205/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 205/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ir. Eddy Mahadi Alamat : Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 20 RT/RW. 002/004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 209/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 205/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 29 Oktober 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa Pasal Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 2 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertaman dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945”. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. b. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 Bab XI Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. c. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Bukti P-2); halaman nomor 15 Pasal 49, halaman nomor 16 huruf b-waris, junto Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab I-UMUM, paragraph 2 alinea ke 4 s/d 9 (Bukti P-3) “Dalam kaitannya dengan perubahan 3 Undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan ‘Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan’, dinyatakan dihapus; Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab II-Pasal demi Pasal halaman 9 huruf b (bukti P-4) ‘Yang dimaksud dengan waris” adalah penentuan suapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris’; Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab Ill - KEKUASAAN PENGADILAN, Pasal 49 ayat (1) huru/ b: kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan dalam hukum Islam (Bukti P-5), juncto Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama I - UMUM angka 2 alinea ke 13 s/d 19 (Bukti P-6) "Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentucm bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan ha/tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan". Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, terutama diberlakukannya Pasal 49 huruf b "waris", Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang beragama Islam kehilangan haknya untuk memilih hukum Islam atau hukum perdata dalam hal kewarisan, yang berarti melanggar hak azasi manusia, yang tersebut dalam Perubahan Kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 BAB XA Pasal 28E ayat 2 yang berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya" 4 d. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat atau d. lembaga negara. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon adalah bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi no 02 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang dinyatakan bahwa "pemohon 5 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang c. badan hukum publik atau privat d. lembaga negara 4. Bahwa selanjutnya didalam penjelasan pasal 51 ayat 1 Undang - Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945" 5. Bahwa dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yakni : a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstirusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dan; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi 6. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 49 huruf b Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Bukti P-3) Bab Ill Pasal 49 ayat (1) huruf b juncto Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab I - UMUM ayat (1) angka 2 alinea ke 13 s/d 19 (Bukti P-4) "Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing- masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat 6 mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan", dimana Warga Negara yang beragama Islam kehilangan haknya untuk memilih hukum Islam atau hukum perdata dalam hal kewarisan, yang berarti melanggar hak azasi manusia. 7. Bahwa pemohon merupakan warga negara indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar atas berlakunya uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pasal 49 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL 1. Pemohon merupakan warga negara indonesia yang merupakan sarjana teknik bergelar lnsinyur (Ir.) dibuktikan oleh ijasah Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Sumatra Utara (Bukti P-7) tidak lagi memiliki hak untuk memilih hukum waris mana yang akan dipakai. Hal inilah yang menjadi kerugian konstitusional pemohon. 2. Pemohon merasa, atas berlakunya Pasal 49 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b juncto Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama I - UMUM ayat (1) angka 2 alinea ke 13 s/d 19 "Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan ha/ tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan", sebagai Warga Negara Indonesia yang beragama Islam kehilangan haknya untuk memilih hukum Islam atau hukum perdata dalam hal kewarisan, yang berarti melanggar hak azasi manusia. 7 IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: a. Memberikan pilihan kepada para pemilik harta (pemberi warisan) untuk bisa memutuskan sendiri hukum waris yang akan digunakan, dimana, jika pemilik harta meninggal dunia dan meninggalkan wasiat, maka wasiat tersebut "wajib" dilaksanakan, atau, jika tidak meninggalkan wasiat apapun, maka hukum waris lslamlah yang digunakan. Ayat-ayat AI-Qur'an tentang Menepati Janji: Surah AI-Ma'idah ayat 1: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji- janji” Ayat ini menegaskan bahwa menepati janji adalah kewajiban bagi setiap muslim. Surah Al-lsra' ayat 34: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti ditanyakan." Ayat ini menunjukkan bahwa setiap janji yang dibuat akan dimintai pertanggungjawaban. Surah AI-Mu'minun ayat 8: "Dan mereka yang selalu memelihara amanah dan janjinya."Ayat ini menggaris-bawahi bahwa menjaga amanah dan janji adalah salah satu sifat orang beriman. Surah An-Nahl ayat 91: "Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."Ayat ini menekankan kewajiban menepati janji dan menghindari pe/anggaran sete/ah sumpah diucapkan. b. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Serita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk; 8 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Halaman 15 Pasal 49 dan Halaman 16 huruf b: Waris; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama-I Umum, Paragraf 2 Alinea Ke-4 sampai dengan Alinea Ke-9; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama-II Pasal Demi Pasal, Halaman 9 Huruf b: Waris; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Bab III-Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 ayat (1) Huruf b: Kewarisan, Wasiat dan Hibah, Yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Islam; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama-I Umum, Angka 2 alinea Ke- 13 sampai dengan Alinea Ke-19; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Legalisir Ijazah Pemohon (belum dileges). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 9 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, selanjutnya disebut UU 3/2006) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) yang harus sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 7 November 2025, hlm. 6 sampai dengan hlm. 22]. 10 [3.3.2] Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) PMK 7/2025 yang menyatakan Mahkamah menyelenggarakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan paling lama 14 hari sidang sejak sidang pertama. Oleh karena itu, Mahkamah telah mengirimkan surat pada tanggal 12 November 2025 dengan perihal Panggilan Sidang Dengan Acara Perbaikan Permohonan. Kemudian terhadap surat panggilan tersebut, Pemohon menyampaikan Surat perihal Permohonan Penundaan Sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 13 November 2025, pukul 14.44 WIB, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar dapat menunda persidangan dengan alasan Pemohon sedang berada di luar negeri sampai dengan tanggal 15 Januari 2026. Bahwa berkaitan dengan surat permohonan penundaan tersebut, Mahkamah sesungguhnya telah memberikan kemudahan bagi para pihak yang berada jauh dari Mahkamah untuk hadir dengan penyelenggaraan persidangan jarak jauh yang menggunakan video conference (vicon) atau melalui media elektronik lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025. Padahal, dengan fasilitas yang diberikan oleh Mahkamah, seharusnya sudah tidak terdapat hambatan untuk hadir dalam persidangan yang dapat menyebabkan ditundanya persidangan bagi Pemohon. Selain itu, permohonan penundaan persidangan hingga 15 Januari 2026, yaitu kurang lebih 60 (enam puluh) hari dari sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan adalah waktu yang terlalu lama sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009. Artinya, penundaan persidangan dapat menyebabkan pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, terhadap surat permohonan penundaan sidang meskipun diajukan secara sah namun menurut Mahkamah hal tersebut tidak patut untuk ditindaklanjuti sehingga sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda menerima, memeriksa perbaikan permohonan serta mengesahkan alat bukti tetap dilaksanakan pada tanggal 20 November 2025 tanpa hadirnya Pemohon. Berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan hingga batas waktu yang telah ditetapkan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 Mahkamah akan memeriksa berdasarkan permohonan awal Pemohon. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan 11 sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, Pasal 31 ayat (1) UU MK “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan alat pemohon; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.“ Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formil telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan alasan-alasan permohonan (posita). Sebelum menguraikan ketiga bagian tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas sebagaimana permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025, Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah dalam permohonannya (petitum). Namun demikian, walaupun permohonan a quo secara formil telah disusun dan memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.5] Bahwa dalam perihal permohonan, norma UU 3/2006 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 49 UU 3/2006 yang menurut Pemohon tidak memberikan pilihan bagi warga negara yang beragama Islam untuk menggunakan aturan lain selain hukum Islam untuk melakukan pembagian waris. 12 Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, pada uraian kewenangan Mahkamah, Pemohon tidak hanya menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah terhadap objek yang diuji dalam undang-undang a quo tetapi juga mengenai norma lain dalam undang-undang yang sama disertai dengan alasan mengapa Pemohon menguji norma a quo. Uraian yang demikian tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah. Pada uraian bagian kewenangan dapat dipahami objek yang akan diujikan oleh Pemohon yang merupakan kewenangan Mahkamah, namun Pemohon seharusnya hanya menguraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus norma a quo yang diajukan Pemohon. Uraian tersebut berupa dasar hukum terkait dengan kewenangan Mahkamah menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan juga objek yang diujikan baik berupa pasal, ayat maupun bagian lain dalam undang-undang tanpa menguraikan hal lain yang tidak memiliki korelasi dengan substansi pada bagian kewenangan Mahkamah. Lebih lanjut, pada bagian kedudukan hukum, Pemohon menguraikan kualifikasinya sebagai Pemohon yaitu perseorangan warga negara Indonesia, sebagaimana syarat yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Setelah Mahkamah mencermati uraian tersebut, Pemohon menguraikan dasar hukum mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang baik sebagaimana dimaksud dalam UU MK maupun putusan Mahkamah Konstitusi, demikian juga terkait dengan anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, namun pada kenyataannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan hak konstitusional Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) dari berlakunya norma a quo dengan hak konstitusional. Ketiadaan uraian tersebut menurut Mahkamah menjadikan Pemohon tidak dapat dinilai akan keterpenuhan syarat sebagai Pemohon. Pada bagian kedudukan hukum, sekalipun Pemohon mencantumkan Pasal 51 UU MK, namun Pemohon tidak menjelaskan kualifikasi sebagai Pemohon. Pada bagian ini, Pemohon seharusnya menjelaskan secara sistematis dasar konstitusional serta syarat sebagai Pemohon terlebih dulu, dilanjutkan dengan uraian mengenai hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, kemudian dilanjutkan dengan uraian yang menjelaskan mengenai 13 keterpenuhan syarat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan khususnya terkait dengan adanya hubungan sebab-akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan adanya anggapan hak konstitusional Pemohon yang dirugikan. Selanjutnya, berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan (posita), apabila dicermati lebih lanjut, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemohon justru menguraikan kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak untuk memilih hukum waris yang akan dipakai. Selain itu, Pemohon juga mengulang kembali uraian mengenai kerugian dari berlakunya norma a quo tanpa disertai penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pertentangan dengan dasar pengujian. Ketiadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut penting adanya, karena uraian tersebut merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang. Pemohon pada bagian alasan-alasan permohonan seharusnya menguraikan mengapa norma a quo bertentangan dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Tanpa uraian mengenai pertentangan antara norma a quo dengan dasar pengujian, maka sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma dalam undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon pada pokoknya memohon sebagai berikut: a. memberikan pilihan kepada para pemilik harta (pemberi warisan) untuk bisa memutuskan sendiri hukum waris yang akan digunakan, dimana, jika pemilik harta meninggal dunia dan meninggalkan wasiat, maka wasiat tersebut ”wajib” dilaksanakan, atau, jika tidak meninggalkan wasiat apapun, maka hukum waris Islamlah yang digunakan. Ayat-ayat Al Qur’an tentang menetapi janji: Surah Al Ma’idah ayat 1: ”Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”. ayat ini menegaskan bahwa menetapi janji adalah kewajiban bagi setiap muslim. Surah Al Isra’ ayat 34: ”Dan penuhilan janji, sesungguhnya janji itu pasti ditanyakan”. Ayat ini menunjukan bahwa setiap janji yang dibuat akan dimintai pertanggungjawaban. 14 Surah Al Mu’minun ayat 8: ”Dan mereka yang selalu memelihara amanah dan janjinya”. Ayat ini menggaris-bawahi bahwa menjaga amanah dan janji adalah salah satu sifat orang beriman. Surah An Nahl ayat 91: ”Dan tpatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kakmu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi mu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. Ayat ini menekankan kewajiban menepati janji dan menghindari pelanggaran setelah sumpah diucapkan. b. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan dalam huruf a dimaksud merupakan petitum yang tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Lazimnya, bagian yang menguraikan mengenai hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) berisi permohonan mengenai keberlakuan norma yang diujikan oleh Pemohon, antara lain menyatakan norma a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat. Namun, rumusan petitum huruf a tidak memohon hal yang berkaitan dengan keberlakuan norma yang diujikan oleh Pemohon, sehingga rumusan petitum yang demikian menjadi tidak jelas. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena uraian alasan permohonan sumir, tidak jelas, dan rumusan petitum yang tidak sesuai sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 15 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.02 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny 16 Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah