PUU Tahun 2019

21/PUU-XVII/2019

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA. Kuasa Hukum : H. Moh. Rusdi Taher, S.H., M.H., H.O.K. Joesli S.H., M.H., Rizky Dienda Putri, S.E., S.H., Nurfidiyanti Maito, S.H., dkk

Tanggal Registrasi: 2019-03-06

Tanggal Putusan: 2019-04-15

UU Diuji: UU 7/2017, UU 24/2003, UU 8/2011

Majelis Hakim: ["Saldi Isra (K)", "I Dewa Gede Palguna (A)", "Arief Hidayat (A)", "Dian Chusnul Chatimah (PP)"]

Amar Putusan: Hakim MK yang mengabulkan permohonan pengujian [[Pasal 458 ayat (6)]] [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya yaitu paling lambat 30 hari sejak Putusan diucapkan [vide [[Pasal 57 ayat (3)]] Undang-Undang MK]; Atau apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – Ex Aequo et Bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut: 1. Bukti P-1a : Fotokopi Identitas Pemohon (KTP); 2. Bukti P-1b : Fotokopi NPWP Pemohon dengan Nomor 07.283.538.2-017.000; 3. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Penyumpahan Pemohon sebagai Pengacara Praktek pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 6 Maret 1990 Nomor PTJ-UM 143.671-1990; 4. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor D-29.KP.04.13 Tahun 1993 tanggal 11 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Sebagai Penasihat Hukum atas nama Pemohon; ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 335 ayat (1)]] - [[Pasal 458 ayat (6)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2019*

Teks Putusan

# Pengujian UU Pemilu ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[21/PUU-XVII/2019]] - **Tahun**: 2019 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Ditolak - **Tanggal Putusan**: 2019 Oktober 22 - **Significance**: High - **File**: [[21 PUU 2019_UU-Pemilu-TOLAK-telahucap-15April2019. Doc]]) [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] (Anggota) - [[Enny Nurbaningsih]] sebelumnya - Relevansi dengan perkembangan hukum konstitusi Indonesia ## Perihal Pengujian [[UU No. 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2019-03-06**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2019-04-15**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[100/PUU-XI/2013]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[11/PUU-VIII/2010]] ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut [[UUD 1945]]), [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Per... - Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang in casu [[Pasal 458 ayat (6)]] [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indo... - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 51 ayat (1)]] UU [[MK]] beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap [[UUD 1945]] adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh [[UUD 1945]] dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, ya... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditolak**. ## Amar Putusan Hakim MK yang mengabulkan permohonan pengujian [[Pasal 458 ayat (6)]] [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya yaitu paling lambat 30 hari sejak Putusan diucapkan [vide [[Pasal 57 ayat (3)]] Undang-Undang MK]; Atau apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – Ex Aequo et Bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut: 1. Bukti P-1a : Fotokopi Identitas Pemohon (KTP); 2. Bukti P-1b : Fotokopi NPWP Pemohon dengan Nomor 07.283.538.2-017.000; 3. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Penyumpahan Pemohon sebagai Pengacara Praktek pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 6 Maret 1990 Nomor PTJ-UM 143.671-1990; 4. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor D-29.KP.04.13 Tahun 1993 tanggal 11 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Sebagai Penasihat Hukum atas nama Pemohon; ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 335 ayat (1)]] - [[Pasal 458 ayat (6)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2019*

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut [[UUD 1945]]), [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Per... - Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang in casu [[Pasal 458 ayat (6)]] [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indo... - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 51 ayat (1)]] UU [[MK]] beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap [[UUD 1945]] adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh [[UUD 1945]] dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, ya... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditolak**. ##