203/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 203/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Anisitus Amanat, S.H. Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Puspogiwang Raya Nomor 18, RT. 004/RW. 002 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Juni 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 201/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 203/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 8 Juni 2026, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 Juni 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 28 Juni 2026, pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut. I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan ini dapat pemohon urutrincikan sebagai berikut: 2 1. Kewenangan Mahkamah untuk menguji secara materiil konstitusionalitas norma UU diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang antara lain mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK yang mengatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU MK ini telah diubah oleh UU Nomor 8/2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bis UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi UU dan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang mengatakan: dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. UU ini telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diubah 3 lagi dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 6. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatakan: obyek permohonan Pengujian UU adalah Undang-Undang dan Perppu dan ayat (5) secara singkat mengatakan: pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 7. Frasa Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 2018 merupakan bagian dari materi norma muatan UU tersebut, sehingga menurut Pemohon sangat memenuhi syarat untuk diuji konstitusionalitasnya terhadap norma-norma dasar yang terdapat dalam Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa pembentuk UU melalui Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 9/2018 menurut Pemohon membentuk frasa yang materinya lebih kurang berbunyi: Jenis PNBP diatur….”dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan Menteri” bertentangan dengan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 dan norma Pasal 8 ayat (3) yang mengatakan: Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan Menteri bertentangan dengan Pasal 23C UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan: Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. PNBP menurut Pemohon masuk kategori hal-hal lain mengenai keuangan negara berdasarkan alasan norma Pasal 20 UU Nomor 9/2018 mengatakan: Seluruh PNBP dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena PNBP dikelola dalam sistem APBN maka PNBP itu pada ghalibnya adalah uang negara yang harus diatur dalam bentuk UU dan tidak proporsional direduksi, apalagi diabaikan dengan cara mengatur jenis, tarif dan lain-lain perihal PNBP dalam peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri. 9. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatakan bahwa obyek permohonan Pengujian UU adalah Undang- 4 Undang dan Perppu dan ayat (5) mengatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 10. Oleh karena obyek pengujian ini adalah frasa dalam norma Pasal 4 ayat (3) dan keseluruhan norma Pasal 8 ayat (3) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan sistem norma dalam UU Nomor 9/2018, menurut Pemohon, Mahkamah berwenang menguji konstitusionalitasnya berdasarkan parameter norma-norma dasar kandungan Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 7 UU P3 yang merupakan implementasi Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ulasan tersebut di atas, Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas obyek Permohonan ini dengan dasar pengujian norma dasar Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 7 UU P3 yang merupakan implementasi Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. II. Legal Standing Dan Kerugian Konstitusional Kedudukan hukum atau legal standing merupakan syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian norma muatan undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mengatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Hak konstitusional menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 yang ada relevansinya 5 dengan Permohonan ini adalah hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminati atas dasar apapun dan hak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (vide Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945) dan hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (vide Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945). Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang juga mengatur kembali syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 yang rumusan lengkapnya sama persis dengan rumusan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas. Sementara Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 bis Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 menerangkan bahwa Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila; a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Pemohon saat ini berprofesi sebagai Notaris berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU- 00056.AH.02.03.Tahun 2026, tanggal 25 Februari 2026. Perpanjangan Kembali Masa Jabatan Pemohon dari umur 67 tahun ke umur 68 tahun dan dari umur 68 tahun ke umur 69 tahun ada kewajiban membayar PNBP berturut-turut sejumlah Rp 7 500 000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah. Apabila Pemohon masih sehat jasmani dan rohani suatu saat nanti dapat diperpanjang kembali ke umur 70 tahun dengan kewajiban membayar PNBP sejumlah Rp 7 500 000,- (tujuh juta limaratus ribu) rupiah lagi, sehingga 6 total wajib bayar PNBP untuk perpanjang kembali masa jabatan Pemohon sampai genap umur 70 tahun sejumlah RP 22 500 000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah. Pemohon merasa diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif terhadap penetapan tarif sejumlah itu hanya untuk jasa layanan selama masa jabatan satu tahun. Lebih-lebih rekan-rekan Notaris lain yang bertugas dalam wilayah Kategori Daerah A mempunyai kewajiban membayar PNBP Rp 40 juta per orang per tahun atau total perpanjangan kembali tiga tahun berturut-turut adalah Rp 120 juta sampai genap umur pensiun 70 tahun dan rekan-rekan lain yang bertugas dalam wilayah Kategori Daerah B mempunyai kewajiban bayar PNBP Rp 15 juta per orang per tahun atau total perpanjangan kembali tiga tahun berturut-turut Rp 45 juta sampai genap umur pensiun 70 tahun. Dikatakan diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif berdasarkan perbandingan dengan jumlah wajib bayar PNBP jasa layanan lain yang akan dijelaskan secara terperinci pada Bab uraian tentang alasan Permohonan ini. Atas dasar Pemohon sudah menderita kerugian membayar PNBP tidak seimbang dengan lamanya masa jabatan dibandingkan dengan jasa layanan bidang-bidang lain yang akan dijelaskan pada bagian lain Permohonan ini maka Pemohon sudah mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini dengan harapan apabila Permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka kerugian konstitusional berupa perlakuan tidak adil dan diskriminatif tersebut dapat berakhir. III. Alasan Permohonan Permohonan uji materiil ini diajukan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut: 1. Masa Jabatan Pemohon Dapat Diperpanjang Kembali Masa jabatan Pemohon sebagai Notaris dapat diperpanjang kembali setiap tahun hingga genap batas maksimal umur pensiun 70 (tujuh puluh) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 03 Januari 2025, Nomor 84/PUU-XXII/2024. Mekanismenya setelah diperpanjang dari umur 65 tahun ke umur 67 tahun dapat diperpanjang kembali tahap pertama ke umur 68 tahun, diperpanjang kembali tahap kedua ke umur 69 tahun dan tahap ketiga diperpanjang kembali ke umur 70 tahun. Parameter yang diatur putusan Mahkamah tersebut adalah surat bukti sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah 7 pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan di bidang hukum. Tidak ada dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentang wajib bayar PNBP yang menurut Pemohon pribadi, jumlah nominalnya melampaui kemampuan penghasilan Notaris selama setahun. Artinya, Pemohon tidak bermaksud untuk menolak dan/atau menghindari kawajiban bayar PNBP setiap tiga tahun berturut-turut Perpanjangan Kembali masa jabatan Pemohon sebagai Notaris sampai genap umur 70 tahun melainkan hanya mempermasalahkan jumlah nominalnya yang tidak adil, diskrimatif dan tidak diperlakukan sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 jika dibandingkan dengan kewajiban hukum pihak lain yang mendapat jasa layanan dari negara. Pemohon paham bahwa negara mempunyai hak yang dijamin hukum negara untuk membebani setiap warga negara yang mendapat layanan dari negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah telah membagi Daerah Kerja jabatan Notaris atas 3 (tiga) kategori sbb: 1. Kategori Daerah Kerja A meliputi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Medan, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Makasar 2. Kategori Daerah Kerja B meliputi Kabupaten Deli Serdang, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Jogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Bandung. 3. Kategori Daerah C mencakup daerah kabupaten/kota yang tidak termasuk kategori daerah A dan B tersebut yang hanya diperuntukan bagi pengangkatan Notaris baru dan perpindahan wilayah jabatan Notaris. Besaran PNBP untuk Perpanjangan Kembali masa Jabatan Notaris mengikuti aturan dalam Lampiran PP 45/2024 yang rinciannya: Kategori Daerah A per orang Rp 40 000 000,- (empat puluh) juta tahap pertama, 8 demikian juga untuk tahap kedua dan tahap ketiga, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 120 juta. Kategori Daerah B per orang Rp 15 000 000,- (lima belas) juta tahap pertama, demikian juga untuk tahap kedua dan tahap ketiga, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 45 juta. Kategori Daerah C per orang Rp 7 500 000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah tahap pertama, demikian juga untuk tahap kedua dan ketiga, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 22 500 000,-. Pemohon masuk Kategori Daerah C. Pemohon merasa kewajiban Notaris membayar jumlah PNBP per orang per tahun sampai Perpanjangan Kembali selama tiga tahun berturut- turut tersebut di atas sebagai tidak adil, diskriminatif dan diperlakukan tidak sama di hadapan hukum jika dibandingkan dengan kewajiban hukum pihak lain yang mendapat jasa layanan dari negara. Misalnya wajib bayar PNBP pihak yang mendapat pinjaman dari lembaga keuangan Rp 1 miliar sampai Rp 100 miliar dengan jaminan fidusia hanya dibebani wajib bayar PNBP Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, mendapat pinjaman Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun dengan jaminan fidusia hanya dibebani wajib bayar PNBP sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu) rupiah. Pemberi jaminan fidusia dalam hal ini mendapat uang pinjaman dari lembaga keuangan, sementara Notaris tidak mendapat penghasilan sampai satu triliun per tahun, baik di Kategori Daerah A, B dan apalagi C dan pula tidak mendapat fasilitas keuangan dari lembaga keuangan. Menurut pemahaman Pemohon, wajib bayar ke kas negara atau daerah harus sepadan dengan penghasilan dan jasa layanan dari negara pun perlu proporsional dengan hasil pihak yang mendapat jasa layanan dari negara. Jika ditilik dari asepek tugas Notaris tidak sebatas membuat akta otentik lalu menerima honor melainkan harus menagih uang pajak jual beli tanah misalnya dari penjual dan pembeli tanah lalu disetor ke kas negara atau daerah. Standar operasional seorang Notaris adalah tidak boleh tanda tangan akta jual beli tanah kalau belum membayar pajak jual beli tanah, Kewenangan Notaris dengan demikian meliputi menagih uang pajak dari pihak yang berkepentingan dan membayar ke kas Negara/Daerah. Kesimpulannya bahwa Notaris sudah membantu kepentingan Negara tapi kompensasi dari Negara untuk kami justru diskriminatif dengan di bebani PNBP yang sangat besar di bandingkan dengan profesi yang lain. 9 Pemohon tidak bermaksud agar Mahkamah menguji substansi peraturan per-UU-an di bawah UU tersebut di atas karena merupakan kewenangan Mahkamah Agung melainkan hanya sebatas menyajikan bukti bahwa ada sebagian norma UU tidak sesuai dengan norma dasar UUD NRI Tahun 1945 dan sebagian norma UU tersebut dilaksanakan via peraturan di bawah UU. Ditilik dari segi konsepsi hierarkhi peraturan per-UU-an yang menggariskan bahwa jika peraturan per-UU-an yang lebih tinggi dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku mengikat umum maka demi hukum, peraturan per-UU-an yang hierarkhinya lebih rendah sebagai media pelaksana peraturan yang lebih tinggi demi hukum tidak memiliki kekuatan hukum berlaku mengikat umum pula atas dasar alasan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hiriarkhi (vide Pasal 7 ayat (2) UU P3). Pertentangan hukumnya dengan demikian tidak terletak pada UU dan peraturan pelaksanaannya melainkan pertentangan antara UU yang merupakan implementasi perintah Pasal 23A dan Pasal 23C UUD NRI Tahun 1945. Kedua pasal UU dasar sudah terang benderang memberi bahan baku dasar: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU dan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan UU, akan tetapi implementasinya oleh pembentuk UU Nomor 9/2018 justru merintahkan pengaturan jenis dan tarif PNBP diatur dengan peraturan di bawah UU. Berkenaan dengan dalil tersebut di atas, Pemohon dengan ini menyampaikan permohonan agar Mahkamah berkenan menyatakan: 1. Frasa norma Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 9/2018 yang berbunyi: Jenis PNBP diatur dengan ...”peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya mohon perkenan Mahkamah untuk menyatakan frasa yang dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum berlaku mengikat umum. 2. Norma Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 9/2018 yang mengatakan: Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum berlaku mengikat umum. 10 Seandainya Permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka Pemohon tidak menderita kerugian membayar PNBP sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah lagi untuk Perpanjang Kembali masa jabatan tahap ketiga tetapi cukup membayar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tersebut berdasarkan alasan yang akan diuraikan berikut. Demikian juga rekan-rekan Pemohon Kategori Daerah A dan B tidak menderita kerugian sebesar saat ini, sehingga Pemohon bebas dari perlakuan diskrimanatif seperti diatur Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 dan mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Penafsiran Konstitusi Banyak pakar hukum tata negara yang mengungkapkan teori-teori tentang makna konstitusi dari segi hukum, politik, budaya, ekonomi, sosiolagi dll. Teori sederhana tentang makna konstitusi yang Pemohon angkat sebagai salah satu dasar dalil Permohonan ini adalah teori hukum tata negara yang mengatakan bahwa konstitusi mengandung makna perjanjian kesepakatan antara rakyat dan negara yang menjalankan cabang-cabang kekuasaannya (K.C. Weare dalam Refly Harun: Penafsiran Konstitusi, hal. 4, RajaGrafindo Persada, Januari 2019). Atas dasar alasan bahwa konstitusi merupakan perjanjian kesepakatan maka teori-teori sederhana tentang penafsiran perjanjian yang ada dalam kemasan pasal-pasal hukum perdata BW warisan pemerintah kolonial Belanda yang saat ini masih aktif dipakai atau dibahas kalangan pemerhatinya di berbagi forum pengadilan, diskusi-diskusi, seminar-seminar sebagai sumber hukum tertulis dapat Pemohon pakai sebagai salah satu sandaran dalil hukum Permohonan ini. Beberapa teori dasar tentang penafsiran perjanjian tersebut sbb: 1. Pasal 1342 yang mengatakan: Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. 2. Pasal 1342 yang mengatakan: Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada dipegang teguh arti kata-kata menurut huruf. 11 3. Pasal 1344 yang mengatakan: Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang dimungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan. 4. Pasal 1345 yang mengatakan: Jika perkataan dapat diberi dua macam pengertian, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat perjanjian. 5. Pasal 1346 yang mengatakan: Perikatan yang mempunyai arti yang meragu-ragukan, harus ditafsirkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat perjanjian dibuat. 6. Pasal 1347 yang mengatakan: syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam perjanjian, walaupun tidak dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian. 7. Pasal 1348 yang mengatakan: Semua janji yang dibuatkan dalam satu perjanjian harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh perjanjian. 8. Pasal 1349 yang mengatakan: Jika ada keragu-raguan, suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diadakan perjanjian suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. 9. Pasal 1350 yang mengatakan: Walaupun bagaimana luasnya kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu perjanjian, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian. 10. Pasal 1351 yang mengatakan: Jika seseorang dalam suatu perjanjian, menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, hal ini tidak dapatlah ia dianggap bahwa dengan demikian hendak mengurangi maupun membatasi kekuatan perjanjian itu menurut hukum, dalam hal- hal yang tidak dinyatakan dalam perjanjian. Hakekat dari teori penafsiran perjanjian menurut aturan hukum perdata tersebut di atas adalah memberi arahan dasar tentang pentingnya sebuah teks perjanjian untuk ditafsir manakala naskah teks perjanjian bersifat ambigu. Selama rumusan naskah teks perjanjian tidak ambigu maka penafsiran tidak diperlukan. Demikian halnya apabila konstitusi dipahami 12 sebagai perjanjian yang sudah disepakati oleh seluruh rakyat suatu negara dengan pelaksana kekuasaan negara hanya perlu ditafsir jika naskah teks konstitusi bersifat ambigu. Konstitusi sebagai salah satu cabang ilmu hukum memiliki metode penafsiran spesifik selain yang bersifat umum dibidang ilmu hukum. Menurut konsepsi hukum tata negara, konstitusi negara hukum Indonesia meliputi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis tidak diulas lebih lanjut dalam Permohonan ini karena tidak ada relevansinya. Konstitusi tertulis dalam negara hukum Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah diamandemen sebanyak empat kali (tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002). Maka pembahasan tentang teori penafsiran yang dimaksud Pemohon dalam item ini hanya sebatas teori penafsiran UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar, khususnya naskah teks norma dasar materi muatan Pasal 23A yang mengatakan: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang dan norma dasar materi muatan Pasal 23C yang mengatakan: Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Ada banyak ulasan para sarjana hukum tentang teori menafsirkan UUD NRI Tahun 1945 dan dua diantaranya adalah teori penafsiran secara originalist dan teori penafsiran nonoriginalist. Pusat perhatian penafsiran originalist adalah makna konstitusi tertulis yang tersurat dan tersirat dalam naskah UUD. Apabila norma dasar merumuskan: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur UU atau hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan UU maka tidak dapat ditafsirkan pembentuk UU untuk diatur dalam peraturan pelaksanaan UU. Penafsiran ekstensif seperti itu dari segi konsepsi hierarkhi peraturan per-UU-an berakibat norma dibawah norma dasar tersebut tidak memiliki kekuatan hukum berlaku mengikat umum karena tidak merupakan perintah UUD untuk diatur dalam aturan pelaksanaan UU. UUD mengatur untuk diatur UU maka UU tidak dapat memerintahkan lagi untuk diatur dalam peraturan di bawah UU. Sedangkan fokus perhatian teori penafsiran nonoriginalist adalah melakukan aktivitas perenungan terencana dan terstruktur terhadap way of 13 life kelompok-kelompok anggota masyarakat yang dianggap merupakan representasi suatu negara disekitar lingkungan hidup perumus UUD atau konstitusi (framers). Tujuan yang hendak digapai adalah untuk dapat mengungkapkan kepingan-kepingan pandangan hidup kelompok masyarakat yang hidup berdampingan dengan tokoh-tokoh perumus konstitusi supaya dapat menangkap makna yang tersembunyi dibalik layar rumusan naskah konstitusi. Teori ini sangat diperlukan manakala ruang lingkungan kehidupan para perumus norma konstitusi berada pada rentang waktu sangat jauh dengan ruang lingkungan hidup sipenafsir, sehingga tidak ada lagi saksi hidup yang bisa dimintai pertolongan untuk menyampaikan kesaksian (DR. Muhammad Ilham Hermawan, SH, M.H.,: TEORI Penafsiran Konstitusi, Implikasi Pengujian Kostitusional di Mahkamah Konstitusi, Kencana, 2022, hal. 185 s/d 225). Rumusan naskah teks norma Pasal 23A dan 23C UUD NRI Tahun 1945 menurut Pemohon secara tersurat dan tersirat tampak sangat kasat mata bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur UU dan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan UU, sehingga frasa norma Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 9/2018 yang mengatakan: Jenis PNBP diatur dengan ….. “peraturan pemerintah dan/atau peraturan Menteri” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya mohon berkenan Mahkamah untuk mencoret dan/atau menghapus frasa tersebut dari norma Pasal 4 ayat 3) UU Nomor 9/2018 dan norma Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 9/2018 yang mengatakan: Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan Menteri bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan karenanya mohon perkenan Mahkamah untuk menyatakan norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum berlaku mengikat umum. Apabila Permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan kewenangan konstitusionalnya menegakan konstitusi dan manfaatnya bagi Pemohon tidak harus membayar PNBP sebesar jumlah sekarang ini berdasar alasan yang akan diulas dibagian lain Permohonan ini. 14 3. Penafsiran Dan Implementasi Norma Pasal UUD Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatakan: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membetuk undang- undang dan ayat (2) mengatakan: Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dan materi muatan yang harus diatur dengan UU menurut Pasal 10 ayat (1) huruf a UU P3 berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Dari serangkaian rumusan beberapa pasal UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas dapatlah Pemohon simpulkan bahwa materi muatan UU sejatinya merupakan kumpulan satu sistem norma sebagai hasil tafsiran satu atau beberapa norma dasar yang terpatri dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai manusia biasa, pembentuk UU tentu ada peluang salah tafsir makna yang terdapat dalam rumusan norma UUD sehingga implementasinya berupa norma UU menyimpang atau bahkan bertentangan dengan makna originalist atau nonoriginalist dari norma UUD yang merupakan sumber dan dasar pembentukan UU. Oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atribusi untuk membatalkan atau menyatakan tidah sah dan/atau menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku mengikat umum sebagian atau seluruh norma atau sebagian norma atau kalimat dan/atau frasa materi muatan satu atau lebih norma UU yang memiliki kekuatan berlaku mengikat umum sejak putusan selesai diucapkan maka Pemohon tidak menderita kerugian lagi membayar PNBP untuk Perpanjangan Kembali masa jabatan Pemohon tahap ketiga ke umur maksimal pensiun 70 tahun yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan Pemohan seperti diutarakan dalam dalil berikut. 4. Naskah Akademik Definisi Naskah Akademik vide Pasal 1 ayat (1) UU P3 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan UU, rancangan perda provinsi, rancangan perda kabupaten/kota sebagai solusi 15 terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Penyusunan Naskah Akademik RUU menurut versi Pasal 44 ayat (1) UU P3 dilakukan sesuai dengan teks penyusunan Naskah Akademik. Bila mengikuti petunjuk norma Pasal 44 ayat (1) UU P3 tersebut maka di Indonesia tidak ada UU tanpa Naskah Akademik, kecuali UU APBN dan lain-lain [vide Pasal 43 ayat (4)]. Segala materi suatu UU awalnya materi Naskah Akademik yang disusun berdasarkan pengkajian hukum dan penelitian ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU atau UU dll tersebut di atas. Salah satu obyek kajian dan penelitian ilmiah adalah pendapat masyarakat perorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan atas suatu RUU. Penetapan wajib bayar PNBP bagi setiap Notaris yang pindah Kategori Daerah A Rp. 100 juta, pindah Kategori Daerah B Rp. 50 juta, pindah Kategori Daerah C Rp. 25 juta, pindah dari Kategori Daerah C ke Kategori Daerah A Rp 150 juta, Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Kategori Daerah A Rp. 40 juta, Kategori Daerah B Rp 15 juta dan Kategori Daerah C Rp. 7.500. 000,- menurut Pemohon merupakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) berdasarkan alasan tidak berdasarkan hasil kajian akademik, yaitu tidak minta pendapat para Notaris sebagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena Naskah Akademik merupakan mekanisme yang sudah diatur dalam UUP3 yang merupakan implementasi norma dasar Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 22A UUD Tahun 1945 maka norma UU yang tidak didahului penelitian ilmiah terhadap pendapat kelompok yang mempunyai kepentingan untuk dituangkan dalam rumusan Naskah Akademik, menurut Pemohon, UU tersebut tidak mengikat kelompok yang berkepentingan tersebut. Penetapan peraturan di bawah UU tentang besaran tarif PNBP Notaris atas perintah UU yang tidak didahului dengan minta pendapat anggota Notaris yang dirumuskan dalam Naskah Akademik mengakibatkan ketentuan besaran tarif tersebut tidak mengikat Notaris. Namun karena anggapan hukum yang mengatakan setiap UU yang sudah diundangkan dianggap mengikat setiap warga negara dikaitkan dengan adressaat Permohonan ini untuk minta keringanan dan untuk mencegah kekosongan hukum maka demi keadilan dan perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif sebagaimana diatur Pasal 28D dan 28I UUD NRI Tahun 1945 maka kiranya Mahkamah 16 berkenan menyatakan besaran tarif PNBP bagi profesi Notaris Indonesia yang berlaku sebelum dan setelah Putusan ini selesai dibacakan dapat digunakan Pemeritah dengan besaran tarif 50% (lima puluh persen) untuk setiap Kategori Daerah A, B dan C dan/atau dengan cara lain berdasarkan kesepakan bersama Pemerintah dengan para anggota Notaris Indonesia melalui Pengurus Daerah (Pengda) di seluruh Indonesia. 5. PNBP Adalah Bagian Integral Dari APBN Jika mengikuti petunjuk Pasal 23A dan Pasal 23C UUD NRI Tahun 1945, tidak ada keraguan bagi Pemohon untuk menyatakan jenis dan besaran tarif PNBP merupakan bagian integral dari APBN yang harus diatur dengan UU dan seluruh uang PNBP menurut Pasal 20 UU Nomor 9/2018 dikelola dalam sistem APBN. Ini berarti bahwa seluruh uang PNBP yang merupakan kewajiban hukum setiap anggota Notaris Indonesia adalah uang APBN yang harus diatur dengan UU. Namun karena UU APBN sudah digariskan oleh Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak memerlukan Naskah Akademik maka untuk mencegah kekosongan hukum dan dengan mempertimbangkan kesinambungan penyelenggaraan layanan, aspek keadilan, kepastian hukum, perlakuan yang tidak diskriminatif atau perlakuan sama dihadapan hukum, pengenaan tarif PNBP bagi para Notaris Indonesia sambil menunggu UU yang dimaksud dalam Permohonan ini kiranya Mahkamah berkenan menyatakan tarif PNBP yang berlaku bagi para Notaris Indonesia yang berlaku sebelum dan setelah Putusan ini selesai dibacakan dapat digunakan Pemerintah dengan besaran tarif 50% (lima puluh persen) untuk setiap Kategori Daerah A, B dan C atau dengan cara lain berdasarkan kesepakan bersama Pemerintah dengan para anggota Notaris Indonesia melalui Pengurus Daerah (Pengda) di seluruh Indonesia. 6. Kebijakan Hukum Terbuka (KHT) Tarif PNBP untuk profesi Notaris yang menjadi obyek Permohonan ini merupakan Kebijakan hukum terbuka yang kewenangannya dimiliki pembentuk UU untuk menentukan dan merumuskannya dan tidak dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah. Putusan MK Nomor 32/PPU-XII/2014 mengatakan bahwa KHT sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada. 17 Namun dalam putusan perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Mahkamah berpendapat bahwa KHT tidak dapat dibatalkan, kecuali: 1. melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. 2. melampaui kewenangan pembentuk UU (detournement de pouvoir). 3. merupakan penyalahgunaan kewenangan (willekeur) dan 4. nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan Nomor 4/PUU- VII/2009, Mahkamah mengatakan: KHT dapat diuji konstitusionalitasnya jika tidak memenuhi rasa keadilan walaupun rumusannya memenuhi syarat prosedural dan Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009, Mahkamah berpendapat bahwa KHT tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terpatri UUD NRI Tahun 1945. Pemohon tidak bermaksud menghindari kawajiban bayar PNBP melainkan hanya mempermasalahkan jumlah nominalnya yang tidak adil, diskrimatif dan tidak diperlakukan sama di hadapan hukum dengan pihak lain mendapat layanan negara yang bertentangan dengan norma dasar Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) tentang hak bebas dari perlakuan diskriminatif. Nominal tarif PNBP yang berlaku bagi profesi Notaris yang tidak didahului dengan Naskah Akademik seperti telah dijelaskan tadi menurut Pemohon merupakan kebijakan yang menegasikan prinsip-prinsip dalam dua pasal norma dasar tersebut di atas. Maka untuk mencegah kekosongan hukum dan dengan mempertimbangkan kesinambungan penyelenggaraan layanan, aspek keadilan, kepastian hukum, perlakuan yang tidak diskriminatif atau perlakuan sama dihadapan hukum, pengenaan tarif PNBP bagi para Notaris Indonesia sambil menunggu UU yang dimaksud dalam Permohonan ini kiranya Mahkamah berkenan menyatakan tarif PNBP yang berlaku bagi para Notaris Indonesia yang berlaku sebelum dan setelah Putusan ini selesai dibacakan dapat digunakan Pemerintah dengan besaran tarif 50% (lima puluh persen) untuk setiap Kategori Daerah A, B, dan C atau dengan cara lain berdasarkan kesepakan bersama Pemerintah dengan para anggota Notaris Indonesia melalui Pengurus Daerah (Pengda) di seluruh Indonesia. Pengenaan tarif PNBP yang tidak atas jika dibandingkan dengan kewajiban hukum pihak lain yang mendapat jasa layanan dari negara. 18 IV. Petitum Berdasarkan alasan-alasan yang telah dibentangrincikan di atas maka Pemohon dengan ini mohon perkenan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa norma Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245 yang mengatakan: Jenis PNBP diatur dengan ...”peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya dicoret dan/atau dihapus. 3. Menyatakan norma Pasal 8 ayat (3) UU Nomor: 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245 yang mengatakan: Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum berlaku mengikat umum. 4. Menyatakan tarif PNBP bagi profesi Notaris Indonesia yang berlaku sebelum dan setelah Putusan ini selesai dibacakan dapat digunakan Pemeritah dengan besaran tarif 50% (lima puluh persen) untuk setiap Kategori Daerah A, B dan C atau dengan cara lain berdasarkan kesepakan Pemerintah dengan para anggota Notaris Indonesia melalui Pengurus Daerah (Pengda) di seluruh Indonesia yang masa berlakunya berakhir setelah diundangkannya undang-undang yang dimaksud oleh putusan ini. 5. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut: 19 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anisitus Amanat, S.H.; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374071312056889, atas nama Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-170. AH 02. 01. Tahun 2008, tanggal 02 April 2008 tentang Pengangkatan Notaris; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00018. AH 02. 03. Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, tanggal 11 April 2023; 5. Bukti P-5 : - Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-24. AH 02. 03. Tahun 2025, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dari Usia 67 Tahun sampai dengan 68 Tahun, tanggal 24 September 2025; - Salinan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 6. Bukti P-6 : - Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-00056. AH 02. 03. Tahun 2026, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Usia 68 Tahun Sampai dengan Usia 69 Tahun, tanggal 25 Februari 2026; - Salinan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Bukti Pemesanan Nomor Voucher Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Kategori Daerah C, atas nama Anisitus Amanat Gaham, tanggal 20 April 2026. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 20 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245, selanjutnya disebut dengan UU 9/2018) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Kamis, 18 Juni 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), 21 Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, yaitu perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 18 Juni 2026, hlm. 14-27]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan secara daring yang diterima Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 18.00 WIB. Kemudian Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan tertulis pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; 22 b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formil permohonan tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, Mahkamah menilai perihal syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata- mata pada ketepatan sistematika an sich, tetapi juga menilai dari keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.2] tersebut di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa dalam mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) UU 9/2018, salah satu dasar pengujian yang digunakan Pemohon adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Padahal sebagai sebuah pengujian konstitusional maka norma undang-undang yang dimohonkan pengujian seharusnya diuji dengan dasar pengujian norma UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sebagaimana yang ditentukan Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025 bahwa pengujian materiil adalah pengujian materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa selain terkait dengan hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut berkaitan dengan petitum permohonan, pada pokoknya Pemohon memohon, sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa norma Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245 yang mengatakan: Jenis PNBP diatur dengan ...“peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya dicoret dan/atau dihapus. 23 3. Menyatakan norma Pasal 8 ayat (3) UU Nomor: 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245 yang mengatakan: Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum berlaku mengikat umum. 4. Menyatakan tarif PNBP bagi profesi Notaris Indonesia yang berlaku sebelum dan setelah Putusan ini selesai dibacakan dapat digunakan Pemeritah dengan besaran tarif 50% (lima puluh persen) untuk setiap Kategori Daerah A, B, dan C atau dengan cara lain berdasarkan kesepakan Pemerintah dengan para anggota Notaris Indonesia melalui Pengurus Daerah (Pengda) di seluruh Indonesia yang masa berlakunya berakhir setelah diundangkannya undang-undang yang dimaksud oleh putusan ini. 5. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). Bahwa berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon, Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK menyatakan: Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. … b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut: Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif; Setelah memeriksa dengan saksama petitum permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: a. rumusan petitum angka 2 yang meminta untuk menghapus frasa “peraturan pemerintah, dan/atau peraturan menteri”, serta rumusan petitum angka 3 yang meminta untuk menghapus keseluruhan norma Pasal 8 ayat (3) UU 24 9/2018 yang mengatur bahwa tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri adalah petitum yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan menyebabkan sengkarut dalam penetapan jenis dan tarif PNBP. Hal ini karena jika petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP 45/2024) yang mengatur jenis dan tarif PNBP menjadi batal demi hukum karena tidak lagi memiliki pijakan dalam UU 9/2018. Padahal dengan tidak berlakunya PP 45/2024 justru akan menimbulkan kekosongan hukum karena tidak ada lagi aturan yang menentukan jenis dan tarif PNBP bagi notaris. Petitum Pemohon yang meminta penghapusan norma Pasal 8 ayat (3) UU 9/2018 juga akan menimbulkan ketidakpastian tarif PNBP. b. Dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, rumusan petitum angka 4 adalah rumusan petitum yang tidak lazim karena tidak memohonkan pembatalan ataupun pemaknaan norma tertentu, tidak pula dilekatkan pada norma Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) UU 9/2018 yang dimohonkan pengujian. Petitum demikian meminta penormaan baru di luar dari norma yang dimohonkan pengujian ataupun norma lain yang ada dalam UU 9/2018. Berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 1 serta angka 2 huruf a dan huruf b tersebut di atas, telah ternyata terdapat ketidakjelasan pada dasar pengujian yang digunakan oleh Pemohon dan adanya rumusan petitum yang tidak lazim dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51A ayat (5) UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025. Dengan fakta hukum demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. 25 [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, 26 dan Liliek Prisbawono Adi masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani