PUU
Tahun 2026
211/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Pemohon: Afrizal Evaldo Maulana (Pemohon I), Fani Kurniawati (Pemohon II), Marcellinus Ageng Sembada (Pemohon III), dan Heru Wijanarko (Pemohon IV)
Tanggal Putusan: 2026-07-16T14:02:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 211/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
1. Nama
: Afrizal Evaldo Maulana
Pekerjaan
: Pelajar/Mahasiswa
Alamat
: Jalan Ngagel Tirto IIB-2, Surabaya
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Fani Kurniawati
Pekerjaan
: Pelajar/Mahasiswa
Alamat
: Jalan KH. Hasyim Ashari, Desa Lebo, RT.
06/RW. 02, Sidoarjo
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
: Marcellinus Ageng Sembada
Pekerjaan
: Pelajar/Mahasiswa
Alamat
: Jalan Ngagel Dadi IE/5, Surabaya
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
: Heru Wijanarko
Pekerjaan
: Pelajar/Mahasiswa
Alamat
: Jalan Belitung III Nomor 1, Gn. Malang,
Kabupaten Gresik
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon IV;
2
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 29 April 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 10 Juni 2026, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
209/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 11 Juni 2026 dengan Permohonan
Nomor 211/PUU-XXIV/2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam
ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang
menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
3
4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya
disebut UU MK, yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-
Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
yang selengkapnya menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa norma a quo berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara
dalam akses terhadap jabatan pemerintahan tertentu karena memberikan
peluang kepada prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil yang pada
dasarnya merupakan bagian dari ranah birokrasi sipil. Kondisi tersebut
berpotensi mengurangi prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam
pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa perluasan ruang jabatan sipil bagi prajurit aktif juga berpotensi
menimbulkan ketidakjelasan batas antara fungsi pertahanan negara yang
dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia dan fungsi pemerintahan yang
dijalankan oleh aparatur sipil negara. Ketidakjelasan tersebut dapat
mengakibatkan
ketidakpastian
hukum
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
4
8. Bahwa sebagai warga negara dan mahasiswa yang memiliki kepedulian
terhadap perkembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di
Indonesia, Para Pemohon mempunyai kepentingan konstitusional agar
prinsip supremasi sipil tetap terjaga sebagaimana semangat reformasi
ketatanegaraan pasca Tahun 1998. Berlakunya norma a quo berpotensi
mengurangi jaminan konstitusional tersebut.
9. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bersifat
potensial (potential loss), namun menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi karena norma a quo membuka ruang yang lebih luas
bagi keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil di luar fungsi utama
pertahanan negara.
10. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara
berlakunya Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dengan potensi kerugian
konstitusional yang dialami para Pemohon, karena norma tersebut secara
langsung menjadi dasar hukum bagi penempatan prajurit aktif pada jabatan
sipil tertentu.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1. Bahwa kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat
yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon harus memiliki
kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-
undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai
Pemohon dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
dirugikan
oleh
berlakunya
norma
undang-undang
yang
dimohonkapengujian.
5
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan adanya lima syarat
kerugian konstitusional yang harus dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya norma yang diuji;
e. adanya kemungkinan bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila
permohonan dikabulkan.
4. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang
berstatus sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di Indonesia yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Mahasiswa
yang sah.
5. Bahwa sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia, para Pemohon
memiliki perhatian serta kepentingan terhadap tegaknya prinsip negara
hukum, demokrasi konstitusional, supremasi sipil, dan profesionalisme
Tentara Nasional Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
6. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh
UUD 1945, khususnya:
o Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai prinsip negara hukum.
o Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan warga
negara dalam hukum dan pemerintahan.
o Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas kepastian hukum
yang adil.
o Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 mengenai kedudukan Tentara Nasional
Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan.
7. Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan oleh
berlakunya Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
6
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan ruang lebih luas
bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu.
8. Bahwa berlakunya norma a quo berpotensi mengaburkan batas antara
fungsi pertahanan negara dan fungsi pemerintahan sipil sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan institusi
militer dan institusi sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Bahwa berlakunya norma a quo juga berpotensi mengurangi jaminan
terhadap prinsip supremasi sipil yang merupakan salah satu hasil penting
reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca tahun 1998 serta berpotensi
memengaruhi persamaan kesempatan warga negara dalam pemerintahan.
10. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,
terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya norma
a quo dengan kerugian konstitusional para Pemohon, dan apabila
permohonan ini dikabulkan maka kerugian konstitusional tersebut tidak
akan terjadi atau setidak-tidaknya dapat dihindari.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, para Pemohon telah
memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Nomor
11/PUU-V/2007, sehingga para Pemohon berhak mengajukan permohonan
pengujian materiil Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dalam tabel 1
berikut.
Tabel 1
5 Syarat Uji Legal Standing MK
Syarat
Pemenuhan
Hak konstitusional
Ada
Dirugikan
Ada
Spesifik/potensial
Ada
Causal verband
Ada
Dapat dipulihkan
Ada
7
III. ALASAN PERMOHONAN
A. Pasal 47 ayat (2) UU TNI Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum
dan Supremasi Sipil sebagaimana Dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara
hukum.
Prinsip
negara
hukum
menghendaki
bahwa
seluruh
penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan
hukum, pembatasan kekuasaan, serta pembagian fungsi yang jelas
antar lembaga negara.
2. Bahwa salah satu unsur penting dalam negara hukum demokratis
adalah adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan negara
yang dijalankan oleh institusi militer dengan fungsi pemerintahan yang
dijalankan oleh institusi sipil. Pemisahan tersebut bertujuan untuk
mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu institusi negara
dan menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Bahwa dalam perkembangan demokrasi modern dikenal prinsip
supremasi sipil (civilian supremacy), yaitu prinsip yang menempatkan
militer di bawah kendali otoritas sipil yang demokratis serta membatasi
keterlibatan militer dalam urusan pemerintahan di luar tugas pokok
pertahanan negara.
4. Bahwa semangat supremasi sipil merupakan salah satu hasil penting
reformasi tahun 1998 yang diwujudkan melalui berbagai perubahan
ketatanegaraan,
termasuk
penghapusan
dwifungsi
ABRI
dan
penegasan kembali kedudukan Tentara Nasional Indonesia sebagai
alat negara di bidang pertahanan.
5. Bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memberikan ruang bagi prajurit
aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu tanpa harus mengundurkan
diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
6. Bahwa keberadaan norma a quo berpotensi mengaburkan batas antara
fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil yang selama ini
menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi konstitusional
Indonesia.
8
7. Bahwa semakin luas keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil,
semakin besar pula potensi terjadinya perluasan peran militer ke dalam
ranah pemerintahan yang pada prinsipnya merupakan domain institusi
sipil. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas prinsip
supremasi sipil yang telah dibangun melalui reformasi ketatanegaraan.
8. Bahwa dalam negara hukum, setiap lembaga negara harus
menjalankan fungsi sesuai dengan mandat konstitusional yang
diberikan kepadanya. Ketika batas antara fungsi militer dan fungsi sipil
menjadi tidak jelas, maka prinsip pembatasan kekuasaan dan kepastian
kelembagaan yang menjadi ciri negara hukum berpotensi terganggu.
9. Bahwa oleh karena itu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI telah menimbulkan
persoalan konstitusional karena berpotensi bertentangan dengan
prinsip negara hukum dan supremasi sipil yang dijamin dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat
bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan Pasal 47 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2025 bertentangan dengan UUD 1945 atau setidak-tidaknya
menyatakannya
inkonstitusional
bersyarat
(conditionally
unconstitutional) sepanjang dimaknai memperbolehkan prajurit aktif
menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki keterkaitan langsung
dengan fungsi pertahanan negara.
Berdasarkan uraian konstitusional tersebut, dapat dipahami bahwa
permasalahan yang ditimbulkan oleh Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak hanya
berkaitan dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil, tetapi juga
memiliki keterkaitan dengan beberapa norma konstitusi lainnya yang
menjamin persamaan kedudukan warga negara, kepastian hukum yang
adil, serta fungsi konstitusional Tentara Nasional Indonesia. Untuk
memperjelas hubungan antara norma yang diuji dengan ketentuan
konstitusi yang dijadikan batu uji, Para Pemohon menyajikan perbandingan
sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut.
9
Tabel 2
Perbandingan Norma yang Diuji dan Batu Uji Konstitusi
No.
Norma yang
Diuji
Batu Uji UUD
1945
Pokok Pertentangan
1
Pasal 47 ayat
(2) UU TNI
Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945
Berpotensi mengaburkan batas antara fungsi
militer dan fungsi sipil dalam negara hukum
demokratis.
2
Pasal 47 ayat
(2) UU TNI
Pasal 27 ayat
(1) UUD 1945
Berpotensi menciptakan perlakuan berbeda
dalam akses terhadap jabatan pemerintahan.
3
Pasal 47 ayat
(2) UU TNI
Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945
Menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas
penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil.
4
Pasal 47 ayat
(2) UU TNI
Pasal 30 ayat
(3) UUD 1945
Berpotensi memperluas peran TNI di luar
fungsi utama pertahanan negara.
Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa Pasal 47 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan satu aspek konstitusional
semata, melainkan memiliki keterkaitan dengan beberapa prinsip
fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Norma a quo berpotensi menimbulkan persoalan
konstitusional terhadap prinsip negara hukum, persamaan kedudukan
warga negara dalam pemerintahan, kepastian hukum yang adil, serta
kedudukan konstitusional Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara
di bidang pertahanan. Oleh karena itu, pengujian terhadap Pasal 47 ayat
(2) UU TNI perlu dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat
(3) UUD 1945 sebagai batu uji konstitusionalitas norma a quo.
Untuk memperjelas konstruksi argumentasi konstitusional yang
diajukan dalam permohonan ini, para Pemohon menyajikan ringkasan dalil-
dalil konstitusional sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut.
Tabel 3
Ringkasan Dalil Konstitusional Para Pemohon
No
Isu Konstitusional
Dasar
Konstitusi
Pokok Dalil Pemohon
1
Negara Hukum dan
Supremasi Sipil
Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945
Norma a quo berpotensi
mengurangi pemisahan antara
ranah militer dan sipil.
10
2
Persamaan Kedudukan
dalam Pemerintahan
Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945
Memberikan akses khusus
kepada prajurit aktif untuk
menduduki jabatan sipil tertentu.
3
Kepastian Hukum yang
Adil
Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945
Tidak terdapat parameter yang
jelas mengenai batas
penempatan prajurit aktif.
4
Fungsi Konstitusional
TNI
Pasal 30 ayat (3)
UUD 1945
Berpotensi menggeser orientasi
TNI dari fungsi pertahanan ke
fungsi pemerintahan sipil.
5
Reformasi dan
Profesionalisme Militer
Semangat
Reformasi 1998
Berpotensi membuka ruang
keterlibatan militer dalam jabatan
sipil secara lebih luas.
Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dipahami bahwa seluruh dalil yang
diajukan para Pemohon memiliki keterkaitan yang erat dengan
perlindungan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.
Permasalahan utama yang dipersoalkan dalam permohonan a quo bukan
semata-mata mengenai keberadaan Tentara Nasional Indonesia sebagai
institusi pertahanan negara, melainkan mengenai batas konstitusional
keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil yang harus tetap selaras
dengan prinsip negara hukum, supremasi sipil, persamaan kedudukan
warga negara, kepastian hukum, serta fungsi konstitusional TNI
sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Berdasarkan konstruksi argumentasi tersebut, para Pemohon akan
menguraikan secara lebih rinci alasan-alasan konstitusional yang
menunjukkan bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
B. Pasal 47 ayat (2) UU TNI Bertentangan dengan Prinsip Persamaan
Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan sebagaimana Dijamin
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan
pemerintahan
dan
wajib
menjunjung
hukum
dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
2. Bahwa
ketentuan
tersebut
mengandung
prinsip
konstitusional
mengenai persamaan kedudukan warga negara (equality before the
11
law) dan persamaan kesempatan dalam pemerintahan (equal
opportunity in government), yang mengharuskan negara memberikan
perlakuan yang setara kepada seluruh warga negara tanpa adanya
perlakuan istimewa yang tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas.
3. Bahwa prinsip persamaan kedudukan dalam pemerintahan menuntut
agar setiap jabatan dalam birokrasi sipil pada dasarnya dapat diakses
oleh warga negara melalui mekanisme yang adil, transparan, dan
berdasarkan
kompetensi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
4. Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI memberikan kesempatan kepada
prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu tanpa melepaskan
statusnya sebagai anggota aktif Tentara Nasional Indonesia.
5. Bahwa pengaturan tersebut menimbulkan perbedaan perlakuan antara
warga sipil dan prajurit aktif dalam akses terhadap jabatan
pemerintahan tertentu karena prajurit aktif memperoleh jalur penugasan
yang tidak dimiliki oleh warga negara lainnya.
6. Bahwa jabatan sipil pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem
administrasi pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur sipil negara
berdasarkan prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan netralitas
birokrasi sebagaimana diatur dalam sistem kepegawaian nasional.
7. Bahwa ketika prajurit aktif diberikan ruang untuk menduduki jabatan
sipil tertentu tanpa terlebih dahulu mengakhiri status kemiliterannya,
maka terdapat potensi terjadinya ketidakseimbangan dalam akses
terhadap jabatan pemerintahan yang seharusnya terbuka secara setara
bagi seluruh warga negara sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
8. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pengurangan
terhadap prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam
pemerintahan karena adanya perlakuan yang berbeda antara warga
sipil dan prajurit aktif terkait akses terhadap jabatan-jabatan tertentu
dalam struktur pemerintahan.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah
menegaskan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum tidak hanya
mencakup kesamaan perlakuan secara formal, tetapi juga mencakup
12
jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang
setara dalam menikmati hak-hak konstitusionalnya.
10. Bahwa oleh karena itu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI berpotensi
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena menciptakan
perbedaan perlakuan dalam akses terhadap jabatan pemerintahan
yang dapat mengurangi prinsip persamaan kedudukan warga negara
dalam hukum dan pemerintahan.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat
bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan Pasal 47 ayat (2) UU
TNI bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 atau setidak-
tidaknya menyatakannya inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional) sepanjang dimaknai memperbolehkan prajurit aktif
menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki hubungan langsung dengan
fungsi pertahanan negara.
C. Pasal 47 ayat (2) UU TNI Bertentangan dengan Hak Atas Kepastian
Hukum yang Adil sebagaimana Dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum."
2. Bahwa salah satu unsur utama negara hukum adalah adanya kepastian
hukum (legal certainty) yang menghendaki agar setiap norma hukum
dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir
dalam pelaksanaannya.
3. Bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan
suatu norma, tetapi juga mencakup kejelasan mengenai ruang lingkup,
batasan, dan mekanisme pelaksanaannya sehingga masyarakat dapat
memahami akibat hukum yang ditimbulkan oleh norma tersebut.
4. Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI memberikan ruang bagi prajurit aktif
untuk menduduki sejumlah jabatan sipil tertentu. Akan tetapi,
pengaturan tersebut tidak memberikan parameter yang jelas mengenai
batasan objektif yang digunakan untuk menentukan jabatan sipil mana
yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pertahanan negara
13
dan jabatan mana yang merupakan ranah administrasi pemerintahan
sipil.
5. Bahwa ketidakjelasan batasan tersebut berpotensi menimbulkan
berbagai penafsiran dalam implementasi norma a quo, terutama terkait
perluasan penempatan prajurit aktif pada jabatan-jabatan sipil yang
secara substansi tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan
negara.
6. Bahwa norma yang membuka peluang multitafsir berpotensi
menciptakan ketidakpastian hukum karena memberikan ruang yang
terlalu luas bagi pembentuk kebijakan atau pejabat yang berwenang
untuk menentukan cakupan penerapan norma tanpa ukuran yang jelas
dan terukur.
7. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, ketidakjelasan suatu norma
dapat menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum yang pada
akhirnya merugikan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh
konstitusi.
8. Bahwa
selain
menimbulkan
ketidakpastian
mengenai
batas
kewenangan institusi militer dan institusi sipil, norma a quo juga
berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai arah reformasi
sektor keamanan yang selama ini menempatkan TNI sebagai institusi
yang berfokus pada fungsi pertahanan negara.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah
menegaskan bahwa suatu norma dapat dinilai bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 apabila dirumuskan secara tidak jelas,
menimbulkan multitafsir, atau membuka ruang ketidakpastian dalam
penerapannya.
10. Bahwa oleh karena itu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI berpotensi
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak
memberikan batasan yang jelas dan terukur mengenai ruang lingkup
penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat
bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan Pasal 47 ayat (2) UU
TNI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 atau setidak-
tidaknya menyatakannya inkonstitusional bersyarat (conditionally
14
unconstitutional) sepanjang dimaknai memperbolehkan penempatan
prajurit aktif pada jabatan sipil yang tidak memiliki keterkaitan langsung
dengan fungsi pertahanan negara.
D. Pasal 47 ayat (2) UU TNI Bertentangan dengan Kedudukan
Konstitusional Tentara Nasional Indonesia sebagaimana Diatur dalam
Pasal 30 ayat (3) UUD 1945
1. Bahwa Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
"Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang
bertugas
mempertahankan,
melindungi,
dan
memelihara
keutuhan dan kedaulatan negara."
2. Bahwa ketentuan tersebut secara tegas menempatkan Tentara
Nasional Indonesia sebagai alat negara yang memiliki fungsi utama di
bidang
pertahanan
negara.
Fungsi
tersebut
meliputi
upaya
mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi bangsa dan
negara dari berbagai ancaman.
3. Bahwa sebagai norma konstitusi, Pasal 30 ayat (3) UUD 1945
memberikan mandat yang jelas mengenai kedudukan dan fungsi
Tentara Nasional Indonesia, yaitu sebagai institusi pertahanan negara
yang profesional dan berorientasi pada pelaksanaan tugas pertahanan.
4. Bahwa semangat reformasi ketatanegaraan pasca tahun 1998
mendorong dilakukannya penataan kembali hubungan sipil-militer
dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat
pertahanan negara yang profesional, netral, dan tidak terlibat dalam
urusan politik praktis maupun penyelenggaraan pemerintahan sipil.
5. Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI memberikan ruang bagi prajurit aktif
untuk menduduki jabatan sipil tertentu tanpa harus mengundurkan diri
dari dinas aktif keprajuritan.
6. Bahwa keberadaan norma a quo berpotensi memperluas keterlibatan
prajurit aktif dalam bidang-bidang yang pada hakikatnya merupakan
bagian dari fungsi pemerintahan sipil dan tidak secara langsung
berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (3) UUD 1945.
15
7. Bahwa perluasan peran tersebut berpotensi menggeser orientasi
kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dari institusi pertahanan
menuju keterlibatan yang lebih luas dalam urusan administrasi
pemerintahan
sipil,
sehingga
dapat
memengaruhi
fokus
profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.
8. Bahwa dalam negara demokratis yang berdasarkan konstitusi, setiap
lembaga negara harus menjalankan fungsi sesuai dengan mandat
konstitusional yang diberikan kepadanya. Perluasan fungsi yang tidak
memiliki hubungan langsung dengan tugas konstitusional suatu
lembaga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan desain
ketatanegaraan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945.
9. Bahwa penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil yang tidak memiliki
keterkaitan langsung dengan fungsi pertahanan negara juga berpotensi
menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan
institusi sipil yang pada dasarnya memiliki karakter, mekanisme kerja,
serta sistem pertanggungjawaban yang berbeda.
10. Bahwa oleh karena itu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI berpotensi
bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 karena membuka
ruang bagi perluasan peran prajurit aktif di luar fungsi utama Tentara
Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat
bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan Pasal 47 ayat (2) UU
TNI bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 atau setidak-
tidaknya menyatakannya inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional) sepanjang dimaknai memperbolehkan prajurit aktif
menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki hubungan langsung dengan
tugas dan fungsi pertahanan negara sebagaimana diamanatkan oleh
konstitusi.
Bahwa dalam menilai kesesuaian norma a quo dengan Pasal 30 ayat
(3) UUD 1945, penting untuk melihat secara objektif perbedaan antara
fungsi konstitusional Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di
bidang pertahanan dengan karakteristik jabatan-jabatan sipil dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Perbandingan tersebut diperlukan untuk
menunjukkan adanya perbedaan mandat, orientasi tugas, dan ruang
16
lingkup kewenangan antara institusi militer dan institusi sipil sebagaimana
disajikan dalam Tabel 4 berikut.
Tabel 4
Perbandingan Fungsi Konstitusional TNI dan Ruang Jabatan Sipil
dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI
Fungsi TNI Menurut Pasal 30
ayat (3) UUD 1945
Karakteristik Jabatan Sipil
Mempertahankan
kedaulatan
negara
Menjalankan administrasi pemerintahan
Melindungi keutuhan wilayah negara
Menyusun dan melaksanakan kebijakan
publik
Menjaga pertahanan negara
Menjalankan pelayanan publik
Menghadapi ancaman militer
Mengelola urusan pemerintahan sipil
Berdasarkan Tabel 4 di atas, terlihat bahwa fungsi konstitusional
Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3)
UUD
1945
berorientasi
pada
tugas
pertahanan
negara,
yaitu
mempertahankan kedaulatan negara, melindungi keutuhan wilayah, dan
menjaga keselamatan bangsa dari ancaman militer. Karakteristik tersebut
berbeda secara mendasar dengan jabatan-jabatan sipil yang pada
umumnya berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
perumusan kebijakan publik, dan pelayanan kepada masyarakat.
Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa fungsi
pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil pada dasarnya merupakan dua
ranah
yang
memiliki
tujuan,
mekanisme
kerja,
serta
sistem
pertanggungjawaban yang berbeda. Oleh karena itu, keterlibatan prajurit
aktif dalam jabatan sipil harus dibatasi secara ketat agar tidak menimbulkan
perluasan fungsi yang melampaui mandat konstitusional Tentara Nasional
Indonesia.
Dalam konteks inilah para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 47
ayat (2) UU TNI berpotensi menggeser orientasi kelembagaan TNI dari
fungsi utama pertahanan negara menuju keterlibatan yang lebih luas dalam
urusan pemerintahan sipil. Akibatnya, norma a quo menimbulkan persoalan
konstitusional terhadap Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas
menempatkan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.
E. Pasal 47 ayat (2) UU TNI Berpotensi Menimbulkan Kemunduran
Reformasi dan Membuka Ruang Kembalinya Praktik Dwifungsi ABRI
17
1. Bahwa salah satu agenda utama reformasi tahun 1998 adalah
melakukan reformasi sektor keamanan melalui penataan kembali
hubungan antara institusi militer dan institusi sipil guna mewujudkan
sistem ketatanegaraan yang demokratis berdasarkan prinsip negara
hukum dan supremasi sipil.
2. Bahwa sebelum reformasi tahun 1998, dikenal konsep Dwifungsi ABRI
yang menempatkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak
hanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga
sebagai
kekuatan
sosial-politik
yang
memiliki
peran
dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik nasional.
3. Bahwa
implementasi
Dwifungsi
ABRI
pada
masa
tersebut
menyebabkan keterlibatan militer dalam berbagai jabatan sipil, lembaga
pemerintahan, serta proses pengambilan kebijakan publik yang
seharusnya menjadi domain institusi sipil.
4. Bahwa kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu objek koreksi
dalam agenda reformasi tahun 1998 karena dinilai tidak sejalan dengan
prinsip demokrasi, negara hukum, akuntabilitas pemerintahan, dan
supremasi sipil.
5. Bahwa sebagai tindak lanjut reformasi, negara melakukan berbagai
perubahan kelembagaan, termasuk pemisahan Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penghapusan
keterwakilan militer di lembaga legislatif, serta pembatasan keterlibatan
prajurit aktif dalam jabatan-jabatan sipil.
6. Bahwa semangat reformasi tersebut selanjutnya diwujudkan melalui
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia yang menegaskan profesionalisme TNI sebagai alat negara
di bidang pertahanan.
7. Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memperluas ruang jabatan sipil
yang dapat diduduki oleh prajurit aktif.
8. Bahwa meskipun norma a quo tidak secara eksplisit menghidupkan
kembali doktrin Dwifungsi ABRI, perluasan jabatan sipil bagi prajurit
aktif berpotensi menciptakan kondisi yang memiliki karakteristik serupa,
yaitu meningkatnya keterlibatan institusi militer dalam penyelenggaraan
18
pemerintahan sipil.
9. Bahwa semakin luas ruang penempatan prajurit aktif dalam jabatan
sipil, semakin besar pula potensi terjadinya pergeseran batas antara
fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan yang selama ini menjadi
salah satu capaian penting reformasi ketatanegaraan Indonesia.
10. Bahwa dalam negara demokratis, reformasi sektor keamanan
merupakan proses yang bertujuan memastikan bahwa institusi militer
tetap profesional, netral, dan berfokus pada tugas pokok pertahanan
negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi memperluas
keterlibatan militer dalam urusan sipil harus dinilai secara ketat
berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi.
11. Bahwa keberadaan norma a quo berpotensi menimbulkan kemunduran
terhadap semangat reformasi yang telah dibangun selama lebih dari
dua dekade dan berpotensi mengurangi prinsip supremasi sipil yang
menjadi salah satu fondasi sistem demokrasi konstitusional Indonesia.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat
bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI perlu dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 atau setidak-tidaknya dinyatakan inkonstitusional bersyarat
(conditionally unconstitutional) sepanjang dimaknai memperbolehkan
prajurit aktif menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki hubungan
langsung
dengan
fungsi
pertahanan
negara,
guna
menjaga
profesionalisme TNI, supremasi sipil, dan keberlanjutan agenda
reformasi ketatanegaraan Indonesia.
Untuk memperjelas dampak konstitusional yang berpotensi timbul
akibat berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI, para Pemohon menyajikan
ringkasan potensi dampak terhadap prinsip supremasi sipil, profesionalisme
militer, dan reformasi sektor keamanan sebagaimana ditunjukkan pada
Tabel 5 berikut.
Tabel 5
Potensi Dampak Konstitusional Pasal 47 ayat (2) UU TNI
Aspek
Potensi Dampak
Supremasi Sipil
Berkurangnya batas yang tegas antara institusi militer dan
institusi sipil.
Profesionalisme TNI Berpotensi mengurangi fokus TNI pada tugas utama
pertahanan negara.
19
Kepastian Hukum
Menimbulkan multitafsir mengenai batas penempatan
prajurit aktif.
Reformasi
Sektor
Keamanan
Berpotensi mengurangi capaian reformasi pasca Tahun
1998.
Demokrasi
Konstitusional
Berpotensi memperluas keterlibatan militer dalam ranah
pemerintahan sipil.
Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat dipahami bahwa perluasan ruang
penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil tidak hanya menimbulkan
persoalan pada aspek kelembagaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi
prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi fondasi negara demokrasi.
Potensi berkurangnya batas antara ranah sipil dan militer dapat
memengaruhi pelaksanaan supremasi sipil yang selama ini menjadi salah
satu capaian penting reformasi ketatanegaraan Indonesia.
Selain itu, keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil berpotensi
mengurangi fokus institusi militer terhadap tugas utama pertahanan negara
dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan antara
institusi militer dan institusi sipil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
norma a quo berpotensi menimbulkan kemunduran terhadap semangat
reformasi sektor keamanan yang telah dibangun sejak tahun 1998. Penting
bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitas Pasal 47 ayat (2)
UU TNI tidak hanya dari aspek normatif semata, tetapi juga dengan
mempertimbangkan
dampaknya
terhadap
prinsip
supremasi
sipil,
profesionalisme militer, dan demokrasi konstitusional.
F. Perbandingan
Praktik
Internasional
dan
Dukungan
Akademis
Mengenai Supremasi Sipil dalam Negara Demokratis
1. Bahwa dalam menilai konstitusionalitas suatu norma, Mahkamah
Konstitusi
dapat
mempertimbangkan
perkembangan
teori
ketatanegaraan modern, praktik internasional, serta pandangan
akademis yang relevan sebagai bahan penafsiran konstitusi.
2. Bahwa dalam negara-negara demokrasi modern, hubungan antara
institusi militer dan institusi sipil pada umumnya dibangun berdasarkan
prinsip supremasi sipil (civilian supremacy) yang menempatkan militer
sebagai alat pertahanan negara di bawah kendali pemerintahan sipil
yang demokratis.
20
3. Bahwa prinsip supremasi sipil bertujuan untuk menjaga profesionalisme
militer, mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu institusi negara,
serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berada
dalam kontrol otoritas sipil yang memperoleh legitimasi demokratis.
4. Bahwa di Amerika Serikat, militer ditempatkan di bawah kendali otoritas
sipil dan pada prinsipnya personel militer aktif tidak secara luas
menduduki jabatan-jabatan sipil dalam pemerintahan. Pengaturan
tersebut dimaksudkan untuk menjaga pemisahan yang jelas antara
fungsi pertahanan dan fungsi administrasi pemerintahan.
5. Bahwa di Jerman, sistem pertahanan negara dibangun berdasarkan
prinsip kontrol sipil yang kuat sebagai bagian dari upaya menjaga
demokrasi konstitusional. Personel militer aktif difokuskan pada
pelaksanaan tugas pertahanan dan tidak secara luas ditempatkan pada
jabatan birokrasi sipil.
6. Bahwa di Jepang, pengelolaan sektor pertahanan dilakukan di bawah
kendali pemerintahan sipil, sementara personel militer aktif diarahkan
untuk menjalankan tugas pertahanan negara sesuai fungsi utamanya.
Pemisahan tersebut bertujuan menjaga profesionalisme militer dan
akuntabilitas pemerintahan.
7. Bahwa praktik yang berkembang di berbagai negara demokratis
tersebut menunjukkan adanya kecenderungan untuk mempertahankan
batas yang jelas antara fungsi militer dan fungsi pemerintahan sipil
sebagai
bagian
dari
prinsip
negara
hukum
dan
demokrasi
konstitusional.
8. Bahwa dari perspektif akademis, Samuel P. Huntington dalam karyanya
The Soldier and the State menjelaskan bahwa profesionalisme militer
hanya dapat terwujud apabila terdapat pemisahan yang jelas antara
ranah militer dan ranah politik maupun pemerintahan sipil melalui
konsep objective civilian control.
9. Bahwa menurut Huntington, semakin besar keterlibatan militer dalam
urusan sipil dan politik, semakin besar pula potensi terganggunya
profesionalisme militer karena institusi tersebut tidak lagi berfokus
secara penuh pada tugas utamanya di bidang pertahanan negara.
21
10. Bahwa teori hubungan sipil-militer tersebut sejalan dengan tujuan
reformasi sektor keamanan di Indonesia pasca Tahun 1998 yang
menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai institusi pertahanan
yang profesional, modern, dan berfokus pada tugas pokok pertahanan
negara.
11. Bahwa keberadaan Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang memperluas ruang
jabatan sipil bagi prajurit aktif berpotensi mengurangi kejelasan batas
antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil yang selama ini
menjadi salah satu fondasi penting dalam teori supremasi sipil dan
praktik demokrasi modern.
12. Bahwa berdasarkan praktik internasional dan pandangan akademis
tersebut, para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi
perlu menafsirkan Pasal 47 ayat (2) UU TNI secara konstitusional agar
tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, demokrasi
konstitusional, profesionalisme militer, serta supremasi sipil yang
dijamin oleh UUD 1945.
13. Bahwa oleh karena itu, demi menjaga konsistensi dengan prinsip-
prinsip demokrasi modern, perkembangan teori ketatanegaraan, dan
semangat reformasi konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi perlu
menyatakan Pasal 47 ayat (2) UU TNI bertentangan dengan UUD 1945
atau setidak-tidaknya menyatakannya inkonstitusional bersyarat
(conditionally unconstitutional) sepanjang dimaknai memperbolehkan
prajurit aktif menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki hubungan
langsung dengan fungsi pertahanan negara.
Selain didasarkan pada ketentuan UUD 1945 dan prinsip-prinsip
reformasi sektor keamanan, argumentasi para Pemohon juga memperoleh
dukungan dari praktik ketatanegaraan yang berkembang di berbagai
negara demokratis. Dalam negara demokratis modern, hubungan antara
institusi militer dan institusi sipil umumnya dibangun berdasarkan prinsip
supremasi sipil (civilian supremacy) yang menempatkan militer sebagai alat
pertahanan negara di bawah kendali otoritas sipil. Untuk memberikan
gambaran mengenai pengaturan hubungan sipil militer di beberapa negara
demokratis, para Pemohon menyajikan perbandingan sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 6 berikut.
22
Tabel 6
Perbandingan Pengaturan Hubungan Sipil-Militer di Negara
Demokratis
Negara
Pengaturan Hubungan Sipil-Militer
Amerika
Serikat
Militer berada di bawah kontrol sipil yang kuat dan tidak secara
luas menduduki jabatan sipil.
Jerman
Menekankan supremasi sipil dan profesionalisme militer pasca
Perang Dunia II.
Jepang
Pasukan Bela Diri difokuskan pada fungsi pertahanan dengan
kontrol sipil yang ketat.
Indonesia
Pasal 47 ayat (2) UU TNI memberikan ruang penempatan prajurit
aktif pada jabatan sipil tertentu.
Berdasarkan Tabel 6 di atas, terlihat bahwa negara-negara
demokratis pada umumnya menerapkan prinsip supremasi sipil (civilian
supremacy) dengan menempatkan institusi militer sebagai alat pertahanan
negara yang berada di bawah kendali otoritas sipil. Pengaturan tersebut
bertujuan menjaga profesionalisme militer, mencegah tumpang tindih
kewenangan antara institusi militer dan sipil, serta memastikan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam kontrol lembaga-
lembaga sipil yang memperoleh legitimasi demokratis.
Praktik yang berkembang di Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang
menunjukkan adanya kecenderungan untuk membatasi keterlibatan
personel militer aktif dalam jabatan-jabatan sipil. Pembatasan tersebut tidak
dimaksudkan untuk mengurangi peran militer, melainkan untuk menjaga
fokus institusi militer pada tugas pokok pertahanan negara sesuai dengan
prinsip profesionalisme militer.Dalam perspektif tersebut, keberadaan Pasal
47 ayat (2) UU TNI yang membuka ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki
jabatan sipil tertentu perlu dinilai secara hati-hati agar tidak menimbulkan
perluasan fungsi yang dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan
ranah sipil. Oleh karena itu, praktik internasional menunjukkan pentingnya
pembatasan yang jelas dan terukur terhadap penempatan prajurit aktif pada
jabatan sipil guna menjaga prinsip negara hukum dan supremasi sipil.
Pandangan tersebut juga memperoleh dukungan dari berbagai teori
hubungan sipil militer, khususnya teori objective civilian control yang
dikemukakan oleh Samuel P. Huntington. Menurut teori tersebut,
profesionalisme militer hanya dapat terjaga apabila terdapat pemisahan
23
yang jelas antara fungsi pertahanan negara yang dijalankan oleh militer dan
fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh institusi sipil.
IV. PETITUM
Berdasarkan
seluruh
uraian
fakta,
alasan
hukum,
argumentasi
konstitusional, serta bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, para
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dengan amar putusan
sebagai berikut:
PRIMER
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
SUBSIDAIR
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa para Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
24
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4439, selanjutnya disebut UU 34/2004) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI
Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 29 April
2026 secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 209/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026, permohonan diterima oleh Mahkamah
25
pada tanggal 10 Juni 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan
Permohonan Pemohon (DKP3), para Pemohon hanya mengajukan softcopy
permohonan dalam bentuk .pdf dan dalam bentuk .doc/.docx tanpa menyerahkan
daftar alat bukti dan alat bukti untuk mendukung permohonan;
[3.3.2]
Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan
pendahuluan pada tanggal 23 Juni 2026 dengan agenda mendengar pokok-pokok
permohonan para Pemohon serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi
permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), dalam
sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dimaksud
Mahkamah
pada
pokoknya
memberikan nasihat kepada para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon
III), sedangkan Pemohon IV tidak hadir tanpa alasan yang sah sekalipun telah
dipanggil secara patut, untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan dengan
memperjelas dan memperhatikan proporsionalitas permohonan pada bagian
sistematika permohonan, yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan
hukum, alasan permohonan, dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus. Selain itu,
Mahkamah juga telah menasihatkan/mengingatkan kepada para Pemohon untuk
melengkapi permohonannya dengan menyertakan alat bukti yang memenuhi
ketentuan perundang-undangan guna memperkuat dalil-dalil dalam permohonan
maupun untuk memenuhi syarat formil permohonan [vide Risalah Sidang, tanggal
23 Juni 2026, hlm. 9-14]. Selanjutnya, para Pemohon diberikan kesempatan untuk
melakukan perbaikan permohonan sekaligus melengkapi permohonan paling
lambat hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, dengan melampirkan alat
bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Juni 2026, hlm. 14];
[3.3.3]
Bahwa berkenaan dengan tenggat waktu pengajuan perbaikan
permohonan dan kelengkapannya, hingga batas waktu penyerahan perbaikan
permohonan, yaitu tanggal 6 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, para Pemohon tidak
mengajukan perbaikan permohonan, daftar alat bukti, dan alat bukti untuk
mendukung permohonan sebagaimana dinasihatkan dalam sidang pendahuluan
yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2026;
[3.3.4]
Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 6 Juli 2026, pukul 15.30 WIB,
Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda menerima
26
pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Namun, pada
persidangan dimaksud bahkan hingga sidang tersebut berakhir, para Pemohon tidak
hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut [vide Risalah
Sidang, tanggal 23 Juni 2026, hlm. 2], dan justru yang hadir hanya Pemohon IV atas
nama Heru Wijanarko, yang pada persidangan pendahuluan tanggal 23 Juni 2026
tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan oleh Mahkamah telah
dinyatakan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo [vide
Risalah Sidang, tanggal 23 Juni 2026, hlm. 4]. Dengan demikian, dalam persidangan
dimaksud para Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan telah dikonfirmasi
kepada Pemohon IV terkait dengan ketidakhadiran para Pemohon serta tidak
menyerahkan perbaikan permohonan dan alat bukti dalam persidangan [vide
Risalah Sidang, tanggal 23 Juni 2026, hlm. 2-4].
[3.4]
Menimbang
bahwa
berkenaan
dengan
pengajuan
permohonan
pengujian undang-undang, Mahkamah dalam menilai suatu permohonan akan
mempertimbangkan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan, antara lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 12 PMK 7/2025 [vide
Pasal 67 ayat (1) huruf a PMK 7/2025]. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah
Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, khususnya
berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil permohonan, antara lain mengenai
keharusan adanya alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan
[vide Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025] dan adanya berkas alat bukti sebanyak 1 (satu)
eksemplar yang telah dibubuhi meterai [vide Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025], telah
ternyata selain tidak menyerahkan perbaikan permohonan, para Pemohon tidak
pula mengajukan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025,
baik pada saat menyampaikan permohonan awal hingga selesainya tenggat waktu
penyerahan perbaikan permohonan. Dengan demikian, sekalipun para Pemohon
tidak
menyerahkan
perbaikan
permohonan
dan
Mahkamah
dapat
mempertimbangkan permohonan awal, namun oleh karena permohonan para
Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang sah, sehingga Mahkamah
berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan pengujian undang-undang.
27
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil
pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
28
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 14.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir,
dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para
Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
29
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Wilma Silalahi
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439, selanjutnya disebut UU 34/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 29 April 2026 secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 209/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026, permohonan diterima oleh Mahkamah 25 pada tanggal 10 Juni 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), para Pemohon hanya mengajukan softcopy permohonan dalam bentuk .pdf dan dalam bentuk .doc/.docx tanpa menyerahkan daftar alat bukti dan alat bukti untuk mendukung permohonan; [3.3.2] Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 23 Juni 2026 dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan para Pemohon serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dimaksud Mahkamah pada pokoknya memberikan nasihat kepada para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III), sedangkan Pemohon IV tidak hadir tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut, untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan dengan memperjelas dan memperhatikan proporsionalitas permohonan pada bagian sistematika permohonan, yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan, dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus. Selain itu, Mahkamah juga telah menasihatkan/mengingatkan kepada para Pemohon untuk melengkapi permohonannya dengan menyertakan alat bukti yang memenuhi ketentuan perundang-undangan guna memperkuat dalil-dalil dalam permohonan maupun untuk memenuhi syarat formil permohonan [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Juni 2026, hlm. 9-14]. Selanjutnya, para Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan sekaligus melengkapi permohonan paling lambat hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, dengan melampirkan alat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Juni 2026, hlm. 14]; [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan tenggat waktu pengajuan perbaikan permohonan dan kelengkapannya, hingga batas waktu penyerahan perbaikan permohonan, yaitu tanggal 6 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, para Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan, daftar alat bukti, dan alat bukti untuk mendukung permohonan sebagaimana dinasihatkan dalam sidang pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2026; [3.3.4] Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 6 Juli 2026, pukul 15.30 WIB, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda menerima 26 pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Namun, pada persidangan dimaksud bahkan hingga sidang tersebut berakhir, para Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Juni 2026, hlm. 2], dan justru yang hadir hanya Pemohon IV atas nama Heru Wijanarko, yang pada persidangan pendahuluan tanggal 23 Juni 2026 tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Juni 2026, hlm. 4]. Dengan demikian, dalam persidangan dimaksud para Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan telah dikonfirmasi kepada Pemohon IV terkait dengan ketidakhadiran para Pemohon serta tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan alat bukti dalam persidangan [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Juni 2026, hlm. 2-4]. [3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah dalam menilai suatu permohonan akan mempertimbangkan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 12 PMK 7/2025 [vide Pasal 67 ayat (1) huruf a PMK 7/2025]. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil permohonan, antara lain mengenai keharusan adanya alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025] dan adanya berkas alat bukti sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai [vide Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025], telah ternyata selain tidak menyerahkan perbaikan permohonan, para Pemohon tidak pula mengajukan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025, baik pada saat menyampaikan permohonan awal hingga selesainya tenggat waktu penyerahan perbaikan permohonan. Dengan demikian, sekalipun para Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan Mahkamah dapat mempertimbangkan permohonan awal, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang sah, sehingga Mahkamah berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. 27 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo
