215/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 215/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Cecilia Masidin, S.H., M.Kn. Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Nakula 9 Blok C 228, RT 004/008, Kelurahan/Desa Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 November 2025, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 219/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 215/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 10 November 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 1 Desember 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut: 1. Pasal 24 UUD NRI 1945 ayat (1) dan (2), bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 3. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan perubahannya, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan perubahannya yang selanjutnya disebut UU MK, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. UU ini telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diubah lagi dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. 3 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa obyek permohonan Pengujian UU adalah undang- undang dan Perppu, dan pada ayat (5) dinyatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 7. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. UU Nomor 2 Tahun 2014, pada pasal 8 ayat (2) telah diberi makna baru oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024, amar poin 2 : Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum”. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, demikian pun makna baru yang diberikan Mahkamah lewat putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 menurut Pemohon sudah merupakan undang-undang meskipun pembentuk UU belum merumuskan perubahan norma baru dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, dan oleh sebab norma baru itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari norma Pasal 8 ayat (2), maka objek pengujian ini sudah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 di mana dinyatakan bahwa objek pengujian materiil adalah yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, 4 dan/atau bagian dari UU atau PERPPU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon selain berwenang menguji konstitusionalitas norma hukum dalam undang-undang, juga dapat membuat norma hukum baru yang menyimpang dari norma yang sudah ada atas dasar pertimbangan terhadap norma yang tersedia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, mengandung unsur ketidakadilan, tidak rasional, dibuat sewenang- wenang, melampui kewenangan pembuat undang-undang dan/atau sengaja diputus guna memenuhi kebutuhan yang mendesak. Beberapa waktu setelah putusan perkara Nomor 84/PUU-XII/2024 dibacakan pada tanggal 3 Januari 2025, banyak notaris yang sudah mencapai purna tugas (pensiun) tetapi belum memperoleh surat keputusan (SK) pensiun datang ke Kementerian Hukum RI lengkap dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah untuk meminta diizinkan memperpanjang masa jabatan notaris tetapi ditolak Kemenkum dengan alasan kementerian tidak mengenal diskresi. Demikian sikap Kemenkum RI yang berlanjut saat sosialisasi Peraturan Menteri hingga diterbitkan tanggal 3 Juni 2025. Sebelum diterbikan Permen tersebut Pemohon dan beberapa rekan senasib dengan difasilitasi Pengurus Wilayah INI (Ikatan Notaris Indonesia) DKI Jakarta audiensi di Kemenkum dan diterima Direktur Jenderal AHU (Administrasi Hukum Umum) dan Direktur Perdata Kemenkum yang pada pokoknya menolak permohonan perpanjangan masa jabatan notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum dibacakan putusan Mahkamah Nomor 84/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025. Saran Kemenkum kepada kami untuk menanyakan lebih lanjut ke Mahkamah atau jika perlu mengajukan permohonan uji materiil. Atas saran hakim panel pada pemeriksaan pendahuluan Mahkamah, rekan Pemohon telah menulis surat kepada Menteri Hukum RI untuk audiensi dan klarifikasi berkenaan dengan Ketentuan Peralihan Pasal 107 huruf ‘b’ Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 yang berbunyi: “permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris dari usia 67 (enam puluh tujuh) tahun sampai dengan usia 68 (enam puluh delapan) tahun yang telah diajukan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dan belum diterbitkan keputusan Menteri tentang pemberhentian Notaris diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini”. Surat permohonan audiensi ini hingga kini belum memperoleh jawaban dari Menteri Hukum RI. 5 Pada pokoknya permohonan ini terkait dengan norma hukum tentang perpanjangan masa jabatan notaris hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, maka Pemohon berharap Majelis Hakim Mahkamah dapat memberikan tafsir sebagai norma hukum ambang batas usia yang akan Pemohon pergunakan menjadi salah satu dasar hukum permohonan ini. Maknanya bagi notaris menurut Pemohon ialah siapapun notaris yang belum berumur 70 (tujuh puluh) tahun dapat diperpanjang masa jabatannya, baik yang sudah menerima SK Pensiun maupun yang belum terima tanpa kecuali. Dengan demikian menurut Pemohon, Mahkamah berwenang melakukan pengujian untuk mengubah norma hukum sebagaimana amar putusan perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024 dengan memberi tafsir atau norma baru, yaitu “Ketentuan umur dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan jasmani dan rohani tanpa mempersoalkan yang bersangkutan sudah menerima surat keputusan pemberhentian (pensiun) Notaris atau belum”. Dasar pertimbangannya ialah norma hukum tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, mengandung unsur ketidakadilan, tidak rasional, dan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak Pemohon khususnya dan notaris-notaris lain yang senasib dengan Pemohon. II. LEGAL STANDING Kedudukan hukum atau legal standing adalah syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian norma hukum muatan suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24/2003 jo. UU Nomor 7/2020 yang mengatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 6 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang menegaskan kembali bahwa Pemohon adalah yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu; a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; b. badan hukum publik atau privat; atau c. lembaga negara. Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 menerangkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) PMK dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dengan profesi mantan notaris yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf ‘a’ PMK Nomor 7 Tahun 2025, menurut Pemohon sebagai berikut: 7 - 1. Hak bekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak, diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945; - 2. Hak hidup dan menghidupi untuk mempertahankan kehidupan, diatur Pasal 28A UUD NRI 1945; - 3. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan baik serta memperoleh pelayanan kesehatan, diatur Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk bekerja, berpenghasilan untuk menghidupi kehidupan yang sejahtera lahir batin oleh karena tidak diperbolehkan memperpanjang masa jabatan notaris, satu dan lain disebabkan putusan perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024 dibacakan setelah Pemohon memasuki masa pensiun padahal belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun, dengan kata lain Pemohon menderita kerugian tidak dapat melaksanakan hak konstitusional yang sudah diatur dlam UUD 1945, sebagaimana diurai dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Pasal 4 ayat (1) huruf ‘b’ padahal hak konstitusional tersebut diperlukan Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia untuk dapat bekerja, mendapat hasil dan memperoleh manfaat khususnya lewat pelaksanaan jabatan sebagai Notaris. Ada hubungan sebab akibat antara gagalnya perpanjangan jabatan notaris Pemohon dengan berakhirnya hak Pemohon untuk bekerja yang merupakan hak konstitusional seperti diatur dalam UUD NRI 1945 dan diurai dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025 ayat (4) huruf ‘b’; “hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppuyang dimohonkan pengujian”, juga huruf ‘d’; “ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”. Pemohon menyambut baik putusan Mahkamah Nomor 84/PUU-XXII/2024 yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan notaris hingga 70 (tujuh puluh) tahun, tetapi sekaligus menyesalkan secara pribadi karena Pemohon tidak dapat memperpanjang masanya sehingga tidak lagi bisa bekerja untuk hidup layak memperoleh penghasilan. Hal ini berakibat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon secara spesifik dan aktual atau setidaknya mempunyai potensi demikian menurut penalaran yang wajar seperti bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf ‘c’ PMK Nomor 7 Tahun 2025; “kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik 8 (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”. Kerugian spesifik tersebut dapat dinilai berdasarkan aspek ekonomis dan aspek sosiologis, singkatnya Pemohon tidak lagi bisa bekerja memenuhi kebutuhan nafkah keluarga seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28A serta Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon berpendapat jika permohonan ini dikabulkan Mahkamah dipastikan kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Itulah sebabnya Pemohon yakin mempunyai legal standing mengajukan permohonan ini karena Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mempunyai kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual, dan ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Nomor 84/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan pengujiannya ini. Tetapi pada pokoknya jika permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Posisi Pemohon sudah dalam kepentingan yang mendesak (urgent) untuk mengajukan pengujian uji materi ini guna mencegah atau menghindari terjadinya kerugian hak- hak konstitusional. III. ALASAN PERMOHONAN Permohonan uji materiil ini diajukan atas dasar alasanberikut: 1. Maksud dan Tujuan (Alasan Filosofis) Maksud dan tujuan setiap pemohon mengajukan suatu permohonan uji materiil ke Mahkamah sudah terkandung dalam pikiran yang merupakan ide atau cita-cita sebelum, pada saat surat permohonan disusun, didaftar ke Mahkamah dan terus melekat dalam pikiran saat sidang pemeriksaan hingga berakhir pada saat sidang putusan selesai dibaca Mahkamah, terlepas permohonan tersebut dikabulkan atau sebaliknya. Maksud dan tujuan Pemohon ialah agar dapat terjawantahkan lewat putusan Mahkamah yang adil atas surat permohonan yang disampaikan. Maksud dan tujuan Pemohon uji materiil merupakan cita-cita, pikiran, filosofi, dan visi misi agar menjadi suatu norma hukum yang mengikat umum. Surat permohonan didaftar di Mahkamah yang dibuktikan dengan diterbitkannya nomor register permohonan oleh petugas yang berwenang di Mahkamah. Permohonan perkara uji materiil Nomor 84/PUU-XXII/2024 didaftar 9 pada tanggal 19 Maret 2024, dalam prosesnya tanggal 6 Agustus 2024 diserahkan revisinya di ruang Sidang yang terbuka untuk umum dan setelah Sidang Perbaikan tersebut, Mahkamah tidak menyelenggarakan sidang lagi untuk permohonan a quo tetapi langsung sidang putusan final tanggal 3 Januari 2025. Rentang waktu antara tanggal pendaftaran permohonan dan tanggal putusan selesai dibaca Mahkamah berlangsung lebih dari 9 bulan. Akibatnya, Pemohon yang berusia 67 tahun pada tanggal 24 Juni 2024, tidak dapat menggunakan haknya untuk memperpanjang kembali masa jabatan sebagai notaris hingga kelak genap berusia 70 tahun. Menurut Pemohon, lamanya waktu antara tanggal pendaftaran dan tanggal selesai diucapkannya putusan perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024 oleh Majelis Hakim Mahkamah sepertinya merupakan bukti perlakuan tidak sama dan/atau perlakuan tidak adil jika dibandingkan dengan putusan Mahkamah terhadap permohonan-permohonan lain seperti contoh berikut ini;  Pertama, Putusan Nomor 98/PUU-XXII/2025 didaftar pada tanggal 3 Juni 2025 dan diputus pada tanggal 9 Juli 2025 (hanya 36 hari).  Kedua, Putusan Nomor 103/PUU-XXII/2024 didaftar pada tanggal 25 Juli 2024 dan diputus pada tanggal 18 September 2024 (hanya 23 hari).  Ketiga, Putusan Nomor 119/PUU-XXII/2024 didaftar pada tanggal 4 September 2024 dan diputus pada tanggal 16 Oktober 2024 (hanya 38 hari).  Keempat, Putusan Nomor 170/PUU-XXII/2024 didaftar pada tanggal 6 Desember 2024 dan diputus pada tanggal 3 Januari 2025 (hanya 28 hari).  Kelima, Putusan Nomor 76/PUU-XXII/2024 didaftar pada tanggal 9 Juli 2024 dan diputus pada tanggal 20 Agustus 2024 (hanya 42 hari).  Keenam, Putusan Nomor 74/PUU-XXII/2024 didaftar pada tanggal 9 Juli 2024 dan diputus pada tanggal 20 Agustus 2024 (hanya 36 hari).  Ketujuh, Putusan Nomor 2/PHPU. PRES-XXII/2024 didaftar pada tanggal 25 Maret 2024 dan diputus pada tanggal 22 April 2024 (hanya 27 hari).  Dan kedelapan, Putusan Nomor 286-01-14-16/PHPU. DPR-DPRD- XXII/2024 didaftar pada tanggal 5 Agustus 2024 dan diputus pada tanggal 19 Agustus 2024 (hanya 14 hari). Bahwa kedelapan contoh Putusan Mahkamah yang diucapkan lebih cepat dibandingkan dengan Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 tersebut, 10 menorehkan kesan kuat Pemohon adanya perlakuan tidak sama dihadapan hukum dan tidak adil sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon untuk bekerja agar mendapat hasil, dan hak memperoleh manfaat. Selanjutnya menurut Pemohon selain soal lamanya waktu sejak mendaftar hingga dibacakan putusan, terhadap putusan Mahkamah sendiri bersifat final sejak di ucapkan yang berarti menutup pintu bagi Pemohon untuk dapat memperpanjang masa jabatan. Apabila putusan diucapkan tidak terlalu lama sejak didaftar tanggal 19 Maret 2024 maka hak konstitusional Pemohon tidak terganggu. Asas-asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas peradilan cepat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) diatur dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), yaitu diputus paling lambat 14 hari sejak permohonan terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Tetapi materi asas peradilan cepat yang terkandung dalam ketentuan tersebut tidak disertai dengan aturan untuk mengesampingkan, dan/atau mengabaikan perkara-perkara jenis tertentu, seperti putusan perkara Nomor 84/PUU- XXII/2024 yang dikesampingkan Mahkamah demi putusan perkara-perkara lain tersebut di atas. 2. Alasan Yuridis Pemohon menyadari betul bahwa substansi permohonan serupa dengan permohonan ini pernah digelar dengan nomor pendaftaran 179/PUU- XXIII/2025, dan ditolak oleh Mahkamah, demikian menurut Majlis Panel pada Sidang Pendahuluan atas permohonan uji materiil ini. Berangkat dari nasehat- nasehat Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah dan dengan kesadaran penuh Pemohon berketetapan melanjutkan permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, dimana disebutkan bahwa terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda pula. 11 Ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang secara singkat menyebutkan bahwa asas ne bis in idem dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Asas ne bis in idem atau non bis in idem umumnya dimaknai sebagai sebuah objek perkara yang sudah diputus tidak dapat diperkarakan lagi di kemudian hari. Oleh karena itu pasal- pasal UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian dan alasan-alasan permohonan perkara Nomor 179/PUU-XXIII/2025, sekarang berbeda jauh dengan Permohonan perkara Nomor 215/PUU-XXIII/2025 ini. Dengan demikian Permohonan ini tidak termasuk kategori ne bis in idem dengan putusan Mahkamah Nomor 179/PUU-XXIII/2025, oleh karena terdapat alasan dan dasar pengujian yang berbeda. 3. Alasan Sosiologis Pemohon bersyukur kepada Tuhan sehubungan dengan putusan Mahkamah yang mengabulkan perpanjangan usia pensiun notaris atas perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024, tetapi juga menyesalkan tercabutnya hak konstitusional Pemohon karena tidak dapat memperpanjang masa jabatan notaris hingga 70 (tujuh puluh) tahun karena norma baru tersebut memberi limit secara sempit hanya berlaku bagi mereka yang saat putusan dibacakan belum memasuki pension usia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Jika saja bunyi putusan berlaku bagi seluruh notaris pensiun sepanjang belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun tentulah tidak akan menimbulkan kerugian konstitusional. Pemohon menaruh harapan kepada Mahkamah mengubah ketentuan norma baru yang dapat mengakomodir berlakunya sehingga korban kerugian konstitusional warga negara dapat dihindari, demikian pun dapat menjauhkan kesan diskriminatif yang mengandung unsur ketidak adilan yang tidak bisa ditolerir, tidak rasional, dan praduga buruk tidak ada perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Pemohon jika permohonan ini dikabulkan tidak ada pihak yang dirugikan dan malah akan banyak memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memperoleh pekerjaan dan pendapatan seperti karyawan kantor notaris dan keluarganya, lingkungan tempat kerja dan rumah tinggal, dan rekanan atau client notaris yang sudah puluhan tahun terjalin bahkan bagi pemerintah akan menguntungkan karena setoran pajak masih terus mengalir. Khususnya bagi 12 Pemohon yang berstatus single parent dapat terus memberi nafkah anak-anak dan keluarga, sekalipun jika dihitung lamanya waktu perpanjangan hanya tersisa satu tahun saja dibanding mereka yang memperpanjang masa jabatan bisa 3 (tiga) tahun. Sebaliknya jika permohonan ini ditolak akan banyak pihak dirugikan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan kantor, notaris kehilangan pekerjaan, anggota keluarga tidak lagi memperoleh nafkah dan setoran pajak ke pemerintah dengan sendirinya menjadi berkurang. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan makna baru norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Rapublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) dengan mempertimbangkan Kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum” mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat umum secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa makna baru norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) berlaku bagi notaris yang belum berumur 70 (tujuh puluh) tahun tanpa kecuali. 13 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, mohon putusan lain yang dipandang adil (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 KTP dan Kartu Kartu Keluarga Pemohon; 2. Bukti P-2 Pengangkatan atau perpanjangan Pemohon sebagai Notaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI; 3. Bukti P-3 Putusan MKRI Nomor 84/PUU-XXII/2024; 4. Bukti P-4 Putusan MKRI Nomor 103/PUU-XXII/2024; 5. Bukti P-5 Putusan MKRI Nomor 119/PUU-XXII/2024; 6. Bukti P-6 Putusan MKRI Nomor 170/PUU-XXII/2024; 7. Bukti P-7 Putusan MKRI Nomor 76/PUU-XXII/2024; 8. Bukti P-8 Putusan MKRI Nomor 74/PUU-XXII/2024; 9. Bukti P-9 Beberapa Notaris yang pensiun sebelum 3 Januari 2025 dan belum ada SK; 10. Bukti P-10 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; 11. Bukti P-11 Surat rekan notaris ke Menteri Hukum RI meminta audiensi Permenkum 22/2025, Pasal 107 huruf ‘b’ (belum dijawab); 12. Bukti P-12 Surat Pengurus Wilayah INI Jakarta. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 14 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang in casu norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, selanjutnya disebut UU 30/2004) sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Selasa, pada tanggal 18 November 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, pokok permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang tanggal 18 November 2025 hlm. 8-10 dan hlm. 14-17]. Terhadap 15 nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-Paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK: “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa perihal persyaratan formal suatu permohonan, in casu sistematika permohonan, permohonan a quo telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun secara formal telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, dalam menilai perihal keterpenuhan persyaratan formal, 16 Mahkamah tidak hanya semata-mata menilai sistematika saja, tetapi juga menilai perihal keterpenuhan dan ketepatan materi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.3] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.4.1] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.3] pada dasarnya secara formal telah sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 PMK 7/2025, namun setelah memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan (posita), Mahkamah menemukan fakta, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi atau alasan-alasan berkenaan dengan pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 dengan pasal atau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Secara faktual, uraian alasan-alasan permohonan [vide Perbaikan Permohonan hlm. 8-12] sama sekali tidak menguraikan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan pasal atau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon memang menyebutkan dasar pengujian dengan frasa “alas hak pengujian” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 2], andaipun hal tersebut benar merupakan dasar pengujian, quod non, Pemohon menempatkannya pada bagian sistematika yang tidak tepat. Terlebih, sebagaimana telah dikemukakan di atas, permohonan a quo secara faktual dalam alasan-alasan permohonan menyebutkan “alasan filosofis” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 8], “alasan yuridis” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 10], dan “alasan sosiologis” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 11], namun tidak terdapat uraian pertentangan yang menunjukkan ketidakterpenuhan ketiga alasan tersebut yang menyebabkan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 sebagaimana telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.4.2] Bahwa selain fakta alasan-alasan permohonan tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati Petitum angka 2 yang menyatakan sebagai berikut: 17 2. Menyatakan makna baru norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Rapublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) dengan mempertimbangkan Kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum” mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat umum secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa makna baru norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) berlaku bagi notaris yang belum berumur 70 (tujuh puluh) tahun tanpa kecuali. Terhadap Petitum angka 2 di atas, rumusan yang demikian dapat dinilai sebagai rumusan petitum yang tidak lazim karena di satu sisi, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 yang sebelumnya telah dimaknai Mahkamah konstitusional bersyarat dimohonkan kembali untuk dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat. Sementara di sisi lain, Pemohon menggunakan rumusan bersyarat norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 untuk menambahkan persyaratan baru. Dalam hal ini, dari konstruksi perumusan Petitum angka 2 dimaksud, di satu sisi Pemohon seolah-olah menolak pemaknaan baru tersebut, sementara di sisi lain menerima pemaknaan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024. Terlebih, pemaknaan baru Pemohon terhadap norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 pada Petitum angka 2 sama sekali tidak mencantumkan kelaziman frasa “sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor…”, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024”. Dalam batas penalaran yang wajar, rumusan petitum yang demikian menjadi sulit untuk dipahami karena tidak dapat diketahui substansi yang hendak dinilai sebagai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau dinilai sebagai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat. Satu hal yang dapat dipahami Mahkamah, Pemohon menginginkan makna baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 diberlakukan bagi semua 18 notaris yang belum mencapai usia 70 tahun. Namun demikian, keinginan tersebut tidak koheren dengan frasa lain dalam Petitum angka 2 yang dikonstruksikan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena secara faktual Permohonan a quo tidak menguraikan pertentangan antara norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 dengan UUD NRI Tahun 1945 dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) bersifat ambigu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 19 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.51 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur 20 ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani