21/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 21/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Leonardo Siahaan Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Taman Alamanda Blok B7 Nomor 24, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Fransiscus Arian Sinaga Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Kampung Rawa Panjang Nomor 120, RT 001/004, Kota Bekasi Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/PUU/PAN.MK/AP3/5/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Juni 2021 dengan Nomor 21/PUU- XVIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2021, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945); Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”. Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; c. memutus pembubaran partai polotik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 3 Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) menyatakan “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (insconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undnag tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya; 4 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional pasal-pasal dari undang- undang tersebut marupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945. 8. Dalam hal ini, para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum pidana yaitu pasal 288 dan 293 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 B. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING ) PARA PEMOHON 9. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.” 10. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang- undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, 5 dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 11. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Kerugian konstitusional para Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang- undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang- Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang a quo, oleh karena: a. Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk seorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia 6 tahu atau selayaknya harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. Kerugian yang dialami para Pemohon I dan II yaitu Pasal 293 KUHP dan Pasal 288 KUHP merupakan pasal yang sangat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas. Sudah sepatutnya hal tersebut menjadi keresahan para Pemohon I dan II. Selanjutnya para Pemohon memiliki adik saudara sepupu perempuan karena para Pemohon tidak memiliki adik kandung perempuan, sehingga menjadi kekhawatiran para pemohon apabila adik saudara sepupu Pemohon menjadi korban percabulan dibawah umur (Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP) maupun sebagai korban kekerasan dalam perkawinan (Pasal 288 KUHP) sehingga tidak ada implementasi kepastian perlindungan hukum. Dan bukan hanya itu para pemohon juga merasa khawatir apabila ketika para Pemohon sudah menjadi ayah dan sewaktu-waktu ada kejadian anak masing-masing para Pemohon mengalami korban percabulan yang memenuhi unsur Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sehingga para Pemohon tidak bisa melaporkan dikarenakan dalam pasal tersebut hanya anak para Pemohon yang bisa melaporkan alias merupakan delik aduan absolute sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (2) nya, selanjutnya kekhawatiran dalam Pasal 288 KUHP para Pemohon juga khawatirkan dikarenakan dalam Pasal 288 KUHP tidak disebutkan batas umur berapa yang belum waktunya untuk dikawini sehingga disini menimbulkan kekhawatiran menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda mengenai batas waktunya untuk dikawini Menurut para Pemohon permasalahan Pasal 293 KUHP ayat (1) yang berbunyi “belum dewasa” merupakan sebagai frasa yang dapat menyebabkan beberapa pihak saling menafsirkan satu sama yang lain sehingga tidak ada kejelasan kepastian hukum mengenai konteks usia belum dewasa. Adapun kasus para pemohon dapatkan salah satunya dalam perkara Terdakwa Ardiman Petrus Sihotang Alias Ardiman Sihotang kasus yang terjadi pada Tahun 2018 Nomor Register Perkara: PDM-23/PSIAN/Ep.2/10/2018, dalam perkara saudara Terdakwa 7 Ardiman didakwa atas kasus percabuan terhadap korban bernama Megawati Silaban, dan dalam surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dinyatakan usia korban berusia 19 Tahun adapun alasan penuntut umum memasukan usia 19 Tahun sebagai kategori belum dewasa sesuai dengan surat dakwaan sebagai berikut: Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diketahui bahwa pada saat pertama sekali terdakwa mencabuli saksi korban yaitu pada tanggal 16 Juni 2018 dan pada saat itu saksi korban masih berusia 19 tahun dan termasuk dalam kategori belum dewasa dan saksi korban juga belum pernah menikah, hal mana didasari pula surat bukti dalam lampiran berkas perkara yang ada berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT- 24062013-0015 tertanggal 24 Juni 2013 tercatat bahwa di Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 27 Pebruari 1999 telah lahir Megawati Silaban (Anak Kelima) dari pasangan Robert Silaban dan Rita Ambarita, denga demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi. Selanjutnya menurut para Pemohon terdapat permasalahan di dalam Pasal 293 KUHP tersebut tepatnya didalam ayat (2) nya, dimana dalam ayat (2) tersebut pelaporan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menjadi korban perbuatan cabul itu artinya merupakan delik aduan absolut. Delik aduan absolut dalam ayat (2) Pasal 293 KUHP tersebutlah yang menjadi penghambat korban dapat menuntut hak-haknya secara hukum untuk menjerat pelaku. Karena orang lain yang bukan menjadi korban perbuatan cabul tidak dapat melaporkan ke pihak berwajib. Pasal 293 ayat (2) KUHP ini sangat tidak perpektif dalam memberikan perlindungan yang adil dan dapat dirasakan oleh korban, menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan pelaku membuat korban ternganggu psikologisnya sehingga adanya timbul rasa trauma yang sangat mendalam dari korban dan korban tentu tidak berani melaporkan tindakan pelaku ke pihak polisi. Bentuk delik aduan yang terdapat didalam ayat (2) merupakan sebagai bentuk pelanggaran hak konstitusi korban. b. Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang berbunyi: 8 “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Menurut para Pemohon bahwa di dalam Pasal 288 KUHP tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai yang dimaksud dengan belum waktunya untuk mengawini, sehingga akan menimbulkan ketidak jelasan hukum mengenai umur berapa yang dimaksudkan oleh Pasal 288. Untuk dari itu menurut pendapat para Pemohon bahwa tidak diberikan penjelasan umur berapa yang dimaksud belum waktunya untuk dikawini merupakan sebagai ketentuan yang abu-abu dan tidak jelas, dan akan dikhawatirkan semua pihak akan menafsirkan secara berbeda-beda umur mengenai belum waktunya untuk dikawini. Dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan umur yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, apakah mengenai umur yang dimaksudkan dalam Pasal 288 KUHP adalah sesuai dengan Pasal 19 atau tidak. Ini sangat jelas adanya ketidak jelasan dalam suatu pasal akan menyebabkan multitafsir dan dapat merugikan perempuan sebagai korban dari kejahatan seksual didalam perkawinan dan ternyata batas usianya tidak jelas menurut hukum. Penimbulan multitafsir mengenai umur dalam Pasal 288 KUHP menciptakan sebuah ketidak adilan dalam menerapan Pasal 288 KUHP Selain ketidakjelasan mengenai usia yang dimaksud dari Pasal 288 KUHP yang berbunyi “belum waktunya untuk dikawini” terdapat permasalahan lain didalam Pasal 288 KUHP yaitu permasalahan apakah dalam Pasal 288 sebagai bentuk perkawinan yang sah didalam hukum atau perkawinan yang menyalahi aturan hukum, ini yang perlu dipertanyakan kejelasan yang dimaksud; 13. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. 9 C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945 1. Bahwa Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi: (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk seorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau selayaknya harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. Pasal 293 ayat (1) KUHP, dengan frasa “ belum dewasa ” merupakan sebagai ketentuan yang multitafsir dan masih terdapat pula praktik dalam surat dakwaan dari Jaksa penuntut umum memakai dasar kebelum dewasaan dan Perwalian bagian I Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 untuk mengkelompokan usia belum dewasa seperti dalam perkara kasus Novia Helina Nainggolan (20 tahun) kasus yang terjadi pada Tahun 2011 dengan Putusan PN Lubuk Pakam (Putusan Nomor: 1049/Pid.B/2011/PN-LP), dengan terdakwa Aminton Sitorus alias Ribut Sitorus atas kasus percabulan (bukti P-1) dan selanjutnya kasus yang terbaru pada Tahun 2018 perkara Terdakwa Ardiman Petrus Sihotang Alias Ardiman Sihotang kasus yang terjadi pada Tahun 2018 Nomor Register Perkara: PDM-23/PSIAN/Ep.2/10/2018, dalam perkara saudara Terdakwa Ardiman didakwa atas kasus percabulan terhadap korban bernama Megawati Silaban, dan dalam surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dinyatakan usia korban berusia 19 Tahun; Selanjutnya ayat (2) KUHP merupakan sebagai bentuk pasal yang tidak menjamin perlindungan yang benar benar dapat dirasakan oleh korban perbuatan cabul, dan jelas bertentangan dengan hak konstitusi korban dan sesuai dengan bunyi Pasal 28D UUD 1945 “perlindungan dan kepastian hukum yang adil” dan bunyi Pasal 28G UUD 1945 “perlindungan kehormatan dan martabat” korban yang mengalami psikis tentu tidak berani dalam melaporkan pelaku kepada pihak berwajib dan sangat jelas Pasal 293 KUHP ayat (2) menghambat korban untuk menuntut pelaku; 10 2. Bahwa Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Permasalahan delik aduan absolut dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP menjadi penghambat perlindungan diri pribadi kehormatan dan martabat korban atas tindakan perbuatan pelaku yang tidak patut dalam melakukan perbuatan cabul terhadap korban. hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis; 3. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepatian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dapat dilihat bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, menurut para pemohon delik aduan absolut yang terdapat dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban perbuatan percabulan sekaligus tidak mencerminkan dalam keadilan memberikan perlindungan kepada korban; 4. Bahwa dalam Pasal 293 KUHP ayat (1): “Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk seorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau selayaknya harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, dalam Pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa baik berjenis kelamin perempuan maupun berjenis kelamin laki-laki. Bahwa secara Undang-Undang maupun konvensi anak memberikan penjelesan mengenai usia yang dapat dikatakan sebagai yang belum dewasa antara lain: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 11 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Konvensi Anak (Convention on The Right of The Child) “Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. 5. Bahwa, menurut pendapat pemohon seharusnya Pasal 293 ayat (2) KUHP yang merupakan suatu perbuatan cabul bukan dikategorikan sebagai delik aduan absolut, semestinya pasal 293 KUHP sebagai delik biasa karena sebagai bentuk pelanggaran kesusilaan yang menyangkut masyarakat umum, dan hal ini tentu akan memberikan penjelasan yang jelas bahwa kategori perbuatan percabulan merupakan sebagai kategori perbuatan pelanggaran kesusilaan yang seharusnya Pasal 293 KUHP sebagai delik biasa bukan delik aduan delik biasa diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. 6. Bahwa, delik aduan absolut Pasal 293 ayat (2) KUHP bertentangan dalam perlindungan hak dalam perlindungan jaminan hukum, perlindungan kehormatan dan perlindungan martabat (Pasal 28G UUD 1945) dan tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepatian hukum yang adil (Pasal 28D UUD 1945), penghambat dalam delik aduan absolute tersebut hanya dapat dilakukan oleh korban itu artinya orang lain yang bukan korban tidak bisa melaporkan tindakan pelaku atau delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). 7. Bahwa, hasil wawancara dari Bu Putu (Komisioner Sub, Perlindungan Khusus Anak ) yang para Pemohon lakukan pada tanggal 7 Mei 2021 sebagai berikut: a. Modus yang sering dilakukan pelaku terhadap anak sebagai korban percabulan adalah pembujukan, mengajak menonton video porno, tidak 12 bisa mendorong hasrat seksual, anak anak mudah untuk diajak ketimbang orang dewasa. b. Usia anak yang menjadi korban percabulan bervariasi, ada juga korbannya berumur 3 Tahun sampai 18 Tahun c. Hubungan pelaku dan anak sebagai korban perbuatan percabulan adalah keluarga terdekatnya seperti ayah, paman, dll. 8. Permasalahan yang timbul dalam Pasal 293 KUHP bukan hanya permasalahan penuntutan hanya dapat dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. Selain itu didalam Pasal 293 KUHP juga tidak jelas memberikan pernyatan umur berapa yang dimaksud dalam kategori belum dewasa, karena permasalahan itu. Masih ada penuntut umum yang memasukan umur 20 tahun kedalam surat dakwaan, seperti contoh yang kami peroleh dihalaman website lembaga bantuan hukum dan advokasi rakyat sumatra utara (http://bakumsu.or.id/baru/?p=117 ) tentang Putusan PN Lubuk Pakam (Putusan Nomor: 1049/Pid.B/2011/PN-LP), dalam putusan tersebut korban Novia Helina Nainggolan (20 tahun) sedangkan terdakwa Aminton Sitorus alias Ribut Sitorus atas kasus percabulan, alasan penuntut umum memasukan umur 20 tahun tersebut dalam eksepsi penasehat hukum terdakwa sebagai berikut: “Menimbang bahwa selajutnya inti pendapat penuntut Umum terhadap pokok keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa diatas adalah bahwa umur saksi korban 20 (dua puluh) tahun adalah belum dewasa dengan alasan yang dimaksud dengan pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebagaimana diatur dalam BAB XV tentang Kebelum Dewasaan dan Perwalian bagian I Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 (S.1901-194 Jo S 1905-552) dan juga dalam ketentuan S 1819-60,1839-22 pada tangggal 01 Desember 1905 batas usia belum dewasa di ubah dari 23 tahun menjadi 21 tahun kemudian disebutkan dalam buku KUHP serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal R Soesilo edisi cetak ulang, tahun 1991 Politea Bogor bahwa pengertian belum dewasa adalah berumur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Selain itu kami juga membaca kembali dalam putusan perlawanan penuntut umum terhadap dikabulkannya eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dalam salah satu isi dari memori pelawanan penuntut umum yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2012 ke Pengadilan Tinggi Medan sebagai berikut: 13 “bahwa di dalam Memori Perlawanan yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Januari 2012 antara lain menyatakan: Bahwa saksi korban NOVIA HELINA NAINGGOLAN yang sudah mencapai 20 (dua puluh) tahun dan 3 (tiga) bulan adalah termasuk kriteria seseorang yang belum dewasa dan telah memenuhi salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 293 ayat (1) KUHP; 2. Pengertian belum dewasa dalam salah satu element unsur Pasal 293 ayat (1) KUHP dimaksud adalah bukan pengertian anak-anak yang telah diatur dalam beberapa Undang undang yang bersifat khusus. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan perlawanan penuntut umum dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Januari 2012 No/Pid.B/2011/PN-Lp. (Bukti P-1); Selain putusan tersebut ada pula kasus serupa, yaitu terdakwa Suryadi Natal Simangungsong berusia 27 tahun dinyatakan bersalah melanggar Pasal 293 KUHP oleh hakim pengadilan negeri Sibolga terhadap korban bernama Nuraisyah Tanjung berusia 20 tahun dengan Nomor Putusan No. 506/Pid.B/2012/PN.Sbg. Berdasarkan putusan dari pengadilan negeri Sibolga tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum memasukan pelaku ke dalam Pasal 293 KUHP dikarenakan korban belum berusia 21 tahun, dan menurut penuntut umum umur yang belum dewasa adalah 21 Tahun. Sekaligus dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa Suryadi Natal Simangungsong bersalah dikenakan hukuman pidana 4 bulan penjara (Bukti P-2); Selanjutnya kasus kedua kasus para pemohon dapatkan dalam perkara Terdakwa Ardiman Petrus Sihotang Alias Ardiman Sihotang kasus yang terjadi pada Tahun 2018 Nomor Register Perkara: PDM- 23/PSIAN/Ep.2/10/2018, dalam perkara saudara Terdakwa Ardiman didakwa atas kasus percabuan terhadap korban bernama Megawati Silaban, dan dalam surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dinyatakan usia korban berusia 19 Tahun adapun alasan penuntut umum memasukan usia 19 Tahun sebagai kategori belum dewasa sesuai dengan surat dakwaan sebagai berikut: Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diketahui bahwa pada saat pertama sekali terdakwa mencabuli saksi korban yaitu pada tanggal 16 Juni 2018 dan pada saat itu 14 saksi korban masih berusia 19 tahun dan termasuk dalam kategori belum dewasa dan saksi korban juga belum pernah menikah, hal mana didasari pula surat bukti dalam lampiran berkas perkara yang ada berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-24062013-0015 tertanggal 24 Juni 2013 tercatat bahwa di Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 27 Pebruari 1999 telah lahir Megawati Silaban (Anak Kelima) dari pasangan Robert Silaban dan Rita Ambarita, denga demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi (Bukti P-5); 9. Berdasarkan data percabulan tahun 2019 dan 2020 yang kami peroleh dari KPAI pada tanggal 7 Mei 2021. antara lain: pada tahun 2019 jumlah anak- anak korban percabulan mencapai 190, sedangkan pada tahun 2020 jumlah anak-anak menjadi korban percabulan menjadi 419 sehingga total anak-anak korban percabulan tahun 2019 dan 2020 mencapai 609 korban. Data yang diperoleh KPAI tersebut berasal dari: - Pengaduan langsung KPAI - Pengaduan online data perlindungan anak - Pengaduan hasil pemantauan dan investigasi kasus KPAI - Pengaduan hotline service KPAI (Bukti P-3). Sangat jelas bila melihat data tersebut, anak-anak korban mengalami percabulan mengalami peningkatan yang menjadi perhatian serius. Anak- anak menjadi korban percabulan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 229 korban. Data itu belumlah data yang sebenarnya dikarenakan masih adanya beberapa korban yang belum melaporkan atau enggan untuk melaporkan yang faktor-faktornya sudah kami cantumkan diatas 10. Bahwa,hasil yang kami peroleh selanjutnya dari website KPAI yang berjudul “Pelaku Percabulan Mencari Mangsa, Anak Pun Menjadi Korban” (https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pelaku-percabulan-mencari-mangsa- anak-pun-menjadi-korban) dalam website KPAI tersebut dikatakan perbuatan cabul agar menarik anak-anak untuk menuruti kemauannya seringkali diiming-imingi dengan pemberian sejumlah uang, atau barang berupa permen. Dampak psikologis dari korban yang masih anak pun akan terganggu dengan perbuatan cabul pelaku. Dampak psikologis yang dapat timbul dari anak tersebut adalah menjadi trauma untuk dekat dengan teman 15 sebayanya yang laki-laki, timbul kecurigaan kepada teman laki-laki sebayanya, menceritakan pengalaman atau tragedi cabulnya kepada teman-temannya, atau bahkan ia dapat membawa ingatan itu hingga dewasa; 11. Bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan para pemohon pada tanggal 19 April 2021 terhadap asisten komisioner KPAI Sub Perlindungan Khusus Anak bernama Pak Robert beliau mengatakan, ada yang menjadi penyebab para anak enggan melaporkan bila mereka menjadi korban percabulan, pelecehan seksual, kekerasan seksual yaitu: a. Malu b. Bingung melapor ke siapa c. Tidak mau berurusan dengan pihak berwajib karena ribet d. Tidak mau aib nya terbongkar/ tidak boleh ada yang tahu (Bukti P-4). 12. Selain itu pula, para pemohon melakukan survei tanggapan responden dari masyarakat dengan menggunakan aplikasi google form pada tanggal 20 April 2021. Sebanyak 16 responden memberikan tanggapan, dari tanggapan responden dapat disimpulkan alasan anak yang menjadi korban percabulan, pelecehan seksual, kekerasan seksual antara lain: a. Takut diintimidasi atau takut diancam oleh pelaku b. Trauma c. Ribet atau mengurus ke pihak berwajib lambat direspon d. Takut ada stigma negatif atau pelabelan negatif dari pihak lain atau orang lain e. Tidak bisa membuktikan karena minimnya bukti, karena lokasi kejadiannya ditempat sepi yang tidak terdapat CCTV maupun saksi lain f. Takut aibnya terumbar g. Takut mendapat cemoohan dari orang lain h. Tidak percaya kepada pihak berwajib, kasus yang dialami dapat diproses. 13. Tindak pidana menurut Pasal 293 KUHP ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana menggerakkan seseorang itu adalah memberi hadiah atau berjanji akan 16 memberi uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku lalu menyalah gunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut. Orang disesatkan atau digerakkan itu haruslah belum dewasa atau diketahuinya belum dewasa atau patut harus di duganya bahwa orang itu belum dewasa. Sementara itu seseorang yang belum dewasa atau yang diketahuinya belum dewasa atau yang patut harus diduga bahwa ia belum dewasa tersebut adalah berkelakuan baik 14. Bahwa, menurut para pemohon. Menganggap bahwa sangat aneh bila Pasal 293 ayat (2) KUHP untuk melaporkan terjadinya perbuatan cabul harus yang melaporkan korban sebagai bentuk delik aduan absolut. Ini sangat berbeda dengan pasal yang mengatur serupa tentang percabulan seperti Pasal 291, Pasal 292, dan Pasal 294 KUHP, dalam pasal-pasal tersebut merupakan sebagai delik biasa bukan delik aduan; 15. Bahwa, selanjutnya persoalan lain perbedaan antara jenis delik dalam Pasal 293 KUHP dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sangat berbeda sekali, dalam Pasal 76E konteks perbuatan cabul merupakan sebagai delik biasa sedangkan dalam Pasal 293 KUHP sebagai delik aduan absolut dan sering kali dalam praktek Pasal 293 masih dipakai dalam surat dakwaan penuntut umum, untuk itu kami para pemohon beralasan bahwasannya harus ada perubahan delik dalam Pasal 293 KUHP menjadi delik biasa; 16. Bahwa sudah sangat tepat dikatakan delik aduan yang tercantum dalam ayat (2) Pasal 293 KUHP bertentangan dengan kepentingan korban sendiri dan seharusnya sebagai bentuk delik biasa. Kejahatan dibidang seksual, disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan karena objek pelanggarannya berupa kepentingan hukum yang dilindungi, yakni rasa kesopanan masyarakat di bidang seksual. Rasa kesopanan masyarakat dibidang seksual terutama terhadap orang yang belum dewasa harus dilindungi. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan orang yang belum dewasa tidak diganggu oleh perbuatan atau pengetahuan yang melanggar kesusilaan yang dapat berpengaruh buruk pada pembentukan watak dan perangai anak-anak atau orang yang belum dewasa di bidang kesusilaan. 17 17. Tentang perbuatan cabul menurut R. Soesilo, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. 18. Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut: a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita; b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. c. Pencabulan di luar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat dan yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. 19. Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam (5) kategori, yaitu: a. Immature: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa. b. Frustrated: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak- 18 anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya. c. Sociofathic: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang kecendrungan agresif yang terkadang muncul. d. Pathological: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration). Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan hak konstitusi dalam pasal 28D dan 28G UUD 1945. 20. Bahwa pasal 288 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ketidakjelasan dalam penjelasan umur yang dimaksud dalam Pasal 288 KUHP tersebut bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G UUD 1945, alasan dari para pemohon karena pasal tersebut dapat menyebabkan penghambat dalam perlindungan kehormatan, martabat maupun jaminan dalam hukum dalam melindungi hak-hak korban dari kekerasan seksual didalam perkawinan. Ketidak pastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat menyebabkan korban hak-haknya menjadi terlanggar karena terhambat mengenai ketidak jelasan usia atau umur yang dimaksud dalam pasal 288 KUHP. 21. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Bahwa: perlindungan diri pribadi kehormatan dan martabat merupakan suatu hak yang melekat didalam diri manusia dan manusia bebas dari perlakuan yang mengancam kehormatan maupun martabat didalam di dalam dirinya, penjelasan didalam Pasal 288 KUHP yang merupakan pasal yang sangat patut dipertanyakan kejelasannya dan pasal yang 19 penjelasannya sangat ambigu dapat menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan perlindungan kerhormatan dan martabat bagi setiap korban. 22. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepatian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dapat dilihat bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, menurut para pemohon bahwa ketidak jelasan penjelasan usia yang terdapat di dalam Pasal 288 KUHP dapat memberikan ketidakadilan dalam kepastian hukum bagi setiap korban kekerasan seksual dalam perkawinan yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 288 KUHP tersebut. Ketidakpastian hukum itulah dapat menghambat keadilan bagi para korban; 23. Bahwa, menurut para Pemohon ada terdapat perbedaan dalam usia batas untuk melangsungkan perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 29 tersebut mengatakan bahwa usia yang dapat diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan adalah bagi laki-laki berumur 18 tahun sedangkan perempuan 15. Sedangkan menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. 24. Bahwa, belum waktunya untuk dikawin dalam Pasal 288 adalah unsur objektif. Tentang keadaan yang sebenarnya ini harus diketahui oleh suaminya itu. Apabila dia tidak tahu secara pasti tentang keadaan itu, dia sepatutnya harus menduga bahwa perempuan (istrinya) itu belum pantas untuk disetubuhi. Ini merupakan unsur kesalahan si pembuat. 25. Bahwa, dapat dipertanyakan apakah perkawinan dalam Pasal 288 KUHP merupakan sebagai perkawinan yang sah atau tidak secara undang- undang, atau bisa dikatakan bahwa inilah persoalan dalam Pasal 288 KUHP, apakah korbannya istrinya atau orang lain yang merupakan orang yang belum dapat dikawini. 26. Bahwa, jika yang dapat dikatakan adalah korbannya adalah istri dari pelaku dan inilah persoalan hukum mengenai keabsahan dari perkawinan itu sendiri dalam Pasal 288 KUHP, secara undang-undang dapat diizinkan melakukan perkawinan adalah umur 19 tahun tertera dalam UU Nomor 16 20 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Mengenai keabsahan perkawinan dengan yang belum waktunya untuk dikawini sesuai dengan bunyi Pasal 288 KUHP dapat dipertanyakan apakah adanya bentuk pelanggaran hukum di dalamnya 27. Bahwa, seharusnya Pasal 288 KUHP memberikan penjelasan yang jelas usia dari yang dimaksud “ belum waktunya untuk dikawini “ tentu ini berbeda dengan Pasal 287 dicantumkannya umur anak dibawah umur yaitu “usia 15 tahun“ sehingga akan dikhawatirkan menimbulkan perdebatan seperti apa “belum waktunya untuk dikawini” seperti yang dimaksud dalam Pasal 288 KUHP; 28. Bahwa, Eksploitasi seksual sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesusialan dan harus mendapat perlindungan hukum terhadap para korban eksploitasi seksual, eksploitasi seksual juga bisa masuk kedalam permasalah perkawinan yaitu karena sang korban merupakan seorang istri menolak untuk melakukan hubungan badan dengan suami. Adanya penolakan yang demikian dari istri nya menyebabkan sering kali terjadinya kekerasan seksual yang merupakan sebagai bentuk eksploitasi seksual; 29. Bahwa, pendapat Prof. Dr. Bagong Suyanto dalam bukunya “sosiologi anak” kekerasan seksual sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi lebih dari merupakan sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki- laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial-budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender; 30. Bahwa, Kekerasan seksual, demikian tidak hanya terbatas pada hal-hal bersifat fisik, tetapi juga mencangkup banyak perilaku lainnya misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan sehingga kalau bicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan saja; 31. Lima tipe tindak perkosaan,yaitu: a. Sadictic rape (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya, melainkan serangan yang menggerikan atas kelamin dan tubuh korban; 21 b. Anger rape, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustasi dan kekecewaan hidupnya; c. Domination rape, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan utama penaklukan seksual; d. Seductive rape, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal dan sampai batas-batas tertentu bersikap permissive (memperbolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan; e. Exploitation rape, yaitu perkosaan terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi dimana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial. PETITUM: Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 293 KUHP dan Pasal 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Menyatakan Pasal 293 KUHP dan Pasal 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sepanjang frasa “Belum dewasa” dan “belum waktunya untuk dikawini” tidak mempunyai kekuatan mengikat. 4. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pasal 293 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang frasa “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya 22 dilakukan kejahatan itu” (merupakan delik aduan absolute) diubah menjadi delik biasa, lalu frasa ayat (1) “belum dewasa” diubah menjadi usia yang dibawah 18 Tahun. Sedangkan dalam Pasal 288 KUHP sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawini” diubah menjadi batas umur 19 Tahun; 5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan. Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Putusan Nomor 94/PID/2012/PT-MDN; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Nomor 506/Pid.B/2012/PN.Sbg; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Rincian Tabel Data Anak Korban Pencabulan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Survey Perlindungan Anak Terhadap Perbuatan Cabul; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN.Pms. Selain itu para Pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama Beniharmoni Harefa yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang diselenggarakan pada tanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: Seteleh membaca dengan saksama permohononan yang diajukan oleh Pemohon, Sdr Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga terkait Permohonan Pengujian Pasal 293 ayat (1) dan (2) dan Pasal 288 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945, adapun tanggapan Ahli sebagai berikut: Pertama, Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 secara expressive verbis menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dalam hal ini permohonan pengujian Pasal 293 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 288 KUHP terhadap Pasal 28D dan Pasal 28G UUD 1945. 23 Kedua, dalam membaca suatu teks undang-undang berlaku postulat primo executienda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. In casu a quo dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi merujuk pada Pasal a quo, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah salah satunya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketiga, bahwa kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, termasuk di dalamnya perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, termasuk kategori graviora delicta atau kejahatan paling serius. Dimana beberapa parameter suatu perbuatan termasuk graviora delicta adalah 1. Kejahatan tersebut dampak viktimisasinya sangat luas dan berlangsung lama (seumur hidup); 2. Kejahatan tersebut merupakan super mala per se (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (people condemnation) baik nasional maupun internasional; 3. Memiliki Lembaga yang dibentuk khusus (Komnas Perempuan, KPAI, dsb); 4. Kejahatan dilandasi Konvensi Internasional; 5. Adanya Undang- Undang khusus yang mengatur perbuatan tersebut (UU Perlindungan Anak). Keempat, Dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan seksual (perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak), sangatlah beragam dimulai dari dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar. Bahkan hal ini pun berpotensi merusak masa depan korban. Kejahatan tersebut merupakan super mala per se (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (people condemnation) baik nasional maupun internasional. Kelima, berdasarkan prinsip titulus est lex dan rubrica est lex bahwa judul undang-undang dan judul bab yang menentukan, bahwa Pasal 293 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 288 KUHP merupakan pasal yang memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual (perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak), sehingga demi tercapainya prinsip tersebut maka substansi/ konten/ isi pasal tersebut harus memberi kepastian hukum demi kepentingan terbaik anak (for the best interest of the child). 24 Keenam, bahwa pertumbuhan hukum pidana di luar kodifikasi sangatlah massif. Sehingga pemerintah melalui tim perumus RUU KUHP, melakukan rekodifikasi terhadap KUHP Indonesia. Beberapa tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Sektoral ditarik kembali core crime (kejahatan intinya) ke dalam KUHP. Hal ini bermaksud agar KUHP dijadikan sebagai induk dari aturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia. Dalam kaitan dengan konstruksi itu, maka ketentuan yang ada dalam KUHP termasuk Pasal 293 ayat (1) dan (2) serta Pasal 288 KUHP sebagai core crime (kejahatan inti) terkait pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, haruslah memiliki kepastian hukum, sehingga tidak multitafsir bahkan merugikan kepentingan terbaik anak. Ketujuh, dalam hukum pidana dikenal delik aduan (klacht delicten) dan delik biasa (gewone delicten). Delik aduan berarti bahwa untuk memproses suatu perbuatan pidana dibutuhkan aduan dari korban, sebaliknya delik biasa tanpa membutuhkan aduan maka perbuatan pidana tersebut dapat diproses berdasarkan hukum acara pidana. Pasal 293 ayat (2) KUHP yang menentukan frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” merupakan kategori delik aduan absolut. Dimana perbuatan pidana hanya dapat diproses, apabila ada aduan dari korban. Hal ini menjadi penghambat perlindungan diri pribadi kehormatan dan martabat korban atas perbuatan pelaku. Korban yang mengalami goncangan psikis atas perbuatan cabul, persetubuhan yang terjadi, serta korban yang masih berusia anak, berpotensi tidak berani melaporkan pelaku dan ini menghambat korban untuk menuntut pelaku. Kedelapan, bahwa Pasal 293 KUHP tidak jelas memberikan pernyataan umur/ usia berapa yang dimaksud dalam kategori belum dewasa, bahkan dalam beberapa kasus sebagaimana diuraikan dalam permohonan pemohon, masih terdapat penuntut umum yang memasukkan ketidakdewasaan berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana usia belum dewasa yaitu 21 tahun. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, serta multitafsir dalam penerapan Pasal 293 KUHP. Kesembilan, bahwa ketentuan delik dalam undang-undang yang umum harus sejalan dengan Undang-Undang yang khusus, pada Pasal 76E Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana perbuatan pencabulan terhadap anak dikategorikan sebagai delik biasa. Artinya tanpa 25 pengaduan dari pihak korbanpun, aparat penegak hukum dapat bergerak dan memproses perbuatan tersebut. Berbeda dengan Pasal 293 ayat (2) KUHP yang mensyaratkan aduan dari korban. Hal ini sebaiknya harus diseragamkan karena sudah jelas-jelas akan merugikan korban yang harus dipaksa membuat pengaduan agar perbuatan pidana terhadap dirinya dapat diproses. Kesepuluh, bahwa Pasal 288 KUHP frasa “belum waktunya dikawini” belum memberikan penjelasan terkait batas usia “belum waktunya dikawini”. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan perdebatan dan multitafsir dalam tataran penerapan hukum seperti apa “belum waktunya untuk dikawini” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP. Sehingga sebaiknya merujuk pada Undang- Undang Perkawinan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal Pasal 7 ayat (1) menegaskan batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Berdasarkan berbagai uraian di atas, sampailah pada kesimpulan bahwa: 1. Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dipaparkan, Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dan melanggar prinsip Negara hukum dan prinsip pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta persamaan di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D dan 28G Undang- Undang Dasar 1945 2. Bahwa Pasal 293 ayat (1) KUHP dengan frasa “belum dewasa” dan Pasal 288 KUHP dengan frasa “belum waktunya dikawini” merupakan ketentuan yang multitafsir, sehingga patut diputuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Bahwa Pasal 293 ayat (2) sepanjang frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” (delik aduan absolute), maka demi kepastian hukum, diubah menjadi delik biasa. Jika hal ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik sebagian maupun seluruhnya maka Mahkamah Konstitusi sudah tepat sebagai “The Guardian of Constitution” sebagai lembaga pelindung konstitusi. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada 4 Oktober 2021 dan keterangan tertulis bertanggal 4 Oktober 26 2021 yang diterima Mahkamah pada 1 November 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: I. KETENTUAN KUHP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 288 KUHP (1) “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Pasal 293 KUHP (1) “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas tahun.” Ketentuan UU a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 27 Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP merupakan pasal yang sangat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas, Para Pemohon memiliki adik saudara sepupu perempuan, sehingga menjadi kekhawatiran Para Pemohon apabila adik saudara Para Pemohon menjadi korban pencabulan dibawah umur maupun korban kekerasan dalam perkawinan (vide Perbaikan Permohonan hal. 5). b. Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon juga merasa khawatir apabila ketika Para Pemohon sudah menjadi ayah dan sewaktu- waktu terdapat kejadian anak Para Pemohon mengalami korban pencabulan yang memenuhi Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan tidak dapat melaporkan karena Pasal 293 merupakan delik aduan absolut. Selain itu, para Pemohon juga khawatir dikarenakan dalam Pasal 288 KUHP tidak disebutkan batas umur berapa yang belum waktunya untuk dikawini sehingga Para Pemohon khawatir Pasal 288 KUHP menimbulkan berbagai penafsiran (vide Perbaikan Permohonan hal. 5). Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 293 dan Pasal 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 293 dan Pasal 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sepanjang frasa “Belum dewasa” dan “Belum waktunya dikawin” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pasal 293 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara bersyarat (conditionally constitusional), yaitu konstitusional sepanjang frasa “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.” (merupakan delik aduan absolute) diubah menjadi delik biasa, lalu frasa ayat (1) “belum dewasa” diubah menjadi usia yang dibawah 18 Tahun. 28 Sedangkan dalam Pasal 288 KUHP sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawin” diubah menjadi umur 19 Tahun. 5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan materi ini diajukan. Bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR menyampaikan keterangan dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara a quo, DPR memberikan pandangan dengan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang Diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya mengatur tentang kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa batu uji Pasal 28D ayat (1) tersebut jika dikaitkan dengan Pasal-Pasal a quo KUHP justru telah memberikan kepastian hukum dengan mengatur mengenai ancaman pidana terhadap seseorang yang melakukan pencabulan dengan seorang wanita dibawah umur serta ancaman pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang belum dewasa. Selanjutnya, terhadap batu uji Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pada intinya mengatur mengenai perlindungan keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, DPR menerangkan bahwa Pasal-Pasal a quo KUHP tidak melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut karena Pasal-Pasal a quo KUHP justru memberikan 29 perlindungan terhadap seseorang yang masih di bawah umur yang mengalami pencabulan. Dengan demikian Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal-Pasal a quo KUHP. 2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa para Pemohon mendalilkan secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya karena Pasal a quo multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas (vide perbaikan permohonan hal. 4-5). Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut DPR menerangkan bahwa Para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas kerugian konstitusional seperti apa yang dialami oleh para Pemohon atas berlakunya Pasal-Pasal a quo KUHP. Sebaliknya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam permohonan a quo semata- mata hanya merupakan kekhawatiran para Pemohon saja. Tentunya kejadian-kejadian yang dikhawatirkan oleh para Pemohon tersebut adalah hal-hal yang bersifat potensial yang sudah pasti tidak diinginkan oleh siapapun. Kekhawatiran para Pemohon tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan perundnag-undnagan, diantaranya KUHP, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak). Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas sebagai lex specialis telah menunjukkan bahwa Negara memberikan perlindungan terhadap anak- anak, yang dalam hal ini adalah perempuan di bawah umur, yang berpotensi menjadi korban tindak pidana kekerasan maupun kejahatan seksual dengan pengaturan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum sebagai pemenuhan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 30 Bahwa berdasarkan keterangan diatas, maka jelas bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dilanggar dan dirugikan atas berlakunya Pasal-Pasal a quo. 3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa karena tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon akibat berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo maka sudah jelas tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon sebagai mahasiswa sama sekali tidak dirugikan atupun terlanggar haknya. Para Pemohon tidak menegaskan secara rinci kerugian seperti apa yang dialami oleh Para Pemohon atas berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo KUHP, melainkan hal-hal yang didalilkan oleh Para Pemohon a quo semata- mata hanya merupakan kekhawatiran dan asumsi Para Pemohon. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3, kerugian yang dimaksud para Pemohon tidak bersifat spesifik dan aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan pengujian Pasal-Pasal a quo tidak akan berdampak apapun bagi para Pemohon. Dikabulkannya – Pasal-Pasal a quo juga tidak memberikan dampak secara langsung 31 terhadap para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) 32 UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Wetboek van Strafrecht tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9), Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, secara de facto belum dapat terwujud karena terdapat daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut masih berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad, 1915: 732) dengan segala perubahannya. Sejak saat itu, dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan tahun 1945 terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan itu berlangsung hingga tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang- Undang tersebut menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, berlakulah hukum pidana materiel yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. 2. Bahwa nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat mencerminkan sifat dan karakter suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa, telah teradopsi di dalam norma-norma hukum mengenai 33 kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesusilaan masyarakat. Kejahatan dibidang seksual, disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan karena objek pelanggarannya berupa kepentingan hukum yang dilindungi, yakni rasa kesopanan masyarakat di bidang seksual. Rasa kesopanan masyarakat dibidang seksual terutama terhadap orang yang belum dewasa harus dilindungi. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan orang yang belum dewasa tidak diganggu oleh perbuatan atau pengetahuan yang melanggar kesusilaan yang dapat berpengaruh buruk pada pembentukan watak dan perangai anak-anak atau orang yang belum dewasa di bidang kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis. 3. Bahwa pengaturan-pengaturan yang ada dalam KUHP saat ini merupakan produk dari warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang dirasa tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat saat ini sehingga perlu untuk segera diperbaharui secara komprehensif, termasuk dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, dengan belum diundangkannya KUHP yang baru berarti ketentuan- ketentuan KUHP yang masih berlaku tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa pada dasarnya terdapat dua jenis delik dalam pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduannya kepada polisi, penyidik tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses perkara. Sedangkan, mengenai delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. (Mr. Drs. E Utrecht, Hukum Pidana II) 34 2. Bahwa terkait dengan jenis delik aduan dapat diterangkan sebagai berikut: a. Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal- pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369 KUHP. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: “…saya minta agar peristiwa ini dituntut”. Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkut paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut. b. Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367 KUHP, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411 KUHP. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 87) 3. Bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki instrumen hukum KUHP yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, namun seiring dengan perkembangan waktu semakin marak kejahatan terhadap Anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual. Bahwa negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam UUD NRI Tahun 1945, Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Oleh karena itu pembentuk undang-undang telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). 4. Di dalam UU Perlindungan Anak telah diatur ketentuan sanksi pidana bagi kejahatan yang serupa diatur dalam pasal a quo KUHP sebagai berikut: • Pasal 76D UU Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. • Pasal 76E UU Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sanksi pidana dari perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak sebagai berikut: • Pasal 81 UU Perlindungan Anak: 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 36 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak. • Pasal 82 UU Perlindungan Anak: 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E. 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. Dari rumusan Pasal 76D dan Pasal 76E jo. Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik persetubuhan dengan anak dan pencabulan terhadap anak merupakan 37 delik biasa, bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). 5. Bahwa dengan adanya UU Perlindungan Anak telah menjadi lex specialis terkait kejahatan yang dilakukan terhadap seorang anak, namun meskipun demikian tidak berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam KUHP ini inkonstitusional karena KUHP masih berlaku sebagai undang- undang hukum pidana sampai saat ini. Pengaturan mengenai pemidanaan terhadap orang bersetubuh dan/ atau berbuat cabul terhadap anak yang masih di bawah umur yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan terkait tersebut tetap dapat digunakan oleh Penegak Hukum yang tentunya tergantung berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi dan terpenuhinya unsur-unsur pemidanaannya. Sebagai contoh dapat diterangkan sebagai berikut dengan mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” (R. Soesilo hal. 212) bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, mencium atau meraba-raba anggota kemaluan, dan sejenisnya; maka dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Tetapi jika periwtiwa hukum yang terjadi Jika perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang ada di dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” 6. Bahwa politik hukum pembentuk undang-undang terkait dengan kebijakan aturan hukum mengenai tindak pidana asusila atau kekerasan terhadap anak telah diupayakan di dalam Rancangan KUHP (RUU KUHP) yang disiapkan untuk menggantikan KUHP yang masih berlaku saat ini. Di dalam RUU KUHP yang telah masuk dalam proses 38 pembahasan pada periode keanggotaan DPR 2014-2019, pengaturan tersebut diatur di dalam ketentuan sebagai berikut: Pasal 420 RUU KUHP (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal 421 RUU KUHP Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau c. dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang Anak melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul dengan orang lain. Pasal 422 RUU KUHP (1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 dan Pasal 421 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara dan paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 dan Pasal 421 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 423 RUU KUHP Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dari ketentuan mengenai tindak pidana asusila terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa delik tersebut masuk dalam kategori delik biasa dan bukan sebagai delik aduan. Di dalam Pasal 24 ayat (2) RUU KUHP 39 telah mengatur bahwa “Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang”, sedangkan dalam Pasal 420-423 RUU KUHP tidak mencantumkan penegasan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya untuk memberikan pengaturan kebijakan hukum yang teraktualisasi dengan perkembangan terkini khususnya terhadap perlindungan anak. Bahwa pembahasan RUU KUHP pada periode keanggotaan DPR 2014-2019 belum selesai sehingga pembahasan RUU KUHP dimasukkan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 berdasarkan kesepakatan pembentuk undang-undang. 7. Bahwa dalam petitumnya para Pemohon mendalilkan bahwa frasa “belum dewasa” dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP harus dimaknai menjadi usia di bawah 18 tahun dan frasa “belum waktunya untuk dikawin” dalam Pasal 288 KUHP dimaknai menjadi umur 19 tahun. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR berpandangan bahwa, dengan adanya asas lex posterior derogate lex priori yang berarti hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama, maka ketentuan mengenai batas usia anak dan batas minimal usia perkawinan mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku pada saat ini, dimana pengaturan batas usia anak yang berlaku pada saat ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan pengaturan mengenai batas minimal usia perkawinan pada saat ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dengan demikian batas usia anak dan batas minimal perkawinan pada saat ini mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. 8. Bahwa terkait dengan petitum para Pemohon, terdapat inkonsistensi petitum poin 2 para Pemohon pada intinya memohon agar Majelis Hakim 40 menyatakan Pasal-Pasal a quo secara keseluruhan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan dalam petitum poin 3 para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menyatakan frasa “Belum dewasa” dan “Belum waktunya untuk dikawini” pada Pasal 293 dan Pasal 288 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pada petitum poin 4 para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menyatakan Pasal 293 ayat (2) KUHP telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang frasa “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu”; diubah menjadi delik biasa dan pada ayat (1) frasa “Belum dewasa” diubah menjadi “usia yang di bawah 18 tahun, dan Pasal 288 KUHP sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawini” diubah menjadi “batas umur 19 tahun”. Inkonsistensi petitum para Pemohon tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon menunjukkan ketidakjelasan atas apa yang sebenarnya diinginkan oleh para Pemohon atas pengujian Pasal-Pasal a quo, apakah dalam Petitum Permohonan a quo, para Pemohon menginginkan keseluruhan pasal bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau sebenarnya para Pemohon hanya menginginkan pemaknaan pada frasa-frasa tertentu. Demikian keterangan DPR diampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 293 KUHP dan 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau 41 Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, pihak Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2021 dan keterangan Presiden secara tertulis bertanggal Oktober 2021, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Pada pokoknya para pemohon menguji ketentuan Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 288 KUHP yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D dan Pasal 28G UUD Tahun 1945. Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP (1) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu. Pasal 288 KUHP (1) Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka. (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Pasal 28D UUD Tahun 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 42 (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28G UUD Tahun 1945 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 2. Bahwa para pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 293 ayat (1) dengan frasa “belum dewasa” bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D UUD 1945 tidak memiliki kepastian hukum, yang didalilkan merupakan ketentuan yang multitafsir, dimana Jaksa Penuntut Umum menggunakan dasar penuntutan dengan ketentuan kebelumdewasaan dan perwalian bagian I KUHPer Pasal 330, dimana dalam ketentuan ini tidak jelas umur berapa yang dimaksud dalam katagori belum dewasa. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 293 ayat (2) sebagai delik aduan absolut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G UUD 1945, dengan dalil menjadi penghambat perlindungan diri pribadi kehormatan dan martabat korban atas tindakan prilaku yang tidak patut dalam perbuatan cabul, yang dalilnya para Pemohon agar ketentuan tersebut diubah menjadi delik biasa karena hal tersebut sebagai delik kesusilaan dan menyangkut masyarakat umum. 4. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 288 KUHP bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D dan Pasal 28G UUD Tahun 1945 karena dapat menyebabkan penghambat dalam perlindungan kehormatan martabat maupun jaminan hukum dalam melindungi hak-hak korban dari kekerasan seksual didalam perkawinan, serta adanya ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat menyebabkan hak-hak korban menjadi terlanggar karena terhambat mengenai ketidakjelasan usia atau umur yang dimaksud dalam Pasal 288 KUHP. 43 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON A. Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UUMK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan WNI; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik dan privat; atau d) lembaga negara.” 2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. B. Kedudukan hukum dan dalil kerugian para Pemohon: 1. Pemohon I Leonardo Siahaan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia yang beralamat di taman Alamanda Blok B7 No. 24, Karang Satria, Tambun Utara Bekasi Jawa Barat. 2. Pemohon II Fransiscus Arian Sinaga Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia yang beralamat di Kampung Rawa Bekasi Jawa Barat. 3. Bahwa terkait dalil kerugian, para Pemohon mendalilkan secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan mentaati hukum yang dipositifkan dalam KUHP 44 dengan alasan pasal-pasal a quo dianggap multitafsir sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum. C. Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa para pemohon merupakan Mahasiswa yang menurut dalil-dalil kerugiannya sebagaimana terdapat dalam kedudukan hukum poin 12 merupakan suatu asumsi-asumsi yang jika dilandaskan atas Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 dapat pemerintah sampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa dalil-dalil kerugian para Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional yang secara tegas. Bahwa kerugian konstitusional merupakan peristiwa yang secara nyata telah terjadi dengan hilangnya atau terkuranginya hak-hak yang dijamin dalam UUD akibat berlakuanya suatu norma undang-undang. b. Dalil kerugian adanya multitafsir terhadap pasal a quo merupakan dalil yang sulit untuk diukur adanya suatu kerugian atau tidak, sehingga secara hukum bukan merupakan peristiwa yang nyata dapat dibuktikan kebenarannya sehingga hal tersebut disebut sebagai asumsi-asumsi yang secara hukum jika adanya multitafsir akan berakibat terjadinya kekosongan hukum. c. Bahwa pasal-pasal a quo secara nyata masih berlaku dan efektif dalam implementasinya terutama dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pelanggaran kesusilaan. d. Berdasarkan hal tersebut maka dalil-dalil kerugian para Pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusional secara spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak akan terjadi Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah berpendapat permohonan Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 45 III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Sebelum memberikan keterangan atas pasal-pasal yang diuji perkenankanlah pemerintah memberikan pandangan umum terhadap duduk perkara terhadap materi pasal-pasal yang diuji: Bahwa materi pasal yang diuji mengandung delik hetero-sexual, homo sexual dan non-sexual cannexion. Hubungan hetero-sexual dalam delik- delik susila yang diatur dalam KUHP Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 yang pada dasarnya norma tersebut dinyatakan bahwa wanita adalah sebagai pihak yang dijadikan objek dari perbuatan yang dipidanakan. Pasal 285 KUHP memidanakan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan yang dalam kualifikasi menjadi delik ‘perkosaan” atau “rape” atau “tagression sexuele”. Begitu juga dalam ketentuan Pasal 286 KUHP, seseorang yang melakukan persetubuhan dengan wanita padahal diketahui wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yang selanjutnya dapat dipidana. Terhadap ketentuan Pasal 287 KUHP, unsur pemidanaan terdapat pada seseorang yang bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa umurnya belum mampu melakukan perkawinan. Begitu juga terhadap Pasal 288 KUHP yang mengandung unsur pemidanaan terhadap seseorang yang bersetubuh dengan seorang wanita didalam perkawinannya yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa wanita tersebut belum mampu kawin dan jika mengakibatkan luka, luka berat, atau mati. Pasal-pasal tersebut jelas mensyaratkan suatu perbuatan persetubuhan sebagai suatu “sexual carnal intercourse” dengan wanita, dimana perbuatan tersebut dilakukan diluar perkawinan, terkecuali Pasal 288 KUHP yang justru memidanakan perbuatan di dalam perkawinan. Pasal 288 KUHP sebenarnya bertujuan untuk menghadapi apa yang dinamakan oleh MVT sebagai “kinderhuwelijken” menurut hukum adat. Dimana dalam penerapan pemidanaannya terbatas pada timbulnya suatu akibat yang luka, luka berat, atau mati. Pemidanaannya tergantung dari suatu criterium atau “kemampuan kawin” dari wanita yang bersangkutan. Selain dari syarat subyektif, terdapat juga unsur dolus dan unsur culpoos 46 dalam ketentuan Pasal 287 namun disyaratkan, hanya yang tidak disyaratkan dalam ketentuan Pasal 244 dan Pasal 245 Wvs–Belanda. Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 merupakan kriteria adanya persetubuhan carnal intercourse seorang wanita yang disebut sebagai delik-delik susila yang hetero-sexual sifatnya. Dari pengertian delik-delik susila di atas, secara singkat delik kesusilaan dapat dikatakan sebagai delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas aturan ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-berbeda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal das recht das ethische minimum. Dari pengertian di atas, sebenarnya tidaklah mudah dalam menetapkan batas-batas atau ruang lingkup dari delik kesusilaan. Sedangkan untuk ketentuan Pasal 293 meskipun tidak dinyatakan dengan jelas bahwa sex lain yang dimaksudkan adalah orang yang belum cukup umur terhadap siapa perbuatan cabul itu dilakukan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 292 bahwa perbuatan homo-sexual adalah seorang yang sudah dewasa dengan seorang yang belum cukup umur, yang juga ditegaskan bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan antara orang-orang yang mempunyai kelamin yang sama baik yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan, sehingga jika korbannya termasuk sex yang sama maka ketentuan Pasal 292 yang dapat diterapkan. 2. Penjelasan ketentuan Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP Bahwa Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP merupakan delik yang mengandung unsur pro parte dolus pro parte culpa, yaitu suatu delik yang mempunyai unsur sebagian yang digunakan sebagai syarat dengan kesengajaan dan sebagian digunakan syarat dengan kealpaan dengan memakai unsur “diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”, sehingga jika salah satu dari bagian unsur tersebut sudah ada cukup untuk dapat menjatuhkan pidana. Unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP adalah jika terjadi peristiwa perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita ketika masih dibawah umur atau belum dewasa yang secara hukum belum waktunya untuk melakukan perkawinan, tetap dapat 47 dilakukan dan dapat hidup bersama. Dalam ketentuan ini yang menjadi unsur pidana adalah jika mereka melakukan hubungan badan namun tidak berakibat adanya luka, luka berat atau matinya perempun tersebut maka tidak dapat menjadi unsur pidana, namun jika hubungan badan mereka mengakibatkan luka, luka berat atau matinya si perempuan maka dapat menjadi unsur pidana bagi si laki-laki. Sedangkan yang dimaksud unsur pidana dalam ketentuan Pasal 293 KUHP adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja melakukan suatu bujukan terhadap orang untuk melakukan perbuatan cabul pada orang lain atau membiarkan dilakukannya cabul pada dirinya dan perbuatan bujukan tersebut dengan mengunakan tipuan berbagai cara seperti dengan memberikan janji-janji, hadiah atau lainnya sehingga dengan bujukan atau tipuan tersebut dapat mempengaruhi seorang untuk membiarkan dirinya dilakukan perbuatan cabul sedangkan orang yang dibujuk tersebut harus belum dewasa dan tidak cacat kelakuannya. Unsur pidana dalam ketentuan tersebut dapat disangkakan terhadap orang yang melakukan bujukan tersebut atau tipuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan bujukan atau tipuan adalah suatu usaha atau upaya seseorang untuk mempengaruhi orang agar dapat menuruti kehendaknya sehingga bukan suatu perbuatan yang memaksa. Berdasarkan unsur pidana yang terkandung dalam pasal tersebut penentuan pidananya didasarkan atas kerugian korban, dikarenakan kerugian tersebut tidak dapat diketahui secara umum dan hanya korban yang dapat menentukan kerugiannya sehingga hanya korban yang dapat atau berhak menuntutnya. Penuntutan dalam ketentuan tersebut merupakan delik aduan dan diberikan batas pengaduan dalam waktu 7 sampai dengan 12 bulan. 3. Penjelasan terhadap dalil bahwa pasal 293 ayat (1) dengan frasa “belum dewasa” bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D UUD 1945 tidak memiliki kepastian hukum, yang didalilkan merupakan ketentuan yang multitafsir, dimana Jaksa Penuntut Umum menggunakan dasar penuntutan dengan ketentuan kebelumdewasaan dan perwalian bagian I KUHPer Pasal 330, dalam ketentuan ini tidak jelas umur berapa yang dimaksud dalam katagori belum dewasa. Dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 48 a. Belum dewasa erat kaitannya dengan batas usia. Usia mempunyai peranan yang cukup penting, dan usia juga merupakan tolak ukur seseorang dikatakan dewasa. Kedewasaan inilah yang menjadi bahan pertimbangan untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum. b. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai batas usia, akan tetapi undang-undang yang ada tidak menyebutkan secara tegas terkait dengan batasan usia tersebut. Hal ini disebabkan karena pada zaman dulu, batasan usia dewasa ini di atur oleh BW (Burgeljk Wetboek) / KUH Perdata yang berlaku bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan China, dan secara umum dimulai di Indonesia pada tahun 1905 dilandaskan dengan Pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan, sebelum mereka genap berumur dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”. c. Menurut pandangan BW, usia dewasa dikatakan ketika anak tersebut berusia 21 tahun, tetapi di sisi lain, banyak peraturan seperti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membatasi usia perkawinan yaitu 19 tahun, sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa yang dikatakan Anak adalah di bawah 18 tahun, kedua regulasi tersebut merupakan contoh tentang regulasi yang bertolak belakang dengan Pasal 330 BW. Selain itu juga masih ada beberapa peraturan perundang undangan lainnya, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan pengertian Anak yaitu “setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun” dan “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum 49 berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”, selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Oktober 1976 No. 477/K/Pdt menyatakan bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun, sehingga usia 18 tahun dinilai tepat dalam membatasi usia dewasa di Indonesia. Di lingkungan Mahkamah Agung, telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur mengenai ukuran kedewasaan yaitu 18 tahun (Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14 - 16 Maret 2012), sedangkan Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak Pidana Khusus menyatakan ukuran kedewasaan seseorang tergantung pada kasusnya (kasuistis). d. Penentuan batas usia seseorang dikatakan sebagai anak (belum dewasa) atau dewasa dimaksudkan untuk menentukan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa atau suatu perbuatan hukum. Dalam hukum keperdataan, ukuran kedewasaan seseorang menentukan apakah orang tersebut dianggap cakap untuk bertindak dimuka hukum. Sedangkan dalam hukum pidana, kedewasaan seseorang menentukan apakah terhadap suatu tindak pidana diberlakukan aturan hukum pidana umum (KUHP) atau aturan hukum pidana secara khusus yang berkaitan dengan Anak sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. e. Dalam sistem hukum, jika terjadi gesekan diantara beberapa norma hukum maka asas hukum digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Dalam konteks pertentangan antar peraturan perundang undangan yang menyatakan batas ukuran 50 kedewasaan seseorang, asas hukum yang relevan digunakan adalah asas lex specialis derogat legi generalis (aturan yang lebih khusus mengalahkan aturan yang lebih umum). f. Dalam kaitannya dengan Pasal 293 ayat (1) KUHP “Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau selayaknya harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, mengenai perbuatan cabul terhadap Anak secara khusus diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengatur mengenai batas usia anak yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga ukuran tersebut dapat digunakan untuk menafsirkan frase “belum dewasa” sebagaimana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 293 ayat (1) KUHP dengan frase “belum dewasa” bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kepastian hukum karena merupakan ketentuan yang multitafsir adalah tidak tepat. 4. Penjelasan terhadap dalil yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 293 ayat (2) sebagai delik aduan absolut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G UUD Tahun 1945, dengan dalil menjadi penghambat perlindungan diri pribadi kehormatan dan martabat korban atas tindakan perilaku yang tidak patut dalam perbuatan cabul, yang dalilnya pemohon agar ketentuan tersebut menjadi delik biasa karena hal tersebut sebagai delik kesusilaan dan menyangkut masyarakat umum. Dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 51 a. Dalam ilmu hukum pidana, ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik biasa diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduannya kepada polisi, penyidik tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses perkara. b. Adapun delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya bisa dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan, dalam hal ini orang yang menjadi korban tindak pidana. Utrecht menyatakan bahwa penuntutan terhadap delik aduan digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Perumusan delik-delik aduan dapat dijumpai di pasal-pasal dalam KUHP, salah satunya didalam Pasal 293 KUHP. c. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan. Contoh dari delik aduan relatif yaitu pencurian antar keluarga dekat (pasal 367 KUHP). d. Delik aduan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang bersifat privat dan penuntutan terhadap delik aduan harus berdasarkan pada pertimbangan dari pihak korban. Berbeda dengan delik biasa sebagai tindak pidana yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat umum sehingga negara menjadi pihak yang menentukan penuntutan terhadap pelaku. Dalam delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kehendak dari pihak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana atau yang berkepentingan. Korban atau pihak yang berkepentingan memiliki peran menentukan apakah pada pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak. Dengan diadakannya delik aduan, hukum pidana ingin memberikan kesempatan kepada korban untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya jika perkara yang dihadapinya diselesaikan melalui jalur hukum. Jika dengan membuat pengaduan 52 kepada kepolisian ternyata lebih banyak kerugiannya, maka korban tidak perlu melakukan pengaduan. e. Delik aduan dapat diproses berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan dan hanya yang membuat pengaduan yang memiliki hak untuk mencabutnya dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak hari memasukkan aduan. Proses pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada beberapa tahap proses peradilan, yaitu pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (pra penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan dengan cukup mengatakan secara langsung atau mengajukan surat pernyataan pembatalan tuntutan kepada aparat penegak hukum bahwa dalam hal ini pelapor (korban) tidak ingin melanjutkan tuntutannya. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa maksud pembuat undang-undang menentukan suatu tindak pidana masuk dalam delik aduan adalah untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk mempertimbangkan apakah akan melanjutkan penuntutan ataukah berdamai dengan pelaku. f. Selain itu, adanya delik aduan ini juga sejalan dengan paradigma baru penyelesaian permasalahan pidana dalam sistem hukum di Indonesia yaitu Restorative Justice, dimana penyelesaian perkara pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. g. Bahwa pasal a quo merupakan delik-delik susila yang hetero-sexual sifatnya, berdasarkan unsur pidana yang terkandung dalam pasal tersebut penentuan pidananya didasarkan atas kerugian korban karena kerugian tersebut tidak dapat diketahui secara umum dan hanya korban yang dapat menentukan kerugiannya sehingga hanya korban yang dapat atau berhak menuntutnya. Penuntutan dalam ketentuan tersebut merupakan delik aduan. Unsur pidana dalam ketentuan Pasal 288 “jika mereka melakukan hubungan badan berakibat adanya luka, luka berat atau matinya perempuan”. Unsur pidana dalam ketentuan Pasal 293 tersebut dapat disangkakan terhadap orang yang melakukan bujukan atau tipuan suatu usaha atau upaya seseorang untuk mempengaruhi 53 orang agar dapat menuruti kehendaknya sedangkan orang yang dibujuk tersebut harus belum dewasa. Pasal a quo mengandung unsur delic pro partei dolus pro parte culpa, suatu delik yang mempunyai unsur sebagian yang digunakan sebagai syarat dengan kesengajaan dan sebagian digunakan syarat dengan kealpaan dengan memakai unsur “diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”. h. Dalam kaitannya dengan tindak pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP, oleh karena terhadap tindak pidana ini berlaku delik aduan, maka dimungkinkan bagi korban untuk mencabut aduannya apabila menurut pertimbangan korban perkara yang dihadapinya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan pelaku, misalnya pelaku beritikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korban dengan cara menikahi korban, sehingga dengan hal tersebut lebih dapat melindungi kehormatan dan martabat korban, dibandingkan dengan penyelesaian secara jalur hukum. i. Dari penjelasan tersebut, ditetapkannya delik aduan absolut dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP dimaksudkan untuk melindungi diri pribadi korban, keluarga, kehormatan dan martabat dari korban dan keluarganya. Apabila dengan membuat pengaduan kepada kepolisian ternyata lebih banyak kerugiannya, maka korban tidak perlu melakukan pengaduan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 293 ayat (2) KUHP tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G UUD Tahun 1945. 5. Penjelasan terhadap dalil bahwa Pasal 288 KUHP bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D dan Pasal 28G UUD Tahun 1945 karena dapat menyebabkan penghambat dalam perlindungan kehormatan martabat maupun jaminan dalam hukum dalam melindungi hak-hak korban dari kekerasan seksual didalam perkawinan, serta adanya ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat menyebabkan hak-hak korban menjadi terlanggar karena terhambat mengenai ketidak jelasan usia atau umur yang dimaksud dalam Pasal 288 KUHP. Dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 54 1. Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 288 KUHP terdiri atas dua unsur subyektif. Unsur subjektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP ialah unsur “yang ia ketahui”. Kata “yang ia ketahui” berarti bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, yang ditujukan pada keadaan korban yakni bahwa korban tersebut merupakan seorang wanita yang belum waktunya untuk dikawin. Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP ialah unsur yang sepantasnya harus ia duga. Berdasarkan ketentuan Pasal 288 ayat (1) KUHP disamping mensyaratkan keharusan adanya unsur dolus sebagaimana dimaksud pada unsur “yang ia ketahui”, kata “yang sepantasnya harus ia duga” mensyaratkan keharusan adanya unsur culpa pada diri pelaku terhadap keadaan korban yakni bahwa korban tersebut merupakan seorang wanita yang belum waktunya untuk dikawin. Sehingga tindak pidana yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP mempunyai unsur subjektif yang pro parte culpa. 2. Dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP disyaratkan bahwa hubungan persetubuhan antara pelaku dan korban harus dilakukan dalam perkawinan. Perkawinan yang dimaksudkan di dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 288 ayat (1) KUHP ialah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hubungan persetubuhan dalam perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut harus dipandang sebagai hubungan persetubuhan di luar perkawinan. 3. Tentang apa yang dimaksud dengan wanita yang “belum waktunya untuk dikawin” artinya belum pantas untuk disetubuhi karena masih anak-anak (dibawah umur), Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 yang dalam amarnya MK 55 memerintahkan DPR dan pemerintah untuk menaikkan batas usia kawin perempuan. Adapun yang menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa seseorang berusia dibawah 18 tahun masuk dalam kategori anak. Atas dasar hal tersebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia 19 tahun sebagai batas usia bagi seorang wanita untuk melakukan perkawinan, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak wanita serta memberikan kesempatan bagi alat reproduksi perempuan untuk bisa tumbuh kembang secara baik. 4. Berdasarkan uraian tersebut, maka batas usia 19 tahun tepat untuk digunakan sebagai penafsiran frase “belum waktunya untuk dikawin”, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perintah dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018, dimana putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi sesuai dengan asas hukum yang dikenal sebagai Asas Erga Omnes dan Asas Negatif Legislator yang melekat pada setiap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlaku bukan hanya bagi para pihak yang berperkara, melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 288 KUHP bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D dan Pasal 28G UUD Tahun 1945 karena dapat menyebabkan penghambat dalam perlindungan kehormatan martabat maupun jaminan dalam hukum dalam melindungi hak-hak korban dari kekerasan seksual didalam perkawinan, serta adanya ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat menyebabkan hak-hak korban menjadi terlanggar karena terhambat mengenai ketidakjelasan usia atau umur yang dimaksud dalam Pasal 288 KUHP adalah tidak tepat. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 56 293 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 288 KUHP terhadap ketentuan Pasal 28D dan Pasal 28G UUD Tahun 1945 memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 288 KUHP tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D dan Pasal 28G UUD Tahun 1945. Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil- adilnya. [2.8] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. [2.9] Menimbang bahwa pihak Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 57 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 288 serta Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang 58 dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP yang menyatakan: Pasal 288 KUHP: (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 59 Pasal 293 KUHP: (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. 2. Bahwa para Pemohon menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan mengenai pemenuhan hak konstitusional untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam KUHP, yaitu dengan berlakunya norma-norma dalam Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP yang dinilai multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas; 3. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki adik sepupu perempuan khawatir apabila saudara sepupu para Pemohon menjadi korban percabulan di bawah umur [vide Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP] maupun sebagai korban kekerasan dalam perkawinan [vide Pasal 288 KUHP] sehingga tidak ada kepastian perlindungan hukum; 4. Bahwa para Pemohon juga menerangkan apabila para Pemohon nanti menjadi ayah dan sewaktu-waktu anak para Pemohon mengalami korban percabulan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 293 KUHP sehingga para Pemohon tidak bisa melaporkan dikarenakan norma Pasal a quo mengatur hanya anak yang menjadi korban yang bisa melaporkannya (delik aduan absolute); 5. Bahwa selain itu, para Pemohon juga khawatir dengan ketentuan dalam Pasal 288 KUHP yang tidak menyebutkan batas usia perempuan yang belum waktunya untuk dikawini sehingga menimbulkan berbagai penafsiran mengenai batas usia perempuan untuk dikawini. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma, khususnya Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) perihal berlakunya ketentuan Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP telah dianggap merugikan para Pemohon. Setidak-tidaknya, dalam batas penalaran yang wajar, para 60 Pemohon telah menguraikan potensi kerugian yang akan dialami dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma-norma a quo, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945. Sehingga, dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon terdapat perbedaan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu dalam Pasal 29 KUHP [sic!] menentukan usia yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah bagi laki-laki berumur 18 tahun sedangkan perempuan 15 tahun. Kemudian menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun; 2. Bahwa menurut para Pemohon, seharusnya Pasal 288 KUHP memberikan penjelasan yang jelas tentang usia yang dimaksud dengan “belum waktunya untuk dikawini“ dan hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 287 KUHP yang mencantumkan umur anak di bawah umur yaitu “usia 15 tahun“ sehingga akan dikhawatirkan menimbulkan perdebatan frasa “belum waktunya untuk dikawini” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP; 3. Bahwa selain itu, menurut para Pemohon Pasal 293 ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan pencabulan seharusnya bukan dikategorikan sebagai delik aduan absolut. Semestinya Pasal 293 ayat (2) KUHP tersebut sebagai delik aduan biasa karena sebagai bentuk pelanggaran kesusilaan yang 61 menyangkut masyarakat umum dan hal ini tentu akan memberikan penjelasan bahwa kategori perbuatan percabulan merupakan sebagai kategori perbuatan pelanggaran kesusilaan sebagai delik aduan biasa yang diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Sehingga walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut; 4. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang intinya dapat dipahami oleh Mahkamah yang selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 288 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawin” dan Pasal 293 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum dewasa” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “batas umur 19 Tahun”; 2. Menyatakan norma Pasal 293 ayat (2) KUHP agar dimaknai secara bersyarat sepanjang frasa “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” (merupakan delik aduan absolut) diubah menjadi delik biasa. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-5 dan keterangan Ahli Beniharmoni Harefa yang didengarkan dalam persidangan pada 1 November 2021 [sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan di persidangan pada 4 Oktober 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 1 November 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan pada 4 Oktober 2021 dan keterangan tersebut secara tertulis diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Oktober 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Sementara itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 10 November 2021. Namun demikian, oleh karena kesimpulan tersebut telah 62 melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah; [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada esensinya adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sebagaimana inti petitum para Pemohon yang dapat dipahami Mahkamah pada Paragraf [3.7] angka 4. Terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 288 KUHP (dikutip dari buku KUHP terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2010) yang selengkapnya berbunyi: (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan norma Pasal 293 KUHP (dikutip dari buku KUHP terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2010) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing- masing sembilan bulan dan dua belas bulan. 63 Selanjutnya berkenaan dengan norma di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 288 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawin” dan Pasal 293 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum dewasa” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “batas umur 19 Tahun". Begitu pula, dengan Pasal 293 ayat (2) KUHP, para Pemohon memohon agar norma a quo dimaknai secara bersyarat sepanjang frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” (delik aduan absolut) diubah menjadi delik biasa. Terhadap permohonan para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkaitan “batas umur” sebagai usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, Mahkamah telah menegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 yang dalam Paragraf [3.17] antara lain, menyatakan sebagai berikut: “… Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun” sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku. Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang- undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.” 64 Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan batas usia termasuk dalam hal ini batas usia perkawinan sesungguhnya Mahkamah telah menegaskan batas dimaksud yang kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan batas usia dimaksud adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, frasa “belum waktunya untuk dikawin” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 288 ayat (1) KUHP dan frasa “belum dewasa” dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP telah terjawab dengan perubahan norma dimaksud. Namun demikian, perubahan yang berkaitan dengan penentuan batas usia bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya. Oleh karena itu, melalui Putusan a quo Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan batas usia dalam frasa “belum waktunya untuk dikawin” dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP dan frasa “belum dewasa” dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP pada perubahan KUHP sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 288 ayat (1) KUHP, sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawin”, dan Pasal 293 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum dewasa” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 293 ayat (2) KUHP agar dimaknai secara bersyarat sepanjang frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” (delik aduan absolut) diubah menjadi delik biasa. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berkenaan dengan korban tindak pidana dalam perbuatan asusila termasuk dalam hal ini tindak pidana pencabulan yang menjadi korban tidak saja orang dewasa akan tetapi sangat dimungkinkan dialami oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, berkaitan dengan syarat untuk dapat diprosesnya tindak pidana tersebut diperlukan adanya laporan berkenaan dengan telah terjadinya peristiwa pidana yang hal tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat maupun korban secara langsung. Secara doktriner laporan adanya peristiwa pidana dapat dilakukan oleh masyarakat terutama terjadi pada tindak pidana biasa yang tidak dipersyaratkan 65 adanya keharusan pengaduan dari pihak yang menjadi korban (delik biasa) [vide Pasal 108 ayat (1) KUHAP]. Namun demikian, terdapat peristiwa pidana yang diperlukan adanya persyaratan khusus untuk dapat ditindaklanjuti peristiwa pidana tersebut pada tingkat penyidikan dengan syarat secara khusus harus ada pelaporan atau pengaduan dari korban, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP. Berkenaan dengan persyaratan dimaksud penting bagi Mahkamah untuk menyatakan faktor usia atau kedewasaan memiliki peran berkenaan dengan ada tidaknya laporan tersebut sebagai syarat formal untuk dapat ditindaklanjutinya suatu peristiwa pidana. Dalam hal ini, dalam batas penalaran yang wajar, bilamana korban dari tindak pidana adalah anak di bawah umur, anak di bawah umur dimaksud memiliki banyak keterbatasan untuk melaporkan peristiwa pidana yang dialaminya. Sehingga, sulit bagi proses penegakan hukum yang hanya mengandalkan untuk dilakukannya penyidikan terhadap laporan korban, in casu yang korbannya adalah anak di bawah umur yang secara pengetahuan, psikologis, dan lain-lain memiliki banyak keterbatasan. Sementara itu, korban yang merupakan anak di bawah umur akan membawa dampak sangat serius berkaitan dengan kelangsungan masa depan korban anak di bawah umur yang bersangkutan. Namun demikian, berkenaan dengan laporan atau pengaduan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP acapkali menimbulkan dilema, di mana tidak setiap korban termasuk keluarga korban menghendaki adanya laporan atau pengaduan tersebut dengan pertimbangan akan terbukanya aib atas peristiwa pidana yang menimpa korban. Namun demikian, di sisi lain tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP adalah tindak pidana yang serius dan tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan maka ketiadaan laporan atau pengaduan dari korban tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengungkap peristiwa pidana tersebut. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh korban anak di bawah umur, di samping dapat dilaporkan atau diadukan oleh anak dimaksud, laporan atau pengaduan terhadap peristiwa pidana yang terjadi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya. 66 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, syarat pelaporan atau pengaduan berkenaan dengan korban anak di bawah umur dalam tindak pidana Pasal 293 ayat (2) KUHP menurut Mahkamah harus dilakukan penyesuaian agar dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas. Oleh karena itu, terhadap frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” sebagaimana termaktub dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya”. Dengan demikian, dalil para Pemohon selebihnya berkaitan dengan norma Pasal 293 ayat (2) KUHP a quo harus dimaknai dari “delik aduan absolut” menjadi “delik biasa” tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Sebab, dengan telah dimaknainya norma Pasal 293 ayat (2) KUHP berkaitan dengan pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya. Oleh karena itu, delik aduan absolut yang termaktub dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP dengan sendirinya menjadi delik aduan relatif. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 293 ayat (2) KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon lainnya dan hal- hal lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 67 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari 68 Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, dan pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu,yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat 69 ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto