21/PUU-XXIII/2025

1 PUTUSAN Nomor 21/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Juhaidy Rizaldy Roringkon Pekerjaan : Direktur Eksekutif Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) Alamat : Jaga II, RT. 000/RW. 000, Desa Sarani Matani, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Februari 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 Maret 2025 dengan Nomor 21/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 28 April 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 April 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, sehingga Mahkamah Konstitusi adalah salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan. 2. Bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”. 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1), yakni “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”) pada Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a kembali menegaskan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa begitupun ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 3 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”) menyebutkan pula “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021) menegaskan, "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, permohonan a quo yang merupakan pengujian materiil berkenaan dengan muatan kata Menteri harus dimaknai Menteri dan Wakil Menteri (konstitusional bersyarat) dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 adalah merupakan kewenangan MK. 8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 23 UU Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; 4 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945; 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/ dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa Pemohon sejatinya adalah warga negara pencari keadilan yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi, dengan berlakunya norma yang diuji di atas, dengan ini Pemohon merasa mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, ketika adanya pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang telah secara tegas melarang rangkap jabatan wakil menteri, tetapi hal ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan; 5. Bahwa ketidakpastian hukum dan ketidakadilan ini terjadi karena tidak diamarkannya larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga anggapan sebagian pihak, hal ini tidak 5 memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi (dalam hal ini Pemerintah dan DPR); 6. Bahwa sejatinya pertimbangan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu Putusan Mahkamah konstitusi, yang dimana pertimbangan hukum sebagai alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan (ratio decidendi). Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya erga omnes atau dapat diartikan bahwa (putusan tersebut berkekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara). Oleh sebab itu, maka Putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya amar putusannya saja yang berlaku asas erga omnes, akan tetapi segala hal yang diatur dan ditentukan dalam pertimbangan hukum, berlaku juga asas erga omnes tersebut; 7. Bahwa sejak jabatan wakil menteri dibentuk, secara otomatis struktur organisasi kementerian negara menjadi bertambah. Penambahan struktur organisasi di kementerian negara berimplikasi pada struktur organisasi kementerian negara secara keseluruhan. Melihat pada tugas, fungsi, dan kewenangan, maka jabatan wakil menteri merupakan jabatan dalam struktur organisasi kementerian negara berada satu tingkat di bawah menteri dan juga berada satu tingkat di atas sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan direktorat jenderal, serta terdapat penambahan satu nomenklatur pada kementerian negara sejak dibentuknya jabatan wakil menteri. Secara teoritis, hal ini akan berdampak pada struktur organisasi kementerian negara secara keseluruhan; 8. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, konstitusionalitas keberadaan wakil menteri ini pernah digugat dalam permohonan pengujian undang-undang. MK melalui Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 mengutip kembali pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya dan tetap konsisten pada pendiriannya mengenai konstitusionalitas jabatan wakil menteri. Hal ini merupakan pertimbangan hukum MK terhadap dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya menginginkan agar keberadaaan wakil menteri dinyatakan inkonstitusional. Sementara itu, berkenaan dengan isu konstitusionalitas terkait rangkap jabatan, MK memberikan penilaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa larangan yang berlaku bagi menteri 6 juga berlaku terhadap wakil menteri. Berdasarkan Pasal 23 UU 39/2008, seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris, atau direksi pada perusahaan negara, atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Dengan adanya penegasan Putusan MK sebagaimana dikemukakan di atas, maka terang bahwa wakil menteri juga dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UU 39/2008; 9. Bahwa dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XVII/2019 tersebut seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Namun demikian, pada pelaksanaannya masih terdapat wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan milik negara. Hal ini tentu saja tidak bersesuaian dengan amanat yang terdapat dalam Putusan MK tersebut; 10. Bahwa padahal terdapat adagium yang menyatakan bahwa putusan pengadilan apakah benar atau salah dan baik atau buruk harus tetap dilaksanakan. Putusan MK itu sendiri sudah jelas menyampaikan bahwa wakil menteri dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan negara maupun swasta. Pengabaian terhadap putusan tersebut salah satunya didasarkan pada alasan bahwa amar putusan dari perkara tersebut “tidak dapat diterima” dan tidak menyatakan ketentuan terkait larangan rangkap jabatan tersebut inkonstitusional. Meskipun dalam amar Putusan MK permohonannya tidak dapat diterima, tetapi dalam membaca putusan juga sudah seharusnya membaca dan melihat ratio decidendi- nya. Dengan kata lain, bukan berarti amar putusan tidak diterima lalu mengabaikan ratio decidendi dalam putusannya; 11. Bahwa dalam putusan tersebut bahkan secara eksplisit menyebutkan kedudukan wakil menteri itu sama dengan posisi menteri, mulai dari persyaratan dan kriteria sampai dengan larangannya. Sebab, posisi wakil menteri bisa saja menggantikan menteri apabila menteri berhalangan, sehingga tidak ada perbedaan terkait dari persyaratan maupun larangannya pada saat menjabat. Penegasan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri yang tertuang di dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 dipandang 7 oleh pemerintah hanya bersifat saran dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Pandangan demikian tentu sangat keliru dan perlu diluruskan. Pertimbangan hukum dalam putusan MK itu bersifat mengikat karena pertimbangan hukum dalam putusan juga merupakan bagian dari putusan, sebab semua bagian yang ada dalam putusan tersebut merupakan satu kesatuan. Sehingga, jelas bahwa sejak putusan dibacakan maka putusan tersebut bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis dalam putusan tersebut; 12. Bahwa sejalan dengan hakikat putusan MK yang bersifat final dan mengikat serta berlaku umum (erga omnes), maka putusan MK semestinya mengakhiri perdebatan dan perbedaan tafsir yang muncul. Oleh karenanya, tiada tafsir lain selain mengikuti kehendak putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikualifisir sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience); 13. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik dan tunduk pada konstitusi, maka sudah semestinya seluruh pihak menghormati putusan MK. Sebab, apa yang telah diputus oleh MK selaku penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) pada hakikatnya merupakan kehendak hukum tertinggi bernegara, yakni konstitusi (UUD NRI 1945). Oleh karenanya, seluruh warga negara, terutama addressat putusan MK, wajib menghormati dan melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 14. Bahwa terkait adanya larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri seharusnya sudah tidak menimbulkan perbedaan pandangan lagi, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat umum, dikarenakan telah jelas dan terang bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku umum (erga omnes). Apabila masih terdapat perbedaan pandangan dalam menafsirkan putusan tersebut, hal ini tentu saja harus segera diakhiri mengingat bahwa MK merupakan penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the Constitution). Dalam hal tidak dilaksanakannya Putusan MK maka pejabat terkait dapat dikualifisir telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi; 8 15. Bahwa pelaksanaan amanat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan pada pelaksanaannya masih ada wakil menteri yang menduduki rangkap jabatan sebagai komisaris dan wakil komisaris di perusahaan milik negara. Hal demikian dapat dikualifisir sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri, yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupa pemberhentian dari jabatannya. Selain itu, wakil menteri yang rangkap jabatan juga dapat diberikan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian keuangan negara karena mendapatkan gaji dan pendapat serta fasilitas ganda yang tidak seharusnya yang berasal dari keuangan negara, baik langsung maupun tidak langsung; 16. Bahwa Pemohon selain sebagai warga negara pencari keadilan yang sering beracara di Mahkamah konstitusi, Pemohon juga turut aktif dalam komunitas pencinta hukum tata negara yang bernama Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) yang memiliki konsentrasi berbagai isu hukum dan demokrasi yang ada di Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES); 17. Bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap pertimbangan hukum MK yang tidak ditaati oleh semua pihak, permohonan a quo sejalan dengan tujuan Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar: “Mengawal dan Mengambil peran terhadap setiap permasalahan konstitusional yang ada di Indonesia baik di lingkungan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; 18. Bahwa kedudukan Pemohon di ILDES sendiri sebagai Direktur Eksekutif, menegaskan bahwa dapat bertindak juga untuk dan atas nama ILDES dalam keadaan apapun sesuai Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga soal Tugas dan Tanggungjawab Pengurus, “Direktur Eksekutif: Bertanggung jawab atas kebijakan strategis organisasi, mewakili organisasi di dalam maupun di luar Pengadilan”; 9 19. Bahwa Pemohon juga lewat ILDES, selalu aktif menyuarakan rangkap jabatan wakil menteri sekaligus Komisaris BUMN sejak Februari 2025, lewat rilis berita online, yang dapat dilihat sebagai berikut: 1) Artikel ini telah tayang di tvonenews.com dengan judul Tiga Wamen Diangkat Jadi Komisaris BRI dan Bank Mandiri, IlDES Beri Sorotan Tajam, https://www.tvonenews.com/ekonomi/315100-tiga-wamen- diangkat-jadi-komisaris-bri-dan-bank-mandiri-ildes-beri-sorotan- tajam?page=1, Reporter: Tim tvonenews.com, Editor: Rilo Pambudi; 2) Artikel ini telah tayang di tirto.id dengan judul 3 Wamen Jadi Komisiaris BRI & Mandiri, ILDES: Tak Konstitusional, https://tirto.id/3-wamen-jadi- komisiaris-bri-mandiri-ildes-tak-konstitusional-g9Wy, Reporter: Nabila Ramadhanty; 3) Artikel ini telah tayang di investor.id dengan judul Persoalkan Wamen Rangkap Jabatan, Ildes Uji Materi UU No 39/2008 ke MK, https://investor.id/national/390501/persoalkanwamen-rangkap- jabatan-ildes-uji-materi-uu-no-392008ke-mk, Penulis: Yustinus Patris Paat; 4) Artikel ini telah tayang di manadopost.jawapost.com dengan judul ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK, Persoalkan 6 Wamen Prabowo Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, https://manadopost.jawapos.com/nasional/285698515/ildes-siap- gugat-uu-kementerian-ke-mk-persoalkan-5-wamen-prabowo- rangkap-jabatan-jadi-komisaris-bumn, Reporter: Kenjiro Tanos; 5) Artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul Ada Wamen Jadi Pimpinan BUMN, MK Diminta Pertegas Larangan Rangkap Jabatan, https://www.kompas.id/artikel/ada-wamen-jadi-pimpinan-bumn-mk- diminta-pertegas-larangan-rangkap-jabatan, Reporter: Susana Rita Kumalasanti; 6) Artikel ini telah tayang di rri.co.id dengan judul Pemerhati Minta MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan, https://rri.co.id/nasional/1389523/pemerhati-minta-mk-larang-wakil- meteri-rangkap-jabatan, Reporter: Achmat Zaini; 7) Artikel ini telah tayang di jpnn.comdengan judul ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris 10 BUMN, https://m.jpnn.com/news/ildes-siap-gugat-uu-kementerian-ke- mk-soal-5-wamen-rangkap-jabatan-jadi-komisaris-bumn, Reporter: Zaki Ibrahim; 8) Video podcast Youtube TribunNews Channel dengan Judul (FULL) UU Kementerian Digugat ILDES, Endus Konflik Kepentingan Wamen Banyak yang Rangkap Jabatan, https://youtu.be/wh6xCa1zAtc?si=C4qyA5NFN_q4OPYV, Tribunnews On Focus, tayang perdana 10 Maret 2025. 20. Bahwa selain itu, Pemohon juga selalu aktif terlibat dalam isu hukum tata negara dan BUMN, yang dimana saat ini BUMN sedang bertransformasi dalam pengelolaannya yang dikelola oleh BPI Danaantara lewat hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Pemohon juga aktif menyuarakan perihal opini lewat rilis berita online, yang dapat dilihat sebagai berikut: 1) Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul ILDES: Danantara Bentuk Paripurna dari Kelembagaan BUMN, Dikelola Secara Profesional dan Kebal Hukum, https://www.tribunnews.com/bisnis/2025/02/24/ildes-danantara- bentuk-paripurna-dari-kelembagaan-bumn-dikelola-secara- profesional-dan-kebal-hukum, Reporter: Hasanudin Aco; 2) Artikel ini tayang di Beritamoneter.com dengan judul “ILDES Ungkap Danantara Bentuk Paripurna Dari Pengelolaan BUMN”, https://beritamoneter.com/ildes-ungkap-danantara-bentuk-paripurna- dari-pengelolaan-bumn/, Reporter: Lita; 3) Artikel ini tayang di antaranews.com dengan judul: “ILDES nilai pembentukan BP Investasi Danantara wujud demokrasi ekonomi”, https://www.antaranews.com/berita/4422949/ildes-nilai- pembentukan-bp-investasi-danantara-wujud-demokrasi-ekonomi, Reporter: Uyu Septiyati Liman; 4) Artikel ini tayang di beritasatu.com dengan judul: “Publik Tak Perlu Khawatir, Danantara Tetap Bisa Diawasi dan Diaudit”, https://www.beritasatu.com/ekonomi/2873793/publik-tak-perlu- 11 khawatir-danantara-tetap-bisa-diawasi-dan-diaudit, Reporter: Yus Paat; 5) Artikel ini tayang di investor.id dengan judul: “Lembaga Baru Prabowo, BP Investasi Danantara Perlu Diperkuat dengan UU”, https://investor.id/macroeconomy/378000/lembaga-baru-prabowo-bp- investasi-danantara-perlu-diperkuat-dengan-uu, Reporter: Elina Suter. 21. Bahwa dengan tidak masukannya wakil menteri sebagai subjek untuk dilarang merangkap jabatan, salah satunya sebagai komisaris di perusahaan negara maupun swasta, padahal telah dilarang dalam Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019, hal ini menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon, dengan tidak larangan dalam Undang- Undang Kementerian Negara, Pemohon yang juga nantinya berkesempatan menjadi Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN akan tertutup karena akan bersaing dengan para wakil menteri yang telah dekat dengan kekuasaan, dan tidak dapat lagi menjadi kandidat komisaris yang seperti harapan Pemohon di masa depan nanti; 22. Bahwa selain itu, kerugian konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat yang merupakan hak mutlak rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 (2) "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Hal ini juga dalam rangka menegakkan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum." 23. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang dipertegas dalam Pasal 8 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, adalah sebagai berikut: Pasal 8 1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. 2) Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 3. Dan juga dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, adalah sebagai berikut: 1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk: a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya. 3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 24. Bahwa Pemohon sebagai pecinta hukum tata negara yang fokus terhadap berbagai isu konstitusi dan hukum mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara, yaitu dengan cara selalu aktif mengawasi jalannya pemerintahan, dan memastikan Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah dan juga sebagai wadah kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan hak dan kewajiban konstitusionai seluruh warga negara tanpa kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 13 25. Bahwa secara jelas, dengan tidak adanya larangan wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagaimana dalam pasal a quo, maka praktik rangkap jabatan kian dipandang sebagai hal lumrah dalam penyelenggaraan pemerintah kekinian. Secara sederhana, rangkap jabatan dimaknai sebagai kondisi seseorang di mana ia menempati lebih dari satu jabatan pada waktu yang bersamaan, baik bidang yang sama maupun berbeda. Mengutip pernyataan Lord Acton “power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely,” maka setiap kekuasaan yang diperoleh, apalagi lebih dari satu jabatan sebagaimana rangkap jabatan, berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan; 26. Bahwa meski (larangan rangkap jabatan) bukan merupakan suatu tindak pidana atau bahkan perilaku korup, konflik kepentingan dalam bentuk rangkap jabatan menghadirkan kerentanan-kerentanan tersendiri apabila tidak diregulasi secara ketat. Misalnya, kekhawatiran mengenai integritas pengambilan keputusan atau proteksi kepentingan dari publik serta pemegang saham untuk konteks privat. Ini dapat berujung pada distorsi fungsi rule of law, pasar, hingga alokasi sumber daya publik yang mungkin saja tidak legitim, mengedepankan fairness dan imparsialitas (Organisation for Economic Co-operation and Development, Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experiences, hlm. 22); 27. Bahwa pada tahun 2023, ICW (Penelitian: Rangkap Jabatan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara: Kegagalan Pemerintah Mengelola Konflik Kepentingan, 2023, hlm. 28) menemukan fakta menarik yang ditemukan dalam pemantauan ini ialah diangkatnya 4 orang wakil menteri sebagai komisaris BUMN, diantaranya: - Rosan P. Roeslani (Wakil Menteri BUMN) sebagai komisaris PT Pertamina; - Suahasil Nazara (Wakil Menteri Keuangan) sebagai komisaris PT PLN; - Muhammad Herindra (Wakil Menteri Pertahanan) sebagai komisaris PT Len Industri; - Kartika Wirjoatmodjo (Wakil Menteri BUMN) sebagai komisaris PT BRI. 14 28. Bahwa jika dilihat, telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah sebenarnya telah melarang wakil menteri rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta. Alasannya, posisi wakil menteri, karena sama dengan menteri yang diangkat oleh presiden, maka harus juga tunduk pada Pasal 23 huruf b UU 39/2008. Di mana aturan itu melarang melakukan rangkap jabatan. Alasan MK pun rasional dan dapat diterima, yakni, agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu; 29. Bahwa pasal yang kami mohonkan agar di uji materiil adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916), berbunyi: Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pasal ini, Pemohon anggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, yaitu: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal 17 UUD NRI 1945 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri- menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 2) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 3) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 15 Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 30. Bahwa yang kami uji adalah kata “Menteri”, yang dimana nantinya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri.” Sehingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916), berbunyi: Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a) pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b) komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c) pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. C. ALASAN PERMOHONAN C.1. KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DIAKUI DALAM TAFSIRAN PASAL 17 UUD NRI TAHUN 1945 31. Bahwa berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945 hanya menyebutkan menteri- menteri negara, tanpa menyebutkan wakil menteri, akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, yang menyatakan: (3).(1) Menimbang, bahwa karena ketentuan Pasal 17 UUD 1945 hanya menyebutkan menteri-menteri negara, tanpa menyebutkan wakil menteri, maka menurut Mahkamah kalau menteri dapat diangkat oleh Presiden, logikanya bahwa Presiden pun tentu dapat mengangkat wakil menteri; 32. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 diketahui hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Undang- Undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan wakil menteri itu adalah bagian dari kewenangan presiden untuk melaksanakan tugas- tugasnya. Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan dimasukkan 16 di dalam undang-undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, yang menyatakan: (3).(2) …Menurut Mahkamah, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga, dari sudut substansi, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam UUD 1945 kemudian diatur dalam Undang-Undang, sepanjang hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945; 33. Bahwa UUD NRI 1945 juga tidak menentukan adanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih dikenal dengan sebutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dengan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi tertentu. Padahal di dalam tata pemerintahan kita sudah ada kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum perkara pidana; 34. Bahwa karena pengangkatan wakil menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai wakil menteri menurut Mahkamah, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [vide Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]; 35. Bahwa Pasal 10 UU 39/2008 yang menyatakan, “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”, merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam susunan organisasi 17 kementerian. Oleh karena undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” maka hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat wakil menteri. Presiden-lah yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri; 36. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 79/PUU- IX/2011, wakil menteri perlu diatur lebih lanjut kedepannya, yang menyatakan: (3).(16) …Oleh karena keberadaan wakil menteri yang ada sekarang ini diangkat antara lain berdasar Pasal 10 dan Penjelasannya dalam Undang-Undang a quo, menurut Mahkamah posisi wakil menteri perlu segera disesuaikan kembali sebagai kewenangan eksklusif Presiden menurut putusan Mahkamah ini. Oleh sebab itu, semua Keppres pengangkatan masing- masing wakil menteri perlu diperbarui agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif Presiden dan agar tidak lagi mengandung ketidakpastian hukum; 37. Bahwa setelah Putusan MK di atas, maka saat ini wakil menteri adalah unsur pimpinan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana dalam konstruksi pasal demi pasal Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang menyatakan, bahwa: Pasal 7 (1) Susunan organisasi Kementerian Kelompok I terdiri atas: a. unsur pemimpin; … Pasal 8 (1) Susunan organisasi Kementerian Kelompok II terdiri atas: b. unsur pemimpin; … Pasal 9 (1) Unsur pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (f) huruf a yaitu Menteri. (2) Menteri mempunyai tugas memimpin Kementerian. Pasal 66 “Menteri Koordinator atau Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian Koordinator atau Kementerian.” 18 38. Bahwa jika dilihat Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang menyatakan kedudukan Wakil Menteri, sebagai berikut: BAB VI WAKIL MENTERI Pasal 65 1. Dalam melaksanakan tugas Menteri Koordinator atau Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. 2. Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator atau Menteri. 4. Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator atau Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator atau Kementerian. 5. Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. membantu Menteri Koordinator atau Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator atau Kementerian; dan b. membantu Menteri Koordinator atau Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator. atau Kementerian. 39. Bahwa jika dilihat dengan cermat, dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara telah menegaskan wakil menteri adalah unsur pemimpin, yaitu sejatinya wakil menteri dan menteri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahakan dalam suatu kementerian negara; C.2. FENOMENA JUMLAH WAKIL MENTERI YANG SANGAT BANYAK, DIUMUMKAN DAN DILANTIK OLEH PRESIDEN DI HARI YANG SAMA DENGAN MENTERI 40. Bahwa jika melihat hari ini, perihal Kabinet Merah Putih yang jumlahnya justru lebih banyak daripada jumlah menteri dan ada beberapa kementerian yang memiliki 3 (tiga) wakil menteri sekaligus, dengan rincian sebagai berikut: DAFTAR WAKIL MENTERI KABINET MERAH PUTIH PERIODE 2024-2029 1. Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; 2. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; 19 3. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara; 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara; 5. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri; 6. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri; 7. Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri; 8. Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri; 9. Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri; 10. Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan; 11. R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama; 12. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum; 13. Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia; 14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan; 15. Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan; 16. Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan; 17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan; 18. Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; 19. Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; 20. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; 21. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; 22. Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan; 23. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan; 24. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial; 25. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan; 26. Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 27. Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 28. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian; 29. Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan; 30. Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 31. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum; 32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; 33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; 20 34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi; 35. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan; 36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital; 37. Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital; 38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian; 39. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan; 40. Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan; 41. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional; 42. Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional; 43. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 44. Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara; 45. Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara; 46. Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara; 47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 48. Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; 49. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 50. Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi; 51. Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah; 52. Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata; 53. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif; 54. Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Sumber: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan- susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/ 41. Bahwa menurut Pemohon bukan perihal banyak atau tidaknya jumlah wakil menteri dalam satu kabinet pemerintahan, akan tetapi yang menjadi persoalan mendasar bahwa wakil menteri yang merangkap jabatan di dalam berbagai jabatan yang layaknya jabatan menteri tidak bisa menjabat 21 karena dilarang Undang-Undang Kementerian Negara, seperti Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; 42. Bahwa berdasarkan fakta, saat ini terdapat 9 (sembilan) wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai Komasaris dan/atau Dewan Pengawas Badan Usaha Milk Negara, yaitu: NO NAMA JABATAN NEGARA JABATAN BUMN 1 Kartika Wirjoatmodjo Wakil Menteri BUMN Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2 Aminuddin Ma’ruf Wakil Menteri BUMN Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 3 Dony Oskaria Wakil Menteri BUMN Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) 4 Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Wakil Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 5 Silmy Karim Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan Komisaris PT Telkom Indonesia 6 Sudaryono Wakil Menteri Pertanian Ketua Dewan Pengawas Perum BULOG 7 Fahri Hamzah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 8 Yuliot Wakil Menteri ESDM Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 9 Helvi Yuni Moraza Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Komisaris PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk 43. Bahwa salah satu dari wakil menteri tersebut di atas, yaitu: Dony Oskaria saat ini juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang 22 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (yang dilaunching oleh Presiden pada tanggal 24 Februari 2025). Pengangkatan Dony Oskaria berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; 44. Bahwa kedudukan jabatan wakil menteri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, yang secara eksplisit menyatakan bahwa wakil menteri adalah anggota kabinet pemerintahan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, yang menyatakan, yang menyatakan bahwa: (3.15) Menimbang pula bahwa Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet adalah tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sebab menurut pasal tersebut susunan organisasi kementerian terdiri dari atas unsur: pemimpin yaitu Menteri; pembantu pemimpin yaitu sekretariat jenderal; pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; pengawas yaitu inspektorat jenderal; pendukung, yaitu badan atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila wakil menteri ditetapkan sebagai pejabat karir, sudah tidak ada posisinya dalam susunan organisasi kementerian, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 45. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bagaimana wakil menteri tidak bisa atau dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris dan/atau Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara baik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019; 46. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012, bahwa pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri oleh presiden dan masa jabatan wakil menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan masa jabatan presiden yang bersangkutan; 23 47. Bahwa Wakil Menteri adalah unsur pimpinan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana dalam konstruksi pasal demi pasal Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang menyatakan, bahwa: Pasal 7 Susunan organisasi Kementerian Kelompok I terdiri atas: c. unsur pemimpin; … Pasal 9 (1) Unsur pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (f) huruf a yaitu Menteri. (2) Menteri mempunyai tugas memimpin Kementerian. Pasal 66 “Menteri Koordinator atau Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian Koordinator atau Kementerian.” C.3. LEGALISASI PERTIMBANGAN PUTUSAN MK NOMOR 80/PUU- XVII/2019 YANG TELAH MENEGASKAN WAKIL MENTERI DILARANG RANGKAP JABATAN KOMISARIS DAN/ATAU DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA MENJADI NORMA BARU DALAM UNDANG-UNDANG (DIAMARKAN DALAM PUTUSAN MK) 48. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa: (13.3) …Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu. 24 49. Bahwa sejatinya perihal larangan rangkap jabatan dalam Putusan 80/PUU- XVII/2019 yang disamakan statusnya karena diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, agar para wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu (vide Pertimbangan hukum 13.3 Putusan 80/PUU-XVII/2019); 50. Bahwa oleh karena dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah jelas (expressive verbis), bahwa ketentuan Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 berlaku juga bagi para wakil menteri, maka melalui permohonan a quo, Mahkamah harus mengabulkan agar kata Menteri dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri”; 51. Bahwa norma ini harus hidup dalam Undang-Undang agar mengikat bagi seluruh pihak (Pemerintah dalam arti luas) yang di mana ketika menjabat sebagai wakil menteri harus fokus dengan tugasnya yang diberikan kepadanya, karena dianggap beban kerja di kementerian tersebut sangat berat, sehingga presiden mengangkatnya sebagai wakil menteri, sehingga kedudukannya dari segi pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri sesungguhnya sama dengan menteri; 52. Bahwa alasannya posisi wakil menteri karena sama dengan menteri yang diangkat oleh presiden, maka harus juga tunduk pada Pasal 23 huruf b UU 39/2008. Di mana aturan itu melarang melakukan rangkap jabatan. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi rasional dan dapat diterima, yakni, agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu; C.4. PENGABAIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI 53. Bahwa hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah atau peraturan hukum tersebut, terkandung tindakan yang harus dilaksanakan dalam bentuk penegakan 25 hukum. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan perilakunya, karena hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu; 54. Bahwa secara etimologis, istilah rangkap jabatan terdiri dari dua suku kata, yakni "rangkap" dan "jabatan." Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "rangkap" merupakan turunan dari kata "merangkap" yang berarti menduduki jabatan lain di samping jabatan tetap atau melakukan lebih dari satu pekerjaan. Sedangkan "jabatan" berarti pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang berkaitan dengan pangkat dan kedudukan; 55. Bahwa Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara menyatakan bahwa, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dijalankan guna kepentingan negara atau kepentingan umum. Jabatan bukan sekadar posisi, melainkan bagian dari mekanisme penyelenggaraan kepentingan publik; 56. Bahwa menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego, jabatan diartikan sebagai lingkungan kerja yang tetap, digaris bawahi batas-batasnya, dan disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk serta mewakili jabatan tersebut sebagai pribadi. Dalam pembentukannya, jabatan harus dinyatakan dengan jelas, menunjukkan pentingnya kepastian dan kontinuitas agar organisasi dapat berfungsi dengan baik. Jabatan dijalankan oleh seorang pribadi yang bertindak sebagai wakil dan bertugas atas nama jabatan, yang disebut sebagai pemangku jabatan; 57. Bahwa perihal dapat atau tidaknya dilakukan pengangkatan wakil menteri sempat menjadi permasalahan yang diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan pertimbangan hukum yang dikeluarkan MK melalui Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 pada Paragraf [3.13], MK menyatakan bahwa pengangkatan wakil menteri boleh dilakukan oleh presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam undang-undang. Mengenai siapa yang dapat diangkat sebagai wakil 26 menteri, menurut MK, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa. Alasannya, Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945; 58. Bahwa terkait Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) yang menyatakan, "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu," MK menilai bahwa ketentuan tersebut merupakan pengecualian khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2008 yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam susunan organisasi kementerian. Oleh karena undang-undang tersebut tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan "beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus," maka MK berpendapat bahwa hal tersebut menjadi wewenang presiden untuk menentukannya sebelum melakukan pengangkatan wakil menteri; 59. Bahwa dengan demikian, presiden diberikan kewenangan untuk menilai seberapa berat beban kerja di suatu kementerian sehingga memerlukan kehadiran wakil menteri. Begitu pula apabila beban kerja tersebut dianggap sudah tidak membutuhkan wakil menteri, presiden berwenang untuk memberhentikan wakil menteri tersebut. Oleh sebab itu, kewenangan presiden dalam mengangkat wakil menteri guna menangani beban kerja yang meningkat dinilai oleh MK tidak bertentangan dengan konstitusi, terutama jika dipandang dari sudut pengutamaan tujuan yang hendak dicapai (doelmatigheid) atau nilai kemanfaatan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang; 60. Bahwa namun demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan pertimbangan hukum penting terkait fakta bahwa tidak terdapat larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, yang dapat mengakibatkan seorang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta. Menanggapi fakta tersebut, MK berpendapat bahwa sekalipun wakil menteri bertugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, karena pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak prerogatif presiden, sebagaimana 27 juga halnya dengan menteri, maka wakil menteri harus ditempatkan sebagai pejabat negara setara dengan menteri; 61. Bahwa dengan status tersebut, MK menegaskan bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008), berlaku pula bagi wakil menteri. MK memberikan pertimbangan ini agar wakil menteri dapat lebih fokus menjalankan tugasnya dalam menangani beban kerja kementerian yang memerlukan penanganan secara khusus, yang menjadi alasan awal diangkatnya wakil menteri pada kementerian tertentu; 62. Bahwa rangkap jabatan merupakan salah satu tindakan yang dapat memicu adanya conflict of interest dalam penyelenggaraan pemerintahan (Lihat May Lim Charity, “Ironi Praktik Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 1 (2016): 5- 6. Lihat juga Septiani, “Praktik Rangkap”). Rangkap jabatan juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan AUPB, khususnya pada asas profesionalitas (Lihat Cekli Setya Pratiwi, et. al, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016). Eksistensi kekuasaan yang dimiliki oleh setiap jabatan, baik scope of power ataupun domain of power yang menyebabkan suatu jabatan berfungsi, telah melahirkan pemahaman yang meyakini jika tidak seharusnya jabatan publik dijabat oleh seseorang yang memiliki jabatan lain dalam jabatan politik maupun jabatan birokrasi ataupun sebaliknya; 63. Bahwa rangkap jabatan di Indonesia telah terjadi sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno sampai dengan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Praktik-praktik konflik kepentingan dianggap sebagai warisan sejarah dan hal yang wajar dalam pemerintahan meskipun hal ini dapat memengaruhi kinerja dan keputusan yang dibuat oleh seorang pejabat publik. Salah satu bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi adalah adanya rangkap jabatan di beberapa lembaga, instansi, atau perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; 28 64. Bahwa dalam regulasi yang lebih rendah, kehadiran Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (selanjutnya disebut Perpres 68/2019) yang juga norma sama dengan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara turut memperkuat legalitas keberadaan wakil menteri ini. Berdasarkan Pasal 64 Perpres 68/2019, wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Kemudian, Pasal 65 Perpres 68/2019 menyatakan bahwa menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian; 65. Bahwa sejak jabatan wakil menteri dibentuk, secara otomatis struktur organisasi kementerian negara menjadi bertambah. Penambahan struktur organisasi di kementerian negara berimplikasi pada struktur organisasi kementerian negara secara keseluruhan. Melihat pada tugas, fungsi, dan kewenangan, maka jabatan wakil menteri merupakan jabatan dalam struktur organisasi kementerian negara berada satu tingkat di bawah menteri dan juga berada satu tingkat di atas sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan direktorat jenderal, serta terdapat penambahan satu nomenklatur pada kementerian negara sejak dibentuknya jabatan wakil menteri. Secara teoritis, hal ini akan berdampak pada struktur organisasi kementerian negara secara keseluruhan; 66. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, konstitusionalitas keberadaan wakil menteri ini pernah digugat dalam permohonan pengujian undang-undang. MK melalui Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 mengutip kembali pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya dan tetap konsisten pada pendiriannya mengenai konstitusionalitas jabatan wakil menteri. Hal ini merupakan pertimbangan hukum MK terhadap dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya menginginkan agar keberadaaan wakil menteri dinyatakan inkonstitusional. Sementara itu, berkenaan dengan isu konstitusionalitas terkait rangkap jabatan, MK memberikan penilaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa larangan yang berlaku bagi menteri juga berlaku terhadap wakil menteri. Berdasarkan Pasal 23 UU 39/2008, seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris, atau 29 direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Dengan adanya penegasan Putusan MK sebagaimana dikemukakan di atas, maka terang bahwa wakil menteri juga dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UU 39/2008; 67. Bahwa dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XVII/2019 tersebut seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Namun demikian, pada pelaksanaannya masih terdapat wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris atau wakil komisaris di perusahaan milik negara. Hal ini tentu saja tidak bersesuaian dengan amanat yang terdapat dalam putusan tersebut; 68. Bahwa padahal terdapat adagium yang menyatakan bahwa putusan pengadilan apakah benar atau salah dan baik atau buruk harus tetap dilaksanakan. Putusan MK itu sendiri sudah jelas menyampaikan bahwa wakil menteri dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris atau wakil komisaris di perusahaan negara maupun swasta. Pengabaian terhadap putusan tersebut salah satunya didasarkan pada alasan bahwa amar putusan dari perkara tersebut “tidak diterima” dan tidak menyatakan ketentuan terkait larangan rangkap jabatan tersebut inkonstitusional. Meskipun dalam amar Putusan MK permohonannya tidak dapat diterima, tetapi dalam membaca putusan juga sudah seharusnya membaca dan melihat ratio decidendi-nya. Dengan kata lain, bukan berarti amar putusan tidak diterima lalu mengabaikan ration decidendi dalam putusannya; 69. Bahwa dalam putusan tersebut bahkan secara eksplisit menyebutkan kedudukan wakil menteri itu sama dengan posisi menteri, mulai dari persyaratan dan kriteria sampai dengan larangannya. Sebab, posisi wakil menteri bisa saja menggantikan menteri apabila menteri berhalangan, sehingga tidak ada perbedaan terkait dari persyaratan maupun larangannya pada saat menjabat. Penegasan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri yang tertuang di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 dipandang oleh pemerintah hanya bersifat saran dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Pandangan demikian tentu sangat keliru dan perlu diluruskan. Pertimbangan hukum dalam putusan MK itu bersifat mengikat karena 30 pertimbangan hukum dalam putusan juga merupakan bagian dari putusan, sebab semua bagian yang ada dalam putusan tersebut merupakan satu kesatuan. Sehingga, jelas bahwa sejak putusan dibacakan maka putusan tersebut bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis dalam putusan tersebut; 70. Bahwa jika dilihat dengan saksama, Putusan MK tersebut juga tidak mencantumkan istilah saran atau himbauan, sehingga sifatnya imperatif. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK pada halaman 96 dinyatakan, “…Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri.” Pertimbangan hukum ini tentu tidak dapat dikatakan sebagai saran tidak mengikat dan justru putusan MK memiliki sifat putusan yang final dan mengikat. Artinya, putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat seluruh pihak. Kalaupun terdapat perubahan maka harus dengan putusan MK berikutnya, sehingga tidak bisa lagi ditafsirkan oleh pernyataan dari pejabat negara lainnya. 71. Bahwa sejalan dengan hakikat putusan MK yang bersifat final dan mengikat serta berlaku umum (erga omnes), maka putusan MK semestinya mengakhiri perdebatan dan perbedaan tafsir yang muncul. Oleh karenanya, tiada tafsir lain selain mengikuti kehendak putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikualifisir sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience); 72. Bahwa lebih lanjut, beberapa peraturan perundang-undangan mengatur larangan rangkap jabatan selain yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, 29 di antaranya, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam Pasal 25 dan Pasal 33 jo. Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga UU BUMN; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya dalam Pasal 17; 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h; 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam Pasal 42-43; 31 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya dalam Pasal 5 butir 6; 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 28 ayat (3); 7) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya dalam Pasal 47 ayat (1); 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam pasal 54; dan 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1). 73. Bahwa sejak dijatuhkannya Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 pada Kamis, 27 Agustus 2020 hingga permohonan ini disidangkan oleh MK, masih terdapat 9 (sembilan) wakil menteri merangkap Komisaris BUMN, misalnya berdasarkan hasil penelusuran tersebut maka jelas bahwa di Kementerian BUMN ditemukan beberapa wakil menteri yang masih merangkap jabatan sebagai dewan komisaris. Terkait dengan hal tersebut, terdapat pertanyaan apakah di Kementerian BUMN ada karakteristik khusus untuk dikecualikan dari Putusan MK? Dalam hal ini, Putusan MK tidak menyebut adanya pengecualian apapun dan bagi kementerian manapun. Pada dasarnya, tujuan dari adanya larangan rangkap di Putusan MK agar wakil menteri dapat fokus dengan beban kerja tertentu yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya. Sebaliknya, apabila larangan rangkap jabatan wakil menteri tidak diatur maka bisa saja wakil menteri yang merangkap jabatan tersebut lebih fokus mengurus hal- hal yang berkaitan dengan perusahaannya dan berkurang fokusnya pada kementerian yang dipimpinnya; C.5. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI, KONFLIK KEPENTINGAN, DAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN 74. Bahwa seperti diketahui dalam manajemen perusahan, komisaris memiliki peranan yang sangat penting. Komisaris adalah orang yang ditunjuk oleh anggota (pemegang saham) untuk mewakili pemegang saham dalam 32 mengawasi kegiatan dan operasional perusahaan. Pada umumnya, posisi komisaris diisi oleh lebih dari satu orang sehingga disebut dengan dewan komisaris. Di dalam Pasal 114 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) terdapat beberapa tugas utama dan fungsi utama seorang komisaris. Adapun tugas utama dan fungsi utama seorang komisaris, yaitu sebagai berikut: 1) Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan pada kebijakan pengurusan. 2) Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan jalannya pengurusan pada umum, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. 3) Dewan Komisaris dapat memberi nasihat kepada Direksi. 4) Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 5) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati- hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. 6) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. 75. Bahwa menduduki posisi sebagai komisaris atau wakil komisaris di suatu perusahaan tentu bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karenanya, sama halnya dengan pekerja pada umumnya, mereka juga berhak untuk menerima gaji dari pekerjaan yang mereka lakukan. Besaran gaji seorang komisaris tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan, namun lazimnya dihitung berdasarkan persentase gaji direksi. Berdasarkan Laporan Tahunan 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengalokasikan jumlah gaji dan tunjangan untuk direksi sebesar Rp177.412 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp168.326 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan, jumlah gaji dan tunjangan untuk dewan komisaris adalah sebesar Rp70.085 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp63.579 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya, jumlah tantiem, bonus, dan insentif direksi yang dibayarkan adalah sebesar Rp339.890 miliar untuk 33 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp292.518 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sementara itu, jumlah tantiem, bonus, dan insentif dewan komisaris yang dibayarkan adalah sebesar Rp135.632 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp136.333 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Lihat Laporan Tahunan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Bank Rakyat Indonesia, diakses terakhir 25 April 2025, https://bri.co.id/repodt, 299); 76. Bahwa kemudian, pada Laporan Tahunan 2020 PT Pertamina (Persero) dijelaskan bahwa besaran remunerasi bagi pekerja perseroan ditetapkan berdasarkan market review dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero) sebagai induk perseroan. Remunerasi yang diberikan didasarkan pada pertimbangan profesional dan mengabaikan faktor-faktor yang mengindikasikan diskriminasi dengan tetap mempertimbangkan internal equity. Remunerasi yang diterima pegawai perseroan terdiri dari gaji pokok, tunjangan, insentif, dan bonus. Tunjangan yang diberikan didasarkan pada pertimbangan status kepegawaian, jabatan, masa kerja, dan penempatan. Adapun insentif dan bonus diberikan berdasarkan penilaian kinerja pekerja serta kinerja perseroan. Komponen remunerasi Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) terdiri dari: (1) Honorarium; (2) Tunjangan Transportasi; dan (3) Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Sementara itu, komposisi honorarium dewan komisaris terdiri dari: (1) Honorarium Komisaris Utama: 45% dari Gaji Direktur Utama dan (2) Honorarium Komisaris: 90% dari Honorarium Komisaris Utama; 77. Bahwa selanjutnya, manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan. Kompensasi yang dibayar dan terutang pada manajemen kunci pada periode yang berakhir 31 Desember 2021, yaitu sebesar US$14.773 atau sekitar Rp210.73 miliar dengan kurs Rp14.265/UD$, sementara untuk dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 US$16.048 atau sekitar Rp228.92 miliar. Adapun pada tahun 2020 kompensasi yang dibayar pada direksi yaitu sebesar US$27.828 atau sekitar Rp394.46 miliar dan untuk dewan komisaris yaitu sebesar US$11.064 atau sekitar Rp156.83 miliar 34 (Lihat Laporan Tahunan 2020 PT Pertamina (Persero), Pertamina, diakses terakhir 25 April 2025, https:// pep.pertamina.com/Annual); 78. Bahwa uraian mengenai gaji dan pendapatan yang diperoleh dewan komisaris atau direksi ini menjadi penting untuk dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh seorang menteri atau wakil menteri. Ketentuan mengenai gaji yang diberikan kepada menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993. Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan, “Kepada Menteri Negara diberikan gaji pokok sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) sebulan; 79. Bahwa untuk gaji yang diberikan kepada menteri diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. Pasal 1 ayat (2) huruf e menyatakan, “Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp. 13.608.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan ribu rupiah)”; 80. Bahwa untuk gaji dan tunjangan wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri. Pasal 1 menyatakan, “Kepada wakil menteri diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya”. Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diatur, “85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan jabatan menteri sebagaimana di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu”; 81. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut wakil menteri akan mendapat tunjangan 85% dari tunjangan menteri sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001. Menurut Keputusan Presiden 35 tersebut, jumlah tunjangan yang diberikan kepada menteri adalah sebesar Rp13.608.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) per bulan. Sehingga, tunjangan yang akan diberikan kepada wakil menteri menjadi sebesar Rp11.566.800,00 (sebelas juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah); 82. Bahwa tak hanya itu, menteri negara juga mendapatkan tunjangan kinerja yang jumlahnya berbeda di setiap kementerian. Terdapat pula fasilitas lain yang disediakan negara untuk menteri, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, jaminan kesehatan, tunjangan hari raya (THR) keagamaan, dan gaji ke-13. Adapun tunjangan kinerja bagi wakil menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015 adalah 135 persen dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon Ia dengan peringkat jabatan tertinggi; 83. Bahwa wakil menteri juga diberikan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, jaminan kesehatan, THR, dan gaji ke-13. Namun, dalam hal kementerian yang bersangkutan belum bisa menyediakan rumah jabatan, maka wakil menteri mendapatkan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp35.000.000 per bulan; 84. Bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah pendapatan seorang komisaris atau wakil komisaris di suatu perusahaan yang cukup mencolok dengan jumlah pendapatan menteri dan wakil menteri. Hal ini kemungkinan menjadi salah satu alasan tidak dilepaskannya posisi dewan komisaris atau direksi oleh wakil menteri yang masih aktif. Akan tetapi dengan melihat kondisi saat ini, di mana masih terdapat wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai dewan komisaris di perusahaan milik negara, maka selama itu pula wakil menteri yang ditunjuk belum tentu dapat optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dikarenakan adanya beban kerja lain. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kerugian dikarenakan wakil menteri yang sepatutnya fokus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), tetapi akhirnya harus merangkap tupoksi sebagai dewan komisaris di suatu perusahaan; 85. Bahwa saat ini, banyaknya kesamaan atribut dan perangkat pendukung antara menteri dan wakil menteri: 36 NO. KESAMAAN MENTERI WAKIL MENTERI 1 Penggunaan Nomor Polisi di mobil dinas (RI) Ada Ada 2 Protokol dan Pengawalan Ada Ada 3 Pin Pejabat Nayaka Ada Ada 86. Bahwa pada hakikatnya, dengan adanya rangkap jabatan maka konflik kepentingan akan terjadi sehingga yang dimaksukan konflik kepentingan merupakan situasi yang terjadi pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat lokal hingga global, baik di lingkup publik maupun privat. Pemahaman global terkait dampak dari konflik kepentingan dapat dikatakan telah mencapai titik konsensus, di mana dipahami bahwa hingga taraf tertentu, konflik kepentingan dapat saja mendistorsi proses pengambilan keputusan dan menghasilkan dampak yang tidak pantas sehingga merusak berfungsinya institusi publik maupun pasar. Dalam konteks pemberantasan korupsi, telah dipahami bersama bahwa konflik kepentingan yang dibiarkan begitu saja merupakan indikator, prekursor, atau bahkan konsekuensi dari korupsi itu sendiri; 87. Bahwa secara historis, konflik kepentingan sebagai sebuah ide juga dapat dilacak akarnya dari awal peradaban itu sendiri, sebagaimana keberadaan adagium-adagium klasik seperti “no one can serve two masters” ataupun nemo judex in re sua (tidak ada yang boleh menjadi hakim dalam kasusnya sendiri). Namun demikian, sebagai sebuah konsep, konflik kepentingan merupakan suatu hal yang sukar didefinisikan karena kompleksitas serta lapisan yang termuat dalam setiap situasi konflik kepentingan. Pada umumnya, konflik kepentingan kerap dimaknai sebagai situasi di mana kepentingan atau beberapa kepentingan yang dimiliki seseorang cenderung mengganggu pelaksanaan penilaiannya secara tepat demi kepentingan orang lain; 88. Bahwa sejumlah ahli dari berbagai latar belakang juga telah mencoba menawarkan definisi konflik kepentingan dengan tingkat keragamannya masing-masing. Terdapat definisi yang bersifat terlalu luas untuk dioperasionalkan, hingga definisi yang sangat spesifik sehingga hanya dapat diterapkan dalam konteks-konteks tertentu saja. Misalnya, terdapat 37 definisi yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan mengacu pada sebuah situasi atau kondisi di mana penilaian profesional seseorang mungkin dikaburkan oleh faktor eksternal yang memberikan keuntungan pribadi baik dalam bentuk materi (uang atau barang) ataupun non-materi (pengaruh, asosiasi, dst.). Untuk konteks yang spesifik di lingkup privat seperti korporasi, definisi mengenai konflik kepentingan berkutat pada pengambilan keputusan direktur, yakni objektivitas dan tingkat kepercayaan para pihak terhadap direktur untuk melaksanakan proper exercise of judgement ataupun memenuhi fiduciary duty-nya akan sangat terganggu dengan kepentingan finansial seperti kompensasi dan gaji; mengambil peluang bisnis perusahaan, dan merger, akuisisi, serta penjualan kendali perusahaan; 89. Bahwa pada tataran global, sejumlah institusi internasional maupun regional telah berupaya untuk memberikan pengaturan atau setidak- tidaknya mendefinisikan konflik kepentingan yang lebih teknis-operasional yang diharapkan dapat dijadikan rujukan baku ke dalam dokumen- dokumen resmi atau produk hukum. Sebagai contoh, beberapa diantaranya sebagai berikut:  The United Nations Convention against Corruption (UNCAC): pada Chapter II yang fokus pada upaya-upaya preventif, terdapat sejumlah norma yang mendorong para negara anggota untuk mengadopsi, menjaga, serta memperkuat sistem yang mencegah konflik kepentingan di sektor publik dan privat;  The United Nations General Assembly – International Code of Conduct for Public Officials: prinsip pertama dan utama yang diadopsi menegaskan bahwa jabatan publik sebagaimana didefinisikan oleh hukum nasional, merupakan posisi yang dipercayakan, sehingga tersirat kewajiban untuk bertindak demi kepentingan umum. Lebih lanjut pada salah satu pasal di bawah bab “Conflict of Interest and Disqualification,” dinormakan bahwa pejabat publik tidak boleh menggunakan wewenang resmi untuk kepentingan pribadi atau finansial yang tidak patut demi keuntungan pribadi atau keluarga. Mereka tidak boleh terlibat dalam transaksi apapun, memperoleh posisi atau fungsi apapun, atau memiliki kepentingan finansial, komersial, atau 38 kepentingan lain yang sebanding dan tidak sesuai dengan jabatan, fungsi, dan tugas mereka, atau pelaksanaan tugas mereka;  The G20 High-Level Principles on the Prevention of Conflict of Interests: melalui The G20 Anti Corruption Working Group, diadopsi sejumlah prinsip-prinsip bagi negara anggota untuk diejawantahkan ke dalam standar yang spesifik, koheren, dan operasional melalui hukum atau kebijakan domestik. Adapun terdapat dua kategori konflik kepentingan: - Financial conflicts of interest: konflik kepentingan yang melibatkan kepentingan keuangan. Pejabat publik, anggota keluarga, atau rekan dekatnya dapat memeroleh keuntungan finansial atau menghindari kerugian finansial. - Non-financial conflict of interest: konflik kepentingan di mana kepentingan kapasitas pribadi yang bersaing bersifat non-finansial. Kepentingan tersebut dapat muncul terkait hubungan pribadi, afiliasi, atau ikatan lain yang dapat mengganggu pengambilan keputusan yang objektif dari pejabat tersebut.  The Organisation for Economic Co-operation and Development Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service: konflik kepentingan dimaknai sebagai sebuah konflik antara tugas.  Publik dan kepentingan pribadi pejabat publik, di mana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang dapat secara tidak patut memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab resminya. 90. Bahwa di Indonesia aturan terkait pencegahan serta pengelolaan konflik kepentingan juga tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan, meski belum sepenuhnya selaras dengan standar-standar global yang ada. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) mengatur secara rinci mengenai konflik kepentingan. Pasal 1 angka 14 pada regulasi itu menjelaskan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 39 konflik kepentingan bukan merupakan perbuatan, melainkan suatu kondisi yang sedang atau akan dialami oleh seorang pejabat pemerintahan; 91. Bahwa untuk mengartikan frasa “Pejabat Pemerintahan,” dapat merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU 30/2014. Di sana disebutkan bahwa pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Oleh sebab itu, maka setiap kementerian, termasuk yang mengurusi BUMN, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara termasuk diantaranya dan harus tunduk pada ketentuan UU 30/2014; 92. Bahwa unsur subjektivitas yang dikhawatirkan memengaruhi pejabat pemerintahan sebelum pengambilan keputusan atau tindakan turut diuraikan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 30/2014. Di antaranya, adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis, hubungan dengan kerabat dan keluarga, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat, dan hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam regulasi itu juga disebutkan bahwa pejabat yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana disebutkan Pasal 42 ayat (1) UU 30/2014; 93. Bahwa pada dasarnya, konflik kepentingan bukan merupakan suatu perbuatan, melainkan sebuah situasi. Maka, langkah yang bisa diambil bukan sekadar pemidanaan, akan tetapi aturan khusus untuk meminimalisirnya. Salah satu yang dapat diambil pejabat pemerintahan, jika dirinya mengetahui ada potensi konflik kepentingan saat ingin melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan adalah melalui mekanisme deklarasi. Hal itu tertuang dalam Pasal 43 ayat (2) UU 30/2014 dengan bunyi sebagai berikut, “dalam hal terdapat konflik kepentingan, maka Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada atasannya.” Secara tidak langsung, mekanisme deklarasi ini dapat dipandang sebagai alasan pembenar. Sepanjang pada saat proses pembahasan dan pengambilan keputusan, pejabat terkait tidak lagi dilibatkan; 40 94. Bahwa sekalipun tidak disebut secara spesifik dengan terminologi “Konflik Kepentingan,” melainkan “Benturan Kepentingan,” UU 19/2003 juga turut mengaturnya. Dalam sebaran pasal, regulasi yang menyangkut BUMN ini meletakkan aspek benturan kepentingan pada larangan rangkap jabatan bagi direksi, komisaris, dan dewan pengawas. Organ BUMN tersebut secara spesifik dilarang rangkap jabatan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki benturan kepentingan dengan dirinya (Pasal 25 huruf a juncto Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 62 huruf a UU 19/2003). Penjabaran mengenai benturan kepentingan juga ditemukan dalam penjelasan makna prinsip “kemandirian” yang disebut Pasal 5 ayat (3) UU 19/2003. Aspek kemandirian diterjemahkan sebagai keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 95. Bahwa untuk keperluan permohonan a quo, Pemohon mengutip hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tidak mengadopsi pemaknaan konflik kepentingan sebagai suatu perseteruan kepentingan antara dua atau lebih aktor eksternal terhadap suatu hal (conflicting interests). Pemohon cenderung mengambil definisi dari konflik kepentingan yang menekankan pada situasi atau kondisi di mana seorang individu atau sebuah institusi yang mengemban fungsi-fungsi publik menjadi berpotensi untuk terganggu imparsialitas atau profesionalitasnya karena terdapat benturan dengan tujuan personal atau privat dari aktor bersangkutan (konflik intrapersonal); 96. Bahwa uraian mengenai konflik kepentingan juga dapat ditemukan dalam panduan penanganan konflik kepentingan bagi penyelenggara negara yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dokumen itu menjelaskan mengenai konflik kepentingan, seperti bentuk-bentuk dan sumber penyebab situasi tersebut. Dari 13 bentuk konflik kepentingan, 5 di antaranya sebagai berikut: penerimaan gratifikasi, rangkap jabatan, memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, penyalahgunaan jabatan, dan penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sedangkan sumber penyebab konflik kepentingan, panduan tersebut mengkategorikan menjadi 6 bagian. Diantaranya: kekuasaan dan 41 kewenangan penyelenggara negara, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, dan kepentingan pribadi; 97. Bahwa dengan adanya larangan rangkap jabatan berpotensi penyalahgunaan kewenangan yang akan dilakukan oleh wakil menteri untuk kepentingan BUMN atau kepentingan pribadinya sendiri, yang dimana pendapatan komisaris yang lebih tinggi daripada pendapatan wakil menteri; C.6. RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DILARANG DALAM UNDANG- UNDANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK 98. Bahwa pengertian dari dewan komisaris dan dewan pengawas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara: Pasal 1 angka 7 UU BUMN Dewan Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas. Pasal 1 Angka 8 UU BUMN Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 99. Bahwa entitas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbagi dari dua, yaitu: Perseroan Terbatas, yang dimana saham dari pemerintah terhadap perusahaan tersebut minimal 51%, dan bentuk yang kedua adalah Perum, bentuk ini saham dari pemerintah terhadap perusahaan tersebut adalah 99% yang dimana seluruh keseluruhan dimiliki oleh negara, yang berhubungan dengan ketersediaan barang dan jasa untuk masyarakat luas; 100. Bahwa dewan komisaris atau dewan pengawas bahwa sejatinya sama dalam rangka mengawasi perusahaan negara atau dalam hal ini BUMN, Dewan Komisaris untuk mengawasi Perseroan Terbatas dan Dewan Pengawas untuk mengawasi Perum; 101. Bahwa Komisaris atau Dewan Pengawas dilarang dalam undang-undang lainnya, di antaranya yaitu: 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Angka 5: Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Pasal 17 huruf (a) Pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; b. … Pasal 27 B Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya badan usaha milik daerah; dan/atau b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 102. Bahwa pelaksana yang dimaksudkan dalam UU Pelayanan Publik, salah satunya masuk dalam kategorinya adalah wakil menteri; 103. Bahwa secara jelas dan nyata (expressive verbis) komisaris dan/atau dewan pengawas dilarang merangkap jabatan komisaris, karena berhubungan dengan pelayanan publik (public service obligation), apalagi berpotensi besar masuknya konflik kepentingan apabila wakil menteri menjadi komisaris dan/atau dewan pengawas di BUMN; 104. Bahwa konflik kepentingan sangat kental terasa pada ketiga wakil menteri BUMN saat ini yang kesemuanya menjadi komisaris di BUMN yang besar, sehingga patut diminimalisir dengan berbagai aturan yang rigid, agar segala kemungkinan buruk tidak akan terjadi terhadap BUMN itu sendiri, apalagi saat ini semangat membangun BUMN sangatlah besar dengan didirikannya BPI Danantara dari hasil revisi UU BUMN; 43 105. Bahwa permasalahan pengangkatan komisaris dan dewan pengawas yang seringkali tidak transparan berdampak pada lemahnya pengawasan di BUMN. Dalam catatan ICW, dari tahun 2016-2021 setidaknya terdapat 119 perkara yang di perusahaan pelat merah itu. Jumlah kerugian negaranya pun terbilang besar, mencapai Rp49,7 triliun. Sedangkan jumlah tersangka dari lingkungan BUMN sebanyak 210 orang dengan latar belakang kepegawaian sebagai berikut: 83 orang pimpinan menengah, 76 orang pegawai, dan 51 orang pada level direktur. Meskipun banyak faktor yang melatarbelakanginya, namun pengawasan oleh jajaran komisaris dan dewan pengawas mestinya bisa meminimalisir praktek korupsi di BUMN (Indonesia Corruption Watch, “Tren Penindakan Kasus Korupsi Badan Usaha Milik Negara 2016-2021” 2022, diakses dari (https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Korupsi%20 BUMN%202016-2021a.pdf); 106. Bahwa larangan untuk melakukan rangkap jabatan juga dipandang dapat mengganggu persaingan usaha antar entitas perusahaan. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Italia menaruh perhatian besar akan permasalahan ini dan menuangkannya dalam hukum positif. Muara permasalahan rangkap jabatan ini berada pada konseptualisasi konflik kepentingan. Berbagai organisasi/forum internasional sudah mendetailkan mengenai hal tersebut misalnya, United Convention Against Corruption, United Nations General Assembly, G20, dan The Organisation for Economic Co-operation and Development. Oleh sebab itu, konteks konflik kepentingan sebagaimana ada dan tertuang dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum cukup mengakomodir perluasan makna yang dikenal dalam aturan yang telah diterapkan di berbagai organisasi internasional; 107. Bahwa rangkap jabatan berpotensi juga menghasilkan situasi diskriminatif antar birokrat, khususnya dalam kaitan dengan pendapatan ganda. Sebab, birokrat yang menempati posisi sebagai komisaris dan dewan pengawas BUMN mendapatkan dua penghasilan secara berkala, baik dari perusahaan pelat merah tersebut dan instansi negara tempat ia berasal. Remunerasi yang tinggi bagi jabatan direksi BUMN yang memiliki fungsi- fungsi esensial dalam hal pengawasan juga dapat menimbulkan konflik 44 kepentingan dikarenakan individu bersangkutan akan cenderung memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ketimbang secara imparsial dan objektif melakukan tugas-tugas pengawasan (Lukas Handschin, “Conflict of interest related to management and board payments profit based remuneration systems make things worse,” dalam Anne Peters (eds), et.al., hlm. 288); 108. Bahwa rangkap jabatan ini juga berpotensi menyebabkan terganggunya profesionalitas. Sebab, rangkap jabatan menimbulkan tuntutan mengenai loyalitas terhadap masing-masing lembaga tempat orang yang bersangkutan bernaung. Bilamana dua institusi tersebut memiliki tujuan yang berbanding terbalik, seperti BUMN sebagai entitas yang cenderung berorientasi mencari keuntungan, dengan kementerian atau lembaga negara yang berfungsi sentral untuk memberikan pelayanan publik, maka bertindak demi kepentingan entitas yang satu dapat berpengaruh terhadap entitas lainnya. Utamanya saat keduanya memiliki irisan pekerjaan. Situasi ini bertentangan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang tercantum dalam konsiderans UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, rangkap jabatan juga tidak sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme aparatur negara. 109. Bahwa jika kita melihat perbandingan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Italia, rangkap jabatan juga dianggap berpotensi menghilangkan adanya persaingan usaha yang berdampak pada indikasi monopoli sebuah perusahaan. Oleh karenanya rangkap jabatan di dua negara ini dilarang. Di Amerika Serikat, pengaturan ini tertuang dalam Clayton Act sedangkan di Italia diatur dalam UU No. 201, 6 Desember 2011. Pada ketentuan di Amerika Serikat, diatur bahwa seseorang tidak dapat menjabat pada saat yang sama sebagai direktur maupun pejabat pada dua perusahaan (selain bank, asosiasi perbankan, dan perusahaan perwalian). Salah satu kondisi penerapan ketentuan tersebut disebutkan jika bisnis keduanya saling bersaing dan melalui kesepakatan yang dilakukan diantara mereka dapat menghapuskan persaingan sehingga dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perundang- 45 undangan anti monopoli. Pada UU di Italia, ketentuan larangan rangkap jabatan ini menjelaskan bahwa pemimpin kantor manajemen, pengawasan, dan kontrol, serta para pejabat senior perusahaan yang beroperasi di bidang kredit, asuransi dan keuangan, dilarang mengambil atau menjalankan posisi yang sama pada perusahaan atau kelompok perusahaan pesaing (Dhaniswara K. Harjono, Aspek Hukum Rangkap Jabatan pada Korporasi di Indonesia, Jakarta: UKI Press, 2022, hlm. 49- 50). D. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan kata “Menteri” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri”. Sehingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916), berbunyi: Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 46 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Anggaran Dasar/Aanggaran Rumat Tangga Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Penelitian ICW, “Rangkap Jabatan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara: Kegagalan Pemerintah Mengelola Konflik Kepentingan”, (2023); 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XVII/2019; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 47 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916, selanjutnya disebut UU 39/2008), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 48 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 49 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 23 UU 39/2008, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 23 UU 39/2008: Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 17, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia [vide Bukti P-1], pencari keadilan yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi, Pemohon juga turut aktif dalam komunitas pencinta hukum tata negara yang bernama Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) yang memiliki konstrasi berbagai isu hukum dan demokrasi yang ada di Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Indonesia Law & Democracy Studies (IILDS) sebagai Direktur Eksekutif, dengan berlakunya norma Pasal 23 UU 39/2008, Pemohon merasa mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, apalagi ketika adanya pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang telah secara tegas melarang rangkap jabatan wakil menteri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan. Menurut Pemohon ketidakpastian hukum dan ketidakadilan ini terjadi karena tidak diamarkannya larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, bagi sebagian pihak dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Pemerintah dan DPR. Padahal dengan sifat Putusan Mahkamah yang erga omnes, maka putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya amar putusannya saja yang berlaku asas erga omnes, juga termasuk segala hal yang diatur dan 50 ditentukan dalam pertimbangan hukum; 4. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan isu konstitusionalitas rangkap jabatan, Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa larangan yang berlaku bagi menteri juga berlaku terhadap wakil menteri. Berdasarkan Pasal 23 UU 3/2008, seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris, atau direksi pada perusahaan negara, atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Dengan adanya penegasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, maka terang bahwa wakil menteri juga dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UU 39/2008. Namun pada pelaksanaannya, masih terdapat wakil Menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan milik negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 sudah jelas menyampaikan bahwa wakil menteri dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan negara maupun swasta. Pengabaian terhadap putusan tersebut salah satunya didasarkan pada alasan bahwa amar putusan dari perkara tersebut “tidak dapat diterima” dan tidak menyatakan ketentuan terkait larangan rangkap jabatan tersebut inskonstitusional. Meskipun dalam amar putusan a quo permohonannya tidak dapat diterima, tetapi dalam membaca putusan juga sudah seharusnya membaca dan melihat ratio decidendi-nya; Berdasarkan uraian alasan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon agar dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, dan memohon pula agar berkenaan dengan norma Pasal 23 UU 39/2008 sepanjang kata “menteri” agar dimaknai “menteri dan wakil menteri”. Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon a quo Mahkamah mendapatkan bukti, bahwa Pemohon Juhaidy Rizaldy Roringkon telah meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Dr. Suyoto, Jakarta, bahwa Pemohon Juhaidy Rizaldy Roringkon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2025, pukul 12.55 WIB [vide Surat Keterangan Kematian Nomor SKPM/200169/VI/RSDS/2025, bertanggal 22 Juni 2025]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang telah meninggal dunia, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena syarat anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dalam permohonan 51 pengujian undang-undang di Mahkamah Konsitusi harus relevan dan berkesinambungan dengan keberadaan Pemohon, mengingat syarat lain yang juga harus terpenuhi untuk dapat diberikan kedudukan hukum bagi Pemohon adalah apabila permohonan dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, dikarenakan Pemohon telah meninggal dunia maka keseluruhan syarat anggapan kerugian yang didalilkan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya yang bersifat kumulatif tersebut tidak terpenuhi oleh Pemohon, sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU- V/2007. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 52 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat 53 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi