212/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 212/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Muhamad Anugrah Firmansyah Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara Alamat : Taman Cipadung Indah Blok A Nomor 5 Kota Bandung Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 November 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 216/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 4 November 2025 dengan Permohonan Nomor 212/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 4 November 2025, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 2 umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berisi ketentuan hukum tentang objek permohonan menyebutkan “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.” 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara 3 Pengujian Undang-Undang, yaitu “Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.” 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), sebagai penafsir konstitusi (the final interpreter of the constitution), sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizens’ constitutional rights), dan sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). 9. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan Pemohon a quo. II. Kedudukan Hukum 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 UU MK yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4 2. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Anugrah Firmansyah dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Muhamad Anugrah Firmansyah. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang huruf a menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi memberikan syarat apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional, yaitu; a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa dengan demikian, terdapat lima syarat yang dimaksud dengan kerugian konstitusional, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk 5 mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. Hak konstitusional Pemohon sebagaimana disebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang ditafsirkan secara inkonstitusional sebagai larangan pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan warga negara Indonesia beragama Kristen sebagaimana dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hubungan tersebut telah berlangsung selama dua (2) tahun dan dijalani dengan saling menghormati keyakinan masing-masing, saling mengenal antar keluarga, serta komitmen bersama untuk melangsungkan perkawinan. Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi dengan berlakunya ketentuan a quo, perkawinan yang hendak dilangsungkan oleh Pemohon berpotensi tidak dapat dicatatkan. Sementara itu, tidak dicatatnya suatu perkawinan akan berimplikasi langsung terhadap legalitas perkawinan, hak suami-istri, hak anak, hak keluarga, dan hak-hak keperdataan lainnya yang timbul dari sebuah perkawinan yang tercatat. d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan sesungguhnya telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Ketentuan ini menegaskan bahwa pencatatan 6 bagi setiap perkawinan yang telah sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun dalam praktik, yang dijadikan rujukan justru Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal a quo kemudian ditafsirkan sebagai dasar untuk menolak pencatatan perkawinan antar agama. Penafsiran Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai norma larangan pencatatan telah menimbulkan pergeseran makna karena ketentuan tersebut seharusnya hanya mengatur aspek keabsahan perkawinan menurut agama, bukan aspek pencatatan oleh negara. Akibatnya, terjadi ketidakselarasan antara norma dengan penerapannya, di mana pencatatan yang seharusnya dijamin oleh Pasal 2 ayat (2) justru dihambat dengan penafsiran Pasal 2 ayat (1). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak warga negara yang melangsungkan perkawinan antar agama. Dengan demikian, meskipun suatu perkawinan antar agama telah dinyatakan sah menurut hukum agama, perkawinan tersebut belum tentu dapat dicatatkan. Dengan kata lain, perkawinan yang dapat dicatatkan hanyalah perkawinan antara pasangan yang memiliki agama yang sama, padahal peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku telah mengatur ketentuan tentang pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. Akibatnya, Pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama berpotensi tidak dapat mencatatkan perkawinannya sehingga perkawinan tersebut akhirnya dibatalkan. e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimaknai sebagai ketentuan yang mengatur tentang keabsahan perkawinan menurut agama, dan bukan sebagai norma yang melarang pencatatan perkawinan antar agama sehingga Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang 7 sama di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi akan terpenuhi. 6. Bahwa dalam putusan sebelumnya terhadap pengujian Pasal a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkamah menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, padahal pemohon dalam Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 tidak sedang memiliki pasangan yang berbeda agama pada saat permohonan diajukan. 7. Bahwa sementara itu, kedudukan Pemohon dalam permohonan a quo jauh lebih konkret dan nyata dibandingkan dengan Pemohon dalam Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 karena Pemohon a quo secara faktual memiliki pasangan yang berbeda agama. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan syarat kerugian konstitusional sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. III. Alasan-Alasan Permohonan Permohonan a quo Tidak Ne Bis In Idem 1. Bahwa objek permohonan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sudah pernah dilakukan pengujiannya di hadapan Mahkamah Konsitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu; a. Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 8 2. Bahwa Permohonan Pemohon a quo diajukan dengan menggunakan alasan konstitusional dan dasar pengujian yang berbeda dari permohonan- permohonan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Perbedaan tersebut Pemohon uraikan sebagai berikut: a. Perbedaan Substansi Permohonan sebelumnya menitikberatkan pada keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan perbedaan tafsir agama dalam kerangka hak kebebasan beragama. Adapun permohonan Pemohon a quo berfokus pada adanya ketidakpastian hukum akibat multitafsir, distorsi, dan pergeseran makna terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang ditafsirkan sebagai ketentuan yang melarang pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. Substansi permohonan Pemohon a quo tidak terletak pada keabsahan perkawinan antar agama sebagaimana Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022, melainkan pada pencatatan perkawinan. b. Perbedaan Batu Uji Dasar pengujian Permohonan a quo: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28I ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” c. Adanya Fakta Hukum Baru (novum) Permohonan a quo diajukan setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan yang berisi pedoman bagi hakim pengadilan untuk tidak mengabulkan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. 9 Tabel 1. Perbedaan Alasan Konstitusional dan Dasar Pengujian terhadap Pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. No. Perkara Dasar Pengujian UUD NRI Tahun 1945 Alasan Permohonan 1. Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Pasal 2 ayat (1) melanggar hak beragama dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif. 2. Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 ayat (1) melanggar hak kebebasan beragama, meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, dan bebas dari perlakuan diskriminatif. 3. Permohonan a quo Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Pasal 2 ayat (1) melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam negara hukum yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan a quo tidak termasuk dalam kategori ne bis in idem karena diajukan dengan alasan konstitusional dan dasar pengujian yang berbeda dari permohonan- permohonan sebelumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang penafsiran yang berpotensi inkonstitusional sehingga terjadi distorsi dan pergeseran makna. Norma yang seharusnya mengatur syarat sahnya perkawinan menurut agama, secara normatif dan implementatif berubah menjadi norma pencatatan perkawinan. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakselarasan antara norma dengan penerapannya. 5. Bahwa isu utama perkawinan antar agama bukan hanya persoalan perbedaan agama, melainkan pada pencatatan perkawinannya. Persoalan mengenai pencatatan perkawinan antar agama harus ditempatkan dalam 10 kerangka konstitusional mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU UU Administrasi Kependudukan berlaku juga bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, yaitu “perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.” Dengan demikian, perkawinan antar agama hanya bisa dicatatkan setelah adanya penetapan pengadilan. 7. Bahwa dalam praktiknya, putusan pengadilan mengenai permohonan pencatatan perkawinan antar agama tidaklah konsisten. Terdapat putusan yang mengabulkan dan terdapat pula yang menolak. Putusan yang mengabulkan pencatatan perkawinan, antara lain: a. Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No. 29/Pdt.P/2019/PN.Gin; b. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Sementara itu, pengadilan yang menolak, antara lain: a. Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla; b. Penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti. 8. Bahwa adanya inkonsistensi putusan pengadilan menunjukkan tidak adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai pencatatan perkawinan antar agama. Akibatnya, hak warga negara sangat bergantung pada interpretasi hakim sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon untuk memperkirakan atau memprediksi apakah perkawinannya dapat dicatatkan atau tidak. Sementara itu, menurut Peter Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 11 pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Apabila untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan pengadilan. Membuat hukum tidak mempunyai kepastian dan daya prediktibilitas dan lebih jauh lagi masyarakat tidak memercayai lembaga pengadilan sebagai penerap hukum. (Peter Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 2017) 9. Bahwa adanya inkonsistensi terhadap penerapan norma a quo semakin dipertegas setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang berisi dua hal pokok, yaitu: a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. 10. Bahwa melalui SEMA ini, Mahkamah Agung memberikan pedoman kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan penetapan pencatatan perkawinan antar agama dengan berlandaskan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Meskipun secara normatif SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang dapat mengubah atau menambah norma UU Perkawinan, tetapi SEMA tersebut akan berimplikasi langsung pada putusan pengadilan karena telah menetapkan dan menegaskan satu tafsir yang berpotensi inkonstitusional dengan memaknai Pasal a quo sebagai dasar larangan atau alasan 12 penolakan pencatatan perkawinan antar agama. 11. Bahwa sementara itu, pencatatan perkawinan adalah kewajiban negara yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab, yaitu “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”. Oleh karena itu, dengan adanya pembatasan atau bahkan larangan pencatatan perkawinan antar agama maka negara tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara. 12. Bahwa terkait pencatatan perkawinan, Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pertimbangannya adalah sebagai berikut: “[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsi-prinsip perkawinan menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap- tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat- syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang 13 demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang- undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945].” 13. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah di atas terhadap pencatatan perkawinan, bahwa telah jelaslah pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif negara sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dalam memberikan perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum kepada warga negara. Oleh karena itu, ketika negara menolak atau tidak melakukan pencatatan perkawinan, termasuk terhadap perkawinan antar agama, hal tersebut secara nyata bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 14. Bahwa sejak dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substansial. Amandemen ketiga tahun 2001, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 15. Bahwa konsep negara hukum menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Friedrich Julius Stahl, terdapat empat unsur utama negara hukum, yaitu: a) perlindungan hak asasi manusia; b) pembagian kekuasaan; c) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan d) peradilan administrasi. Sebagaimana ditegaskan pula oleh A.V. Dicey bahwa tiga prinsip negara hukum, yakni: a) supremasi aturan-aturan hukum; b) persamaan di hadapan hukum; dan c) jaminan hak asasi manusia oleh undang-undang. (Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008) 16. Bahwa menurut Jimly Asshhidiqie terdapat ciri negara hukum, yaitu pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan- jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap 14 warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa sesuai dengan prinsip the rule of law, and not of man. (Jimly Asshhidiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme, 2005) 17. Bahwa Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum, antara lain sebagai berikut: a) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity) b) Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “predictable’” c) Berlakunya Persamaan (similia similius atau equality before the Law) Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. d) Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. e) Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. (Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, 2004) 18. Bahwa selanjutnya, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 067/PUU-II/2004 bahwa adanya inkonsistensi suatu undang-undang tidak sejalan dengan negara hukum dan berpotensi melanggar hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu: “…bagi Mahkamah bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya yang berakibat pada timbulnya inkonsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya. Inkonsistensi demikian telah menimbulkan keragu-raguan dalam implementasi undang-undang bersangkutan yang bermuara pada 15 timbulnya ketidakpastian hukum, keadaan mana potensial menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketidakpastian hukum demikian juga inkonsisten dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan” 19. Bahwa dengan demikian, adanya multitafsir, pergeseran norma, dan inkonsistensi antara satu undang-undang dengan undang lainnya telah mengabaikan unsur kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan ciri dari sebuah negara hukum. Penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan juga bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum karena menimbulkan perlakuan berbeda yang menunjukkan bahwa norma a quo tidak mencerminkan supremasi hukum yang berlaku universal bagi seluruh warga negara dalam sebuah negara hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum masyarakat menjadi tertib. (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 1999) 20. Bahwa menurut Gustav Radbruch, cita hukum (Idee des Rechts) yang dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu kemanfaatan (purposiveness), keadilan (justice), dan kepastian hukum (legal certainty). Idealnya ketiga unsur tersebut haruslah terdapat dalam hukum, baik undang-undang maupun putusan hakim, secara proporsional atau berimbang, jangan sampai salah satu unsurnya tidak terakomodasi. (Eddy Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2021) Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak memenuhi nilai keadilan, jika ditafsirkan bahwa hanya perkawinan antara pasangan dengan agama yang sama saja dapat dicatatkan. Tidak memenuhi nilai kepastian hukum karena Pasal a quo membuka ruang 16 tafsir yang tidak seragam. Ketidakpastian mengenai pencatatan perkawinan antar agama menyebabkan Pemohon tidak dapat mengetahui apakah perkawinan antara pasangan yang berbeda agama dapat dicatatkan atau tidak. Tidak memenuhi nilai kemanfaatan karena ketidakpastian pencatatan perkawinan antar agama menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Tidak tercatatnya perkawinan akan berdampak pada status hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, hak anak, dan hak-hak lainnya yang timbul dari sebuah perkawinan. 21. Bahwa Lon L. Fuller dalam The Morality of Law mengemukakan konsep “the internal morality of law” atau moralitas internal yang berisi delapan prinsip pembentukan hukum. Kegagalan dalam memenuhi salah satu prinsip tersebut menyebabkan hukum kehilangan sifatnya sebagai hukum. Adapun bentuk kegagalan hukum, salah satunya: (h) a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration. (Lon L. Fuller, The Morality of Law, 1969) Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak memenuhi prinsip moralitas internal hukum sebagaimana dimaksud Lon L. Fuller, yaitu congruence between rules as announced and their actual administration atau kesesuaian antara peraturan yang diundangkan dan penerapannya. Secara tekstual, ketentuan a quo mengatur syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi dalam penerapannya dimaknai sebagai landasan atau dasar hukum untuk menolak pencatatan perkawinan antar agama sehingga terjadi ketidaksesuaian antara norma tertulis dan penerapannya. Dengan demikian, meskipun perkawinan antar agama telah dinyatakan sah secara agama, perkawinan tersebut belum tentu dapat dicatatkan. 22. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 23. Bahwa pencatatan perkawinan antar agama merupakan kewajiban negara, sementara keabsahan perkawinan merupakan domain agama sebagaimana pertimbangan Mahkamah Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa: 17 “[3.20] Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan tersebut. Adapun mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara adalah dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 24. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, pelaksanaan pencatatan perkawinan merupakan wujud perlindungan hak konstitusi warga negara dalam memberikan kepastian sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, ketika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka akan menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 25. Bahwa dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) UU telah menimbulkan persoalan konstitusionalitas karena membuka ruang penafsiran yang beragam dan dijadikan dasar untuk menolak pencatatan perkawinan antar agama, padahal pencatatan merupakan kewajiban administratif negara. Akibatnya, warga negara yang melangsungkan perkawinan antar agama tidak memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya, kondisi ini jelas menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, tidak dicatatnya suatu perkawinan akan berimplikasi langsung terhadap hak suami istri, hak anak, hak keluarga dan hak keperdataan lainnya. 26. Bahwa meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlandaskan hukum agama, tetapi prinsip yang mendasarinya adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 27. Bahwa Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan yang hidup berdampingan, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 18 Kemajemukan tersebut bukan hanya realitas sosiologis, tetapi juga merupakan bagian dari identitas konstitusional bangsa Indonesia. 28. Bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum tidak boleh dipisahkan dari realitas kemajemukan bangsa Indonesia, melainkan harus hadir sebagai sarana yang mengintegrasikan perbedaan dan melindungi seluruh warga negara. 29. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kebudayaan RI, Indonesia memiliki lebih dari 1.200 suku bangsa, 694 bahasa daerah, 6 agama, serta 161 pengahayat kepercayaan. Fakta ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk, baik dari sisi etnis, bahasa, maupun keyakinan. 30. Bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia membentuk interaksi dan relasi sosial lintas agama, budaya, dan suku antar warga negara di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hubungan personal yang kemudian berlanjut pada ikatan perkawinan. Pada titik inilah perkawinan antar agama muncul sebagai sebuah keniscayaan—sebuah konsekuensi logis dari kehidupan bermasyarakat yang majemuk. 31. Bahwa perkawinan antara pasangan dengan agama yang sama sering dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Namun demikian, cinta tidak pernah bisa direncanakan. Tidak semua orang menemukan pasangan dengan agama yang sama. Seringkali interaksi sosial antar warga negara melampaui sekat-sekat agama, suku, maupun budaya. Sementara itu, di kehidupan yang hanya dijalani sekali ini, setiap orang berharap untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan pilihannya. 32. Bahwa berdasarkan data Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat sebanyak 1.655 pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama dalam periode 2005 hingga Juli 2023. Tabel 2. Jumlah Perkawinan Antar agama (ICRP) Tahun Jumlah Perkawinan Antargama 2005-2014 601 2015 84 2016 64 2017 76 2018 111 2019 137 2020 147 2021 169 19 2022 177 s.d. Juli 2023 89 Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan antar agama bukanlah kasus yang bersifat sporadis atau individual, melainkan fenomena sosial yang nyata dan dialami oleh banyak warga negara Indonesia. 33. Bahwa hasil penelitian Noryamin Aini, Ariane Utomo, dan Peter McDonald (2019) dalam jurnal Interreligious Marriage in Indonesia berdasarkan sensus penduduk BPS tahun 2010 terhadap 47 juta pasangan suami-istri yang tinggal bersama (co-resident married couples). Dari total tersebut, peneliti menemukan sekitar 228.778 pasangan memiliki agama yang berbeda dengan pasangannya. Provinsi-provinsi dengan tingkat tertinggi, antara lain Papua Barat, Papua, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat. Tabel 3. Persentase Perkawinan Antar agama berdasarkan Agama Agama Laki-Laki (%) Perempuan (%) Islam 0.15 0.18 Kristen 2.40 2.75 Katolik 3.71 4.05 Hindu 0.90 0.46 Budha 9.67 3.75 Konghucu 13.61 5.87 Agama lainnya 5.64 2.38 34. Bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin memperluas ruang interaksi antar warga negara tanpa batas geografis. Kondisi ini memperbesar kemungkinan perjumpaan dan interaksi antar warga negara dari latar belakang yang berbeda. 35. Bahwa pada kenyataannya, Pasal a quo tidak memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara yang melangsungkan perkawinan antar agama, padahal keberadaan pasangan yang memiliki agama berbeda adalah realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. 36. Bahwa sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a) kejelasan tujuan; 20 b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan. Selanjutnya, Pasal 6 menyatakan bahwa materi muatan Perundang- undangan harus mencerminkan asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhinneka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Petitum Pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 37. Bahwa menurut Randy E. Barnett, pengujian undang-undang berdimensi penafsiran atas undang-undang yang diuji (statutory interpretation) dan penafsiran atas konstitusi (constitutional interpretation) sebagai alat uji. Dalam dimensi kedua, uji konstitusionalitas undang-undang tidak hanya memberikan tafsir atas teks konstitusi, tetapi juga bagaimana tafsir konstitusi tersebut diterapkan dalam undang-undang yang diuji maka uji konstitusionalitas undang-undang seringkali berada dalam dua aktivitas, yakni intepretasi dan konstruksi. (Randy E. Barnett, Interpretation and Construction, 2011) 38. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum karena telah membuka ruang tafsir yang berpotensi inkonstitusional dan telah terjadi pergeseran makna. Norma a quo yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur 21 tentang sahnya perkawinan menurut agama telah berubah menjadi ketentuan mengenai pencatatan perkawinan. 39. Bahwa untuk mengatasi ketidakpastian hukum akibat adanya multitafsir, distorsi, dan pergeseran makna terhadap ketentuan a quo, diperlukan pemaknaan ulang terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan adanya pemaknaan ulang terhadap Pasal a quo, setiap warga warga negara yang akan melangsungkan perkawinan atau telah melangsungkan perkawinan antar agama akan memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya. 40. Bahwa Pemohon a quo tidak bertujuan untuk menciptakan norma baru, melainkan untuk mencegah tafsir yang berpotensi inkonstitusional terhadap Pasal 2 ayat (1) yang dimaknai sebagai dasar hukum yang membatasi atau meniadakan hak warga negara dalam memperoleh pencatatan perkawinan antar agama. 41. Bahwa pada prinsipnya, keabsahan perkawinan merupakan ranah dan otoritas organisasi dan lembaga keagamaan, sedangkan pencatatannya merupakan kewajiban administrasi negara. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang sah menurut agama dicatatkan menurut paraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perkawinan antar agama yang ditetapkan oleh pengadilan sepanjang telah dinyatakan sah oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- 22 masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda sepanjang telah dinyatakan sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. 5. Bukti P-5 : Fotokopi NPWP Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP atas nama Gabriela Agmassini Pramesvari; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 12 Desember 2025 serta Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) yang diwakili oleh Dr. Adian Husaini, M.Si., dan Dr. H. Imam Zamroji, MA., selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tanggal 14 Januari 2026. (Permohonan sebagai Pihak Terkait selengkapnya merujuk pada berkas perkara). [2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara 23 persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 24 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 25 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yang rumusannya sebagai berikut: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa hak konstitusional tersebut dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 quo karena perkawinan yang hendak dilangsungkan oleh Pemohon berpotensi tidak dapat dicatatkan. Sementara itu, tidak dicatatnya suatu perkawinan akan berimplikasi terhadap legalitas perkawinan, hak suami- istri, hak anak, hak keluarga, dan hak-hak keperdataan lainnya yang timbul dari sebuah perkawinan yang tercatat; 4. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah dan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 dimaknai sebagai ketentuan yang mengatur tentang keabsahan perkawinan menurut agama, dan bukan sebagai norma yang melarang pencatatan perkawinan antar agama, sehingga Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah benar perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang menerangkan/berencana akan melangsungkan perkawinan beda agama [vide Bukti P-8]. Terhadap uraian mengenai anggapan kerugian hak konstitusional, Pemohon telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud disebabkan dengan berlakunya norma Pasal 2 26 ayat (1) UU 1/1974 mengakibatkan perkawinan yang hendak dilangsungkan oleh Pemohon berpotensi tidak dapat dicatatkan. Sehingga, telah pula dibuktikan perihal adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat potensial. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang penafsiran yang berpotensi inkonstitusional sehingga terjadi distorsi dan pergeseran makna. Norma yang seharusnya mengatur syarat sahnya perkawinan menurut agama, secara normatif dan implementatif berubah menjadi norma pencatatan perkawinan. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakselarasan antara norma dengan penerapannya; 2. Bahwa menurut Pemohon, dalam praktiknya putusan pengadilan mengenai permohonan pencatatan perkawinan antar agama tidaklah konsisten. Adanya inkonsistensi putusan pengadilan menunjukkan tidak adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai pencatatan perkawinan antar agama. Akibatnya, hak 27 warga negara sangat bergantung pada interpretasi hakim sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon untuk memperkirakan atau memprediksi apakah perkawinannya dapat dicatatkan atau tidak. 3. Bahwa menurut Pemohon, adanya inkonsistensi terhadap penerapan norma a quo semakin dipertegas setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (SEMA 2/2023) yang pada pokoknya memberikan pedoman kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan penetapan pencatatan perkawinan antar agama dengan berlandaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974. 4. Bahwa menurut Pemohon, pencatatan perkawinan adalah kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dengan adanya pembatasan atau bahkan larangan pencatatan perkawinan antar agama maka negara tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara. 5. Bahwa menurut Pemohon, adanya multitafsir, pergeseran norma, dan inkonsistensi antara satu undang-undang dengan undang lainnya telah mengabaikan unsur kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan ciri dari sebuah negara hukum. Penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 juga bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum karena menimbulkan perlakuan berbeda yang menunjukkan bahwa norma a quo tidak mencerminkan supremasi hukum yang berlaku universal bagi seluruh warga negara dalam sebuah negara hukum. 6. Bahwa menurut Pemohon, pelaksanaan pencatatan perkawinan merupakan wujud perlindungan hak konstitusi warga negara dalam memberikan kepastian sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, ketika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka akan menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 7. Bahwa menurut Pemohon, keabsahan perkawinan merupakan ranah dan 28 otoritas organisasi dan lembaga keagamaan, sedangkan pencatatannya merupakan kewajiban administrasi negara. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang sah menurut agama dicatatkan menurut paraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perkawinan antar agama yang ditetapkan oleh pengadilan sepanjang telah dinyatakan sah oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda sepanjang telah dinyatakan sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 November 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah akan mempertimbangkan keterkaitan pengujian norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 dalam permohonan a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut. 29 Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ternyata norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 telah pernah diajukan pengujian ke Mahkamah dan telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2015, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pada pokoknya alasan permohonan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila penafsiran mengenai hukum dan kepercayaan dalam norma pasal tersebut tidak diserahkan kepada masing-masing calon mempelai. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pada pokoknya alasan permohonan bahwa larangan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama termasuk pencatatannya sama dengan negara memaksakan hak warga negaranya dengan hanya memperbolehkan perkawinan seagama, padahal menikah adalah hak setiap orang dan tidak ada tolok ukur dan kesamaan tafsir 30 yang digunakan untuk mengukur larangan dan kebolehan perkawinan beda agama. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pada pokoknya alasan permohonan karena Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 tidak mengakomodir para Pemohon yang memilih untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga membatasi hak para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan dalam pemohonan a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya yakni terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Adapun alasan permohonan Pemohon a quo, dengan adanya pembatasan atau bahkan larangan pencatatan perkawinan antar agama maka negara tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara. Berdasarkan fakta hukum tersebut, selain terdapat dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, Pemohon juga telah dapat menguraikan alasan-alasan yang berbeda, yang kemudian dituangkan dalam rumusan petitum yang berbeda pula dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, terlepas secara substansial beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan a quo secara formil tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta alat bukti surat/tulisan yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon. 31 Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah masalah konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon pada dasarnya mengenai keabsahan perkawinan. Terkait dengan keabsahan perkawinan, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: “[3.12.4] ... Menurut Mahkamah, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang- undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; [3.12.5] ... Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 152-153]. Pendirian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 sebagaimana dikutip di atas, selanjutnya ditegaskan dalam Putusan Mahkamah 32 Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: “[3.21.2] Bahwa perihal keberadaan negara dalam mengatur perihal perkawinan, Mahkamah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2018, bahwa berkenaan dengan beragama pada dasarnya terbagi menjadi dua. Pertama, beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu yang merupakan ranah forum internum yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili. Kedua, beragama dalam pengertian ekspresi beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati nurani di muka umum yang merupakan ranah forum externum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017, hlm. 532] Adapun perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama. Dengan demikian, perkawinan dikategorikan sebagai forum eksternum di mana negara dapat campur tangan sebagaimana halnya dengan pengelolaan zakat maupun pengelolaan ibadah haji. Peran negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 1/1974. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang- undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Adanya pengaturan demikian sejalan pula dengan Pasal 28J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin UUD 1945, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan hukum. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, campur tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan. Dalam hal ini, negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut yang kemudian dituangkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan, in casu larangan perkawian beda agama tetaplah pemuka agama. Dalam hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks perkara a quo, Mahkamah telah pula mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait MUI dan DDII serta Pihak Terkait Tidak Langsung PAHAM Indonesia, SALIMAH, Yayasan AILA Indonesia, dan Perkumpulan Wanita Islam. Bahkan dalam perkara sebelumnya yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, yang juga menjadi rujukan putusan a quo, Mahkamah juga telah menghadirkan 33 organisasi-organisasi keagamaan untuk menjelaskan keberadaan perkawinan dalam setiap agama. Organisasi yang diundang di antaranya adalah MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) yang pada pokoknya menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap agama untuk mengkonsepsikan perkawinan sesuai dengan ajaran agama, sehingga menurut Mahkamah tidak ada pemaksaan negara atas penyelenggaraan perkawinan bagi suatu agama apapun. Dalam hal ini, peran negara adalah menindaklanjuti hasil penafsiran yang disepakati oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Terlebih lagi, salah satu sumber hukum dalam pengertian materil adalah ajaran-ajaran agama dan adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f UU 1/1974 telah sesuai dengan esensi Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yakni berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaaan ajaran agama. [3.21.3] Bahwa Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 UU 1/1974]. Ihwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni “perkawinan yang sah”. Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU 1/1974 menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara merupakan kewajiban administratif. Sedangkan perihal sahnya perkawinan, dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) a quo negara justru menyerahkannya kepada agama dan kepercayaan karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 bukan berarti menghambat ataupun menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut, dan meyakininya sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945”. ... Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki 34 otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya. Sebagai sebuah peristiwa kependudukan, kepentingan negara, in casu pemerintah, adalah mencatat sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan seseorang sehingga mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan tersebut [vide Konsiderans Menimbang huruf b UU 23/2006], termasuk dalam hal ini pencatatan perkawinan yang dilakukan melalui penetapan oleh pengadilan. Tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma pasal dalam UU 23/2006, menurut Mahkamah bahwa ketentuan tersebut harus dipahami sebagai pengaturan di bidang administratif kependudukan oleh negara karena perihal keabsahan perkawinan adalah tetap harus merujuk pada norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yaitu perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, hlm. 627-630]. Lebih lanjut, pendirian mengenai keabsahan perkawinan ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU- XXII/2024 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: “[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak mengakomodir para Pemohon yang memilih untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga membatasi hak para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa UU Perkawinan haruslah dipahami secara utuh dan tidak parsial, Perkawinan menurut UU a quo diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 UU Perkawinan]. Untuk itu, sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum dan Pancasila sebagai ideologi bangsa, perkawinan juga tidak terlepas dari Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip dasar. Dengan tidak adanya ruang bagi warga negara Indonesia untuk memilih tidak menganut agama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka norma hukum positif yang hanya memberikan pengesahan terhadap perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing bukanlah norma yang menimbulkan perlakuan diskriminatif. Lebih lanjut, tanpa adanya agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut atau ditentukan oleh warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, maka tidak akan timbul sesuatu yang disebut dengan “perkawinan yang sah”. Padahal, Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni “perkawinan yang sah”. Perkawinan karena merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama atau berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dapat dikategorikan sebagai forum eksternum di mana negara dapat campur tangan dengan menentukan tata cara dan syarat- 35 syaratnya. Dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) a quo, negara pun menyerahkannya kepada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan unsur yang tidak dapat dihilangkan dari syarat sahnya perkawinan. Sebagaimana Mahkamah telah pertimbangkan di atas, beragama dan berketuhanan Yang Maha Esa adalah keniscayaan sebagai perwujudan karakter bangsa dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi warga negara untuk memilih tidak beragama atau tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pembatasan yang proporsional dan bukanlah bentuk diskriminasi terhadap warga negara. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah tidak beralasan menurut hukum.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024, hlm. 110-111]. Berdasarkan kutipan-kutipan uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut di atas dan dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, sekalipun Pemohon mengajukan alasan permohonan yang berbeda dengan beberapa permohonan yang telah diputus sebelumnya, namun karena secara substansi permohonan a quo pada hakikatnya sama dengan substansi Permohonan Nomor 68/PUU-XII/2014, Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022, dan Permohonan Nomor 146/PUU-XXII/2024, yakni mengenai keabsahan perkawinan maka pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon a quo karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud. Dalam hal ini sepanjang berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU- XX/2022, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda (concurring opinion). Di samping itu, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan SEMA 2/2023 yang dinilai semakin mempertegas inkonsistensi terhadap penerapan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 adalah dalil yang tidak berdasar karena isi/substansi pengaturan dalam SEMA 2/2023 dimaksud bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 telah ternyata tidak bertentangan dengan 36 prinsip negara hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan tanggung jawab negara terhadap perlidungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan Permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 37 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ---------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap Putusan a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, yang menyatakan sebagai berikut. [6.1] Sehubungan dengan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkara/isu perkawinan beda agama, saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat seharusnya Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (no legal standing) dalam permohonan a quo. Adapun sebelum sampai pada argumentasi penilaian dimaksud, terlebih dahulu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pancasila telah menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang menjadi dasar nilai (basic values) bagi seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. SIla ini menegaskan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari ruang publik, melainkan negara yang menghormati, melindungi, menjunjung tinggi, dan memberi ruang yang setara bagi seluruh agama dan kepercayaan yang dianut bagi setiap warga negara. Dalam konteks perkawinan, penghormatan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa negara wajib mengakui peran ajaran agama sebagai sumber nilai dan norma yang menentukan sah atau tidaknya suatu ikatan perkawinan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan, termasuk isu perkawinan beda agama, tidak dapat dilepaskan dari keyakinan keagamaan masing-masing pemeluknya, karena bagi setiap agama, perkawinan merupakan peristiwa sakral yang tunduk pada ketentuan teologis dan moral yang diyakini secara internal. Negara, dalam kerangka Pancasila, berkewajiban menghormati keberlakuan norma keagamaan tersebut tanpa 38 memaksakan penyeragaman yang berpotensi mengabaikan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi filosofis kehidupan hukum nasional; 2. Bahwa dalam perspektif konstitusi, kebebasan beragama (freedom of religion) merupakan hak fundamental yang dijamin oleh negara bagi seluruh warga negara. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama atau kepercayaannya. Pengakuan ini tidak hanya mencakup ritual ibadah semata, melainkan juga menyentuh hubungan personal dan institusi sosial yang tunduk oleh keyakinan, termasuk sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam pandangan agama atau kepercayaan masing-masing; 3. Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, saya berpendapat bahwa perkawinan dalam satu agama atau beda agama dalam konteks negara hukum yang berlandaskan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang atau perspektif agama yang dianut oleh warga negara. Oleh karena itu, dalam hal perkawinan beda agama tentu saja dapat dinilai tidak sah (invalid) apabila tidak dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Sebaliknya, suatu perkawinan beda agama adalah sah (valid) apabila telah dinyatakan sah menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing (laki-laki dan perempuan) pasangan. Ihwal tersebut dinilai demikian, karena penilaian kaidah agama merupakan episentrum terhadap penilaian validitas suatu perkawinan, sebelum negara memberikan status administratif terhadap ikatan perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut hukum agama atau kepercayaannya. Penegasan demikian, menurut hemat saya, sejalan dengan maksud norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Ihwal ini, sejalan pula dengan prinsip kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta tentu saja sejalan dengan sila pertama Pancasila. Kata kuncinya adalah sepanjang telah dinyatakan sah menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, norma a quo justru menjamin kebebasan beragama setiap warga negara, memastikan pengakuan terhadap forum internum, dan menyediakan mekanisme pemeriksaan yang adil dan proporsional bagi pengadilan dalam menangani permintaan perkawinan antar pemeluk berbeda agama; 39 4. Kendatipun demikian, dalam permohonan a quo, setelah saya mencermati lebih mendalam terutama berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, telah ternyata Pemohon adalah pemeluk agama Islam [vide bukti P- 1], di mana hukum Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama. Larangan tersebut seperti termuat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, yang menyatakan pada pokoknya bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah menurut hukum Islam. Fatwa MUI tersebut adalah fatwa yang esensi dan adresatnya jelas, tegas, dan secara faktual berlaku sebagai pedoman keagamaan bagi pemeluk agama Islam. Oleh sebab itu, dalam batas penalaran yang wajar, sejak awal pun, Pemohon tidak memiliki basis hukum keagamaan untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama jika berdasarkan pada fatwa MUI dimaksud, karena tindakan tersebut bertentangan dengan norma internal (forum internum) yang seharusnya diyakini dan dipatuhi Pemohon sebagai pemeluk agama Islam. Keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, in casu norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 merupakan norma pengakuan negara yang meletakkan sahnya suatu perkawinan pada hukum agama dan kepercayaannya itu. Artinya, norma a quo yang dimohonkan pengujian pada dasarnya tidak menghalangi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan berbeda agama sepanjang sah/dimungkinkan menurut hukum agama atau kepercayaannya, namun dalam batas penalaran yang wajar, sesungguhnya yang tidak membolehkan perkawinan beda agama adalah pada forum internum atau hukum agama Pemohon. Dengan demikian, saya memandang norma yang diuji oleh Pemohon tidak menimbulkan kerugian aktual maupun potensial karena sesungguhnya tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya norma a quo. Ketiadaan hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian menyebabkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan terkait dengan isu perkawinan beda agama. Dalam konteks ini, Mahkamah seharusnya bergeser pendiriannya dalam menelisik legal standing Pemohon pengujian norma a quo dengan mempertimbangkan dan merujuk pada forum internum di masing-masing agama dan kepercayaan terkait dengan isu perkawinan beda agama. Dalam konteks isu a quo, mengingat 40 kondisi kontemporer telah mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam ranah penguatan hak konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia, menurut hemat saya, kiranya menuntut penafsiran konstitusi yang lebih responsif dan adaptif. Terlebih, atas nama pemenuhan hak konstitusional warga negara terkait kebabasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, serta atas nama “cinta” sebagai kehendak ilahi (fitrah) untuk mempersatukan dua insan, antara laki-laki dan perempuan, yang berbeda agama, Mahkamah hendaknya membuka ruang untuk dapat bergeser pendirian terhadap isu a quo dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum yang hidup dan menjawab kebutuhan keadilan masa kini. 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, menurut hemat saya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo, sehingga seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 41 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari