf b dan
Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut
UU 20/2003) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan
Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai
kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada
tanggal 24 Juni 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat
(3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah
memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki substansi
kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita) khusus pertentangan antara
norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun
1945, dan memperjelas hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar
sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 24 Juni 2026, hlm. 17-30].
Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, para Pemohon diberikan
kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu
hingga paling lama tanggal 7 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas
waktu dimaksud, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang
diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026. Selanjutnya, pada tanggal 7 Juli 2026,
Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa
perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa
perihal
uraian
sebagaimana
dikemukakan
pada
Sub-
paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan
48
terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal
10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut:
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian
mengenai
perihal
yang
menjadi
dasar
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
[3.3.3]
Bahwa terhadap keterpenuhan persyaratan formil yang berkaitan dengan
sistematika permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
permohonan para Pemohon, in casu sistematika Permohonan a quo, pada dasarnya
secara formil telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-
undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3)
PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2-4),
kedudukan hukum pemohon (vide Permohonan para Pemohon hlm. 4-10), dan
alasan permohonan (vide Permohonan para Pemohon hlm. 10-41). Bahkan,
sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, para Pemohon pun telah menguraikan
perihal identitas para Pemohon (vide Permohonan para Pemohon hlm. 1-2). Selain
itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan,
para Pemohon pun telah memuat petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada
Mahkamah (vide Permohonan para Pemohon hlm. 42). Namun demikian, sekalipun
telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal
keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika
49
an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari
sistematika dimaksud.
[3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas
dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah
mendapatkan fakta petitum permohonan angka 2 dan angka 3 selengkapnya
sebagai berikut:
1. ....
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Kewajiban peserta didik untuk
ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan telah dipenuhi
melalui pembayaran biaya pendidikan yang ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dijadikan
dasar pembebanan biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya yang
bersifat wajib kepada peserta didik, kecuali yang secara tegas
diperintahkan oleh undang-undang;
3. Menyatakan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai bahwa Tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam pendanaan
pendidikan harus dilaksanakan dengan pembagian tanggung jawab
yang jelas, sehingga masyarakat tidak dapat dibebani biaya
penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewajiban Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan;
Berkenaan dengan rumusan petitum dimaksud, Pasal 51A ayat (5) huruf
b dan huruf c UU MK menyatakan:
“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian materiil,
hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan bahwa hal yang
dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
a. …
b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Setelah membaca rumusan petitum angka 2 dan angka 3 tersebut di atas
dikaitkan dengan Pasal 51A ayat (5) huruf c UU MK, telah ternyata para Pemohon
tidak mencantumkan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
Berkenaan dengan rumusan petitum demikian, menurut Mahkamah, rumusan
50
tersebut tidak sesuai dengan kelaziman rumusan petitum dalam pengujian undang-
undang, karena meskipun para Pemohon telah memohon agar norma yang
dimohonkan pengujian dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945,
namun para Pemohon tidak memohon agar norma yang sama dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, petitum para Pemohon hanya
memohon adanya pernyataan mengenai pertentangan norma dengan UUD NRI
Tahun 1945, tanpa diikuti dengan akibat hukum dari pernyataan inkonstitusionalitas
norma dimaksud. Padahal, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final. Sifat final tersebut tidak hanya mengandung makna bahwa putusan Mahkamah
tidak dapat ditempuh upaya hukum lebih lanjut, tetapi juga mengandung
konsekuensi bahwa putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat (final
and binding). Oleh karena itu, dalam konteks pengujian undang-undang,
permohonan yang diajukan kepada Mahkamah tidak cukup hanya memohon agar
suatu norma dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, melainkan
juga harus memohon agar norma tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sebagai konsekuensi yuridis dari dikabulkannya suatu
permohonan. Frasa "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari petitum pengujian undang-undang karena
frasa tersebut menegaskan akibat hukum yang dimohonkan oleh para Pemohon
terhadap norma yang dimohonkan pengujian.
Pada hakikatnya, tujuan para Pemohon mengajukan permohonan
pengujian undang-undang kepada Mahkamah adalah untuk memohon agar norma
yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dinyatakan tidak lagi berlaku atau diberlakukan sesuai
dengan makna konstitusional sebagaimana dimohonkan. Oleh karena itu, petitum
dalam permohonan pengujian undang-undang tidak cukup hanya memohon agar
norma yang diuji dinyatakan "bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945", tetapi
juga harus memohon agar norma tersebut dinyatakan "tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat" sebagai konsekuensi yuridis dari pernyataan inkonstitusionalitas
dimaksud. Kedua frasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dalam petitum permohonan karena mencerminkan tujuan hukum yang hendak
dicapai oleh para Pemohon, yaitu tidak hanya memperoleh pernyataan mengenai
51
inkonstitusionalitas suatu norma, tetapi juga menegaskan agar norma yang
dimohonkan pengujian tersebut tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, Kedua frasa ini
merupakan “jantung” dari permohonan yang mencerminkan tujuan utama
permohonan pengujian undang-undang, yakni memperoleh putusan yang tidak
hanya menyatakan adanya pertentangan norma dengan UUD NRI Tahun 1945,
tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya daya ikat norma yang
dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, rumusan petitum permohonan a quo tidak
sebagaimana kelaziman perumusan petitum yang dimaksudkan dalam Pasal 51A
ayat (5) huruf c UU MK.
[3.3.5] Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, berkenaan dengan uraian
alasan-alasan permohonan (posita) pada pokoknya menjelaskan adanya persoalan
terkait pembebanan biaya pendidikan lainnya yang dibebankan kepada peserta
didik selain biaya penyelenggaraan pedidikan berupa uang kuliah tunggal (UKT).
Setelah membaca posita yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut dan
dikaitkan dengan rumusan petitum pada angka 2 permohonan a quo, para Pemohon
bermaksud memberikan batasan normatif terkait kewajiban peserta didik dalam
menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf b UU 20/2003 dengan menambahkan frasa “... telah dipenuhi melalui
pembayaran biaya pendidikan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak dapat dijadikan dasar pembebanan biaya
penyelenggaraan pendidikan lainnya yang bersifat wajib kepada peserta didik,
kecuali yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang”. Akan tetapi, pada
rumusan yang dimohonkan pada pasal a quo, para Pemohon justru menghilangkan
frasa “... kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan” yang menimbulkan penafsiran bahwa
berkenaan dengan ketentuan norma Pasal a quo, hanya mengatur mengenai subjek
hukum terhadap peserta didik yang diwajibkan menanggung biaya penyelenggaraan
pendidikan saja, sehingga tidak lagi mengatur berkenaan dengan pengecualian
kewajiban bagi peserta didik tertentu terkait pembiayaan penyelenggaraan
pendidikan. Dalam hal ini, Mahkamah tidak memperoleh uraian dan kejelasan dalam
alasan permohonan a quo, mengenai maksud sesungguhnya dari petitum angka 2
permohon para Pemohon. Terlebih, ketidakjelasan maksud petitum para Pemohon
tersebut semakin bertambah jika dikaitkan dengan pemaknaan yang diinginkan oleh
para Pemohon berkenaan dengan Pasal 46 ayat (1) UU 20/2003 yang kembali
52
memohon batasan normatif berupa “pembagian tanggung jawab yang jelas” namun
dalam petitum angka 2 justru menghilangkan salah satu esensi dalam pembagian
tanggung jawab yakni berupa adanya “pengecualian kewajiban pembayaran biaya
pendidikan terhadap peserta didik tertentu”. Hal ini semakin menunjukkan adanya
ketidakjelasan para Pemohon dalam merumuskan petitum.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh
karena rumusan petitum yang tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat
(5) huruf c UU MK, Pasal 10 ayat (3), Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 dan
ketidakjelasan para Pemohon dalam merumuskan petitum permohonan a quo,
sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan
para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
53
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
54
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 47 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 24 Juni 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki substansi kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita) khusus pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan memperjelas hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 24 Juni 2026, hlm. 17-30]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, para Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga paling lama tanggal 7 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026. Selanjutnya, pada tanggal 7 Juli 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan 48 terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap keterpenuhan persyaratan formil yang berkaitan dengan sistematika permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, in casu sistematika Permohonan a quo, pada dasarnya secara formil telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang- undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2-4), kedudukan hukum pemohon (vide Permohonan para Pemohon hlm. 4-10), dan alasan permohonan (vide Permohonan para Pemohon hlm. 10-41). Bahkan, sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, para Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas para Pemohon (vide Permohonan para Pemohon hlm. 1-2). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan, para Pemohon pun telah memuat petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (vide Permohonan para Pemohon hlm. 42). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika 49 an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah mendapatkan fakta petitum permohonan angka 2 dan angka 3 selengkapnya sebagai berikut: 1. .... 2. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Kewajiban peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan telah dipenuhi melalui pembayaran biaya pendidikan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dijadikan dasar pembebanan biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya yang bersifat wajib kepada peserta didik, kecuali yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang; 3. Menyatakan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan harus dilaksanakan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, sehingga masyarakat tidak dapat dibebani biaya penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Berkenaan dengan rumusan petitum dimaksud, Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK menyatakan: “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan bahwa hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. … b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah membaca rumusan petitum angka 2 dan angka 3 tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 51A ayat (5) huruf c UU MK, telah ternyata para Pemohon tidak mencantumkan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Berkenaan dengan rumusan petitum demikian, menurut Mahkamah, rumusan 50 tersebut tidak sesuai dengan kelaziman rumusan petitum dalam pengujian undang- undang, karena meskipun para Pemohon telah memohon agar norma yang dimohonkan pengujian dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, namun para Pemohon tid
