21/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 21/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ajbar Alamat : Jalan Padi Unggul Nomor 57 RT.000 RW.000 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Muhammad J. Wartabone Alamat : Jalan Telaga Raya Nomor 9 RT.003 RW.004 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Eni Sumarni Alamat : Dusun Warung Ketan RT.001 RW))1 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Situraja, Kebupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------Pemohon III; 2 4. Nama : M. Syukur Alamat : Sungai Manau, RT.000 RW.000, Kelurahan Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------Pemohon IV; 5. Nama : Abdul Rachman Thaha, S.H., M.H. Alamat : Perumahan Royal Spring 2 Blok E2/15 RT.001 RW.001 Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 12 Januari 2022 memberi kuasa kepada Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., Nora Yosse Novia, S.H., M.H., Irlan Superi, S.H., M.H., Drs. H. Darsono E.K., S.H., M.H., Dedy Setyawan, S.H., dan Bera Madina, S.H. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung dalam SAY & Partners Law Firm, yang beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 64, Matraman, Jakarta Timur 13150, baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 11 Februari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan telah 3 dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 21/PUU-XX/2022 pada 21 Februari 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 28 Maret 2022, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (“Selanjutnya disingkat UUD 1945”), menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman “mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” (vide Pasal 2 UU MK) 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh: a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar”; b. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (“selanjutnya disebut UU MK), menyatakan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenangan mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final: a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. c. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;” d. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 4 Undangan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. e. Selanjutnya dipertegas lagi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 1 ayat (3) disebutkan: “Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” 3. Bahwa dalam permohonan Perkara pengujian materil Undang-undang terhadap UUD 1945, mahkamah konstitusi berwenang mengeluarkan putusan, yaitu: Pasal 57 ayat (1) UU MK Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 73 ayat (1) huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021 (1) Amar putusan untuk pengujian materil: c. Dalam hal permohonan pemohon beralasan menurut hukum, amar putusan: 1. mengabulkan permohonan pemohon sebagaian/seluruhnya; 2. menyatakan meteri muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3.memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia 5 4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 02 Tahun 2021”) mengatur tentang: a. Objek Permohonan dalam Pasal 2 ayat (1): “Objek Permohonan PUU adalah Undang-undang dan Perppu.” Adapun yang dimohonkan dalam permohonan ini adalah pengujian pasal dalam Undang-undang terhadap UUD 1945. b. Pengujian Materil dalam Pasal 2 ayat (4): “Pengujian materil adalah pengujian berkenan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa para Pemohon, I, II, III, IV dan V adalah perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut “WNI”) (Bukti P-3 s/d Bukti P-7) yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu; a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang disebutkan: 6 a. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…; b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 3. Bahwa Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dilakukan melalui pemilihan umum dengan memilih kekuasaan eksekutif maupun legislatif yang bertindak atas nama rakyat, maka rakyat sendiri yang menyeleksi dan menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga-lembaga tersebut. Tentu secara praktis mekanisme pemilihan itu dilakukan dalam pemilihan umum (general election) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Hal tersebut dapat terbaca dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: i. Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” ii. Covenant on civil and Political Right (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2015 Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: 7 a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.” iii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020. “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.” 5. Bahwa dalam setiap peraturan perundang-udangan yang berlaku dalam negara Indonesia mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikatan yuridis itu secara langsung maupun tidak langsung menjamin adanya hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, rakyat berhak untuk menggugat peraturan perundang-undangan yang dianggap merugikan hak konstitusonalnya akibat berlakunya suatu Undang-undang atau berlakunya pasal-pasal dalam undang-undang; 6. Bahwa dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang juga merupakan rakyat Indonesia, yang memiliki kedaulatan penuh atas Pemerintahan Negara, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal a quo. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia”; 7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- 8 undang atau Perppu...” yaitu (a) perorangan warga negara atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama”. Adapun hak dan atau kewenangan Konstitusional Para pemohon yang dirugikan oleh berlakunya UU atau Perppu dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusonal Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusonal Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusonal yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yng menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 8. Bahwa para Pemohon menganggap adanya unsur hak konstitusional para Pemohon sebagai perorangan warga negara yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Dengan dalil sebagai berikut: a. Kerugian Hak Konstitusional Hak konstitusional pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal 222. Karena Pasal a quo membatasi pilihan para pemohon dalam memilih pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 22E ayat (2) yang menyatakan “Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden”. Pemilu itu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tanpa persyaratan yang memberatkan pihak-pihak atau warga negara yang ingin ikut serta dalam pemerintahan, termasuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Prsiden. b. Kerugian yang diderita Adapun kerugian secara spesifik yang diderita para Pemohon karena berlakunya Pasal a quo adalah terbatasnya hak para pemohon untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden terbaik yang dimiliki 9 oleh bangsa dan negara Indonesia. Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ambang batas 20 Persen untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan penalaran yang wajar potensial akan terjadi. c. Hubungan Sebab Akibat Dengan berlakunya ketentuan Pasal 222 UU a quo memiliki hubungan kausalitas baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan hak pilih Pemohon sebagai rakyat yang memiliki kedaulatan penuh atas terbentuknya pemerintahan negara. d. Pemulihan Kerugian Untuk memulihkan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal 222 UU a quo, para Pemohon memohon kepada yang mulia hakim konstitusi untuk membatalkan berlakunya Pasal a quo agar kerugian tersebut tidak terjadi lagi atau menghentikan kerugian yang dialami oleh para Pemohon. 9. Bahwa pemberlakuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak- tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk mempunyai lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hak konstitusional para Pemohon sebagai rakyat pemilih yang sudah dijamin dalam Pasal 6A ayat (1) untuk secara langsung memilih pasangan capres dan cawapres itu dibatasi oleh syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20 persen Kursi di DPR atau 25 Persen perolehan suara ditingkat nasional. Pembatasan ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon. Kerugian yang dimaksud yaitu: a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan berlakunya ambang batas pencalonan Presiden maka jaminan kepastian hukum dan keadilan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak dapat dirasakan oleh Pemohon. b. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3). Artinya hak tersebut 10 adalah hak menentukan dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Tidak boleh dibatasi oleh berlakunya suatu Undang- Undang atau salah satu pasal dalam undangundang. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 hak para Pemohon untuk ikut serta dalam menentukan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan. 10. Bahwa dalam pengujian Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, 4 (empat) Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan pandangan yaitu: Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang berbeda pendapat (dissenting opinion) tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon perseorangan warga negara, keempat hakim Konstitusi itu berpendapat bahwa Perorangan Warga Negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 patut mendapatkan kedudukan hukum sebagai pemohon. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUUXVIII/2020, yang dimohonkan oleh Rizal Ramli (Pemohon I) dan Abdulrachim Kresno (Pemohon II). Khusus Pemohon II keempat hakim konstitusi tersebut menyatakan seharusnya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 PMK Nomor 2 Tahun 2021 sebagai salah satu persyaratan formal untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, Pemohon II menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU 7/2017. Berdasarkan pertimbangan dalam Paragraf [6.3] sampai dengan Paragraf [6.6] Keempat Hakim Mahkamah berpendapat, yaitu: “demi melindungi hak konstitusional warga negara, kami berpendapat tidak terdapat alasan yang mendasar untuk menyatakan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo. Karena itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon II untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan diberikannya kedudukan hukum bagi Pemohon II, Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangan pokok permohonan yang diajukan Pemohon II.” 11 11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, adalah Anggota DPD RI yang dipilih dalam pemilihan umum untuk perwakilan Daerah secara independen atau non partai politik. Keterwakilannya sangat besar, yaitu dari setiap provinsi hanya 4 Calon dengan suara terbanyak untuk dapat menjadi Anggota DPD RI. 12. Bahwa Secara Representatif para Pemohon adalah perwakilan rakyat diberbagai daerah yang dipilih secara langaung dalam pemilu. Dalam hal ini para Pemohon memiliki konstituen diberbagai daerah dan telah mendengarkan aspirasi, masukan dan tanggapan mengenai Presidential Threshold. Dalam rangka menjaga hak konstitusional para Pemohon dan hak konstitusional yang diwakilinya, yaitu suara rakyat, para Pemohon berkesimpulan Presidential Threshold bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan prinsip demokrasi Indonesia. Karena itu pula kami mengajukan permohonan gugatan Penghapusan Presidential Threshold. 13. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya partai politik yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal a quo. Tetapi juga merugikan hak warga negara untuk: a. memperoleh calon Presiden dan Wakil Presiden yang beragam dari putera-puteri terbaik bangsa; b. membatasi lahirnya calon-calon pemimpin; c. membatasi hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. 14. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”, bukan berbarti bahwa partai politik memiliki kedaulatan penuh atas penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden. Karena keterpilihan seorang calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh suara rakyat. 15. Bahwa partai politik hanyalah sebagai wadah yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 12 Indonesia Tahun 1945. Karena itu partai politik tidak bisa mewakili kedaulatan rakyat, dan juga tidak sepenuhnya sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi rakyat seluruhnya. Hal itu dapat terbaca dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khusunya Pasal 1 dan Pasal 2 UU a quo; 16. Bahwa mendalilkan hanya partai politik yang memiliki legal standing dalam pengujian Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 hanya karena disebutkan “partai politik atau gabungan partai politik” maka dalil itu sangat bertentangan dengan kedaulatan rakyat sebagaimana prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 17. Bahwa, melihat pemilu terakhir sebagaimana yang disebutkan dalam angka 9 (Sembilan) huruf c di atas, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) berpotensi hanya melahirkan dua pasangan calon, sebagaimana telah terjadi dalam pemilu 2014 dan 2019, dimana calon presidennya hanya 2 orang yang sama yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kondisi yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4), di mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam 2 (dua) kali putaran apabila dalam putaran pertama tidak memenuhi sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Selengkapnya dapat dibaca sebagai berikut: Pasal 6A ayat (3): Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung 13 dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Para Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 selain membatasi hak pilih para Pemohon, juga membatasi hak asasi warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, dimana setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak yang utama adalah memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendaknya, tidak dibatasi dengan ketentuan UU yang tidak adil. 18. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” 19. Bahwa oleh karena itu Pemohon I, II, III, IV dan V memiliki dalil yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, di mana para Pemohon berdalil: AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 MELANGGAR PRINSIP DEMOKRASI DAN PEMILIHAN UMUM YANG MELETAKKAN KEDAULATAN BERADA DITANGAN RAKYAT. 20. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, maka para Pemohon telah memenuhi legal standing permohonan dalam pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. 14 III. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN BERDASARKAN URAIAN PENDAHULUAN ITU, PARA PEMOHON BERPENDAPAT: PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 YANG BERBUNYI: “PASANGAN CALON DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG MEMENUHI PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI PALING SEDIKIT 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH KURSI DPR ATAU MEMPEROLEH 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI SUARA SAH SECARA NASIONAL PADA PEMILU ANGGOTA DPR SEBELUMNYA.” BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) DAN AYAT (3) UUD 1945. 1. Bahwa Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menyatakan dirinya sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam deklarasi kedaulatan rakyat itu maka setiap kebijakan atau politik hukum negara harus berdasarkan kehendak rakyat sebagai pemilik kedaulatan. 2. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar yang bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang-undang di bidang politik. Meskipun harus diakui perlunya dipelihara satu sistem rekrutmen pimpinan politik yang terutama diperankan oleh partai politik yang sehat, maka sebagai satu metode dan prosedur rekrutmen dalam sistem politik dan perwakilan yang dianut, harus diberi batas yang jelas bahwa partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat, yang dapat dipandang sebagai prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan, karena bukan hanya merupakan basic norm melainkan lebih dari itu merupakan moralitas konstitusi bagi semua kehidupan negara dan bangsa baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut harus berdampingan, tidak boleh 15 menafikan tetapi justru harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (the dignity of man) 3. Bahwa tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada perubahan-perubahan yang timbul dari kontroversi politik di parlemen, in casu dengan jalan menempatkan kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus partai melalui ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Peran partai dalam proses pemilihan umum khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden adalah untuk melakukan rekrutmen calon yang cakap untuk kepentingan rakyat, Karena itu, keterpilihan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan segelintir pengurus partai politik. 4. Bahwa dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) telah menyatakan diri sebagai negara hukum. Negara hukum (rechtstaat) adalah menjamin adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law) dan kesempatan yang sama (equal opportunity) 5. Bahwa dalam kehidupan setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum akan selalu terjadi tarik menarik antara dua kepentingan yang sama-sama fundamental, yaitu kepentingan untuk membentuk hukum (undang-undang) guna menjamin dan memastikan bekerjanya tertib hukum dalam masyarakat, sekaligus untuk melindungi kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan untuk menjaga hak atau kebebasan individu (individual liberty) sebagai unsur inheren; 6. Bahwa Konsekuensi negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, tidak hanya berarti bahwa proses pembentukan hukum dan materi muatannya (in casu undang- 16 undang) harus mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga berarti bahwa praktik demokrasi harus tunduk pada prinsip negara hukum (rechtstaat, rule of law) yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (supreme law). Oleh karena itulah, undang-undang, baik proses pembentukannya maupun materi muatannya, dapat diuji terhadap undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi; 7. Bahwa Ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon sebagai Individu yang secara inheren sebagai pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Hak konstitusional tersebut dalam negara hukum sangat dijaga dan dilindungi oleh UUD 1945. 8. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU a quo telah menjadikan partai politik sebagai pemilik daulat rakyat. Padahal kedaulatan itu ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945, tidak dilaksanakan oleh partai politik yang hanya memperoleh suara 20 persen kursi di DPR dan/atau 25 persen perolehan suara nasional. Kadaulatan rakyat tetap dilaksanan berdasarkan prinsip demokrasi. 9. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sangat menjaga dan melindungi setiap hak-hak politik dan hak konstitusional warga negara secara konsisten tanpa sedikitpun dibatasi dengan cara-cara yang tidak ditentukan oleh konstitusi. 10. Bahwa berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat para Pemohon sebagai warga negara merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, dan karenanya Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945. PASAL 222 UNDANG-UNDAG NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1), 28D AYAT (1) DAN Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 11. Bahwa Norma Pasal 222 UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya 17 di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinnya”. Berdasarkan bunyi Pasal 27 ayat (1) ini setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Sementara ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty), dan bersifat diskriminatif karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat UUD 1945. 12. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara memiliki pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil. Selengkapnya Pasal 28 D ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa berlakunya Pasal 222 UU a quo telah menghilangkan pengakuan Para pemohon sebagai Warga negara yang memiliki kedaulatan atas terbentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam alinea keempat UUD 1945. Yang menyatakan: “…membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia… susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…” Selain jaminan perlindungan hak konstitusional, berlakunya Pasal 222 UU a quo tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. karena kepastian hukum bagi para Pemohon dalam hal berlakunya ketentuan Pasal 222 tidak didapatkan, sebab menjadikan perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum lima tahun sebelumnya menjadi alat ukur untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 222 UU a quo telah membuat setiap warga negara yang berkecimpung dalam partai politik tidak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebab 18 memberikan keistimewaan bagi partai politik peserta pemilu sebelumnya mendapatkan hak, sementara partai politik baru yang menjadi peserta pemilu tidak mendapatkan haknya sebagai partai politik. Karena itu para Pemohon berdalil, meskipun para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bukan dari partai politik, tapi para pemohon merasakan kerugian karena tidak memperoleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh semua partai peserta pemilu akibat berlakunya Pasal 222 UU a quo. Karena itu Pemohon merasa hak pilihnya dibatasi oleh karena berlakunya ketentuan pasal tersebut. 13. Bahwa dengan berlakunya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, para Pemohon menganggap baik secara langsung maupun tidak langsung merasa dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” Dengan berlakunya ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 para Pemohon tidak mendapatkan kesempatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyeleksi calon-calon pemimpin yang akan memimpin rakyat Indonesia (termasuk para Pemohon) selama lima tahun ke depan. Dengan demikian potensil Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak ditentukan oleh rakyat tapi ditentukan oleh segelintir orang (atau elit partai politik besar saja). 14. Bahwa dengan berlakunya Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait dengan sistem pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya pemberlakukan Pasal a quo, telah menimbulkan perbedaan kedudukan, perbedaan pemberlakuan kepada setiap peserta pemilu yang nanti akan menjadi peserta Pemilu, bahwa pencalonan Presiden hanya diperbolehkan kepada partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu sebelumnya. 19 15. Bahwa secara faktual penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden telah mengakibatkan jabatan presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa; 16. Bahwa selain itu, aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan upaya terselubung, bahkan terang-terangan, dari partai-partai besar untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menghapus ketentuan atau syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden untuk menjaga hak konstitusional para Pemohon. 17. Bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan ayat (3), Penetapan ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak memberikan kedudukan yang sama bagi warga negara dan juga tidak memberikan jaminan kepastian hukum serta perlakuan sama dihadapan hukum dan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini kedudukan hukum para Pemohon sebagai warga negara yang diakui, dijamin, diberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta kesempatan untuk ikut serta dalam pemerintahan terhalang oleh ketentuan Pasal 222 UU a quo. Karena itu Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945. PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28J UUD 1945 18. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, nerbangsa dan bernegara”; Setiap pembentukan UU harus berdasarkan pada penghormatan atas hak-hak asasi warga negara sebagai pemilik kedaulatan. Akan tetapi perumusan pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 20 oleh pembuat UU yaitu Presiden dan DPR justru tidak menghormati hak asasi warga negara itu. Sehingga dalam dua pemilihan presiden dan wakil presiden terakhir (2014 dan 2019) dapat disaksikan oleh kita semua termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa terjadi ketidaktertiban dalam masyarakat. Munculnya polarisasi dan ketegangan antar kelompok pendukung pasangan calon yang sampai hari ini masih terus belanjut. Karena itu pengaturan ambang batas pencalonan Prsiden dan Wakil Presiden berpotensial membuat bangsa dan negara tidak berdamai dan malah justru berpotensi menimbulkan chaos dikalangan warga negara. Semua ini karena tidak adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 19. Bahwa UUD 1945 telah memberikan kewenangan kepada DPR dan Pemerintah untuk membuat undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak asasi manusia orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Namun dalam kenyataannya Pemerintah dan DPR telah merumuskan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak menghormati hak warga negara dan membatasi hak tersebut dengan ketentuan Pasal a quo. Justru rumusan Pasal 222 telah menciptakan ketidakadilan dalam suatu masyarakat yang demokratis. Masyarakat demokratis yang dimaksud adalah masyarakat yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat yang paling utama adalah memilih pemimpin negara yang akan menjalankan roda pemerintahan dengan bebas, langsung, umum, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang menjadi asas pemilu di Indonesia. 20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak menghormati hak asasi para Pemohon dan tidak menjamin pengakuan 21 kebebasan yang adil sesuai dengan prinsip masyarakat yang yang demokratis. Karena itu Pasal a quo bertentangan dengan pasal 28J UUD 1945. PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 AYAT (2) UUD 1945 21. Bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: “syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang” 22. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) memberikan delegasi kepada pembuat undang-udang untuk mengatur mengenai syarat menjadi presiden dan wakil presiden, dan tidak mendelegasikan pengaturan syarat calon presiden dan wakil presiden. 23. Bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang syarat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Syarat tersebut sudah diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2), dan tidak mendelgasikan dalam bentuk pembuat undang-undang atau yang disebut oleh Mahkamah sebagai open legal policy. 24. Bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak dikenal dalam pengaturan UUD 1945. UUD 1945 hanya mengatur mengenai sayarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 6 ayat (2): “Syarat menjadi presiden dan wakil presiden di atur dengan undang-undang” Mengenai pasal tersebut Para Pemohon berpendapat bahwa UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pembuat Undang-undang untuk mengatur “syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden”, tidak mengatur tentang “syarat calon presiden dan wakil presiden”. Dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) terdapat Frasa “diatur dengan Undang-undang”. Pengertian Frasa “diatur dengan dengan undang-undang”, menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 adalah keharusan untuk diatur dalam suatu undang-undang khusus. Artinya 22 kata “diatur dengan undang-undang” memberikan delegasi kepada pembuat UU untuk mengatur syarat menjadi presiden dan wakil presiden dalam Undang-undang tersendiri yang terpisah dari undang- undang yang lain. 25. Bahwa ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah open legal policy melainkan close legal policy. Dimana ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak menjabarkan maksud dari Pasal 6 ayat (2), tetapi merumuskan norma baru yang justru bertentangan dengan pendelegasian Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. 26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Pengaturan tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945. PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN PASAL 6A AYAT (2) UUD 1945, SEPANJANG MENGENAI FRASA “PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM”. 27. Bahwa dengan ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diberlakukan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menghilangkan kesempatan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. 28. Bahwa Kententuan tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU a quo tidak relevan dengan UUD 1945, sebab UUD 1945 tidak membedakan partai politik Peserta Pemilu. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, telah mensyaratkan seluruh partai politik untuk memenuhi syarat-syarat pembentukan partai seperti yang tertuang dalam Pasal 2 dan pasal 3 UU a quo. 29. Bahwa dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, telah mengatur Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 UU a quo. Adapun proses pendaftaran diatur dalam Pasal 23 176 dan persyaratan dokumen yang diatur dalam Pasal 177 UU a quo. Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta pemilu oleh KPU. 30. Bahwa dengan menggunakan ambang batas pencalonan dengan menggunakan perolehan suara partai politik di kamar legislatif, sangat irrasional dan tidak berdasarkan hukum. Sementara kita tahu bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif adalah dua ruang yang berbeda. Tapi memberlakukan ambang batas dengan perolehan suara partai politik untuk pemilihan legislatif sebagai ambang batas pencalonan tentu bertentangan dengan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam teori Trias Politika. 31. Bahwa menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 5 (lima) Tahun sebelumnya, selain tidak memiliki relevansi dengan penguatan sistem presidensial, juga tidak dapat dibenarkan dari segi UUD 1945. Sebab dalam UUD 1945 tidak mengenal ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, apalagi menggunakan suara hasil pemilu legislatif sebagai syaratnya. Hal ini merupakan lompatan politik hukum yang tidak dikenal dalam sistem presidensial dan dalam teori pembagian kekuasaan. 32. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Partai politik atau gabungan partai politik boleh mencalonkan presiden setelah ditetapkan menjadi peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU. PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 A AYAT (2) SEPANJANG FRASA MENGENAI “PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM SEBELUM PEMILIHAN UMUM”. 31. Bahwa tentang kewenangan partai politik mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden memang ada didalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang mengatur: 24 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Namun, norma pasal itu sendiri menegaskan bahwa yang dapat mengusulkan ada dua kriteria: a. partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; dan b. diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum 32. Bahwa pembatasan presidential threshold berdasarkan frasa Pasal 222 a quo nyata-nyata menambahkan pembatasan baru, yang tidak ada dalam UUD 1945 secara keseluruhan dan khususnya ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut, yaitu berdasarkan hasil suara dan kursi “Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Pembatasan baru yang tidak berdasarkan delegasi tegas dari undang-undang dasar demikian, bertentangan dengan norma Pasal 6A ayat (2) yang hanya mengatur Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu, yang sesuai original intent-nya atau perumus norma tersebut adalah Pemilu yang saat itu akan dilaksanakan. 33. Bahwa untuk pemilihan Presiden 2024 yang serentak dengan pemilihan anggota DPR, maka seharusnya yang dapat mengusulkan adalah partai-partai peserta Pemilu 2024, itulah yang sesuai dengan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dan itu pula maksud pembuat rumusan Pasal UUD 1945 tersebut. Rumusan frasa Pasal 222 a quo bahwa yang mengusulkan adalah parpol berdasarkan hasil suara dan kursi “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, yang artinya partai peserta pemilu anggota DPR pada Pemilu 2019, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 34. Bahwa karena syarat kursi dan suara sah dari “Pemilu anggota DPR sebelumnya” yang ada di frasa Pasal 222 a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dengan sendirinya secara otomatis, syarat 20% kursi di DPR dan/atau 25% suara sah hasil pemilu anggota DPR tahun sebelumnya, juga bertentangan dengan UUD 1945. 25 35. Bahwa lebih jauh berdasarkan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, khususnya Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan original intent terkait syarat presidential threshold. Hanya ditemukan 6 kali penyebutan frasa threshold dari 2 orang anggota Panitia Ad Hoc BP MPR tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDIP dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari Fraksi Utusan Golongan. Penyebutan 6 kali frasa threshold dalam sesi tanya jawab singkat di antara kedua anggota tersebut dan tidak berujung kepada kesepakatan maupun rumusan. Pun, threshold dimaksud merujuk kepada electoral threshold dan bukan presidential threshold. 36. Bahwa terkait pembahasan persyaratan perolehan jumlah kursi DPR atau presentase dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR, apalagi berdasarkan Pemilu sebelumnya, justru tidak ada pembahasan ataupun original intent-nya, karena memang bukan demikian maksud pembuat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 37. Bahwa dengan demikian berdasarkan penafsiran original intent, jelaslah bahwa tidak ada pembatasan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, apalagi berdasarkan jumlah kursi dan suara sah nasional pemilu DPR berdasarkan hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya. 38. Bahwa dengan demikian jelaslah pengusulan hanya oleh parpol pemilu berdasarkan hasil Pemilu anggota DPR 5 (lima) tahun sebelumnya, serta syarat kursi dan suara sah nasional Pemilu DPR yang diatur dalam frasa Pasal 222 a quo adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (2) UUD 1945 39. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan: “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau 26 gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum”. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) bukan lagi menjadi open legal policy, melainkan close legal policy, karena sudah disebutkan syarat calon presiden dan wakil presiden agar dapat dicalonkan. Maka dengan demikian, merumuskan norma “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.” Sebagaimana ketentuan pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Adalah bertentangan dengan UUD 1945; PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (5) UUD 1945 40. Bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden menurut Mahkamah adalah open legal policy, sebagaimana yang dituangkan dalam beberapa putusannya. Namun dalam Pasal 6 ayat (5) tidak demikian ketentunnya. Karena menurut Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 adalah tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Adapun tata cara itu adalah aturan pelaksana untuk melaksanakan pemilihan umum, tidak mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden. Yang dimaksud dengan tata cara itu ialah: a. Terbentuknya penyelenggara Pemilu; b. Pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu; c. Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden; d. Penentuan Hari Pemungutan Suara; e. Kertas suara atau tanda gambar Presiden dan Wakil Presiden; f. Penetapan Daftar Pemilih Tetap; g. Pencabutan nomor urut pasangan calon; h. Masa kampanye, masa tenang; 27 i. Dll, yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 41. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 berkaitan dengan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang- undang. Dalam Pasal 6A ayat 5 memberikan delegasi kepada pembuat undang-undang dalam mengatur tata cara aturan untuk pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Tata cara yang dimaksud dapat dimaknai sebagai sebagai aturan tata laksana dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara dalam pasal tersebut disebutkan diatur dalam undang-undang. Frasa diatur dalam undang-undang artinya UUD 1945 memberikan delegasi kepada pembuat undang-undang untuk mengatur dalam suatu undang-undang, apakah itu undang-undang tentang pemilihan umum atau undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, maka itu menjadi wewenang pembuat undang-undang. 42. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan: “Tata Cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam undang- undang”. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden memang didelegasikan oleh UUD 1945 kepada Pemerintah dan DPR untuk merumuskannya dalam undang-undang. Namun tidak mendelegasikan syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Disini perlu dipahami bahwa syarat dan tata cara adalah dua hal yang berbeda. Karena syarat adalah kewajiban yang harus dipenuhi, sementara tata cara adalah mengenai perlaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta tata cara seperti apa pemilihan itu dilaksanakan. Dengan berlakunya Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 maka kewajiban calon Presiden dan Wakil Presiden diperberat lagi di luar dari ketentuan konstitusi. Bahkan pengaturan dalam Pasal 222 UU 28 a quo telah menghilangkan hak para Pemohon sebagai pemilih untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang lebih variatif. PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22E AYAT (1) UUD 1945 Pasal 22E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 43. Bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali; 44. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil adalah pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih pemimpin menurut kehendak dan kemauan mereka tanpa dibatasi dengan ketentuan perundang- undangan yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. 45. Bahwa pemilihan umum yang diikuti oleh Partai Politik peserta pemilihan umum seperti Pemilihan DPR, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengusulkan kader-kader terbaik untuk dapat dicalonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa adanya pembatasan yang melanggar hak-hak konstitusional setiap peserta Pemilihan Umum (“Pemilu”) 46. Bahwa ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak mencerminkan Pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 47. Bahwa Frasa Jujur dan Adil baru dirumuskan setelah Reformasi, setelah dilakukan amandemen perubahan UUD 1945. Sebelumnya frasa ini tidak tercantum dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Karena memang selama rezim orde baru pemilihan umum terlaksana tetapi terdapat kecurangan di dalamnya. Maka untuk menghindari 29 terjadinya kecurangan, maka prinsip utama pelaksanaan pemilu harus jujur dan adil. 48. Bahwa frasa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak memungkinkan para Pemohon sebagai pemilih untuk merubah preferensi pilihannya dan menolak pengusulan capres dan cawapres oleh Parpol yang yang tidak melaksanakan mandatnya selama lima tahun memerintah, semata-mata karena yang digunakan adalah hasil Pemilu DPR lima tahun sebelumnya, yang belum tentu masih relevan dengan aspirasi dan kondisi serta tuntutan politik terbaru, ataupun kondisi politik mutakhir. Sedangkan pemilu pada esensinya adalah memberikan kesempatan kepada rakyat termasuk para Pemohon untuk menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan preferensi politik saat Pemilu dilaksanakan, bukan berdasarkan hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya, yang menutup pintu bagi rakyat pemilih Termasuk para Pemohon jika menginginkan perubahan mandat secara mendasar. 49. Bahwa sebagai ilustrasi, jika seorang presiden terpilih dan partai pengusungnya gagal melaksanakan janji-janji politik dan mandat kepresidenannya, maka berdasarkan Pasal 222 UU 7/2017, rakyat termasuk para Pemohon tetap sulit melakukan pencabutan mandat melalui Pemilu lima tahun kemudian, karena sang presiden dan partai pengusungnya tetap dapat mencalonkan diri lagi, berdasarkan hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya. Sekali lagi, ilustrasi demikian menegaskan norma Pasal 222 UU 7/2017 telah menghilangkan esensi dasar pembaharuan mandat oleh rakyat pemilih melalui Pemilu setiap lima tahun sekali. 50. Bahwa hak memilih bagi pemilih yang baru untuk pemilu yang akan datang (2024), dipaksa untuk memilih Calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik yang memperoleh syarat ambang batas pada pemilu 2019 sangat tidak adil. Para pemilih baru yang baru memilih pada tahun 2024 yang akan datang berhak untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden menurut pelaksanaan pemilu yang mereka ikuti, tanpa harus memilih presiden dan wakil presiden dari syarat yang telah digunakan pada pemilu sebelumnya. 30 51. Bahwa dengan pemberlakukan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengenyampingkan dan bertentangan dengan prinsip adil, yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkeadilan dan konstitusional. Karena, secara terang pemberlakukan Pasal a quo, telah membuat instrument pencalonan Presiden menjadi tidak adil, tidak demokratis, karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu. Partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu pada tahun 2024 nanti, secara serta merta akan kehilangan hak untuk mencalonkan Presiden sebagaimana dijamin oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh sebab itu, demokratisasi sistem penyelenggaraan pemilu, khususnya pencalonan Presiden di Indonesia dengan pemberlakukan Pasal a quo akan sangat bertentangan dengan prinsip universal penyelenggaraan pemilu, yang harus adil dan demokratis; 52. Bahwa salah satu bangunan asas pemilu yang disebutkan, dan mutlak harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan pemilu adalah adil. Salah satu instrument asas pemilu yang adil tersebut tentu adanya perlakuan yang sama, khususnya hak dan kewajiban yang sama kepada setiap peserta pemilu. Salah satu keadilan atas hak yang sama tersebut adalah adanya hak mencalonkan yang sama (candidacy right) yang sama untuk bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden oleh setiap partai politik peserta pemilu, yang sebagaimana sudah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945; 53. Bahwa keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilu (electoral justice), yang mensyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum; PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22E AYAT (2) UUD NRI 1945. 54. Bahwa Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan 31 Perwakilan Rakyat Daerah”. pemberlakuan Pasal a quo telah mengenyampingkan makna Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, dimana keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari Pemilu DPR, Pemilu DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPRD (baik provinsi maupun kabupaten dan kota) diselenggarakan secara serentak, pada hari, waktu, dan jam yang sama. Pemberlakuan Pasal a quo secara langsung maupun tidak langsung, menegasikan hakikat dari pemilu serentak, karena proses pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden masih bergantung pada hasil Pemilu 2019. Padahal, hasil Pemilu 2019 sudah dilaksanakan dan digunakan untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2019, sehingga tidak relevan lagi untuk digunakan pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024; 55. Bahwa pembentuk undang-undang secara sepihak menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) partai politik baru yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan/mengusung pasangan presiden dan wakil presiden; 56. Bahwa penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik kecil yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) dari calon presiden yang diusung; 57. Bahwa frasa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah melanggar Pasal 22E ayat (2), karena penghitungan syarat capres dan cawapres yang didasarkan pada hasil Pemilu DPR 5 (lima) tahun sebelumnya menjadi menghilangkan esensi Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali, yang pada dasarnya dilakukan untuk memberikan kesempatan pada rakyat pemilih untuk memperbaharui mandatnya kepada eksekutif (presiden) ataupun legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Karena itu mendasarkan penghitungan presidential threshold dari hasil Pemilu DPR yang 5 (lima) tahun sebelumnya, nyata-nyata telah 32 menghilangkan Hak para Pemohon untuk memperbaharui mandat lima tahunan itu, karena pemilihan presiden dan wakil presiden masih didasarkan pada Pemilu yang telah berlalu, dan sangat boleh jadi tidak lagi sesuai dengan aspirasi rakyat pemilih termasuk para Pemohon. 58. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, khususnya berkaitan dengan pemilu yang jujur dan adil maka jelaslah bahwa frasa Pasal 222 a quo adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat ayat (2) UUD 1945. PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22E AYAT (5) UUD 1945 59. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan wakil presiden, tidak merepresentasikan ketentuan pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. 60. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 mengatur mengenai ketentuan pemilihan umum. Menurut para Pemohon ketentuan yang dimaksud adalah tentang pelaksanaan pemilihan umum yang sudah tentu akan dilaksanakan dalam sebuah sistem demokrasi. Adapun pelaksanaannya adalah mengenai tata cara pemilihan umum. Kalau dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (5) yang menyebutkan: “Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-undang” maka ketentuan tentang tata cara itulah yang dimaksudkan oleh UUD 1945, bukan mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden. 61. Bahwa dalam Pasal 22E ayat (6) menyebutkan “Ketentuan Lebih Lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang”. Di sini kata “DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG” artinya dibuatkan aturan tersendiri khusus pemilihan umum. Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. 62. Bahwa Ketentuan yang diatur dengan Undang-undang dapat digabungkan dengan Pasal 6A ayat (5) membahas tentang tata cara pemilihan Presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang. Disini kami uraikan lagi, bahwa frasa “DIATUR DALAM UNDANG- 33 UNDANG” berbeda dengan frasa “DIATUR DENGAN UNDANG- UNDANG”. Maka disini ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 bisa disatukan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Tetapi sebalinya tidak bisa ketentuan Pasal 22E ayat (6) digabungkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (5). Sebab frasa “diatur dengan undang- undang” mengkhususkan adanya undang-undang tersendiri, sementara frasa “diatur dalam undang-undang” diartikan diatur dalam suatu undang-undang, atau dengan kata lain bisa disisipkan dalam undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. 63. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pembatasan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) tidak diatur baik dalam undang-undang maupun dengan undang-undang. Karena itu para Pemohon berpendapat Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DA WAKIL PRESIDEN YANG DIDALILKAN OLEH MAHKAMAH SELAMA INI SEBAGAI BENTUK OPEN LEGAL POLICY TIDAK SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 (TENTANG PEMILU SERENTAK) 64. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkmah menyatakan di halaman 83, “Dari sudut pandang original intent dari penyusunan perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu 34 Angota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pepelaksanaan pemilihan umum” adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.” 65. Bahwa hasil Pemilu 2019 didapatkan dari serangkaian proses yang begitu panjang, mulai dari pendaftaran peserta pemilu, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, penetapan partai politik calon peserta pemilu, pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran calon anggota legislatif, kampanye, dan tahapan lainnya, sehingga bisa sampai mendapatkan hasil akhir pemilu legislatif 2019. Oleh sebab itu, tidak bisa serta merta, secara tiba-tiba Pasal 222 UU a quo mengatur, bahwa hasil Pemilu 2019 dijadikan dasar untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Karena, belum juga tahapan pemilu dimulai, bahkan, partai politik peserta pemilu pun belum diketahui dan ditetapkan, partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon Presiden sudah dibatasi oleh Pasal a quo, yakni hanya partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2019; 66. Bahwa fakta inilah yang membuat pengaturan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mencederai dengan sangat fatal hakikat dari pelaksanaan pemilu serentak yang sudah diputuskan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara serentak untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; 67. Bahwa dalam pendapat Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.17] halaman 81, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negoisasi dan 35 tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negoisasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partia politik. Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai”; 68. Bahwa Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, sangat faktual akan berakibat kembalinya terjadi koalisi taktis demi kepentingan jangka pendek partai politik, yakni bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik dipaksa untuk bergabung, karena adanya ambang batas jumlah kursi, atau ambang batas suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kerangka itu, pemaknaan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang sudah disebutkan oleh Mahkamah, telah dikesampingkan dengan pemberlakuan Pasal a quo; 69. Bahwa dengan demikian, merujuk berbagai argumentasi di atas, maka sudah menjadi keharusan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 a quo telah terbukti melanggar ketentuan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DIDALILKAN OLEH MAHKAMAH SELAMA INI SEBAGAI BENTUK OPEN LEGAL POLICY TIDAK SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/ 2008 (TENTANG KETERPILIHAN ANGGOTA DPR DAN DPRD BERDASARKAN SUARA TERBANYAK BUKAN NOMOR URUT) 70. Bahwa ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diserahkan kepada pembuat undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR (open legal policy) hal tersebut tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam pengujian Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 36 Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai keterpilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum ditentukan dari nomor urut keterpilihan berdasarkan suara terbanyak. Ketentuan tentang keterpilihan suara berdasarkan nomor urut yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden karena tidak ditentukan secara tegas dan jelas normanya di undang-undang maka hal tersebut adalah open legal policy akan tetapi Mahkamah membatalkan norma dalam pasal tersebut. 71. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU/2008 membatalkan ketentuan pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Padahal ketentuan pasal tersebut oleh UUD 1945 diserahkan kepada pembuat UU untuk merumuskan normanya. Sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (6) yang menyatakan: “Ketentuan Lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-undang”. Tapi mahkamah pada waktu itu tidak menyebutkan itu diserahkan ke DPR dan Pemerintah sebagai pembuat UU, tetapi langsung diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. 72. Bahwa berdasarkan dalil dalam angka 70 dan 71, Mahkamah telah membuat yurisprudensi hukum bahwa katentuan pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, meskipun didelegasikan ke dalam pembuat UU yaitu Presiden dan DPR, Mahkamah sebagai Lembaga Peradilan yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguji UU terhadap UUD dapat membatalkan norma UU yang bertentangan dengan UUD 1945 tanpa harus dikembalikan kepada pembuat Undang-undang. KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DIDALILKAN OLEH MAHKAMAH SELAMA INI SEBAGAI BENTUK OPEN LEGAL POLICY TIDAK SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU- 37 VII/2009 (TENTANG HAK PILIH RAKYAT UNTUK MEMILIH BERDASARKAN TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP DENGAN HANYA BUKTI KTP) 73. Bahwa dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 mengabulkan permohonan Refly Harun dan Maheswara Prabandono dengan merumuskan norma baru yang berkaitan dengan hak pilih warga negara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan yurisprudensi itu Mahkamah Konstitusi, berwenang untuk merumuskan norma baru dan atau memberikan tafsiran konstitusional terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945. Untuk lebih jelasnya para Pemohon menguraikan UU 42/2008 yang diuji, yaitu: Pasal 27: “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Pasal 28: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih”. Pasal 111 ayat (1): ”Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.” Amar Putusan Mahkamah: Mengadili: • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; • Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang 38 diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: 1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat. 74. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- VII/2009 sebagaimana yang dimaksud dalam angka 73, para Pemohon berpendapat Mahkamah tidak perlu menyerahkan kepada pembuat Undang-undang dalam hal ini presiden dan DPR untuk mengubah ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, tapi langsung Mahkamah menyatakan bahwa pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DIDALILKAN OLEH MAHKAMAH SELAMA INI SEBAGAI BENTUK OPEN LEGAL POLICY TIDAK SESUAI 39 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 17/PUU- VI/2008 (TENTANG KEPALA DAERAH INCUMBENT YANG MAJU KEMBALI DARI BERHENTI, CUKUP DENGAN MENGAMBIL CUTI) 75. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU- VI/2008 dalam konkulusinya Mahkamah berpendapat Pasal 58 huruf q UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar- sesama pejabat Negara. Dengan demikian ketentuan Pasal 58 UU a quo tidak proporsional dan rancu, baik dari segi formulasi maupun substansi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Sedangkan dalam Amar Putusan Mahkamah menyatakan: • Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian; • Menyatakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Menyatakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 76. Bahwa berdasarkan amar putusan dalam point 75 terserbut di atas, Mahkamah tidak menyerahkan itu ke pembuat undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR, Mahkamah langsung menyatakan pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat; 40 77. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa putusan tentang permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dituangkan dalam beberapa putusan mahkamah diantaranya: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU- XV/2017, c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017 Dalam pertimbangannya Mahkamah ketentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pokoknya Mahkamah menyatakan adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari legal policy pembentuk undang- undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian bahwa mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional. Meskipun Mahkamah telah mengeluarkan beberapa putusan, para pemohon mengajukan kembali pengujian Pasal 222 UU a quo dengan dalil yang berbeda dan alasan hukum yang berbeda serta disertai argumentasi-argumentasi yang berbeda dari perhononan sebelumnya; 78. Bahwa dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi pernah merubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang; 79. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. IV. PETITUM Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 41 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tentang Perubahan Ketiga atas Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut: MENGADILI, DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) yang berbunyi "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi perolehan Kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.; Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 29 Maret 2022, sebagai berikut: 42 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon I, Ajbar, Renggeang, 31 Desember 1977, Islam, Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Jalan Padi Unggul Nomor 57 RT. 000 RW. 000 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. NPWP: 15.142.883.-6.814.000; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon II, Muhammad J. Wartabone, Salua, 28 Oktober 1975, Islam, Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Jalan Telaga Raya Nomor 9 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. NPWP: 14.078.150.1-831.000; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon III, Eni Sumarni, Sumedang, 27 Oktober 1963, Islam, Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dusun Warung Ketan RT. 001/RW. 001 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. NPWP: 09.635.657.1-006.000; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon IV, M. Syukur, Pasar Sungai Manau, 15 Juli 1981, Islam, Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sungai Manau, RT.000 RW. 000, Kelurahan Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. NPWP: 79.959.272.0-023.000; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon V, Abdul Rachman Thaha, S.H., M.H., Palu, 17 September 1979, Islam, Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Perumahan Royal Spring 2 Blok E2/15 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan. NPWP: 97.220.253.5-805.000; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 43 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 44 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 45 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 222 UU 7/2017, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 222 UU 7/2017: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konsttusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J dan Alinea keempat Pembukaan UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-7] yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak, serta mendapatkan pilihan sebanyak-banyaknya calon Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; 4. Bahwa para Pemohon menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan dalam setiap undang- undang, sehingga para Pemohon memiliki keterikatan langsung maupun tidak langsung dengan pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, para Pemohon telah menampung aspirasi, masukan, dan tanggapan masyarakat di berbagai daerah yang menyatakan persyaratan ambang batas (presidential threshold) bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan Pemilu, dan prinsip demokrasi Indonesia; 5. Bahwa pemberlakuan Pasal 222 UU 7/2017 telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya potensial merugikan hak-hak 46 konstitusional para Pemohon untuk mempunyai lebih banyak pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; 6. Bahwa menurut para Pemohon, persyaratan ambang batas (presidential threshold) telah membatasi para Pemohon untuk mendapatkan calon Presiden dan Wakil Presiden terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, membatasi lahirnya calon-calon pemimpin, dan membatasi hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sebagaimana terjadi pada Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019 yang hanya terdapat 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden saja; 7. Bahwa menurut para Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya merugikan hak konstitusional partai politik, tetapi juga merugikan hak konstitusional warga negara, karena partai politik tidak bisa mewakili kadaulatan rakyat, dan juga tidak sepenuhnya sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi rakyat seluruhnya; 8. Bahwa menurut para Pemohon, persyaratan ambang batas (presidential threshold) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 melanggar prinsip demokrasi dan pemilihan umum yang meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat; 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU- 47 XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” [3.6.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, Mahkamah berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 dimana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang akan digunakan sebagai 48 persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, terkait anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon karena terhambatnya haknya untuk memilih (right to vote) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki lebih banyak pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain para Pemohon tidak memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab akibat antara norma a quo dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon untuk memilih (right to vote); [3.6.3] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai anggota DPD, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan para Pemohon dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah, karena pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 tidak mengurangi kesempatan putra-putri terbaik daerah untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Para Pemohon juga tidak memenuhi kualifikasi perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih sehingga dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 222 UU 7/2017, karena tidak terdapat bukti adanya dukungan bagi para Pemohon untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu atau setidak-tidaknya menyertakan partai politik pendukung untuk mengajukan permohonan bersama dengan para Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan 49 pada Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang ditentukan dalam norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy) sehingga menolak permohonan Pemohon. Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya; [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. 50 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 51 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya K.