213/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Anisya Dyah Ayu Rahmawati Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Diva Devina Puri Tesalonika Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Roreta Leandra Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Putri Aisyah Maharani Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Vira Angelina Indrawati Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon V; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Mei 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 211/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 213/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 11 Juni 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), diharapkan mampu menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. MKRI juga diharuskan mampu memberikan keseimbangan (check and balances) antara lembaga negara dan menyelesaikan sengketa konstitusional agar hukum dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ruh dan marwahnya tetap terjaga. 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 3 3. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki suatu kewenangan dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sebagaimana telah tertuang dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.” 4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 4 undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk dan memiliki fungsi, antara lain, sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), serta lembaga pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Oleh karena itu, apabila dalam perkembangannya terdapat norma, pasal, atau keseluruhan undang-undang yang tidak lagi relevan dengan keadaan sosial dan perkembangan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan undang-undang tersebut secara keseluruhan atau menyatakan suatu pasal dalam undang-undang yang diuji sebagai inkonstitusional bersyarat. Hal demikian sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang dirumuskan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 5 Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 9. Bahwa objek permohonan Para Pemohon a quo adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 78 ayat (1), (2), (4) dan Pasal 234 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: Pasal 78 ayat (1), (2), (4) (1) Pengakuan Bersalah hanya dapat diterapkan dengan persyaratan: a. baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau c. bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi. (2) Penuntut Umum menanyakan kepada Terdakwa yang didampingi kuasa hukumya apakah Terdakwa bersalah atau tidak. (3) Pengakuan Bersalah diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai. Pasal 234 ayat (1) (1) Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Terhadap Ketentuan:  Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 10. Bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 78 ayat (1), (2), (4) dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujian a quo jelas termasuk dalam ruang lingkup 6 kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 6 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM ATAU (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yudisial yang bertugas menjaga hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 78 ayat (1), (2), (4) dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Kualifikasi Kedudukan Hukum atau (Legal Standing) adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) yang menyatakan bahwa: Pasal 4 (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum public atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- 7 Undang (PMK 7/2025) tersebut, Pemohon harus memiliki Kedudukan Hukum atau (Legal Standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 4. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam Kedudukan Hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yakni Adanya Kerugian Konstitusional bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi terhadap hak-hak konstitusional Pemohon. Kerugian tersebut bukan semata-mata bersifat hipotetis, melainkan memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas dengan keberlakuan norma a quo, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon I merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin Wanita dan saat ini merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa 8 Timur. Selain sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur, Pemohon I juga aktif dalam mengikuti dan tergabung dalam kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas hingga universitas dengan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pengembangan keilmuan hukum, peningkatan kapasitas akademik mahasiswa, serta penyelenggaraan diskusi, seminar, dan kajian hukum. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai isu-isu hukum nasional serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam bidang hukum. Pemohon I juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi mahasiswa dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. b) Bahwa Pemohon II merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin Wanita dan saat ini merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Selain menjalankan pendidikan di bidang hukum, Pemohon II juga menjabat sebagai Ketua Komisi Legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya Periode 2026–2027. Dalam kapasitas tersebut, Pemohon II aktif mengkaji dan menyusun berbagai regulasi organisasi sehingga memiliki perhatian terhadap pembentukan norma hukum yang selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberlakuan ketentuan mengenai mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP yang dimohonkan pengujian memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan konstitusional Pemohon II sebagai mahasiswa hukum yang mempelajari hukum acara pidana serta sebagai pengemban fungsi legislasi di lingkungan akademik. Norma a quo berpotensi memengaruhi pemahaman, pengembangan, dan penerapan prinsip due process of law, perlindungan hak tersangka, serta jaminan peradilan yang adil (fair trial), yang menjadi bagian dari kepentingan konstitusional Pemohon II dalam menjalankan aktivitas akademik dan organisasi. c) Bahwa Pemohon III merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin Wanita dan saat ini merupakan mahasiswa aktif 9 Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pemohon III merupakan Vice President International Law Student Community (ILSC) Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Dalam kapasitasnya tersebut, Pemohon III menjalankan berbagai kegiatan organisasi yang berorientasi pada pengembangan keilmuan hukum, peningkatan kapasitas akademik mahasiswa, serta penyelenggaraan diskusi, seminar, dan kajian hukum. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai isu-isu hukum nasional maupun internasional serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam bidang hukum. Pemohon III juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi mahasiswa dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. d) Bahwa Pemohon IV merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin Wanita dan saat ini merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Sebagai mahasiswa hukum, Pemohon IV secara aktif mengikuti kegiatan akademik melalui perkuliahan, penelitian, dan penyusunan tugas yang berkaitan dengan berbagai cabang ilmu hukum, termasuk hukum acara pidana dan hukum konstitusi. Meskipun tidak aktif dalam organisasi kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus, Pemohon IV memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum di Indonesia melalui kegiatan belajar dan pengkajian peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses akademik, sehingga memiliki kepentingan konstitusional terhadap terwujudnya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. e) Bahwa Pemohon V merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin Wanita dan saat ini merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Sebagai mahasiswa hukum, Pemohon V secara aktif mengikuti kegiatan akademik melalui perkuliahan, penelitian, dan penyusunan tugas yang berkaitan dengan berbagai cabang ilmu hukum, termasuk hukum acara pidana dan hukum konstitusi. Meskipun tidak aktif dalam organisasi kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus, Pemohon V memiliki kepedulian terhadap 10 perkembangan hukum di Indonesia melalui kegiatan belajar dan pengkajian peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses akademik, sehingga memiliki kepentingan konstitusional terhadap terwujudnya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Sebagai mahasiswa hukum, Pemohon V secara aktif mengikuti kegiatan akademik melalui perkuliahan, penelitian, dan penyusunan tugas yang berkaitan dengan berbagai cabang ilmu hukum, termasuk hukum acara pidana dan hukum konstitusi. Meskipun tidak aktif dalam organisasi kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus, Pemohon V memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum di Indonesia melalui kegiatan belajar dan pengkajian peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses akademik, sehingga memiliki kepentingan konstitusional terhadap terwujudnya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. f) Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai mahasiswa hukum bukanlah kedudukan yang bersifat abstrak, melainkan berkaitan langsung dengan kepentingan konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam memahami, menguji, dan mengamalkan norma hukum acara pidana yang berlaku sebagai bagian dari proses pendidikan hukum. Selain itu, Para Pemohon juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang memiliki kegiatan pendampingan sosial kepada masyarakat, seperti kegiatan penyuluhan hukum, pengabdian kepada masyarakat, serta pendampingan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Para Pemohon berpotensi memberikan edukasi maupun pendampingan kepada masyarakat yang berhadapan dengan proses peradilan pidana, baik sebagai tersangka, terdakwa, korban, maupun keluarganya. Oleh karena itu, keberlakuan Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mekanisme pengakuan bersalah memiliki hubungan langsung dengan kepentingan konstitusional Para Pemohon. Ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi jaminan due process of 11 law, serta berpotensi mengabaikan prinsip peradilan yang adil (fair trial) apabila pengakuan bersalah dijadikan dasar penyelesaian perkara tanpa pengaturan mengenai persetujuan yang benar-benar bebas, mekanisme pengawasan hakim yang memadai, serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Dengan demikian, keberlakuan norma a quo tidak hanya memengaruhi kepentingan Para Pemohon sebagai mahasiswa hukum dalam memperoleh pendidikan hukum yang selaras dengan prinsip negara hukum dan konstitusi, namun memiliki hubungan langsung dengan kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V. g) Bahwa dalam kegiatan akademik maupun kegiatan pendampingan hukum kepada masyarakat tersebut, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memiliki kepentingan konstitusional untuk memastikan agar hukum acara pidana diselenggarakan berdasarkan prinsip due process of law, peradilan yang adil (fair trial), dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, keberlakuan Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak-hak terdakwa apabila pengakuan bersalah dijadikan dasar penyelesaian perkara tanpa jaminan bahwa pengakuan tersebut diberikan secara sukarela, disertai pemahaman yang utuh atas akibat hukumnya, serta diawasi secara efektif oleh hakim. Keadaan tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Alasan-Alasan Permohonan, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi jaminan atas peradilan yang adil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. h) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak harus dimaknai semata-mata sebagai kerugian yang telah terjadi secara aktual, melainkan juga dapat berupa kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam perkara a quo, kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat potensial karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, baik sebagai warga negara, mahasiswa hukum, maupun pihak yang aktif dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan 12 hukum kepada masyarakat, sewaktu-waktu dapat berhadapan dengan penerapan mekanisme pengakuan bersalah, baik sebagai pihak yang menjalani proses peradilan pidana maupun sebagai pendamping hukum bagi masyarakat. Dalam keadaan tersebut, keberlakuan Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon karena tidak memberikan jaminan yang memadai terhadap pelaksanaan pengakuan bersalah secara sukarela, sadar, dan berdasarkan perlindungan hak atas peradilan yang adil (fair trial), sehingga mengurangi hak Para Pemohon untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. i) Bahwa kerugian konstitusional tersebut juga bersifat spesifik karena tidak dialami oleh setiap orang secara umum, melainkan berkaitan dengan kedudukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai mahasiswa hukum yang aktif dalam kegiatan akademik, penyuluhan, dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Aktivitas tersebut menempatkan Para Pemohon dalam hubungan yang erat dengan pelaksanaan hukum acara pidana, termasuk dalam memberikan edukasi dan pendampingan terhadap masyarakat yang berhadapan dengan mekanisme pengakuan bersalah. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap pelaksanaan pengakuan bersalah secara sukarela, sadar, dan di bawah pengawasan hakim yang efektif, berpotensi menghambat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjalankan peran akademik, sosial, dan konstitusionalnya untuk mendorong terwujudnya proses peradilan pidana yang menjunjung prinsip due process of law, fair trial, dan kepastian hukum yang adil. 6. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara 13 Pengujian Undang-Undang, yakni Adanya Kerugian Konstitusional bersifat potensial, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: a) Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, berjenis kelamin wanita, dan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur serta Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. b) Bahwa berlakunya Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat potensial terhadap hak-hak konstitusional Pemohon. Kerugian tersebut bukan semata-mata bersifat hipotetis, melainkan memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas dengan keberlakuan norma a quo dan secara logis dapat dipastikan akan dialami apabila ketentuan tersebut diterapkan. c) Bahwa Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan terhadap terdakwa yang: a. baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau c. bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi. Ketentuan tersebut menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda terhadap terdakwa hanya berdasarkan status “baru pertama kali melakukan tindak pidana”, tanpa mempertimbangkan karakteristik perkara maupun tingkat kesalahan pelaku. Akibatnya berpotensi, terdakwa yang merupakan residivis secara otomatis kehilangan kesempatan memperoleh mekanisme penyelesaian perkara yang lebih sederhana, walaupun tindak pidana yang dilakukan memiliki tingkat keseriusan yang sama. d) Bahwa Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum menanyakan kepada terdakwa yang didampingi kuasa hukum apakah terdakwa bersalah atau tidak. Norma tersebut menempatkan Penuntut Umum sebagai pihak yang pertama kali meminta pengakuan bersalah, 14 padahal Penuntut Umum merupakan pihak yang berkepentingan untuk membuktikan dakwaannya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan adanya tekanan psikologis terhadap terdakwa, negosiasi yang tidak seimbang, dan pengakuan yang tidak sepenuhnya bebas. Meskipun terdapat pendampingan advokat, norma tersebut belum memberikan jaminan bahwa pengakuan diberikan secara bebas dari tekanan (free and voluntary confession). e) Bahwa Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Pengakuan bersalah diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai yang artinya Pengajuan pengakuan bersalah dilakukan sebelum pemeriksaan alat bukti yang berpotensi mengakibatkan hakim belum memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkara dan terdakwa belum mengetahui secara utuh kekuatan pembuktian Penuntut Umum. Sehingga terdakwa berpotensi mengakui kesalahan demi memperoleh keringanan pidana bukan karena benar-benar melakukan tindak pidana. bukan karena benar-benar melakukan tindak pidana. f) Bahwa Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana inkonsistensi pengaturan dengan Pasal 78 ayat (1). Dalam Pasal 78 membatasi pengakuan bersalah hanya terhadap tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun. Sebaliknya, dalam Pasal 234 ayat (1) memperluas penerapannya menjadi perkara dengan ancaman 7 tahun. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai ruang lingkup penerapan mekanisme pengakuan bersalah. 7. Bahwa dari uraian kedudukan hukum Para Pemohon di atas, hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan atau setidak-tidaknya berpotensi dirugikan adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlakunya Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpotensi mengurangi jaminan tersebut karena membuka ruang penerapan mekanisme pengakuan bersalah 15 sebelum pemeriksaan pembuktian dilakukan secara menyeluruh, sehingga dapat memengaruhi kebebasan terdakwa dalam memberikan pengakuan, membatasi hak untuk memperoleh proses peradilan yang adil (fair trial), serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara dalam penerapan mekanisme pengakuan bersalah. 8. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan kerugian konstitusional Para Pemohon. Hubungan sebab akibat tersebut terletak pada kenyataan bahwa norma a quo mengatur mekanisme pengakuan bersalah yang dapat dilakukan sebelum pemeriksaan pembuktian secara menyeluruh di persidangan serta memungkinkan pengalihan perkara ke acara pemeriksaan singkat berdasarkan pengakuan terdakwa. Akibatnya, terdapat potensi berkurangnya jaminan atas proses peradilan yang adil (fair trial), kebebasan terdakwa dalam memberikan pengakuan tanpa tekanan, serta kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berpotensi dirugikan oleh keberlakuan norma a quo. 9. Bahwa dengan demikian, keberlakuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam rumusannya saat ini berpotensi mengurangi jaminan atas proses peradilan pidana yang adil karena memberikan ruang bagi mekanisme pengakuan bersalah sebelum pemeriksaan pembuktian dilakukan secara menyeluruh serta pengalihan perkara ke acara pemeriksaan singkat berdasarkan pengakuan terdakwa. Kondisi tersebut bukan sekadar menyangkut teknis hukum acara pidana, melainkan merupakan persoalan konstitusional karena berkaitan dengan hak atas kepastian hukum yang adil, perlindungan hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Para Pemohon sebagai warga negara, mahasiswa hukum, dan pengurus organisasi kemahasiswaan yang memiliki perhatian terhadap pembaruan hukum acara pidana mempunyai kepentingan konstitusional untuk menguji 16 norma a quo agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi prinsip fair trial, serta berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara dalam proses peradilan pidana. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, seluruh syarat kerugian konstitusional sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 telah terpenuhi. Pertama, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, hak konstitusional tersebut dirugikan atau setidak-tidaknya berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mekanisme pengakuan bersalah. Ketiga, kerugian tersebut bersifat spesifik dan setidak- tidaknya potensial karena menurut penalaran yang wajar norma a quo dapat mengurangi jaminan atas proses peradilan yang adil (fair trial), kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keempat, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya norma a quo. Kelima, apabila permohonan ini dikabulkan, maka potensi kerugian konstitusional tersebut dapat dicegah karena mekanisme pengakuan bersalah akan diselenggarakan sesuai dengan prinsip due process of law, asas praduga tidak bersalah, dan jaminan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara. 11. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para Pemohon bukan hanya memiliki kualifikasi sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, tetapi juga memiliki kepentingan konstitusional yang nyata dan rasional untuk memastikan agar mekanisme pengakuan bersalah dalam hukum acara pidana dilaksanakan sesuai dengan prinsip due process of law, asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), persamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta menjamin proses peradilan 17 yang adil (fair trial) dan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara. III. ALASAN PERMOHONAN A. KAITAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL (Causal Verband) 1. Bahwa norma a quo juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketidakjelasan pengaturan pada Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk tidak adanya pengaturan yang rinci mengenai prosedur, syarat, batas kewenangan hakim, serta bentuk perlindungan hak terdakwa, telah menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Akibatnya, norma tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan sewenang- wenang dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan pidana. 2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai adanya pembatasan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain), kewenangan hakim, serta jaminan perlindungan hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan norma a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai demikian. B. KETIDAKJELASAN NORMA DALAM PASAL 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: Pasal 78 (1) Pengakuan Bersalah hanya dapat diterapkan dengan persyaratan: a. baru pertama kali melakukan tindak pidana; 18 b. terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau c. bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi. (2) Penuntut Umum menanyakan kepada Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya apakah Terdakwa bersalah atau tidak. (4) Pengakuan Bersalah diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai. Pasal 234 (1) Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. 2. Bahwa dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dengan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana inkonsistensi pengaturan, dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa “terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V;” sedangkan dalam Pasal 234 ayat (1) dinyatakan “Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.” 3. Bahwa ketentuan a quo merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dengan menganut Asas Dominus Litis yang artinya menempatkan Jaksa sebagai pengendali perkara atau “penguasa perkara” dalam sistem peradilan pidana. Mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) berada dalam tahapan Penuntutan dan hakim hanya memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus perkara. Sehingga ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Abuse Of Power) oleh aparat penegak hukum. 4. Bahwa dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Pengakuan Bersalah diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai.” Tidak disebutkan secara pasti 19 mengenai Sidang Tertentu sehingga mengakibatkan multitafsir apakah Sidang Tertentu masuk dalam sidang pra peradilan atau sidang khusus lainnya yang dipimpin oleh hakim tunggal. 5. Bahwa ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Abuse Of Power) oleh pihak yang berwenang dari Pasal yang multitafsir dan tidak pasti. C. FAKTA SOSIOLOGIS: MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAIN) YANG TIDAK TEPAT SASARAN 1. Bahwa Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain), dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia masih sering ditemukan adanya tekanan terhadap tersangka atau terdakwa untuk memberikan pengakuan bersalah, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya penegakan hukum di Indonesia masih cenderung menempatkan pengakuan sebagai alat utama dalam pembuktian perkara pidana, dibandingkan pembuktian yang objektif berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan hukum. Sehingga, mengakibatkan memperbesar praktik pemaksaan pengakuan bersalah dalam proses peradilan pidana. 2. Bahwa secara sosiologis, tidak seluruh terdakwa memiliki kemampuan, pengetahuan hukum, maupun akses terhadap bantuan hukum yang memadai untuk memahami konsekuensi dari suatu pengakuan bersalah. Faktanya, banyak terdakwa berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, kondisi ekonomi lemah, atau berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Sehingga ketimpangan posisi tersebut menimbulkan ketidaksetaraan dalam proses peradilan pidana dan menyebabkan terdakwa memberikan pengakuan bersalah bukan berdasarkan kehendak bebas, melainkan karena tekanan psikologis, rasa takut, tergiur dengan sanksi rendah yang akan dijatuhkan, atau keinginan agar proses hukum segera selesai. 3. Bahwa kondisi sosiologis tersebut diperkuat dengan masih ditemukannya berbagai kasus salah tangkap dan salah vonis di Indonesia yang berawal 20 dari pengakuan yang diperoleh di bawah tekanan. Tak hanya itu, Indonesia juga beberapa kali menghadapi persoalan dugaan salah tangkap dan pemaksaan pengakuan dalam perkara pidana lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih memiliki persoalan serius terkait perlindungan hak tersangka dan terdakwa dari tindakan koersif aparat penegak hukum. 4. Bahwa berdasarkan fakta sosiologis di atas, keberadaan mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) tanpa pengaturan yang jelas dan ketat mengenai batas kewenangan hakim, perlindungan hak terdakwa, serta mekanisme pengawasan, telah memperbesar terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, salah vonis, dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum, due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. D. FAKTA EMPIRIS: MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAIN) YANG BERTENTANGAN DENGAN NORMA, PRINSIP, SERTA ASAS DALAM HUKUM 1. Bahwa adanya pertentangan norma yang mengatakan bahwa Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwasanya mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan dalam Pasal 234 ayat (1) memperbolehkan penerapan mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Perbedaan kedua pasal tersebut menimbulkan ketidakjelasan norma (vague norm) serta ketidakselarasan pengaturan dalam satu undang-undang yang sama. Sehingga pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 21 2. Bahwa mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan yang sesuai dengan prinsip fundamental hukum pidana modern yakni nemo tenetur se ipsum accusare. Dengan demikian, norma a quo ini berpotensi menempatkan Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) sebagai instrumen utama pembuktian yang dilakukan dengan paksaan kepada terdakwa untuk mengakui tindak pidana yang telah ia lakukan sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak terdakwa. 3. Bahwa dalam mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) tidak memenuhi asas kejelasan rumusan yang tertuang dalam Pasal 78 ayat (4) pada frasa kalimat “sidang tertentu sebelum sidang pokok perkara dimulai.” Dalam frasa tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bentuk sidang, kewenangan hakim, tata cara pemeriksaan, dan akibat hukum apabila pengakuan tersebut dicabut. Sedangkan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yakni kejelasan rumusan.” Dari ini dalam pasal tersebut dimaknai bahwa setiap norma yang dirumuskan harus jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. E. FAKTA YURIDIS: MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAIN) DALAM PRAKTIK 1. Bahwa dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia masih ditemukan adanya tindakan penyiksaan dan tekanan psikologis untuk memperoleh pengakuan tersangka. Laporan tahunan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sepanjang periode Juni 2024 hingga Mei 2025, KontraS mencatat 66 peristiwa penyiksaan yang mengakibatkan 139 orang menjadi korban. Dalam siaran pers peluncuran Laporan Anti-Penyiksaan KontraS 2025 yang diberi judul “Negara Tidak Berbenah, Penyiksaan Terus Berulang” dijelaskan bahwa tidak sedikit masyarakat yang mengadu mengenai penyiksaan saat pemeriksaan, intimidasi terhadap tersangka, serta pemaksaan pengakuan sebagai alat utama dalam pembuktian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwasanya budaya hukum di Indonesia masih belum 22 sepenuhnya meninggalkan paradigma confession-oriented investigation yang artinya bahwa dalam proses penyidikan ataupun penyelidikan masih berfokus pada pencarian pengakuan dari tersangka dan/atau saksi. 2. Bahwa adanya kasus salah tangkap akibat dari pengakuan yang dipaksakan, misalnya seperti dalam Kasus Sengkon dan Karta yang terjadi pada tahun 1974 yakni yang di mana keduanya dipaksa mengaku membunuh pasangan suami istri karena tidak tahan mendapat siksaan selama proses interogasi dan dihukum belasan tahun. Meski pada akhirnya mereka dibebaskan, namun hal tersebut menyebabkan mereka memiliki ketraumaan berat. Dari kasus lama tersebut lahirlah Peninjauan Kembali (PK) untuk memberikan kepastian hukum terhadap tersangka yang tidak melakukan tindak pidana. Tak berhenti di situ, kasus pada tahun 2025 seorang warga pencari bekicot di Grobogan, Jawa Tengah yang dituduh melakukan pencurian pompa air yang diinterogasi dengan kekerasan agar korban mengaku telah melakukan pencurian yang ia sendiri tidak pernah melakukannya. Kasus Pegi Setiawan yang ditangkap pada Mei 2024, ia dituduh sebagai otak pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun sebelumnya. Dari beberapa kasus yang telah dijabarkan, ialah contoh penting dalam sejarah hukum Indonesia mengenai betapa bahayanya dan sangat merugikannya menjadikan pengakuan sebagai alat bukti utama. 3. Bahwa adanya ketimpangan akses bantuan hukum bagi terdakwa yang memiliki keterbatasan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan tidak semua terdakwa mampu memahami konsekuensi hukum dari pengakuan bersalah yang diberikan. Serta minimnya akses terhadap advokat yang menimbulkan ketidaksetaraan posisi antara terdakwa dan aparat penegak hukum sehingga berpotensi melanggar prinsip equality before the law. F. FAKTA FILOSOFIS: MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAIN) SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP PENCARIAN KEBENARAN MATERIIL DALAM PERADILAN PIDANA 1. Bahwa secara filosofis, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil yakni kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu peristiwa pidana melalui proses pembuktian yang objektif 23 dan adil. Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) tidak boleh menggantikan kewajiban negara untuk membuktikan kesalahan seseorang secara sah. Dan apabila pengakuan dijadikan dasar utama penyelesaian perkara, maka orientasi pencarian kebenaran materiil berubah menjadi pencarian pengakuan semata. 2. Bahwa hukum di Indonesia yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya menekankan mengenai kepastian hukum, tetapi juga menegaskan mengenai perlindungan manusia yang telah tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” yang dapat dimaknai bahwasanya setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan dari tekanan fisik maupun psikis dalam proses peradilan pidana. Oleh sebab itu, mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) yang tidak diatur secara ketat dan jelas berpotensi menurunkan derajat martabat manusia yang hanya sekedar menjadi objek dalam proses hukum. 3. Bahwa salah satu alasan lahirnya mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) adalah untuk efisiensi beban kerja dan waktu dalam penyelesaian perkara serta mengurangi beban pengadilan. Namun, secara filosofis tujuan efisiensi tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ahli filsafat hukum Gustav Radbruch. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum yang ideal harus menjamin 3 (tiga) nilai fundamental yang di antaranya Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), dan Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). Apabila efisiensi lebih diutamakan daripada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, maka hukum akan kegilangan legitimasi moralnya sebagai sarana perwujudan keadilan. IV. PETITUM Berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah diuraikan di atas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi memutus secara bijak untuk memutus hal- hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 24 2. Menyatakan Pasal 78 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa: “mekanisme pengakuan bersalah hanya dapat dilakukan apabila pengakuan diberikan secara bebas, sukarela, tanpa tekanan, setelah terdakwa memperoleh pendampingan penasihat hukum yang efektif, memahami sepenuhnya akibat hukum dari pengakuannya, serta hakim terlebih dahulu memeriksa dan meyakini bahwa pengakuan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah dan dilakukan tanpa mengurangi hak terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang adil (fair trial) sesuai dengan prinsip due process of law.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa para Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 25 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 78 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) serta Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut UU 20/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 21 Mei 2026 secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 211/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 permohonan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3) para Pemohon mengajukan softcopy permohonan dalam bentuk .pdf dan dalam bentuk .doc/.docx, mengajukan alat bukti namun belum dibubuhi meterai; [3.3.2] Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 23 Juni 2026 dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan para Pemohon, serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), dalam 26 sidang pemeriksaan pendahuluan dimaksud Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon berkenaan dengan permohonannya [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Juni 2026, hlm. 20-28]. Selanjutnya, para Pemohon telah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan sekaligus melengkapi permohonan dan menyerahkan perbaikan permohonan paling lambat hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, dengan melampirkan alat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Juni 2026, hlm. 27-28]. [3.3.3] Bahwa setelah sidang pendahuluan, para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 4 Juli 2026 secara daring (online), yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2026 pada pukul 20.24 WIB tanpa dilengkapi dengan daftar alat bukti dan tanpa alat bukti yang telah dibubuhi meterai. [3.3.4] Bahwa pada tanggal 6 Juli 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Pada sidang dimaksud, Mahkamah mengonfirmasi kepada para Pemohon perihal tidak adanya alat bukti yang telah dibubuhi meterai, baik dalam permohonan awal maupun dalam perbaikan permohonan. Oleh karena para Pemohon membenarkan perihal tidak dilampirkannya alat bukti yang telah dibubuhi meterai dalam permohonan, maka Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti dalam persidangan dimaksud [vide Risalah Sidang, tanggal 6 Juli 2026, hlm. 20]. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang- undang di Mahkamah, dipersyaratkan adanya alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025]. Demikian juga dalam hal permohonan diajukan secara daring (online), Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Namun, para Pemohon saat mengajukan permohonan awal yang disertai dengan alat bukti namun belum dibubuhi meterai. Demikian pula pada saat mengajukan perbaikan permohonan, 27 para Pemohon tetap tidak mengajukan daftar alat bukti dan alat bukti yang telah dibubuhi meterai yang menjadi bagian dari berkas alat bukti. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena permohonan para Pemohon tidak disertai dengan daftar bukti dan alat bukti yang telah dibubuhi meterai, baik alat bukti yang diajukan bersamaan dengan permohonan awal maupun alat bukti yang diajukan pada saat perbaikan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 28 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 29 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Aqmarina Rasika