21/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 21/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Fathul Hadie Utsman Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Tegalpare, RT. 04 RW. 01 Muncar Banyuwangi, Jawa Timur; Disebut sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : AD. Afkar Rara Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Tegalpare, RT. 04 RW. 01 Muncar Banyuwangi, Jawa Timur; Disebut sebagai ----------------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Januari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/PUU/PAN.MK/ 2 AP3/01/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 21/PUU-XXII/2024 pada tanggal 18 Januari 2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut: CLUSTER 1 Pengujian Pasal 14 Huruf C A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 ) berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”, Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur oleh pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar 1945.” Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “UU MK” sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:” a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang- Undang ( untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU“): “Pengujian Undang - Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas konstitusi (UU MK)< termasuk pengujian Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (perpupu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.” Bahwa objek permohonan Pemohon adalah Pengujian Undang- Undang atau muatan pasal dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 huruf c, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F dan Pasal 28 H ayat (2) Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian Undang- Undang a quo terhadap UUD 1945. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur didalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan: 4 a. Perorangan warga negara indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, dalam Putusan Nomor 006/UU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU – V/2007 tanggal 20 September 2007, yang menyatakan bahwa kerugian hak konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan bakal terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atan tidak terjadi lagi; Bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 selalu harus mempertimbangkan apakah permohonan tersebut bersifat normatif atau apakah bersifat implementatif (menyangkut kasus konkret). Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan pengujian materiil UU Pemilu a quo benar-benar bersifat normatif atau akibat diberlakukannya sebuah norma dan bukan bersifat implementatif atau akibat tidak diberlakukannya suatu norma yang bersifat kasuistik karena permohonan Pemohon benar-benar menyangkut masalah norma yang ada dalam pokok permohonan. Bahwa Pemohon mencermati karakteristik dari kerugian konstitusional yang termasuk dalam kategori normatif dan kerugian konstitusional yang masuk 5 dalam kategori implementatif adalah sangat sulit untuk dibedakan namun dapat diketahui dan dibedakan dengan memperlihatkan karakteristiknya sebagai berikut: a. Kategori Normatif 1. Kerugian konstitusional yang masuk dalam kategori normatif mempunyai karakteristik sebagai berikut: 2. Bersifat masif dan tanpa kecuali pasti akan menimpa pada semua pihak yang terkait dengan norma tersebut; 3. Tidak mungkin dapat terpenuhi sepanjang norma yang ada dalam Undang- Undang tersebut tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat atau dinyatakan konstitusional secara bersyarat; b. Kategori Implementatif (kasus konkret) Kerugian yang masuk ke dalam implementatif (kasus konkret) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. Terjadi akibat tidak dilaksanakannya suatu norma Undang-Undang; 2. Bersifat kasuistik (kasus konkret) dan tidak massif; 3. Dapat terpenuhi apabila norma-norma dalam Undang-Undang dilaksanakan sebagaimana mestinya; Bahwa para Pemohon adalah calon pemilih di pemilu legislatif tahun 2024 yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 14 huruf c. Bahwa Pemohon menganggap berlakunya norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 huruf c, yang menyatakan: “ KPU berkewajiban : c“ Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat”, (terlampir bukti P-2) merugikan hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan UUD RI 1945 secara bersyarat terhadap Pasal-Pasal UUD RI 1945 yang menyatakan: Pasal 28F “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 6 Bahwa hak untuk memilih calon legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dan DPD adalah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang telah dijamin oleh konstitusi. Bahwa untuk menjamin agar kedaulatan rakyat dapat terwujud dengan baik maka rakyat harus mengetahui rekam jejak dan visi misi partai peserta pemilu dan Curriculum Vitae (CV) dari masing-masing caleg yang diajukan oleh partai peserta pemilu dan peserta perorangan calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Bahwa untuk memenuhi hal tersebut maka KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan independen harus mensosialisasikan melalui media sosial dan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik dan juga langsung kepada masyarakat. Bahwa sampai hari H penyelenggaraan Pileg Pemohon/Pemilih (calon pemilih) banyak yang belum mengetahui hal tersebut bahkan juga belum banyak mengetahui caleg yang harus pemilih pilih karena belum adanya sosialisasi langsung oleh KPU kepada masyarakat. Bahwa pengalaman pemilu yang lalu sampai hari H pemilihan, mayoritas masyarakat belum memperoleh sosialisasi nama- nama caleg dari tiap-tiap partai peserta pemilu. Bahwa baru pada hari H penyelenggaraan pemilu,di TPS-TPS di pasang gambar dan lambang gambar partai peserta pemilu, foto dan nomor urut caleg yang akan dipilih oleh pemilih. Bahwa seharusnya nomor dan lambang peserta pemilu nomor, foto dan nama caleg yang sudah diproduksi oleh KPU tersebut seharusnya diperbanyak dan diedarkan ke semua rumah calon pemilih atau ditempat-tempat umum dengan harapan semua calon pemilih sudah mengetahui siapa yang akan dipilih sebelum datang ke TPS (Tempat pemungutan Suara) dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan kehendaknya untuk memilih caleg tersebut. Bahwa apakah memungkinkan menjelang pelaksanaan pemilu sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh KPU?. Pemohon berkeyakinan hal tersebut dapat dilaksanakan terutama yang melalui media massa/media sosial baik cetak maupun elektronik untuk bisa dengan cepat dilaksanakan. 7 Bahwa untuk disebarkan langsung kepada masyarakat itu pun bisa dilaksanakan dengan cepat karena barangnya sudah diproduksi oleh KPU pusat dan tinggal memperbanyak dan didistribusikan dengan kerjasama antara KPU pusat, KPUD dan PPK serta desa atau semua pihak terkait yang siap bekerja sama misalnya percetakan digital yang sudah banyak di desa-desa. Bahwa apabila tidak ada sosialisasi tersebut maka pada saat datang ke TPS pemilih dan calon pemilih yang buta huruf atau kurang bisa melihat tulisan bisa terhambat untuk memilih caleg, apabila mengalami kesulitan, calon pemilih biasanya akan bertanya kepada petugas bagaimana cara memilihnya, siapa yang akan dipilih. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon dalam hal untuk memperoleh informasi melalui sosialisasi tentang visi dan misi partai politik peserta pemilu dan profil caleg kepada masyarakat kurang maksimal, sehingga calon pemilih kurang mengetahui siapa saja dan bagaimana kualitas dari calon yang akan dipilih, sehingga sangat merugikan calon pemilih. Bahwa Pasal 14 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “KPU berkewajiban: menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat yang memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu,lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa/media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga Negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih” Bahwa dengan dinyatakannya inkonstitusional secara bersyarat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 huruf c, maka hak konstitusional calon pemilih untuk memperoleh informasi terkait dengan : 1. Lambang dan nomor urut partai peserta pemilu; 2. Visi dan Misi partai peserta pemilu; 3. Curriculum Vitae, profil caleg yang diajukan oleh partai peserta pemilu; 4. Foto, nama dan nomor urut caleg yang diajukan oleh partai peserta pemilu; 8 5. Bentuk surat pemilih yang simpel dan gampang untuk memilih calon legislatif yang dikehendaki; Bahwa dengan adanya informasi baik melalui media massa/media sosial dan yang langsung kepada masyarakat tersebut Pemohon menganggap bahwa hak Pemohon untuk memperoleh informasi terkait dengan sosialisasi penyelenggaraan pemilu terutama yang terkait dengan partai peserta pemilu dan calon legislatif serta bentuk kartu pemilih dapat terpenuhi. Bahwa dengan adanya informasi yang lengkap tersebut, maka Pemilih dapat menentukan pilihan dengan mudah cepat dan tepat, sebab mulai dari rumah sudah menentukan pilihan siapa calon yang yang akan dipilih di TPS dan sesampainya di TPS tinggal mencoblos nomor/gambar partai peserta pemilu dan atau nomor urut calon peserta pemilu Bahwa apabila Pasal 14 huruf c, tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat maka hak konstitusional Pemohon akan terpenuhi yaitu hak yang terkait untuk memperoleh informasi terkait partai politik peserta pemilu dan caleg yang diajukan oleh partai peserta pemilu. C. ALASAN- ALASAN PERMOHONAN Bahwa karena pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat maka segala informasi tentang partai peserta pemilu dan calon wakil rakyat yang akan dipilih melalui pemilu harus diinformasikan dan diketahui oleh rakyat mulai dari visi dan misi partai pengusung, daftar riwayat hidup, nama dan foto, nomor urut calon wakil rakyat yang akan dipilih oleh rakyat dan diusung oleh partai politik dalam pemilihan umum, demikian juga calon perseorangan dari DPD. Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka pemilih akan mudah menentukan pilihan yang akan dipilih sehingga akan dapat memilih caleg yang berkualitas dan kredibel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemilih. Bahwa apabila caleg tidak disosialisasikan maka hak Pemohon untuk memperoleh informasi tentang visi dan misi partai,identitas dan kualitas caleg sulit didapatkan oleh Pemohon untuk memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi dan menentukan pilihan dapat terkurangi atau tidak terpenuhi. 9 Bahwa menginformasikan segala hal yang terkait dengan partai politik peserta pemilu dan calon legislatif yang akan dipilih dalam pemilu baik melalui media massa/media sosial maupun langsung pada masyarakat adalah merupakan keniscayaan. Bahwa dalam menguji konstitusionalitas pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon memakai batu uji pasal- pasal yang ada pada UUD 1945 sebagai berikut : a. Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. b. Pasal 19 ayat (1) “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”. c. Pasal 22 E ayat (1), ayat (2), ayat (3). (1) “Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. (2) ”Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Perwakilan Rakyat Daerah”. (3) ”Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. d. Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. e. Pasal 28 H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaaan dan keadilan” (terlampir bukti P-1) Bahwa Pemohon menganggap berlakunya norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 huruf c, yang menyatakan: “ KPU berkewajiban :c. “ Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat”, (terlampir bukti P-2) bertentangan dengan UUD RI 1945 secara bersyarat terhadap pasal Pasal 28 F dan Pasal 28 H ayat (2) 10 a. Pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. b. 28 H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” (terlampir bukti P-1) Bahwa pasal 14 huruf c, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu a quo Pemoon anggap inkonstitusional secara bersyarat dan bertentangan dengan Pasal 28 F dan 28 H ayat (2) apabila Pasal a quo tidak dimaknai :“ KPU berkewajiban: “menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu,lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa/media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah- rumah warga Negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih”, bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa hak untuk memilih calon legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dan DPD adalah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang telah dijamin oleh konstitusi. Bahwa untuk menjamin agar kedaulatan rakyat dapat terwujud dengan baik maka rakyat harus mengetahui rekam jejak dan visi misi partai peserta pemilu dan Curriculum Vitae (CV) dari masing-masing caleg yang diajukan oleh partai peserta pemilu dan peserta perorangan calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Bahwa untuk memenuhi hal tersebut maka KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan independen harus mensosialisasikan melalui media sosial dan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik dan juga langsung kepada masyarakat. Bahwa sampai hari H penyelenggaraan Pileg Pemohon/Pemilih (calon pemilih) banyak yang belum mengetahui hal tersebut bahkan juga belum banyak mengetahui caleg yang harus pemilih pilih karena belum adanya sosialisasi langsung oleh KPU kepada masyarakat. 11 Bahwa pengalaman pemilu yang lalu sampai hari H pemilihan, mayoritas masyarakat belum memperoleh sosialisasi nama- nama caleg dari tiap-tiap partai peserta pemilu. Bahwa baru pada hari H penyelenggaraan pemilu,di TPS-TPS di pasang gambar dan lambang gambar partai peserta pemilu, foto dan nomor urut caleg yang akan dipilih oleh pemilih. Bahwa seharusnya nomor dan lambang peserta pemilu nomor, foto dan nama caleg yang sudah diproduksi oleh KPU tersebut seharusnya diperbanyak dan diedarkan ke semua rumah calon pemilih atau ditempat-tempat umum dengan harapan semua calon pemilih sudah mengetahui siapa yang akan dipilih sebelum datang ke TPS (Tempat pemungutan Suara) dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan kehendaknya untuk memilih caleg tersebut. Bahwa apakah memungkinkan menjelang pelaksanaan pemilu sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh KPU?. Pemohon berkeyakinan hal tersebut dapat dilaksanakan terutama yang melalui media massa/media sosial baik cetak maupun elektronik untuk bisa dengan cepat dilaksanakan. Bahwa untuk disebarkan langsung kepada masyarakat itu pun masih bisa dilaksanakan dengan cepat karena barangnya sudah diproduksi oleh KPU pusat dan tinggal memperbanyak dan didistribusikan dengan kerjasama antara KPU pusat, KPUD dan PPK serta desa atau semua pihak terkait yang siap bekerja sama misalnya percetakan digital yang sudah banyak di desa-desa. Bahwa apabila tidak ada sosialisasi tersebut maka pada saat datang ke TPS, calon pemilih yang buta huruf atau kurang bisa melihat tulisan bisa terhambat untuk memilih caleg, apabila mengalami kesulitan, calon pemilih biasanya akan bertanya kepada petugas bagaimana cara memilihnya, siapa yang akan dipilih. Bahwa karena terdapat beberapa surat suara pemilih yaitu untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD dan surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sehingga akan sangat rawan penggiringan dan pengarahan dari petugas untuk diarahkan agar memilih sesuai dengan yang didinginkan oleh petugas yang ditanya atau setidaknya tidak bisa memilih dengan tepat pada pilihan yang akan dipilih yang sesuai dengan yang dikehendakinya. 12 Bahwa Pasal 14 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat yang memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu,lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa/media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga Negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih”. Bahwa dengan dinyatakannya inkonstitusional secara bersyarat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 huruf c, maka calon pemilih akan memperoleh kemudahan untuk memperoleh informasi terkait dengan: 1) Lambang dan nomor urut partai peserta pemilu; 2) Visi dan Misi partai peserta pemilu; 3) Curriculum Vitae, profil caleg yang diajukan oleh partai peserta pemilu; 4) Foto, nama dan nomor urut caleg yang diajukan oleh partai peserta pemilu; 5) Bentuk surat pemilih yang simpel dan gampang untuk memilih calon legislatif yang dikehendaki; Bahwa dengan adanya informasi baik melalui media massa/media sosial dan yang langsung kepada masyarakat tersebut Pemohon menganggap bahwa hak Pemohon untuk memperoleh informasi terkait dengan sosialisasi penyelenggaraan pemilu terutama yang terkait dengan partai peserta pemilu dan calon legislatif serta bentuk kartu pemilih dapat terpenuhi. Bahwa dengan adanya informasi yang lengkap tersebut, maka Pemilih dapat menentukan pilihan dengan mudah cepat dan tepat, sebab mulai dari rumah sudah menentukan pilihan siapa calon yang yang akan dipilih di TPS dan sesampainya di TPS tinggal mencoblos nomor/gambar partai peserta pemilu dan atau nomor urut caleg peserta pemilu. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan penalaran yang wajar tersebut, kiranya Mahkamah berkenan untuk menyatakan bahwa: 13 Pasal 14 huruf c, Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “KPU berkewajiban: c “menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu,lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa/media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga Negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih”, bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa dengan demikian Pasal 14 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dimaknai :“KPU berkewajiban: c.“menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu,lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa/media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga Negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih” CLUSTER 2 Pengujian Pasal 342 ayat (2) A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 ) berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”, Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur oleh pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar 1945.” 14 Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “UU MK” sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:” a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundan- undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Bahwa pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang- Undang ( untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU“): “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas konstitusi (UU MK)< termasuk pengujian Peraturan 15 Pemerintah pengganti Undang- Undang (perpupu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.” Bahwa objek permohonan Pemohon adalah Pengujian Undang- Undang atau muatan pasal dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 342 ayat (2), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F, dan Pasal 28 H ayat (2). Bahwa dalam mengajukan permohonan ini ada pasal- pasal yang sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dimana dalam mengajukan permohonan terhadap pasal-pasal yang pernah diuji harus menggunakan batu uji pasa- pasal yang ada dalam UUD 1945 dan atau dengan alasan - alasan yang berbeda. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian terhadap pasal 342 ayat (2) UU Pemilu a quo yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang alasan utamanya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan pasal a quo menjadi sistem pemilu dengan proporsional tertutup dimana dalam pelaksanaan pemilu dengan menggunakan atau memilih tanda gambar partai. Bahwa hal tersebut sangat berbeda dengan alasan Pemohon yang tetap mendukung pemilihan dengan sistem proporsional terbuka namun dengan cara menyederhanakan surat suara dengan cara memuat nomor partai, gambar partai, dan nomor urut calon dimana dalam pelaksanaan pemilu pemilih tinggal memilih/nomor caleg dari partai peserta pemilu yang dipilih dimana sebelum pelaksanaan pemilu pemilih sudah mendapatkan informasi secara jelas dan maksimal tentang parpol peserta pemilu dan calon yang diajukan oleh partai peserta pemilu lewat media massa/media sosial dan yang langsung kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian Undang- Undang a quo terhadap UUD 1945. Bahwa pasal 60 UU MK menyatakan (1) terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan frasa “ yang telah diuji “ adalah pasal - pasal yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang telah diputus bertentangan dengan UUD RI 1945 16 atau dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dan baru dapat diuji kembali apabila batu ujinya berbeda dan dengan alasan-alasan yang berbeda sedangkan yang belum dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat maka masih dapat diuji kembali karena pada intinya belum terjadi perubahan norma, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan penjelasannya yang menyatakan: Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “UU MK” sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang -Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and biding) Bahwa Pasal 45 UU MK menyatakan: 1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. 3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. 4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. 17 5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. 6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. 7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. 8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. 9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak. 10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. a. Pasal 56 ayat (2) dan (3) (2) “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (3) “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan /atau bagian dari Undang- Undang yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. b. Pasal 57 ayat (1) “Putusan mahkamah konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang bertentangan dengan Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, 18 pasal dan/atau bagian Undang- Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. c. Pasal 58 Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang- Undang tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:” a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas kiranya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berkenan menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang pernah diuji”, dimaknai pasal-pasal atau bagian pasal atau muatan pasal yang telah diputus Bertentangan Dengan UUD RI 1945 atau dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan: (2)“ Surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 341 ayat (1) huruf b,untuk calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan.” 19 Bahwa Pemohon menganggap sepanjang frasa “ ....... dan nama ” bertentangan dengan UUD RI 1945. a. Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan: (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. b. Pasal 28 F yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Bahwa Pemohon menganggap surat suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota itu terlalu lebar dapat menyulitkan dan merepotkan calon pemilih untuk memilih calon legislatif dan dapat merugikan caleg apabila calon Pemilih enggan memilih atau salah pilih karena lebarnya kartu pemilih tersebut karena masih banyak calon pemilih yang buta huruf dan penglihatannya terganggu. Bahwa Pemohon menganggap agar tidak merugikan hak konstitusiaonal pemilih untuk memperoleh surat suara yang simpel, surat suara harus dibuat sesimpel dan semudah mungkin untuk menghindari salah pilih dalam menentukan pilihan cukup dengan selembar kertas yang mencantumkan lambing, nomor partai dan nomor urut caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di setiap dapil sehingga pemilih mudah sekali memilih caleg yang akan dipilih. Bahwa agar hak pemilih memperoleh kemudahan dalam memilih dan tidak salah pilih caleg, maka Pemerintah/KPU harus mensosialisasikan kartu pemilih yang simpel tersebut dan mensosialisasikan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota baik melalui media massa/media sosial maupun langsung kepada masyarakat, sehingga semua calon pemilih sudah mengetahui calon yang akan dipilih dan semua caleg sudah diketahui oleh pemilih. Dengan demikian pemilih dapat dengan cepat dan tepat menentukan pilihannya dan caleg tidak kehilangan suaranya karena terjadinya salah pilih dari pemilih. 20 Bahwa dengan adanya sosialisasi terhadap partai peserta pemilu caleg dan surat suara yang dibuat lebih simpel dengan cukup memuat nomor urut dan gambar partai peserta pemilu serta nomor urut calon legislatif tersebut melalui media massa/media sosial dan langsung ke rumah-rumah pemilih, maka calon pemilih akan mudah sekali untuk menentukan pilihannya. Bahwa Pemohon menganggap KPU harus membuat surat suara yang simpel dan mudah, dengan surat suara yang simpel dan dibuat bolak balik, maka proses penghitungan suaranya juga akan mudah dan cepat, saksi bisa melihat dengan seksama dan tepat sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penghitungan suara pemilih dan tidak akan terjadi atau meminimalisir berkurangnya suara caleg karena salah melihat caleg yang seharusnya terpilih. Bahwa surat suara calon Pemohon anggap terlalu lebar dan menyulitkan serta membingungkan calon pemilih yang bisa berakibat calon pemilih salah dalam memilih caleg. Bahwa dengan dibatalkannya sepanjang frasa ”dan nama” yang ada dalam pasal 342 ayat (2) UU pemilu a quo maka hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kemudahan dalam memperoleh surat suara yang simpel dapat terpenuhi dan apabila sepanjang frasa “dan nama” maka surat suara dalam pemilu legislatif akan berbentuk lebar dan panjang sekali sehingga menyulitkan pemilih untuk memilih caleg yang akan dipilih sejak mulai membuka surat suara, memilih caleg yang akan dipilih sampai melipatnya kembali. C. ALASAN ALASAN PERMOHONAN Bahwa dalam Pemilu Legislatif (selanjutnya dibaca pileg) tanggal 14 Februari 2024 yang lalu Pemohon mengamati langsung pelaksanaan pemilu mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai proses rekapitulasi hasil. Bahwa sebelum pelaksanaan pileg panitia menyiapkan segalanya termasuk media tempat untuk menempatkan contoh daftar caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, namun mayoritas calon pemilih tidak berhenti dan melihat daftar caleg yang disediakan tetapi langsung menuju antrian untuk memilih walaupun mayoritas calon pemilih belum mengetahui/melihat daftar caleg, memang sebagian sudah mengetahui caleg yang akan dipilih tetapi ada juga yang datang pokoknya akan memilih, tetapi untuk capres dan cawapresnya mayoritas sudah mempunyai pilihan. 21 Bahwa saat melakukan pencoblosan berlangsung sangat lama sekali, karena lembaran surat suara dilipat, setelah itu dibuka, lembarannya sangat lebar sekali ada kesulitan untuk membuka dan mencari calon yang akan dipilih dan kesulitan melipat kembali karena ruangan tempat pencoblosan sempit dan surat suara lebih besar daripada tempat pencoblosan, dan bagi yang berusia tua dan buta huruf dibantu oleh petugas. Bahwa dalam memasukkan surat suara ke kotak suara dipantau dan dibantu petugas karena agar tidak salah memasukkan surat suara sesuai dengan tempatnya. Bahwa dalam penghitungan suara untuk pilpres dan DPD berlangsung cepat sekali karena surat suaranya tidak terlalu lebar. Bahwa dalam rekapitulasi suara caleg DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berlangsung lama sekali paling cepat di TPS selesai setelah jam 02.00 pagi dan juga banyak yang selesai setelah subuh, hal ini dikarenakan oleh lebarnya surat suara mulai dari membuka, menerawang caleg yang dicoblos, menghitung suara caleg yang dicoblos, dan melipat kembali surat suara, merekap hasil pileg serta mengupload hasilnya ke aplikasi media yang sudah disiapkan KPU. Bahwa karena memakan waktu yang lama tersebut, mayoritas petugas KPPS mengalami kelelahan dan mengalami gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Bahwa dalam keadaan fisik dan mental yang masih kelelahan tersebut petugas KPPS pagi harinya masih harus bekerja lagi ke tingkat desa untuk sinkronisasi hasil pemilu dan pileg. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu adanya upaya untuk penyempurnaan surat suara yang simpel dan mudah untuk dijadikan sebagai surat suara yang mudah direkap hasilnya. Bahwa model surat suara yang simpel yang Pemohon ajukan dapat dipertimbangkan sebagai alternatif karena mudah untuk digunakan sebagai surat suara karena tinggal melihat nomor, gambar partai dan nomor urut caleg sehingga mudah menghitung dan merekapnya pilihan pemilih dan perolehan suara caleg dan suara partai peserta pemilu. Bahwa dengan surat suara yang simpel tersebut, maka proses pelaksanaan pemilu bisa berlangsung efektif, efisien, cepat dan tepat waktu 22 sehingga tidak akan mengganggu kesehatan dari petugas KPPS dan petugas terkait, sehingga tidak akan terjadi kejadian pemilu tahun 2019 juga ditahun 2024 yang banyak memakan korban karena kelelahan, sampai banyak yang meninggal dunia, Bahwa masalah surat suara ini kelihatannya hanya masalah teknis saja tetapi Pemohon menganggap ini masalah hal yang menyangkut hak konstitusional pemilih. Bahwa dengan surat suara yang simpel yang hanya satu lembar kecil saja, maka penghitungan dan rekapitulasi suara pemilih dapat berlangsung dengan cepat yaitu dengan cara membuat formulir rekapitulasi yang cukup satu lembar saja untuk setiap partai peserta pemilu dan untuk semua caleg peserta pemilu yang diajukan oleh partai tersebut. Dengan demikian perolehan suara partai dan caleg otomatis sudah dapat diketahui urutan perolehan suara caleg juga langsung dapat diketahui sehingga mempermudah perolehan kursinya. Bahwa isu politik uang selalu mewarnai dalam setiap pemilu, dan hal ini mungkin bisa saja terjadi yang biasanya ada transaksi yang harus dibuktikan dengan cara saat memilih, pemilih harus memfoto nomor caleg yang dipilih, hal ini bisa dilakukan karena ruangan untuk memilih itu memungkinkan pemilih untuk memfoto pilihannya sebagai bukti bahwa pemilih sudah memilih caleg yang memberinya uang, karena dinding tempat memilihnya terlalu tinggi sehingga saat memfoto tidak bisa dilihat orang lain. Bahwa surat suara yang Pemohon ajukan bisa menghapus/menghalangi pemilih untuk memfoto pilihannya karena model surat suara yang Pemohon tawarkan hanya satu lembar kecil saja sehingga tidak memerlukan dinding dan ruangan tertutup untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan pilihan pemilih, karena KPU tinggal menyediakan meja terbuka tanpa dinding, meja tempat memilih tersebut di jajar berjauhan antara meja yang satu dengan meja yang lain agar pilihan pemilih tidak dapat dilihat oleh yang lain dan pemilih tidak mungkin dapat dan berani memfoto atau mendokumentasikan pilihannya. Dengan demikian politik uang akan bisa ditekan dan dapat dikurangi karena pemilih tidak mungkin memfoto pilihannya, sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya dengan bebas tanpa ada beban untuk memfoto pilihannya walaupun pemilih sudah memperoleh pemberian uang atau sesuatu dari caleg yang 23 mengandalkan politik uang. Dengan demikian lambat laun politik uang tidak akan terjadi lagi atau setidaknya dapat dikurangi. Bahwa dalam menguji konstitusionalitas Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pemohon memakai batu uji pasal -pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut: a. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. b. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan: (1) “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”. c. Pasal 22 E ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) (1) “Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. (2) ”Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Perwakilan Rakyat Daerah”. (5) ”pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. d. Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan: (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. e. Pasal 28 F yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan :(2) “ Surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 341 ayat (1) huruf b,untuk calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, 24 nomor urut dan nama calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan.” sepanjang frasa “ ....... dan nama ” bertentangan dengan UUD RI 1945 Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 28F a. Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan: (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. b. Pasal 28 F yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Bahwa Pemohon menganggap surat suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota itu terlalu lebar dapat menyulitkan dan merepotkan calon pemilih untuk memilih calon legislatif dan dapat merugikan caleg apabila calon Pemilih enggan memilih atau salah pilih karena lebarnya kartu pemilih tersebut karena masih banyak calon pemilih yang buta huruf dan penglihatannya terganggu. Bahwa Pemohon menganggap surat suara harus dibuat sesimpel dan semudah mungkin untuk menghindari salah pilih dalam menentukan pilihan cukup dengan selembar kertas yang mencantumkan lambang dan nomor partai dan nomor urut caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di setiap dapil sehingga pemilih mudah sekali memilih caleg yang akan dipilih. Bahwa agar hak pemilih memperoleh kemudahan dalam memilih dan tidak salah pilih caleg, maka Pemerintah/KPU harus mensosialisasikan kartu pemilih yang simpel tersebut dan mensosialisasikan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota baik melalui media massa/media sosial maupun langsung kepada masyarakat, sehingga semua calon pemilih sudah mengetahui calon yang akan dipilih dan semua caleg sudah diketahui oleh pemilih. Dengan demikian pemilih dapat dengan cepat dan tepat menentukan pilihannya dan caleg tidak kehilangan suaranya karena terjadinya salah pilih dari pemilih. Bahwa dengan adanya sosialisasi terhadap partai peserta pemilu caleg dan surat suara yang dibuat lebih simpel dengan cukup memuat nomor urut dan 25 gambar partai peserta pemilu serta nomor urut calon legislatif tersebut melalui media massa/media sosial dan langsung ke rumah-rumah pemilih, maka calon pemilih akan mudah sekali untuk menentukan pilihannya. Bahwa Pemohon menganggap KPU harus membuat surat suara yang simpel dan mudah, dengan surat suara yang simpel dan dibuat bolak balik, maka proses penghitungan suaranya juga akan mudah dan cepat, saksi bisa melihat dengan seksama dan tepat sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penghitungan suara pemilih dan tidak akan terjadi atau meminimalisir berkurangnya suara caleg karena salah melihat caleg yang seharusnya terpilih. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah berdasar hukum tersebut, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa sepanjang frasa “......dan nama.....” yang terdapat dalam Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: (2) “ Surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 341 ayat (1) huruf b, untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan”. CLUSTER 3 Pengujian Pasal 414 ayat (1) dan 415 ayat (1) A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 ) berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”, Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 26 tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar 1945.” Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “UU MK” sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:” a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Bahwa pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang ( untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU“): “Pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 27 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas konstitusi (UU MK)< termasuk pengujian Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang (perpupu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.” Bahwa objek permohonan Pemohon adalah Pengujian Undang- Undang atau muatan pasal dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 ayat (1), dan Pasal 415 ayat (1), terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C ayat (2), 28 D ayat (1) dan (3), Pasal 28 I ayat (2) dan (4). Bahwa dalam mengajukan permohonan ini ada pasal- pasal yang sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dimana dalam mengajukan permohonan terhadap pasal -pasal yang pernah diuji harus menggunakan batu uji pasal- pasal yang ada dalam UUD 1945 dan atau dengan alasan- alasan yang berbeda. Bahwa Pemohon mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 414 UU Pemilu a quo yang juga sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XII/2013 dan Putusan Nomor 20/PUU-XVI-2018 dimana pemohonnya mendalilkan dapat terjadi hilangnya kursi DPR dan tidak dapat ikut berkontestasi untuk memperebutkan kursi DPR manakala perolehan suara partainya tidak memenuhi ambang batas minimal 4% dari suara nasional. Bahwa alasan-alasan tersebut sangat berbeda dengan alasan Pemohon karena pada intinya Pemohon mendalilkan pemilu legislatif adalah perwujudan dari hak demokrasi Pancasila dimana kedaulatan berada ditangan rakyat yang salah satunya diwujudkan dalam memilih calon rakyat melalui pemilihan umum untuk itu suara pemilih harus sampai kepada yang dipilih dan suara pemilih tersebut harus terus dikawal dan dijaga sampai caleg yang dipilih pemilih tersebut sampai menjadi anggota DPR apabila suaranya memperoleh kursi tanpa harus dibatasi oleh perolehan suara partai minimal 4% dari suara nasional. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian Undang- Undang a quo terhadap UUD 1945. Bahwa pasal 60 UU MK menyatakan (1) terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan frasa “yang telah diuji” adalah pasal- pasal yang telah diuji oleh 28 Mahkamah Konstitusi yang telah diputus, bertentangan dengan UUD RI 1945 atau dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dan baru dapat diuji kembali apabila batu ujinya berbeda dan dengan alasan alasan yang berbeda sedangkan yang belum dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat maka masih dapat diuji kembali karena pada intinya belum terjadi perubahan norma hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan penjelasannya yang menyatakan: Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “UU MK” sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang -Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and biding) Bahwa Pasal 45 UU MK menyatakan : 1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. 3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. 4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. 29 5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. 6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. 7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. 8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. 9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak. 10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. a. Pasal 56 ayat (2) dan (3) (2) “Dalam hal Mahkamah Kontitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (3) “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan /atau bagian dari Undang- Undang yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. b. Pasal 57 ayat (1) (1) “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang bertentangan dengan Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi 30 muatan ayat, pasal dan/atau bagian Undang- Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. c. Pasal 58 Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang- Undang tersebut bertentangan dengan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:” a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut diatas kiranya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berkenan menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang pernah diuji”, dimaknai pasal- pasal atau bagian pasal atau muatan pasal yang telah diputus Bertentangan Dengan UUD RI 1945 atau dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa Pemohon menganggap Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 merugikan hak-hak konstitusional pemilih karena suara pemohon potensial tidak akan sampai ke caleg DPR yang Pemohon pilih walaupun memenuhi syarat untuk memperoleh kursi DPR dan caleg tidak akan ditetapkan sebagai anggota DPR manakala partai peserta pemilu yang Pemohon pilih tidak memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4% dari suara nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan ; a. Pasal 414 ayat (1) (1) “Partai peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara secara 31 nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. (terlampir bukti P-2) b. Pasal 415 ayat (1) (1) “Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan kursi DPR di setiap daerah pemilihan”. (terlampir bukti P-2) Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2027 a quo bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28 I ayat (2) dan (4) yang menyatakan: a. Pasal 28C ayat (2) (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. b. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) (1 ) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. c. Pasal 28 I ayat (2) dan (4) (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan”. (terlampir P-1) Bahwa pemberlakuan penentuan norma ambang batas tersebut bisa mengurangi, menghambat, dan mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pemohon yang sudah memilih caleg dari partai peserta pemilu dalam pengertian walaupun caleg dan partai peserta pemilu yang Pemohon pilih memenuhi syarat untuk memperoleh kursi, caleg yang pemilih pilih akan gagal menjadi anggota DPR dengan demikian hak Pemohon untuk memilih caleg dari partai peserta pemilu yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat akan sia sia. 32 Bahwa dengan berlakunya Pasal tersebut hak konstitusional pemohon untuk memilih caleg anggota DPR untuk menjadi anggota DPR akan hilang walaupun perolehan suaranya sudah memenuhi syarat untuk memperoleh kursi DPR, karena adanya pembatasan ambang batas tersebut apabila perolehan suara partai politik caleg DPR tersebut tidak memenuhi ambang batas minimal 4 % dari suara nasional maka caleg yang Pemohon pilih tersebut akan gagal menjadi anggota DPR. Bahwa Pemohon berhak untuk memperjuangkan hak Pemohon agar Mahkamah berkenan untuk membatalkan Pasal-Pasal a quo. Bahwa dengan dibatalkannya Pasal 414 ayat (1) dan 415 ayat (1) maka hak konstitusional Pemohon untuk memilih caleg dapat terpenuhi dan caleg yang Pemohon pilih akan ditetapkan menjadi anggota DPR manakala perolehan suara caleg dan partai peserta pemilu yang Pemohon pilih sudah memenuhi angka sesuai dengan bilangan pembagi perolehan kursi tanpa harus bergantung dengan kewajiban perolehan suara partai peserta pemilu untuk memperoleh minimal 4% suara nasional C. ALASAN ALASAN PERMOHONAN Bahwa Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan: a. Pasal 414 ayat (1) (1) “Partai peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. (terlampir bukti P-2) b. Pasal 415 ayat (1) (1) “Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan kursi DPR di setiap daerah pemilihan”. (terlampir bukti P-2) Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2027 a quo bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28 I ayat (2) dan (4) yang menyatakan: 33 Bahwa Pemohon menganggap Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), pasal 28 I ayat (2) dan (4). a) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. b) Pasal 28 I ayat (2) dan (4) (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. (4) “ Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan”. (terlampir P-1) Bahwa pemberlakuan penentuan norma ambang batas tersebut bisa mengurangi, menghambat, dan mengakibatkan hilangnya hak pilih Pemohon yang sudah memilih caleg dari partai peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas tersebut, dalam pengertian walaupun caleg dan partai peserta pemilu yang Pemohon pilih memenuhi syarat untuk memperoleh kursi, caleg yang pemilih pilih akan gagal menjadi anggota DPR, dengan demikian hak Pemohon untuk memilih caleg dari partai peserta pemilu yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat akan sia-sia. Bahwa dengan berlakunya Pasal tersebut caleg anggota DPR yang pemilih pilih semestinya dapat menjadi anggota DPR akan kehilangan haknya untuk menjadi anggota DPR walaupun perolehan suaranya sudah memenuhi syarat untuk memperoleh kursi DPR, karena adanya pembatasan ambang batas tersebut apabila perolehan suara partai politik caleg DPR tersebut tidak memenuhi ambang batas minimal 4 % dari suara nasional maka caleg yang Pemohon pilih tersebut akan gagal menjadi anggota DPR. Bahwa Pemohon berhak untuk memperjuangkan hak Pemohon agar Mahkamah berkenan untuk membatalkan Pasal-Pasal a quo. 34 Bahwa Pasal-Pasal a quo Pemohon anggap mengandung ketidakpastian hukum karena tidak tegas dalam memberikan batasan berlakunya ambang batas tersebut, karena ambang batas tersebut hanya diberlakukan untuk DPR RI dan tidak diberlakukan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 ayat (2) yang menyatakan: `(2)“ Seluruh partai peserta pemilu diikutkan dalam perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”.(terlampir bukti-P-2). Bahwa hal tersebut Pemohon anggap tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil dan bersifat diskriminatif dalam pengertian terjadi perlakuan hukum yang tidak sama antara DPR dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimana ambang batas tersebut hanya diberlakukan untuk DPR RI dan tidak diberlakukan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa Pemohon sebagai Pemilih DPR menganggap hak pilih Pemohon tidak dihargai dan tidak ada artinya apabila ada perlakuan yang berbeda tersebut. Bahwa Pemohon menganggap norma yang terdapat pada pasal-pasal tersebut mengandung ketidakpastian hukum dan diskriminatif karena diberlakukan secara tidak setara antara DPR dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena baik anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota harus diberlakukan secara adil dan diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota legislatif apabila telah memenuhi syarat. Bahwa UUD 1945 mengamanatkan kedaulatan berada ditangan rakyat, dimana rakyatlah yang berdaulat, dalam melaksanakan kedaulatannya, Sila ke- 4 dari Pancasila telah menggariskan dan menyatakan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dengan sistem permusyawaratan/perwakilan tersebut, UUD 1945 mengamanatkan untuk menyelenggarakan pemilu yang luber dan jurdil agar setiap warga negara dapat memiliki wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang akan dipilih oleh rakyat diajukan oleh partai peserta pemilu sebagaimana diamanatkan 35 dalam UUD 1945. Partai politik peserta pemilu mengajukan caleg dan rakyat memilih caleg yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Bahwa karena memilih Dewan Perwakilan Rakyat (Caleg) adalah merupakan hak dasar dari setiap warga negara, maka suara Pemilih harus sampai kepada Caleg yang dipilih, dan apabila partai peserta pemilu atau Caleg yang dipilih oleh pemilih telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, maka Caleg tersebut harus ditetapkan menjadi anggota DPR Dan tidak boleh ada suatu norma tertentu yang membatasi dan menghalangi hak Caleg yang telah dipilih oleh pemilih tersebut untuk ditetapkan sebagai anggota DPR. Bahwa Pemohon mendalilkan penetapan ambang batas Parliamentary Threshold (ambang batas 4%) bagi partai peserta pemilu yang membatasi Caleg DPR yang partainya tidak memenuhi ambang batas 4% tersebut, tidak berhak menjadi anggota DPR adalah pelanggaran terhadap konstitusi, hak pemilih dan yang dipilih akan dirugikan oleh berlakunya norma tersebut. Bahwa Pemohon mendalilkan tidak ada alasan dan dalil yang beralasan menurut hukum atas ambang batas 4 % tersebut, karena fungsi partai peserta pemilu sesuai amanat konstitusi adalah mengajukan Caleg dan KPU menetapkan Caleg DPR, sedangkan Pemilih berhak memilih Caleg DPR yang diajukan partai peserta pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Bahwa Pemohon mendalilkan hak pilih dari Pemilih untuk memilih anggota DPR adalah hak dasar yang dijamin konstitusi sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam rangka mencari wakil untuk melaksanakan Sila ke- 4 dari Pancasila untuk mewujudkan sistem permusyawaratan/perwakilan dimana rakyat memilih calon wakil rakyat yang dianggap dapat mengemban atau sebagai penyambung lidah rakyat. Bahwa Pemohon mendalilkan Caleg DPR yang telah Pemohon pilih dari partai peserta pemilu apabila sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota DPR harus disahkan dan ditetapkan sebagai anggota DPR dan tidak perlu bergantung dan digantungkan pada perolehan suara partai peserta pemilu yang harus memperoleh suara minimal 4 % dari suara nasional, karena tugas partai hanyalah mengajukan Caleg DPR yang berkualitas agar dipilih oleh Pemilih. Bahwa Pemohon mendalilkan semua calon DPR yang sudah diajukan oleh partai peserra pemilu dan telah ditetapkan oleh KPU adalah sah untuk dipilih dan 36 tidak boleh ada norma yang membatasi bahwa Caleg DPR tersebut baru sah dan dapat ditetapkan sebagai anggota DPR apabila partai pengusungnya memenuhi perolehan suara minimal 4 % dari suara nasional. Bahwa Pemohon mendalilkan penentuan ambang batas minimal 4 % dari perolehan suara nasional untuk partai peserta pemilu itu, bukanlah merupakan open legal policy yang tepat karena tidak beralasan menurut hukum, sebab sistem pemilu di Indonesia tidak lagi memilih partai saja akan tetapi langsung memilih Caleg yang diajukan oleh partai atau memakai sistem proporsional terbuka, dimana Pemilih langsung memilih Caleg DPR yang diajukan oleh partai peserta pemilu dan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh KPU. Bahwa karena partai peserta pemilu telah mengajukan Caleg dan telah ditetapkan oleh KPU, maka apabila partai peserta pemilu dan Caleg DPR telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR maka harus ditetapkan menjadi anggota DPR dan tidak boleh dibatalkan karena partai pengusung tidak memperoleh suara minimal 4 % dari suara nasional, karena hak Pemilih adalah memilih calon DPR yang telah ditetapkan dan pilihan Pemilih harus dihormati,dijaga dan dihargai dan tidak boleh dibatasi dengan ambang batas minimal 4% dari suara nasional. Bahwa Pemohon mendalilkan penetapan ambang batas minimal 4 % dari suara nasional yang oleh pembuat Undang-Undang dianggap sebagai sarana efektif untuk meminimalkan/memperkecil jumlah partai peserta pemilu adalah tidak logis karena partai peserta pemilu tersebut telah disahkan dan telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, kenapa harus dianulir untuk masuk ke parlemen hanya karena tidak memenuhi ambang batas 4% tersebut. Bahwa apabila alasannya hanya untuk memperkecil jumlah partai, mestinya persyaratan pendirian partainyalah yang harus diperketat, misalnya untuk mendirikan partai yang baru yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat harus didukung oleh minimal 10 % dari jumlah penduduk Indonesia, KPU bisa verifikasi langsung melalui SMS atau medsos dan sebagainya atau apabila pembuat undang undang bermaksud untuk memperkecil jumlah partai maka seharusnya partai yang tidak memenuhi ambang batas minimal 4% dari perolehan suara nasional pada tahun berjalan calon DPRnya yang memenuhi syarat perolehan kursi harus tetap di tetapkan sebagai anggota DPR tetapi pada tahun berikutnya partai politik pengusungnya yang tidak memenuhi ambang 37 batas 4% tersebut tidak diikutkan lagi dalam kontestasi pemilu tahun berikutnya dan partai peserta pemilu yang tidak lolos ambang batas diperbolehkan ikut pemilu tahun berikutnya asalkan memperoleh dukungan rakyat minimal 4% dari warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih, demikian juga untuk pendirian partai baru harus juga memperoleh dukungan masyarakat minimal 4% dari jumlah warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih, Bahwa Pemohon mendalilkan adanya alasan pemberlakuan ambang batas minimal 4% dari suara nasional tersebut bertujuan untuk memperkecil jumlah Fraksi di DPR adalah tidak beralasan menurut hukum, karena apabila alasannya untuk memperkecil jumlah Fraksi maka cukuplah dengan membuat norma bahwa dalam satu Fraksi minimal harus beranggotakan minimal 10-20 % dari jumlah anggota DPR, niscaya nanti akan terjadi Fraksi minimalis di DPR dan pasti akan berkelompok menurut karakter, ciri, jenis dan pandangan politiknya, yang kemungkinan besar jumlah fraksi akan mengerucut dengan sendirinya ke fraksi-fraksi misal Fraksi PDIP dkk, Fraksi Golkar dkk, Fraksi PKB dkk, Fraksi PAN dkk dan Fraksi PKS dkk dan seterusnya. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya alasan bahwa pemberlakuan ambang batas 4% tersebut adalah sebagai bentuk pengakuan dari masyarakat atas partai peserta pemilu dimana yang dianggap memperoleh pengakuan dari masyarakat adalah yang memperoleh suara 4% dan yang tidak memperoleh suara 4% dianggap tidak memperoleh pengakuan masyarakat dan harus tidak boleh masuk parlemen adalah tidak beralasan menurut hukum, karena semua partai peserta pemilu sudah disahkan oleh KPU, maka apabila partai dan Caleg sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota parlemen maka DPR tersebut harus ditetapkan sebagai anggota DPR tanpa terikat ambang batas minimal 4% sedangkan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kta tidak ada ketentuan norma perolehan ambang batas minimal 4% dari suara nasional walaupun partainya secara nasional tidak memenuhi ambang batas minimal 4% anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat perolehan kursi tetap dapat dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa Pemohon mendalilkan pemberlakuan norma ambang batas minimal 4% dari perolehan suara nasional bagi setiap partai peserta pemilu sebagai syarat anggota DPR yang terpilih dapat dilantik menjadi anggota DPR 38 adalah bertentangan dengan konstitusi, karena tidak berkeadilan dan tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil dan diskriminatif serta dapat menghalangi, mengurangi, membatasi dan membatalkan hak dan kedaulatan Pemilih, karena Caleg yang Pemilih pilih bisa menjadi tidak terpilih atau gagal menjadi anggota DPR manakal partai yang Pemilih pilih tidak memperoleh suara minimal 4% dari suara nasional. Bahwa Pemohon menyadari sepenuhnya pembuat Undang- Undanglah yang berhak mengatur norma dan regulasi terkait pemilu legislatif, namun dalam membuat norma hukum dan aturan tersebut harus tidak boleh membatasi, mengurangi, menghilangkan hak asasi warga Negara karena tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia itu adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah. Bahwa hak memilih dan dipilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota itu merupakan hak asasi warga Negara yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan telah diamanatkan dalam konstitusi sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat maka tidak boleh ada norma hukum yang membatasi hak asasi untuk memilih dan dipilih tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 dan UU HAM yang menyatakan: a. Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: (1) “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”. (terlampir bukti-P-1) b. Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2), (1) “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. (2) “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Perwakilan Rakyat Daerah”. c. Pasal 43 ayat (1) UU HAM (1) “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. (terlampir bukti-P-3) 39 Bahwa apabila Pasal-Pasal a quo dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 maka hak untuk memilih dan dipilih tidak dikurangi, calon DPR yang dipilih oleh Pemilih yang memenuhi syarat untuk untuk memperoleh kursi dapat ditetapkan menjadi anggota DPR Karena perolehan suaranya harus diakui dan tidak bergantung pada suara partai peserta pemilu yang harus memenuhi ambang batas suara paling sedikit 4% dari perolehan suara nasional. Bahwa dengan demikian DPR terpilih berhak dan harus diakui dan disahkan menjadi anggota DPR apabila suaranya memenuhi syarat untuk memperoleh kursi atau apabila suara partai peserta pemilu memenuhi syarat untuk memperoleh kursi maka jatah kursinya diperuntukkan bagi calon partai tersebut yang memperoleh suara terbanyak. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I (2) karena bersifat diskriminatif dan tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil karena suara pemilih untuk memilih anggota DPR akan tidak ada artinya apabila perolehan suara partai peserta pemilu yang pemilih pilih tidak memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4% dari suara nasional. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang sudah beralasan menurut hukum tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan untuk menyatakan; a. Pasal 414 ayat (1) yang berbunyi: (1) ”Partai peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. b. Menyatakan Pasal 415 ayat (1) yang berbunyi: (1) “Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan kursi DPR di setiap daerah pemilihan”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat CLUSTER 4 Pengujian Pasal 415 ayat (2) dan Pasal 420 Huruf b, c, dan d 40 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”, Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur oleh pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar 1945.” Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “UU MK” sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:” a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 41 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Bahwa pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ( untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU“): “Pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas konstitusi (UU MK)< termasuk pengujian Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang (perpupu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.” Bahwa objek permohonan Pemohon adalah Pengujian Undang-Undang atau muatan pasal dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 415 ayat (2), dan Pasal 420 huruf b, c, d terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 28 D ayat (1). Bahwa dalam mengajukan permohonan ini ada pasal- pasal yang sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dimana dalam mengajukan permohonan terhadap pasal- pasal yang pernah diuji harus menggunakan batu uji pasal- pasal yang ada dalam UUD 1945 dan atau dengan alasan- alasan yang berbeda. Bahwa Pemohon mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 420 yang sudah sering diuji antara lain Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 dan melalui Putusan Nomor 47/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Pemohon beralasan untuk menyelenggarakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup dengan cara menghitung perolehan suara partai hal tersebut sangat berbeda dengan alasan Pemohon karena menurut Pemohon teori sainte lague tersebut sangat merugikan pemilih karena suara pemilih bisa terhalang dan tidak sampai kepada caleg yang pemilih pilih karena sistem tersebut sangat tidak adil dimana kemungkinan yang dapat memperoleh kursi DPR hanyalah partai yang memperoleh nilai terbanyak, memperoleh nilai seperlima, sepertujuh dan seterusnya sehingga pemohon mengusulkan pembagian kursi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan cara menentukan bilangan pembagi 42 perolehan kursi dan bagi partai yang memenuhi syarat untuk memperoleh kursi sesuai ketentuan tersebut maka jatah kursinya diberikan kepada calon yang memperoleh suara terbanyak. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945. Bahwa pasal 60 UU MK menyatakan (1) terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan frasa “yang telah diuji” adalah pasal-pasal yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang telah diputus bertentangan dengan UUD RI 1945 atau dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dan baru dapat diuji kembali apabila batu ujinya berbeda dan dengan alasan- alasan yang berbeda sedangkan yang belum dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat maka masih dapat diuji kembali karena pada intinya belum terjadi perubahan norma hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan penjelasannya yang menyatakan: Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “UU MK” sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and biding) 43 Bahwa Pasal 45 UU MK menyatakan: 1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. 3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. 4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. 5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. 6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. 7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. 8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. 9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak. 10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. a. Pasal 56 ayat (2) dan (3) (2) “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (3) “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan /atau bagian dari undang undang yang 44 bertentangan dengan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. b. Pasal 57 ayat (1) (1) “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian Undang- Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. c. Pasal 58 Undang- Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang- Undang tersebut bertentangan dengan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:” a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut diatas kiranya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berkenan menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan frasa yang pernah diuji, dimaknai pasal pasal atau bagian pasal atau muatan pasal yang telah diputus Bertentangan Dengan UUD RI 1945 atau dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 415 ayat (2) dan 420 huruf b, c, d menyatakan: Pasal 415 ayat (2) (2) “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana 45 dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi I dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya”. (terlampir bukti p-2) Pasal 420 huruf b,c,d, Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: b. Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya. c. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. (terlampir bukti P-2). Pemohon menganggap Pasal-Pasal a quo merugikan hak konstitusional Pemohon yang terdapat Pasal yang terkandung dalam Pasal UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) Pasal 28D ayat (1) (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (terlampir bukti P-1). Bahwa norma-norma yang ada dalam Pasal a quo dapat merugikan hak- hak konstitusional Pemohon untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa Pasal-Pasal tersebut juga Pemohon anggap tidak mempunyai kepastian hukum yang adil karena tidak menjamin dan tidak memberi kepastian suara Pemilih bisa sampai kepada yang dipilih, dan suara Pemilih dan yang dipilih bisa beralih kepada caleg dan partai lain yang tidak dipilih oleh Pemilih yang berakibat calon partai yang seharusnya memperoleh jatah kursi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bisa tidak mendapat atau kehilangan jatah kursinya karena dalam penghitungan suara untuk memperoleh kursi, suara Pemilih dibagi di setiap dapil dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 46 Bahwa Partai yang pemilih pilih yang memperoleh suara yang sesuai kriteria di setiap dapil walaupun suara partai tidak memenuhi syarat ketentuan Bilangan Pembagi Perolehan Kursi (selanjutnya disebut BPPK) (dengan memakai rumus jumlah suara sah dalam pemilu legislatif dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan) tetap dapat memperoleh kursi karena dalam penentuan perolehan kursi ditentukan per dapil dengan memakai sistem dan teori webster/sainte lague dengan cara membagi jumlah perolehan suara partai peserta pemilu per daerah pemilihan dibagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai jatah kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) terbagi habis, dimana partai yang mempunyai nilai terbanyak pertama setelah dibagi bilangan satu akan mendapat kursi pertama, demikian juga seterusnya. Perolehan kursi berikutnya adalah partai politik yang memperoleh nilai kedua setelah suara terbanyak pertama dibagi dengan bilangan tiga dan partai yang mempunyai nilai terbanyak memperoleh jatah kursi kedua, demikian seterusnya. Bahwa Pemohon mendalilkan sistem pembagian perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan memakai sistem Sainte Lague dengan membagi perolehan suara partai dengan bilangan pembagi ganjil 1,3,5,7, dan seterusnya dalam penentuan perolehan kursi, sangat merugikan hak konstitusional Pemohon dalam memilih Caleg karena penentuan perolehan kursi tidak didasarkan pada perolehan suara partai peserta pemilu dan Caleg secara murni berdasarkan suara terbanyak yang sesuai dengan BPPK yang disepakati sesuai dengan jumlah Pemilih yang ikut memilih dalam pemilihan umum yang memakai sistem proporsional terbuka. Bahwa pembagian kursi berdasarkan sistem sainte lague dengan rumus pembagian memakai bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, dimana partai yang memperoleh nilai angka tertinggi memperoleh kursi pertama, demikian seterusnya, dimana kursi-kursi tersebut dibagi habis di daerah pemilihan, hal ini dapat merugikan pemilih dan caleg karena suara pemilih dan suara caleg bisa diambil dan beralih ke partai lain tanpa memperhatikan perolehan suara terbanyak yang memenuhi satu kursi. Seharusnya jatah kursi DPR diperuntukkan partai atau caleg yang memenuhi syarat untuk memperoleh satu kursi sedangkan sisa suaranya dari daerah-daerah pemilihan tersebut harus diakumulasikan ke jenjang yang lebih tinggi misalnya ke jenjang kabupaten, provinsi dan nasional. 47 Bahwa dengan dibatalkannya Pasal 415 ayat (2) dan Pasal 420 huruf b, c dan d, UU Pemilu a quo maka hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh keputusan yang adil dapat terpenuhi dimana suara pemilih akan sampai kepada caleg yang pemilih pilih dan suara pemilih tidak akan berpindah kepada partai peserta pemilu dan caleg yang tidak pemilih pilih. C. ALASAN ALASAN PERMOHONAN Bahwa Pasal 415 ayat (2) dan Pasal 420 huruf b, c, d, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan: a. Pasal 415 ayat (2) (2) “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi I dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya”. (terlampir bukti p-2) b. Pasal 420 huruf b, c, d, Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: b. Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya. c. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. (terlampir bukti P-2) Pemohon menganggap Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan Pasal yang terkandung dalam Pasal UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 E ayat (1), ayat (2) dan (3), dan Pasal 28 D ayat (1) a. Pasal 1 ayat (2) (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. b. Pasal 19 ayat (1) (1) “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”. 48 c. Pasal 22 E ayat (1), ayat (2), ayat (3). (1) “Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. (2) ”Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Perwakilan Rakyat Daerah”. (3) ”Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. d. Pasal 28D ayat (1) (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (terlampir bukti P-1) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 415 ayat (2) dan Pasal 420 huruf b, c, d, menyatakan: a. Pasal 415 ayat (2) (2) “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi I dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”. (terlampir bukti p-2) b. Pasal 420 huruf b, c, d, Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan : b. Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya. c. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. (terlampir bukti P-2) Pemohon menganggap Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan Pasal yang terkandung dalam Pasal UUD 1945 28 D ayat (1) 49 Pasal 28D ayat (1) (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (terlampir bukti P-1) Bahwa norma-norma yang ada dalam Pasal a quo tidak dapat mewujudkan pemilu yang demokratis sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa Pasal-Pasal tersebut juga Pemohon anggap tidak mempunyai kepastian hukum yang adil karena tidak menjamin dan tidak memberi kepastian suara Pemilih bisa sampai kepada yang dipilih, dan suara Pemilih dan yang dipilih bisa beralih kepada caleg dan partai lain yang tidak dipilih oleh Pemilih yang berakibat calon partai yang seharusnya memperoleh jatah kursi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bisa tidak mendapat atau kehilangan jatah kursinya karena dalam penghitungan suara untuk memperoleh kursi, suara Pemilih dibagi di setiap dapil dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bahwa Partai yang memperoleh suara yang sesuai kriteria di setiap dapil walaupun suara partai tidak memenuhi syarat ketentuan Bilangan Pembagi Perolehan Kursi (selanjutnya disebut BPPK) (dengan memakai rumus jumlah suara sah dalam pemilu legislatif dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan) tetap dapat memperoleh kursi karena dalam penentuan perolehan kursi ditentukan per dapil dengan memakai sistem dan teori webster/sainte lague dengan cara membagi jumlah perolehan suara partai peserta pemilu per daerah pemilihan dibagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai jatah kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) terbagi habis, dimana partai yang mempunyai nilai terbanyak pertama setelah dibagi bilangan satu akan mendapat kursi pertama, demikian juga seterusnya. Perolehan kursi berikutnya adalah partai politik yang memperoleh nilai kedua setelah suara terbanyak pertama dibagi dengan bilangan tiga dan partai yang mempunyai nilai terbanyak memperoleh jatah kursi kedua, demikian seterusnya. Bahwa Pemohon mendalilkan sistem pembagian perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan memakai sistem Sainte Lague dengan membagi perolehan suara partai dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya dalam penentuan perolehan kursi, sangat merugikan hak konstitusional Pemohon dalam memilih Caleg karena penentuan perolehan 50 kursi tidak didasarkan pada perolehan suara partai peserta pemilu dan Caleg secara murni berdasarkan suara terbanyak yang sesuai dengan BPPK yang disepakati sesuai dengan jumlah Pemilih yang ikut memilih dalam pemilihan umum yang memakai sistem proporsional terbuka. Bahwa Pemohon mendalilkan Caleg yang Pemohon pilih tidak memperoleh kepastian untuk dapat terpilih menjadi anggota legislatif karena kemungkinan besar yang bisa memperoleh kursi legislatif hanyalah partai yang memperoleh suara terbanyak, kemudian partai yang memperoleh setidaknya sepertiga dari partai yang memperoleh suara terbanyak, kemudian partai yang memperoleh suara seperlima dari partai yang memperoleh suara terbanyak dan apabila masih tersisa kursinya baru dapat diperoleh suara sepertujuh dari suara partai yang memperoleh suara terbanyak dan seterusnya. Dengan demikian partai kecil kemungkinan besar tidak akan memperoleh kursi DPR,DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, bahkan partai peserta pemilu yang memperoleh suara besar yang mestinya dapat memperoleh beberapa kursi bisa saja hanya memperoleh satu kursi saja, apabila suara partai peserta pemilu yang lain rata-rata memperoleh suara di atas sepertiga dari partai peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak tersebut karena sistem pembagian dengan bilangan 1.3.5.7 dan seterusnya, dimana untuk kursi pertama diperuntukkan bagi partai peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak, untuk kursi kedua diperuntukkan bagi yang memperoleh suara sepertiga dari partai yang memperoleh suara terbanyak, demikian juga untuk kursi ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Bahwa partai-partai yang suaranya kecil kemungkinan tidak akan memperoleh kursi walaupun apabila jumlah perolehan suaranya apabila diakumulasikan ke tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi/wilayah dan nasional, ada kemungkinan dapat memperoleh satu kursi atau bahkan lebih dari satu kursi bahkan bisa mencapai puluhan. Bahwa tata cara penghitungan perolehan kursi dalam pemilu yang memakai sistem proporsional terbuka adalah harus dengan menetapkan kesepakatan bersama berapa nilai suara partai yang disepakati untuk memperoleh satu kursi dengan menetapkan bilangan pembagi perolehan kursi (BPPK) di setiap daerah pemilihan. Apabila peserta partai politik atau caleg 51 memperoleh suara sesuai ketentuan BPPK maka partai atau caleg partai tersebut berhak memperoleh satu atau beberapa kursi. Bahwa apabila jatah kursi tidak terbagi habis dalam satu dapil maka jatah kursi tersisa dan sisa suara partai politik dibawa dan diakumulasikan ke jenjang yang lebih tinggi kemudian ditetapkan BPPKnya dan bagi partai peserta pemilu yang memperoleh suara BPPK memperoleh satu atau beberapa jatah kursi dan diberikan kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak, namun apabila masih tersisa satu atau beberapa kursi dan tidak ada satupun partai peserta pemilu yang memenuhi syarat BPPK maka sisa kursi diberikan kepada partai peserta pemilu yang memperoleh perolehan suara terbanyak pertama kedua ketiga dan seterusnya sesuai dengan jumlah kursi yang tersisa dan jatah kursi tersebut diberikan kepada caleg peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak dari partai-partai yang memperoleh suara terbanyak. Cara Penghitungan Perolehan Kursi: Bahwa tata cara dan sistem penghitungan penentuan perolehan kursi yang memakai teori webster/sainte lague Pemohon anggap merugikan hak pilih Pemohon dan bertentangan UUD RI 1945 karena menggunakan cara dengan membagi perolehan suara per dapil dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya yang yidak adil dan tidak menjamin adanya kepastian hukum tersebut dimana cara pembagiannya adalah sebagai berikut. Bahwa sebagai contoh untuk pembagian kursi anggota DPR RI langkah pertama KPU mengumpulkan perolehan suara partai- partai pemilu per daerah pemilihan, kemudian suara partai tersebut dibagi dengan bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Misalkan di suatu daerah pemilihan memperoleh jatah 3 kursi DPR RI pembagian kursinya adalah sebagai contoh berikut. Untuk Dapil 3 Jawa Timur memperoleh 3 jatah kursi maka cara pembagian kursinya adalah sebagai berikut misalkan: - Partai A memperoleh suara 1.500 ribu - Partai B memperoleh suara 501 ribu - Partai C memperoleh suara 490 ribu - Partai D memperoleh suara 450 ribu 52 - Partai E memperoleh suara 400 ribu Maka yang berhak memperoleh kursi adalah partai A memperoleh 2 kursi dan partai B memperoleh 1 kursi sedangkan partai yang lain tidak memperoleh kursi dengan penghitungan sebagai berikut: Untuk memperoleh kursi pertama perolehan jumlah suara setiap partai dibagi dengan bilangan 1, dan partai yang memperoleh nilai tertinggi berhak memperoleh jatah kursi pertama dalam hal ini partai A memperoleh jatah kursi pertama. Untuk jatah kursi kedua jumlah suara partai A yang sudah memperoleh jatah pertama kursi tersebut, perolehan suaranya dibagi dengan bilangan 3, sedangkan partai yang lain yang belum mendapatkan jatah kursi, jumlah suaranya tetap dibagi dengan bilangan 1, dengan demikian jatah kursi kedua diperoleh oleh partai B karena nilai angkanya paling tinggi. Untuk kursi ketiga diperebutkan oleh semua partai dimana jumlah perolehan suara partai A dan partai B dibagi dengan bilangan 3, Partai C,D dan E tetap dibagi dengan bilangan 1,setelah dibagi dengan bilangan 3 partai A memperoleh nilai angka tertinggi, dengan demikian jatah kursi ketiga diperuntukkan untuk partai A, maka dengan demikian partai A memperoleh 2 kursi, partai B memperoleh satu kursi sedangkan partai yang lain tidak memperoleh kursi, walaupun selisih perolehan suaranya sedikit sekali bahkan walaupun hanya selisih satu suara saja dengan partai yang memperoleh jatah kursi ketiga. Bahwa Pemohon mendalilkan sistem pembagian kursi di atas dapat merugikan Pemilih dan caleg serta partai-partai peserta pemilu yang lain karena suara Pemilih habis dibagi di daerah pemilihan saja, walaupun perolehan suara partai tidak memenuhi angka BPPK, tetapi dengan menggabungkan semua suara partai, kemudian partai yang memperoleh nilai terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dapat memperoleh kursi. Bahwa Pemohon mendalilkan pembagian perolehan kursi dengan memakai teori Sainte Lague atau dengan pembagian jumlah perolehan suara partai peserta pemilu dibagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya tersebut sangat mencederai suara pemilih dan melanggar konstitusi karena tidak mencerminkan kedaulatan rakyat yang memilih caleg, dan tidak memenuhi rasa keadilan karena suara pemilih ada kecenderungan bisa tidak sampai kepada partai dan caleg yang dipilih oleh pemilih. 53 Bahwa Pemohon mendalilkan sistem Sainte Lague ini juga bisa berakibat partai peserta pemilu kehilangan jatah kursinya karena pada tahap kedua suaranya dibagi dengan bilangan 3 sehingga berakibat suara pemilih dapat terbuang sia-sia. Sehingga Pemohon anggap tidak menjamin adanya kepastian hukum. Bahwa teori Sainte Lague juga belum memberikan jalan keluar apabila terjadi persamaan perolehan suara diberikan kepada siapa jatah kursinya. Sebagaimana simulasi berikut ini. Apabila di daerah pemilihan terdapat jatah 5 kursi. Misalkan: - Partai A memperoleh suara 15.000 - Partai B memperoleh suara 10.000 - Partai C memperoleh suara 5.003 - Partai D memperoleh suara 5.002 - Partai E memperoleh suara 5.000 Bahwa apabila memakai teori Sainte Lague maka partai A,B, C dan D masing-masing memperoleh 1 kursi, padahal apabila dihitung dengan BPPK partai A bisa memperoleh 2 kursi bahkan 3 kursi, akan tetapi dengan menggunakan teori Sainte Lague suara partai A pada tahap berikutnya harus dibagi dengan bilangan 3, demikian juga untuk partai B, perolehan nilainya pasti akan lebih kecil dari partai C, D dan E yang masih tetap dibagi dengan nilai 1. Bahwa dalam kasus ini masih tersisa satu kursi dimana partai A dan E mempunyai nilai sama yaitu 5.000. kemudian diberikan kepada partai mana belum ada aturannya. Bahwa apabila memakai BPPK maka seharusnya jatah kursi ke-5 diperoleh partai A karena jumlah perolehan suaranya tiga kali lipat perolehan suara partai E. Bahwa Pemohon mendalilkan teori Sainte Lague tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang memakai sistem pemilu multi partai dengan sistem proporsional terbuka yang seharusnya memakai sistem penghitungan suara terbanyak. Bahwa demi keadilan dan adanya kepastian hukum yang adil dan menghormati suara pemilih yang memilih caleg dari partai peserta pemilu, maka sistem Sainte Lague harus ditolak dan diganti dengan sistem suara terbanyak dengan memakai BPPK yang ditetapkan dan disetujui bersama. 54 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan kursi DPR harus didasarkan pada perolehan suara partai peserta pemilu dan perolehan suara caleg yang memenuhi atau memperoleh suara terbanyak yang sesuai dengan ketentuan BPPK yang telah ditetapkan atau berdasarkan suara terbanyak caleg dari masing-masing partai yang memperoleh suara yang memenuhi syarat BPPK di suatu daerah pemilihan, tetapi apabila dalam satu dapil suara partai atau caleg dan atau sisa suaranya tidak memenuhi angka BPPK maka suara tersebut harus diakumulasikan ke tingkat atau ke jenjang yang lebih tinggi. Misalkan dari contoh di atas suara atau sisa suara partai diakumulasikan ke wilayah Jawa Timur, hasil akumulasinya dapat dikonversikan dengan jatah kursi yang tersisa dari tiap-tiap daerah pemilihan (dapil). Apabila masih terdapat sisa suara maka harus diakumulasikan ke tingkat nasional untuk menjadi suara tiap-tiap partai peserta pemilu, dan apabila masih terdapat kursi yang masih belum terbagi, maka dari jumlah sisa suara tersebut dapat dibagi dengan sisa kursi yang belum terbagi untuk dijadikan sebagai pertimbangan penentuan BPPK. Dengan demikian bagi partai yang suaranya memenuhi syarat bisa memperoleh satu atau beberapa kursi dan jatah kursi tersebut harus diperuntukkan untuk caleg yang memperoleh suara terbanyak dari partai peserta pemilu tersebut. Berdasarkan uraian dan alasan- alasan tersebut Pemohon menganggap suara pemilih tidak ada kepastian bisa sampai kepada caleg yang pemilih pilih dan ada kecenderungan suara pemilih yang memilih caleg dari partai kecil suaranya akan berpindah dan diambil oleh partai besar. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap Pasal 415 ayat (2) dan Pasal 420 UU Pemilu a quo bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 karena tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil. Bahwa dengan alasan-alasan dan dalil-dalil yang sudah beralasan menurut hukum tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan untuk menyatakan: Pasal 415 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: (2) “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara 55 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi I dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.” Bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 420 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum huruf b,c,d yang menyatakan: b. Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya. c . Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi”. Bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa dengan dibatalkannya pasal 414 ayat (2) dan pasal 420 huruf b, c, d, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum a quo Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada pembuat Undang- Undang untuk membuat norma baru terkait bilangan pembagi perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang adil tidak merugikan semua caleg dari partai peserta pemilu. CLUSTER 5 Pengujian Pasal 419 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 ) berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”, Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 56 Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur oleh pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar 1945.” Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “UU MK” sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:” a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Bahwa pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang Undang ( untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU“): 57 “Pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas konstitusi (UU MK)< termasuk pengujian Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang (perpupu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.” Bahwa karena objek permohonan Pemohon adalah Pengujian Undang- Undang atau muatan pasal dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 419 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 28 D ayat (1). Bahwa dalam mengajukan permohonan ini ada pasal- pasal yang sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dimana dalam mengajukan permohonan terhadap pas-pasal yang pernah diuji harus menggunakan batu uji pasal- pasal yang ada dalam UUD 1945 dan atau dengan alasan- alasan yang berbeda. Bahwa Pemohon mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 419 yang sudah pernah diuji melalui Putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 47/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Pemohon mendalilkan apabila suaranya dibagi di dapil maka partai politik akan kehilangan suaranya sehingga ada parpol yang dirugikan dan ada parpol yang diuntungkan serta terdapat suara sah yang tidak dikontestasikan menjadi kursi. Bahwa alasan tersebut sangat berbeda dengan alasan Pemohon karena menurut Pemohon daerah pemilihan adalah merupakan daerah dimana partai politik peserta pemilu dan caleg berkonsentrasi untuk mencari dukungan calon pemilih namun menurut pemohon apabila caleg memperoleh suara yang memenuhi satu kursi maka caleg tersebut harus ditetapkan menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dimana partai peserta pemilu yang tidak memperoleh suara yang memenuhi satu kursi atau mempunyai sisa suara perolehan suaranya diakumulasikan menurut jenjangnya ( Suara DPR tingkat pusat, suara DPRD provinsi ke tingkat provinsi dan untuk DPRD kabupaten/kota ke kabupaten/kota ) sehingga apabila diakumulasikan suara atau sisa suara tersebut bisa memperoleh satu atau beberapa kursi dan kursinya diperuntukkan untuk caleg yang memperoleh suara terbanyak 58 Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian Undang- Undang a quo terhadap UUD 1945. Bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan (1) terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan frasa “yang telah diuji” adalah pasal- pasal yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang telah diputus bertentangan dengan UUD RI 1945 atau dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dan baru dapat diuji kembali apabila batu ujinya berbeda dan dengan alasan -alasan yang berbeda sedangkan yang belum dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat maka masih dapat diuji kembali karena pada intinya belum terjadi perubahan norma hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan penjelasannya yang menyatakan: Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “UU MK” sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang -Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and biding ) Bahwa Pasal 45 UU MK menyatakan : 59 1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. 3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. 4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. 5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. 6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. 7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. 8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. 9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak. 10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. a. Pasal 56 ayat (2) dan (3) (2) “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (3) “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan /atau bagian dari undang undang yang 60 bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. b. Pasal 57 ayat (1) (1) “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang undang bertentangan dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. c. Pasal 58 Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang undang tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:” a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut diatas kiranya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berkenan menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan frasa ”yang pernah diuji” , dimaknai pasal- pasal atau bagian pasal atau muatan pasal yang telah diputus Bertentangan Dengan UUD RI 1945 atau dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa Pasal 419 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: Pasal 419 “Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas 61 hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan”. (terlampir bukti P- 2). Bahwa Pemohon menganggap Pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “ ........yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan “ bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) (1)“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.(terlampir bukti P-1) Bahwa Pemohon menganggap daerah pemilihan adalah daerah dimana caleg berjuang untuk memperoleh dukungan pemilih dan memperoleh suara. Bahwa apabila suara pemilih dibagikan kepada caleg partai peserta pemilu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan BPPK di daerah pemilihan tersebut maka jatah kursinya diberikan kepada caleg partai peserta pemilu tersebut yang memperoleh suara terbanyak, kemudian bagi partai peserta pemilu yang suaranya tidak memenuhi angka BPPK atau mempunyai sisa suara maka sisa suara tersebut harus diakumulasikan ke jenjang tingkatan masing-masing (Kabupaten/Kota, Provinsi dan nasional). Bahwa Pemohon menganggap Pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 a quo sepanjang frasa “..........yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan “ bertentangan dengan UUD RI 1945 karena dapat merugikan hak konstitusional Pemohon yang berupa hak untuk memilih dan dipilih sebab apabila Pasal tersebut tidak dibatalkan maka penghitungan perolehan kursi akan dihabiskan di daerah pemilihan dimana partai yang memperoleh nilai terbanyak lah yang akan memperoleh kursi dari akumulasi jumlah suara yang masuk dari dapil tersebut menurut jenjang dan tingkatannya, padahal inti pemilu yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang memakai sistem proporsional terbuka adalah berprinsip kepada perolehan suara terbanyak caleg partai peserta pemilu yang berhak memperoleh kursi, sedangkan apabila suara pemilih dibagi habis di dapil maka suara pemilih bisa beralih ke partai lain yang tidak dipilih oleh pemilih. Bahwa apabila suara pemilih tidak dibagi habis di dapil maka hak pemilih sebagai perwujudan kedaulatan rakyat tetap terkawal sampai kepada partai 62 peserta pemilu yang dipilih, bahkan dari akumulasi suara yang tidak memenuhi syarat angka BPPK dan sisa suara tersebut, apabila diakumulasikan bisa memperoleh satu atau beberapa kursi. Bahwa apabila suara pemilih dan sisa suara dibagi habis di daerah pemilihan maka partai peserta pemilu yang hanya memperoleh suara kecil di setiap dapil tidak akan memperoleh kursi, padahal apabila suara atau sisa suaranya diakumulasikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat memperoleh satu atau beberapa kursi. Bahwa karena dengan berlakunya norma-norma yang ada dalam Pasal a quo, apabila tidak dibatalkan dan tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 akan menghalangi, setidaknya dapat merugikan hak-hak Pemohon dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang direalisasikan melalui hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum legislatif. Bahwa dengan dibatalkannya pasal-pasal atau sepanjang frasa dalam pasal dan dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat pasal-pasal a quo hak-hak konstitusional Pemohon dapat terpenuhi. Bahwa Pemohon adalah calon pemilih dalam Pemilu 2024 yang sudah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan karena Pemohon termasuk warga Negara Republik Indonesia sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah yang berkepentingan untuk dapat memilih caleg dengan tepat dan berkualitas secara demokratis, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dan sudah terdaftar dalam DPT KPU (terlampir bukti P-5 dan P-6). Bahwa Pemohon berkepentingan agar hak-hak konstitusional Pemohon dapat terpenuhi yang berupa: a. Memperoleh informasi yang lengkap terkait visi dan misi partai peserta pemilu serta profil caleg. b. Dapat memilih caleg dengan gampang, mudah dan tepat dengan memakai surat suara yang simpel. c. Perolehan suara pemilih tidak harus dihabiskan di dapil, tetapi jika tidak memenuhi syarat memperoleh satu kursi atau menjadi sisa suara maka harus diakumulasikan ke daerah yang lebih tinggi hak suara pemilih akan sampai ke caleg yang pemilih pilih. d. Dalam penentuan perolehan kursi tidak memakai rumus pembagian dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, tetapi dengan 63 mempertimbangkan suara terbanyak. e. Suara pemilih bisa sampai ke calon DPR yang pemilih pilih dan calon DPR yang terpilih harus ditetapkan menjadi anggota DPR walaupun suara partainya tidak memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4% dari perolehan suara nasional. Bahwa Pemohon merasa mempunyai kedudukan hukum/ legal standing untuk mengajukan Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 a quo terhadap UUD 1945. Bahwa dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah beralasan menurut hukum tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum/ legal standing untuk mengajukan Hak Uji Materi atas UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. C. ALASAN ALASAN PERMOHONAN Bahwa dalam menguji konstitusionalitas Pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pemohon memakai batu uji pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar” Pasal 19 ayat (1) (1) “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”. Pasal 22 E ayat (1), ayat (2), ayat (3). (1) “Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Perwakilan Rakyat Daerah”. (3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. Pasal 28D ayat (1) (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 64 hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (terlampir bukti P-1) Bahwa Pemilihan Umum Legislatif dilaksanakan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD. Bahwa sistem pemilu di Indonesia adalah memakai sistem Proporsional Terbuka, dimana seharusnya partai peserta pemilu dan caleg yang memperoleh suara terbanyak dari partai pengusung atau memenuhi syarat perolehan suara sesuai dengan BPPK yang telah ditetapkan dapat memperoleh kursi di daerah pemilihan tertentu menurut wilayahnya masing-masing, baik untuk DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan suara calon dari partai peserta pemilu. Bahwa apabila di suatu daerah pemilihan menurut tingkatan masing- masing, partai politik peserta pemilu memperoleh jatah satu atau beberapa kursi, maka jatah perolehan kursi tersebut diperuntukkan bagi calon partai tersebut yang memperoleh suara terbanyak, urutan perolehan suara berikutnya mendapatkan jatah kursi kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun sisa suara dan suara partai yang tidak memenuhi BPPK diakumulasikan ke tingkat Kabupaten/Kota bagi DPRD Kabupaten/Kota, diakumulasikan ke tingkat Provinsi untuk sisa suara DPRD Provinsi, dan diakumulasikan ke daerah Provinsi tertentu sampai ke pusat bagi sisa suara DPR RI sesuai dengan wilayah yang ketentuan bilangan BPPK DPR nya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, dan apabila masih ada sisa suara diakumulasikan ke tingkat pusat/nasional.Bahwa pada tahap pembagian kursi tahap awal bagi partai yang tidak memperoleh jatah kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka suaranya dianggap sebagai sisa suara dan diakumulasikan menurut jenjangnya sebagaimana uraian diatas. Bahwa dari akumulasi sisa suara tersebut ada potensi bisa memperoleh satu atau beberapa kursi dan partai yang memperoleh jatah kursi, kursinya diperuntukkan untuk calon yang mempunyai/memperoleh suara terbanyak dari partai tersebut. Bahwa apabila setelah kursi dibagi sesuai angka BPPK, maka jatah kursi tersebut diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak dan 65 kursinya diberikan kepada Caleg yang memperoleh suara terbanyak dari partai tersebut. Bahwa Pasal 419 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan”. (terlampir bukti P- 2). Bahwa Pemohon menganggap Pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “ ........yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan “ bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 28 D ayat (1) (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (terlampir bukti P-1) Bahwa Pemohon menganggap daerah pemilihan adalah daerah dimana caleg berjuang untuk memperoleh dukungan pemilih dan memperoleh suara Bahwa apabila suara partai peserta pemilu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan BPPK di daerah pemilihan tersebut maka jatah kursinya diberikan kepada caleg partai peserta pemilu tersebut yang memperoleh suara terbanyak, kemudian bagi partai peserta pemilu yang suaranya tidak memenuhi angka BPPK atau mempunyai sisa suara maka sisa suara tersebut harus diakumulasikan ke jenjang tingkatan masing-masing (Kabupaten/Kota, Provinsi dan nasional). Bahwa Pemohon menganggap Pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 a quo sepanjang frasa “..........yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan “bertentangan dengan UUD RI 1945 sebab apabila Pasal tersebut tidak dibatalkan maka penghitungan perolehan kursi akan dihabiskan di daerah pemilihan dimana partai yang memperoleh nilai terbanyak lah yang akan memperoleh kursi dari akumulasi jumlah suara yang masuk dari dapil tersebut menurut jenjang dan tingkatannya, padahal inti pemilu yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang memakai sistem proporsional terbuka adalah berprinsip kepada perolehan suara terbanyak caleg partai peserta pemilu 66 yang berhak memperoleh kursi, sedangkan apabila suara pemilih dibagi habis di dapil maka suara pemilih bisa beralih ke partai lain yang tidak dipilih oleh pemilih. Bahwa apabila suara pemilih tidak dibagi habis di dapil maka hak pemilih sebagai perwujudan kedaulatan rakyat tetap terkawal sampai kepada partai peserta pemilu yang dipilih, bahkan dari akumulasi suara yang tidak memenuhi syarat angka BPPK dan sisa suara tersebut, apabila diakumulasikan bisa memperoleh satu atau beberapa kursi. Bahwa apabila suara pemilih dan sisa suara dibagi habis di daerah pemilihan maka partai peserta pemilu yang hanya memperoleh suara kecil di setiap dapil tidak akan memperoleh kursi, padahal apabila suara atau sisa suaranya diakumulasikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat memperoleh satu atau beberapa kursi. Bahwa Pemohon mendalilkan Daerah Pemilihan adalah merupakan daerah dimana partai peserta pemilu dan calon anggota legislatif baik DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, didekatkan kepada calon pemilihnya agar pemilih lebih mudah memilih caleg yang akan dipilih dari partai peserta pemilu bukan penentuan penghitungan perolehan kursi yang harus dibagi habis di daerah pemilihan. Bahwa Pemohon mendalilkan suara pemilih yang telah memilih caleg di daerah pemilihan dapat menentukan partai mana dan caleg mana yang berhak memperoleh kursi baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dan bagi yang memenuhi syarat untuk memperoleh kursi di dapil tersebut dapat langsung diterapkan kursinya sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan berapa nilai per kursinya dengan menetapkan BPPK (Bilangan Pembagi Perolehan kursi) berdasarkan jumlah pemilih dibagi dengan jatah kursi di dapil tersebut. Bahwa apabila di suatu dapil yang memenuhi syarat perolehan kursi hanya beberapa partai atau beberapa caleg dan kursi tidak terbagi habis di dapil atau bahkan tidak ada satu partai atau caleg yang memenuhi syarat untuk memperoleh kursi di dapil tersebut maka jatah kursinya dibawa ke jenjang pemilihan menurut tingkatannya dan jatah kursinya atau yang tersisa dibagi di jenjangnya masing-masing. Misalkan untuk kursi DPRD Kabupaten/Kota suara atau sisa suara partai peserta pemilu dari tiap-tiap dapil diakumulasikan di tingkat Kabupaten, Misalkan di suatu Kabupaten memperoleh jatah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 50 67 kursi namun yang sudah terbagi di daerah pemilihan hanya 20 kursi maka yang 30 kursi harus dibagi di tingkat Kabupaten/Kota, dengan cara menghitung suara pemilih tersisa dibagi dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersisa. Misalkan jumlah pemilih 300 ribu maka per kursi sama dengan senilai 10 ribu pemilih. Dengan demikian partai yang memperoleh jumlah pemilih minimal 10 ribu, berhak memperoleh satu kursi dan bagi yang memperoleh kelipatannya dapat memperoleh kursi sesuai dengan perolehan suaranya, dan jatah kursinya diberikan kepada caleg partai peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak, dan apabila jumlah kursinya belum juga terbagi habis sesuai dengan rumus BPPK tersebut, maka jatah kursinya diperuntukkan bagi partai yang memperoleh suara terbanyak dan diberikan untuk caleg partai tersebut yang memperoleh suara terbanyak. Contoh. - Partai A memperoleh suara 33. 000 memperoleh 3 kursi - Partai B memperoleh suara 25. 000 memperoleh 2 kursi - Partai C memperoleh suara 21.000 memperoleh 2 kursi - Partai D memperoleh suara 15. 000 memperoleh 1 kursi - Partai E memperoleh suara 12. 000 memperoleh 1 kursi - Partai F memperoleh suara 8 000 memperoleh 1 kursi - Partai G memperoleh suara 7.500 - Partai H memperoleh suara 7000 Bahwa untuk penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dihitung sebagaimana yang dilakukan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota tersebut, namun untuk DPR RI penghitungan dan akumulasi suara atau sisa suara untuk menentukan jumlah sisa suara untuk dikonversikan menjadi kursi dapat diakumulasikan dan ditentukan menurut wilayah atau provinsi yang berbeda antara provinsi dalam penentuan BPPK nya, untuk bisa diakumulasikan dan dibagi ke daerah tertentu tersebut, namun apabila masih tersisa kursi yang belum terbagi habis maka sisa kursinya dapat diakumulasikan ke tingkat nasional dengan penghitungan sebagaimana yang di tingkat Kabupaten/Kota tersebut. Berdasarkan uraian dan alasan - alasan tersebut Pemohon menganggap suara pemilih tidak ada kepastian bisa sampai kepada caleg yang pemilih pilih dan ada kecenderungan suara pemilih yang memilih caleg dari partai kecil suaranya akan berpindah dan diambil oleh partai besar. 68 Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap Pasal 419 UU Pemilu a quo bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 karena tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil karena suara pemilih bisa habis di daerah pemilihan dimana kemungkinan besar suara pemilih tidak sampai ke partai yang pemilih pilih karena sisa suara tidak diakumulasikan ke jenjang Kabupaten/Kota Provinsi dan Nasional, padahal apabila diakumulasikan bisa memperoleh satu atau beberapa kursi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah beralasan menurut hukum tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : “Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan”. (terlampir bukti P- 2). sepanjang frasa “ ......yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan “bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga norma Pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 menjadi “ Penentuan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu“. D. PETITUM Berdasarkan uraian, penjelasan, dalil-dalil yang sudah beralasan menurut hukum disertai dengan alat-alat bukti yang sah tersebut, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah untuk berkenan memutus 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Pasal 14 huruf c, Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai : “ KPU berkewajiban: c.“menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu,lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa/media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah- 69 rumah warga Negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih”, bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan bahwa sepanjang frasa “......dan nama ” yang terdapat dalam Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi berbunyi: “Surat suara sebagaimana dimaksud pada pasal 341 ayat (1) huruf b, untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan”. 4. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) yang berbunyi : (1)“Partai peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan Pasal 415 ayat (1) yang berbunyi : (1) “Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan kursi DPR di setiap daerah pemilihan”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan Pasal 415 ayat (2) U U Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: (2) “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi I dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.”. Bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 70 7. Menyatakan Pasal 420 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum huruf b,c,d yang berbunyi : b. Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya. c. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi”. Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 8. Menyatakan Pasal 4l9 yang berbunyi : “Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan”. sepanjang frasa “ ........yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan “ bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 a quo berbunyi “ Penentuan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu“. 9. Atau, apabila Yang Mulia Mahkamah berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya. 10. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita Negara Republik Indonesia. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 71 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia; 4. Bukti P-4 : Fotokopi E-KTP Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Bukti DPT Pemohon I; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Bukti DPT Pemohon II; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Contoh kartu pemilih; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Contoh sosialisasi parpol dan caleg pada masyarakat; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Perolehan kursi DPR di Pemilu tahun 2019; 10. Bukti P-10 : Contoh Formulir Rekapitulasi Caleg; 11. Bukti P-11 : Fotokopi mengenai Partai Peserta Pemilu Yang Memenuhi Ambang Batas 4% 12. Bukti P-12 : Contoh Perolehan Suara Caleg Yang Habis Dibagi di Dapil Dengan Teori Sainte Lague; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- IV/2028 tentang suara terbanyak. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 72 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, serta huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 73 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d UU 7/2017 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 14 huruf c UU 7/2017 “KPU berkewajiban: a. …. c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.“ Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 74 Surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat (I) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan. Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi batas perolehan suara sebagaimana dimkasud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan (2) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berunrtan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya. Pasal 419 UU 7/2017 Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan. Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d UU 7/2017 Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: b) Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan, pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya. c) hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. d) nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nila! terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia merupakan pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 75 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, serta huruf d UU 7/2017, dengan alasan sebagai berikut: a) Bahwa pada kenyataannya hingga hari penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, penyelenggara belum mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat sehingga calon pemilih yang buta huruf atau kurang bisa melihat tulisan bisa terhambat untuk memilih calon anggota legislatif; b) Bahwa para Pemohon menganggap surat suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota itu terlalu lebar sehingga dapat menyulitkan dan merepotkan calon pemilih untuk memilih calon legislatif dan dapat merugikan calon anggota legislatif apabila calon Pemilih enggan memilih atau salah pilih karena lebarnya kartu pemilih tersebut karena masih banyak calon pemilih yang buta huruf dan penglihatannya terganggu. c) Bahwa dengan adanya ambang batas 4% (empat persen) sebagaimana diatur oleh norma a quo, calon anggota legislatif yang dipilih oleh para Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk menjadi anggota DPR karena suaranya tidak memenuhi syarat ambang batas tersebut. d) Bahwa pembagian kursi berdasarkan sistem sainte lague dengan rumus pembagian memakai bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, di mana partai yang memperoleh nilai angka tertinggi memperoleh kursi pertama, demikian seterusnya, di mana kursi-kursi tersebut dibagi habis di daerah pemilihan, hal ini dapat merugikan pemilih dan calon anggota legislatif karena suara pemilih dan suara calon anggota legislatif dapat beralih ke partai lain tanpa memperhatikan perolehan suara terbanyak yang memenuhi satu kursi. Seharusnya, menurut para Pemohon, sisa suara tersebut dapat diakumulasikan ke jenjang yang lebih tinggi misalnya ke jenjang kabupaten, provinsi atau nasional. Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dapat menjelaskan ihwal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf 76 b, huruf c, serta huruf d UU 7/2017. Para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yang bersifat spesifik dan aktual terjadi. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya norma Pasal 14 huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, karena penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 tidak mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai nomor urut calon anggota legislatif dari partai politik peserta Pemilihan Umum 2024. Hal tersebut menyulitkan pemilih yang buta huruf atau tidak dapat melihat tulisan ketika datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara. 2. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya frasa ”dan nama” dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena surat suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terlalu lebar menyulitkan para Pemohon ketika melaksanakan hak untuk memilih calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2024; 77 3. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya syarat ambang batas 4% (empat persen) dalam Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) UU 7/2017 telah menghalangi hak konstitusional para Pemohon karena apabila anggota legislatif peserta Pemilihan Umum 2024 yang dipilih para Pemohon tidak mendapatkan suara sebagaimana diatur norma a quo sehingga tidak menjadi anggota DPR yang mengakibatkan suara para Pemohon tidak terwakili oleh calon anggota legislatif pilihannya; 4. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya norma Pasal 415 ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d UU 7/2017 yang mengatur mengenai pembagian kursi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena suara pemilih untuk calon anggota legislatif peserta Pemilihan Umum 2024 yang dipilih para Pemohon hilang atau beralih kepada partai lain untuk mendapatkan kursi di DPR di mana seharusnya sisa suara dari daerah-daerah pemilihan dapat diakumulasikan ke daerah/tingkat lebih tinggi, misalnya dikumpulkan ke tingkat kabupaten, provinsi atau nasional. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 14 huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “KPU berkewajiban: c. “menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa/media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah warga negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut calon anggota legislatif dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih”. 2. Menyatakan frasa “... dan nama” dalam norma Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 78 5. Menyatakan sepanjang frasa “... yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan“ dalam norma Pasal 419 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penentuan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu“. 6. Menyatakan norma Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma yang diajukan pengujian dapat dinilai keterpenuhan persyaratan untuk dapat dimohonkan pengujian kembali. Dalam hal ini, Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Selanjutnya, Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. [3.9.1] Bahwa dari semua norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya, setelah Mahkamah cermati secara saksama, norma Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 419 dan Pasal 420 huruf b, huruf c serta huruf d UU 7/2017 pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus Mahkamah dengan uraian sebagai berikut: 79 1. Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 pernah diajukan pengujiannya dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. Merujuk Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 a quo, selain menguji Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 juga menguji pula Pasal 420 huruf c dan huruf d UU 7/2017 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Berkenaan dengan alasan, Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 pada pokoknya bertumpu pada basis argumentasi, norma yang mengatur ihwal sistem proporsional dengan daftar terbuka telah menggeser makna peserta pemilihan umum dari partai politik menjadi perseorangan sehingga dinilai telah mengkerdilkan organisasi dan pengurus partai politik. 2. Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 pernah diajukan pengujiannya konstitusionalnya dalam Perkara Nomor 20/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023 dengan masing-masing dasar pengujian dan alasan pengujian sebagai berikut: (1) Perkara Nomor 20/PUU-XVI/2018 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Pemohon dalam Perkara Nomor 20/PUU-XVI/2018 menggunakan alasan pada pokoknya norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah menghilangkan hak untuk berkontestasi bagi partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 dan menimbulkan disparitas perlakuan bagi partai politik yang perolehan suaranya di sebuah daerah pemilihan cukup untuk memeroleh kursi DPR RI namun suara sah nasional tidak mencapai 4% (empat persen). (2) Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemohon dalam Perkara Nomor 48/PUU- XVIII/2020 menggunakan alasan pengujian yang pada pokoknya menilai Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang memunculkan hasil pemilihan umum yang tidak proporsiaonal. (3) Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dalam pada Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 Pemohon menggunakan alasan yang pada poloknya: Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 menyebabkan hasil pemilihan umum menjadi tidak proporsional sehingga menimbulkan 80 ketidakpastian hukum dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum serta tidak memberikan keadilan dalam pemilihan umum. (4) Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemohon dalam permohonannya menggunakan alasan yang pada pokonya menilai Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminasi, dan merupakan norma yang tidak rasional di mana akan menghasilkan produk yang tidak memenuhi sistem pemilihan umum yang proporsional. 3. Pasal 419 dan Pasal 420 UU 7/2017 pernah diuji konstitusionalitasnya dalam Perkara Nomor 47/PUU-XVII/2019 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ihwal alasan pengujian adalah mengenai penggunaan model penghitungan Sainte Lague yang dipakai dalam norma Pasal 419 dan Pasal 420 UU 7/2017 tidak memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya pemilihan umum yang jujur dan adil tetapi justru menjadi penyebab timbulnya perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan baik terhadap pemilih maupun partai politik selaku peserta pemilihan umum. [3.9.2] Bahwa jika dipelajari secara saksama permohonan para Pemohon a quo, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dari semua dasar pengujian tersebut, ternyata Pasal 19 ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 belum pernah dijadikan sebagai dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Tidak hanya dasar pengujian, terdapat pula alasan pengujian yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Sementara itu, terkait dengan Pasal 14 huruf c serta Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, tidak relevan untuk mengaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 karena terhadap norma a quo belum pernah dilakukan pengujian di Mahkamah. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan a quo dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga dapat diajukan kembali permohonan ke Mahkamah. 81 [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah menilai tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 14 huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, karena para Pemohon beralasan penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 tidak mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai nomor urut calon anggota legislatif dari partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 sehingga menyulitkan pemilih untuk memilih khususnya bagi pemilih yang buta huruf atau tidak dapat melihat tulisan yang melaksanakan hak memilih pada hari pemungutan suara. Sehingga menurut para Pemohon, Pasal 14 huruf c UU 7/2017 seharusnya dimaknai menjadi: “KPU berkewajiban: c “menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu,lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto, serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa atau media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut calon anggota legislatif dari setiap partai politik peserta pemilu serta contoh surat pemilih”. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa secara konstitusional, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Kemudian, Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Dengan merujuk pada kedua ketentuan dalam hukum dasar dimaksud, dalam menyelenggarakan pemilihan umum, pembentuk undang-undang diberikan mandat untuk menentukan kebijakan bagi penyelenggara pemilihan umum. Khusus berkenaan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 UU 7/2017 telah menentukan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Khusus berkenaan dengan kewajiban KPU, Pasal 14 UU 7/2017 mengatur sebagai berikut: 82 KPU berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu; b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia; f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu; h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu; k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional; l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; m. melaksanakan putusan DKPP; dan n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 UU 7/2017 tersebut, dari 14 (empat belas) kewajiban KPU salah satunya merupakan kewajiban untuk menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Secara sistematis, Pasal 14 huruf c UU 7/2017 tidak dapat dipisahkan dari norma sebelumnya yang termaktub dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU 7/2017, yaitu sebagai suatu rangkaian sistematis dalam sub-bab tugas, wewenang, dan kewajiban. Dengan adanya norma yang memberikan kewajiban untuk menyampaikan semua informasi berkenaan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, sebagai penyelenggara pemilihan umum, KPU terikat dengan kewajiban dimaksud. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa karakter perumusan norma dalam Pasal 14 huruf c UU 7/2017 dimaksud merupakan bentuk perumusan yang umum dan terbuka terhadap semua hal yang berkaitan dengan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat. 83 Bahwa apabila dikaitkan dengan keinginan para Pemohon yang meminta agar Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 14 huruf c UU 7/2017 menjadi “menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto, serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa atau media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah warga negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih”, disadari atau tidak, pemaknaan demikian akan menghilangkan karakter perumusan norma yang bersifat terbuka dan umum dimaksud. Pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon potensial mempersempit kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Artinya, jikalau norma Pasal 14 huruf c UU 7/2017 dimaknai sesuai dengan keinginan para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya justru akan membatasi/mempersempit kewajiban KPU dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karakter pemaknaan norma yang dimohonkan para Pemohon menjadi membatasi kewajiban KPU untuk hal-hal yang diatur di luar yang telah ditentukan secara limitatif dalam pemaknaan tersebut. Artinya, apabila Mahkamah mengikuti keinginan para Pemohon, hal demikian menjadi bertentangan dengan hak pemilih atau warga negara untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, dalil para Pemohon mengenai penafsiran Pasal 14 huruf c UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena surat suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 terlalu lebar sehingga menyulitkan para Pemohon dalam melaksanakan hak untuk memilih calon anggota legislatif peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024. Terhadap norma Pasal a quo yang dimohonkan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan surat suara yang terlalu lebar dalam pemilihan anggota legislatif, baik pemilihan anggota DPR, anggota DPRD provinsi maupun anggota DPRD kabupaten/kota, dalam batas penalaran yang wajar, fakta tersebut 84 tidak tepat meletakkan kesalahan semata karena keharusan untuk mencantumkan nama-nama setiap calon anggota legislatif dalam surat suara. Lebarnya lembar surat suara tidak dapat dilepaskan dari jumlah partai politik peserta pemilihan umum. Artinya, pencantuman daftar nama-nama calon anggota legislatif dalam surat suara tidak dapat dijadikan sebagai faktor tunggal. Terlebih, hampir semua partai politik peserta pemilihan umum selalu berupaya untuk memenuhi batas maksimal jumlah calon anggota legislatif dicantumkan dalam surat suara di setiap daerah pemilihan. [3.12.2] Bahwa keharusan mencantumkan nama calon dalam daftar surat suara pemilihan anggota legislatif merupakan konsekuensi logis dari sistem proporsional terbuka yang dianut Indonesia, termasuk yang dianut UU 7/2017. Dengan menganut sistem pemilihan umum proporsional terbuka, memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan menjadi keniscayaan atau tidak mungkin untuk dihindarkan. Secara substansial, keabsahan sistem pemilihan umum proporsional telah dinilai konstitusionalitasnya dan dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, menghilangkan frasa “dan nama” dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah, menghilangkan nama calon dalam surat suara adalah tidak sejalan dengan pilihan atas sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang frasa “dan nama” dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, terhadap dalil dimaksud, menjadi penting dijelaskan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah pernah diajukan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023. Merujuk amar dalam pokok permohonan, Mahkamah menyatakan sebagai berikut: 85 Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan; 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya Bahwa dengan merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, secara substansial norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sehingga, meskipun secara redaksional masih sama, makna norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak lagi sama sebagaimana yang termaktub dalam permohonan para Pemohon. Sekalipun untuk alasan kepastian hukum norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 masih tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, namun secara substansi norma a quo telah mengalami perubahan makna berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas secara bersyarat norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah kehilangan objek. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon sepanjang norma Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419 serta Pasal 420 UU 7/2017 merupakan norma yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan penjabaran dari Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Secara sistematis, karena merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut dari Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah diberikan pemaknaan baru sebagaimana Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf [3.13] tersebut di atas, sehingga pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXII/2023 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, dan Pasal 420 UU 7/2017. Oleh karena itu, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. 86 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, berkenaan dengan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 kehilangan objek. Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 14 huruf c, Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d, serta frasa “dan nama” dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 telah sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, tidak menghalangi hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil, tidak menghalangi dalam memperoleh informasi, memberikan kemudahan, serta tidak bersifat diskriminatif, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 huruf c, Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d, serta frasa “dan nama” dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 kehilangan objek; [4.4] Pokok Permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 14 huruf c, Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d, serta frasa “dan nama” dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 87 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan dalil para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 88 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah