PUU Tahun 2017

21/PUU-XV/2017

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Sudding Dg Nyau, Muntu Dg Situju, dan Sakarang Dg Tappo berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 April 2017 memberikan kuasa kepada Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., Resa Indrawan Samir, S.H., M.H., dkk.

Tanggal Registrasi: 2017-05-05

Tanggal Putusan: 2017-07-10

UU Diuji: UU 24/2003, UU 8/2011

Majelis Hakim: ["I Dewa Gede Palguna (K)", "Saldi Isra (A)", "Aswanto (A)", "Dian Chusnul Chatimah (PP)"]

Amar Putusan: Mengadili, Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian Undang-Undang (UU) terhadap [[UUD 1945]] yang juga didasarkan pada [[Pasal 10 ayat (1)]] [[UU No. 24 Tahun 2003]] juncto [[UU No. 8 Tahun 2011]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] yang menyatakan, “[[Mahkamah Konstitusi]] berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap [[UUD 1945]] diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1)]] - [[Pasal 23 ayat (1)]] - [[Pasal 28]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak**

Teks Putusan

# Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[21/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dikabulkan - **Tanggal Putusan**: 2017 - **Significance**: Medium - **File**: [[21 PUU 2017 -- UU_Tansmigrasi-TOLAK-telahucap-10Juli2017. Doc]] - [[Pasal 28D]] dengan mendalilkan adanya pertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. ## Perihal Pengujian Undang-Undang (UU) terhadap [[UUD 1945]] ## Duduk Perkara Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU dengan mendalilkan adanya pertentangan dengan [[UUD 1945]] berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan [[Pasal 24C UUD 19]] dan [[UU No. 24 Tahun 20]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU. ### Pokok Perkara [[Mahkamah Konstitusi]] - **2017**: Proses pemeriksaan dan sidang dilakukan - **2017**: [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **[[Kedudukan Hukum]] menerapkan metode penafsiran sistematis, teleologis, dan original intent dalam menilai permohonan pengujian UU. ### Precedential Value Putusan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan yurisprudensi [[Mahkamah Konstitusi]] - [[Aswanto]] - [[Saldi Isra]] ## Timeline - **2017-05-05**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-07-10**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditolak**. ## Catatan Penting - Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengujian UU - Konsistensi dengan yurisprudensi [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman ## Amar Putusan Mengadili, Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian Undang-Undang (UU) terhadap [[UUD 1945]] yang juga didasarkan pada [[Pasal 10 ayat (1)]] [[UU No. 24 Tahun 2003]] juncto [[UU No. 8 Tahun 2011]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] yang menyatakan, “[[Mahkamah Konstitusi]] berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap [[UUD 1945]] diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1)]] - [[Pasal 23 ayat (1)]] - [[Pasal 28]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak**