206/PUU-XXIII/2025

P PUTUSAN Nomor 206/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Donaldy Christian Langgar Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Bambu Kuning Nomor 1, RT.1/RW 4, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 210/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan Nomor 206/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 November 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah Konstitusi A. 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: 2 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, berbunyi:” Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perllndungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak” terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi". 4. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi "Pemeriksaan pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon dan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, ”Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. B. Permohonan a quo dari Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. II. Kedudukan Pemohon (atau legal standing) 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya yang dapat mengajukan 3 permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan dengan berlakunya suatu Undang- Undang, yaitu: A. Pemohon adalah Pencari Keadilan. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu: A. Pemohon. Pemohon sebagai warga negara Indonesia mengalami kerugian hak konstitusional dalam Pasal a quo sebagai Pencari keadilan. Pemohon mempunyai hak konstitusional dengan dasar Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana pasal itu diwujudkan dalam pengadilan yang berperan aktif untuk membantu Pencari Keadilan agar peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dicapai yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 seolah-olah peraturan kekuasaan kehakiman saja berlandasan yuridis secara transparan sehingga penegakan peraturan dari "sumber hukum formal" hanya dilakukan oleh pengadilan. Penjabaran hak konstitusional setiap orang itu diselaraskan dalam materi undang-undang Hak Asasi Manusia itu, yang mana hak Pemohon itu disertai oleh kewajiban selama pendaftaran dan persidangan berlangsung, Pemohon juga dijamin untuk memperoleh kepastian dengan prinsip “ius curia novit”, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Secara obyektif dan tidak berpihak, pemutusan pengadilan berisikan jaminan keadilan bagi setiap orang untuk mendapat perlindungan yang berlandasan yuridis dengan kerangka susunan pokok yang disebut sebagai Putusan, susunan duduk perkara, susunan pertimbangan, dan susunan mengadili dan memutuskan. Pengadilan yang obyektif memberikan jaminan sesuai dengan konstitusi tertulis atau tak tertulis kepada otoritas di pengadilan dan setiap orang dengan persamaan hak. Jaminan perlindungan yang sama di “hadapan hukum”, pengadilan dengan 4 kemerdekaannya memberikan mandat kepada otoritas di pengadilan untuk bersikap dan bertindak dengan landasan yuridis. isi pemutusan pengadilan berdasarkan pertimbangan dengan unsur obyektif dan tidak berpihak. Kesetaraan untuk memperoleh kesejahteraan diwujudkan dalam peradilan dengan bantuan fasilitas bagi otoritas peradilan umum dan khusus agar kualitas keadilan meningkat. Pencari Keadilan yang rentan dari ketidakberuntungan juga memperoleh bantuan yang setara karena mencari keadilan dari keadaan yang tak beruntung. Maka, norma yuridis ditentukan agar sikap dan tindakan otoritas peradilan berdasarkan peraturan dengan aturan norma yang berlandasan yuridis di dalam masyarakat yang adil. Kepatuhan yang tak langsung dari Pencari Keadilan ditunjukkan oleh pendaftaran perkara, mengikuti persidangan, dan memanfaatkan upaya peradilan yang tersedia. Pelayanan publik dan penguatan pengawasan oleh peradilan terhadap kualitas keadilan tidak berlandasan yuridis. Misalnya, eksekusi dengan kepastian yang tetap (B.H.T.) dan kejelasan hubungan dalam peristiwa dengan peraturan perjanjian. Pelayanan publik dan penguatan pengawasan dari peradilan yang bertingkat itu berbias negatif ke Pencari Keadilan yang berada dalam keadaan paling tak beruntung untuk memperoleh kualitas keadilan. B. Kerugian Konstitusional. Peningkatan pelayanan publik belum memperhatikan norma yuridis. Pendaftaran dengan penomoran perkara yang salah dan berbeda dengan penomoran secara daring ditandai sebagai salah satu indikator, yang mana kecepatan dalam pelayanan itu adalah tindakan subyektif. Selain itu, petitum pada aplikasi daring yang resmi juga berbeda dengan salinan putusan. Pengadilan yang obyektif juga dapat didasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana aturan norma yang berkepastian dan berproses itu masih bernorma abstrak atau umum. Tanpa bantuan dan perlindungan dari pengadilan, hak setiap orang yang berlandasan konstitusional tidak memungkinkan untuk berlandasan yuridis. Prinsip efisiensi dan efektifitas saja memerlukan keselarasan moral dengan norma yuridis. Kepastian dengan aturan norma itu, tindakan menjadi obyektif, seperti pengadilan berperan aktif untuk melaksanakan persidangan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sehingga, isi aturan norma yang obyektif hanya berasal dari pengadilan. Kepentingan regulasi hak individu yang berlandasan konstitusional hanya 5 dilakukan di pengadilan ketika ketidakadilan berlangsung dengan unsur obyektif. Pasal a quo diselaraskan dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, yang mana aturan norma itu memberikan kemudahan untuk memperoleh kesempatan dibenarkan dan manfaat diyakinkan dengan pemberlakuan Pasal a quo. Hak konstitusional untuk bekerja dan berpenghasilan yang layak dan hak kepemilikan hanya dilindungi oleh pengadilan karena unsur yang obyektif itu diberlakukan guna mencapai persamaan dan keadilan bagi setiap orang. Persamaan tindakan itu dibenarkan dengan kepastian. Kepastian itu berunsur “keadilan hukum” karena benar dan adil. Aturan norma "ius curia novit" dengan landasan yuridis itu hanya berasal dari pengadilan yang secara umum diatur oleh kekuasaan kehakiman agar praktis. Aturan norma yang subyektif di balik pasal itu diterapkan di pengadilan karena hak bekerja dan berpenghasilan yang layak dan hak kepemilikan berunsur subyektif yang disetarakan oleh pengadilan. Karena setara itu, pengadilan harus tidak berpihak dalam kepentingan tindakannya yang meregulasi. Karena aturan norma yuridis berasal dari pengadilan, sehingga kesewenang-wenangan dimungkinkan. Aturan norma regulasi didasarkan oleh keadilan substansi dan prosedural. Keadilan itu tidak saja didasarkan oleh jumlah secara prosedural tetapi peningkatan utilitas setiap individu untuk menggunakan haknya dengan dasar kualitas dari pemutusan pengadilan. Tiap orang disetarakan sehingga netralitas didasari oleh aturan norma yuridis dalam masyarakat yang adil di mana Pencari Keadilan sedang cari kebenaran dan kepastian guna disetarakan sesuai dengan keadilan yang berwujud kesejahteraan. Tetapi Pemohon mengalami kerugian, pengaturan undang- undang ketenagakerjaan dan pekerja migran diregulasi yang berupaya untuk melekatkan budaya dari isi peraturan yang obyektif, yang mana pemutusan pengadilan berunsur subyektif karena hak asasi berunsur subyektif. Hak kepemilikan juga dilekatkan oleh peraturan dengan budaya pencetakan formulir yang bersamaan tetapi unsur obyektif dari pengadilan tidak mencakup budaya pencetakan itu karena penegakan “aturan norma yuridis” dari pengadilan yang subyektif. Aturan norma yang rinci dimungkinkan yang berupa preseden tetap dan tak tetap, sehingga preseden yang tak andal berbias negatif ke Pencari Keadilan. Pemutusan pengadilan yang berisi susunan "pertimbangan hukum" telah berbias negatif ke pencari keadilan jika preseden tetap dan tak tetap dipengaruhi oleh bias regulasi yang berdasarkan jumlah untuk kualitas, kualitas 6 bukan diutamakan karena hakim dimungkinkan untuk bertindak sebagai corong undang-undang yang tak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya. C. Kerugian yang spesifik dan potensial. Bantuan dan Perlindungan yang obyektif dan tidak berpihak sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai aturan norma yang tertinggi diselaraskan dengan yang rendah. Konstitusi yang tertulis itu dipadankan dengan Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 karena setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan perlakuan yang "sama di depan hukum" sehingga Pencari Keadilan dimudahkan untuk memperoleh kesempatan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau keputusan yang irasional yang berkaitan dengan eksekusi yang "berkekuatan hukum tetap". Sikap spekulasi yang berdasarkan untung-rugi dengan tindakan kebijakan dengan membebani Pencari Keadilan untuk melengkapi keterangan ahli waris ketika permohonan "Aanmaning" tanpa biaya dengan pemanggilan ahli waris untuk menghadap yang didasarkan oleh penyampaian dari Pencari Keadilan membias negatif ke Pencari Keadilan karena standar aturan norma eksekusi belum dibuatkan aturan norma yang tetap. Upah proses selama 6 bulan sebesar Rp. 14.600.000 oleh Pemohon belum diperoleh sampai saat ini. Regulasi itu dimungkinkan terhambat oleh biaya prodeo atau biaya eksekusi yang mengutamakan kepentingan pengadilan daripada hak konstitusional yang berupa materi itu. Kepentingan regulasi pada satu sisi ditandai dengan pemisahan UU Ketenagakerjaan dari peraturan Cipta Kerja dan di sisi lain hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan pemberi kerja/pengusaha dan pekerja/buruh dari sumber formal sehingga aturan norma ketenagakerjaan harus didasarkan oleh semangat kerja dengan pertimbangan prinsip efisiensi dan efektifitas, maka unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis digunakan sebagai aturan norma yang berbasis moral. Budaya "penegakan hukum" meregulasi setelah peristiwa berlangsung. Seperti peraturan tentang Pekerja Migran Indonesia dan pemisahan UU Ketenagakerjaan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengindikasikan peraturan setelah peristiwa ("post factum"), yang mana kejadian digunakan sebagai indikator tak melekat. Kesetimbangan aturan norma bagi Pencari Keadilan untuk beradaptasi dengan perubahan itu memerlukan pemeriksaan ulang yang substansial hubungan antara majikan dan buruh atau antara pengusaha/non pengusaha dan pekerja, yang mana aturan norma 7 substansial dan prosedural tidak mungkin diubah oleh pembaruan politik yang mempertahankan kemajemukan. Kerugian bagi pencari kerja memperoleh pemutusan pengadilan dengan dasar peraturan berlawanan dengan "hukum yang dilekatkan" sesuai dengan budaya. Hak konstitusional Pemohon sebagai Pencari Keadilan tidak memperoleh keadilan sesuai dengan pelekatan budaya oleh peraturan yang tetap, yang mana hak kepemilikan yang dilekatkan oleh peraturan dan hak milik yang sah tidak dilindungi dan diberikan bantuan yang netral. D. Sebab dan Akibat (Hubungan Kausalitas). "Penegakan hukum" untuk kepentingan regulasi tetap dipengaruhi oleh budaya sepakat yang subyektif. Penerapan preseden yang tak diandalkan atau tak tetap membias negatif ke Pencari Keadilan, seolah-olah sikap dan tindakan Pencari Keadilan tidak berdasarkan peraturan perjanjian. Unsur formal dalam hubungan yang sepakat berunsur subyektif saja tidak berlandasan yuridis. Budaya sepakat belum tentu berlandasan yuridis sehingga UU Hak Asasi Manusia dengan aturan norma yuridis digunakan sebagai pedoman di pengadilan, karena budaya sepakat dimungkinkan untuk dibatalkan di luar hubungan industrial. Penegakan peraturan yang simbolis karena subyektif tidak sesuai dengan aturan norma yang tertulis. Secara obyektif "kemurnian hukum" untuk menyederhanakan peraturan dengan pelayanan terpadu satu pintu sehingga kebuntuan administrasi dihindari dengan standar pelayanan publik yang efisien dan efektif dengan landasan yuridis itu. Bantuan dan perlindungan itu tidak saja berasal dari pengadilan, karena pengadilan melindungi sesuai dengan peraturan agar pengadilan dimudahkan untuk melaksanakan regulasi karena hak asasi berunsur umum dan subyektif. Setiap orang secara individu disetarakan untuk bekerja dan berpenghasilan yang layak, serta kewajiban untuk "tunduk pada hukum" dari sumber formal yang berkaitan dengan hak kepemilikan sehingga pengaturan U.U. Hak Asasi Manusia yang berunsur umum itu tidak mengikat dengan sempurna sebagai peraturan. Kekuatan mengikat itu dilandaskan oleh norma yuridis, maka Pasal a quo dinterpretasi dengan unsur subyektif dari pengadilan. Karena peraturan perjanjian juga berunsur subyektif, Pasal a quo berbias pada isi aturan norma yang umum atau abstrak. Bias itu menjadi tak lengkap dengan kepentingan regulasi yang bermanfaat bagi masa depan individu. Karena terdapat unsur subyektif itu keselarasan antara pasal dalam peraturan perundang-undangan berbias negatif. Konfirmasi yang resmi tetap dibutuhkan dalam peraturan pengadilan dengan 8 tingkatannya. Kemudahan untuk pemahaman secara singkat terhadap aturan norma yang bertingkat itu dimungkinkan untuk dilakukan dengan bias karena kekakuan peraturan dengan aturan norma itu berisi aturan norma budaya sepakat yang subyektif di balik peraturan tertulis itu. Bias negatif tanpa landasan yuridis terhadap peraturan dengan aturan norma yang berupa teks menyebabkan norma yang simbolis dengan akibat penegakan peraturan yang lemah oleh pengadilan yang subyektif dalam interpretasi Pasal a quo. Tindakan "post factum" mengubah pelekatan budaya ketenagakerjaan agar peraturan tidak tumpang tindih. Peraturan tetap berlaku surut dalam peradilan perdata, sehingga preseden yang tak tetap itu dilengkapi dengan acuan baru ketika peristiwa pemutusan hubungan kerja di luar hubungan industrial dan hak kepemilikan yang mana peristiwa itu dimungkinkan untuk didiamkan karena di pengadilan diketahui preseden tetap dan tak tetap ketika pemisahan UU Ketenagakerjaan dipisahkan. E. Pemulihan yang potensial. Pasal a quo tidak berisi landasan yuridis yang statis yang berpandangan hidup untuk mencapai keadilan yang dicita-citakan agar sejahtera dalam masyarakat yang dinamis. Makna obyektif yang abstrak itu disatukan oleh makna tidak berpihak, sehingga kepentingan untuk beri bantuan dan perlindungan disesuaikan dengan kepentingan regulasi. Aturan norma yang umum tentang pekerja migran Indonesia dan ketenagakerjaan telah mengalami regulasi. Begitupula, aturan norma eksekusi sejumlah uang dibias dengan unsur formal. Tanpa disadari hak setiap orang untuk memperoleh keadilan dalam peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan diwujudkan oleh peran aktif dari pengadilan secara bertingkat itu yang mana kewenangan yang berbeda di setiap tingkat itu menghasilkan norma yang subyektif yang berpengaruh pada "penegakan hukum" dengan aturan norma yuridis seperti eksekusi yang terhambat oleh unsur obyektif dari pengadilan. Pengadilan yang netral itu tetap berpedoman pada peraturan tertulis sehingga ketersediaan biaya dan perlakuan dengan prodeo dalam permohonan eksekusi itu dimungkinkan sebagai hambatan penegakan itu. Sedangkan, landasan yuridis itu meliputi administrasi pengadilan yang tak mengejar keuntungan ("profit oriented") dengan tujuan untuk menyelaraskan aturan norma yang berlandasan yuridis dengan peran aktif itu. Budaya regulasi yang lisan disesuaikan dengan tulisan untuk memperkaya keberagaman budaya. Panggilan tertulis kepada generasi baru penerus yang 9 menguasai harta bersama setelah generasi lama meninggal untuk menghadap dalam rangka proses eksekusi adalah sikap dan tindakan yang obyektif agar keterangan ahli waris dimungkinkan untuk diajukan kepada generasi baru itu. Peraturan perjanjian dengan aturan norma yang tertulis dan budaya sepakat itu harus disatukan dengan unsur landasan yuridis, yang mana preseden yang tak tetap atau tak diandalkan dimungkinkan untuk dibias. Regulasi untuk mengatasi masalah sosial yang berkaitan dengan penegakan peraturan dengan landasan yuridis tidak mungkin dengan preseden yang tak tetap untuk dibiaskan agar konfirmasi diperoleh. Untuk itu, upaya Peninjauan Kembali agar pemeriksaan diulang dengan peran aktif dari pengadilan karena kekhilafan dan novum dimungkinkan terjadi bersamaan. III. Alasan. Pembedaan dari sumber aturan norma yuridis yang formal dari yang lain, undang-undang mempunyai ketegangan yang kaku. Sesuai dengan pandangan legisme, undang-undang digunakan sebagai sumber aturan norma materiil. Dengan teks yang tersusun secara legal diinterpretasikan dengan kaku. Makna sebenarnya disesuaikan dengan tingkatannya. Aturan norma yang tertinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Maka secara obyektif aturan norma yang lebih rendah disesuaikan dengan interpretasi yang berdasarkan tujuan dari peraturan itu. Pengadilan yang obyektif menerapkan asas kemanfaatan agar hak dan kewajiban setiap orang yang mencari keadilan diseimbangkan. Keselarasan aturan norma yang berunsur pasal disetarakan antara undang-undang agar peraturan undang-undang itu bersesuaian secara harmonis. Interpretasi yang subyektif dihindari. Penyetaraan aturan norma yang berunsur pasal itu tidak menerangkan secara rinci tetapi diseimbangkan dengan isi aturan norma yang bertujuan sesuai dengan pemberlakuan masing-masing peraturan itu. Secara umum tujuan pasal a quo bagi individu sebagai Pencari Keadilan atau pihak- pihak beri kepastian dan keadilan dengan pertimbangan hak dan kewajiban sesuai dengan landasan yuridis (menakut-nakuti). Manfaat pemberlakuan undang-undang diselaraskan untuk menciptakan kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan jaminan hak warga negara sesuai dengan pertimbangan keseimbangan. Landasan yuridis dengan pedoman tujuan utama yang praktis dan menghasilkan sesuai dengan cita-cita berkaitan erat dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan landasan itu, peradilan yang terdapat 10 pelayanan publik tidak membuang-buang waktu, biaya, dan tenaga sebagai sumber daya. Prinsip kepastian dengan bantuan dan perlindungan dari pengadilan didasarkan oleh asas "ius curia novit" sehingga hakim tidak menolak perkara dengan alasan "tidak mengetahui hukum". Peraturan itu memungkinkan dengan prediksi sehingga Pemohon dimudahkan sebagai Pencari Keadilan. Perlindungan hak asasi manusia diutamakan setelah Pasal a quo diberlakukan. Posisi itu disesuaikan dengan peran aktif dari pengadilan untuk beri bantuan agar peradilan berlandasan yuridis yang terdapat dalam peraturan kekuasaan kehakiman, yang mana secara eksplisit tidak dimuat dalam landasan konstitusional. Kepentingan pengadilan dalam kedudukannya yang bebas untuk menegakkan "supremasi hukum" membantu dan melindungi hak konstitusional individu. Sebagai lembaga pemerintahan beri pelayanan publik secara terpadu untuk membatasi pelayanan sesuai dengan kewenangannya agar tumpang tindih peraturan tidak berlangsung. Manajemen administrasi menghubungkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk berkomunikasi. Hubungan itu mempersingkat waktu, menyederhanakan birokrasi, dan menekan biaya tinggi. Kepastian yang dimungkinkan dengan kejelasan, konsisten, dan prediksi membantu dan melindungi Pencari Keadilan agar penghasilan yang layak dan mempunyai hak kepemilikan mewujudkan kesejahteraan bagi diri pribadi. Hak konstitusional itu dicerminkan dari aturan norma sosial dalam masyarakat yang dinamis. Peraturan dengan isi yang statis tidak cukup untuk memuat aturan norma yang tertulis. Interpretasi digunakan untuk mencapai keadilan yang dicita- citakan. Sikap netral pengadilan dimungkinkan tanpa disadari untuk memihak regulator agar kepentingan regulasi cenderung diutamakan. UU Pekerja Migran yang tak prosedural di tahun 2017, UU Cipta Kerja, mengubah wajah demokrasi. Penegakan "Supremasi Hukum" diutamakan sehingga peraturan perjanjian dengan budaya sepakat yang subyektif dimungkinkan untuk digolongkan dengan subyektivitas. Hak Asasi Manusia berunsur subyektif, aturan norma yang khusus tentang Pasal a quo mengikat antara individu dan/atau pihak-pihak. Kedudukan atau posisi dipastikan pada tempatnya secara setara dan adil dalam masyarakat siapa mencari keadilan di pengadilan, yang mana masyarakat yang adil disetimbangkan oleh kekuasaan kehakiman secara umum. Daya paksa untuk mengikuti aturan norma yang prosedural mewajibkan Pencari Keadilan untuk memahami secara singkat tentang aturan norma pengadilan 11 yang bertingkat. Dengan aturan norma yang khusus dalam peraturan kekuasaan kehakiman itu mewenangkan pengadilan untuk mengadili perkara dengan substansinya setelah pelayanan terpadu melakukan yang prosedural sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar pelaksanaan peradilan berlangsung sesuai dengan standar. Peraturan yang bersegi satu dari pemerintah sebagai regulator yang umum telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang disahkan oleh Kepala Pemerintahan dengan landasan yuridis untuk mengatur pemenuhan hak asasi manusia di negara Indonesia. Hak dan kewajiban yang setara dan adil dilindungi oleh pengadilan yang obyektif untuk menegakkan peraturan. Sehingga, kekuasaan yudikatif bersikap dan bertindak secara obyektif terhadap perkara yang terkait hak dan kewajiban dengan unsur subyektif. Hak yang terkait dengan pekerjaan dan penghasilan yang layak dan hak kepemilikan bersifat subyektif sehingga peraturan ketenagakerjaan, peraturan hak kepemilikan yang terkait dengan tanah yang bersertifikat, peraturan tentang hasil pemeriksaan, peraturan hak yang terkait ahli waris, peraturan pemutusan hubungan kerja di luar hubungan industrial, disesuaikan dengan peraturan yang obyektif dari pemerintah siapa bertanggung jawab untuk mengatur hak-hak itu, termasuk hak untuk menuntut sebagai manusia pribadi diberikan bantuan dan perlindungan sesuai dengan Pasal a quo. Norma yuridis itu mengikat antara individu dan/atau pihak-pihak yang berisikan pertimbangan kepastian dan keadilan agar setimbang. Peradilan yang berlandasan yuridis itu diselaraskan dengan hak setiap orang sebagai manusia pribadi untuk mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Prinsip efisiensi dan efektifitas didasarkan oleh asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta dengan pertimbangan keseimbangan, kepastian, serta keadilan agar Pencari Keadilan tidak diberatkan oleh biaya-biaya selama persidangan. Maka, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 168/2023 meminta pemisahan undang-undang ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja agar perhimpitan norma dihindari. Pengaturan yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri bagi pekerja migran sebelum tahun 2017 dimungkinkan untuk diurus selama cuti sehingga upaya perbaikan istilah Tenaga Kerja Indonesia yang umum menjadi Pekerja Migran Indonesia. Adapun norma Tenaga Kerja Indonesia yang tak 12 prosedural untuk bekerja dan berpenghasilan yang layak secara mandiri tetap diregulasi oleh pengadilan sehingga pemutusan pengadilan dengan kerangka dan isinya yang sah tidak memperhatikan kepastian hubungan antara pemberi kerja dan pekerja yang mana hubungan di luar hubungan industrial juga tidak mempertimbangkan secara obyektif tentang sumber formal Konvensi dalam mengadili. Karena, sistem perdata eropa Kontinental mengupayakan penghindaran pemutusan hubungan kerja sepihak. Sehingga, pengadilan yang obyektif tidak menjelaskan secara rinci sifat subyektif Pencari Keadilan yang berkaitan dengan kesempatan untuk bekerja dan berpenghasilan yang layak sebagai pekerja migran. Maka, bias regulasi dilakukan tanpa disadari ("unconscious bias"). Pengaturan prinsip efisien dan efektif dalam birokrasi pengadilan yang proporsional atau seimbang tidak dijelaskan secara rinci tentang jenis kewenangan sesuai dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah, sehingga Kewenangan apa saja dari pemerintah pusat kepada daerah. Maka, tanggung gugat juga dimungkinkan untuk diregulasi tetapi aturan kewenangan yang khusus itu belum dirinci sehingga pajak daerah dan mandat pemungutan itu tidak diselaraskan dengan tegas walaupun UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diberlakukan yang mana "local taxing power" menguatkan kewenangan daerah secara umum dalam pemungutan pajak yang berupa pajak daerah. Pengaturan ahli waris siapa menguasai harta bersama dalam budaya sepakat dipengaruhi oleh kemajemukan budaya. Gaya bahasa depersonifikasi masih awam dalam penggunaan interpretasi yang berkaitan perusahaan yang dimiliki secara perseorangan. Norma yang majemuk cenderung untuk diregulasi secara norma subyektif karena hak kepemilikan berunsur subyektif. Sehingga, keterangan ahli waris, ahli waris yang berhak dibatasi yang mana sewaktu-waktu dimungkinkan untuk diatur dengan aturan norma subyektif yang rentan salah paham. Salah paham itu juga dimungkinkan yang terkait dengan eksekusi sejumlah uang dan sita eksekusi, yang mana kebijakan pemenuhan untuk Pencari Keadilan dimungkinkan dengan unsur obyektif tetapi pertimbangan yang terkait dengan kebuntuan administrasi dalam budaya eksekusi tidak diperhatikan secara obyektif. Maka, kebuntuan itu menjadi hambatan kekosongan hukum dalam hal eksekusi dari putusan "yang berkekuatan hukum tetap". Hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan eksekusi dari peradilan umum dengan 13 kebuntuan yang mengandung pengertian tentang keputusan tidak diwenangkan kepada pengadilan TUN ketika hasil pemeriksaan itu tidak dijelaskan secara rinci Pengaturan hubungan Pemberi Kerja dan Pekerja/buruh menggunakan istilah yang berlainan seperti pengusaha karena terdapat unsur "alih daya atau outsourcing" menimbulkan pertanyaan dalam hubungan itu. Selain itu, aturan norma budaya sepakat berpedoman pada hubungan sosial yang pancasilais dalam hubungan kerja di luar hubungan industrial. Atau, perjanjian bersama dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial kurang diperhatikan karena unsur perdamaian diutamakan dalam budaya sepakat sehingga perjanjian bersama diupayakan untuk diinterpretasikan atau ditafsirkan secara gramatikal agar isinya dijadikan substansi pemeriksaan di peradilan umum. Karena, perjanjian bersama dimungkinkan berisi perjanjian perdamaian yang mana perjanjian itu dimungkinkan untuk dibatalkan dengan bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Pengaturan badan pemerintahan kelurahan dengan mandat pengelolaan lingkungan ketika rumah warga gelap yang berdasarkan kesepakatan pengelolaan dengan rekannya, diatur tentang badan pengurus yang tak termasuk pengusaha atau non pengusaha. Tanggung jawab sebagai pemegang mandat itu tidak menciptakan wewenang baru. Sesuai dengan aturan norma etika baik di awal dalam peristiwa perjanjian tidak digolongkan perbuatan melawan hukum tetapi wanprestasi. Sehingga, sebagai badan pengurus R.W. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan itu. Sebagai Pemberi Kerja bertanggung jawab dalam penyediaan tempat, maka peradilan umum dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di luar hubungan industrial dengan perjanjian yang subyektif. Kemungkinan kerja secara tiba-tiba memadamkan Api karena Hubungan Pendek Bahwa jenis pekerjaan listrik berhubungan dengan aliran listrik dianggap sebagai benda. Indikasi awal permasalahan listrik ketika terdapat hangus dan aliran listrik padam. Penggantian saklar kontrol utama bertujuan untuk meningkatkan kepekaan termal atau hubung singkat pada rangkaian listrik. Selain itu, pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik yang terdapat rangkaian listrik. Listrik bertegangan 220 V atau 380 V mengalami gangguan seperti tegangan turun atau 14 naik, maka pada beban puncak diketahui pada malam hari ketika pemakaian listrik penuh. Pada saat beban puncak diketahui tegangan listrik yang diakibatkan oleh beda potensial yang berubah-ubah. Pengaruh harmonisasi beban “non- linier” seperti perangkat elektronik dan penyejuk udara yang dipakai bersamaan mengurangi kualitas tegangan dorong aliran listrik. Lampu redup menandakan kualitas tegangan rendah dengan resonansi rendah karena ketidakseimbangan beban listrik. Maka, pada tegangan rendah 220 V 380 V dianjurkan pemakaian listrik yang efektif 30 % dari total daya terpasang atau disebut tegangan R.M.S. ("root mean square"). Perawatan penyejuk udara meningkatkan kualitas resonansi karena keseimbangan beban listrik. Pengetahuan ilmu kelistrikan didasarkan oleh pemahaman arus listrik sebagai barang dalam interpretasi analogi. Listrik mengubah cahaya yang redup sehingga terang. "Benar-benar terang" terjadi pengubahan energi listrik dinaikkan agar berarah bolak-balik. Harmonisasi energi listrik dengan panjang gelombang merambat ke beban dengan frekuensi. Kalor jenis bahan listrik mempunyai daya tahan yang berkurang ketika penambahan daya listrik. Listrik beraliran mempunyai tegangan kerja minimum dan maksimum. Tegangan ini adalah gaya dorong yang mengalirkan aliran yang bermuatan listrik pada bahan. Pengalihan dengan menaikkan tegangan listrik atau gaya dorong menimbulkan kalor yang mengurangi ketahanan bahan listrik. Bahan bermuatan listrik terdapat Medan magnetik di sekitar bahan yang dialiri listrik. Tegak lurus Medan magnetik dengan arah arus listrik membentuk kutub-kutub pada bahan yang beraliran listrik. Kutub berpotensial tinggi berganti berpotensial rendah dan sebaliknya ketika aliran listrik bolak-balik mengalir secara harmonis. Beda potensial di titik-titik yang bermuatan listrik bolak-balik diketahui tegangan. Gaya dorong bertegangan listrik bolak-balik akan tetap terbentuk karena beda potensial terjadi. Beda potensial listrik bolak-balik membentuk kalor yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Efek pemanasan ini dikarenakan tumbukan antara elektron dan atom-arom yang menimbulkan getaran dan beresonansi ketika arus listrik pada rangkaian penghantar listrik bolak-balik. Seperti, persamaan daya dalam usaha tertentu mengalami pengubahan kalori per satuan waktu. Kalori yang berubah-ubah menimbulkan energi panas yang terurai sebagian. Panas laten tidak dapat diuraikan lagi, panas menyebar karena menaik ("over heating"). Contohnya, Q = MC delta T tidak sama dengan Q=MC pangkat 2, untuk Q=kalori, 15 M= massa suatu benda, C= kalor jenis, T = temperatur dan perubahannya. Perubahan temperatur akan menyebabkan energi dipindahkan selama temperatur turun-naik pada suatu benda. perpindahan panas ketika mengalami perlakuan, panas akan berpindah sampai suatu keadaan tertentu. Karena perpindahan tidak terjadi, maka ada hambatan penguraian karena massa itu mempunyai kalor jenis. Jika dialiri listrik, massa a dan b mengalami peningkatan energi sehingga benda itu mengalami perubahan bentuk per satuan waktu walaupun panas tetap. Kalor yang terurai berbentuk panas sebagai elemen api. Jadi, P (daya) = W (usaha) per satuan waktu akan menimbulkan jumlah energi yang baru jika massa benda berubah. Saat benda dialiri listrik menimbulkan kalor. Unsur panas dan oksigen menyalakan bagian benda atau bahan sehingga bahan yang berisolasi itu menjadi sumber energi. Karena bahan dialiri listrik menghasilkan energi panas karena proses pembakaran (frasa bahan bakar meliputi bahan bakar minyak, dan lain-lain). Sesuai "asas Black" kalor beri sama dengan kalor terima. Karena seolah-olah bahan bakar itu menambah panas. Misalnya, kalor jenis 900 J/kg °Kelvin menerima kalor dari energi listrik sebesar 380 J/kg °C. Setelah konversi derajat Kelvin ke Celsius diperoleh 626,9 J/kg°C, maka jumlah perpindahan kalor sebesar +/- 2 kali energi panas. Besar gaya rambat gelombang listrik per detik tidak menambah panas yang setara dengan maksimum suhu di titik penjumlahan sebesar 45° C - 70 °C. Tetapi, ketahanan isolasi bahan berkurang karena rapat arus listrik pada permukaan titik penjumlahan meluas karena A/ m per segi adalah besaran rapat arus pada luas permukaan bahan. Sehingga, titik penjumlahan beban tidak longgar di stop kontak. Begitupula, beban yang terpasang tidak melebihi 30% untuk beban “non- linear” atau elektronik di saat beban puncak. Seperti diketahui panas yang timbul tidak bertambah pada titik penjumlahan beban listrik tapi menyebar pada keadaan tertentu. Api akan timbul ketika panas merambat ke luas permukaan bahan. Rambatan panas ini akan berlangsung di masing-masing kutub, seperti kutub plus dan minus (stop kontak dan steker listrik disatukan). Besar-kecil api di awal didasarkan oleh luas permukaan bahan karena perpindahan energi panas. Suhu di sekitar bahan listrik menambah jumlah energi itu. Pada keadaan tertentu terjadi peningkatan penyebaran energi panas ketika kalor jenis bahan listrik tidak mungkin diubah ke energi panas. Bahan listrik akan terbakar sesuai dengan luas permukaan bahan itu. Suhu di sekitar akan tetap, kalor bertambah 16 di titik itu dan unsur panas di sekitar bahan listrik yang tak menyebar membentuk api karena kalor jenis oksigen adalah 918 Joule/kg°C. Kebakaran dengan luas api sebelum merambat dihambat oleh beda potensial yang bertegangan dorong. Api yang berunsur panas merambat ketika tegangan dorong dihambat oleh api atau tegangan menurun. Perlahan-lahan per satuan waktu api merambat di luas permukaan bahan. Maka, api yang dipadamkan segera diketahui penyebab dari listrik atau lainnya. Api yang berunsur panas merambat dengan cepat ketika beda potensial meninggi. Energi panas tidakmenyebar karena efek panas laten, sehingga kalor merambat dengan cepat pada bahan penghantar listrik. Untuk itu, dugaan kebakaran karena listrik dianjurkan untuk mematikan listrik di sekitar tempat kejadian agar beda potensial tidak meninggi. Maka, peringatan tentang "mencabut steker dari stop kontak setelah pemakaian listrik 1 arah bolak-balik dengan tiga saluran dan 3 arah bolak-balik dengan 5 saluran sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik (P.U.I.L) disesuaikan. Fakta-fakta empirikal Aturan norma budaya sepakat sangat mudah untuk bersepakat walaupun kemungkinan dari kesepakatan itu belum ditentukan obyek karena secara lisan sepakat itu berlangsung. Secara obyektif pengadilan juga mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan yang beraturan norma yuridis. Alat bukti perdata yaitu surat yang utama dan pengalaman yang inderawi berdasarkan persangkaan. Pengadilan yang netral memastikan untuk tak berpihak. Karena terdapat regulasi dengan aturan norma dari sumber formal, aturan norma persangkaan sebagai alat bukti maka dengan kemungkinan menyetimbangkan dengan persentasi. Misalnya, istilah satu saksi bukan saksi telah menjadi bias keingintahuan. Pergeseran makna itu berpeluang sebagai norma budaya sepakat yang baru sehingga persangkaan tanpa saksi dengan jumlah dua mengabaikan keadilan yang dicita-citakan dalam masyarakat yang dinamis. Probabilitas itu menjadi aturan subyektif karena pengaturan saksi sebagai alat bukti dalam persidangan perdata umum didasarkan oleh aturan norma acara perdata. Keadilan prosedural dengan aturan jumlah memihak salah satu pihak. Bukti surat yang utama dengan meterai tidak memudahkan pengambilan keputusan. Hal ini menandakan budaya persidangan secara oral. Ketidakadilan itu berlangsung ketika individu berhadapan dengan pihak yang berjumlah lebih dari satu karena netralitas tetap berpihak pada regulasi dengan sasaran jumlah 17 (utilitarian). Probabilitas yang obyektif peran aktif dari pengadilan membantu dan melindungi Pencari Keadilan. Hak itu digunakan ketika ketidakadilan berlangsung karena pengadilan yang obyektif tetap membedakan kedudukan antara seorang atau lebih dari satu. Contohnya, relaas panggilan (Lampiran) ditulis dengan "dkk" dan "dk" yang berarti dengan kawan-kawan dan dengan kawan. Kepentingan regulasi diutamakan sesuai dengan jumlah. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diatur untuk memperoleh kesempatan yang setara secara adil. Ajaran John Rawls tentang kebebasan memilih harta pribadi dan memberi keuntungan kepada yang paling tak beruntung dalam masyarakat yang adil. Hak konstitusional yang subyektif itu melekatkan keberuntungan kepada individu sebagai Pencari Keadilan karena aturan norma pengadilan yang bertingkat dimungkinkan untuk memeriksa ulang. Apalagi, hak asasi yang subyektif berada pada posisi ketidakadilan. Perlakuan dengan aturan norma yuridis dari sumber formal tidak ditempatkan di pengadilan saja yang berlandasan yuridis sesuai dengan kekuasaan kehakiman tetapi prinsip "TRIAS POLITICA" menciptakan kesetimbangan agar hak individu tidak dikorbankan oleh keadilan substansi dengan memperhitungkan jumlah secara subyektif. Norma hak asasi itu masih difokuskan pada pelanggaran HAM berat agar bermanfaat di pengadilan. Konvensi tentang pekerja domestik dari "ILO" No. 189 Tahun 2011 melengkapi konstitusi ketika bekerja dengan akomodasi disediakan seperti tempat tinggal. Sehingga, hak untuk bekerja dan berpindah tempat dilindungi dan disesuaikan dengan persamaan status pekerja. Sumber kewenangan berasal dari negara yang bernorma fundamental ("staats fundamental norm"). Kemerdekaan yang diakui secara internasional beri hak kepada negara untuk mengatur hak asasi manusia yang universal dengan landasan konstitusional sehingga Pasal a quo diberlakukan untuk mengupayakan pengadilan yang netral. Kerugian timbul setelah perbuatan merugikan terjadi, kecuali U.U. Lalu lintas. Norma yang positif dengan aturannya mengupayakan budaya patuh dengan keingintahuan yang dimiliki oleh setiap orang agar rasa tentram berlangsung dalam kepemilikan harta pribadi. Maka, harta yang bernilai ekonomis diatur untuk kepentingan bersama. Hak milik pribadi disetarakan agar adil karena hak yang subyektif itu dikelola secara bersamaan. Mandat pengelolaan pajak daerah diatur sesuai dengan persamaan dengan aturan norma pencetakan formulir yang konkuren. Jika salah satu 18 formulir tidak dicetak bersamaan, kewajiban untuk membayar ditiadakan dengan dugaan ingkar janji. Pengadilan yang obyektif tidak saja berfokus pada pelanggaran HAM berat, maka peradilan umum dibentuk secara bertingkat. Hak asasi yang didahului oleh kesepakatan berlandasan yuridis konstitusional sehingga uji materiil juga disesuaikan guna mencapai persamaan dan keadilan. Tindakan yang subyektif untuk mengatur hak individu dengan tahapan pengadilan yang bertingkat menghasilkan ketidakseimbangan karena kecepatan, kesederhanaan, dan murah agar obyektif tidak diperhatikan lagi selama regulasi aturan yang tak rinci. HAM dan budaya sepakat untuk menguasai harta bersama sesuai dengan asas kekeluargaan belum mengikat sebagai norma yuridis karena dalam Tanda Kependudukan terutama "K.T.P. seumur hidup" tidak memuat identitas suku. Sehingga, kepastian identitas keluarga dengan marga atau keturunan dengan harta bersama memerlukan regulasi dengan dasar pemutusan pengadilan karena aturan norma yuridis tidak saja valid tapi mengikat. Salah paham berlangsung ketika otentik diyakini sebagai yang sakral selain kodrat sebagai manusia. Sehingga, pengadilan berwenang untuk melekatkan norma yuridis yang efisien dan efektif itu dalam peraturan dengan kewenangannya tetapi pasal hak asasi itu belum biasa digunakan dalam budaya sepakat. Contohnya, eksekusi terhadap perusahaan yang mempunyai pemilik dan/atau pengurus yang mana secara gaya bahasa depersonifikasi perusahaan perseorangan itu tidak mengacu pada Pasal a quo yang bernorma yuridis. Hak asasi di pengadilan masih berfokus pada pelanggaran berat sehingga norma Pasal a quo itu belum berlandasan yuridis. Kemungkinan lain, hasil pemeriksaan yang buntu secara administrasi tentang subyek dan obyek eksekusi terdapat "Kekosongan hukum". Sehingga, aturan norma tidak mengikat pengadilan secara administrasi untuk memeriksa keputusan yang mengakibatkan kebuntuan itu. Aturan norma yang berasal dari jiwa bangsa dipertahankan pada keasliannya. Lekatan budaya sepakat terutama yang lisan berpedoman pada U.U. Ketenagakerjaan. Norma yuridis itu beri kepastian tentang jenis pekerjaan dengan perjanjian waktu kerja. Norma yuridis itu disesuaikan dengan aturan norma ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja di luar hubungan industrial dipahami secara singkat sebagai upaya sepihak atau dengan musyawarah. Jika pihak ketiga sebagai alih daya memperkenalkan kepada pemberi kerja, 19 ketentuan sebagai alih daya untuk dijinkan secara sah sebagai perusahaan diatur dengan peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pemberi kerja dimungkinkan sebagai pengusaha atau non pengusaha yang disebut sebagai pemberi kerja atau berbentuk badan pengurus. Pengelolaan lingkungan kelurahan seperti di Pantai Indah Kapuk juga memungkinkan untuk membuka peluang kerja 5 orang yang berarti 100% dengan pihak ketiga, yang mana probabilitas 20% per orang. Jika kuota pekerja berkurang dari 100% dari ketentuan regulasi apakah Kewenangan Disnakertrans untuk mengupayakan kerja kembali, yang mana kemungkinan pendaftaran pekerja belum dilaksanakan di Disnakertrans. Sehingga, Perjanjian Bersama di Disnakertrans dibuat dengan kemungkinan yang berupa perdamaian. Perjanjian Bersama itu dikaitkan peraturan U.U. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka hubungan di luar hubungan industrial hanya mengenal perjanjian perdamaian dengan isi yang jelas tentang status pihak ketiga yang terkait perekrut. Keuntungan bagi Pencari Keadilan siapa menunggu kerja selama setahun sejak putusan P.H.I. dimungkinkan untuk diabaikan. Probabilitas pekerja yang bekerja di suatu perusahaan harus diketahui jumlah pekerja. Kepastian kerja dalam Perjanjian Bersama juga memuat jumlah pekerja awal dengan tujuan dan alasan- alasan perjanjian karena lekatan norma itu berasal dari upaya penyelesaian perselisihan karena tanpa itu perhitungan pekerja tidak mungkin dengan statistik yang bertujuan menarik kesimpulan tentang fenomena. Pencari Kerja akan tetap di pihak yang lemah dalam penegakan norma yuridis perjanjian bersama yang sama dengan hasil pemeriksaan yang berupa fenomena yang berdampak pada politik regulasi yang tak berkepastian dan berproses dengan preseden tetap dan tak tetap. IV. Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum). Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perbaikan permohonan dan menjatuhkan putusan Uji Materiil sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berlaku dengan konstitusional bersyarat terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("conditionally constitutional"), sepanjang dimaknai hak asasi untuk bekerja dan berpenghasilan 20 yang layak tidak dilekatkan oleh peraturan, aturan norma di balik peraturan dengan teks dibias, undang-undang hak asasi itu yang subyektif tidak berunsur efisien dan efektif, perubahan peraturan karena regulasi, kebijakan atau diskresi untuk menghambat eksekusi, dan aturan norma hak asasi dari pengadilan yang subyektif tanpa peninjauan kembali. 3. Jika Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain putusan dimohonkan yang seadil-adilnya ("ex aequo et bono"). Akhirnya, Pemohon sebagai Pencari Keadilan yang berharap perubahan hubungan secara horisontal berdasarkan budaya yang tak tertulis dan tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini dengan kebijaksanaan. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 beserta Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 2. Lampiran 1 : Fotokopi Relaas Panggilan Sidang Nomor 399/PDT.G/2019/PN.JKT.PST; 3. Lampiran 2 : Fotokopi Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 45/Srt.Pdt.PK/2024/PN JKt.Pst jo Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst; 4. Lampiran 3-4 : Fotokopi Relaas Panggilan Sidang Perkara Nomor 340/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.JKT.PST, Relaas Panggilan Sidang Nomor 259/PDT.G/PRODEO/2022/PN.JKT.PST, Relaas Panggilan Sidang Nomor 286/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST; 5. Lampiran 5-6 : Fotokopi Putusan Nomor 641/PLW/2023/PTUN.JKT; 6. Lampiran 7 : Fotokopi Relaas Panggilan Sidang Kepada Penggugat Nomor 580/Pdt/G/2021/PN.Jkt.Utr; 7. Lampiran 8 : Fotokopi Tanggapan Pengaduan untuk diberikan anjuran; 21 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan 22 Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika penulisan permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan Pemohon (posita) dan petitum permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang tanggal 7 November 2025, hlm. 23-27, hlm. 30-32, hlm. 36-37]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025, pukul 15.08 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK: “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; 23 b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, Mahkamah menilai perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi juga menilai dari keterpenuhan dan ketepatan substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta antara lain, pada uraian alasan permohonan (posita), Pemohon pada pokoknya menguraikan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Setelah mencermati bangunan argumentasi Pemohon dalam alasan permohonan, Mahkamah tidak menemukan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian untuk menunjukkan pertentangan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999. Dalam hal ini, Pemohon hanya menyebutkan menguji norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada bagian uraian kewenangan Mahkamah [vide perbaikan permohonan, hlm. 1]. Seharusnya, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon menyebutkan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, in casu Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 dengan pasal atau pasal- pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Di samping itu, Pemohon juga harus menguraikan alasan-alasan mengapa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dimaksud dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai pengujian konstitusionalitas norma terhadap konstitusi, menyebutkan secara jelas norma yang dimohonkan pengujian dan sekaligus menguraikan antara bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal yang esensial dalam menilai persoalan konstitusionalitas norma atau bagian tertentu dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. 24 Selain fakta tersebut di atas, permohonan menguraikan hal-hal yang terkait dengan praktik, misalnya ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang berdampak pada pelayanan keadilan, ketidakpastian norma dalam UU Pekerja Migran 2017 dan UU Cipta Kerja, banyak eksekusi putusan perdata buntu karena hambatan administrasi, persoalan ahli waris akibat keberagaman budaya menyebabkan penafsiran berbeda tentang harta bersama dan ahli waris, masalah terkait pengaturan hubungan pemberi kerja dan pekerja/buruh, pembatalan perjanjian bersama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan umum dan seterusnya [vide permohonan hlm. 7-8]. Selain itu, Pemohon juga menguraikan kasus konkret yang dialami sendiri, misalnya pemadaman listrik tiba-tiba karena hubungan arus pendek [vide permohonan hlm. 9-10], termasuk soal budaya sepakat untuk menguasai harta bersama [vide permohonan hlm. 12]. Uraian demikian tidak menunjukkan korelasi dengan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 yang dimohonkan pengujian. Alasan-alasan permohonan tersebut sulit bagi Mahkamah untuk memahami terutama dikaitkan dengan petitum yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 berlaku secara bersyarat (conditionally constitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai “hak asasi untuk bekerja dan berpenghasilan yang layak tidak dilekatkan oleh peraturan, aturan norma di balik peraturan dengan teks bias, undang-undang hak asasi itu yang subyektif tidak berunsur efisiensi dan efektif, perubahan peraturan karena regulasi, kebijakan atau diskresi untuk menghambat eksekusi, dan aturan norma hak asasi dari pengadilan yang subyektif tanpa peninjauan kembali”. Di mana petitum Pemohon yang demikian adalah petitum yang tidak lazim. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan fakta tidak adanya alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan antara Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dan rumusan petitum yang tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). 25 [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, 26 pada hari Senin, tanggal dua puluh empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.02 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan