205/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 205/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Setiawan Alamat : Dusun II Karya Maju Desa Sei Pelancang, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SKK.1a/ADV-WAQ/IV/2026 bertanggal 30 April 2026, memberi kuasa kepada Warsito Ahmad Qodlofi, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Warsito Ahmad Qodlofi, S.H., yang beralamat di Jalan Masjid Dusun II Gg Jati Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Juni 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 203/PUU/ PAN.MK/AP3/06/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 205/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 9 Juni 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan 2 bertanggal 25 Juni 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ” 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 3 Pasal 76 (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. 5. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon merupakan norma yang terdapat dalam suatu undang-undang, yakni Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062), sedangkan batu uji yang digunakan oleh Pemohon adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan jaminan hak konstitusional warga negara, prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang dari tindakan perampasan kebebasan yang tidak proporsional. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional (constitutional jurisdiction) untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 7. Bahwa oleh karena objek permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perkara a quo termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. 8. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang secara hukum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon. B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554), menyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554), menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 2. Bahwa hal yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU - III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 5 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554 ) harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa hal yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan : (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan; 6 e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554), yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Bahwa Pemohon juga memiliki hak Konstitusional atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 5. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal a quo yang mengatur Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 5.1 Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang Dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 7 (KTP) atas nama Setiawan alias Iwan, sehingga Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya: Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hak tersebut memberikan jaminan bahwa setiap tindakan negara yang membatasi kemerdekaan warga negara harus dilakukan berdasarkan hukum, secara proporsional, rasional, tidak sewenang- wenang, serta tunduk pada prinsip due process of law. Selain itu, Pemohon juga memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Hak tersebut menjamin perlindungan atas kebebasan pribadi seseorang dari pembatasan yang tidak diperlukan, tidak proporsional, dan tidak disertai pengawasan yang memadai. Dengan demikian Pemohon memiliki hak konstitusional yang secara langsung diberikan dan dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 5.2 Hak Konstitusional Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah kerugian yang bersifat teoritis ataupun abstrak, melainkan kerugian yang timbul akibat penerapan langsung Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika terhadap diri Pemohon. Bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/117/IV/Res.4.2/2026/Sat Res Narkoba tanggal 27 April 2026, Pemohon telah dikenakan tindakan penangkapan dalam perkara narkotika sehingga ketentuan Pasal 76 8 ayat (1) UU Narkotika diterapkan terhadap Pemohon. Selanjutnya berdasarkan Bukti P-3 berupa Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/117.a/IV/Res.4.2/2026/Sat Res Narkoba tanggal 30 April 2026, terhadap Pemohon diterapkan secara langsung ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memperpanjang masa penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Bahwa sebelum diterbitkannya perpanjangan penangkapan tersebut, Pemohon telah berada dalam penguasaan aparat penegak hukum sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti P-6 berupa Surat Ketetapan Nomor S.Tap/143/IV/Res.4.2/2026/SatResNarkoba tanggal 27 April 2026, dan bahkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P- 7 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 29 April 2026. Selain itu, Bukti P-4 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 2 Mei 2026 menunjukkan bahwa proses penyidikan telah berjalan setelah Pemohon terlebih dahulu menjalani masa penangkapan dan perpanjangan penangkapan. Menurut Pemohon, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penangkapan, yaitu memastikan keberadaan tersangka untuk kepentingan penyidikan, sesungguhnya telah tercapai sejak Pemohon berhasil diamankan dan berada dalam penguasaan aparat penegak hukum. Namun demikian, Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika tetap memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memperpanjang penangkapan selama 3 x 24 jam berikutnya, sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan kemerdekaan pribadi sampai dengan total 6 x 24 jam sebelum diterbitkannya Bukti P-5 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/115/V/Res.4.2/2026/SatRes Narkoba tanggal 3 Mei 2026. Menurut Pemohon, kerugian tersebut timbul secara langsung karena keberlakuan Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika. 9 5.3 Kerugian Pemohon Bersifat Aktual dan Spesifik Bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukanlah kerugian yang bersifat abstrak, hipotetis, atau sekadar kekhawatiran yang mungkin terjadi di masa mendatang, melainkan kerugian yang nyata, spesifik, aktual, dan telah secara langsung dialami oleh Pemohon akibat diterapkannya Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan fakta yang dialami sendiri oleh Pemohon serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 3/Pid.Pra/2026/PN Rap (Bukti P-8), Pemohon ditangkap pada tanggal 27 April 2026 sekitar pukul 16.00 WIB oleh Kanit Reskrim Polsek Panai Tengah bersama anggota Polsek Panai Tengah dan pada saat tindakan penangkapan tersebut dilakukan Pemohon tidak diperlihatkan maupun diberikan Surat Perintah Penangkapan. Bahwa fakta mengenai penangkapan oleh Polsek Panai Tengah tersebut tidak hanya bersumber dari keterangan Pemohon, melainkan juga didukung oleh keterangan saksi Nurdiansyah (halaman 55), Sariyaji (halaman 58), Purnomo (halaman 60), Sapta Waluyo (halaman 62), serta keterangan Kanit Reskrim Polsek Panai Tengah IPDA Fernando Rajagukguk (halaman 68) sebagaimana termuat dalam Bukti P-8. Bahwa setelah Pemohon ditangkap dan berada dalam penguasaan aparat, kemudian dibuat Laporan Polisi Nomor LP/A/10/IV/2026/SPKT/Unit Reskrim Polsek Panai Tengah atas nama pelapor IPDA Fernando Rajagukguk. Selanjutnya berdasarkan Bukti P- 8 halaman 63 sampai dengan halaman 68, penyidik Satres Narkoba Polres Labuhanbatu melakukan wawancara terhadap IPDA Fernando Rajagukguk, Bripka Lomo Sigalingging, dan Brigpol Husen Afif Nasution sekitar pukul 17.10 WIB pada tanggal 27 April 2026. Setelah itu dilakukan gelar perkara sekitar pukul 20.00 WIB yang kemudian diikuti dengan peningkatan penanganan perkara ke tahap penyidikan. 10 Bahwa rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa pada saat Pemohon telah kehilangan kemerdekaannya dan berada dalam penguasaan aparat sejak pukul 16.00 WIB, proses pengumpulan keterangan, wawancara aparat, gelar perkara, dan penyusunan administrasi penyidikan masih berlangsung setelah penangkapan dilakukan. Bahwa selanjutnya diterbitkan berbagai dokumen administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor SP- Kap/117/IV/Res.4.2/2026/Sat Res Narkoba tanggal 27 April 2026 (Bukti P-2), Surat Ketetapan Nomor S.Tap/143/IV/Res.4.2/2026/Sat Res Narkoba tanggal 27 April 2026 (Bukti P-6), Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 29 April 2026 (Bukti P-7), Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/117.a/IV/Res.4.2/2026/Sat Res Narkoba tanggal 30 April 2026 (Bukti P-3), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/SPDP/128/B/Res.4.2/2026/Sat Res Narkoba tanggal 2 Mei 2026 (Bukti P-4), dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/115/V/Res.4.2/2026/Sat Res Narkoba tanggal 3 Mei 2026 (Bukti P-5). Bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan Bukti P-7, sebelum diterbitkannya Surat Perpanjangan Penangkapan sebagaimana Bukti P-3, Pemohon telah berada dalam penguasaan penyidik dan bahkan telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dengan demikian keberadaan Pemohon telah diketahui secara pasti dan tujuan utama penangkapan untuk memastikan tersangka berada dalam penguasaan aparat sesungguhnya telah tercapai. Namun demikian, Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika tetap memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memperpanjang penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana diterapkan kepada Pemohon berdasarkan Bukti P-3. Akibatnya, Pemohon tetap berada dalam keadaan kehilangan kemerdekaan selama total 6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam sebelum diterbitkan Surat Perintah Penahanan sebagaimana Bukti P-5. 11 Bahwa menurut Pemohon, pengalaman konkret yang dialami Pemohon menunjukkan bahwa tambahan waktu penangkapan yang diberikan oleh Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika telah memungkinkan penyidik untuk tetap mempertahankan seseorang dalam keadaan kehilangan kemerdekaan meskipun orang tersebut telah berada sepenuhnya dalam penguasaan aparat dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Dalam keadaan demikian, norma a quo memberikan ruang yang sangat luas bagi berlangsungnya proses penyusunan, pelengkapan, dan penyempurnaan administrasi penyidikan setelah seseorang terlebih dahulu kehilangan kebebasannya. Bahwa akibat penerapan Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika tersebut, Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang nyata berupa: a. kehilangan kebebasan dan kemerdekaan pribadi selama total 3 x 24 ( tiga kali dua puluh empat) jam; b. kehilangan kesempatan bekerja sebagai buruh bangunan harian sehingga kehilangan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; c. terganggunya kehidupan keluarga dan hubungan sosial Pemohon timbulnya tekanan psikologis, rasa takut, dan ketidakpastian hukum selama berada dalam penguasaan aparat penegak hukum; d. berkurangnya kemampuan Pemohon untuk secara bebas mempersiapkan pembelaan hukum sejak tahap awal proses pidana terganggunya kehormatan dan martabat Pemohon akibat pembatasan kemerdekaan yang terus berlangsung melalui mekanisme perpanjangan penangkapan. Bahwa oleh karena itu kerugian yang dialami Pemohon bersifat individual, spesifik, aktual, dan nyata, serta terjadi secara langsung sebagai akibat diterapkannya Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Pemohon. Pengalaman Pemohon menunjukkan bahwa norma a quo tidak hanya mengakibatkan tambahan kehilangan kemerdekaan selama 6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam, tetapi juga membuka ruang bagi 12 berlangsungnya proses administrasi dan penyidikan ketika seseorang telah lebih dahulu kehilangan kebebasannya, sehingga hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan hak atas perlindungan diri pribadi serta rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan secara nyata dan aktual. 5.4 Terdapat Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband) Antara Kerugian Pemohon dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) yang langsung, nyata, dan rasional dengan berlakunya Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memperpanjang penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Bahwa berdasarkan fakta yang dialami Pemohon sendiri dan didukung oleh Bukti P-8 berupa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 3/Pid.Pra/2026/PNRap, Pemohon telah ditangkap terlebih dahulu pada tanggal 27 April 2026 sekitar pukul 16.00 WIB oleh aparat Polsek Panai Tengah tanpa diperlihatkan Surat Perintah Penangkapan pada saat tindakan penangkapan dilakukan. Setelah itu Pemohon dibawa ke Polsek Panai Tengah dan berada sepenuhnya dalam penguasaan aparat penegak hukum. Bahwa setelah Pemohon berada dalam penguasaan aparat, baru dilakukan berbagai tindakan dan administrasi penanganan perkara, antara lain pembuatan Laporan Polisi Nomor LP/A/10/IV/ 2026/SPKT/Unit Reskrim Polsek Panai Tengah atas nama IPDA Fernando Rajagukguk, wawancara terhadap IPDA Fernando Rajagukguk, Bripka Lomo Sigalingging, dan Brigpol Husen Afif Nasution sekitar pukul 17.10 WIB, gelar perkara sekitar pukul 20.00 WIB, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, serta penerbitan berbagai dokumen administrasi penyidikan sebagaimana Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-6, dan Bukti P-7. 13 Bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan Bukti P-7, sebelum diterbitkannya Surat Perpanjangan Penangkapan sebagaimana Bukti P-3, Pemohon telah berada dalam penguasaan penyidik dan telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dengan demikian, tujuan utama penangkapan untuk memastikan keberadaan tersangka pada hakikatnya telah tercapai. Namun demikian, Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika tetap memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memperpanjang penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Menurut Pemohon, norma a quo telah memberikan ruang waktu tambahan bagi penyidik untuk tetap mempertahankan seseorang dalam keadaan kehilangan kemerdekaan meskipun orang tersebut telah berada dalam penguasaan aparat dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Dalam rentang waktu tambahan tersebut dimungkinkan berlangsungnya penyusunan, pelengkapan, dan penyempurnaan administrasi penyidikan tanpa adanya mekanisme kontrol yudisial yang memadai terhadap pembatasan kemerdekaan seseorang. Bahwa pengalaman konkret yang dialami Pemohon menunjukkan keadaan tersebut. Ketika Pemohon telah terlebih dahulu ditangkap dan kehilangan kemerdekaannya sejak pukul 16.00 WIB tanggal 27 April 2026, berbagai tindakan administrasi dan proses formalisasi perkara masih berlangsung setelah penangkapan dilakukan, termasuk pembuatan laporan polisi, pemeriksaan anggota Polsek Panai Tengah, gelar perkara, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, hingga penerbitan berbagai dokumen administrasi penyidikan. Bahwa fakta persidangan yang tercermin dalam Bukti P-8 juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pihak yang menurut keterangan para saksi melakukan penangkapan terhadap Pemohon, yaitu aparat Polsek Panai Tengah, dengan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana Bukti P-2 yang diterbitkan oleh Satres Narkoba Polres Labuhanbatu. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa ketika Pemohon telah lebih dahulu kehilangan kemerdekaannya, proses administrasi dan formalisasi penanganan perkara masih terus 14 berlangsung dalam rentang waktu yang dimungkinkan oleh keberlakuan Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika. Bahwa tanpa adanya kewenangan perpanjangan penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika, Pemohon tidak akan mengalami tambahan kehilangan kemerdekaan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan tidak akan tetap berada dalam kondisi kehilangan kebebasan ketika berbagai proses administrasi dan penyidikan tersebut berlangsung. Dengan kata lain: a. Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika memberikan kewenangan perpanjangan penangkapan selama 3 x 24 jam; b. kewenangan tersebut diterapkan secara langsung terhadap Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-3; c. akibat penerapannya Pemohon tetap kehilangan kemerdekaan setelah berada dalam penguasaan aparat dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya; d. dalam masa perpanjangan tersebut penyidik tetap memiliki ruang waktu untuk melakukan penyusunan, pelengkapan, dan penyempurnaan administrasi penyidikan; Bahwa keadaan tersebut mengakibatkan Pemohon kehilangan kebebasan pribadi lebih lama dan menimbulkan kerugian terhadap hak atas kepastian hukum yang adil serta perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa oleh karena itu terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang nyata, langsung, dan rasional antara berlakunya Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon 5.5 Kerugian Konstitusional Pemohon Dapat Dipulihkan Apabila Permohonan Dikabulkan Bahwa Pemohon telah menggunakan upaya hukum yang tersedia untuk menguji tindakan aparat penegak hukum melalui mekanisme praperadilan sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-8 berupa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 3/Pid.Pra/2026/PN Rap tanggal 22 Mei 2026. Bahwa meskipun permohonan praperadilan 15 tersebut telah diputus, pemeriksaan praperadilan hanya terbatas pada pengujian sah atau tidak sahnya tindakan upaya paksa dan tindakan penyidikan tertentu menurut hukum acara pidana. Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai konstitusionalitas suatu norma undang-undang, oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 3/Pid.Pra/2026/PNRap tidak menyelesaikan persoalan konstitusional yang menjadi pokok permohonan a quo, yaitu mengenai konstitusionalitas Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memperpanjang penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Bahwa pengalaman konkret yang dialami Pemohon menunjukkan bahwa keberlakuan Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika memungkinkan seseorang tetap dipertahankan dalam keadaan kehilangan kemerdekaan meskipun telah berada dalam penguasaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Dalam keadaan demikian, norma a quo berpotensi menimbulkan pembatasan kemerdekaan yang berlebihan, mengurangi jaminan kepastian hukum yang adil, serta membuka ruang terjadinya penyusunan, pelengkapan, dan penyempurnaan administrasi penyidikan ketika seseorang telah lebih dahulu kehilangan kebebasannya. Bahwa selama Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika tetap berlaku tanpa batasan yang jelas dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, maka setiap warga negara yang telah berhasil ditangkap dan berada dalam penguasaan penyidik tetap berpotensi mengalami pembatasan kemerdekaan yang sama sebagaimana dialami oleh Pemohon. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, baik dengan menyatakan Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maupun dengan memberikan tafsir konstitusional bahwa perpanjangan penangkapan tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka yang telah berhasil ditangkap dan 16 telah berada dalam penguasaan penyidik, maka perlindungan terhadap hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan hak atas kepastian hukum yang adil akan menjadi lebih terjamin. Bahwa dengan demikian terdapat kemungkinan yang nyata dan rasional bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak akan terjadi kembali apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon. Oleh karena itu, syarat adanya kemungkinan pemulihan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 telah terpenuhi dalam diri Pemohon. Dengan demikian seluruh unsur kerugian konstitusional sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 telah terpenuhi dalam diri Pemohon, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo 6. Bahwa Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.5 di atas, Pemohon telah membuktikan adanya hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan nyata akibat diterapkannya Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Pemohon, adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami Pemohon dengan berlakunya norma a quo, serta adanya kemungkinan yang nyata dan rasional bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi kembali apabila permohonan a quo dikabulkan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 76 ayat (2) 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 C. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang menyatakan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam; 2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." b. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal a quo yang mengatur Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 3.1 Bahwa Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan fokus pada kepastian hukum yang adil (fair legal certainty), equality before the law, dan perbedaan pengaturan dengan Pasal 96 KUHAP Nasional: Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 18 Bahwa kepastian hukum yang adil tidak hanya menghendaki adanya aturan hukum yang jelas dan dapat diterapkan, tetapi juga mensyaratkan agar setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia dilakukan secara rasional, proporsional, dan tidak menimbulkan perlakuan yang berbeda tanpa alasan konstitusional yang dapat dibenarkan. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional, pembentuk undang-undang telah menetapkan batas waktu penangkapan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana diatur dalam Pasal 96 KUHAP Nasional. Ketentuan tersebut mencerminkan kebijakan hukum nasional yang menempatkan kemerdekaan seseorang sebagai hak fundamental yang hanya dapat dibatasi secara ketat dan dalam waktu sesingkat mungkin untuk kepentingan proses peradilan pidana. Bahwa berbeda dengan ketentuan tersebut, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memperpanjang penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sehingga seseorang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika dapat kehilangan kemerdekaannya selama total 6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam sebelum dilakukan penahanan. Bahwa akibat keberlakuan norma tersebut, terjadi perbedaan perlakuan hukum yang sangat signifikan antara tersangka perkara narkotika dan tersangka tindak pidana lainnya. Seorang warga negara yang disangka melakukan tindak pidana umum hanya dapat ditangkap paling lama 1 x 24 jam berdasarkan Pasal 96 KUHAP Nasional, sedangkan seorang warga negara yang disangka melakukan tindak pidana narkotika dapat kehilangan kemerdekaannya sampai dengan 6 x 24 jam berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika. Bahwa perbedaan tersebut menjadi persoalan konstitusional ketika diterapkan terhadap seseorang yang telah berhasil ditangkap, telah berada dalam penguasaan penyidik, identitasnya telah diketahui, 19 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Dalam keadaan demikian, tujuan utama penangkapan untuk menjamin kehadiran tersangka sesungguhnya telah tercapai, sehingga tidak terdapat lagi alasan yang proporsional untuk tetap membedakan perlakuan hukum terhadap tersangka perkara narkotika dibandingkan tersangka tindak pidana lainnya. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Revisi, 2018) menjelaskan bahwa salah satu unsur pokok negara hukum adalah adanya jaminan persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan perlindungan hak asasi manusia yang berlaku bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip kepastian hukum yang adil tidak cukup hanya dengan adanya aturan hukum, tetapi juga menghendaki agar hukum diterapkan secara rasional, proporsional, dan tidak menimbulkan perlakuan yang berbeda tanpa dasar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Bahwa prinsip equality before the law mengandung makna bahwa setiap warga negara yang berhadapan dengan proses hukum harus memperoleh perlindungan yang setara terhadap hak-hak dasarnya, termasuk hak atas kemerdekaan pribadi. Oleh karena itu, perbedaan perlakuan hukum hanya dapat dibenarkan apabila memiliki tujuan yang sah, kebutuhan yang nyata, dan proporsionalitas yang dapat diuji secara objektif. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika tidak memberikan batasan yang memadai mengenai keadaan seperti apa perpanjangan penangkapan masih dapat dibenarkan terhadap seseorang yang telah berhasil ditangkap dan telah berada dalam penguasaan penyidik. Akibatnya, norma tersebut menciptakan ketidakpastian hukum mengenai batas pembatasan kemerdekaan seseorang dan membuka kemungkinan terjadinya perlakuan yang berbeda secara tidak proporsional terhadap tersangka perkara narkotika dibandingkan dengan tersangka tindak pidana lainnya. 20 Bahwa pengalaman konkret yang dialami Pemohon menunjukkan bagaimana kewenangan perpanjangan penangkapan tersebut tetap diterapkan meskipun Pemohon telah berhasil ditangkap, telah berada dalam penguasaan aparat penegak hukum, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Dalam keadaan demikian, tambahan waktu penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak lagi berkaitan langsung dengan tujuan utama penangkapan, melainkan justru memperpanjang keadaan kehilangan kemerdekaan seseorang tanpa adanya kepastian hukum yang adil mengenai batas dan kebutuhan penggunaan kewenangan tersebut. Bahwa oleh karena itu, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak proporsional terhadap tersangka perkara narkotika dibandingkan dengan tersangka tindak pidana lainnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip equality before the law, tidak seharusnya terdapat pembatasan kemerdekaan yang lebih lama terhadap seseorang yang telah berhasil ditangkap, telah berada dalam penguasaan penyidik, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya tanpa adanya alasan konstitusional yang objektif, rasional, dan proporsional. Oleh karena itu, Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika sepanjang dimaknai masih memperbolehkan perpanjangan penangkapan terhadap tersangka yang telah berhasil ditangkap dan berada dalam penguasaan penyidik bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3.2 Bahwa Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (Perlindungan Kebebasan Pribadi) Bahwa Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 21 berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap manusia dan menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan negara yang membatasi kemerdekaan seseorang, termasuk penangkapan, harus dilakukan secara ketat, berdasarkan hukum, dan tidak boleh melampaui tujuan yang hendak dicapai. Bahwa penangkapan pada hakikatnya merupakan bentuk pembatasan sementara terhadap kemerdekaan seseorang untuk kepentingan proses peradilan pidana. Karena merupakan bentuk perampasan kemerdekaan, maka penangkapan harus dibatasi oleh prinsip kebutuhan (necessity), proporsionalitas (proportionality), dan tujuan yang sah (legitimate aim). Dengan demikian, semakin lama seseorang kehilangan kemerdekaannya, semakin besar pula beban konstitusional yang harus dapat dibenarkan oleh negara. Bahwa setelah seseorang berhasil ditangkap, berada dalam penguasaan penyidik, identitasnya diketahui, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, maka tujuan utama penangkapan pada dasarnya telah tercapai. Dalam keadaan demikian, setiap tambahan pembatasan kemerdekaan harus dapat dibuktikan secara objektif masih diperlukan dan memiliki hubungan yang proporsional dengan tujuan penegakan hukum yang hendak dicapai. Bahwa Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memperpanjang penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Akibatnya, seseorang yang telah berhasil ditangkap tetap dapat dipertahankan dalam keadaan kehilangan kemerdekaan hingga total 6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam sebelum dilakukan penahanan. Bahwa dalam pengalaman konkret yang dialami Pemohon, setelah Pemohon ditangkap pada tanggal 27 April 2026 pukul 16.00 22 WIB dan berada dalam penguasaan aparat penegak hukum, masih dilakukan berbagai tindakan administrasi dan proses internal penyidikan, termasuk pembuatan laporan polisi, wawancara terhadap anggota kepolisian, gelar perkara, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, serta penyusunan berbagai dokumen administrasi penyidikan. Meskipun demikian, Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika tetap memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk mempertahankan Pemohon dalam keadaan kehilangan kemerdekaan selama tambahan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa norma a quo memungkinkan pembatasan kemerdekaan seseorang tetap berlangsung meskipun tujuan utama penangkapan telah tercapai. Dalam praktiknya, tambahan waktu tersebut dapat digunakan ketika tersangka telah berada sepenuhnya dalam penguasaan negara dan tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya secara bebas. Bahwa Prof. Dr. M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Revisi, 2016) menjelaskan bahwa penangkapan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang secara langsung mengurangi dan membatasi hak asasi manusia, sehingga syarat, tata cara, dan jangka waktunya harus diterapkan secara ketat sesuai prinsip due process of law. Oleh karena itu, setiap pembatasan kemerdekaan harus dibatasi hanya sejauh yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan pidana. Bahwa sejalan dengan pendapat tersebut, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia (Sinar Grafika, Jakarta, 2019) menyatakan bahwa penangkapan merupakan pengecualian terhadap hak kebebasan bergerak seseorang sehingga harus ditafsirkan secara restriktif dan tidak boleh digunakan melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum acara pidana. 23 Bahwa demikian pula Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016) menegaskan bahwa setiap bentuk upaya paksa yang membatasi hak asasi manusia harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (necessity), dan proporsionalitas (proportionality). Pembatasan hak yang tetap dipertahankan setelah tujuan pembatasan tersebut tercapai berpotensi berubah menjadi pembatasan hak yang berlebihan dan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika tidak memberikan batasan yang memadai mengenai keadaan apa yang masih dapat membenarkan perpanjangan penangkapan terhadap seseorang yang telah berhasil ditangkap, telah berada dalam penguasaan penyidik, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Akibatnya, norma tersebut membuka kemungkinan terjadinya pembatasan kebebasan pribadi yang tidak lagi proporsional dengan tujuan awal penangkapan. Bahwa pengalaman konkret yang dialami Pemohon menunjukkan bahwa tambahan waktu penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dapat menyebabkan seseorang tetap kehilangan kemerdekaannya ketika tujuan utama penangkapan sesungguhnya telah tercapai. Dalam rentang waktu tersebut, dimungkinkan berlangsungnya berbagai tindakan administrasi dan penyidikan sementara tersangka tetap berada dalam kondisi tidak bebas, sehingga perlindungan terhadap kebebasan pribadi menjadi semakin lemah. Bahwa oleh karena itu, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang dimaknai masih memperbolehkan perpanjangan penangkapan terhadap tersangka yang telah berhasil ditangkap, telah berada dalam penguasaan penyidik, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, telah menimbulkan pembatasan kemerdekaan pribadi yang tidak lagi proporsional dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 24 Bahwa perlindungan konstitusional atas kebebasan pribadi tidak hanya menghendaki agar penangkapan dilakukan berdasarkan hukum, tetapi juga menghendaki agar setiap pembatasan kemerdekaan dihentikan ketika tujuan pembatasan tersebut telah tercapai. Oleh karena itu, pemberian kewenangan perpanjangan penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhadap seseorang yang telah berhasil ditangkap, telah berada dalam penguasaan penyidik, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya merupakan pembatasan kebebasan pribadi yang tidak lagi memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 3.3 Bahwa Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Mengenai Batas Waktu Penangkapan Setelah Tujuan Penangkapan Tercapai Bahwa salah satu prinsip fundamental negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah adanya kepastian hukum yang adil (fair legal certainty). Kepastian hukum tidak hanya menuntut adanya norma yang tertulis, tetapi juga mensyaratkan adanya batasan yang jelas mengenai ruang lingkup, tujuan, dan penerapan suatu kewenangan yang dapat membatasi hak asasi manusia. Bahwa penangkapan merupakan bentuk upaya paksa yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghadirkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, ketika seseorang telah berhasil ditangkap, telah berada dalam penguasaan penyidik, identitasnya telah diketahui, dan pemeriksaan terhadap dirinya telah dilakukan, maka tujuan utama penangkapan pada prinsipnya telah tercapai. Bahwa Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memperpanjang penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Akan tetapi, norma tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai keadaan seperti apa perpanjangan tersebut masih 25 dapat dibenarkan apabila tersangka telah berhasil ditangkap, telah berada dalam penguasaan penyidik, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Bahwa ketiadaan batasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena seseorang yang pada kenyataannya telah berada dalam penguasaan negara dan telah menjalani pemeriksaan masih dapat dipertahankan dalam keadaan kehilangan kemerdekaan untuk jangka waktu tambahan yang cukup lama tanpa parameter yang jelas mengenai kebutuhan dan urgensinya. Bahwa pengalaman konkret yang dialami Pemohon menunjukkan persoalan tersebut. Pemohon telah ditangkap pada tanggal 27 April 2026 pukul 16.00 WIB, telah berada dalam penguasaan aparat penegak hukum, dan selanjutnya telah dilakukan berbagai tindakan pemeriksaan dalam proses penyidikan. Namun demikian, Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika tetap dijadikan dasar untuk memperpanjang penangkapan Pemohon selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Bahwa dalam kondisi demikian muncul pertanyaan konstitusional yang tidak dijawab oleh norma a quo, yaitu: apabila tersangka telah berhasil ditangkap, telah berada dalam penguasaan penyidik, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, untuk tujuan apa lagi perpanjangan penangkapan tetap dapat diberlakukan? Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika tidak memberikan jawaban maupun batasan yang jelas terhadap persoalan tersebut. Bahwa akibatnya, norma a quo memberikan ruang penafsiran yang sangat luas kepada penyidik untuk tetap mempertahankan seseorang dalam keadaan kehilangan kemerdekaan meskipun tujuan utama penangkapan telah tercapai. Dalam praktiknya, keadaan tersebut dapat menyebabkan perpanjangan penangkapan tidak lagi berfungsi untuk menjamin kehadiran tersangka, melainkan hanya mempertahankan status kehilangan kemerdekaan seseorang tanpa ukuran yang objektif dan terukur. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menjelaskan bahwa kepastian hukum yang adil mensyaratkan adanya kejelasan norma 26 (clarity of norms) sehingga warga negara dapat mengetahui secara pasti batas kewenangan negara yang dapat membatasi hak-haknya. Ketika suatu norma memberikan kewenangan yang luas tanpa batasan yang memadai, maka norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Bahwa sejalan dengan itu, Prof. Dr. M. Yahya Harahap, S.H. menegaskan bahwa setiap upaya paksa dalam hukum acara pidana harus dibatasi secara ketat karena berkaitan langsung dengan pembatasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, jangka waktu dan alasan penggunaan upaya paksa harus dirumuskan secara jelas agar tidak membuka ruang penerapan yang sewenang-wenang. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika tidak memberikan kepastian mengenai titik akhir penggunaan kewenangan penangkapan setelah tujuan penangkapan telah tercapai. Akibatnya, norma tersebut memungkinkan seseorang tetap kehilangan kemerdekaannya meskipun alasan utama yang membenarkan penangkapan pada dasarnya telah terpenuhi. Bahwa oleh karena itu, Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika sepanjang dimaknai masih memperbolehkan perpanjangan penangkapan terhadap tersangka yang telah berhasil ditangkap, telah berada dalam penguasaan penyidik, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas pembatasan kemerdekaan seseorang, sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa suatu kewenangan untuk membatasi kemerdekaan seseorang hanya dapat dibenarkan sepanjang masih diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah menurut hukum. Ketika tujuan penangkapan telah tercapai, namun norma tetap memperbolehkan perpanjangan penangkapan tanpa batasan yang jelas mengenai kebutuhan dan urgensinya, maka norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas pembatasan kemerdekaan warga negara dan 27 karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 3.4 Bahwa Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika Memberikan Ruang Pembatasan Kemerdekaan yang Berlebihan dan Berpotensi Digunakan Untuk Penyusunan serta Penyempurnaan Administrasi Penyidikan Setelah Seseorang Kehilangan Kemerdekaannya Bahwa Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memperpanjang masa penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Pada satu sisi, kewenangan tersebut dimaksudkan untuk mendukung efektivitas penanganan tindak pidana narkotika yang oleh pembentuk undang-undang dipandang memiliki karakteristik khusus. Namun demikian, norma a quo tidak memberikan batasan yang tegas mengenai keadaan apa saja yang secara objektif dapat membenarkan dilakukannya perpanjangan penangkapan setelah seseorang telah berhasil ditangkap dan berada dalam penguasaan penyidik. Bahwa ketiadaan batasan yang jelas tersebut menimbulkan persoalan konstitusional karena membuka kemungkinan seseorang tetap dipertahankan dalam keadaan kehilangan kemerdekaan meskipun tujuan utama penangkapan telah tercapai. Dalam hukum acara pidana, penangkapan pada hakikatnya merupakan tindakan sementara yang bertujuan untuk memastikan kehadiran seseorang yang diduga melakukan tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan awal. Oleh karena itu, ketika seseorang telah berhasil ditangkap, identitasnya telah diketahui, keberadaannya telah berada dalam penguasaan aparat penegak hukum, dan pemeriksaan terhadap dirinya telah dilakukan, maka tujuan utama penangkapan pada dasarnya telah terpenuhi. Bahwa pengalaman konkret yang dialami Pemohon menunjukkan bagaimana norma a quo dapat bekerja dalam praktik. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya, Pemohon telah ditangkap terlebih dahulu pada tanggal 27 April 2026 sekitar pukul 16.00 WIB dan sejak saat itu berada sepenuhnya dalam penguasaan aparat penegak 28 hukum. Setelah Pemohon kehilangan kemerdekaannya, masih dilakukan berbagai tindakan administratif dan proses internal penanganan perkara, antara lain pembuatan laporan polisi, wawancara terhadap anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, gelar perkara, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, hingga penyusunan berbagai dokumen administrasi penyidikan. Meskipun demikian, Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika tetap memungkinkan penyidik mempertahankan Pemohon dalam keadaan kehilangan kemerdekaan melalui mekanisme perpanjangan penangkapan selama tambahan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Bahwa menurut Pemohon, keadaan tersebut menunjukkan bahwa norma a quo memberikan ruang waktu tambahan yang sangat luas bagi penyidik untuk melakukan penyusunan, pelengkapan, penyesuaian, maupun penyempurnaan administrasi penyidikan setelah seseorang terlebih dahulu kehilangan kemerdekaannya. Dalam rentang waktu tersebut, tersangka berada dalam posisi yang tidak bebas karena seluruh kebebasan bergeraknya telah dibatasi oleh negara, sementara berbagai tindakan administratif yang menjadi dasar proses pidana masih dapat terus dilakukan dan disempurnakan. Bahwa persoalan konstitusional yang dipersoalkan Pemohon bukan semata-mata mengenai benar atau tidaknya tindakan penyidik dalam perkara Pemohon, melainkan mengenai keberadaan norma Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika yang secara normatif menyediakan ruang waktu tambahan bagi negara untuk mempertahankan seseorang dalam keadaan kehilangan kemerdekaan setelah tujuan utama penangkapan telah tercapai. Akibatnya, pembatasan kemerdekaan yang semula dimaksudkan untuk menjamin kehadiran tersangka berpotensi bergeser menjadi sarana yang memungkinkan berlangsungnya berbagai proses administratif dan penyidikan ketika orang yang bersangkutan telah terlebih dahulu berada dalam penguasaan negara. Bahwa pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Dr. M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Pembahasan Permasalahan dan 29 Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Revisi, 2016, hlm. 157-160), yang menjelaskan bahwa setiap upaya paksa merupakan bentuk pengurangan hak asasi manusia sehingga syarat, tata cara, serta jangka waktunya harus diterapkan secara ketat dan tidak boleh melampaui kebutuhan yang diperlukan dalam proses peradilan pidana. Menurut Yahya Harahap, pembatasan kemerdekaan seseorang hanya dapat dibenarkan sepanjang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang sah. Bahwa pendapat tersebut juga sejalan dengan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia (Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 128-130), yang menerangkan bahwa penangkapan merupakan pengecualian terhadap hak kebebasan seseorang sehingga harus ditafsirkan secara restriktif dan tidak boleh digunakan melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan proses pidana. Oleh karena itu, setiap perpanjangan pembatasan kemerdekaan harus memiliki alasan yang jelas, objektif, dan proporsional. Bahwa demikian pula Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Edisi Revisi, 2016, hlm. 65-69), menjelaskan bahwa setiap bentuk upaya paksa merupakan pembatasan hak asasi manusia yang harus tunduk pada prinsip legalitas, prinsip kebutuhan (necessity), dan prinsip proporsionalitas (proportionality). Oleh karena itu, pembatasan kemerdekaan seseorang tidak boleh dipertahankan apabila tujuan yang menjadi dasar pembatasan tersebut telah tercapai. Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, menurut Pemohon, Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika telah menciptakan ruang pembatasan kemerdekaan yang berlebihan karena memungkinkan seseorang tetap berada dalam keadaan kehilangan kemerdekaan selama tambahan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam meskipun telah berhasil ditangkap, telah berada dalam penguasaan penyidik, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Dalam kondisi demikian, norma a quo 30 berpotensi digunakan untuk memberikan ruang waktu bagi penyusunan, pelengkapan, maupun penyempurnaan administrasi penyidikan ketika tersangka telah lebih dahulu kehilangan kebebasannya. Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon, Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika tidak lagi memenuhi prinsip kebutuhan (necessity) dan proporsionalitas (proportionality) dalam pembatasan hak asasi manusia, sehingga bertentangan dengan jaminan perlindungan kebebasan pribadi, rasa aman, dan perlindungan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa pengalaman konkret yang dialami Pemohon menunjukkan bahwa Pasal 76 ayat (2) UU Narkotika memberikan ruang waktu tambahan bagi penyidik untuk tetap mempertahankan seseorang dalam keadaan kehilangan kemerdekaan meskipun orang tersebut telah berhasil ditangkap, telah berada dalam penguasaan aparat, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Dalam rentang waktu tambahan tersebut dimungkinkan berlangsungnya penyusunan, pelengkapan, penyesuaian, maupun penyempurnaan administrasi penyidikan tanpa adanya kontrol yudisial yang memadai. Oleh karena itu, norma a quo tidak lagi semata-mata berfungsi untuk menjamin kepentingan penyidikan, melainkan berpotensi menjadi instrumen pembatasan kebebasan pribadi yang berlebihan dan tidak proporsional, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Bahwa: “perpanjangan penangkapan tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka yang telah berhasil ditangkap 31 dan berada dalam penguasaan penyidik” atau Pasal 76 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai bahwa “perpanjangan penangkapan tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka yang telah berhasil ditangkap dan berada dalam penguasaan penyidik” D. PETITUM Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan: Frasa “Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam “ dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa: “perpanjangan penangkapan tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka yang telah berhasil ditangkap dan berada dalam penguasaan penyidik”; atau Menyatakan Frasa “Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam “ dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “perpanjangan penangkapan tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka yang telah berhasil ditangkap dan berada dalam penguasaan penyidik” 3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 32 Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut: [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Setiawan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP- Kap/117/IV/Res.4.2/2026/Sat Res Narkoba tanggal 27 April 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/117.a/IV/Res.4.2/2026/Sat Res Narkoba tanggal 30 April 2026; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/SPDP/128/B/Res.4.2/2026/Sat Res Narkoba tanggal 2 Mei 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP- Han/115/V/Res.4.2/2026/Sat Res Narkoba tanggal 3 Mei 2026; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/143/IV/Res.4.2/2026/Sat Res Narkoba tentang Penetapan Tersangka, tanggal 27 April 2026; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama Setiawan alias Iwan tanggal 29 April 2026; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 3/Pid.Pra/2026/PN Rap tanggal 22 Mei 2026. 33 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, selanjutnya disebut UU 35/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 18 Juni 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 18 Juni 2026, hlm. 23-25, hlm. 28-33 dan hlm. 36-41]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah 34 telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki pemohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan dengan batas waktu penyerahan perbaikan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026 pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2026. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formil permohonan tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau 35 format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil permohonan telah menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Namun demikian, sekalipun secara formil permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, namun Mahkamah juga menilai perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika an sich, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa selanjutnya, keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan dapat pula dinilai keterkaitan atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Terkait dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut: Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif; [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.4] di atas, setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan a quo, dalam petitum Pemohon memohon hal-hal sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan: Frasa “Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam “ dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak di maknai Bahwa: “perpanjangan penangkapan tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka yang telah berhasil ditangkap dan berada dalam penguasaan penyidik” ; atau Menyatakan Frasa “Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) 36 jam “ dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai bahwa “perpanjangan penangkapan tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka yang telah berhasil ditangkap dan berada dalam penguasaan penyidik” 3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Setelah memeriksa secara saksama petitum permohonan Pemohon a quo, Mahkamah mendapati fakta dalam petitum angka 2 adalah rumusan petitum yang bersifat alternatif. Dalam hal ini, Pemohon mencantumkan dua petitum yang memohon kepada Mahkamah untuk memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 76 ayat (2) UU 35/2009. Namun, jika dicermati lebih lanjut ternyata pemaknaan yang dimohonkan memuat pemaknaan yang sama, yaitu “perpanjangan penangkapan tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka yang telah berhasil ditangkap dan berada dalam penguasaan penyidik”. Bentuk alternatif yang dimohonkan Pemohon terletak pada frasa “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” yang dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” sehingga menjadi perumusan dua petitum yang terpisah. Padahal, dalam pengujian undang-undang, lazimnya penulisan kedua frasa tersebut menjadi satu kesatuan, tidak ditulis secara terpisah. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan membuat model rumusan petitum yang mengalternatifkan “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak di maknai…” dengan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai…” menjadikan keduanya bisa dipilih oleh Mahkamah secara alternatif dalam menilai ihwal konstitusionalitas norma Pasal 76 ayat (2) UU 35/2009 yang dimohonkan pengujian. Padahal, perumusan antara “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak di maknai…” dengan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai…” adalah satu kesatuan tarikan nafas. Dalam hal ini, apabila suatu norma dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dengan serta-merta Mahkamah akan menyatakan norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, menjadi tidak tepat membuat rumusan 37 alternatif antara frasa “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak di maknai…” dengan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai…”. Oleh karena itu, dengan memisahkan di antara keduanya, menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya dimohonkan Pemohon. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah oleh karena rumusan petitum alternatif dirumuskan secara tidak jelas maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 38 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Saldi Isra ttd Adies Kadir ttd Liliek Prisbawono Adi ttd Enny Nurbaningsih 39 ttd Daniel Yusmic P. Foekh ttd M. Guntur Hamzah ttd Ridwan Mansyur ttd Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd Ria Indriyani