PUU
Tahun 2026
210/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Pemohon: Afrizal Evaldo Maulana (Pemohon I), Fani Kurniawati (Pemohon II), Marcellinus Ageng Sembada (Pemohon III), dan Heru Wijanarko (Pemohon IV)
Tanggal Putusan: 2026-06-29T13:38:00+07:00
Amar Putusan: 1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 210/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3.Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 210/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 210/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama
dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai
berikut:
Menimbang
: a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah)
telah menerima permohonan bertanggal 29 April 2026, yang
diajukan oleh Afrizal Evaldo Maulana (Pemohon I), Fani
Kurniawati (Pemohon II), Marcellinus Ageng Sembada
(Pemohon III), dan Heru Wijanarko (Pemohon IV), selanjutnya
disebut para Pemohon. Permohonan a quo diterima
Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2026 berdasarkan Akta
Pengajuan
Permohonan
Pemohon
Nomor
208/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026, dan telah dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada
tanggal 11 Juni 2026 dengan Permohonan Nomor 210/PUU-
XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
2
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan
Nomor 210/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah telah
menerbitkan:
1) Ketetapan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
210.210/PUU/TAP.MK/Panel/06/2026
tentang
Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara
Nomor 210/PUU-XXIV/2026, bertanggal 11 Juni 2026;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi
Nomor
210.210/PUU/TAP.MK/HS/06/2026
tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama Untuk Memeriksa
Perkara Nomor 210/PUU-XXIV/2026, bertanggal 11 Juni
2026;
c.
d.
bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah
melaksanakan sidang panel pemeriksaan pendahuluan pada
tanggal 23 Juni 2026 dengan agenda untuk mendengar
pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi permohonan.
bahwa dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan
tersebut, para Pemohon kecuali Pemohon IV yang tidak hadir
dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan Mahkamah
telah menyatakan yang bersangkutan dianggap tidak serius
sebagai Pemohon, menyampaikan permohonan pencabutan
atau penarikan kembali Permohonan Nomor 210/PUU-
XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 47
ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
3
tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para
Pemohon mencabut atau menarik kembali permohonan
dengan alasan karena para Pemohon mengakui terdapat
kesalahan pada waktu mengirim permohonan ke Mahkamah
dalam pengujian materiil norma Pasal 47 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 [vide Risalah Sidang, tanggal
23 Juni 2026, hlm. 4-5];
e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan,
“Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau
selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan
Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
f.
bahwa
berdasarkan
fakta
hukum
dan
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e
di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 23 Juni
2026 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan
kembali Permohonan Nomor 210/PUU-XXIV/2026 adalah
beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon
tidak
dapat
mengajukan
kembali
permohonan
a quo;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f
di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam
4
e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang.
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 210/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan
a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali Permohonan Nomor 210/PUU-XXIV/2026 dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas
permohonan kepada para Pemohon.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh
5
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.38 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Achmad Edi Subiyanto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam 4 e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 210/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 210/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh 5 enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto
