204/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 204/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ir. H. Komardin, S.H., M.M. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Toddopuli V Nomor 27, RT/RW: 003/003, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 208/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 204/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 28 Oktober 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 November 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan 2 oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, bukti (P-17); 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undan-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 perubahan keempat menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, bukti (P-17); 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD Negara Tahun 1945”, bukti (P-20); 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap Undan-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945”, bukti (P-21); 5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan 3 Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut “UU PPP”), mengatur bahwa hierarki atau kedudukan Undan-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) beserta penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP, setiap ketentuan di dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara RI 1945, bukti (P-25); 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPP, menyatakan bahwa: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 MK, yang menyatakan: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- 4 undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, bukti (P-26); 8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Pasal 2 ayat (1) Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang- undang dan Perppu”, bukti (P-28); 9. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang sudah disebutkan di awal, bukti (P-16); 11. Bahwa selanjutnya, berdasarkan uraian diatas, dalam hal Pemohon memohon untuk dilakukan pengujian Undang-undang a quo terhadap Undan-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 (bukti P-20) UU MK mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau; d. Lembaga negara” 2. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 5 Konstitusi tersebut di atas, perlu Pemohon menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional dari Pemohon. 2.1. Kualifikasi Pemohon sebagai perorangan. a. Bahwa Pemohon adalah perorangan, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan, (bukti P-1), (bukti P-1), b. Bahwa Pemohon adalah pembayar pajak dengan nomor NPWP 145486718805000 (bukti P-2), c. Bahwa Pemohon seorang Advokat yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Anggota 24.01937 dan Berita Acara Sumpah, berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal (1) yang berbunyi “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan; (bukti P-1), d. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak mengatur tenggang waktu penyelidikan dan penyidikan serta sangsi bagi penyelidik yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai waktu yang ditentukan, sehingga laporan Pemohon yang sudah bulanan bahkan tahunan tidak ada kejelasan yang mengakibatkan hak konstitusional Pemohon tidak mendapatkan kemudahan, merasa tersiksa, hak asasi pemohon terabaikan karena tidak adanya kepastian hukum pada pasal a quo sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum (legal standing) perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK; 2.2. Kualifikasi Kerugian Kostitusional Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatakan bahwa Hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila: 6 a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undan-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mmengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara RI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka Pemohon menguraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut: 3.1. Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, 3.2. Pasal 28I ayat (1), berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani, hak beragama, hakuntuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, 3.3. Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 7 moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, 3.4. Pasal 28J Ayat (2) yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum (legal standing) perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK. 4. Hak atau Kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2081 tentang Hukum Acara Pidana (bukti P-16), yang menyatakan sebagai berikut: (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4): a. karena kewajibannya mempunyai wewenang”: 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung- jawab. b. yang menyatakan atas perintah penyidik dapat melakukan tinfdakan berupa: 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik; (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik; 8 Bahwa pada pasal a quo tidak ada kata perintah tenggang waktu penyelidikan dan penyidikan bahwa harus selesai pada waktu tertentu dan sangsi bagi penyelidik atau penyidik yang tidak menyelesaikan pengaduan dan atau laporan dari masyarat pada waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, agar ada kepastian hukum terhadap konstitusional Pelapor. Karena tidak adanya waktu dan sangsi yang dimuat pada pasal a quo bagi Penyelidik dan Penyidik khususnya pengaduan dan atau laporan masyakat tentang tindak pidana yang berhubungan dengan Penipuan/penggelapan, penyerobotan dan penghilangan barang seperti yang dialami oleh Pemohon dimana alat bukti sudah lebih dari dua (2) namun tidak selesai walaupun waktunya sudah berbulan-bulan bahkan tahunan, sehingga Pemohon merasa dipersulit, disiksa, hak asasi diabaikan dan tidak ada kepastian hukum. Kejadian ini di alami oleh Pemohon di tiga tempat yaitu di Polres kabupaten Pinrang, Poltabes Makassar dan Polres kabupaten Wajo, Pemohon yakin bahwa ditempat lain juga ada masyarakat yang mengalami seperti Pemohon, (bukti P- 37) ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang sangat mencintai Kepolisian Republik Indonesia dan taat membayar pajak yang jika terlambat membayar pajak harus didenda sebagaiman diatur oleh Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 29 ayat (1) huruf i yang meyatakan “tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit dua (2) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (bukti P-36) dimana pajak a quo digunakan untuk membayar kepolisian dan PNS lainnya serta pembagunan untuk dinikmati seluruh warga negara Indonesia, karena Pemohon pembayar pajak memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan dan kemerdekaan sesuai yang diamanatkan oleh UU Dasar Neraga RI Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (5). 2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewenangan Penyelidikan dan tindakan penyelidikan; 9 3. Bahwa kekosongan Aturan Jangka Waktu Menimbulkan Ketidakpastian Hukum, karena dalam pasal 5 KUHAP tidak mengatur tenggang waktu penyelidikan dan penyidikan, sehingga memberikan ruang: a. Ketidakpastian hukum bagi Pemohon, b. Penyelidikan/Penyidikan yang berlarut-larut, c. Tidak adanya kontrol terhadap tindakan aparat penegakan hukum, d. Berpotensi menimbulkan perlakuan sewenang-wenang terhadap warga negara. e. Adanya dugaan bahwa kalau tidak bayar, maka laporan tidak diproses, sehingga muncul lagu yang sempat viral yang liriknya” lapor polisi, bayar polisi. 4. Bahwa akibat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak memberikan tenggang waktu penyelidikan dan atau penyidikan suatu kasus dan sangsi terhadap Penyelidik dan Penyidik yang tidak menjalankan tugas tepat waktu yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena laporan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon tidak selesai walaupun waktunya sudah lama bahkan bertahun-tahun, adapun laporan Pemohon sebagai berikut: 4.1. Laporan tindak pidana penguasaan lahan sawah milik Pemohon seluas 0,36 ha warisan dari orang tua yang terletak di desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang kabupaten Pinrang dilaporkan pada tahun sekitar tahun 2017 dipolres Pinrang namun sampai saat ini sawah tersebut masih dinikmati oleh penyerobot tanpa larangan dari polisi, pada tahun 2024 Pemohon bertanya kepada Penyidiknya yang menangani pada saat Pemohon melapor namun Penyiduk tersebut menyarankan melapor ulang di Polres Pinrang namun Pemohon belum melapor ulang sampai saat ini (bukti lapor sudah hilang karena sudah terlalu lama) 4.2. Laporan polisi Nomor: LP/B/684/X/2024/SPK/POLRES PINRANG/ POLDA SULSEL, tanggal 08 Oktober 2024, tentang Penghilangan sertipikat oleh staf notaris yang tujuannya Pemohon meminta kepada yang bersangkutan untuk dibalik nama menjadi nama Pemohon, namun sertipikatnya tersebut justru hilang. Laporan Pemohon sampai saat ini belum ada informasi, pada tanggal 18 Oktober Pemohon mengirim WA 10 untuk menanyakan perkembangannya, namun tidak direspon oleh penyidiknya. 4.3. Laporan Polisi Nomor STBL/76/K/I/2019/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR tanggal 28 Januari 2019 (6 Tahun 10 bulan), perkara penggelapan alat buktinya adalah surat pengakuan dari terlapor (surat pernyataan), upaya yang Pemohon lakukan sebagai berikut: 4.3.1. Bahwa berkali-kali Pemohon ke PolresTabes untuk menanyakan perkembangan laporan Pemohon, namun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, bahkan kalu ditanyakan melalui WA tidak dibalas oleh petugas penyidik; 4.3.2. Karena tidak ada titik terang, maka Pemohon menyampaikan kepada penyidiknya bahwa kalau memang tidak bisa dilanjutkan sampaikan atasannya agar dikeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan (SP3) agar Pemohon melaporkan di Polda SUL-SEL namun tidak ditanggapi; 4.3.3. Bahwa karena tidak ada kejelasan laporan Pemohon yang sudah empat tahun lamanya, maka Pemohon mengirim surat pengaduan pada tanggal 23 Agustus 2023 ke pada Wasidik Polrestabes Makassar dan ditembuskan kepada: a. Kasat Propam Poltabes Makassar di Makassar, b. Kapoltabes Makassar di Makassar, c. Direktur Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan di Makassar, d. Propam Polda Sulawesi Selatan, e. Kapolda Sulawesi Selatan di Makassar. 4.3.4. Bahwa Surat nomor 3 diatas ada tanggapan dari Propam, sehingga pada tanggal 5 September 2023 Pemohon didatangi dari satuan propan dan disarankan membuat surat laporan ulang sesuai format yang diberikan oleh bapak Amru, berati laporan Pemohon sudah hilang sehingga diminta untuk melapor ulang, maka pada tanggal 16 April 2024 Pemohon mengirim surat kepada bapak Kapoltabes Makassar; 4.3.5. Bahwa atas tanggapan surat yang dikirim pada pada tanggal 16 April diatas, Penyidik Poltabes mempertemukan dengan saudara 11 M. Akbar Ayuwan dan berjanji akan melunasinya pada bulan Mei 2024 dengan membuat pernyataan di kantor Penyidik Poltabes, namun perjanjian tersebut tidak diwujudkan; 4.3.6. Bahwa pernyataan Terlapor tidak ditepati, maka Penggugat menghubungi Penyidik yang yang menangani namun tidak pernah lagi dibalas, sehingga pada tanggal 8 Mei 2025 Pemohon mensomasi Kapoltabes, namun tidak ada tanggapan; 4.3.7. Bahwa Pemohon merasa dirugikan oleh Poltabes kota Makassar, maka Pemohon mengajukan gugata Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" pada pengadilan negeri Makassar, pada sidang mediasi kapoltabes tidak hadir namun diwakilkan ole kuasa hukumnya dan Pemohon mengajukan syarat perdamaian yaitu gugatan Pemohon dicabut dengan syara Terlapor diproses sesuai dengan hukum, namun Kapoltabes menolak syarat tersesbut dan sidang sampai saat masih di Pengadilan Negeri Makasar masih berjalan; 4.4. Laporan Pengaduan pada tanggal 28 Juli 2025 pada Polres Kabupaten Wajo tentang laporan tindak pidana yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dan Badan Pertanahan kabupaten Wajo karena adanya dugaan penggunaan dokumen yang tidak sesuai aturan untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak 25 SPPT diatas lahan Pemohon, sehingga SPPT tersebut dijadikan bukti kepemilikan oleh pemilik SPPT tersebu, berdasarkankan polri Nomor 2 Tahun 2024 pasal 14 ayat (3), (4) dan (5) yang menyatakan: (3) Pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dalam bentuk SP3D paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Dumas oleh penyelenggara Dumas Polri. (4) Pemberitahuan penyelesaian penanganan Dumas kepada Pelapor disampaikan oleh penyelenggara Dumas paling lambat 40 (empat 12 puluh) hari kerja sejak SP3D diterima Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) SP3D dan pemberitahuan penyelesaian penanganan Dumas kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara: a. tertulis melalui surat; dan b. elektronik melalui layanan yang dikelola oleh penyelenggara Dumas Polri 4.4.1. Bahwa Pemohon sudah berkali-kali melaporkan orang yang menyerobot kebun Pemohon, dimana penyerobot menerbitkan SPPT diatas kebun Pemohon yang bekerja sama dengan kepala desa, camat dan Badan Pengelolaan keuangan kabupaten Wajo, namun pelarangan terhadap penyerobot tidak ada dari polisi, bahkan penyerobot sudah melakukan penjualan dengan menggunakan surat pernyataan dan SPPT sehingga sertipikat bisa terbit urusan merekan semua lancar dan Pemohon menduga dilindungi. 4.4.2. Bahwa sampai Permohonan ini ditulis belum ada laporan secara tertulis yang Pemohon terima dari Penyidik Polres Wajo dan kemungkinan nasibnya seperti laporan di Polres Pinrang dan Polres Tabes Makassar. Berdasarkan pasal 183 KHUP laporan Pemohon di tiga Polres semua memiliki lebih dari dua alat bukti namun belum diproses oleh Penyelidik; 5. Karena ketiadaan norma batas waktu yang diatur dalam pasal a quo menyebabkan kerugian kostitusional bagi Pemohon karena bertentangan dengan: 5.1. Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI 1945 5.2. Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 5.3. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 6. Bahwa Pasal (5) KUHAP yang tidak mengatur sanksi bagi Penyidik yang tidak melakukan Penyelidikan atau Penyidikan sesuai dengan kewajibannya, sehingga: a. Tidak ada mekanisme akuntabilitas, b. Tidak ada kontrol terhadap penyelidik dan penyidik, 13 c. Membuka peluang penyahgunaan kewenangan, d. Menyebabkan ketidakpastian dan ketikadilan baik terhadap Pemohon maupun kepada masyarakat lainnya, 7. Bahwa Pemohon tidak meminta Pasal (5) KUHP dibatalkan, melainkan meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan: a. Pasal (5) KUHP inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai adanya batas waktu penyelidikan dan penyidikan, b. Adanya sangsi bagi penyidik yang melampaui batas waktu tanpa alasan sah menurut hukum. 8. Bahwa tujuan daripada Undang-Undang adalah untuk memberikan rasa nyaman kepada Pemohon atau seluruh warga negara, bukan untuk mempersulit Pemohon dan seluruh warga negara. PETITUM. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta/memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan norma undang-undang Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 28J ayat (2) UUD Negara RI 1945 sepanjang tidak mengatur batas waktu penyelidikan dan penyidikan, serta tidak mengatur sangsi bagi penyidik yang tidak melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, 3. Menyatakan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ Bahwa penyelidikan dan penyidikan wajib diselesaikan dalam tenggang waktu yang wajar, proporsional dan dapat dipertangungjawabkan, serta penyidik dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan penyelidikan atau penyidikan dalam jangka waktu tersebut dikenai sanksi administratif, disiplin atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan”. 4. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai batas waktu penyelidikan, penyidikan, dan sanksi bagi penyidik dalam undang-undang. 14 Menyatakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap berlaku sepanjang ditafsirkan sesuai makna tersebut di atas. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP, NPWP dan Kartu Anggota Peradi Permohonan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Bukti laporan pada Poltabes Makassar; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pengaduan Pemohon kepada Wasidik Polrestabes Makassar; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Bayar Utang; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir laporan pengaduan yang diberikan oleh Propam Polda; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Somasi Pemohon ke Kapolrestabes; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan Pengaduan oleh Pemohon di Polres Kabupaten Pinrang (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Resor Pinrang); 9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Pengaduan oleh Pemohon di Polres Kabupaten Wajo (Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Pengaduan dari Kepolian Resor Wajo); 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tembusan untuk Kasat Propam Poltabes Makassar; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tembusan untuk Kapoltabes Kota Makassar; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Tembusan untuk Direktur Kriminal Umum Polda Sul-Sel; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Tembusan untuk Propam Polda Sul-Sel; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Untuk Kapolda Sulawesi Selatan; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2024; 15 16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Nomor 22/PUU-XXII/2024; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Akta Pendirian Firma; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025; (Tanpa Meterai) 29. Bukti P-29 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 29/G/2024/PTUN.MKS; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertipikat yang digandakan; 31. Bukti P-31 : Fotokopi tanda bukti terima sertipikat tanah; 32. Bukti P-32 : Fotokopi SPPT Pemohon; 33. Bukti P-33 : Fotokopi SPPT yang dirubah atas nama Andi Rusli Kadu; 34. Bukti P-34 : Fotokopi SPPT hasil Perubahan dari Andi Rusli Menjadi Ramlah; 35. Bukti P-35 : Fotokopi SPPT baru yang dibuat oleh Badan Pengelolaaan Keuangan Kab. Wajo; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; 37. Bukti P-37 : Link Video sesorang yang hak konstitusinya di langgar oleh oknum Penyelidik. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 16 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP), terhadap Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili, memeriksa dan memutus permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Senin, tanggal 10 November 2025. Berdasarkan 17 ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika Permohonan, yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, pokok permohonan (posita), dan petitum permohonan [vide Risalah Sidang, tanggal 10 November 2025, hlm. 11- 25]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 24 November 2025, pukul 11.50 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK: Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) 18 [3.3.3] Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formal tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan. Permohonan Pemohon a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Selain menilai keterpenuhan persyaratan formal permohonan berdasarkan pemenuhan sistematika atau format permohonan, Mahkamah selanjutnya juga akan menilai syarat formal permohonan dari kejelasan uraian dalam tiap bagian pada sistematika tersebut. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Artinya, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta sebagai berikut: 1. Bahwa pada bagian alasan permohonan (posita), Pemohon tidak memberikan uraian mengenai pertentangan norma yang diujikan dengan dasar pengujian yang digunakan serta tidak memberikan argumentasi yang jelas dan memadai tentang alasan mengapa norma-norma dalam Pasal 5 KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan hal esensial dan fundamental yang harus dipenuhi dalam alasan-alasan permohonan sehingga Mahkamah dapat menilai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Tanpa adanya kejelasan uraian tersebut menyebabkan Mahkamah tidak dapat menilai ada atau tidaknya permasalahan konstitusionalitas norma dalam permohonan a quo. Dalam bagian alasan permohonan, Pemohon lebih banyak menguraikan kerugian konstitusional Pemohon yang seharusnya dituangkan 19 pada bagian kedudukan hukum serta menguraikan peristiwa konkret yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan pengujian norma a quo. 2. Bahwa selain hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon yang di antaranya menyatakan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan norma undang-undang Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 28J ayat (2) UUD Negara RI 1945 sepanjang tidak mengatur batas waktu penyelidikan dan penyidikan, serta tidak mengatur sangsi bagi penyidik yang tidak melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, 3) Menyatakan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Bahwa penyelidikan dan penyidikan wajib diselesaikan dalam tenggang waktu yang wajar, proporsional dan dapat dipertangungjawabkan, serta penyidik dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan penyelidikan atau penyidikan dalam jangka waktu tersebut dikenai sanksi administratif, disiplin atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan”. 4) Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai batas waktu penyelidikan, penyidikan, dan sanksi bagi penyidik dalam undang-undang. Menyatakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tetap berlaku sepanjang ditafsirkan sesuai makna tersebut di atas. 3. Bahwa pada petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas menunjukkan objek yang diajukan pengujian adalah norma Pasal 5 KUHAP, padahal jika dicermati Pasal 5 KUHAP terdiri atas 2 ayat dan bahkan Pasal 5 ayat (1) KUHAP merupakan norma yang dibagi dalam huruf a dan huruf b serta dirinci dalam beberapa subbagian. Mahkamah dalam sidang pada tanggal 10 November 2025 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperjelas objek norma yang akan diajukan pengujian [vide Risalah Sidang tanggal 10 November 2025, hlm. 17]. Namun dalam petitum perbaikan permohonan, Pemohon tidak melakukan perubahan penyebutan objek permohonan dan tetap menggunakan penyebutan “Pasal 5” saja, tanpa menyatakan secara jelas norma ayat ataupun huruf yang dimohonkan pengujian. Terkait dengan petitum Pemohon untuk memberikan pemaknaan pada pasal yang diujikan, penyebutan “Pasal 5” menimbulkan ketidakjelasan permohonan yaitu apakah Pemohon memohon pemaknaan Pasal 5 KUHAP secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu dari Pasal 5 KUHAP. 20 4. Bahwa sebagai suatu kelaziman penyusunan petitum permohonan pengujian undang-undang harus diikuti dengan pernyataan “bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” yang dirumuskan dalam satu kesatuan kalimat/bagian petitum dengan disertai syarat tertentu apabila dikehendaki oleh Pemohon (konstitusional/inkonstitusional bersyarat). Namun, dalam petitum Permohonan a quo, kedua permohonan tersebut dirumuskan secara terpisah dalam petitum angka 2 dan angka 3, yang disertai dengan redaksional syarat yang berbeda. Dalam hal ini, petitum angka 2 dan angka 3 memintakan syarat konstitusionalitas yang berbeda rumusannya terhadap norma yang sama, yaitu terhadap Pasal 5 KUHAP. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai rumusan mana yang sesungguhnya dimohonkan Pemohon untuk memaknai konstitusionalitas dan keberlakuan pasal a quo. 5. Bahwa selanjutnya, rumusan petitum angka 4 mengandung maksud untuk tetap memberlakukan norma Pasal 5 KUHAP, sedangkan semangat yang terkandung dalam petitum angka 2 dan angka 3 adalah untuk menyatakan inkonstitusional norma Pasal 5 KUHAP. Hal demikian menunjukkan adanya pertentangan antar- petitum dalam permohonan a quo. Dengan adanya ketidaktepatan dan ketidakjelasan rumusan petitum yang demikian, menyebabkan Mahkamah tidak dapat menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon karena justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Terlebih, seluruh rangkaian petitum permohonan Pemohon tidak dimohonkan secara alternatif, namun secara kumulatif, sehingga pertentangan logika antar-petitum telah menyebabkan petitum tersebut tidak dapat dipahami sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, petitum Pemohon tidak jelas sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 10 ayat (3) huruf d PMK 7/2025. [3.3.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat ketidakcermatan dalam penyusunan permohonan a quo yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian uraian dalam bagian alasan permohonan (posita), dan petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). 21 [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur 22 Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.09 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Alifah Rahmawati