209/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 209/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. Pekerjaan : Mahasiswa/Advokat Alamat : Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan/Desa Karang Baru, RT/RW 001/223, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ratih Mutiara Louk Fanggi, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Gajah Mada GG Wonogiri Puri Mutiara RE RT/RW 005/057, Pagesangan, Kota Mataram sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Hasanudin Timika Residence 4 Blok A Nomor 1 RT/RW 020/000 Minabua, Mimika Baru sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba, S.H. Pekerjaan : Pegawai BUMN 2 Alamat : Dusun Tanjung, RT/RW 003/002, Nanga Taman, Sekadau, Kalimantan Barat sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 213/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 209/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 3 November 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 20 November 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; 3 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”; 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3), yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"; 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PPUU), menjelaskan bahwa: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 4 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa berdasarkan putusan-putusan a quo, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara in casu guna memastikan tegaknya Konstitusi yang menjamin hak konstitusional serta hak asasi setiap warga negara, termasuk para Pemohon, sehingga diperlukan suatu penafsiran yang progresif dan konstitusional agar norma yang diuji tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak fundamental sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945; 8. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian kewenangan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Pengujian Materiil Pasal 47 ayat (1) dan UU TNI terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal mana pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak dasar setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Judicial Review yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran The Guardian of Constitution (pengawal konstitusi) dan The Sole Interpreter of The Constitution (penafsir tunggal konstitusi); [Vide Putra, Anggar. "Rule of Islamic Law dan Mekanisme Penambahan Kewenangan Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi." Bulletin of Community Engagement 4.3 (2024): 24- 34] 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: 5 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK tentang Tata Beracara PPUU, yang menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 5. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo di atas, maka perlu dijelaskan bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [Vide BuktiP-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4]. Oleh karenanya, para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam mengajukan pengujian materiil UU TNI terhadap UUD NRI Tahun 1945; 6. Bahwa para Pemohon, khususnya Pemohon I “Syamsul Jahidin” merupakan Advokat, Kurator & Pengurus dan Pemohon II “Ratih Mutiara 6 Louk Fanggi” merupakan Advokat dan Pemerhati Kebijakan Publik yang dibuktikan dengan dengan KTA Advokat & Berita Acara sumpah, Pemohon III “Marina Ria Aritonang merupakan Advokat dan Pemerhati Kebijakan Publik dari indonesia bagian timur (papua) yang dibuktikan dengan dengan KTA Advokat & Berita Acara sumpah, Pemohon IV Yosephine Chrisan Eclesia Tamba. di samping kedudukannya sebagai warga negara, yang juga berprofesi sebagai Pegawai BUMN dan mahasiswa magister hukum [Vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4]. memiliki kepentingan hukum dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) UU TNI terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV memiliki hak untuk mengawal perkembangan hukum dan konstitusionalitas norma dalam undang-undang tersebut. Selain itu, sebagai bagian dari ruang lingkup akademik yang berfokus pada studi ilmu hukum, Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan kepastian hukum; 7. Bahwa para Pemohon, yang terdiri dari Advokat Pemerhati Kebijakan Publik, yang secara aktif mengkaji, mengadvokasi, serta mengawal isu-isu konstitusionalitas dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap tegaknya supremasi hukum, supremasi sipil, demokrasi, dan transparansi dalam kebijakan publik, para Pemohon memiliki kepentingan hukum dan peminatan tinggi terhadap isu konstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) UU TNI. Oleh karenanya, para Pemohon mewujudkannya melalui advokasi dan pengajuan judicial review guna memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas kepastian hukum yang adil dan kesetaraan dalam sistem pemerintahan; 8. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai bagian dari pemerhati kebijakan publik, yang mengimplementasikan pemahamannya terhadap hukum dan kebijakan publikn dalam perspektif hukum ketatanegaraan, para Pemohon memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal dan memastikan bahwa 7 setiap norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjadi dasar terciptanya rasa keadilan, kepastian hukum, serta tegaknya supremasi hukum dan supremasi sipil, hal mana pemikiran kritis yang telah ditempa dalam lingkungan akademik menjadikan para Pemohon memiliki kepentingan langsung untuk menelaah atau menguji keberlakuan suatu norma hukum dan memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan sipil namun tereduksi karena prioritas utama diberikan kepada prajurit TNI akibat berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang memberikan keleluasaan alternatif bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil tertentu tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan; 9. Bahwa di era digital saat ini, media sosial menjadi bagian dari ekosistem masyarakat yang saling terhubung melalui teknologi informasi, sehingga akses terhadap informasi publik termasuk mengenai problematik perundang-undangan yang berdampak luas terhadap tata kelola negara, merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk mengkritisinya. Dalam hal ini, para Pemohon memperoleh informasi mengenai adanya penolakan terhadap pengesahan atau perubahan UU TNI yang dinilai kontroversial karena berpotensi mencederai prinsip supremasi sipil dalam sistem negara hukum demokrasi. Oleh karenanya, sebagai individu yang peduli terhadap tegaknya prinsip konstitusionalisme, para Pemohon memiliki kepentingan yang rasional dalam memastikan bahwa kebijakan hukum dan/atau undang-undang yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, hak para Pemohon untuk mengawal isu-isu konstitusional melalui mekanisme peradilan konstitusi merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara; 10. Bahwa hak konstitusional para Pemohon, khususnya Pemohon IV yang merupakan Mahasiswa Magister Hukum, telah mengalami kerugian konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat langsung dari berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU TNI. Ketentuan a quo jelas 8 bertentangan dengan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perluasan kesempatan kerja bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam berbagai program pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Namun, dalam kenyataannya, para Pemohon dan masyarakat sipil justru dihadapkan pada realitas maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), meningkatnya angka pengangguran, serta kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Di tengah kondisi demikian, pemberlakuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang memperkenankan prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa keharusan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, memperparah ketimpangan akses terhadap jabatan sipil dan sektor kerja sipil. Ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya dominasi aktor militer dalam struktur birokrasi sipil yang seharusnya diisi berdasarkan prinsip meritokrasi dan asas kesetaraan dalam hukum. Tidak hanya menciptakan distorsi dalam sistem ketenagakerjaan nasional, ketentuan tersebut juga berpotensi memperbesar angka pengangguran, termasuk di antaranya para lulusan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi bagian dari solusi bangsa dalam menciptakan peradaban hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kondisi yang ditimbulkan oleh berlakunya norma a quo sejatinya tidak hanya melanggar kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam mewujudkan janji-janji konstitusional bagi warganya. Sejalan dengan puisi yang berjudul “Telinga dan Mata” karya Okky Madasari (3 Mei 2025 https://vt.tiktok.com/ZSh4e6qXx/), yang menyuarakan secara kontras tajam terhadap kenyataan di lapangan, sebagaimana dikutip berikut ini: “telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja tapi mataku melihat PHK di mana-mana telingaku mendengar jutaan makan bergizi tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli telingaku mendengar pidato berapi-api tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti.” 9 11. Bahwa puisi tersebut di atas secara satir namun secara tajam telah menggambarkan ketidaksesuaian dengan kenyataan pahit yang dialami warga sipil, yang dalam hal ini termasuk para Pemohon sebagai bagian dari warga sipil yang terdampak akibat berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU TNI. Adapun informasi banyaknya PHK dan tingginya tingkat pengangguran diuraikan sebagai berikut: No. Waktu Publikasi Peristiwa Yang Terjadi Sumber 1. 8/5/2025 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat 35 ribu orang mengklaim jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Diakses pada tanggal 17 Mei 2025, Pukul 20.46 WIB: https://www.cnnindone sia.com/ekonomi/2025 0508114719-92- 1227168/bukti-banyak- phk-35-ribu-orang- klaim-jaminan- kehilangan-pekerjaan. 2. 25/12/2024 60 Perusahaan PHK Massal, Sektor Mana yang Paling Banyak Lakukan PHK Sepanjang 2024? 1. Jawa Tengah (13.722); 2. DKI Jakarta (7.469); 3. Banten (6.359); 4. Jawa Barat (5.567); 5. Sulawesi Tengah (1.812). Diakses pada tanggal 17 Mei 2025, Pukul 20.50 WIB: https://www.tempo.co/ ekonomi/60- perusahaan-phk- massal-sektor-mana- yang-paling-banyak- lakukan-phk- sepanjang-2024-- 1186011 3. 4/3/2025 Pakar UGM Nilai Pemerintah Tak Konsisten Tanggapi Badai PHK Melanda Industri di Tanah Air Diakses pada tanggal 17 Mei 2025, Pukul 20.55 WIB: https://ugm.ac.id/id/ber ita/pakar-ugm-nilai- pemerintah-tak- konsisten-tanggapi- badai-phk-melanda- industri-di-tanah-air/ 4. 12/9/2024 Gelombang PHK diperkirakan tembus 70.000 pekerja, serikat buruh bertanya “Mana lapangan pekerjaan yang dijanjikan pemerintah?” Diakses pada tanggal 17 Mei 2025, Pukul 20.58 WIB: https://www.bbc.com/in donesia/articles/c36ng dn0809o 5. 28/2/2025 Jumlah Karyawan Sritex Group Terkena PHK Januari-Februari 2025 Diakses pada tanggal 17 Mei 2025, Pukul 21.10 WIB: 10 sebanyak 10.665 Orang https://www.tempo.co/ ekonomi/jumlah- karyawan-sritex-group- terkena-phk-januari- februari-2025- sebanyak-10-665- orang-1213381 6. 8/5/2025 Sebab Pengangguran Melonjak jadi 7,28 Juta Orang per Februari 2025. BPS menyebut peningkatan jumlah angkatan kerja telah memicu penambahan angka pengangguran hingga 7,28 juta orang per Februari 2025. Diakses pada tanggal 18 Mei 2025, Pukul 22.41 WIB: https://www.tempo.co/ ekonomi/sebab- pengangguran- melonjak-jadi-7-28- juta-orang-per- februari-2025-1374532 7. 5/5/2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen. Rata–rata upah buruh sebesar 3,09 juta rupiah. Diakses pada tanggal 18 Mei 2025, Pukul 22.47 WIB: https://www.bps.go.id/i d/pressrelease/2025/0 5/05/2432/tingkat- pengangguran- terbuka--tpt--sebesar- 4-76-persen--rata-rata- upah-buruh-sebesar-3- 09-juta-rupiah-.html 12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat penting terhadap kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 11 d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 13. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Tata Beracara PPUU, yang menyatakan: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 14. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam suatu negara hukum demokratis dengan menjunjung tinggi supremasi sipil sebagai prinsip fundamental yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Adapun hak-hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut: a. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; 12 b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; c. Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. (Vide Bukti P04 – UUD NRI Tahun 1945) 15. Bahwa keberlakuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI secara nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon selaku warga negara, Advokat, Pemerhati kebijakan publik, karyawan BUMN dan mahasiswa Magister Hukum Hal di mana ketentuan a quo membuka ruang multitafsir mengenai jabatan-jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI, yang pada praktiknya dapat melampaui batas jabatan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI. Ketentuan a quo juga tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan norma yang bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu prinsip kepastian hukum, koherensi, dan sinkronisasi norma, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekacauan dalam struktur ketatanegaraan dan mengaburkan batas sipil-militer dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Sebagai Advokat (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV) memiliki kepentingan langsung dalam menegakkan supremasi hukum dan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hal tersebut membuat kebingungan dalam memahami konstruksi hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang sudah jelas menjadi ambiguitas. Selain itu, ketentuan a quo juga bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 karena menempatkan prajurit TNI dalam ranah sipil tanpa kejelasan mekanisme transisi yang seharusnya tunduk pada prinsip due process of law. Oleh karena itu, keberlakuan norma a quo tidak hanya merugikan para Pemohon secara langsung, tetapi juga berpotensi merusak 13 tatanan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan pembatasan kekuasaan secara jelas; 16. Bahwa berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU TNI telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi terhadap para Pemohon, yang terdiri dari Advokat dan pemerhati kebijakan publik; 17. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon I memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip supremasi sipil, karena perlibatan prajurit TNI dalam jabatan-jabatan sipil strategis berpotensi menciptakan hambatan dalam penegakan hukum, terutama ketika berhadapan dengan otoritas atau institusi yang dipimpin oleh prajurit TNI.  Kerugian Konstitusional Pemohon I – Syamsul Jahidin. a. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon I yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya; b. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon I kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri atau masuk dalam struktur pemerintahan seperti “kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, lembaga ketahanan 14 nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola penanggulangan bencana, keamanan laut,” Karena sudah di isi oleh prajurit Aktif. c. Mengingat bahwa dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. Akibatnya, hak Pemohon I sebagai advokat / Warga Negara kehilangan kesempatan karena Norma dalam pasal 47 ayat (1) UU TNI menciptakan ketidakpastian posisi dan terhalangnya peluang bagi Pemohon I untuk menduduki jabatan sipil yang seharusnya norma tersebut tidak menghilangkan hak warga sipil berdasarkan pada prinsip meritokrasi dan supremasi sipil. 18. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pengamat Kebijakan Publik, Pemohon II yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang- undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon II memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip supremasi sipil, karena perlibatan prajurit TNI dalam jabatan-jabatan sipil strategis berpotensi menciptakan hambatan dalam penegakan hukum, terutama ketika berhadapan dengan otoritas atau institusi yang dipimpin oleh prajurit TNI:  Kerugian Konstitusional Pemohon II – Ratih Mutiara Loukfanggi a. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon II yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut 15 serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya; b. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon II kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri atau masuk dalam struktur pemerintahan seperti “kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola penanggulangan bencana, keamanan laut,” Karena posisi jabatan tersebut sudah di isi oleh prajurit Aktif. c. Mengingat bahwa dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. Akibatnya, hak Pemohon II sebagai advokat / Pengamat Kebiajakan Publik dan Warga Negara kehilangan kesempatan karena pemberlakuan Norma dalam pasal 47 ayat (1) UU TNI menciptakan ketidakpastian posisi dan terhalangnya peluang bagi Pemohon II untuk menduduki jabatan sipil yang seharusnya norma tersebut tidak menghilangkan hak warga sipil berdasarkan pada prinsip meritokrasi dan supremasi sipil. 19. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pengamat Kebijakan Publik, Pemohon III yang juga berprofesi sebagai Advokat dari Indonesia Timur (Papua), berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon III memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip supremasi sipil, 16 karena perlibatan prajurit TNI dalam jabatan-jabatan sipil strategis berpotensi menciptakan hambatan dan karena berada di Indonesia timur melihat peran TNI terlalu luas dapat menyebabkan terjadi pelanggaran HAM kepada Masyarakat papua yang juga bagian dari NKRI., maka Pemohon III melihat hal tersebut dalam Lingkup penegakan hukum, terutama ketika berhadapan dengan otoritas atau institusi yang dipimpin oleh prajurit TNI:  Kerugian Konstitusional Pemohon III – Marina Ria Aritonang a. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon III yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya; b. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon III kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri atau masuk dalam struktur pemerintahan seperti “kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola penanggulangan bencana, keamanan laut,” karena posisi jabatan tersebut sudah di isi oleh prajurit Aktif. c. Bahwa, Pemohon III melihat dengan adanya kewenangan yang luas menciptakan potensi terjadinya pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Papua yang masih berada dalam NKRI. d. Mengingat bahwa dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. Akibatnya, hak Pemohon III sebagai advokat / Pengamat Kebiajakan Publik dan Warga Negara, melihat akan adanya kehilangan kesempatan karena pemberlakuan Norma dalam pasal 47 ayat (1) UU TNI menciptakan ketidakpastian posisi dan terhalangnya peluang bagi Pemohon III untuk 17 menduduki jabatan sipil yang seharusnya norma tersebut tidak menghilangkan hak warga sipil berdasarkan pada prinsip meritokrasi dan supremasi sipil, dan berpotensi melahirkan pelanggaran HAM bagi masyarakat papua. 20. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pengamat Kebijakan Publik, Pemohon IV yang juga berprofesi sebagai Advokat juga sebagai mahasiswa Magister Hukum, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon IV memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip supremasi sipil, karena perlibatan prajurit TNI dalam jabatan-jabatan sipil strategis berpotensi menciptakan hambatan dan karena berada di Indonesia timur melihat peran TNI terlalu luas dapat menyebabkan terjadi pelanggaran HAM kepada Masyarakat papua yang juga bagian dari NKRI, maka Pemohon III melihat hal tersebut dalam Lingkup penegakan hukum, terutama ketika berhadapan dengan otoritas atau institusi yang dipimpin oleh prajurit TNI:  Kerugian Konstitusional Pemohon IV – Yosephine Eclesia Tamba a. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon IV yang juga berstatus sebagai mahasiswa Magister hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya; b. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon IV kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri atau masuk dalam struktur pemerintahan seperti “kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan 18 presiden dan kesekretariatan militer presiden, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola penanggulangan bencana, keamanan laut,” Karena posisi jabatan tersebut sudah di isi oleh prajurit Aktif. c. Bahwa, Pemohon IV melihat dengan adanya kewenangan yang luas menciptakan potensi terjadinya pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Papua yang masih berada dalam NKRI. d. Mengingat bahwa dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. Akibatnya, hak Pemohon IV sebagai advokat / Pengamat Kebiajakan Publik dan Warga Negara kehilangan kesempatan karena pemberlakuan Norma dalam pasal 47 ayat (1) UU TNI menciptakan ketidakpastian posisi dan terhalangnya peluang bagi Pemohon IV untuk menduduki jabatan sipil yang seharusnya norma tersebut tidak menghilangkan hak warga sipil berdasarkan pada prinsip meritokrasi dan supremasi sipil. 21. Sebagai Advokat (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III & Pemohon IV) yang aktif berpraktik di bidang hukum, memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip supremasi sipil, karena perlibatan prajurit TNI dalam jabatan-jabatan sipil strategis berpotensi menciptakan hambatan dalam penegakan hukum, terutama ketika berhadapan dengan otoritas atau institusi yang dipimpin oleh prajurit TNI. Oleh karena hal tersebut para Pemohon memiliki kepentingan langsung dalam menjamin akses terhadap jabatan-jabatan sipil yang semestinya dibuka secara adil dan kompetitif bagi warga sipil, tanpa adanya dominasi aktor militer. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang membuka ruang bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI menciptakan ketidakpastian posisi dan terhalangnya peluang bagi warga negara sipil untuk menduduki jabatan sipil yang seharusnya berdasarkan pada prinsip meritokrasi dan supremasi sipil. Hal demikian juga potensial menghambat 19 perkembangan karier dan partisipasi para Pemohon untuk dapat menduduki jabatan sipil. Oleh karenanya, keberlakuan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan UU TNI secara langsung maupun tidak langsung merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta bertentangan dengan semangat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan pembatasan kekuasaan secara tegas; 22. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU TNI dengan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, yang terdiri dari Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik. dimana ketentuan norma a quo memberikan keleluasaan bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan-jabatan strategis pada lembaga sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Hal tersebut juga menjadi faktor penyebab utama timbulnya ketidakpastian hukum dan ketimpangan akses terhadap jabatan sipil, yang berakibat pada terancamnya hak-hak konstitusional para Pemohon. Adapun bagi Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat, dominasi aktor militer dalam jabatan sipil strategis dapat memengaruhi netralitas institusi negara, yang berdampak langsung terhadap independensi dan efektivitas kerja profesinya dalam membela klien dan memperjuangkan keadilan. Hal ini juga berdampak para Pemohon mendapatkan pekerjaan/jabatan atau penghasilan tetap, kondisi tersebut menimbulkan potensi kerugian dengan terhambatnya kesempatan berkarier di ranah jabatan sipil yang seharusnya didasarkan pada prinsip meritokrasi dan supremasi sipil. Dengan demikian, keberlakuan 47 ayat (1) dan UU TNI menjadi penyebab langsung munculnya rasa tidak aman dalam menjamin masa depan profesi hukum para Pemohon dan melemahkan perlindungan atas hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, ketentuan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip supremasi sipil dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga menjadi sumber langsung kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon; 20 23. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan in casu, maka kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon yang terdiri dari Advokat, Konsultan Hukum, dan Mahasiswa Hukum tidak lagi terjadi atau setidak-tidaknya dapat dicegah di masa mendatang. Dengan dikabulkannya permohonan in casu akan turut memulihkan kepastian hukum dan memperjelas pembatasan peran militer dalam ranah pemerintahan sipil dengan mengharuskan setiap prajurit TNI yang hendak menduduki jabatan sipil untuk terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan agar dapat memastikan supremasi sipil ditegakkan secara konsisten, serta menutup ruang bagi dominasi militer dalam struktur pemerintahan sipil, yang membuka peluang adil dan seimbang bagi para Pemohon dalam menduduki jabatan sipil secara meritokratis tanpa harus bersaing dengan prajurit TNI yang secara struktural berada di bawah otoritas militer dan bukan dalam jabatan lembaga sipil. Selain itu, bagi Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat, kembalinya fungsi sipil pada lembaga-lembaga yang sebelumnya dapat diisi oleh prajurit TNI akan menjaga netralitas kelembagaan dan memperkuat jaminan keadilan serta profesionalisme dalam pelayanan publik. Kemudian bagi Pemohon lainnya yang masih menempuh pendidikan atau mencari pekerjaan/jabatan tetap, akan memberikan kejelasan arah karier dan kepastian bahwa norma-norma konstitusional yang dipelajari dan diperjuangkan memiliki implementasi nyata dalam praktik ketatanegaraan. Demikian dengan dikabulkannya permohonan in casu akan menghindarkan para Pemohon dari kerugian konstitusional akibat keberlakukan norma Pasal 47 ayat (1) TNI yang berpotensi melanggar prinsip negara hukum demokratis. Negara hukum menuntut adanya kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 24. Bahwa oleh karenanya, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Pasal 47 ayat (1) UU TNI bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 21 “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil”. 25. Bahwa berdasarkan uraian Kedudukan Hukum di atas, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar kiranya menganggap bahwa para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan menyatakan bahwa para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat langsung dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga permohonan a quo layak untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON A. FAKTA YURIDIS TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA 1. Bahwa guna memberikan dasar hukum yang jelas dalam menguraikan Alasan Permohonan, para Pemohon perlu menjelaskan fakta yuridis terkait Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; 3. Bahwa adapun yang dipersoalkan oleh para Pemohon yaitu Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang berbunyi: 22 a. Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang berbunyi “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung”; 4. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 47 ayat (1) UU TNI agar ketentuan a quo tidak ditafsirkan secara serampangan tanpa ada batasan yang jelas pada pemegang kekuasaan pemerintahan, hal mana berlakunya ketentuan a quo telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Penguasa Pemerintahan Negara yang saat ini menjabat dan telah mengangkat prajurit TNI pada jabatan strategis yang hanya ditujukan untuk kepentingan tertentu saja tanpa memperhatikan prinsip demokrasi dan prinsip supremasi sipil yang dicita- citakan pada masa reformasi 1998 sebagai bentuk pencegahan terhadap dwifungsi militer dalam menduduki jabatan sipil, sehingga Pasal 47 ayat (1) UU TNI sudah seharusnya memperhatikan batasan a quo sesuai dengan konsideran huruf d Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 yang menyatakan “bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat”; B. PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA BERTENTANGAN DENGAN 23 PASAL 1 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 5. Bahwa, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 6. Bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selaras dengan para perumus konstitusi, yang dikenal sebagai the founding fathers bangsa Indonesia, menegaskan bahwa Republik Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum (rechtsstaat), bukan semata-mata pada kekuasaan (machtsstaat). Penggunaan istilah rechtsstaat dan machtsstaat mencerminkan bahwa konsep negara hukum Indonesia mengacu pada model rechtsstaat di Jerman. Julius Stahl mengidentifikasi tiga karakteristik utama dari rechtsstaat, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; dan (c) pemerintahan yang berlandaskan konstitusi. Sementara itu, AV Dicey merumuskan konsep rule of law dengan tiga elemen utama, yaitu: (a) supremasi hukum; (b) persamaan di hadapan hukum; dan (c) penerapan due process of law. Dalam perkembangan konsep negara hukum di era modern, ciri-ciri yang dikemukakan oleh Stahl dan Dicey sering kali dikombinasikan. Kombinasi tersebut kini diakui secara luas oleh para akademisi hukum sebagai karakteristik utama dari negara hukum modern, yang tidak hanya menitikberatkan pada supremasi hukum tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak dasar serta keadilan dalam sistem pemerintahan dan peradilan, [Vide Asnawi, Habib Sulthon, et al. Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat. Bildung, 2022]; 7. Bahwa ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI mengandung ambiguitas normatif yang berpotensi memunculkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakjelasan batas antara fungsi militer dan fungsi sipil dalam struktur pemerintahan. Ketidaktegasan formulasi norma a quo membuka ruang interpretasi yang inkonsisten dan membingungkan, khususnya dalam menentukan syarat-syarat yang seharusnya melekat pada prajurit TNI 24 ketika menduduki jabatan di lingkungan sipil. Ketidakjelasan tersebut juga tidak hanya mengganggu ketertiban dalam perumusan kebijakan publik, tetapi juga menciptakan celah bagi masuknya kepentingan militer dalam ranah sipil secara institusional, yang bertentangan dengan asas pembagian kekuasaan yang sehat dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks negara hukum yang menjunjung prinsip-prinsip kejelasan norma dan pencegahan penyalahgunaan wewenang, ketentuan a quo justru berpotensi melemahkan prinsip checks and balances serta mengancam integritas lembaga-lembaga negara yang seharusnya bebas dari intervensi militer; 8. Bahwa ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI menimbulkan implikasi yuridis yang membingungkan terkait yurisdiksi hukum terhadap prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil, terutama apabila terjadi dugaan pelanggaran pidana maupun administratif selama menjalankan jabatan tersebut. Dalam konteks ini, menjadikan para Pemohon bertanya-tanya bagaimana jika prajurit TNI tersandung kasus tindak pidana atau administrasi dalam jabatan a quo apakah tunduk pada hukum acara peradilan militer atau hukum acara sipil (pidana) sebagaimana berlaku terhadap pejabat sipil lainnya? Ketidakpastian tersebut dapat memicu kekacauan dalam penegakan hukum, seperti dalam kasus konkret yang pernah mencuat ke publik, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Militer saling berbeda pandangan terkait kewenangan dalam memproses dua prajurit TNI yang terlibat dalam dugaan suap, yang dimana KPK yang menetapkan dua prajurit TNI, Henri dan Arif sebagai tersangka. Situasi tersebut akan menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang nyata serta berpotensi melemahkan efektivitas sistem peradilan, hal mana integritas hukum dan asas equality before the law menjadi terancam, serta memberikan peluang penyalahgunaan yurisdiksi oleh oknum tertentu; 9. Bahwa dalam sistem negara hukum yang demokratis, setiap norma hukum wajib tunduk pada prinsip konstitusionalitas dan menjunjung asas pemisahan kekuasaan yang rasional serta proporsional antara fungsi militer dan sipil. Namun, keberlakuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang 25 memperbolehkan “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung”, justru membuka ruang yang tidak proporsional bagi militer untuk memasuki ranah sipil secara aktif tanpa pengunduran diri dari dinas militer, sehingga menimbulkan disharmoni terhadap struktur hukum yang seharusnya menegaskan batas institusional dan fungsional. Ketentuan a quo juga secara normatif tidak memuat batasan yang tegas dan logis mengenai pembagian kekuasaan antara militer dan sipil, sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum dan kebijakan publik yang berbasis prinsip supremasi hukum. Dalam konteks tersebut, norma Pasal 47 ayat (1) dan UU TNI bukan hanya tidak mencerminkan ketertiban hukum, tetapi juga menyimpang dari asas logika hukum yang menuntut konsistensi, kejelasan, dan nalar konstitusional; 10. Bahwa prinsip supremasi sipil (civil supremacy) dalam sistem ketatanegaraan demokratis menghendaki bahwa militer tunduk pada otoritas sipil dan mencegah kembalinya dominasi militer dalam ranah pemerintahan sipi. Namun berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU TNI membuka ruang bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil yang tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan dengan tidak mengedepankan prinsip supremasi sipil, berpotensi mengaburkan batas antara otoritas sipil dan militer. Oleh karena itu, untuk memastikan supremasi sipil tetap terjaga, maka sudah seharusnya: a. Pasal 47 ayat (1) UU TNI dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator 26 bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil”; 11. Bahwa keberadaan Pasal 47 ayat (1) UU TNI menimbulkan persoalan konstitusional yang serius dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip fundamental negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI membuka kemungkinan bagi prajurit TNI untuk mengisi jabatan sipil strategis tanpa kewajiban untuk terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, yang dapat melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan serta netralitas militer. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut juga dapat memberikan ruang bagi campur tangan kekuasaan militer dalam sektor pemerintahan sipil, dan karenanya memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang ingin menempatkan loyalis militer dalam jabatan sipil tertentu, yang tidak sejalan dengan prinsip checks and balances yang menjadi karakter pokok negara hukum demokratis, di mana setiap bentuk kewenangan harus diawasi dan dibatasi oleh norma hukum yang ketat. Kemudian ketidaktegasan dalam menetapkan prasyarat pengunduran diri atau pensiun prajurit TNI sebelum menduduki jabatan sipil pada dasarnya menciptakan ketidakpastian hukum, sekaligus melemahkan struktur pemerintahan yang berlandaskan pada supremasi sipil; 12. Bahwa dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan, institusi militer dan institusi sipil memiliki ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab yang secara konstitusional berbeda dan harus dijaga agar tidak saling tumpang tindih. Namun, keberlakuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang memberikan peluang bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan justru 27 mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil tersebut. Ketentuan a quo berpotensi melemahkan mekanisme kontrol dan keseimbangan (checks and balances) dalam sistem ketatanegaraan, karena prajurit TNI yang masih terikat pada struktur komando militer dapat berada dalam struktur pemerintahan sipil yang seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Keadaan tersebut mengandung risiko terganggunya independensi institusi sipil serta menghidupkan kembali praktik peran ganda militer (dwifungsi) yang secara tegas telah ditolak oleh gerakan reformasi 1998, hal mana semangat reformasi menuntut adanya pemisahan fungsi militer sebagai alat pertahanan negara dari urusan pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur sipil. Oleh karenanya, Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang mengabaikan prinsip tersebut tidak hanya melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, tetapi juga bertentangan dengan cita-cita reformasi yang menghendaki supremasi sipil dalam seluruh sektor pemerintahan; 13. Bahwa pengecualian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan yang diatur Pasal 47 ayat (1) UU TNI bukan merupakan ketentuan yang memiliki urgensi, karena secara historis pengecualian tersebut dapat ditelusuri dari dinamika politik hukum pada masa pembentukannya, yang tidak terlepas dari kompromi politik antara berbagai aktor legislatif, termasuk Fraksi ABRI yang saat itu masih memiliki peran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keberadaan Fraksi ABRI di parlemen baru berakhir pada periode 2004-2009 setelah Pemilu 2004, sehingga dalam proses legislasi UU TNI, kepentingan Fraksi ABRI masih turut memengaruhi perumusan kebijakan. Salah satu bentuk kompromi yang lahir dalam pembahasan tersebut adalah tetap diberikannya pengecualian bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu di sepuluh instansi/lembaga negara. Pengecualian tersebut didasarkan pada realitas saat itu, hal mana banyak jabatan politik dan birokrasi sipil masih diduduki oleh prajurit TNI sebagai warisan dari sistem dwifungsi ABRI yang telah lama mengakar dalam struktur pemerintahan. Dengan mempertimbangkan transisi menuju supremasi sipil, kompromi tersebut dijadikan sebagai bentuk penyesuaian agar tidak terjadi perubahan yang 28 terlalu drastis dalam tata kelola pemerintahan. Namun pengecualian tersebut malah menimbulkan problematika konstitusional karena bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal mana dalam negara hukum, pemisahan antara institusi militer dan sipil merupakan elemen fundamental untuk memastikan netralitas militer serta menghindari potensi tumpang tindih kewenangan yang dapat mengancam supremasi sipil sebagai ciri utama sistem ketatanegaraan modern; 14. Bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang memberikan pengecualian bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, juga bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor: VII/MPR/2000 yang mengatur Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa anggota TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Oleh karena itu, tidak terdapat satu pun ketentuan dalam Tap MPR a quo yang membuka ruang bagi pengecualian dalam jabatan sipil tertentu, sehingga norma dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang memberikan pengecualian bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil, tidak sesuai dengan Tap MPR a quo. Padahal Tap MPR a quo merupakan salah satu instrumen hukum lebih tinggi yang disusun dalam rangka membatasi peran TNI dalam ranah sipil sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan (security sector reform) pascareformasi 1998. Adapun tujuan utama dari Tap MPR a quo adalah menegaskan pemisahan peran antara TNI dan Polri serta mengakhiri dwifungsi ABRI yang pada masa Orde Baru menjadi celah bagi masuknya Militer ke dalam ranah pemerintahan sipil. Dengan demikian, semangat Tap MPR ini secara eksplisit mencerminkan prinsip supremasi sipil (civilian supremacy) sebagai bagian dari prinsip negara hukum demokratis; 15. Bahwa keberadaan Pasal 47 ayat (1) UU TNI telah menciptakan anomali dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena di satu sisi Tap MPR VII/MPR/2000 telah menetapkan standar yang tegas bahwa prajurit TNI 29 tidak boleh menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu melepaskan status militernya. Namun, di sisi lain, norma dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI justru membuka ruang pengecualian tanpa dasar konstitusional yang mengedepankan prinsip supremasi sipil. Selain itu, keberadaan prajurit TNI dalam jabatan sipil juga dapat mengancam prinsip netralitas militer dan profesionalisme TNI, padahal netralitas militer merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang menempatkan angkatan bersenjata sebagai alat negara yang tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu. Namun Pasal 47 ayat (1) UU TNI malah membuka potensi bagi campur tangan militer dalam ranah sipil dan berisiko mengaburkan batas antara tugas pertahanan negara dan administrasi pemerintahan, serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan pelanggaran terhadap prinsip netralitas TNI. Padahal dalam sistem demokrasi, militer seharusnya tidak memiliki keterlibatan dalam kebijakan pemerintahan sipil agar tidak terjadi intervensi yang dapat merusak prinsip checks and balances dalam pemerintahan; 16. Bahwa, selanjutnya prinsip pemisahan antara institusi militer dan pemerintahan sipil merupakan fondasi utama untuk menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance. Namun keberadaan Pasal 47 ayat (1) UU TNI justru berpotensi mengaburkan batasan institusional tersebut dan melemahkan prinsip transparansi serta akuntabilitas publik. Padahal dalam sistem negara hukum, setiap pejabat publik dituntut bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil melalui mekanisme pengawasan yang partisipatif dan terbuka. Kemudian karakteristik kedinasan militer yang bersifat hierarkis dan tertutup secara struktural dapat menyulitkan pelaksanaan fungsi kontrol publik ketika diterapkan dalam konteks jabatan sipil. Hal demikian berpotensi menimbulkan kesenjangan akuntabilitas dan risiko penyalahgunaan kekuasaan, karena pengambilan keputusan yang seharusnya berbasis kepentingan publik dapat tergeser oleh pola kepatuhan vertikal khas militer. Dengan demikian, ketentuan a quo tidak hanya mengancam integritas sistem pengawasan dalam pemerintahan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional yang 30 menuntut keterbukaan, pertanggungjawaban, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan negara; 17. Bahwa selanjutnya dalam teori demokrasi konstitusional, sebagaimana dikemukakan oleh Bruce Ackerman, Militer tidak boleh memiliki keterlibatan langsung dalam ranah sipil karena dapat mengancam keseimbangan kekuasaan dan berpotensi merusak prinsip negara hukum demokratis yang memiliki batasan tegas antara otoritas sipil dan militer untuk mencegah potensi dominasi militer dalam pengambilan keputusan politik. [Vide Ackerman, Bruce. "The new separation of powers." Harvard law review (2000): 633-729] Hal demikian selaras dengan pendapat Friedrich Julius Stahl yang merumuskan empat unsur utama dalam konsep negara hukum (rechtsstaat), yaitu: supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan undang-undang, [Vide Zaini, Ahmad. "Negara hukum, demokrasi, dan ham." Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik 11.1 (2020): 13-48] sehingga berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU TNI jelas melanggar prinsip pemisahan kekuasaan karena memungkinkan kekuatan militer lebih mendominasi dalam pemerintahan sipil dan juga berpotensi menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan publik, terutama jika jabatan yang dipegang memiliki kewenangan strategis dalam kebijakan nasional; 18. Bahwa berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang memberikan keistimewaan (privilege) kepada prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Padahal dalam konteks negara hukum yang demokratis, pengisian jabatan sipil oleh pihak militer tanpa syarat peralihan status sipil merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip supremasi sipil yang menjadi ciri utama pemerintahan demokratis. Kemudian jika dibandingkan dengan praktik standar internasional, banyak negara demokratis secara tegas memisahkan peran militer dari urusan pemerintahan sipil. Sebagai contoh, di Amerika Serikat berlaku Undang-Undang Posse Comitatus yang membatasi keterlibatan militer dalam fungsi-fungsi sipil kecuali dalam keadaan darurat yang telah mendapatkan persetujuan dari Kongres. [Vide 31 https://www.everycrsreport.com/reports/R42659.html] Hal tersebut mencerminkan implementasi prinsip civilian control of the military, yakni pengawasan sipil atas militer yang bertujuan membatasi pengaruh militer dalam ruang-ruang sipil serta menjamin integritas sistem pemerintahan yang akuntabel dan terbuka. Dengan demikian, ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, tetapi juga tidak sejalan pandangan internasional tentang pemerintahan demokratis yang sehat dan ketertiban hukum; 19. Bahwa keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil yang diperbolehkan oleh Pasal 47 ayat (1) UU TNI berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap stabilitas demokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal mana dalam sistem demokrasi yang sehat, pengambilan kebijakan publik harus dilandasi oleh partisipasi aktif warga negara sipil serta dijalankan oleh lembaga-lembaga yang bersifat independen dan bebas dari tekanan institusi lain, termasuk militer. Namun, kehadiran militer dalam jabatan sipil justru dapat mengurangi ruang partisipatif warga negara karena struktur komando militer yang bersifat hirarkis dan instruktif tidak sejalan dengan prinsip deliberatif dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Lebih lanjut, kondisi tersebut dapat menimbulkan budaya militeristik dalam birokrasi sipil yang sejatinya harus mengedepankan kepentingan umum secara objektif dan inklusif. Kemudian apabila prajurit TNI menempati posisi strategis dalam lembaga sipil, risiko ketidaknetralan dan konflik kepentingan semakin besar, terutama apabila terjadi perbedaan orientasi antara kebijakan yang bersumber dari kepentingan militer dan kepentingan sipil. Sehingga situasi tersebut tentu akan melemahkan independensi lembaga negara yang seharusnya tunduk hanya pada konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi; 20. Bahwa persoalan norma dalam Pasal 47 ayat (1) dan UU TNI yang menjadi objek permohonan pengujian materiil in casu tidak hanya merupakan permasalahan normatif, tetapi juga telah menimbulkan dampak nyata dalam situasi konkret, hal mana pasca dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Periode 32 2024-2029, terdapat sejumlah jabatan sipil di berbagai instansi/lembaga dan perusahaan telah diisi oleh prajurit TNI, diantaranya seperti Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, Mayjen TNI Maryono, Mayjen TNI Irham Waroihan, Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Laksamana TNI Muhammad Ali. Fakta tersebut menunjukkan bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI telah memberikan celah bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status dinas keprajuritannya, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum serta berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat sipil yang memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan serupa, tetapi harus bersaing dengan prajurit TNI yang masih terikat dengan struktur komando Militer; 21. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi adalah agar ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan UU TNI senantiasa mengedepankan prinsip supremasi sipil yang menempatkan kepentingan warga negara sipil di atas kepentingan/kekuasaan militer. Hal demikian merupakan konsekuensi logis sekaligus memiliki urgensi yang substansial, mengingat Indonesia sebagai negara hukum saat ini telah dirusak akibat tindakan-tindakan oknum prajurit TNI. Faktanya yang terjadi saat ini, tidak sedikit peristiwa hukum yang melibatkan oknum prajurit TNI, yang dibuktikan dengan adanya beberapa kasus yang melibatkan oknum militer dalam pelanggaran hukum, antara lain: No. Waktu Publikasi Peristiwa Yang Terjadi Sumber 1. 24/2/2025 Dugaan penyerangan Kantor Polres Tarakan oleh oknum TNI. Puluhan personel TNI mengeroyok anggota Polres Tarakan dan mengakibatkan lima polisi mengalami luka- luka. Diakses pada tanggal 8 April 2025, Pukul 14.01 WIB: https://www.temp o.co/hukum/fakta- penyerangan- polres-tarakan- oleh-anggota-tni- ada- 33 kesalahpahaman- 1212205 2. 17/3/2025 Dugaan penembakan oleh oknum TNI terhadap tiga Anggota Polsek Negara Batin, Way Kanan, Lampung, yang gugur saat melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik Diakses pada tanggal 8 April 2025, Pukul 14.07 WIB: https://www.metro tvnews.com/read/ kj2CE729-2- prajurit-tni- penembak-3- polisi-di-way- kanan-jadi- tersangka 3. 17/3/2025 Dugaan oknum TNI bunuh sales mobil di Aceh. Korban ditemukan tewas di semak belukar kawasan Gunung Salak, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara Diakses pada tanggal 8 April 2025, Pukul 14.15 WIB: https://regional.ko mpas.com/read/2 025/03/17/174705 778/prajurit-tni-di- aceh-utara- tembak-mati- sales-mobil-saat- test-drive-innova 4. 25/7/2023 TNI terlibat dalam kasus suap di Basarnas Sebut Diakses pada tanggal 8 April 2025, Pukul 14.18 WIB: https://nasional.ko mpas.com/read/2 023/07/29/162548 71/kasus-suap-di- basarnas-firli- bahuri-sebut-tni- dilibatkan-sejak- awal- proses?page=all 5. 18/3/2025 Prajurit TNI Brutal! Tembak Mati Sales Mobil, Masukkan ke Karung, lalu Bawa Kabur Innova Diakses pada tanggal 18 Mei 2025, Pukul 22.50 WIB: https://regional.ko mpas.com/read/2 025/03/18/050000 178/prajurit-tni- brutal-tembak- mati-sales-mobil- masukkan-ke- 34 karung-lalu- bawa?page=all C. PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 22. Bahwa para Pemohon memiliki hak Konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 23. Bahwa tujuan utama pembentukan undang-undang adalah untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga setiap aturan yang disusun harus memberikan kejelasan, tidak menimbulkan ambiguitas, serta dapat diimplementasikan berdasarkan prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi. Hal demikian sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU P3 yang menyatakan bahwa “Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: ...i. Ketertiban dan kepastian hukum”. Hal mana asas kepastian hukum berfungsi untuk menjamin bahwa norma yang diatur dalam suatu undang- undang dapat dipahami dengan jelas oleh setiap warga negara, aparat penegak hukum, serta lembaga yang berwenang dalam implementasinya. Kemudian kepastian hukum juga menghindari adanya multitafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Selain itu, kepastian hukum undang-undang bertujuan untuk menciptakan stabilitas hukum di masyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak- hak warga negara, serta memastikan bahwa hukum dapat dijadikan sebagai pedoman yang adil dalam penyelesaian sengketa dan penegakan hukum; 24. Bahwa selaras dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin bahwa aturan hukum dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga pihak yang memiliki hak berdasarkan hukum dapat memperolehnya, dan putusan dapat dilaksanakan. Sudikno juga 35 menekankan bahwa meskipun kepastian hukum memiliki keterkaitan dengan keadilan, keduanya tidaklah identik. Hukum memiliki karakter umum dan berlaku secara menyeluruh, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi individu, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan bergantung pada konteks spesifik seseorang. [Vide Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007), Hlm. 160] Sementara itu, Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan hasil dari keberadaan hukum itu sendiri, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Satjipto berpendapat bahwa begitu hukum diberlakukan, kepastian hukum akan langsung hadir sebagai akibatnya. Dengan kata lain, hukum menciptakan kepastian melalui norma yang tertulis. Namun, dalam praktiknya, hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan keadilan substantif dapat menimbulkan ketidakadilan. [Vide Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, (Jakarta: Kompas, 2007), Hlm. 77] Oleh karena itu, meskipun kepastian hukum penting, keberadaannya juga harus tetap diimbangi dengan keadilan yang kontekstual agar hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat; 25. Bahwa selanjutnya Van Apeldoorn mengemukakan kepastian hukum memiliki dua aspek utama. Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku terhadap masalah-masalah konkret, sehingga individu atau masyarakat dapat mengetahui dengan jelas aturan yang harus ditaati dalam berbagai situasi. Kedua, kepastian hukum berarti adanya perlindungan hukum yang memberikan jaminan bahwa hak-hak individu tidak akan dilanggar secara sewenang-wenang, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan demikian menunjukkan bahwa keberadaan hukum yang tertulis dan sistematis menjadi syarat utama bagi terciptanya kepastian hukum dalam suatu negara hukum. Sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan berada dalam kondisi ketidakpastian yang dapat menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. [Vide Hotta, Alfita Yola. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi 36 Penalaran Positivisme Hukum." Jurnal Hukum Dehasen 1.1 (2025): 23-28] Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga dengan perlindungan hak-hak individu dan masyarakat, serta berperan penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas hukum dalam suatu negara yang berdasarkan hukum; 26. Bahwa keberlakuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI telah memperlihatkan inkonsistensi norma yang secara substansial menimbulkan pertentangan dalam satu rezim hukum yang sama, sehingga menciptakan keadaan conflict of norms. Hal mana inkonsistensi tersebut dapat menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan norma, karena di satu sisi memberikan ruang bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa keharusan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, sementara di sisi lain secara normatif menyebutkan bahwa jabatan sipil hanya dapat diduduki setelah pengunduran diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Kemudian ketidakjelasan ketentuan a quo juga berimplikasi terjadinya multitafsir dalam implementasinya dan dapat digunakan sebagai kembalinya praktik dwifungsi TNI dalam struktur pemerintahan, yang secara historis telah ditolak pada masa reformasi. Kemudian dalam kerangka teori hukum Hans Kelsen mengenai hierarki norma, pertentangan antarketentuan dalam satu peraturan perundang-undangan harus diselesaikan dengan menyelaraskan norma-norma tersebut agar tetap sejalan dengan norma yang lebih tinggi, yakni konstitusi. Di samping itu, prinsip lex superior derogat legi inferiori menegaskan bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, termasuk prinsip kepastian hukum. [Vide Jusuf, Muhamad Bacharuddin, and Adara Khalfani Mazin. "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2.01 (2024)] Oleh karena itu, keberadaan Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang membuka peluang penyimpangan terhadap prinsip pemisahan militer dan sipil, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sudah sepatutnya diuji secara konstitusional agar tidak menjadi celah pelanggaran terhadap asas negara hukum; 37 27. Bahwa selanjutnya dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, maka suatu norma hukum harus dirumuskan secara konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian ketidakkonsistenan, ketidakharmonisan, serta adanya potensi ambiguitas dalam suatu norma hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan diskriminasi dalam implementasinya. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang tidak disusun berdasarkan asas-asas perundang-undangan yang baik juga berpotensi bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, sehingga dapat melemahkan legitimasi dan efektivitasnya dalam sistem hukum nasional. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lain dalam hierarki yang sama berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 28. Bahwa hak para Pemohon atas jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 seharusnya dijamin melalui undang-undang yang memuat norma yang jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir. Namun, berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU TNI justru menciptakan ketidakpastian hukum dengan membuka celah bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu tanpa adanya parameter yang tegas dan pembatasan kekuasaan yang melindungi kepentingan warga sipil. Ketentuan a quo juga menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan, khususnya dalam aspek pengawasan, pertanggungjawaban hukum, dan mekanisme akuntabilitas ketika prajurit TNI menjalankan fungsi dalam institusi sipil. Kemudian ketidakjelasan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut aturan yang tegas, dapat dipahami dengan seragam, serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selain itu, keberlakuan norma a quo juga mengaburkan batas antara ranah militer 38 dan sipil, yang seharusnya dipisahkan secara tegas dalam sistem hukum yang menjunjung supremasi sipil. Akibatnya, para Pemohon sebagai warga negara tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai atas hak konstitusionalnya, khususnya dalam hal perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak atas pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berbasis prinsip demokrasi dan supremasi hukum; 29. Bahwa selanjutnya keberlakuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI telah menimbulkan kontradiksi norma yang melanggar prinsip konsistensi, koherensi, harmonisasi, sinkronisasi, dan korespondensi antar peraturan perundang-undangan. Hal mana dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI terdapat pengaturan alternatif yaitu prajurit dapat menduduki jabatan sipil yang disebutkan dalam ayat (1) tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, akan tetapi di dalam norma Pasal 47 ayat (2) UU TNI, terdapat pengaturan prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, sehingga menimbulkan ketidakselarasan antara ayat dalam satu pasal. Ketidakkonsistenan tersebut juga membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang jelas melanggar prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi norma serta menjamin supremasi hukum dan keteraturan dalam sistem hukum nasional, maka apabila keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil tetap diizinkan, maka seharusnya hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Hal demikian selaras dengan Ketentuan ini selaras dengan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang secara tegas menyatakan bahwa prajurit TNI hanya dapat mengisi jabatan sipil apabila telah meninggalkan status aktifnya sebagai militer. Dengan demikian, akan tercipta kepastian norma dan tidak terjadi ambiguitas dalam pelaksanaan tugas serta pertanggungjawaban hukum antara peraturan internal militer dan sistem pemerintahan sipil, serta menghindari praktik dwifungsi TNI yang telah ditolak oleh semangat reformasi; 39 30. Bahwa oleh karenanya Pasal 47 ayat (1) UU TNI jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan a quo juga tidak hanya menciptakan ambiguitas norma, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap warga negara non-militer karena memberikan perlakuan khusus kepada prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa melalui mekanisme pengunduran diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Padahal, prinsip kepastian hukum menuntut agar undang-undang disusun secara jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian atau perlakuan istimewa. Namun dengan adanya berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU TNI justru membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan melemahkan prinsip demokrasi serta supremasi sipil yang menjadi pilar dalam sistem pemerintahan konstitusional. Kemudian kehadiran prajurit TNI dalam jabatan sipil juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena masih terikat oleh sistem komando militer yang tidak sejalan dengan prinsip kerja birokrasi sipil yang menjunjung akuntabilitas publik dan transparansi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI harus dinyatakan bertentangan UUD NRI Tahun 1945 guna mengembalikan keselarasan antara norma hukum dan prinsip demokrasi, serta menjamin kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi; 31. Bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat (1) UU TNI memberikan legitimasi bagi “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung” tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif 40 keprajuritan, hal demikian berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem rekrutmen pejabat sipil, di mana warga sipil yang seharusnya memiliki hak yang sama untuk mengisi jabatan tersebut menjadi dirugikan. Padahal prinsip kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menuntut adanya transparansi dan keadilan dalam pengisian jabatan publik. Dengan adanya pengecualian bagi prajurit TNI, sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan dapat terdistorsi, sehingga melahirkan ketimpangan kesempatan antara warga sipil dan prajurit TNI. Kemudian prinsip kepastian hukum juga menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan adanya aturan yang memperbolehkan prajurit TNI untuk menduduki jabatan tanpa melalui mekanisme yang sama seperti warga sipil, maka jelaslah terjadi ketidaksetaraan dalam kesempatan berkarier di pemerintahan, padahal setiap warga negara memiliki akses yang sama dalam menduduki jabatan sipil dengan tidak adanya perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu; 32. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, prinsip supremasi sipil merupakan pilar fundamental yang menegaskan bahwa kewenangan dalam perumusan kebijakan serta tata kelola pemerintahan harus berada di bawah kendali otoritas sipil, sedangkan militer memiliki tugas utama dalam menjaga pertahanan negara. Prinsip tersebut berakar pada doktrin demokrasi konstitusional yang menempatkan institusi militer dalam posisi lebih rendah terhadap pemerintahan sipil guna mencegah potensi dominasi militer dalam ranah kebijakan publik dan pemerintahan. Namun demikian berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang memperbolehkan prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status kemiliterannya berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem ketatanegaraan, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Keberadaan ketentuan a quo juga menciptakan potensi tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan sipil, yang dapat mengaburkan batasan konstitusional mengenai peran militer dalam pemerintahan, serta jelas melanggar prinsip kepastian hukum karena membuka ruang bagi dualisme loyalitas serta berpotensi melakukan 41 penyalahgunaan kekuasaan, mengingat karakteristik institusi militer yang memiliki struktur komando hierarkis dan berbeda dengan prinsip administrasi pemerintahan yang bersifat partisipatif; 33. Bahwa selanjutnya keberadaan prajurit TNI dalam jabatan sipil tanpa melalui mekanisme pengangkatan yang transparan dan berbasis kompetensi berisiko mereduksi netralitas birokrasi serta menghambat reformasi administrasi pemerintahan yang berbasis pada good governance. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dalam sistem ketatanegaraan, karena memberikan keistimewaan kepada prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa prosedur yang sama dengan warga sipil lainnya, yang secara substantif dapat menimbulkan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Hal demikian sejalan dengan prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi, pembatasan keterlibatan militer dalam jabatan sipil merupakan bentuk implementasi supremasi sipil yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan masyarakat luas, bukan dalam kepentingan kelompok tertentu yang memiliki afiliasi struktural dengan institusi pertahanan negara. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang memberikan keistimewaan kepada prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status kemiliterannya harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 34. Bahwa keberlakuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang memberikan ruang bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keprajuritannya telah menciptakan kondisi yang dapat mengganggu independensi lembaga-lembaga pemerintahan yang seharusnya bersifat non-militer. Ketentuan a quo jelas membuka potensi konflik kepentingan, khususnya apabila kebijakan yang diambil dalam jabatan sipil lebih mengakomodasi kepentingan militer daripada kepentingan publik secara umum. Selain itu, ketentuan tersebut juga bertentangan dengan asas meritokrasi, yang menuntut bahwa pengisian jabatan sipil harus melalui proses seleksi yang adil, kompetitif, dan berdasarkan kemampuan serta 42 pengalaman yang relevan. Namun dengan diperbolehkannya prajurit TNI untuk mengisi jabatan sipil tanpa proses seleksi yang setara dengan warga sipil, maka terjadi pengingkaran terhadap prinsip keadilan prosedural dan substantif, serta merugikan warga negara sipil yang memiliki hak konstitusional yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Meskipun pengangkatan tersebut dilakukan melalui mekanisme hak prerogatif Penguasa, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang setara di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 35. Bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat (1) UU TNI menimbulkan potensi konflik kepentingan yang signifikan, mengingat prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil tetap berada dalam struktur komando militer yang bersifat hierarkis serta tunduk pada kebijakan internal TNI. Padahal, jabatan sipil dalam sistem pemerintahan memiliki karakter independen yang bertujuan untuk mengabdi pada kepentingan publik secara luas, bukan kepentingan institusi militer. Kemudian keberadaan prajurit TNI dalam jabatan sipil berisiko menciptakan tumpang-tindih kewenangan, di mana kebijakan yang diambil dalam pemerintahan dapat dipengaruhi oleh orientasi dan kepentingan militer, sehingga mengaburkan batas antara otoritas sipil dan pertahanan negara. Selain itu, dalam prinsip good governance menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan administrasi sipil guna mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan netralitas dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas jabatan sipil, menegakkan prinsip supremasi sipil, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan tata kelola pemerintahan yang demokratis, ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; 36. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip pembagian kekuasaan (separation of powers) menjadi dasar dalam memastikan setiap cabang pemerintahan menjalankan fungsi masing-masing secara independen, sehingga seharusnya jabatan-jabatan sipil yang bersifat 43 administratif atau strategis dikelola oleh aparatur sipil negara yang profesional dan independen. Dengan membiarkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status militernya, ketentuan a quo menciptakan potensi intervensi militer dalam kebijakan sipil. Padahal sebagaimana diketahui tugas utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menjaga pertahanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. Namun berlakunya Pasal 47 ayat (1) dan UU TNI yang memperbolehkan prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil berpotensi melemahkan fokus dan profesionalisme TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan. Dengan adanya peluang bagi prajurit TNI untuk berpindah ke sektor sipil pemerintahan tanpa melepaskan status militernya, dapat terjadi degradasi disiplin dan kompetensi dalam korps militer karena prajurit lebih memilih jalur karier di birokrasi dibanding menjalankan tugas pertahanan negara. Hal demikian juga akan menciptakan ketidakpastian dalam sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan militer dan berdampak pada efektivitas pertahanan negara; 37. Bahwa sebagaimana diketahui dalam sistem demokrasi yang sehat mempertegas adanya prinsip checks and balances, yaitu mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara agar tidak terjadi dominasi oleh satu pihak. Namun berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang memperbolehkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status militernya berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan sipil terhadap militer. Dengan adanya prajurit TNI di lembaga-lembaga strategis, berpotensi terjadi tumpang-tindih kewenangan yang dapat mengaburkan garis pemisah antara kewenangan sipil dan militer. Hal demikian jelaslah akan menciptakan ketidakpastian hukum dalam tata kelola pemerintahan serta berpotensi mengurangi efektivitas kontrol sipil terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Padahal netralitas aparatur negara 44 merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi guna memastikan bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, Pasal 47 ayat (1) UU TNI juga memungkinkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status militernya berpotensi mengaburkan batasan antara militer dan birokrasi sipil, karena netralitas aparatur sipil negara (ASN) dapat terancam apabila kebijakan lembaga-lembaga pemerintahan dipengaruhi oleh struktur komando militer yang hierarkis dan terikat pada kepentingan institusi tertentu, dan keberadaan prajurit TNI dalam jabatan sipil juga berisiko menimbulkan keberpihakan terhadap kepentingan militer dalam penyusunan kebijakan publik, sehingga mencederai dan menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian peran antara militer dan sipil; 38. Bahwa selanjutnya telah jelas prajurit TNI sebagai alat negara memiliki tugas utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dari ancaman luar, bukan berperan dalam pengelolaan pemerintahan sipil. Namun keberadaan “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung” justru bepotensi tidak mencerminkan tugas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dari ancaman luar, dan tidak pula mengedepankan prinsip supremasi sipil yang menempatkan kepentingan warga sipil di atas kepentingan/kekuasaan militer, serta berpotensi mengubah arah kebijakan institusi menjadi lebih berpihak pada kepentingan militer; 39. Bahwa selanjutnya berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU TNI berisiko mendorong kecenderungan militerisme dalam tubuh pemerintahan sipil, yang dapat menggerus prinsip supremasi sipil dan melemahkan sendi- 45 sendi demokrasi. Hal mana ketentuan a quo telah jelas menciptakan ketidakpastian mengenai batas kewenangan antara prajurit TNI yang ditempatkan dalam jabatan sipil dan aparatur sipil negara, sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Padahal dalam negara hukum yang demokratis, supremasi hukum mengharuskan seluruh penyelenggara negara, termasuk institusi militer, untuk tunduk secara ketat pada norma-norma hukum yang berlaku dan menjalankan fungsi sesuai dengan batasan konstitusionalnya. Akan tetapi, keberadaan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang memperbolehkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil tanpa harus terlebih dahulu melepaskan status militernya berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan. Selain itu, seorang prajurit yang merangkap jabatan sipil akan tetap terikat pada struktur komando militer yang hierarkis dan tidak selalu terbuka, yang berbeda secara prinsipil dengan mekanisme birokrasi sipil yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Oleh karenanya, ketidakharmonisan tersebut telah membuka ruang bagi ketidakpastian hukum terkait status hukum pejabat yang bersangkutan, sekaligus berpotensi menciptakan penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan sipil yang seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik; 40. Bahwa dengan demikian hak konstitusional para Pemohon yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang memberikan perlakuan khusus kepada prajurit TNI dengan memungkinkan menduduki jabatan sipil tanpa melalui mekanisme yang sama dengan warga sipil lainnya. Perlakuan a quo menciptakan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan, hal mana prajurit TNI mendapatkan akses istimewa ke jabatan-jabatan sipil tertentu tanpa harus melalui prosedur seleksi berbasis meritokrasi serta tanpa melalui proses pengunduran diri atau 46 pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sehingga keistimewaan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip perlakuan sama di hadapan hukum dan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap warga sipil yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan sipil; 41. Bahwa reformasi TNI yang digagas sejak era reformasi bertujuan membentuk institusi militer yang profesional, tunduk pada prinsip supremasi sipil, dan berfokus pada fungsi utamanya dalam bidang pertahanan negara. Salah satu pilar utama dari agenda reformasi tersebut adalah pemisahan yang tegas antara peran militer dan peran dalam pemerintahan sipil guna menghapus praktik Dwifungsi ABRI yang historis terbukti menyimpang dari prinsip demokrasi. Namun, keberlakuan Pasal 47 ayat (1) UUD TNI justru membuka kembali celah bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil strategis tanpa melepaskan status militernya. Ketentuan a quo tidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi, tetapi juga berpotensi melemahkan profesionalisme prajurit TNI karena memberikan jalur non-militer bagi karier prajurit TNI tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun sebagaimana semestinya. Di samping itu, ketidakjelasan norma a quo menimbulkan ketidakpastian hukum, karena prajurit yang menduduki jabatan sipil tetap berada dalam struktur komando militer, namun secara bersamaan menjalankan fungsi administratif dalam lembaga pemerintahan sipil, sehingga jelaslah situasi demikian dapat menciptakan ambiguitas yurisdiksi dan dapat menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan kebijakan; D. PENDAPAT AHLI “Laksda TNI (Purn) ST, SH, MH, CPM, CPARB” - Ahli Hukum Pertahanan dan Ketatanegaraan 42. “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, 47 pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Masalah konstitusional muncul karena pasal ini tidak membedakan secara eksplisit antara lembaga yang termasuk dalam sistem pertahanan negara dan lembaga yang bersifat sipil administratif. Padahal, Pasal 5 ayat (5) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 telah menegaskan bahwa: “Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.” Dengan demikian, perlu dilakukan pengujian normatif dan sistemik terhadap lembaga-lembaga yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) untuk menentukan mana yang termasuk bagian dari sistem pertahanan (sehingga konstitusional ditempati TNI aktif), dan mana yang bukan (sehingga inkonstitusional). 43. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah diatur secara tegas sebagai komponen utama pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Namun demikian, muncul permasalahan konstitusional ketika prajurit TNI aktif diperbolehkan menduduki jabatan di luar struktur TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertahanan Negara. 1. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah penempatan tersebut tetap berada dalam koridor pertahanan nasional atau telah melanggar prinsip pemisahan militer dan sipil (civil–military separation)? Untuk menjawab pertanyaan ini, analisis harus berpijak pada tiga pilar dasar: teori hukum, asas hukum, dan filsafat hukum, yang bersama-sama membentuk normative filter dalam menilai konstitusionalitas pasal a quo. A. Asas-Asas Hukum yang Mendasari Pengujian 1. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Asas ini menegaskan bahwa norma hukum yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah. Karena TAP MPR VII/MPR/2000 memiliki kedudukan lebih tinggi 48 daripada undang-undang, maka setiap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang bertentangan dengannya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Pasal 47 ayat (1) hanya dapat berlaku sejauh tidak bertentangan dengan larangan penempatan TNI aktif di jabatan sipil sebagaimana dimaksud dalam TAP MPR. 2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Asas ini menegaskan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Dalam konteks ini, UU TNI dan UU Pertahanan merupakan lex specialis terhadap UU Kepegawaian dan UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, prajurit TNI yang masih aktif tunduk pada pengaturan khusus dalam hukum pertahanan dan tidak dapat diperlakukan seperti aparatur sipil negara. 3. Asas Supremasi Hukum dan Profesionalisme Militer. Asas supremasi hukum menghendaki agar semua tindakan pemerintahan, termasuk penempatan prajurit aktif, tunduk pada hukum. Profesionalisme militer berarti bahwa prajurit hanya berperan dalam bidang pertahanan dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis, pemerintahan sipil, maupun kegiatan ekonomi. Kedua asas ini saling mengikat sebagai instrumen pembatas agar norma hukum tidak dijadikan dasar untuk memperluas peran militer secara inkonstitusional. 4. Asas Proporsionalitas dan Check and Balance. Asas ini menuntut keseimbangan antara kebutuhan negara atas stabilitas pertahanan dengan kewajiban menjaga supremasi sipil. Dengan asas ini, Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan batas konstitusional bahwa TNI boleh menempati jabatan di lembaga non-TNI hanya bila lembaga tersebut memiliki keterkaitan langsung dan proporsional dengan fungsi pertahanan nasional. D. Filsafat Hukum Penempatan Prajurit Aktif Secara filosofis, penempatan prajurit aktif dalam jabatan tertentu harus ditimbang berdasarkan tujuan negara (staatsidee) yang termuat dalam 49 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Perlindungan ini bersifat fisik (pertahanan) dan nonfisik (keamanan manusia). Oleh sebab itu, hanya lembaga yang benar-benar berperan dalam menjaga eksistensi dan kedaulatan negara yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Filsafat hukum Pancasila juga menempatkan militer sebagai pelindung rakyat, bukan penguasa rakyat. Dengan demikian, penempatan TNI dalam jabatan nonpertahanan harus dibatasi agar tidak menimbulkan ketimpangan antara kekuatan bersenjata dan kekuasaan sipil. Keadilan substantif menurut sila kelima Pancasila menghendaki pembagian peran yang proporsional antara kekuatan sipil dan militer demi menjaga keseimbangan sosial dan politik nasional. E. Implikasi Filosofis terhadap Penilaian Konstitusional 1. Secara filosofis, Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2025 hanya dapat diterima bila dimaknai sebagai upaya memperkuat sistem pertahanan nasional, bukan memperluas peran militer ke ranah sipil. 2. Secara asas, norma ini harus dibatasi dengan prinsip lex superior derogat legi inferiori agar tetap tunduk pada TAP MPR VII/MPR/2000. 3. Secara teoritis, hanya lembaga yang memiliki resiprokalitas pertahanan dengan TNI yang dapat diisi oleh prajurit aktif. 4. Secara moral-filosofis, supremasi sipil adalah fondasi demokrasi yang tidak boleh dikompromikan dengan alasan efisiensi birokrasi atau stabilitas politik. F. ANALISIS LEMBAGA YANG DIUJI BERDASARKAN PASAL 47 AYAT (1) UU NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG PERTAHANAN NEGARA Bunyi Pasal 47 ayat (1): “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.” 50 1. Daftar Urutan 15 Lembaga / Kementerian dalam Pasal 47 ayat (1) yang akan diuji yaitu : 1. Kementerian / Lembaga yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara. (umumnya dimaknai sebagai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan — Kemenko Polhukam) 2. Kementerian / Lembaga yang membidangi Pertahanan Negara (yakni Kementerian Pertahanan — Kemenhan) 3. Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) 4. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden (Setneg dan Setmilpres) 5. Intelijen Negara (Badan Intelijen Negara — BIN) 6. Siber dan/atau Sandi Negara (Badan Siber dan Sandi Negara — BSSN) 7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 8. Pencarian dan Pertolongan (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan — Basarnas) 9. Narkotika Nasional (Badan Narkotika Nasional — BNN) 10. Pengelola Perbatasan (Badan Nasional Pengelola Perbatasan — BNPP) 11. Penanggulangan Bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana — BNPB) 12. Penanggulangan Terorisme (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme — BNPT) 13. Keamanan Laut (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia — Bakamla) 14. Kejaksaan Republik Indonesia 15. Mahkamah Agung Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, tolok ukur pertahanan terdiri atas lima komponen analisis: 1. Struktural, yakni posisi lembaga dalam arsitektur sistem pertahanan nasional; 51 2. Fungsional, yaitu tugas dan peran lembaga dalam pelaksanaan kebijakan pertahanan; 3. Operasional, yakni keterlibatan lembaga dalam kegiatan langsung mendukung pertahanan atau OMSP (Operasi Militer Selain Perang); 4. Resiprokalitas, yaitu hubungan timbal balik substantif dengan TNI; dan 5. Interindependensi, yang menilai apakah lembaga bersifat mandiri atau melekat pada sistem pertahanan. Berikut hasil pengujian satu per satu terhadap kelima belas lembaga sebagaimana disebut dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Dasar hukum: Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam. Tugas pokok: Mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.  Struktural: Kemenko Polhukam menempati posisi strategis dalam struktur pemerintahan di bawah Presiden dan menjadi simpul koordinasi kebijakan pertahanan. Kedudukannya secara formal mencakup bidang pertahanan, sehingga berada di dalam sistem pertahanan nasional. Tanpa peran kementerian ini, integrasi kebijakan antara TNI, Kemenhan, dan lembaga lain akan terhambat.  Fungsional: Fungsi utama Kemenko Polhukam adalah mengharmonisasikan kebijakan lintas sektor di bidang pertahanan dan keamanan. Ini mencakup perumusan strategi keamanan nasional yang bersifat lintas-militer dan sipil. Dengan demikian, perannya bersifat langsung terhadap kebijakan pertahanan.  Operasional: Meskipun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan operasi militer, setiap operasi pertahanan berskala nasional selalu memerlukan koordinasi dan izin politik yang 52 bersumber dari kementerian ini. Dengan demikian, ia berperan dalam dimensi operasional strategis.  Resiprokalitas: Hubungan Kemenko Polhukam dan TNI bersifat timbal balik: Kemenko Polhukam memerlukan dukungan operasional dan laporan strategis dari TNI, sementara TNI membutuhkan arahan koordinatif dalam kerangka kebijakan nasional. Keduanya saling mengikat secara fungsional.  Interindependensi: Tidak independen; fungsi Kemenko Polhukam sepenuhnya terikat pada sistem pertahanan nasional. Kementerian ini merupakan simpul antara kekuasaan sipil dan militer dalam menjaga stabilitas nasional. → Kesimpulan: Kemenko Polhukam memenuhi seluruh tolok ukur pertahanan. 2. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Dasar hukum: UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Perpres No. 87 Tahun 2023. Tugas pokok: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara.  Struktural: Kemenhan berada di jantung sistem pertahanan nasional. Ia menjadi komando kebijakan pertahanan yang langsung di bawah Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI. Secara hierarkis dan substantif, Kemenhan merupakan institusi utama pertahanan.  Fungsional: Fungsi Kemenhan mencakup penyusunan strategi pertahanan, mobilisasi sumber daya nasional, hingga pembinaan komponen cadangan dan pendukung. Dengan demikian, lembaga ini berperan langsung terhadap fungsi pertahanan.  Operasional: Kemenhan memegang kendali strategis atas pelaksanaan kebijakan pertahanan, termasuk operasi militer dan nonmiliter. Ia menentukan arah pembangunan postur TNI dan kemampuan pertahanan nasional.  Resiprokalitas: Hubungan Kemenhan dan TNI bersifat simbiosis total; kebijakan Kemenhan dijalankan oleh TNI, sedangkan efektivitas TNI bergantung pada perencanaan Kemenhan. 53  Interindependensi: Tidak independen; Kemenhan adalah organ utama dari sistem pertahanan. → Kesimpulan: Kemenhan sepenuhnya memenuhi seluruh tolok ukur pertahanan. 3. Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) Dasar hukum: Perpres No. 101 Tahun 2019 tentang Dewan Ketahanan Nasional. Tugas pokok: Menyusun kebijakan nasional di bidang ketahanan nasional dan memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden.  Struktural: Wantannas merupakan lembaga strategis di bawah Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari unsur TNI, Polri, kementerian, dan lembaga terkait. Struktur ini menempatkannya secara formal dalam sistem pertahanan nasional.  Fungsional: Fungsinya bersifat konseptual dan strategis dalam perumusan arah pertahanan jangka panjang, termasuk integrasi komponen utama, cadangan, dan pendukung.  Operasional: Tidak melaksanakan operasi militer langsung, namun seluruh operasi pertahanan diarahkan oleh strategi nasional yang dirumuskan Wantannas.  Resiprokalitas: TNI memberikan masukan dan data intelijen strategis kepada Wantannas, sementara Wantannas menetapkan arah kebijakan yang menjadi dasar tindakan TNI. Hubungan ini bersifat dua arah dan vital.  Interindependensi: Tidak independen; melekat pada struktur strategis pertahanan nasional. → Kesimpulan: Wantannas memenuhi seluruh tolok ukur pertahanan. 4. Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Militer Presiden (Setneg–Setmilpres) Dasar hukum: Perpres No. 24 Tahun 2015 jo. Perpres No. 31 Tahun 2020. Tugas pokok: Menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan urusan militer kepresidenan. 54  Struktural: Secara struktural, Setneg bersifat administratif sipil, sedangkan Setmilpres merupakan unsur militer yang mendukung fungsi Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI. Hubungan ini menempatkan Setmilpres dalam sistem pertahanan, tetapi tidak demikian dengan Setneg.  Fungsional: Setmilpres berfungsi menyiapkan administrasi dan pelaksanaan kegiatan militer di lingkungan kepresidenan. Fungsinya secara langsung mendukung fungsi pertahanan, khususnya aspek komando tertinggi.  Operasional: Terlibat langsung dalam pengamanan Presiden dan koordinasi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), serta pelaksanaan upacara militer kenegaraan.  Resiprokalitas: Setmilpres dan TNI tidak terpisahkan secara fungsional, karena seluruh pelaksanaan pengamanan militer kepresidenan memerlukan keterlibatan prajurit aktif.  Interindependensi: Tidak independen; keberadaan Setmilpres tergantung pada dukungan personel TNI aktif. → Kesimpulan: Setmilpres memenuhi tolok ukur; Setneg tidak. 5. Badan Intelijen Negara (BIN) Dasar hukum: Perpres No. 67 Tahun 2019. Tugas pokok: Menyelenggarakan fungsi intelijen strategis di bidang dalam dan luar negeri.  Struktural: BIN berada di bawah Presiden, terhubung langsung dengan sistem keamanan nasional dan pertahanan strategis. Secara struktural, intelijen negara merupakan bagian integral dari fungsi pertahanan nasional.  Fungsional: BIN menjalankan fungsi deteksi dini terhadap ancaman, baik militer maupun nonmiliter, yang secara langsung mendukung kesiapsiagaan pertahanan nasional.  Operasional: Melaksanakan kegiatan intelijen strategis termasuk kontra-intelijen terhadap ancaman terhadap kedaulatan negara. 55  Resiprokalitas: TNI bergantung pada data BIN untuk menentukan ancaman strategis, sementara BIN memerlukan perlindungan dan koordinasi operasional dari TNI.  Interindependensi: Tidak independen; intelijen adalah unsur organik dari sistem pertahanan. → Kesimpulan: BIN memenuhi seluruh tolok ukur pertahanan. 6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dasar hukum: Perpres No. 53 Tahun 2017 jo. Perpres No. 133 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Tugas pokok: Menyelenggarakan keamanan siber nasional dan persandian untuk melindungi infrastruktur vital, termasuk pertahanan negara.  Struktural: BSSN merupakan lembaga pemerintah non- kementerian di bawah Presiden yang berperan menjaga keamanan siber nasional. Posisi strukturalnya berada dalam rantai komando keamanan negara, karena infrastruktur siber pertahanan menjadi bagian dari sistem nasional. Keterhubungannya dengan Kemenhan dan TNI menjadikannya elemen struktural pertahanan modern.  Fungsional: Fungsinya adalah memastikan keamanan komunikasi strategis pertahanan, enkripsi data militer, dan perlindungan jaringan pemerintahan. Tanpa peran BSSN, pertahanan negara akan sangat rentan terhadap serangan siber. Dengan demikian, fungsinya langsung mendukung misi pertahanan.  Operasional: BSSN terlibat dalam operasi pertahanan siber dan kriptografi bersama unit siber TNI serta Kemenhan. Operasi- operasi ini bertujuan menjaga kedaulatan digital nasional.  Resiprokalitas: Hubungan antara BSSN dan TNI bersifat mutualistik; TNI membutuhkan perlindungan dan sistem sandi dari BSSN, sedangkan BSSN mengandalkan TNI dalam penegakan keamanan siber ofensif maupun defensif. 56  Interindependensi: Tidak independen karena sistem keamanan siber pertahanan melekat pada jaringan BSSN. Tanpa integrasi tersebut, koordinasi pertahanan nasional akan lumpuh. → Kesimpulan: BSSN memenuhi seluruh tolok ukur pertahanan. 7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Dasar hukum: Perpres No. 98 Tahun 2016 tentang Lemhannas RI. Tugas pokok: Melaksanakan pendidikan, pengkajian, dan pemantapan nilai-nilai ketahanan nasional.  Struktural: Lemhannas berada di bawah Presiden dan menjadi bagian dari sistem pendidikan strategis pertahanan. Struktur organisasinya menyatukan unsur sipil dan militer dalam perumusan kebijakan ketahanan nasional.  Fungsional: Lembaga ini berfungsi menghasilkan sumber daya manusia strategis dan kajian kebijakan pertahanan jangka panjang. Fungsi tersebut berkontribusi langsung terhadap kesiapan nasional menghadapi ancaman militer maupun non-militer.  Operasional: Tidak melakukan operasi militer, tetapi melaksanakan pendidikan kebangsaan, geopolitik, dan strategi pertahanan bagi pejabat TNI maupun sipil.  Resiprokalitas: Hubungan timbal balik dengan TNI bersifat struktural dan konseptual: TNI mengirim peserta didik dan memperoleh doktrin strategis, sementara Lemhannas memerlukan pengalaman empiris militer untuk memperkaya kurikulumnya.  Interindependensi: Tidak independen; keberadaannya melekat pada sistem pertahanan konseptual nasional. Tanpa Lemhannas, sistem pertahanan kehilangan basis pemikiran strategis. → Kesimpulan: Lemhannas memenuhi seluruh tolok ukur pertahanan. 8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Dasar hukum: Perpres No. 83 Tahun 2015 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tugas pokok: Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan, bencana, dan keadaan darurat lainnya. 57  Struktural: Basarnas berada langsung di bawah Presiden dan sering berkoordinasi dengan Kemenhan dalam misi kemanusiaan berskala nasional. Walaupun bukan lembaga militer, kedudukannya berada pada garis operasional yang beririsan dengan pertahanan karena mendukung operasi non-perang.  Fungsional: Fungsinya mendukung kesiapsiagaan nasional melalui kegiatan Search and Rescue (SAR). Dalam operasi bencana dan keadaan darurat, fungsi SAR sering menyatu dengan tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang) TNI.  Operasional: Basarnas memiliki kemampuan taktis, logistik, dan komunikasi yang sering disinergikan dengan TNI, khususnya SAR tempur dan evakuasi militer.  Resiprokalitas: Hubungan dua arah; TNI memperkuat Basarnas dalam misi penyelamatan, sedangkan Basarnas memperkuat kemampuan kemanusiaan pertahanan. Keduanya saling membutuhkan dalam operasi darurat.  Interindependensi: Tidak independen; Basarnas dan TNI beroperasi saling melengkapi dalam konteks keamanan manusia sebagai bagian pertahanan semesta. → Kesimpulan: Basarnas memenuhi tolok ukur pertahanan. 9. Badan Narkotika Nasional (BNN) Dasar hukum: Perpres No. 83 Tahun 2016 tentang BNN. Tugas pokok: Menangani pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.  Struktural: BNN merupakan lembaga penegak hukum administratif dan berada di luar struktur sistem pertahanan. Ia tidak memiliki garis komando dengan Kemenhan maupun TNI.  Fungsional: Fungsinya bersifat sosial-yuridis, bukan pertahanan. Meskipun penyalahgunaan narkotika bisa melemahkan ketahanan bangsa, fungsinya tidak termasuk ke dalam kategori pertahanan langsung. 58  Operasional: Operasi BNN bersifat penegakan hukum dan penyelidikan narkotika tanpa unsur militer. Keterlibatan TNI hanya bersifat bantuan teknis.  Resiprokalitas: Hubungan dengan TNI tidak timbal balik; hanya koordinasi bila ada operasi lintas lembaga. TNI tidak bergantung pada BNN untuk menjalankan fungsi pertahanan.  Interindependensi: Independen; sistem pertahanan tidak memerlukan BNN, demikian juga sebaliknya. → Kesimpulan: BNN tidak memenuhi tolok ukur pertahanan. 10. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Dasar hukum: Perpres No. 12 Tahun 2010 jo. Perpres No. 29 Tahun 2020. Tugas pokok: Mengelola kebijakan, program, dan pembangunan di kawasan perbatasan negara.  Struktural: BNPP berada di bawah Presiden dan berfokus pada pembangunan wilayah perbatasan, bukan pengamanan militer. Meskipun bersinggungan dengan wilayah pertahanan, secara struktur ia bukan organ pertahanan.  Fungsional: Fungsi utamanya adalah sinkronisasi kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial perbatasan. Ia tidak memiliki mandat dalam bidang pertahanan teritorial atau militer.  Operasional: BNPP menjalankan kegiatan sipil berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di perbatasan. Dalam keadaan darurat keamanan, peran utamanya diserahkan kepada TNI.  Resiprokalitas: Tidak ada hubungan timbal balik dengan TNI; keterlibatan hanya sebatas koordinasi pembangunan.  Interindependensi: Independen dari sistem pertahanan; kinerjanya tidak bergantung pada TNI maupun Kemenhan. → Kesimpulan: BNPP tidak memenuhi tolok ukur pertahanan. 59 11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Perpres Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perpres Nomor 29 Tahun 2021. Tugas pokok: Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara menyeluruh, terencana, dan terkoordinasi.  Struktural: BNPB berada langsung di bawah Presiden sebagai lembaga sipil. Secara struktur, ia berdiri di luar Kementerian Pertahanan dan tidak menjadi bagian organik dari sistem pertahanan nasional. Walaupun dalam keadaan darurat negara, BNPB dapat berkoordinasi dengan TNI, hubungan itu bersifat situasional, bukan struktural.  Fungsional: Fungsinya bersifat kemanusiaan, sosial, dan mitigasi bencana, bukan pertahanan negara. Meski penanggulangan bencana berkontribusi pada ketahanan nasional, fungsi tersebut tidak secara langsung mendukung operasi pertahanan.  Operasional: Operasi BNPB mencakup tanggap darurat, evakuasi, dan pemulihan pascabencana. Keterlibatan TNI dalam operasi tersebut hanya sebagai bantuan teknis di bawah koordinasi sipil, bukan dalam kerangka pertahanan.  Resiprokalitas: Hubungan BNPB dengan TNI tidak bersifat timbal balik; TNI dapat menjalankan tugas OMSP tanpa BNPB, sedangkan BNPB dapat bekerja melalui relawan dan aparat sipil.  Interindependensi: BNPB bekerja secara independen dari sistem pertahanan, dan kegiatan TNI tidak bergantung pada BNPB. Dengan demikian, ia bukan bagian dari sistem pertahanan nasional. → Kesimpulan: BNPB tidak memenuhi tolok ukur pertahanan. 12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dasar hukum: Perpres Nomor 46 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2012. Tugas pokok: Menyusun kebijakan, strategi, dan pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan terorisme secara nasional. 60  Struktural: BNPT berada langsung di bawah Presiden dan berperan sebagai lembaga koordinatif antarinstansi. Ia berada di antara ranah keamanan nasional dan pertahanan karena terorisme merupakan ancaman hibrida.  Fungsional: Fungsinya sangat relevan terhadap pertahanan karena penanggulangan terorisme termasuk dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Tugas BNPT menyiapkan kebijakan nasional untuk menghadapi ancaman bersenjata nonkonvensional.  Operasional: BNPT bekerja sama dengan TNI, Polri, dan BIN dalam operasi kontra-terorisme. Unit Koopssus TNI menjadi kekuatan taktis yang beroperasi di bawah koordinasi BNPT dalam konteks pertahanan nasional.  Resiprokalitas: Hubungan timbal balik antara BNPT dan TNI kuat; BNPT membutuhkan dukungan kekuatan militer untuk operasi lapangan, dan TNI membutuhkan arahan kebijakan BNPT untuk memastikan keseragaman strategi nasional.  Interindependensi: Tidak independen; BNPT terikat dalam sistem keamanan dan pertahanan. Tanpa keterlibatan TNI, misi BNPT tidak akan berjalan efektif. → Kesimpulan: BNPT memenuhi seluruh tolok ukur pertahanan. 13. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla). Dasar hukum: Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Tugas pokok: Melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.  Struktural: Bakamla merupakan lembaga sipil di bawah Presiden melalui Kemenko Polhukam. Secara struktur, ia bukan bagian dari sistem pertahanan, karena tidak berada di bawah Kemenhan ataupun Mabes TNI AL.  Fungsional: Fungsinya terbatas pada penegakan hukum administrasi di laut, bukan operasi pertahanan maritim. Ia berperan 61 sebagai penjaga keselamatan pelayaran dan bukan penjaga kedaulatan.  Operasional: Operasi Bakamla berfokus pada patroli nonmiliter, keselamatan laut, dan pengawasan administratif, sementara operasi pertahanan laut sepenuhnya menjadi domain TNI AL.  Resiprokalitas: Tidak ada hubungan resiprokal antara Bakamla dan TNI AL; bahkan terjadi tumpang tindih kewenangan. TNI AL dapat beroperasi tanpa Bakamla, sedangkan Bakamla tidak dapat menggantikan fungsi TNI AL.  Interindependensi: Bakamla bersifat independen dan tidak tergantung pada sistem pertahanan nasional. → Kesimpulan: Bakamla tidak memenuhi tolok ukur pertahanan. 14. Kejaksaan Republik Indonesia (Jampidmil) Dasar hukum: UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI; Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Tugas pokok: Melaksanakan fungsi penuntutan dalam sistem peradilan, termasuk di lingkungan militer (melalui Jampidmil dan Jampidmilti).  Struktural: Kejaksaan merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam hal Jampidmil, struktur ini melekat langsung pada sistem hukum militer, menjadikannya bagian dari struktur pertahanan hukum nasional.  Fungsional: Fungsinya adalah memastikan penegakan hukum militer terhadap prajurit aktif dan menjamin disiplin serta integritas TNI. Dengan demikian, perannya bersifat langsung terhadap ketahanan moral dan hukum pertahanan.  Operasional: Jampidmil beroperasi di lingkungan peradilan militer bersama penyidik militer dan hakim militer. Tanpa fungsi penuntutan militer, disiplin dan efektivitas TNI akan terganggu.  Resiprokalitas: Hubungan antara Jampidmil dan TNI bersifat mutualistik: TNI memerlukan jaksa militer untuk memproses 62 pelanggaran disiplin, sedangkan Jampidmil memerlukan struktur komando TNI untuk eksekusi perkara.  Interindependensi: Tidak independen; keberadaannya melekat pada sistem hukum pertahanan. → Kesimpulan: Jampidmil memenuhi seluruh tolok ukur pertahanan. 15. Mahkamah Agung (Peradilan Militer) Dasar hukum: UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tugas pokok: Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, mengadili tindak pidana dan pelanggaran disiplin prajurit.  Struktural: Peradilan militer merupakan subsistem Mahkamah Agung yang menangani pelanggaran hukum militer. Secara struktural, ia melekat pada sistem pertahanan karena menegakkan hukum bagi komponen utama, yaitu TNI.  Fungsional: Fungsinya menjaga disiplin, kehormatan, dan efektivitas pertahanan dengan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran militer. Dengan demikian, ia memiliki peran strategis dalam menjaga profesionalisme TNI.  Operasional: Pengadilan militer bekerja langsung dengan penyidik militer dan Jampidmil dalam memproses perkara militer. Proses hukum ini merupakan bagian integral dari tata kelola pertahanan.  Resiprokalitas: Hubungan timbal baliknya dengan TNI kuat dan fundamental: TNI tidak dapat mempertahankan disiplin tanpa pengadilan militer, sementara pengadilan militer tidak dapat berjalan tanpa prajurit aktif.  Interindependensi: Tidak independen dari sistem pertahanan; eksistensinya merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum pertahanan. → Kesimpulan: Peradilan militer memenuhi seluruh tolok ukur pertahanan. 63 G. Kesimpulan Umum Hasil Pengukuran 15 Lembaga Berdasarkan hasil penerapan lima tolok ukur pertahanan — struktural, fungsional, operasional, resiprokalitas, dan interindependensi — terhadap kelima belas lembaga yang disebut dalam Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertahanan Negara, dapat ditarik beberapa kesimpulan umum sebagai berikut: 1. Hanya lembaga-lembaga yang berada dalam sistem pertahanan nasional secara struktural dan fungsional yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif tanpa melanggar TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Pasal 5 ayat (5). Artinya, prajurit TNI yang ditempatkan di lembaga-lembaga tersebut masih menjalankan fungsi pertahanan, bukan fungsi sipil. 2. Dari 15 lembaga yang diuji, terdapat 11 lembaga yang memenuhi kelima tolok ukur pertahanan, yaitu: 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam); 2. Kementerian Pertahanan (Kemenhan); 3. Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas); 4. Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres); 5. Badan Intelijen Negara (BIN); 6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); 7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas); 8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) 9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); 10. Kejaksaan Republik Indonesia (Jampidmil dan Jampidmilti); serta 11. Mahkamah Agung (Peradilan Militer). Lembaga-lembaga ini memenuhi seluruh unsur resiprokalitas dan integrasi fungsional dengan sistem pertahanan nasional. 3. Lima lembaga lainnya dinyatakan tidak memenuhi tolok ukur pertahanan, karena fungsi dan struktur kelembagaannya bersifat sipil dan tidak berada dalam sistem pertahanan nasional, yaitu: 1. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg); 2. Badan Narkotika Nasional (BNN); 64 3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); 4. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla). Meskipun beberapa di antaranya menjalankan fungsi keamanan publik atau kemanusiaan, hal tersebut tidak termasuk dalam definisi pertahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. B. Mengalir dari pengujian itu maka dapat ditentukan status masing- masing lembaga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyebutkan bahwa: “Komponen pertahanan negara terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen cadangan dan pendukung disiapkan untuk memperkuat komponen utama.” Dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Kategori: Komponen Pendukung. Alasan: Kemenko Polhukam adalah lembaga koordinatif yang berfungsi mengintegrasikan kebijakan politik, hukum, dan keamanan. Tidak memiliki pasukan tempur atau sumber daya pertahanan langsung, melainkan mendukung penyelenggaraan sistem pertahanan melalui koordinasi kebijakan lintas kementerian. Oleh karena itu, Kemenko Polhukam tergolong komponen pendukung yang memberikan dukungan kebijakan dan koordinasi strategis bagi komponen utama. 2. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Kategori: Komponen Pendukung (Utama dalam Fungsi Kebijakan Pertahanan) Alasan: Kemenhan bukan bagian dari TNI secara struktural, tetapi merupakan penyelenggara kebijakan pertahanan negara. Fungsi utamanya adalah perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pertahanan. Karena tidak berfungsi 65 sebagai kekuatan tempur, Kemenhan tergolong komponen pendukung strategis, yang memperkuat komponen utama (TNI) dari sisi kebijakan dan pengelolaan sumber daya pertahanan. 3. Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) Kategori: Komponen Pendukung. Alasan: Wantannas berfungsi sebagai lembaga penasihat Presiden di bidang ketahanan nasional. Ia menyusun kebijakan umum ketahanan nasional dan tidak memiliki unsur kekuatan militer. Dengan demikian, Wantannas berperan sebagai komponen pendukung yang memberikan rekomendasi strategis bagi penyelenggaraan pertahanan negara. 4. Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) Kategori: Komponen Cadangan. Alasan: Setmilpres berisi prajurit aktif yang ditugaskan secara langsung untuk mendukung fungsi Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI. Karena terdiri dari unsur militer aktif dan dapat berfungsi dalam peran pertahanan bila diperlukan, lembaga ini termasuk komponen cadangan, yang memiliki kemampuan operasional dalam konteks pertahanan negara. 5. Badan Intelijen Negara (BIN) Kategori: Komponen Pendukung. Alasan: BIN memiliki fungsi strategis dalam deteksi dini dan peringatan dini ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Namun, BIN tidak memiliki fungsi tempur. Ia memperkuat sistem pertahanan melalui intelijen strategis dan koordinasi keamanan nasional, sehingga tergolong komponen pendukung. 6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Kategori: Komponen Pendukung. Alasan: BSSN menjaga keamanan siber nasional dan pertahanan enkripsi 66 data negara. Ia tidak memiliki kekuatan militer langsung tetapi melindungi infrastruktur strategis dari ancaman siber. Oleh sebab itu, BSSN adalah komponen pendukung dalam dimensi pertahanan non-militer (cyber defense). 7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Kategori: Komponen Pendukung Alasan: Lemhannas berfungsi dalam pendidikan dan pengkajian strategis ketahanan nasional, bertugas menyiapkan kader pemimpin bangsa di bidang pertahanan dan keamanan. Karena perannya bersifat konseptual dan pendidikan, Lemhannas termasuk komponen pendukung dalam sistem pertahanan. 8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kategori: Komponen Cadangan. Alasan: Basarnas memiliki unsur operasional di lapangan, melibatkan kemampuan SAR dan kesiapsiagaan nasional yang dapat dimobilisasi dalam keadaan darurat atau bencana besar. Karena memiliki kemampuan operasional dan struktur paramiliter, Basarnas termasuk komponen cadangan. 9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kategori: Komponen Pendukung (Semi-Cadangan). Alasan: BNPT berfungsi mengoordinasikan penanggulangan terorisme secara nasional dengan dukungan unsur TNI, Polri, dan intelijen. Karena sifatnya koordinatif dan tidak memiliki kekuatan tempur organik, BNPT termasuk komponen pendukung, tetapi dalam konteks tertentu dapat berperan sebagai semi-cadangan ketika melibatkan unsur TNI/Polri dalam operasi. 10. Kejaksaan Republik Indonesia (Jampidmil dan Jampidmilti) Kategori: Komponen Pendukung. Alasan: Kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil 67 dan Jampidmilti) bertugas menangani perkara pidana militer dan berperan dalam penegakan hukum militer. Peran ini adalah dukungan hukum terhadap pertahanan, bukan kekuatan militer, sehingga termasuk komponen pendukung. 11. Mahkamah Agung (Peradilan Militer) Kategori: Komponen Pendukung. Alasan: Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung menegakkan hukum terhadap prajurit TNI, mendukung tertib hukum dan disiplin militer. Karena bersifat yudisial dan tidak operasional, maka lembaga ini termasuk komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara. C. Implikasi Konstitusional. Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2025 hanya konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sejauh dimaknai bahwa penempatan prajurit aktif hanya dapat dilakukan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam); Kementerian Pertahanan (Kemenhan); Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas); Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres); Badan Intelijen Negara (BIN); Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas); Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Kejaksaan Republik Indonesia (Jampidmil) serta Mahkamah Agung (Peradilan Militer). E. PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 30 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 44. Bahwa para Pemohon memiliki hak Konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”; 68 45. Bahwa prajurit TNI secara konseptual merupakan alat negara yang memiliki fungsi dan karakteristik institusional yang berbeda secara fundamental dari pejabat lembaga negara. Dalam kedudukannya sebagai alat negara, prajurit TNI tunduk pada sistem komando militer yang bersifat hierarkis, sentralistis, dan tertutup, serta secara institusional berada di bawah kekuasaan Presiden sebagai panglima tertinggi. Adapun fungsi utama prajurit TNI adalah menjaga kedaulatan wilayah dan integritas negara dari ancaman eksternal maupun bentuk agresi bersenjata, bukan terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sipil. Berbeda halnya dengan pejabat lembaga negara, yang merupakan penyelenggara kekuasaan negara dalam ranah sipil berdasarkan amanat konstitusi. Pejabat lembaga negara meliputi unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menjalankan fungsi kenegaraan dalam bidang pemerintahan, perundang-undangan, pengawasan, pengadilan, dan pelayanan publik, yang tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Tidak seperti prajurit TNI yang tidak memiliki hak politik aktif, pejabat lembaga negara justru dipilih atau diangkat dalam kerangka partisipasi politik rakyat dan bertanggung jawab kepada publik melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang terbuka. Oleh karena itu, penyamaan kedudukan antara prajurit TNI dan pejabat lembaga negara, khususnya dalam konteks pelibatan militer dalam jabatan sipil, bertentangan dengan asas profesionalisme militer, prinsip supremasi sipil, dan nilai-nilai demokrasi konstitusional. Dalam negara hukum, sangat penting untuk menjaga pemisahan fungsional dan institusional antara militer sebagai alat pertahanan negara dan pejabat lembaga negara sebagai aktor dalam tata kelola pemerintahan sipil. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa militer tidak menjadi bagian dari kekuasaan sipil dan sebaliknya, agar supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan negara; 46. Bahwa menurut batas penalaran yang wajar, prajurit TNI hanya dapat dimaknai sebagai alat negara karena fungsi dan eksistensinya dirancang secara konstitusional untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan negara, bukan sebagai subjek atau pelaku kekuasaan pemerintahan sipil. 69 Penalaran tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan secara eksplisit bahwa “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”, hal mana frasa “alat negara” dalam ketentuan tersebut menggambarkan bahwa prajurit TNI bukan pemegang kekuasaan atau pembentuk kebijakan, melainkan pelaksana kekuatan pertahanan negara berdasarkan perintah politik negara yang sah dan secara konstitusional. Sehingga dapat dipahami bahwa konsep “alat negara” membedakan prajurit TNI dari jabatan-jabatan sipil pemerintahan negara, seperti Presiden, Menteri, atau pejabat lembaga negara yang memiliki fungsi pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Oleh karenanya, Prajurit TNI tidak memiliki mandat representasi rakyat, tidak dipilih melalui proses politik, dan tidak memiliki kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan sipil. Sebaliknya, posisi prajurit TNI dibentuk berdasarkan kebutuhan strategis pertahanan negara dan dikendalikan secara hierarkis dalam sistem komando militer yang berbeda secara substansial dengan sistem birokrasi sipil yang demokratis dan partisipatif; 47. Bahwa selanjutnya batas penalaran tersebut semakin diperkuat oleh fakta bahwa fungsi pertahanan negara bersifat monopoli militer dan tidak dapat dilakukan oleh institusi sipil, sebagaimana fungsi-fungsi pemerintahan sipil tidak dapat dicampuri oleh aktor militer. Oleh karena itu, ketika prajurit TNI masih dalam status aktif, maka secara fungsional dan struktural tidak dapat dilekatkan pada jabatan-jabatan sipil tanpa terlebih dahulu melepaskan status kemiliterannya. Sehingga apabila hal tersebut tetap dipaksakan, maka akan terjadi penyimpangan terhadap fungsi prajurit TNI sebagai alat negara dan menciptakan tumpang tindih kewenangan yang mencederai prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan supremasi sipil. Dengan demikian, berdasarkan batas penalaran yang wajar prajurit TNI hanya dapat diposisikan sebagai alat negara dalam ranah pertahanan nasional, dan tidak dapat disamakan atau disubstitusikan dengan pejabat lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan sipil; 70 48. Bahwa telah jelas Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memposisikan prajurit TNI dibentuk sebagai alat negara yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dengan tugas utama mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Ketentuan tersebut jelas bersifat limitatif dan imperatif, artinya setiap tindakan, fungsi, serta pelibatan prajurir TNI harus senantiasa berorientasi dan terikat pada fungsi pertahanan negara dalam kerangka sistem pertahanan negara. Namun dengan berlakunya Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU TNI yang memperluas ranah tugas prajurit TNI dalam jabatan sipil tanpa keharusan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, tidak didasarkan pada prinsip supremasi sipil. Kemudian ketentuan a quo juga membuka peluang terjadinya militarisme, yang secara historis pernah menjadi faktor terhambatnya demokratisasi dan supremasi hukum pada masa Orde Baru. Padahal dalam prinsip negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila, fungsi pertahanan negara harus dijalankan secara profesional dan netral dari kekuasaan sipil yang bersifat politis, karena ketika prajurit TNI menduduki jabatan sipil, baik di lembaga negara maupun pemerintahan, maka berpotensi terjadi pelanggaran terhadap batas konstitusional yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3), karena telah mengaburkan identitas kelembagaan TNI sebagai kekuatan pertahanan negara, bukan sebagai aktor dalam tata kelola sipil atau birokrasi pemerintahan; 49. Bahwa akibat berlakunya norma dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI, para Pemohon sebagai warga negara yang memiliki kepentingan langsung terhadap terselenggaranya sistem pertahanan negara yang profesional dan demokratis mengalami kerugian konstitusional, yang timbul karena hak para Pemohon untuk menikmati perlindungan dari militer yang netral dan profesional menjadi terancam. Hal mana apabila militer masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil yang bersifat strategis atau operasional di pemerintahan sipil, maka terjadi distorsi terhadap prinsip supremasi sipil yang menjadi pilar utama negara hukum demokratis. Kemudian dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menetapkan struktur kelembagaan TNI, tetapi juga memuat norma substansial mengenai fungsi 71 dan jangkauan operasional prajurit TNI yang harus dibatasi pada tugas pertahanan negara. Namun berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU TNI telah menyalahi batasan tersebut karena membuka celah bagi intervensi militer dalam ruang sipil, sehingga jelaslah bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memposisikan prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara dan bukan bagian dari lembaga sipil; 50. Bahwa selanjutnya keberadaan Pasal 47 ayat (1) UU TNI juga berpotensi menimbulkan dualisme otoritas dalam pelaksanaan fungsi jabatan sipil, padahal dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, prajurit TNI hanya dirancang sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai subjek administratif dalam sistem pemerintahan. Namun demikian apabila prajurit TNI dipekerjakan dalam jabatan sipil tanpa melepaskan status militernya, maka kejelasan hubungan hukum dan tanggung jawabnya menjadi kabur, karena berada di dua yurisdiksi berbeda militer dan sipil, sehingga kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta pelanggaran terhadap asas profesionalitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, pelibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil juga menyimpang dari best practices konstitusi negara-negara demokratis yang menempatkan militer secara ketat dalam ruang lingkup pertahanan dan keamanan negara; 51. Bahwa Pasal 47 ayat (1) UU TNI secara konseptual juga menafikan tujuan reformasi sektor keamanan yang telah ditegaskan dalam berbagai dokumen kenegaraan dan kesepakatan politik nasional pasca 1998, termasuk dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, hl mana reformasi sektor pertahanan secara eksplisit menuntut pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan (TNI) dan fungsi keamanan serta pemerintahan (sipil). Hal demikian selaras dengan Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, sebagaimana tertuang pada BAB IV tentang Kebijakan Reformasi Pembangunan pada sektor Hukum menyebutkan bahwa penanggulangan krisis di bidang hukum bertujuan untuk tegak dan 72 terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan dan ketentraman masyarakat yakni melalui pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas serta integritas yang utuh. Namun berlakunya 47 ayat (1) dan (2) UU TNI kembali membuka peluang dwifungsi militer melalui pembiaran prajurit aktif menduduki jabatan sipil, maka telah terjadi kemunduran konstitusional yang secara langsung bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, pembiaran terhadap norma a quo berimplikasi pada pelanggaran konstitusi serta pengingkaran terhadap amanat reformasi yang merupakan hasil konsensus nasional untuk membangun sistem pemerintahan sipil yang demokratis dan profesional; 52. Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai warga negara sipil yang terdiri dari Advokat & Pengamat Kebijakan Publik memiliki kepentingan langsung atas penyelenggaraan sistem pemerintahan yang sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan fungsi TNI yang profesional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, hal mana ketika prajurit TNI diperbolehkan menduduki jabatan sipil tanpa batasan yang tegas dan mekanisme pengawasan, maka terjadi pergeseran tugas prajurit TNI dari alat pertahanan menjadi aktor dalam pengambilan kebijakan publik, yang tidak hanya berpotensi mengancam hak konstitusional para Pemohon terhadap pemerintahan yang tunduk pada supremasi hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan jabatan publik. Kemudian Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU TNI juga bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori dan asas lex specialis derogat legi generali, karena ketentuan tersebut secara substantif menyimpang dari norma dasar konstitusional yang telah menetapkan batasan struktur dan fungsi militer dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, hal mana undang-undang sebagai norma di bawah konstitusi tidak dapat memuat ketentuan yang membelokkan atau memperluas substansi norma konstitusi, terlebih jika perluasan tersebut tidak dibatasi oleh prinsip proporsionalitas, kebutuhan strategis, dan mekanisme akuntabilitas. Dengan demikian norma a quo 73 mencederai asas-asas fundamental pembentukan peraturan perundang- undangan yang menjunjung hierarki norma dan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum; 53. Bahwa dalam studi-studi komparatif ketatanegaraan dan sejarah politik modern, pelibatan militer secara aktif dalam ranah pemerintahan sipil tanpa mekanisme pengawasan dan batas konstitusional yang tegas terbukti membawa dampak destruktif terhadap stabilitas demokrasi dan prinsip supremasi sipil. Selaras dengan sejarah politik di beberapa negara seperti Myanmar, Thailand, Venezuela, dan Mesir menjadi preseden empiris tentang bagaimana ketidakseimbangan hubungan antara otoritas sipil dan militer dapat menyebabkan pelemahan demokrasi bahkan kembalinya kekuasaan otoriter. Di Myanmar, dominasi militer dalam struktur pemerintahan sejak kudeta tahun 1962 telah menciptakan rezim militer yang mengesampingkan pemerintahan sipil. Hal mana walaupun terdapat transisi demokratis pada dekade 2010-an, dengan Aung San Suu Kyi memimpin pemerintahan sipil, militer tetap mengontrol 25% kursi parlemen dan kementerian strategis seperti pertahanan, dalam negeri, dan perbatasan. Sehingga kondisi tersebut membuktikan bahwa tanpa supremasi sipil yang nyata, institusi demokrasi tidak memiliki daya tahan, yang terbukti dengan adanya kudeta militer pada 1 Februari 2021 oleh Tatmadaw, oleh karenanya sejarawan dan pakar hubungan sipil-militer menyimpulkan bahwa akar utama dari kegagalan transisi demokrasi di Myanmar adalah tidak adanya subordinasi militer terhadap otoritas sipil sebagaimana seharusnya berlaku dalam sistem demokrasi konstitusional; [Vide Ashadi, Willi. "Kudeta Junta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi 2021." Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs 7.2 (2022): 138-164] 54. Bahwa Thailand juga menghadapi fenomena serupa di mana militer secara berulang kali melakukan intervensi dalam pemerintahan sipil. Sejak perubahan sistem politik tahun 1932 dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional, Thailand telah mengalami lebih dari 12 kudeta militer, dengan yang terakhir terjadi pada tahun 2014. Setelah kudeta tersebut, Jenderal Prayuth Chan-o-cha memimpin pemerintahan dan militer 74 membentuk Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) yang menguasai seluruh proses legislasi dan eksekusi kebijakan. Tidak hanya mengendalikan politik, militer Thailand juga mengonsolidasikan kekuasaan ekonomi dengan menguasai perusahaan-perusahaan negara dan menetapkan arah kebijakan ekonomi. Selain itu, militer merancang konstitusi baru pada tahun 2017 yang memberikan ruang legal bagi keterlibatan militer dalam sistem politik secara jangka panjang. Hal tersebut menjadi indikasi nyata bahwa ketika militer tidak dibatasi oleh supremasi sipil, maka instrumen kekuasaan digunakan untuk mempertahankan kepentingan korps, bukan untuk melayani prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat; [Vide Maulana AR, Akmal. Pengaruh Gerakan Mahasiswa Terhadap Upaya Penegakan Demokrasi di Thailand Pada Masa Pemerintahan PM Prayuth Chan-Ocha (2014-2020). Diss. Universitas Islam Indonesia, 2022] 55. Bahwa selanjutnya dalam konteks Amerika Latin, Venezuela menjadi contoh konkret kegagalan supremasi sipil akibat kooptasi militer oleh kekuasaan eksekutif. Hal mana di bawah pemerintahan Nicolás Maduro, militer tidak hanya dijadikan alat pertahanan negara, tetapi juga dipromosikan menjadi bagian dari struktur pemerintahan dan manajemen korporasi negara. Sehingga banyak perwira militer aktif diberikan posisi strategis di kementerian, perusahaan minyak nasional (PDVSA), dan sektor pangan. Hal ini menyebabkan militer menjadi aktor ekonomi-politik dengan kepentingan sendiri, yang mengakibatkan terjadinya sistem korupsi tertutup dan pelemahan kontrol sipil terhadap kebijakan publik. Model Venezuela kerap dipandang sebagai bentuk “autoritarianisme militer-sipil” di mana garis pemisah antara angkatan bersenjata dan kekuasaan sipil menjadi kabur, menghasilkan sistem kekuasaan yang sulit dikoreksi melalui mekanisme demokrasi; [Vide Oner, Imdat. "Nicolas Maduro: A populist without popularity." European Center for Populism Studies. https://www.populismstudies.org/wp-content/uploads/2021/03/ ECPS-Leader-Profile-Series-5-2.pdf (2021)] 56. Bahwa selanjutnya Mesir pun mengalami pola serupa pasca kudeta militer tahun 2013 yang menggulingkan Presiden Mohamed Morsi. Sehingga 75 sejak saat itu pemerintahan yang dipimpin Abdel Fattah el-Sisi secara sistematis melibatkan militer dalam hampir semua sektor pemerintahan dan ekonomi, hal mana banyak perwira aktif maupun purnawirawan TNI Mesir menduduki jabatan di kementerian, perusahaan konstruksi, logistik, dan sektor strategis lainnya. Selain itu, militer diberi kekuasaan legislasi de facto dalam menentukan kebijakan nasional tanpa mekanisme kontrol sipil. Hal demikian pada akhirnya menyebabkan konsentrasi kekuasaan pada militer dan hilangnya ruang partisipasi sipil dalam pengambilan keputusan negara. Dalam perspektif akademik, Mesir pasca-2013 telah mengalami “re-militerisasi negara” yang di mana struktur sipil dikendalikan penuh oleh militer, dan sistem hukum digunakan untuk melindungi kepentingan militer dari pertanggungjawaban publik; [(Sayigh, Carnegie Middle East Center, 2020)] 57. Bahwa dengan memperhatikan preseden internasional yang memperlihatkan dampak negatif dari gagalnya supremasi sipil atas militer, maka sudah sepatutnya Indonesia menjadikan hal tersebut sebagai bagian pelajarandalam menjaga arah dan konsistensi prinsip-prinsip negara hukum demokratis yang telah ditegaskan dalam konstitusi. Namun berlakunya Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU TNI yang memperbolehkan prajurit TNI menduduki jabatan-jabatan sipil tanpa pembatasan yang tegas, maka terdapat risiko nyata terjadinya militerisasi institusi sipil, yang akan melemahkan sistem checks and balances dan mengancam akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, semangat reformasi 1998 telah dengan tegas menolak segala bentuk peran ganda militer, khususnya dalam urusan pemerintahan sipil, melalui mandat konstitusional yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang secara eksplisit menempatkan prajurit TNI sebagai alat negara yang semata-mata bertugas dalam bidang pertahanan. Oleh karena itu, keberadaan norma yang memungkinkan prajurit aktif tetap menjalankan fungsi sipil merupakan bentuk penyimpangan terhadap amanat konstitusi. Maka untuk penataan kembali peran militer, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi untuk menyatakan Pasal 47 ayat (1) dan (2) 76 UU TNI bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat; F. PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, MELANGGAR PRINSIP MORALITAS HUKUM, PRINSIP RASIONALITAS HUKUM, DAN MENIMBULKAN KETIDAKADILAN YANG INTOLERABLE. 58. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga dapat menguji norma yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) apabila norma tersebut nyata-nyata melanggar moralitas hukum, rasionalitas hukum, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, dalam pertimbangannya menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang- Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.” 59. Bahwa berdasarkan analisa para Pemohon, berlakunya Pasal 47 ayat (1) dan UU TNI telah nyata melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, adapun pelanggaran tersebut dapat para Pemohon jelaskan sebagai berikut: Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Melanggar Prinsip Moralitas Hukum. 77 a. Bahwa moral dalam hukum merupakan aspek fundamental yang menegaskan keterkaitan antara norma hukum dan nilai-nilai etika dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, di mana keadilan berakar pada moralitas yang menjadi landasan legitimasi hukum. [Vide Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum." Collegium Studiosum Journal 6.2 (2023): 555-561] John Finnis dalam teorinya tentang hukum alam modern menekankan bahwa hukum yang baik harus berorientasi pada kebaikan bersama (common good) dan selaras dengan prinsip moral yang mendasarinya. Kemudian Finnis mengembangkan konsep moralitas yang bersumber dari dua konsep utama, yaitu nilai dasar atau kebaikan dasar (basic values; basic goods) dan akal budi praktis (practical reasonableness) manusia. [Vide https://business- law.binus.ac.id/2025/03/01/john-finnis-dan-pemikiran-hukumnya/] Sementara itu, Lon L. Fuller berpendapat bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas internal, yang mencakup aspek-aspek seperti kejelasan, non-kontradiksi, dan penerapan yang konsisten. [Vide Bello, Petrus. "Sahkah Hukum Yang Buruk Secara Moral? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller Dan HLA Hart." Honeste Vivere 33.2 (2023): 98-112] Dalam perspektif hukum positif, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum bersifat otonom dari moral, tetapi pengaruh moral tetap dapat ditemukan dalam pembentukan dan interpretasi norma hukum. [Vide Iskandar, Iskandar, et al. "Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Murni Dalam Perkembangan Hukum Kontemporer." Teraju 7.01 (2025): 48- 65] Dengan demikian, moral dalam hukum menjadi elemen esensial yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etik, tetapi juga sebagai legitimasi dan kontrol terhadap norma hukum agar mencerminkan keadilan substantif dalam masyarakat; b. Bahwa moral merupakan landasan fundamental dalam pembentukan hukum, sehingga hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Sejalan dengan hal 78 tersebut, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa moral merupakan dasar berpijak hukum dan hukum harus mencerminkan moral, moral dalam hal ini haruslah dimaknai sebagai kebajikan yang berkaitan dengan pemeliharaan fungsi eksistensial hidup bermasyarakat. [Vide Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Jakarta, 2008), Hlm. 93] Sementara itu, K. Bertens menegaskan bahwa sebagaimana terdapat hubungan erat antara moral dan agama, demikian pula antara moral dan hukum. Sehingga dalam perspektif hukum, moral menjadi kebutuhan esensial dengan dua alasan utama. Pertama, dalam Kekaisaran Romawi telah dikenal pepatah “Quid leges sine moribus?” yang berarti "Apa arti undang- undang jika tidak dijiwai oleh moralitas?" Tanpa moralitas, hukum kehilangan substansi dan maknanya. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh standar moral yang melandasinya, sehingga hukum harus senantiasa diuji berdasarkan nilai-nilai moral. [Vide Faturachman, Renaldi, Dava Muhammad Rizki, and Salman Al Faridzi. "Dimensi Moralitas Terhadap Hukum." Iblam Law Review 2.3 (2022): 1-11] Oleh karena itu, undang-undang yang bertentangan dengan moralitas hukum harus direvisi atau diganti, terutama ketika kesadaran moral dalam suatu masyarakat telah mencapai tingkat kematangan yang memadai; c. Bahwa Pasal 47 ayat (1) UU TNI mengandung muatan norma yang melanggar prinsip moralitas hukum, karena memungkinkan prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa keharusan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Padahal dalam sistem negara hukum demokratis, supremasi sipil adalah prinsip yang melekat pada moralitas konstitusional, yang memosisikan kekuasaan sipil yang dipilih secara demokratis dan bertanggung jawab kepada rakyat sebagai otoritas tertinggi dalam struktur kenegaraan. Namun demikian apabila norma hukum memberikan kelonggaran terhadap prajurit TNI untuk memasuki jabatan sipil tanpa adanya transformasi status institusional, maka hal tersebut bukan hanya melanggar asas keadilan dan kepastian hukum, melainkan juga mencederai kesadaran etis dalam 79 pembentukan norma hukum yang seharusnya mencerminkan keadilan. Menurut teori moralitas hukum Gustav Radbruch, hukum tidak hanya harus memenuhi aspek legal-formal (kepastian hukum), tetapi juga harus sejalan dengan keadilan dan kemanfaatan. Sehingga Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang tidak memberi perlindungan terhadap prinsip netralitas militer dan dominasi sipil atas angkatan bersenjata, berpotensi merusak keadilan institusional dan tatanan pemerintahan yang menjamin keterwakilan dan kontrol publik terhadap kekuasaan negara; d. Bahwa Pasal 47 ayat (1) UU TNI membuka ruang ketidakpastian institusional dengan membolehkan prajurit TNI untuk mengisi jabatan sipil strategis tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada otoritas sipil, ketentuan a quo dapat menimbulkan konflik kepentingan yang serius, karena seorang pejabat publik yang tetap berada dalam struktur komando militer akan sulit untuk tunduk sepenuhnya pada mekanisme pemerintahan sipil yang mengutamakan akuntabilitas dan keterbukaan. Dalam konteks demokrasi, norma hukum yang memperbolehkan prajurit TNI menjalankan fungsi sipil dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh kelompok kekuasaan tertentu untuk memperkuat dominasi politik atau bahkan membungkam oposisi sipil melalui pengaruh militeristik. Hal demikian jelas bertentangan dengan asas partisipasi dan persamaan hak warga negara dalam pemerintahan. Kemudian dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi etika publik dan supremasi hukum, hukum tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan secara tidak adil. Oleh karenanya, keberadaan Pasal 47 ayat (1) UU TNI patut diuji dari aspek moralitas hukum, karena mengabaikan keseimbangan antara kekuasaan, etika kenegaraan, dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam kerangka negara hukum Pancasila, norma hukum harus merefleksikan nilai-nilai moral, sosial, dan konstitusional, agar tercipta harmoni antara kekuasaan negara dan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 47 80 ayat (1) UU TNI harus dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip moralitas hukum yang melekat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Melanggar Prinsip Rasionalitas Hukum. a. Bahwa norma hukum harus disusun berdasarkan prinsip rasionalitas hukum, yaitu prinsip yang memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki dasar yang logis, objektif, dan dapat diterima oleh akal sehat serta selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Prinsip tersebut merupakan bagian dari konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menghendaki bahwa hukum harus memenuhi standar kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Norma hukum yang tidak rasional, baik karena tidak sejalan dengan asas proporsionalitas, tidak memiliki dasar empiris yang kuat, atau menimbulkan dampak yang bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, akan menciptakan ketidakpastian hukum serta berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam penerapannya. Selain itu, norma yang tidak memenuhi prinsip rasionalitas hukum dapat membuka peluang bagi interpretasi yang subjektif, bertentangan dengan asas due process of law, serta melemahkan prinsip equality before the law, yang merupakan pilar utama negara hukum demokratis. Oleh karena itu, setiap peraturan yang bertentangan dengan prinsip rasionalitas hukum harus diuji konstitusionalitasnya; b. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 47 ayat (1) UU TNI merupakan ketentuan yang secara nyata telah melanggar prinsip rasionalitas hukum, yakni prinsip yang mensyaratkan agar setiap norma hukum disusun secara logis, konsisten, tidak kontradiktif, dan berdasarkan pertimbangan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etik dalam sistem negara hukum demokratis. Apabila suatu norma hukum bertentangan dengan norma lain dalam satu pengaturan yang sama seperti halnya antara Pasal 47 ayat (1) UU TNI, maka ketentuan tersebut menciptakan kontradiksi internal (internal 81 contradiction) yang merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan dan justru memberikan pengecualian dengan membolehkan prajurit TNI untuk menduduki sejumlah jabatan sipil tertentu. Pengecualian tersebut tidak hanya inkonsisten secara normatif, tetapi juga menunjukkan perumusan norma yang tidak rasional karena tidak disertai justifikasi hukum, batasan, maupun parameter pengawasan yang memadai. Norma tersebut jugai berdiri tanpa kerangka pengendalian yang jelas dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam merancang hukum yang menyangkut relasi antara militer dan sipil. Oleh karena itu, Pasal 47 ayat (1) tidak memenuhi syarat rasionalitas hukum sebagaimana dikehendaki dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi kepastian, konsistensi, dan keselarasan norma; c. Bahwa selanjutnya keberadaan Pasal 47 ayat (1) UU TNI juga menimbulkan implikasi yang serius terhadap prinsip supremasi sipil dan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hal mana dalam negara hukum demokratis prinsip supremasi sipil mengharuskan agar institusi sipil memiliki kendali penuh atas institusi militer, sehingga tidak ada tumpang tindih otoritas yang berpotensi mengaburkan pemisahan peran dan fungsi antara sipil dan militer. Namun apabila norma hukum memberikan ruang bagi prajurit TNI untuk masuk ke ranah sipil tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan tanpa perintah konstitusional yang eksplisit, maka norma tersebut melemahkan akuntabilitas serta membuka ruang bagi dominasi militer dalam pengambilan keputusan strategis sipil. Hal demikian tentu bertentangan dengan semangat reformasi yang telah memisahkan fungsi TNI dan Polri serta menghilangkan dwifungsi ABRI. Selain itu, pengecualian tanpa pembatasan bukan hanya tidak rasional secara hukum, tetapi juga diskriminatif secara substantif dan mengancam prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, ketentuan a quo semestinya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan supremasi sipil; 82 Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Menimbulkan Ketidakadilan yang Intolerable. a. Bahwa ketidakadilan yang intolerable dalam pengujian materiil undang- undang harus dikaji dalam kerangka prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap produk hukum tidak hanya memiliki kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga keadilan substantif (substantive justice) dan kemanfaatan hukum (legal expediency). Suatu norma dalam undang-undang dapat menimbulkan ketidakadilan yang intolerable apabila norma tersebut mengandung ketimpangan yang serius sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara hukum. Hal ini terjadi ketika suatu ketentuan hukum menyebabkan perlakuan yang diskriminatif, tidak proporsional, dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara secara signifikan. Dalam praktik pengujian materiil, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu norma telah menyimpang dari prinsip negara hukum dengan menggunakan parameter konstitusional, seperti asas proporsionalitas, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip keadilan sosial. Apabila suatu norma terbukti menciptakan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya guna memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen keadilan, selaras dengan cita-cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi; b. Bahwa Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang memberikan keleluasaan bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, secara nyata menimbulkan ketidakadilan yang bersifat intolerable atau tidak dapat ditoleransi dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Ketentuan a quo juga secara eksplisit melanggar asas kesetaraan di 83 hadapan hukum (equality before the law) yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam prinsip negara hukum, semua warga negara termasuk prajurit TNI harus tunduk pada aturan yang sama, tanpa keistimewaan yang mengakibatkan perlakuan berbeda yang diskriminatif. Namun apabila prajurit TNI diperbolehkan menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu melepaskan status kemiliterannya, terdapat ketidakseimbangan normatif yang nyata antara warga sipil dan militer dalam akses terhadap jabatan publik. Kemudian perlakuan istimewa tersebut menciptakan ketidakpastian hukum, karena bertentangan dengan norma umum bahwa jabatan sipil hanya dapat diduduki oleh warga negara sipil yang bebas dari ikatan komando militer. Selain itu, ketentuan a quo juga menafikan asas netralitas TNI sebagaimana TNI harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dengan demikian, norma a quo menciptakan ketidakadilan struktural dalam tata kelola pemerintahan, serta merusak prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan; c. Bahwa selanjutnya keberadaan Pasal 47 ayat (1) UU TNI juga menimbulkan persoalan konstitusional yang serius karena membuka ruang kembalinya peran ganda militer (dwifungsi) secara implisit, padahal Indonesia telah secara eksplisit meninggalkan model tersebut sebagai bagian dari agenda reformasi 1998. Dwifungsi militer merupakan sistem yang memberikan ruang bagi militer untuk turut campur dalam ranah sipil dan pemerintahan, sehingga menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara otoritas sipil dan militer. Dengan tetap memperbolehkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil tertentu, maka Pasal 47 ayat (1) UU TNI secara tidak langsung memberikan peran dominan militer dalam kehidupan sipil, dan mengancam prinsip supremasi sipil yang menjadi sendi utama demokrasi konstitusional. Ketentuan a quo juga berpotensi melemahkan prinsip checks and balances, karena prajurit TNI yang masih terikat dalam sistem komando militer dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika menjabat di posisi strategis dalam pemerintahan. Selain itu, pengangkatan 84 prajurit TNI ke jabatan sipil tanpa proses seleksi terbuka sebagaimana ASN, menimbulkan distorsi terhadap prinsip meritokrasi dan akuntabilitas publik. Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, pengisian jabatan publik harus didasarkan pada prinsip kompetensi, keterbukaan, dan profesionalisme, bukan pengecualian karena latar belakang militer. Ketentuan a quo jelas berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dan menghambat pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus mengambil peran aktif untuk memberikan pemaknaan pada norma tersebut guna menjaga konsistensi sistem hukum nasional dengan prinsip supremasi sipil. D. PERTENTANGAN PERBANDINGAN PASAL 47 AYAT (1) DENGAN PASAL 47 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, DISPARITAS DENGAN PUTUSAN 114/PUU-XXIII/2025. 60. Bahwa, berdasakan Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan: (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Bahwa, ketidakjelasan norma di dalam pasal 47 ayat (2) membuka ruang yang ambiguitas yang dalam frasa nya terdapat pelarangan dan pengecualian. 61. Bahwa, karena berdasarkan putusan 114/PUU-XXIII/2025 dalam pertimbangan mahkamah konsitusi sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan UU 2/2002, semangatnya harus dilihat dan dibaca secara keseluruhan dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 ditetapkan pada hari yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000, namun secara faktual Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dinyatakan berlaku setelah penetapan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Sekuens waktu tersebut dapat dibaca dengan dijadikannya Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu dasar hukum “Mengingat” Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, in casu konsiderans “Mengingat” angka 1. Menurut 85 Mahkamah, penentuan sekuens waktu tersebut menjadi penting dikemukakan untuk menegaskan Tap MPR Nomor VII/MPR/ 2000 berada dalam “semangat” politik hukum yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu Polri sebagai alat negara penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Secara tekstual, keselarasan semangat tersebut dapat dibaca dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks keselarasan semangat dimaksud, sekalipun pembentukan UU 2/2002 mempunyai jarak waktu dengan penetapan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000, karena UU 2/2002 disahkan pada tanggal 8 Januari 2002, semua materi dan bagian dari UU 2/2002 seharusnya disusun dalam semangat yang sama pula. Berkenaan dengan hal tersebut, secara formal, UU 2/2002 telah disusun dengan menggunakan dasar, antara lain, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000. Rujukan formalitas tersebut dapat dibaca dari acuan konsiderans “Mengingat” UU 2/2002 yang secara eksplisit menggunakan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 1 UU 2/2002] dan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 3 UU 2/2002]. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan, jika diletakkan dalam konteks semangat seperti diuraikan di atas, sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003), semangat dan politik hukum yang terkandung dalam Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 adalah merupakan refleksi dari semangat dan politik hukum Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, substansi UU 2/2002 harus selalu diletakkan dan dimaknai sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 62. Bahwa, karena berdasarkan putusan 114/PUU-XXIII/2025 mengabulkan permohonan para pemohon tentang “POLRI menempati jabatan sipil”, maka seharusnya hal tersebut berlaku juga dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang memiliki spirit yang sama sebagai alat Negara penjaga kedaulatan Negara Indonesia. 86 63. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas Pasal 47 ayat (1) UU TNI bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil”, 64. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan para Pemohon di atas, untuk melindungi Hak Konstitusi dan atas nama rakyat Republik Indonesia patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan a quo beralasan menurut hukum. 65. Bahwa dikarenakan ketentuan nomra Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat IV. PETITUM Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 87 2. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ATAU 3. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai Pasal 47 ayat (1): “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk & Profesi Pemohon I; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk & Profesi Pemohon II; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk & Profesi Pemohon III; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk & Profesi Pemohon IV; 5. Bukti P-5 : Fotokopi UUD NRI Tahun 1945; 88 6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik 89 Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa yang diajukan oleh para Pemohon. [3.3.1] Bahwa pada sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 7 November 2025 para Pemohon belum menggunakan kuasa hukum dan permohonan diajukan oleh 2 (dua) orang Pemohon, yaitu Pemohon I dan Pemohon II. Kemudian, pada sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan permohonan, dan pengesahan alat bukti pada tanggal 20 November 2025, jumlah Pemohon bertambah dari awalnya diajukan oleh 2 (dua) Pemohon, kemudian menjadi 4 (empat) Pemohon dan disertai dengan kuasa hukum. [3.3.2] Bahwa pada saat menyerahkan perbaikan permohonan, para Pemohon juga menambahkan berkas yaitu, alat bukti tambahan yang disertai dengan surat kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK.CH& ASSOCIATES/XI/2025 bertanggal 17 November 2025, para Pemohon memberikan kuasa kepada Ida Haerani, S.H., M.H., Meilani Mindasari, S.H., Christian Adrianus Sihite, S.H., H. Evaningsih, S.H., dan H. Edy Rudianto, S.H., M.H. Namun, setelah memeriksa secara saksama surat kuasa tersebut, Mahkamah menemukan fakta tanda tangan para Pemohon sebagai pemberi kuasa, bukanlah tanda tangan basah (konvensional) melainkan tanda tangan yang dilakukan melalui proses pindai (scan) dan bukan pula tanda tangan elektronik, yang dilengkapi dengan meterai dan tidak semua penerima kuasa membubuhkan tanda tangan. [3.3.3] Bahwa terhadap fakta hukum di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), mempersyaratkan surat kuasa khusus dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Adapun terhadap surat kuasa para Pemohon yang hanya ditandatangani melalui proses pindai (scan). Hal tersebut diakui oleh para Pemohon dalam persidangan tanggal 20 November 2025 90 [vide Risalah Sidang, hlm. 5 dan 15]. Menurut Mahkamah, makna frasa “ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa” sebagaimana termaktub pada Pasal 7 ayat (2) PMK 7/2025 adalah ditandatangani secara langsung oleh pemohon (prinsipal) dan kuasa hukum yang diberi kuasa dan tidak dimaknai dapat ditandatangani oleh orang lain, atau melalui proses lain seperti halnya proses pindai tanda tangan (scan). Artinya, tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah berupa tanda tangan basah (konvensional) atau berupa tanda tangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, surat kuasa yang demikian tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 7/2025. Akibatnya, penerima kuasa tidak sah menerima kuasa dari pemberi kuasa sehingga tidak sah mewakili kepentingan pemberi kuasa di Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah harus memastikan soal keabsahan dan tertib tanda tangan pada dokumen yang diajukan ke hadapan Mahkamah termasuk surat permohonan dan surat kuasa agar proses peradilan didasarkan pada dokumen yang absah secara hukum. Mahkamah memandang penting masalah ini karena jika permohonan pengujian undang-undang dikabulkan, putusan Mahkamah bukan saja menimbulkan perubahan terhadap berlakunya suatu norma undang-undang, tetapi putusan tersebut mempunyai sifat mengikat terhadap umum, baik bagi setiap warga negara maupun lembaga negara (erga omnes). Dengan konsekuensi putusan Mahkamah yang demikian, secara hukum tidak dapat diterima jika putusan Mahkamah berasal dari suatu dokumen yang mengandung masalah keabsahan dokumen. Berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena terdapat persoalan keabsahan surat kuasa para Pemohon yang menjadi dasar pengajuan permohonan a quo, secara faktual juga diakui para Pemohon dalam persidangan, maka permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. 91 [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 92 untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.02 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita