PUU
Tahun 2026
215/PUU-XXIV/2026
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon: Muhammad Muqorobin (Pemohon I), Alif Muhammad Rizky (Pemohon II), Maulidatus Sholeha (Pemohon III), Qulbi Ratu S.E. Elmaduri (Pemohon IV), Khayra Mi’raj Eka Lee Suryanto (Pemohon V), dan Juliandro Meko Bimantara (Pemohon VI)
Tanggal Putusan: 2026-07-23T13:38:00+07:00
Amar Putusan: 1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3.Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 215/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sebagai berikut:
Menimbang
:
a. bahwa
Mahkamah
Konstitusi
(selanjutnya
disebut
Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 11 Juni
2026, yang diajukan oleh Muhammad Muqorobin (Pemohon
I), Alif Muhammad Rizky (Pemohon II), Maulidatus Sholeha
(Pemohon III), Qulbi Ratu S.E. Elmaduri (Pemohon IV),
Khayra Mi’raj Eka Lee Suryanto (Pemohon V), dan Juliandro
Meko Bimantara (Pemohon VI) selanjutnya disebut para
Pemohon. Permohonan a quo diterima Mahkamah pada
tanggal 11 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan
Pemohon
Nomor
213/PUU/PAN.MK/
AP3/06/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Juni
2026
dengan
Nomor
215/PUU-XXIV/2026
perihal
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal
34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6554,
selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor
215/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 215.215/
PUU/TAP.MK/Panel/06/2026 tentang Pembentukan Panel
Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 215/PUU-
XXIV/2026, bertanggal 12 Juni 2026;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi
Nomor
215.215/PUU/TAP.MK/HS/06/2026
tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi,
bertanggal 12 Juni 2026;
c. bahwa terhadap permohonan a quo, pada tanggal 24 Juni
2026 Mahkamah telah menyelenggarakan sidang panel
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan
pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan
kejelasan materi permohonan para Pemohon. Mahkamah
telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39
UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan
kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan.
Selain
itu,
dalam
persidangan
tersebut,
dikarenakan
Pemohon VI tidak menghadiri persidangan tanpa memberikan
alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, maka
Mahkamah menilai Pemohon VI tidak sungguh-sungguh
dalam mengajukan permohonan a quo dan oleh karenanya
3
Pemohon VI tidak lagi sebagai Pemohon dari permohonan a
quo [vide Risalah Sidang tanggal 24 Juni 2026, hlm. 2-3;
d. bahwa pada tanggal 6 Juli 2026, Mahkamah telah menerima
surat dari para Pemohon bertanggal 6 Juli 2026 perihal
Permohonan
Pencabutan
Perkara
Konstitusi
Nomor
215/PUU-XXIV/2026 yang pada pokoknya menyatakan para
Pemohon menarik kembali atau mencabut Permohonan
Nomor 215/PUU-XXIV/2026 dengan alasan para Pemohon
menyadari bahwa para Pemohon tidak memiliki kualifikasi
personal maupun kapasitas hukum yang memadai untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan Nomor
215/PUU-XXIV/2026, para Pemohon juga menilai tidak
terdapat hubungan sebab akibat yang logis, langsung, dan
aktual antara berlakunya norma yang diuji dengan hak
konstitusional para Pemohon, serta para Pemohon tidak
dapat
menguraikan
secara
komprehensif
dan
gagal
menemukan adanya argumen yang valid mengenai kerugian
konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, maupun potensial
yang dialami akibat berlakunya pasal dari undang-undang
yang diajukan pengujian;
e. bahwa pada tanggal 7 Juli 2026, Mahkamah telah
menyelenggarakan
sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan agenda perbaikan permohonan dan/atau konfirmasi
pencabutan permohonan a quo yang dihadiri oleh Pemohon
I, Pemohon II, dan Pemohon III tanpa dihadiri oleh Pemohon
IV dan Pemohon V meskipun dalam surat dimaksud para
Pemohon telah bersepakat untuk menarik atau mencabut
permohonan. Dalam persidangan tersebut, Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III menyampaikan bahwa
permohonan pencabutan Permohonan Nomor 215/PUU-
XXIV/2026 beserta alasan-alasannya sebagaimana surat
yang telah diterima Mahkamah adalah benar, dan dengan
demikian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memohon
4
kepada Mahkamah untuk dapat mencabut permohonan a quo
[vide Risalah Sidang, tanggal 7 Juli 2026, hlm. 2-3];
f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan,
“Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau
selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan
Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 Juli 2026 telah
berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali
Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan
menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat
mengajukan kembali permohonan a quo;
h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di
atas,
Rapat
Permusyawaratan
Hakim
memerintahkan
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-
BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.38 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
6
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Fransisca
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e- BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 6 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca
