202/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 202/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ilham Fariduz Zaman Alamat : Jalan Srengganan Lebar Nomor 16, RT 01/RW 07, Sidodadi, Simokerto, Sidoarjo Pekerjaan : Direktur PT. Pinter Hukum Indonesia Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Imam Rohmatulloh Alamat : Jalan Batu Sari II D Nomor 69 C, 012/002, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur Pekerjaan : Direktur PT Cipta Kemenangan Nusantara Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Iqro’ Katsir, S.Pd. Alamat : Dusun Karang Tengah 002/005, Pace, Silo, Jember Pekerjaan : Guru Honorer Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Alif Alvian Mawaddi Hamid, S.Pd. Alamat : Dusun Toroy 000/000, Dempo Barat, Pasean, Pamekasan Pekerjaan : Guru Honorer Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/SKK-PUU/X/2025 bertanggal 25 Oktober 2025 memberi kuasa kepada A. Fahrur Rozi, S.H. dan Zulfikar Putra Utama, S.H., Aktivis dan Pegiat Hukum, serta Surat Kuasa Nomor 004/SKK-PUU/XI/2025 bertanggal 4 November 2025 dan Surat Kuasa Nomor 008/SKK-PUU/XII/2025 bertanggal 25 2 Desember 2025 memberi kuasa kepada Abdul Hakim S.H., M.H., Constitutional Lawyer, berdomisili di Jalan Al Ikhlas Nomor 48, RT 003/RW 004, Kampung Utan, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk dan atas mana Pemberi Kuasa. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Membaca keterangan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 206/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 28 Oktober 2025 dengan Permohonan Nomor 202/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 November 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- 3 undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”. 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”) yang menyatakan, “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 4 7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Bahwa permohonan a quo menguji ketentuan frasa “dan Badan Usaha swasta” pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba serta ketentuan frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba, sebagaimana uraian yang selengkapnya sebagai berikut: 1) Pasal 51B ayat (1) WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas. 2) Pasal 51B ayat (2) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri; c. jumlah investasi; dan/ atau d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global. 3) Pasal 60B ayat (1) WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas. 4) Pasal 60B ayat (2) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri; c. jumlah investasi; dan/atau d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1) Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 5 2) Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3) Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4) Pasal 33 ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 9. Bahwa oleh karena permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma dari suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, perlu dijelaskan bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda penduduk (Bukti P-3 dan Bukti P-4) yang mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan mekanisme perolehan izin usaha pertambangan (IUP) secara berkeadilan dan berkepastian secara hukum. 3. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 menentukan adanya 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yang harus terpenuhi oleh Pemohon, yakni sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 6 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa untuk mengukur adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas, akan diuraikan kedudukan para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal yang diujikan.  Kerugian Hak Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pelaku Usaha Swasta 5. Bahwa untuk menjelaskan adanya hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025, perlu dijelaskan bahwa landasan filosofis negara Indonesia sesuai sila ke-lima Pancasila adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Landasan filosofis ini kemudian terpancar ke dalam batang tubuh konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya adalah segala kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara doktriner hak rakyat Indonesia terhadap kekayaan alam berupa tambang diakui sebagai mineral rights. Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas bahwa kekayaan alam Indonesia harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil tanpa terkecuali. 6. Bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II sebagai bagian dari rakyat Indonesia juga memiliki hak konstitusional untuk menikmati kekayaan alam Indonesia. Dengan itu, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 kemudian memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan ekonomi Indonesia, dalam hal ini termasuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, harus mensyaratkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam bingkai demokrasi ekonomi, sehingga keadilan yang dimaksud termasuk bagaimana agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hasil kekayaan alam yang ada dan mencakup keadilan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang (inter-generational justice). 7 7. Bahwa prinsip pengelolaan ekonomi tersebut kemudian menjadi asas yang menghidupkan makna hak konstitusional warga negara sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu dalam rangka untuk menikmati kekayaan alam Indonesia harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, kebebasan dalam mengakses dan menikmati manfaat dari sumber daya alam berupa mineral dan batubara tanpa kekhawatiran adanya ketidakadilan, perbedaan perlakuan atau favoritisme, dan potensi perusakan lingkungan akibat salah pengelolaan adalah hak konstitusional para Pemohon, serta seluruh rakyat Indonesia. 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak menerima manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan dengan mekanisme berusaha yang berkeadilan dan berkepastian secara hukum yang keberadaannya dijamin langsung oleh UUD NRI 1945, sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 9. Bahwa untuk menjelaskan adanya hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dianggap dirugikan oleh berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 7/2025, perlu dijelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pelaku usaha swasta. Saat ini, Pemohon I merupakan Direktur PT. Pinter Hukum Indonesia yang merupakan perusahaan perseorangan di bidang penerbitan 8 surat kabar, jurnal, buletin, atau majalah (Bukti P-5). Sedangkan Pemohon II merupakan pelaku usaha swasta yang saat ini menjabat sebagai Direktur PT Cipta Kemenangan Nusantara, sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha lintas sektor yang salah satu di antaranya di bidang perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG), Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara serta usaha pembangunan, pemasangan, dan/atau pemeliharaan instalasi listrik (Bukti P-6). 10. Bahwa sebagai perorangan yang menjalankan usaha, tidak dipungkiri Pemohon I dan Pemohon II kerap kali menghadapi kondisi perekonomian yang tidak stabil akibat persaingan usaha yang semakin ketat. Hal itu menyebabkan usaha yang dijalankan Pemohon I dan Pemohon II seringkali mengalami masa-masa sulit untuk memperoleh keuntungan sehingga tidaklah memadai untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha yang dijalankan oleh Pemohon I dan Pemohon II kerap mengalami masa-masa sepi pelanggan, bahkan tidak jarang mengalami kerugian finansial yang terbilang signifikan, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk membiayai operasional usaha maupun kebutuhan hidup keluarga. 11. Bahwa di tengah kondisi usaha tersebut, Pemerintah melalui revisi keempat UU Minerba membuka peluang adanya pemberian izin usaha tambang (IUP) secara prioritas kepada sejumlah badan usaha yang membutuhkan instrumen afirmasi di dalamnya. Melalui Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, pelaku usaha kecil seperti UMKM, badan usaha perseorangan, koperasi, hingga badan usaha milik ormas keagamaan diberikan kesempatan untuk mendapatkan IUP dari pemerintah secara prioritas. Pasal 51 ayat (1) UU Minerba WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas Pasal 60 ayat (1) UU Minerba WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, Perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas 9 12. Bahwa tentu Pemohon I dan Pemohon II merasa gembira dan menyambut baik kebijakan afirmatif tersebut yang berusaha membuka peluang adanya pemberian izin usaha tambang kepada masyarakat secara luas. Hal ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri karena terbuka suatu peluang untuk mendapatkan izin mengelola tambang sebagai diversifikasi usaha yang dapat meningkatkan pendapatan. Kehadiran Pemerintah dengan perannya dalam menguasai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya memberikan tentu menjadi harapan baru. Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II berpeluang akan menerima manfaat langsung melalui pengelolaan sumber daya alam, sehingga dari sana muncul harapan dan optimisme baru untuk melanjutkan profesi sebagai pelaku usaha dengan harapan dapat memperoleh sumber pendapatan baru yang dapat menopang kebutuhan hidup keluarga. 13. Bahwa dengan adanya peluang berusaha secara prioritas dimaksud, Pemohon I dan Pemohon II memandang ini sebagai momentum strategis untuk melakukan diversifikasi usaha ke bidang pertambangan mineral dan batubara. Sebagai pelaku usaha yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi yang berat dengan kondisi usaha yang tidak stabil, kehadiran kebijakan afirmasi pemerintah dimaksud memberikan angin segar dan harapan baru bagi keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II bertekad untuk memanfaatkan kesempatan yang ada secara optimal sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan. 14. Bahwa niat Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan itikad baik pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menteri ESDM yang menegaskan bahwa UMKM atau pelaku usaha kecil tidak boleh terus- menerus diidentikkan dengan usaha kecil seperti warung bakso, sembako, dan penjual kerupuk. Menurutnya, Pemerintah akan mendorong UMKM naik kelas menjadi pelaku usaha besar di daerah, bahkan menjadi konglomerat lokal, sebagaimana ungkapan berikut: "Saya tidak mau UMKM ini diidentikkan dengan jual bakso jual kerupuk, jual warung. Saya ingin untuk UMKM ini, UMKM yang tangguh yang naik kelas, mereka menjadi konglomerat daerah," ungkap Bahlil saat ditemui di Teluk Bintuni, Papua Barat, dikutip Jumat (13/6/2025). Sumber: “Lewat Tambang, Bahlil Ingin UMKM Naik Kelas Jadi Konglomerat Daerah” selengkapnya: 10 https://www.cnbcindonesia.com/news/20250613122259- 4640757/lewat-tambang-bahlil-ingin-umkm-naik-kelas-jadi- konglomerat-daerah 15. Bahwa dalam melakukan diversifikasi usaha, Pemohon I dan Pemohon II— seperti halnya pelaku usaha lainnya—harus memikirkan badan usaha apa yang akan digunakan untuk melakukan usaha pertambangan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain: apakah menggunakan struktur PT yang sudah ada, membuat Special Purpose Vehicle (SPV), atau bahkan melakukan usaha secara perseorangan. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga perlu memikirkan besaran nilai investasi, kemungkinan mitra kerja sama, dan calon investor. Untuk menentukan hal-hal tersebut, harus ada kerangka regulasi yang jelas terlebih dahulu, karena untuk mewujudkan langkah awal usaha— misalkan membentuk badan usaha—juga memerlukan modal yang tidak sedikit. Pemohon I dan Pemohon tidak serta- merta langsung memiliki badan usaha pertambangan; kemungkinan besar ia memerlukan langkah-langkah bisnis tertentu, perencanaan yang matang, dan modal yang cukup untuk mewujudkannya. 16. Bahwa di tengah proses diversifikasi usaha yang sedang disiapkan, Pemohon I dan Pemohon II menyadari bahwa tidak hanya subjek afirmasi yang diberikan instrumen prioritas untuk memperoleh IUP oleh pemerintah. Ternyata selain subjek afirmasi yang memang membutuhkan uluran tangan pemerintah, terdapat pula subjek “badan usaha swasta” yang diberikan akses prioritas dengan menjadikan hilirisasi sebagai instrumen hukumnya. Hal itu jelas termaktub pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba, sebagai berikut: Pasal 51B ayat (1) WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas. Pasal 60B ayat (1) WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas. 17. Bahwa subjek “badan usaha swasta” sebagaimana dimaksud pada pasal a quo sejatinya bukanlah subjek afirmatif yang melekat pada dirinya suatu kondisi yang memungkinkan subjek hukum dimaksud mengalami marginalisasi atau terpinggirkan sehingga membutuhkan instrumen prioritas dalam mendapatkan IUP, layaknya UMKM, koperasi, atau badan usaha milik 11 ormas keagamaan. Dengan itu, pasal a quo mengonstruksi skema afirmasi prioritas untuk badan usaha swasta dengan instrumen hilirisasi. 18. Bahwa subjek “badan usaha swasta” dapat dimaknai secara luas meliputi sejumlah badan usaha yang tergolong “kecil” hingga yang tergolong “besar” secara permodalan dan finansial, serta dapat pula meliputi badan usaha asing. Artinya, instrumen pemberian prioritas IUP ke depan dapat diberikan kepada badan usaha apa saja, kendati badan usaha dimaksud tidak membutuhkan instrumen afirmasi. Dengan ketentuan pasal a quo, badan usaha yang sudah mapan secara finansial dan badan usaha asing pun dapat memperoleh pemberian prioritas layaknya subjek afirmasi pada Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba. 19. Bahwa di sinilah letak kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II. Jika subjek badan usaha swasta (secara umum) mendapat instrumen pemberian IUP secara prioritas melalui pasal a quo, maka dapat dipastikan peluang Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan prioritas IUP semakin sempit, bahkan menjadi tertutup. Hal itu terjadi karena dalam proses memperoleh prioritas IUP dari pemerintah, Pemohon I dan Pemohon II tidak hanya harus bersaing dengan subjek afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, melainkan juga harus berhadapan dengan subjek badan usaha swasta yang tidak terhitung jumlah dan kapasitas berusahanya—serta juga tidak layak mendapat instrumen prioritas. Sedangkan jumlah IUP yang tersedia sangatlah terbatas dengan kisaran jumlah 4.634 (Bukti P-7). 20. Bahwa dengan jumlah IUP yang terbatas, bagaimana nasib dan peluang Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan prioritas IUP jika subjek hukumnya tidak hanya berupa subjek afirmasi yang memang benar-benar membutuhkan instrumen prioritas, tetapi juga meliputi subjek “badan usaha swasta” secara luas yang tidak terbatas jumlahnya yang bisa saja juga berupa badan usaha swasta asing. Terlebih, jika mengacu pada ketentuan yang ada, mekanisme yang ditentukan adalah berupa pemberian prioritas tanpa lelang yang sarat dengan favoritisme dan praktik etatisme. Jika demikian, bagaimana pemerintah menjamin bahwa mekanisme pemberian prioritas kepada subjek afirmasi [Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (2)] dan subjek badan usaha swasta [Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1)] 12 dilakukan secara berkeadilan dan objektif? Bagaimana pemerintah akan menjamin peluang berusaha secara prioritas kepada subjek afirmasi jika kenyataannya Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) juga memberikan mekanisme afirmatif serupa kepada badan usaha swasta yang luas jangkauannya? Apakah benar komitmen pemerintah untuk “menaikkelaskan” tukang bakso jika terhadap badan usaha swasta yang mapan secara permodalan dan finansial pun juga diberikan instrumen afirmatif serupa? 21. Bahwa dalam posisi yang demikian itu, keberlakuan frasa “dan badan usaha swasta” pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil menyangkut pemberian prioritas IUP kepada subjek afirmasi seperti Pemohon I dan Pemohon II. Pasalnya, instrumen prioritas tidak hanya diberikan kepada subjek afirmasi yang benar-benar membutuhkan, melainkan juga diberikan kepada subjek “badan usaha swasta” yang luas sekali jangkauannya. 22. Bahwa terlebih, pemberian prioritas kepada badan usaha swasta pada pasal a quo pada hakikatnya membuka ruang yang sangat lebar bagi terjadinya praktik-praktik yang tidak adil. Hal ini disebabkan karena pemberian prioritas IUP dilakukan tanpa lelang sehingga sangat rentan terhadap unsur subjektivitas, diskresi yang berlebihan, dan intervensi kepentingan pihak- pihak tertentu. Dalam konteks ini, tidak ada mekanisme kontrol yang memadai untuk memastikan bahwa badan usaha swasta yang memperoleh IUP secara prioritas tersebut benar-benar dipilih berdasarkan kriteria yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, mekanisme prioritas tanpa lelang justru membuka peluang bagi badan usaha swasta yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah—baik kedekatan politik, ekonomi, maupun personal—untuk memperoleh privilege atau hak istimewa dalam mendapatkan IUP. 23. Bahwa konsekuensi logisnya, hanya badan usaha swasta yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah—yang dalam praktiknya seringkali disebut sebagai "kroni" atau "kelompok tertentu yang memiliki akses privilege"—yang akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pemberian prioritas IUP. Badan usaha swasta yang memiliki hubungan baik dengan pejabat pemerintah akan dengan mudah mendapatkan 13 rekomendasi, dukungan, atau bahkan penetapan langsung untuk memperoleh IUP tanpa harus bersaing secara fair dengan pelaku usaha lainnya. 24. Bahwa sementara itu, Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha yang tidak memiliki akses kedekatan khusus dengan pemerintah akan menghadapi hambatan struktural yang sangat besar dalam memperoleh prioritas IUP. Meskipun para Pemohon telah mempersiapkan segala persyaratan teknis, administratif, dan finansial untuk mengajukan permohonan IUP, namun tanpa adanya akses istimewa kepada pemerintah, peluang Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan prioritas IUP menjadi sangat kecil atau bahkan tertutup sama sekali. Hal ini sangat jelas menimbulkan ketidakadilan yang nyata, karena kesempatan untuk mengelola sumber daya alam bukan lagi ditentukan oleh kelayakan objektif dari pemohon, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor subjektif seperti kedekatan politik dan akses personal kepada pengambil kebijakan. Kondisi ini jelas merugikan Pemohon I dan Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai pelaku usaha yang berhak atas kesempatan berusaha yang adil dan berkepastian secara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 25. Bahwa pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta mengakibatkan tidak adanya kesempatan berusaha yang adil bagi Pemohon I dan pemohon II. Padahal Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan agar kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 mensyaratkan dilaksanakannya perekonomian nasional yang berdasar kepada prinsip efisiensi keadilan. Dengan demikian seharusnya tidak ada ruang bagi favoritisme penguasa. Pemberian prioritas IUP pada pasal a quo justru menegasikan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi. 26. Bahwa selain itu, ketentuan frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian prioritas IUP juga menjadi persoalan yang merugikan Pemohon I dan Pemohon II. Frasa dimaksud pada hakikatnya merupakan pintu masuk yang sangat lebar bagi kepentingan negara-negara asing untuk menguasai dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, 14 khususnya mineral kritikal yang menjadi komoditas strategis dalam era transisi energi global saat ini. Ketentuan ini menjadi terjustifikasi saat dikaitkan dengan konteks geopolitik dan geo-ekonomi terkini, di mana Indonesia telah menandatangani berbagai kesepakatan bilateral dengan negara-negara maju, termasuk kesepakatan resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) terkait mineral kritikal, yang di dalamnya terdapat komitmen Indonesia untuk menyediakan akses terhadap mineral kritikal yang dibutuhkan oleh industri AS, khususnya untuk mendukung program transisi energi dan kendaraan listrik mereka (Bukti P-8). 27. Bahwa kesepakatan resiprokal antara Indonesia dengan AS terkait mineral kritikal tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba telah menciptakan mekanisme hukum yang memungkinkan AS atau negara- negara asing lainnya memperoleh akses prioritas terhadap sumber daya mineral Indonesia. Logika hukumnya adalah sebagai berikut: AS sebagai salah satu negara tujuan ekspor produk hilirisasi mineral Indonesia merupakan bagian dari rantai pasok global; dalam kesepakatan resiprokal, Indonesia telah berkomitmen untuk menyediakan mineral kritikal kepada AS; dengan menggunakan justifikasi pemenuhan rantai pasok global sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan prioritas IUP kepada badan usaha swasta, seperti Penanaman Modal Asing (PMA) yang dan yang lainnya guna memastikan pasokan mineral kritikal kepada AS dapat terpenuhi. Dengan kata lain, ketentuan frasa "dan/atau global" dalam pasal a quo telah memberikan legitimasi hukum bagi pemberian prioritas kepada kepentingan asing untuk menguasai sumber daya mineral Indonesia dengan dalih mendukung rantai pasok global. 28. Bahwa dapat kita simulasikan berlakunya ketentuan a quo sebagai berikut. AS membutuhkan pasokan nikel untuk industri baterai kendaraan listrik mereka. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dalam kesepakatan resiprokal antara Indonesia-AS, Amerika dapat meminta akses prioritas terhadap nikel Indonesia dengan menggunakan dasar ketentuan Pasal 51B ayat (2) huruf d Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba. Atas ketentuan itu pula, Pemerintah pun dapat 15 memberikan IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi secara prioritas (tanpa melalui lelang) kepada perusahaan PMA yang dimiliki oleh korporasi Amerika atau kepada perusahaan patungan yang didominasi modal Amerika dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok global. Padahal hal itu bagian dari skenario pemenuhan bahan nikel pada program transisi energi AS. Dalam skenario ini, perusahaan-perusahaan Amerika akan mendapatkan akses istimewa untuk mengeksploitasi nikel Indonesia, sementara pelaku usaha seperti Pemohon I dan Pemohon II akan terpinggirkan dan kehilangan kesempatan untuk mengelola sumber daya alam bangsanya sendiri. 29. Bahwa dengan demikian, ketentuan frasa “dan/atau global” pada hakikatnya telah membentangkan karpet merah bagi negara-negara asing, khususnya AS, untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia dengan legitimasi hukum yang kuat. Jika pintu prioritas ini dibuka lebar-lebar dengan menggunakan justifikasi pemenuhan rantai pasok global, maka pemberian IUP tidak lagi didasarkan pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia, melainkan didasarkan pada kepentingan negara-negara asing Akibatnya, sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, justru akan dieksploitasi untuk kepentingan industri dan kesejahteraan rakyat negara-negara asing. 30. Bahwa mengingat jumlah IUP yang sangat terbatas, keberlakuan frasa "dan/atau global" pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba akan semakin mempersempit ruang dan kesempatan berusaha Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh prioritas IUP. Pasalnya, Pemohon I dan Pemohon II bisa saja harus bersaing badan usaha swasta asing yang sama-sama diberikan akses prioritas IUP. Dengan kata lain, kue IUP yang sudah terbatas akan terbagi lagi untuk memenuhi kepentingan asing yang mengatasnamakan rantai pasok global, sehingga porsi yang tersisa untuk pelaku usaha domestik seperti Pemohon I dan Pemohon II menjadi semakin kecil. 31. Bahwa hal ini jelas-jelas merugikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha dan merupakan perorangan warga Indonesia. Memang sudah seharusnya Pemohon I dan Pemohon II mendapat prioritas dalam mengakses dan mengelola sumber daya alam Indonesia untuk sebesar- 16 besar kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Bukan sebaliknya yang justru memberikan akses prioritas serupa kepada kepentingan asing. 32. Bahwa untuk menjelaskan adanya sifat kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025, perlu dijelaskan bahwa kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II bersifat potensial yang dalam penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi apabila ketentuan frasa "dan badan usaha swasta" pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) serta frasa "dan/atau global" pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba tetap berlaku. 33. Bahwa kerugian potensial dimaksud dapat dipastikan terjadi berdasarkan serangkaian fakta dan kondisi objektif yang tidak terbantahkan. Pertama, Pemohon I dan Pemohon II adalah pelaku usaha swasta yang saat ini tengah mempersiapkan diversifikasi usaha ke sektor pertambangan dengan menyiapkan struktur modal, SDM kompeten, business plan komprehensif, dan dokumen persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan IUP. Kedua, jumlah IUP yang tersedia sangat terbatas dengan kisaran 4.634 izin, sehingga persaingan untuk memperoleh prioritas IUP akan sangat ketat, bahkan tidak mungkin. Ketiga, dengan berlakunya pasal a quo, Pemohon I dan Pemohon II tidak hanya harus bersaing dengan subjek afirmatif (UMKM, koperasi, badan usaha milik ormas keagamaan) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, tetapi juga harus berhadapan dengan subjek "badan usaha swasta" yang sangat luas cakupannya—mulai dari badan usaha kecil hingga besar yang mapan secara permodalan dan finansial, termasuk badan usaha asing—yang sama-sama diberikan akses prioritas IUP tanpa melalui mekanisme lelang yang objektif dan transparan. 34. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, dapat dipastikan bahwa peluang Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh prioritas IUP akan semakin sempit atau bahkan tertutup sama sekali, mengingat mekanisme pemberian prioritas tanpa lelang sangat rentan terhadap praktik favoritisme, kronisme, dan subjektivitas yang menguntungkan badan usaha swasta yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah, sementara Pemohon I dan Pemohon 17 II yang tidak memiliki akses istimewa tersebut akan menghadapi hambatan struktural yang nyata dalam memperoleh prioritas IUP. 35. Bahwa terjadinya kerugian potensial tersebut semakin diperkuat oleh adanya frasa "dan/atau global" pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba yang dapat membuka pintu lebar-lebar bagi kepentingan asing untuk menguasai sumber daya mineral Indonesia dengan legitimasi hukum yang kuat. Ketentuan ini, apabila dikaitkan dengan konteks kesepakatan resiprokal antara Indonesia dengan AS terkait mineral kritikal, menciptakan mekanisme hukum yang memungkinkan negara-negara asing memperoleh akses prioritas terhadap sumber daya mineral Indonesia dengan dalih pemenuhan rantai pasok global. Dengan jumlah IUP yang sangat terbatas, alokasi prioritas kepada kepentingan asing tersebut secara matematis dan logis akan semakin mempersempit ruang dan kesempatan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha domestik untuk memperoleh prioritas IUP. Oleh karena itu, kerugian potensial tersebut berupa tertutupnya kesempatan berusaha yang adil dan berkepastian hukum untuk mengelola sumber daya alam Indonesia. 36. Bahwa untuk menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya frasa "dan badan usaha swasta" dan frasa "dan/atau global" pada pasal a quo sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025, perlu terlebih dahulu diuraikan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam kaitannya dengan frasa "badan usaha swasta" dalam UU Minerba. 37. Bahwa Mahkamah dalam perkara 77/PUU-XXII/2024 pernah menguji konstitusionalitas Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang mempersoalkan adanya penawaran prioritas IUP bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan. Yang menarik dari putusan tersebut adalah bahwa meskipun norma yang diuji sama sekali tidak menyebutkan istilah "ormas keagamaan" secara eksplisit—norma tersebut hanya menyatakan "melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas" yang bersifat interpretatif—dan objek pengujian adalah norma dalam undang-undang bukan dalam PP 25/2024, namun ormas keagamaan yang notabene adalah badan hukum dan bukan badan usaha tetap diakui kepentingannya dan diundang untuk memberikan 18 keterangan baik di Mahkamah maupun di DPR. Jika ormas keagamaan yang bukan badan usaha dapat diakui legal standing-nya, maka tidak ada alasan bagi Pemohon I dan Pemohon UU sebagai orang perseorangan yang merupakan rakyat dan pelaku usaha justru dipertanyakan kedudukan hukumnya? 38. Bahwa pasalnya, ormas keagamaan dapat membentuk badan usaha untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan setelah UU Minerba memperbolehkan badan usaha milik ormas keagamaan mendapatkan prioritas konsesi tambang, ormas keagamaan dapat mendirikan PT berbadan hukum khusus untuk menyelenggarakan usaha pertambangan. Namun yang penting dicatat adalah bahwa meskipun ormas keagamaan belum mendirikan PT berbadan hukum tersebut, ormas keagamaan tetap dianggap memiliki kepentingan dan kedudukan hukum sebagaimana dibuktikan dari diberikannya kesempatan untuk memberikan keterangan di Mahkamah. 39. Bahwa logika yang sama, Pemohon I dan Pemohon II sesungguhnya adalah subjek hukum yang sama dengan ormas keagamaan. Perbedaan fundamental hanyalah pada bentuk subjek hukumnya: ormas keagamaan merupakan rechtsperson (badan hukum), sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah naturlijk person (orang perorangan). Substansi kepentingan mereka dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan akses terhadap izin usaha pertambangan adalah sama. 40. Bahwa berdasarkan prinsip a prinsip kesetaraan di hadapan hukum, apabila ormas keagamaan sebagai badan hukum diakui kepentingannya meskipun belum memiliki badan usaha khusus pertambangan, maka makna "badan usaha swasta" pada pasal a quo harus diinterpretasikan secara inklusif untuk mencakup pelaku usaha baik yang telah memiliki badan usaha/hukum khusus (pertambangan), yang ingin melakukan diversifikasi usaha, maupun yang berencana akan memiliki badan usaha, in casu Pemohon I dan pemohon II. Hal ini diperkuat oleh bukti empiris yang menunjukkan bahwa pelaku usaha perseorangan memang dimungkinkan untuk terlibat dalam sektor pertambangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian ESDM melalui laman https://modi.esdm.go.id, terbukti terdapat pemegang IUP pertambangan yang menggunakan nama perseorangan (Bukti P-9). 19 Fakta empiris ini secara konkret membuktikan bahwa perusahaan perseorangan atau bahkan orang perseorangan memang dimungkinkan secara hukum untuk memperoleh IUP dalam praktik penyelenggaraan pertambangan di Indonesia. 41. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan yang logis baik secara yuridis maupun faktual untuk meniadakan kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II. Sebagai rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai pelaku usaha dijamin haknya oleh Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Maka setiap aturan yang menjadi persoalan konstitusional bagi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan diversifikasi usaha, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mempersoalkannya. 42. Bahwa untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo. Pasalnya, frasa "dan badan usaha swasta" pada pasal a quo menjadikan lingkup subjek yang berhak memperoleh prioritas IUP meluas hingga mencakup seluruh badan usaha swasta secara umum sehingga otomatis mempersempit ruang kompetisi bagi Pemohon I dan Pemohon II. Perluasan subjek prioritas ini diperparah oleh berlakunya frasa "dan/atau global" yang memberikan legitimasi hukum bagi pemberian IUP prioritas kepada badan usaha asing. Hal ini jelas akan semakin mengurangi jatah yang tersisa bagi pelaku usaha domestik seperti Pemohon I dan Pemohon II. Selain itu, mekanisme prioritas tanpa lelang yang diatur dalam pasal a quo menciptakan sistem yang rentan terhadap praktik favoritisme dan kronisme, di mana hanya badan usaha swasta yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah yang akan memperoleh prioritas IUP, sementara Pemohon I dan Pemohon II yang tidak memiliki akses istimewa tersebut akan tereliminasi untuk mendapat kesempatan berusaha. 43. Bahwa kerugian dimaksud secara spesifik diakibatkan berlakunya pasal a quo yang memperluas subjek prioritas secara tidak proporsional, membuka pintu bagi dominasi kepentingan asing, dan menciptakan mekanisme tanpa lelang yang tidak berkeadilan, sehingga menghilangkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta mengingkari amanat Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa pengelolaan sumber 20 daya alam harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan demokrasi ekonomi. 44. Bahwa untuk menjelaskan adanya kemungkinan kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025, maka apabila frasa "dan badan usaha swasta" dan frasa "dan/atau global" pada pasal a quo dibatalkan oleh Mahkamah, persaingan untuk memperoleh prioritas IUP akan kembali terbatas hanya pada subjek afirmatif yang benar-benar membutuhkan, sehingga peluang Pemohon I dan Pemohon II akan kembali terbuka secara adil dan berkepastian hukum karena harus bersaing dengan badan usaha yang setara yang secara an sich memang sama-sama membutuhkan afirmasi pemerintah. Dengan demikian, tanpa adanya ketentuan frasa "dan badan usaha swasta" serta frasa "dan/atau global" pada pasal a quo, kerugian konstitusional berupa tertutupnya kesempatan berusaha yang adil akibat harus bersaing dengan subjek badan usaha swasta umum dan bayang-bayang dominasi badan usaha asing untuk memperoleh prioritas IUP tidak akan terjadi.  Kerugian Hak Konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Guru Honorer yang Berhak atas Manfaat Pengelolaan Sumber Daya Alam 45. Bahwa untuk menjelaskan adanya hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV yang dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025, perlu dijelaskan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah seorang guru honorer di Sekolah Alam Tunas Cendikia. Pemohon III dan Pemohon IV merupakan guru shadow (shadow teacher) yang membimbing dan mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK). Tugas tersebut tentu tidaklah mudah. Belum lagi jarak tempuh antara tempat tinggal dengan posisi sekolah yang harus menempuh jarak kurang lebih 8,4 km. Dengan tugasnya itu, Pemohon III dan Pemohon IV digaji dengan nominal 925.000,00/bulan (Bukti P.8). Tentu kondisi yang demikian itu tidaklah mudah mengingat tugas pokok yang harus dijalankan juga cukup berat, di antaranya menciptakan lingkungan sekolah inklusi, memberikan dukungan personal, mengajarkan adaptasi dengan lingkungan, dan 21 mengembangkan keterampilan sosial-emosional serta kemandirian siswa ABK. 46. Bahwa dalam kapasitasnya itu, Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar sebagai guru demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Secara spesifik pula hak dimaksud tersebut juga ditegaskan melalui ketentuan pada Pasal 34 ayat (3) UU Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”. 47. Bahwa oleh karena itu, pemerintah berkewajiban secara konstitusional untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana dijamin pada Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Selain itu, Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 juga mewajibkan pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua ketentuan konstitusional ini menciptakan setidak-tidaknya dua kewajiban konstitusional bagi negara, yaitu; (i) kewajiban menyediakan anggaran pendidikan yang memadai; dan (ii) kewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan. 48. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, negara memerlukan sumber pendapatan yang memadai dan berkelanjutan yang setidak-tidaknya diperoleh dari dua kategori pendapatan, yaitu; (i) penerimaan pajak; dan (ii) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang salah satu komponennya adalah dividen dari BUMN. Entitas BUMN menjadi instrumen negara dalam mengelola kekayaan alam dan sumber daya strategis, memiliki peran vital dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui mekanisme dividen, bagi hasil, dan penyetoran laba yang seharusnya dapat menjadi sumber pembiayaan signifikan bagi anggaran pendidikan. 49. Bahwa dalam posisi yang demikian itu, Pemohon III dan Pemohon IV berhak mendapat manfaat dari pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah melalui alokasi anggaran di bidang pendidikan, di mana setidak-tidaknya hak 22 konstitusional dimaksud dilandasi dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, sebagai berikut: Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 50. Bahwa untuk menjelaskan hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV dirugikan oleh berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 7/2025, perlu dijelaskan bahwa keberlakuan frasa "dan badan usaha swasta" pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba mengakibatkan terjadinya swastanisasi sektor pertambangan yang dilakukan secara prioritas. Swastanisasi dimaksud terjadi karena pasal a quo memberikan akses prioritas kepada badan usaha swasta untuk memperoleh IUP tanpa melalui mekanisme lelang yang kompetitif dan transparan, sehingga porsi penguasaan wilayah pertambangan mineral dan batubara secara bertahap akan terus didominasi oleh sektor swasta. Padahal sektor pertambangan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar, baik melalui mekanisme pajak, royalti, maupun dividen dari BUMN yang bergerak di sektor pertambangan seperti PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Freeport Indonesia, dan BUMN pertambangan lainnya. 51. Bahwa dengan adanya instrumen pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta sebagaimana diatur dalam pasal a quo, wilayah-wilayah pertambangan yang seharusnya dikelola untuk memaksimalkan perolehan dividen bagi negara, justru dialihkan kepada sektor swasta yang orientasinya adalah memaksimalkan keuntungan pemegang saham privat. Akibatnya, 23 dividen BUMN di bidang pertambangan akan semakin berkurang secara signifikan karena area operasi dan potensi cadangan mineral yang dapat dikelola oleh BUMN dapat diberikan secara prioritas kepada badan usaha swasta. Penurunan dividen BUMN bidang pertambangan merupakan konsekuensi logis dari mekanisme swastanisasi secara prioritas yang dilegitimasi oleh pasal a quo. Hal itu mengingat jumlah IUP yang tersedia sangat terbatas sehingga setiap IUP yang diberikan kepada swasta secara otomatis mengurangi peluang BUMN untuk mengelola sumber daya mineral dan batubara. 52. Bahwa hal dimaksud akan berdampak langsung dan nyata terhadap kapasitas fiskal negara, khususnya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi salah satu komponen utama dari APBN. Jika jatah pengelolaan BUMN berkurang akibat adanya akses prioritas bagi badan usaha swasta dalam memperoleh IUP, maka dapat dipastikan total penerimaan APBN akan mengalami penurunan atau setidak-tidaknya mengalami stagnasi pertumbuhan, yang pada gilirannya akan berdampak pada kemampuan negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam kondisi demikian itu, tentu anggaran pendidikan juga akan mengalami stagnasi, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer seperti Pemohon III dan Pemohon IV, menjadi tertunda dan terhambat. 53. Bahwa akibatnya, nasib Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini hanya menerima gaji sebesar Rp925.000,00 per bulan dengan beban kerja yang sangat berat sebagai shadow teacher bagi anak berkebutuhan khusus, tidak akan kunjung lebih baik dari kondisi sekarang, bahkan berpotensi semakin memburuk jika tren swastanisasi pertambangan terus berlanjut tanpa kontrol konstitusional. 54. Bahwa kerugian dimaksud semakin diperparah oleh berlakunya frasa "dan/atau global" pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba yang menjadikan pemenuhan rantai pasok global sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian prioritas IUP. Dengan berlakunya ketentuan a quo, yang terjadi bukan hanya swastanisasi sektor pertambangan, melainkan juga liberalisasi dengan pembukaan akses 24 seluas-luasnya bagi badan usaha asing untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara Indonesia. Frasa "dan/atau global" memberikan justifikasi hukum bagi pemerintah untuk memberikan prioritas IUP kepada badan usaha asing dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok global, yang dalam praktiknya seringkali berarti memenuhi kepentingan industri negara-negara maju seperti AS atau negara-negara lain yang membutuhkan pasokan mineral kritikal untuk program transisi energi dan industrialisasi mereka. 55. Bahwa dengan mekanisme ini, sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dikelola oleh negara melalui BUMN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, justru dieksploitasi oleh korporasi asing yang keuntungannya mengalir ke luar negeri dan tidak memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara Indonesia. Bahkan, badan usaha asing yang beroperasi di Indonesia seringkali memanfaatkan berbagai skema penghindaran pajak, transfer pricing, dan insentif fiskal sehingga kontribusi mereka terhadap APBN jauh lebih kecil dibandingkan jika wilayah pertambangan tersebut dikelola langsung oleh BUMN yang seluruh dividennya masuk ke kas negara. 56. Bahwa liberalisasi sektor pertambangan melalui ketentuan frasa "dan/atau global" pada pasal a quo jelas dapat merugikan Pemohon III dan Pemohon IV yang bertugas mendidik anak bangsa dengan gaji yang pas-pasan dan kondisi kerja yang sangat berat. Di saat Pemohon III dan Pemohon IV— beserta jutaan guru honorer lainnya di seluruh Indonesia—berharap ada uluran tangan negara untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui peningkatan anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan negara atas pengelolaan sumber daya alam, justru ketentuan a quo memberikan akses prioritas kepada badan usaha asing untuk ikut menikmati kekayaan alam Indonesia secara mudah, cepat, dan tanpa kompetisi yang fair. Akibatnya, potensi penerimaan negara dari sektor pertambangan yang seharusnya dapat dioptimalkan melalui pengelolaan BUMN untuk kemudian dialokasikan bagi peningkatan kesejahteraan guru dan pendidikan nasional, justru mengalir ke kantong korporasi asing dan pemegang saham swasta yang tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. 25 57. Bahwa situasi ini menciptakan paradoks yang sangat ironis dan tidak adil. Di satu sisi, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai guru yang mendidik generasi penerus bangsa dengan penuh pengorbanan harus bertahan dengan gaji Rp925.000,00 per bulan dan tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai, di sisi lain badan usaha asing dan swasta besar diberikan akses prioritas untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk para guru. Dengan demikian, keberlakuan frasa "dan badan usaha swasta" serta frasa "dan/atau global" pada pasal a quo telah menciptakan mekanisme hukum yang secara sistematis merampas hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikmati manfaat pengelolaan sumber daya alam melalui alokasi anggaran pendidikan yang memadai sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, serta mengingkari amanat Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa pengelolaan kekayaan alam harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 58. Bahwa untuk menjelaskan adanya sifat kerugian konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025, perlu dijelaskan bahwa kerugian konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV bersifat potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pasalnya, Pemohon III dan Pemohon IV yang sangat bergantung pada alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah untuk peningkatan kesejahteraannya, sehingga setiap kebijakan yang berdampak pada penurunan atau stagnasi anggaran pendidikan akan secara tidak langsung mempengaruhi kondisi ekonomi dan kesejahteraan Pemohon III dan Pemohon IV. Sektor pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kontributor terbesar bagi penerimaan negara melalui mekanisme dividen BUMN. Memberikan akses prioritas kepada badan usaha swasta dan badan usaha asing untuk memperoleh IUP tanpa melalui lelang, maka secara matematis dan logis wilayah pertambangan yang seharusnya dapat dikelola oleh BUMN untuk menghasilkan dividen bagi negara akan berkurang secara signifikan. Secara tidak langsung, swastanisasi dan liberalisasi akibat ketentuan a quo akan berdampak langsung pada penurunan atau stagnasi total penerimaan PNBP, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kapasitas 26 fiskal negara dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. 59. Dalam kondisi di mana anggaran pendidikan mengalami stagnasi atau penurunan nilai riil akibat berkurangnya penerimaan negara dari sektor pertambangan, maka upaya peningkatan kesejahteraan guru, termasuk peningkatan gaji guru honorer seperti Pemohon III dan Pemohon IV akan terhambat sehingga kondisi ekonomi Pemohon III dan Pemohon IV tidak akan mengalami perbaikan yang berarti. Dengan demikian, dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan bahwa keberlakuan pasal a quo akan mengakibatkan Pemohon III dan Pemohon IV kehilangan kesempatan untuk menikmati peningkatan kesejahteraan yang seharusnya dapat diperoleh melalui optimalisasi pengelolaan pertambangan oleh BUMN yang dividennya dialokasikan untuk anggaran pendidikan. 60. Bahwa untuk menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV dengan berlakunya pasal yang diujikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025, perlu dijelaskan bahwa BUMN sebagai instrumen negara memiliki kesempatan besar untuk mengelola wilayah pertambangan mineral dan batubara. Tetapi, berlakunya frasa "dan badan usaha swasta" pada pasal a quo akan mendorong terjadinya swastanisasi sektor pertambangan secara sistematis karena badan usaha swasta diberikan akses prioritas untuk memperoleh IUP tanpa lelang. Akibatnya, wilayah pertambangan yang seharusnya dikelola BUMN untuk menghasilkan dividen bagi negara dialihkan kepada sektor swasta yang orientasinya adalah memaksimalkan keuntungan pemegang saham privat. Kemudian swastanisasi ini diperparah oleh berlakunya frasa "dan/atau global" yang mendorong adanya liberalisasi sumber daya pertambangan. 61. Bahwa akibat swastanisasi dan liberalisasi tersebut, dividen BUMN dari sektor pertambangan akan mengalami penurunan karena area operasi dan cadangan mineral yang dapat dikelola BUMN menjadi terbatas, sehingga total PNBP yang menjadi komponen APBN mengalami stagnan. Akibatnya, penurunan atau stagnasi PNBP berdampak langsung pada kapasitas fiskal negara dalam mengalokasikan anggaran pendidikan, sehingga meskipun secara persentase tetap dialokasikan 20% dari APBN, namun nilai riilnya 27 mengalami stagnasi atau bahkan penurunan. Stagnasi anggaran pendidikan tersebut pada gilirannya akan berdampak secara tidak langsung terhadap tertutupnya kesempatan peningkatan kesejahteraan guru, termasuk Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini hanya menerima gaji yang terbilang kecil per bulannya, sehingga kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perbaikan yang berarti. 62. Bahwa faktanya, Mahkamah melalui Putusan 77/PUU-XXII/2024 telah memberikan preseden penting dalam mengakui kedudukan hukum warga negara perorangan yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sumber daya alam, meskipun tidak terdapat hubungan langsung secara teknis antara profesi pemohon dengan pasal yang diuji. Dalam perkara a quo, Mahkamah menerima kedudukan hukum seorang warga negara yang berprofesi sebagai dosen untuk mempersoalkan konstitusionalitas kebijakan pertambangan, meskipun tidak ada korelasi langsung antara profesi akademisi dengan kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana pertimbangan berikut: …Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya mempunyai hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena adanya pemberian prioritas WIUPK kepada kelompok tertentu secara tidak adil yang berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam pengelolaan kekayaan alam sehingga menyebabkan sumber daya alam tidak dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (vide halaman 364-365). 63. Bahwa pengakuan Mahkamah ini didasarkan pada prinsip fundamental bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk menikmati manfaat pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dijamin Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan preseden tersebut, Mahkamah seharusnya secara konsisten juga menerima kedudukan hukum Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan guru honorer. Kerugian konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV bahkan jauh lebih konkret dan terukur dibandingkan dengan kerugian yang dialami pemohon dalam perkara 77/PUU-XXII/2024, karena terdapat rantai kausalitas yang sistematis antara keberlakuan frasa "dan badan usaha swasta" serta "dan/atau global" dalam pasal a quo dengan kesejahteraan guru melalui mekanisme fiskal negara. Pemberian akses prioritas kepada badan usaha swasta dan asing untuk memperoleh IUP tanpa lelang akan secara matematis mengurangi wilayah 28 pertambangan yang dapat dikelola oleh BUMN, yang pada gilirannya akan menurunkan dividen BUMN sebagai komponen penerimaan negara yang menjadi salah satu sumber pembiayaan anggaran pendidikan. 64. Bahwa untuk menjelaskan adanya kemungkinan kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025, maka apabila frasa "dan badan usaha swasta" dan frasa "dan/atau global" pada pasal a quo dibatalkan oleh Mahkamah, kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon III dan Pemohon IV tidak akan terjadi. BUMN sebagai instrumen negara dalam mengelola kekayaan alam dapat memaksimalkan penguasaan dan pengelolaan wilayah pertambangan mineral dan batubara untuk menghasilkan dividen yang optimal bagi negara. Dengan meningkatnya dividen BUMN dari sektor pertambangan akibat tidak adanya swastanisasi dan liberalisasi yang sistematis, maka kapasitas fiskal negara dalam membiayai sektor pendidikan akan meningkat secara signifikan, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan guru akan memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk direalisasikan. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN  Frasa “dan Badan Usaha swasta” Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 1. Bahwa persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah sebagai berikut: 1) Apakah subjek “badan usaha swasta” pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba berhak mendapat instrumen prioritas jika dihubungkan dengan prinsip perlakuan khusus pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945? 2) Apakah pilihan model atau mekanisme pemberian prioritas kepada badan usaha swasta sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil pada Pasal 28D ayat (1) serta prinisp efisiensi berkeadilan pada Pasal 33 ayat (4)? 3) Jika demikian halnya, apakah ketentuan pemberian prioritas kepada badan usaha swasta sejalan dengan prinsip penguasaan negara untuk 29 sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945? 2. Bahwa untuk menjawab persoalan konstitusional pertama, perlu diuraikan terlebih dahulu bahwa “prioritas” dalam pemberian IUP harus dimaknai sebagai instrumen afirmatif negara terhadap kelompok-kelompok yang memenuhi syarat sebagai subjek afirmasi. Hal demikian secara jelas disebutkan Mahkamah pada Putusan 77/PUU-XXII/2024, sebagai berikut: Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba harus dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Prioritas ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap badan usaha yang dimiliki negara/daerah, tetapi juga diberikan kepada pihak atau badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi permasalahan seperti penambangan ilegal/liar. Dengan demikian, frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum [vide halaman 378]. 3. Bahwa selain itu, hal yang perlu diuraikan juga adalah berkenaan dengan konstruksi hukum UU Minerba. UU 2/2025 mengonstruksi mekanisme pemberian prioritas kepada badan usaha selain BUMN/D dengan tiga (model) instrumen afirmasi. Pertama, pemberian prioritas kepada badan usaha yang secara ansich adalah subjek afirmasi, seperti UMKM, koperasi, badan usaha milik ormas. Hal ini sebagaimana diatur melalui ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba. Kedua, pemberian prioritas kepada badan usaha swasta dengan menjadikan keunggulan dan kemandirian perguruan tinggi sebagai instrumen afirmasi yang diatur melalui Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 60A ayat (1) UU Minerba. Ketiga, pemberian prioritas kepada badan usaha swasta dengan menjadikan hiliriasasi sebagai instrumen afirmasi sebagaimana diatyr pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba. 4. Bahwa jika menggunakan pendekatan sistematis terhadap konstruksi pemberian prioritas kepada badan usaha selain BUMN/D pada UU Minerba, tampak hanya instrumen pertama yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang secara inheren memang melekat suatu kondisi afirmatif pada diri internal subjek hukum (UMKM, koperasi, badan usaha milik ormas keagamaan). Sedangkan dua instrumen yang lainnya didasarkan pada 30 kondisi eksternal di luar pada subjek hukum “badan usaha swasta”. Hal ini tampak dengan jelas karena Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) secara jelas menyebutkan kualifikasi subjek afirmasi yang berhak mendapatkan prioritas. Sedangkan Pasal 51A ayat (1), Pasal 60A ayat (1), Pasal 51B ayat (1), dan Pasal 60B ayat (1) mengonstruksi subjek penerima prioritas IUP dengan frasa “dan badan usaha swasta” secara umum yang luas sekali jangkauannya. Karena itu, subjek dimaksud menggunakan instrumen di luar pada dirinya sebagai pintu masuk memperoleh instrumen afirmasi, seperti perguruan tinggi atau hilirisasi. 5. Bahwa mengacu pada ketentuan dimaksud, apakah ada alasan konstitusional yang dapat membenarkan bahwa hilirisasi dapat dijadikan dasar instrumen afirmatif kepada badan usaha swasta? 6. Bahwa frasa "dan badan usaha swasta" pada pasal a quo tidak memberikan definisi, batasan, atau kualifikasi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan subjek dimaksud. Ketentuan ini berbeda secara diametral dengan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) yang secara eksplisit dan spesifik menyebutkan subjek afirmasi. Ini menandakan bahwa "badan usaha swasta" mengandung spektrum yang sangat luas dan tidak terbatas, meliputi: (i) perseroan terbatas skala kecil hingga konglomerasi multinasional; (ii) badan usaha swasta milik warga negara Indonesia maupun warga negara asing; (iii) perusahaan yang baru berdiri hingga korporasi dengan aset triliunan rupiah; (iv) badan usaha yang beroperasi secara lokal hingga perusahaan transnasional dengan jejaring global. 7. Bahwa ketika subjek penerima prioritas tidak terdefinisi secara jelas, mekanisme pemberian prioritas menjadi rentan terhadap: (i) interpretasi subjektif dari otoritas pemberi izin yang dapat menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; (ii) ketidakseragaman penerapan di tingkat daerah yang berpotensi menciptakan disparitas perlakuan; dan (iii) konflik kepentingan antara badan usaha swasta besar dengan BUMN/D yang justru merupakan instrumen negara dalam penguasaan cabang produksi penting. Yang lebih problematis dari ketidakjelasan subjek "badan usaha swasta" adalah tidak adanya pembatasan eksplisit bahwa subjek dimaksud haruslah berbentuk badan hukum Indonesia atau dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hal ini membuka ruang interpretasi bahwa badan usaha swasta asing atau 31 badan usaha yang dikuasai modal asing dapat memperoleh prioritas dalam pemberian IUP. 8. Bahwa untuk memahami mengapa subjek "badan usaha swasta" tidak layak menerima instrumen afirmasi, terlebih dahulu harus dipahami esensi filosofis dari kebijakan afirmatif itu sendiri. Instrumen afirmasi (affirmative action) dalam filsafat hukum dan teori keadilan merupakan kebijakan yang dirancang untuk memberikan perlakuan khusus (special treatment) kepada kelompok tertentu yang secara historis dan struktural mengalami diskriminasi, marginalisasi, atau ketidaksetaraan kesempatan. Tujuan utama dari instrumen afirmasi adalah mencapai keadilan substantif (substantive equality) atau kesetaraan hasil (equality of outcome), bukan sekadar kesetaraan formal (formal equality) atau kesamaan perlakuan (equal treatment). 9. Bahwa John Rawls dalam magnum opus-nya "A Theory of Justice" merumuskan prinsip perbedaan (difference principle) yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika: (i) memberikan keuntungan terbesar kepada anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (the least advantaged members of society); dan (ii) melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil (fair equality of opportunity). Prinsip Rawls ini memberikan legitimasi moral bagi kebijakan afirmatif karena kebijakan tersebut ditujukan untuk mengangkat posisi kelompok yang paling tidak beruntung sehingga tercapai keadilan distributif, sebagaimana berikut: First Principle: Each person has the same indefeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, compatible with the same liberties for all; Second Principle: Social and economic inequalities must be: (a) Attached to offices and positions open to all under fair equality of opportunity; (b) To the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle) (John Rawls, A Theory of Justice, 1971; rev. ed. 1999) 10. Bahwa Ronald Dworkin dalam "Taking Rights Seriously" lebih lanjut menjelaskan bahwa instrumen afirmasi merupakan manifestasi dari prinsip "equal concern and respect" yang mengharuskan negara memperlakukan semua warganya dengan perhatian dan penghormatan yang sama. Namun, perhatian dan penghormatan yang sama tidak berarti perlakuan yang identik (identical treatment), melainkan perlakuan yang proporsional dengan kondisi 32 dan kebutuhan masing-masing (proportional treatment). Kelompok yang secara struktural mengalami disadvantage memerlukan perhatian khusus untuk dapat mencapai posisi yang setara dengan kelompok yang secara historis lebih diuntungkan. 11. Bahwa dalam konteks hukum Indonesia, prinsip afirmasi mendapat legitimasi dari Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 28D ayat (1) tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menafsirkan bahwa "perlakuan yang sama" dalam Pasal 28D ayat (1) tidak melarang perlakuan yang berbeda (differentiation) sepanjang perbedaan perlakuan tersebut: (i) memiliki justifikasi rasional dan objektif; (ii) proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai; (iii) tidak sewenang- wenang atau arbitrer; dan (iv) ditujukan untuk mencapai tujuan konstitusional yang legitimate, seperti keadilan sosial atau kesejahteraan umum. Dari kerangka filosofis dan konstitusional ini, dapat ditarik beberapa kriteria esensial yang harus dipenuhi agar suatu kelompok dapat menjadi subjek legitimate dari kebijakan afirmatif. 1) Kerentanan struktural (structural vulnerability). Subjek afirmasi haruslah kelompok yang secara sistemik dan struktural berada dalam posisi yang tidak menguntungkan akibat hambatan-hambatan yang bersifat institusional, bukan semata-mata karena pilihan individual. Kerentanan ini bersifat inheren pada kondisi kelompok tersebut, seperti keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, pendidikan, atau jaringan pasar. 2) Historis-marginalisasi (historical marginalization). Kelompok yang layak mendapat afirmasi adalah kelompok yang secara historis mengalami pengucilan, diskriminasi, atau ketidakadilan sistemik yang mengakibatkan akumulasi ketidaksetaraan antar-generasi. Afirmasi berfungsi sebagai reparasi (reparative justice) atas ketidakadilan masa lalu yang masih berdampak hingga kini. 3) Ketimpangan akses dan kesempatan (inequality of access and opportunity). Subjek afirmasi adalah kelompok yang tidak memiliki level playing field yang sama dengan kelompok dominan dalam mengakses sumber daya ekonomi, politik, atau sosial. Tanpa intervensi khusus, 33 kelompok ini akan terus tertinggal dalam kompetisi yang seolah-olah fair namun sejatinya sudah timpang sejak awal. 4) Ketidakmampuan berkompetisi secara setara (inability to compete equally). Kelompok yang layak mendapat afirmasi adalah kelompok yang secara objektif tidak memiliki kapasitas untuk berkompetisi secara setara dengan aktor-aktor dominan karena keterbatasan sumber daya, bukan karena ketidakefisienan atau ketidakmampuan manajerial semata. 5) Tujuan pemberdayaan menuju kemandirian (empowerment towards self-reliance). Afirmasi bukanlah bentuk privilese permanen, melainkan instrumen sementara (temporary measure) yang dirancang untuk memberdayakan kelompok marginal hingga mereka mampu berkompetisi secara mandiri. Oleh karena itu, subjek afirmasi haruslah kelompok yang secara potensial dapat tumbuh dan berkembang jika diberikan dukungan khusus pada fase awal. 12. Bahwa jika kelima kriteria di atas diterapkan pada subjek yang disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, maka dengan mudah dapat dilihat bahwa kelompok-kelompok ini memenuhi kriteria sebagai subjek afirmasi. Pertama, UMKM secara struktural mengalami kerentanan yang signifikan dalam sistem ekonomi kapitalis yang cenderung oligopolistik. UMKM bisa menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan akses terhadap permodalan karena tidak memiliki agunan yang memadai dan dianggap berisiko tinggi oleh perbankan atau keterbatasan akses terhadap teknologi dan inovasi karena ketiadaan dana untuk riset dan pengembangan. Kedua, koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan secara inheren berbeda dengan badan usaha kapitalistik. Koperasi menghadapi kesulitan struktural untuk berkompetisi karena tidak dapat menarik investasi besar dari pasar modal dan cenderung memiliki efisiensi yang lebih rendah dibanding korporasi yang profit-oriented. Ketiga, badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan memiliki karakteristik khusus sebagai entitas ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi profit tetapi juga mengemban misi sosial-keagamaan seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Badan usaha ini umumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap permodalan karena tidak dapat menawarkan return on investment yang kompetitif dibanding badan usaha 34 murni komersial. Memberikan prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan adalah bentuk pengakuan negara terhadap peran penting organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 13. Bahwa ketiga kategori subjek di atas—UMKM, koperasi, dan badan usaha milik ormas keagamaan—memiliki karakteristik inheren yang membuat mereka layak menerima instrumen afirmasi. Mereka adalah kelompok yang secara struktural lemah, tidak memiliki akses setara terhadap sumber daya ekonomi, dan memerlukan dukungan khusus untuk dapat berkompetisi secara fair. Lebih penting lagi, pemberdayaan kelompok-kelompok ini memiliki efek yang besar terhadap pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan karena mereka beroperasi di tingkat grassroot dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat banyak. 14. Bahwa sebaliknya, "badan usaha swasta" sebagai kategori umum sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagai subjek afirmasi. Analisis kritis terhadap karakteristik badan usaha swasta menunjukkan bahwa kategori ini adalah antitesis dari subjek afirmatif berdasarkan beberapa argumentasi berikut. 15. Bahwa Pertama, tidak ada kerentanan struktural yang inheren pada "badan usaha swasta". Subjek "badan usaha swasta" mencakup spektrum yang sangat luas mulai dari startup yang baru berdiri hingga konglomerasi multinasional dengan aset ratusan triliun rupiah. Tidak ada karakteristik inheren yang membuat seluruh kategori "badan usaha swasta" berada dalam posisi yang strukturally disadvantaged. Justru, dalam sistem ekonomi kapitalis, badan usaha swasta adalah aktor dominan yang menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi. Dalam konteks sektor minerba, perusahaan-perusahaan tambang swasta besar seperti Adaro Energy, Bumi Resources, Harum Energy, dan Indo Tambangraya Megah adalah korporasi dengan kapitalisasi pasar miliaran dolar, memiliki akses terhadap teknologi pertambangan paling canggih, dan beroperasi dengan standar internasional. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya tidak memerlukan afirmasi, tetapi justru sudah berada dalam posisi yang jauh lebih kuat dibanding BUMN/D seperti PT Bukit Asam (PTBA) atau PT Aneka Tambang (Antam) dalam hal kapitalisasi pasar, efisiensi operasional, dan akses terhadap pasar global. 35 16. Bahwa kedua, tidak ada hambatan akses yang sistemik bagi badan usaha swasta. Berbeda dengan UMKM yang menghadapi kesulitan struktural dalam mengakses permodalan, badan usaha swasta memiliki berbagai opsi pembiayaan: (i) penawaran umum saham perdana (IPO) di bursa efek; (ii) penerbitan obligasi korporasi; (iii) kredit investasi dari perbankan dengan bunga yang kompetitif karena memiliki agunan yang memadai; (iv) private equity dan venture capital; dan (v) strategic partnership dengan investor asing. Pasar modal Indonesia dan sistem perbankan nasional justru cenderung bias terhadap big business karena dianggap lebih bankable dan memiliki risiko yang lebih terkalkulasi. 17. Bahwa ketiga, badan usaha swasta besar justru adalah bagian dari struktur oligopolistik yang menciptakan ketimpangan. Dalam perspektif ekonomi politik, konsentrasi kekayaan dan kekuasaan ekonomi pada sekelompok kecil korporasi besar adalah salah satu sumber utama ketidakadilan struktural dalam masyarakat modern. Thomas Piketty dalam "Capital in the Twenty- First Century" menunjukkan bahwa tanpa intervensi redistributif, sistem kapitalis cenderung menghasilkan akumulasi kapital yang semakin terkonsentrasi (r > g, return on capital exceeds economic growth rate) yang mengakibatkan kesenjangan yang semakin melebar. 18. Bahwa kelima, hilirisasi bukanlah karakteristik yang membuat suatu entitas memerlukan afirmasi. Ketentuan Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) memberikan prioritas kepada badan usaha swasta yang melakukan hilirisasi. Namun, hilirisasi adalah kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, bukan kondisi yang membuat suatu pelaku usaha memerlukan perlakuan khusus. Justru, kemampuan melakukan hilirisasi menunjukkan bahwa suatu badan usaha memiliki kapasitas modal, teknologi, dan manajerial yang superior, sehingga tidak memerlukan afirmasi. 19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, subjek “badan usaha swasta” pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba bukanlah subjek yang berhak mendapat instrumen afirmatif berupa pemberian prioritas IUP sehingga tidak berhak pula mendapat kemudahan atau perlakuan khusus dari negara. Dengan demikian, memberikan instrumen prioritas kepada badan usaha swasta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. 36 20. Bahwa untuk menjawab persoalan konstitusional kedua berkenaan dengan mekanisme pemberian prioritas kepada badan usaha swasta, maka perlu dipahami bahwa instrumen “prioritas” pada pasal a quo dilakukan dengan mekanisme pemberian langsung tanpa adanya proses lelang. Hal itu jelas disebutkan oleh pemerintah sebagai bagian dari pembentuk undang-undang ketika perubahan keempat UU Minerba dirumuskan, sebagai berikut: Dalam artikel berita yang berjudul: "Menkum Ungkap DPR Minta Mekanisme Kelola Tambang Tanpa Proses Lelang" (Bukti P-10) "Yang pertama, menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. Sekarang, DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.” 21. Bahwa dalam konteks itu, perlu dijelaskan bahwa instrumen afirmatif bersifat supererogasi, yaitu suatu perbuatan terpuji untuk menyelamatkan pihak yang paling tidak beruntung, meskipun secara prinsip tidak ada kewajiban karena berasal dari diskriminasi itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memperdalam permasalahan ini kita dapat menggunakan ilustrasi teka-teki moral “all or nothing problem” yang disampaikan oleh Joe Horton. Dengan kita memahami konsep-konsep dari “prioritas”, “supererogasi”, “afirmatif”, maka kemudian kita dapat menguraikan bagaimana pertentangan dari norma pasal yang diuji dalam konteks norma abstrak. 22. Bahwa untuk memulai teka-teki moral tersebut, imajinasikan kita dihadapi pada bangunan yang hendak runtuh dan terdapat dua orang di bawahnya. Jika kita tolong orang tersebut, maka mengorbankan diri kita, misalkan menjadi kehilangan bagian tubuh kita. Di sini ada pilihan moral, yaitu: 1) tidak ada kewajiban untuk menolong orang tersebut atau adalah kebolehan untuk menyelamatkan diri kita, 2) kita menyelamatkan satu orang dengan mengorbankan tubuh kita, 3) kita menyelamatkan dua orang dengan mengorbankan tubuh kita. 23. Bahwa jika kita menyelamatkan diri kita, maka hal tersebut tidak salah karena hal tersebut adalah kebolehan. Jika kita menyelamatkan kedua orang tersebut, meskipun mengorbankan tubuh kita, maka perbuatan kita dianggap terpuji. Jika kita menyelamatkan satu orang meskipun mengorbankan tubuh kita yang sama, maka terdapat pertanyaan moral. Misalkan: jika sebenarnya dapat diselamatkan dua orang dengan pengorbanan yang sama, lalu 37 mengapa hanya menyelamatkan satu orang? Asumsi dapat berkembang, yaitu apakah orang tersebut memiliki favoritisme terhadap orang tersebut atau tidak. Dengan kondisi tersebut, kemudian muncul pertanyaan apakah tidak lebih baik menyelamatkan diri sendiri tanpa menyelamatkan dua orang dibandingkan menyelamatkan hanya satu orang? Dalam perspektif moral, bisa saja dikatakan hanya dengan menyelamatkan satu orang perbuatan tersebut justru menjadi tercela. Pertanyaan selanjutnya adalah: berdasarkan kondisi di atas, pilihan moral apa yang tepat dalam kita melakukan inferensi? Permasalahan ini yang disebut dengan “all or nothing problem”. 24. Bahwa Horton memberikan solusi berupa optimific altruism, secara sederhananya kehendak untuk mengorbankan sesuatu berimplikasi kepada kewajiban untuk mencapai hasil terbaik yang diperbolehkan. Kewajiban moral tersebut bergantung dari kehendak untuk melakukannya tidak semata-mata dari luaran atas dampaknya. Rumusan sederhananya: perbuatan baik ini tidak diwajibkan, tetapi jika kita memilih untuk melaksanakannya kita harus melaksanakan dalam kemungkinan yang terbaik, atau jika tidak maka jangan dilaksanakan. Uniknya dari pendekatan ini adalah jika kita menggunakan asumsi utilitarian, maka konsekuensi atas perbuatan yang menjadi tolak ukur, terutama yang memaksimalkan benefit. Berbeda dengan utilitarian, optimific altruism tidak serta-merta melihat kepada konsekuensi atas perbuatan, tetapi memberikan opsi untuk tidak melakukan perbuatan. Namun, jika kita memiliki kehendak untuk berbuat, maka luaran terbaik yang harus dilakukan. 25. Bahwa dalam konteks pemberian prioritas IUP mengalami dilema yang sama. Misalkan presiden Joko Widodo tidak memberikan afirmatif konsesi tambang kepada ormas keagamaan, maka hal tersebut juga tidak menjadikan perbuatan presiden Joko Widodo adalah salah. Namun, kita juga tidak dapat salahkan niat baik yang ada untuk memberikan afirmatif kepada badan usaha swasta. Jika kita gunakan optimific altruism, maka jika telah dipilih untuk memberikan afirmatif konsesi tambang, tidak boleh ada yang tertinggal atau jika tidak maka jangan berikan afirmatif konsesi tambang (all or nothing). 26. Bahwa melalui analisis ini kita dapat lihat bagaimana pemerintah dan DPR kali ini dapat tercemplung ke dalam paradoks. Ibaratnya pemerintah memiliki niat baik ingin menolong, tetapi ternyata hanya menolong satu orang sedangkan ada dua orang yang perlu ditolong, sehingga Pemerintah 38 dianggap melakukan favoritisme. Trivialitas ini dapat terlihat di dalam UU Minerba. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan lalu badan usaha mana yang akan ditolong? Paradoksnya adalah ketika kebijakan afirmatif yang diberikan ternyata memunculkan diskriminasi baru dalam bentuk lainnya. Melalui pemahaman logika ini, kita kemudian dapat memahami sebab logika mengapa konflik 1960an meledak tidak terkontrol. 27. Bahwa di sisi Pemerintah narasi yang selalu didengungkan adalah niat baik, kemudian seolah karena niat baik maka tidak akan pernah salah. Seolah, mengelola negara tidak perlu akal sehat cukup niat baik saja. Ibaratnya seperti kasus larangan ritel menjual gas elpiji 3kg yang dilakukan tanpa kajian hingga menimbulkan kekacauan dan rakyat tewas. Penguasa selalu berdalih niatnya baik, padahal rakyat sudah kehilangan nyawa. Kesel rakyat jadi kelinci percobaan terus. Ayo berpikir sederhana saja, landreform tahun 1960 juga memiliki niat baik, yaitu agar petani hidup sejahtera. Kemudian, apa hasilnya? 28. Bahwa belajar dari kasus konflik agama di Indonesia seperti dalam penelitian Jenny Indrawan dan Ananda Tania Putri yang berjudul: “Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher” yang menyatakan: “Hubungan yang semula harmonis antara kelompok yang berbeda, suatu saat akan menjadi konflik ketika kelompok tersebut dijadikan sasaran manipulasi politik untuk kepentingan para elit politik. Sengketa wilayah dan keberadaan elit politik yang ingin mewujudkan kepentingannya masing- masing telah menyebabkan perselisihan antara dua kelas etnis yang awalnya hidup berdampingan. Mereka tidak hanya saling mempertahankan perbedaan ideologi dan agama, tetapi bahkan saling membunuh tanpa ragu.” (sumber: https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/download/36608/17096). 29. Bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata banyak sekali penelitian yang menyatakan adanya kepentingan elit politik di balik konflik yang terjadi di Indonesia, dengan demikian wajar saja kita berhipotesa mengandaikan elit politik memang memiliki agenda cipta kondisi agar konflik terjadi. 30. Bahwa kembali kepada permasalahan all or nothing. Misalkan: 1) Pemerintah tidak mengambil kebijakan afirmatif berupa pemberian prioritas IUP, 2) Pemerintah memberikan kebijakan afirmatif menyelamatkan 1 pihak, 3) Pemerintah memberikan kebijakan afirmatif menyelamatkan 2 pihak. Hal ini 39 sama seperti ketika kita dihadapkan kepada dilmma moral antara menolong 1 orang atau 2 orang dengan mengorbankan diri kita. Jika kita hanya menyelamatkan 1 orang, maka perbuatan kita dapat dianggap tercela karena dapat dianggap favoritisme. Asumsi dapat berkembang yaitu memang kita memiliki niat baik, namun mengapa membiarkan 1 orang lainya mati sedangkan kita bisa menyelamatkan 2 orang? Mungkin saja ada akal bulus dibalik niat baik karena kita benci 1 orang tersebut. Andaikan kita tidak menolong 2 orang, maka kita juga tidak dapat dipersalahkan. Pilihan terbaik adalah kita harus menolong semuanya. 31. Bahwa yang menjadi pertanyaan, jika Pemerintah tidak memberikan afirmatif, apakah kesemuanya tidak tertolong? Kita harus ingat bahwa masih ada BUMN yang bisa mengelola yang hasilnya untuk rakyat. Bukankah itu juga jawaban? Karena jika kita hanya menolong sebagian, maka bukankah justru meninggalkan yang lain? 32. Bahwa sesungguhnya dengan adanya prioritas kepada BUMN maka hal tersebut cukup memfalsifikasi argumen niat baik pemerintah untuk menolong semua. Namun, Pemerintah tetap bersikukuh untuk memberikan afirmatif, maka Pemerintah akan kesulitan untuk memuaskan semua pihak. Pakai logika saja bagaimana 4.634 IUP akan dibagi kepada jutaan badan usaha swasta? Bagaimana klaim menolong semua tanpa adanya favoritisme? 1. Bahwa UU 3/2020 sesungguhnya sudah menyatakan yang mendapatkan penawaran prioritas adalah BUMN/D tidak selebih dan selainnya (vide Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020). Hal itu juga dipertegas oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa mekanisme pemberian prioritas IUP hanya dapat diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai bentuk ejawantah dari prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Melalui putusan tersebut, menurut Mahkamah penting adanya perbedaan untuk memperlakukan mekanisme antara BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta, selengkapnya sebagai berikut: Terhadap dalil Pemohon II tersebut di atas, menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU 3/2020 sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana 40 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta…Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, pembedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD [vide halaman 170-171]. 33. Bahwa makna yang sama dengan pemberian prioritas dapat dilihat pada Pasal 28 ayat (1) Permen ESDM No.11/2018 yang menyatakan: Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN. Kemudian dalam Pasal 30 ayat (1) Permen ESDM No.11/2018 diatur: Menteri memberikan WIUPK dengan cara Lelang kepada BUMN dan BUMD dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). 34. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, maka makna pemberian tanpa proses lelang adalah jika berasal dari penawaran prioritas jika dan hanya jika hanya ada 1 BUMN yang berminat. Jika makna “pemberian prioritas” memiliki makna yang sama dengan pemberian tanpa lelang, maka harus dipersamakan dalam pengertian pemberian kepada BUMN tersebut. 35. Bahwa isu semakin menarik, apakah mungkin hal tersebut dilakukan kepada selain BUMN? konsep pemberian prioritas berarti memiliki sifat “one-to-one”, sedangkan konsep lelang adalah “one-to-many”. Hal ini bukan berarti jika hanya ada 1 peminat dari lelang, maka dapat dilakukan pemberian tanpa lelang. Misalkan kita membeli rumah agunan melalui KPKNL dan kita hanya satu-satunya peserta, alas hak yang sah tetap berita acara lelang, bukan berarti secara otomatis langsung diberikan dengan meniadakan lelang. Menjadi pertanyaan, lalu sifat penawaran apa yang memungkinkan terjadinya “one-to-one”? 41 36. Bahwa kondisi one-to-one mungkin terjadi jika dan hanya jika kondisi menguasai ada pada diri sendiri. Misalkan mengapa BUMN bisa mendapatkan prioritas? Karena makna “hak menguasai negara” mencakup “beheersdaad” berupa kepemilikan negara melalui BUMN, dengan demikian pada prinsipnya tambang yang dikuasai negara ketika diberikan prioritas kepada BUMN adalah refleksif kepada dirinya sendiri. Kondisi ini serupa jika misalkan kita sudah menguasai WIUP di suatu wilayah, kemudian ada komoditas lain, maka kita mendapatkan prioritas karena pada dasarnya kita menguasai WIUP itu sendiri. 37. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka apakah konsep yang sama berupa pemberian prioritas dapat diberikan kepada badan usaha swasta yang bukan entitas negara? JAWABANNYA ADALAH TIDAK, dengan alasan pokoknya: 1) Barang tambang adalah sumber daya yang bersifat tidak dapat diperbaharui; 2) Penerima afirmasi dapat mereplikasi dirinya sebagai penerima afirmasi kembali; 38. Bahwa dengan demikian, mekanisme pemberian prioritas kepada badan usaha swasta pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), serta bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan yang menjadi amanat konstitusional Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. 39. Bahwa untuk menjawab persoalan konstitusional ketiga, Mahkamah perlu memahami bahwa pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba pada hakikatnya merupakan penyerahan tanggung jawab konstitusional negara dalam penguasaan sumber daya alam kepada sektor swasta. Mahkamah dalam Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 telah memberikan penegasan yang sangat jelas mengenai filosofi pemberian prioritas dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Mahkamah menyatakan: 40. Bahwa hal itu menegaskan bahwa hanya melalui BUMN dan BUMD penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan. Dengan memberikan prioritas kepada badan usaha swasta, negara secara sadar mengabaikan mandat konstitusional berupa penguasaannya terhadap 42 sumber daya alam Indonesia. Pemberian prioritas kepada badan usaha swasta sesungguhnya adalah bentuk penyerahan kedaulatan ekonomi Indonesia kepada sektor swasta yang orientasinya bukan kesejahteraan rakyat, melainkan akumulasi kapital privat. 41. Bahwa dengan itu, pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta adalah bentuk swastanisasi (privatisasi) besar-besaran terhadap sumber daya mineral dan batubara Indonesia. Swastanisasi ini tidak hanya terjadi dalam pengertian konvensional yang merujuk pada pengalihan kepemilikan BUMN ke sektor swasta. Swastanisasi dalam konteks pasal a quo juga mengandung makna pengalihan penguasaan negara atas sumber daya alam strategis dari negara kepada sektor swasta melalui mekanisme pemberian prioritas yang melembagakan dominasi swasta dalam sektor pertambangan. 42. Bahwa terlebih lagi, frasa "dan badan usaha swasta" pada pasal a quo tidak membatasi bahwa subjek dimaksud haruslah berbentuk badan hukum Indonesia atau dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan demikian, badan usaha swasta asing atau badan usaha yang dikuasai modal asing juga dapat memperoleh prioritas IUP. Jika perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki kapasitas modal, teknologi, dan akses politik yang kuat mendapatkan akses prioritas, maka yang terjadi adalah penguasaan sumber daya mineral dan batubara Indonesia oleh korporasi asing, yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat kedaulatan ekonomi dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. 43. Bahwa persoalan yang demikian jelas tidak diinginkan oleh perumus undang- undang dasar. Swastanisasi dianggap sebagai kolonialisme gaya baru kekinian yang secara tidak langsung menjajah rakyat melalui penguasaan swasta terhadap sumber daya Indonesia, sebagaimana kutipan berikut: Drs. Pabali, M.Ag juga dari UNTAN memberikan masukan tentang Perekonomian selengkapnya sebagai berikut. … Yang kedua. Saya kira tidak ada masalah cuma nah ini jadi permasalahan juga sebagaimana dengan ada sekarang lagi gencar swastanisasi BUMN itu. Saya memahami di Indonesia ini swastanisasi itu seperti neo kolonialisme gitu berbeda dengan di Malaysia. Karena kelemahan kita adalah tiga hal, yang pertama pejabatnya tidak berwibawa, saya tidak mengatakan tidak bersih ya, yang kedua undang-undangnya tidak tegas di sini, dan yang ketiga aturan main tidak jelas sehingga swastanisasi 43 itu hampir sama dengan menyuruh orang lain menjajah rakyatnya sendiri. Karena itu harus ditegaskan apa yang dimaksud dengan dikuasai negara itu ya, itu perlu tegas menurut saya, tapi mungkin bahasanya tidak perlu diubah tidak apa-apa [Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - Buku VII, halaman 678-679] 44. Bahwa selain itu, sejarah Indonesia telah memberikan pelajaran pahit mengenai bahaya swastanisasi sumber daya alam. Pada era Orde Baru, melalui mekanisme Kontrak Karya (KK) dan PKP2B, pemerintah memberikan konsesi pertambangan kepada perusahaan-perusahaan swasta besar, termasuk korporasi multinasional seperti Freeport, Newmont, dan berbagai perusahaan batubara asing. Hasilnya, meskipun Indonesia memiliki kekayaan mineral dan batubara yang melimpah, namun sebagian besar keuntungan mengalir ke luar negeri dalam bentuk dividen kepada pemegang saham asing, sementara kontribusi terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat lokal sangat minim. Kasus PT Freeport Indonesia adalah contoh paling nyata: perusahaan ini telah mengeksploitasi emas dan tembaga di Papua selama lebih dari 50 tahun dengan keuntungan puluhan miliar dolar, namun masyarakat Papua tetap menjadi kelompok termiskin di Indonesia. 45. Bahwa dengan memberikan prioritas IUP kepada badan usaha swasta melalui Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba, pembentuk undang-undang sesungguhnya mengulangi kesalahan sejarah era Orde Baru. Bahkan lebih buruk, karena pada era Orde Baru setidaknya KK dan PKP2B masih melalui proses negosiasi bilateral antara pemerintah dengan perusahaan, sehingga ada ruang bagi negara untuk menetapkan persyaratan tertentu. Sedangkan dalam konstruksi pasal a quo, badan usaha swasta mendapatkan prioritas langsung tanpa lelang, yang berarti negara kehilangan posisi tawar (bargaining position) untuk menetapkan persyaratan yang menguntungkan kepentingan nasional. 46. Bahwa hal yang harus menjadi perhatian adalah, badan usaha swasta memiliki orientasi maksimalisasi keuntungan dan akumulasi kapital privat. Konsekuensi logis dari ini adalah bahwa badan usaha swasta akan selalu mengambil keputusan yang memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara, hal ini dapat terlihat dari beberapa pola perilaku yang konsisten dari perusahaan swasta. Pertama, 44 perusahaan swasta cenderung meminimalkan kontribusi fiskal kepada negara melalui berbagai skema tax avoidance yang legal namun merugikan penerimaan negara, seperti transfer pricing (menggeser keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah), thin capitalization (memaksimalkan utang untuk mendapatkan pengurangan pajak dari bunga), dan treaty shopping (memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda). Penelitian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tax Justice Network menunjukkan bahwa sektor pertambangan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak miliaran dolar setiap tahunnya akibat praktik-praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Kedua, perusahaan swasta cenderung mengeksternalisasi biaya sosial dan lingkungan kepada masyarakat dan negara. Biaya rehabilitasi lahan pascatambang, kompensasi dampak lingkungan, pembangunan infrastruktur sosial, dan program pengembangan masyarakat (community development) sering kali tidak dilakukan secara memadai oleh perusahaan swasta. Hasilnya, setelah deposit mineral/batubara habis dan perusahaan menutup operasi, masyarakat lokal dan pemerintah daerah harus menanggung beban jangka panjang berupa lahan kritis, pencemaran lingkungan, dan hilangnya sumber mata pencaharian. 47. Bahwa sebagai ilustrasi konkret dan sederhana, dapat dilihat struktur kepemilikan saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk, salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan, pemegang saham mayoritas adalah keluarga konglomerat dan perusahaan- perusahaan investasi asing. Ketika Adaro menghasilkan keuntungan miliaran rupiah setiap tahunnya dari eksploitasi batubara Indonesia, keuntungan tersebut dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang sebagian besar tinggal di Jakarta atau bahkan di luar negeri. Sementara itu, masyarakat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang tanahnya dieksploitasi, yang mengalami dampak polusi udara dan air, yang kehilangan lahan pertanian dan sumber mata pencaharian tradisional, tidak mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan tersebut. 48. Bahwa berbeda halnya ketika sumber daya mineral dan batubara dikelola oleh BUMN/BUMD. Keuntungan yang dihasilkan akan mengalir kepada negara dalam bentuk dividen, yang kemudian masuk ke dalam APBN dan 45 APBD untuk digunakan membiayai belanja negara dan daerah. Dengan kata lain, keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh BUMN/BUMD akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai program pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang dibiayai dari APBN/APBD. 49. Bahwa berdasarkan hal demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba secara fundamental bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI dengan alasan konstitusional sebagai berikut: 1) Pemberian prioritas kepada badan usaha swasta merupakan bentuk penyerahan tanggung jawab konstitusional negara dalam penguasaan sumber daya alam kepada sektor swasta. 2) Pemberian prioritas kepada badan usaha swasta akan mengakibatkan swastanisasi besar-besaran terhadap sumber daya mineral dan batubara Indonesia. 3) Badan usaha swasta memiliki orientasi akumulasi kapital privat yang mengingkari mandat konstitusional "sebesar-besar kemakmuran rakyat" 4) Keuntungan dari eksploitasi mineral dan batubara yang dikelola oleh badan usaha swasta akan dinikmati oleh segelintir pemegang saham, bukan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. 50. Bahwa dengan demikian, frasa "dan Badan Usaha swasta" pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba haruslah dinyatakan bertentangan dengan prinsip penguasaan negara pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat diwujudkan sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa dalam konstitusi.  Frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. 51. Bahwa isu pokok yang menjadi persoalan konstitusional di sini adalah apakah frasa “dan/atau global” sebagai salah satu pertimbangan pemberian prioritas pada Pasal 51B ayat (2) huruf dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba 46 sejalan dengan prinsip penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945? 52. Bahwa menjawab persoalan konstitusional dimaksud, penting terlebih dahulu untuk menjelaskan adanya kronologi konteks permintaan AS terhadap akses mineral kritikal Indonesia yang berujung pada perjanjian resiprokal antara AS- Indonesia. 53. Bahwa permintaan AS terhadap akses mineral kritikal Indonesia bukanlah sekadar transaksi perdagangan biasa, melainkan bagian dari pertarungan geopolitik antara kekuatan besar dunia untuk menguasai sumber daya yang akan menentukan masa depan ekonomi dan keamanan global. Dalam konteks ini, mineral kritikal telah menjadi "minyak baru" abad ke-21, di mana siapa yang menguasai mineral kritikal akan menguasai ekonomi global, sebagaimana dinyatakan dalam laporan The Henry Jackson Society (2025) bahwa "whoever controls critical minerals controls the global economy." [selengkapnya uraian data diolah dari Laporan The Henry Jackson Society, “Geopolitics of Critical Minerals”, 2025] (Bukti P-11). 54. Bahwa titik krusial dari seluruh dinamika ini adalah dominasi absolut China dalam rantai pasok mineral kritikal global yang menciptakan kerentanan strategis bagi AS dan sekutunya. Berdasarkan laporan Henry Jackson Society (Februari 2025), China saat ini menguasai 70% produksi global rare earth elements (REEs), mengendalikan hampir 90% pemrosesan output global, serta menguasai 90% produksi magnet permanen berbasis rare earth yang merupakan komponen krusial untuk teknologi pertahanan dan industri kendaraan listrik. Dominasi China ini bukan hanya dalam bentuk angka statistik, tetapi telah berkembang menjadi monopoli yang terstruktur dan sistematis yang dimulai sejak tahun 1980-an, di mana melalui kombinasi peningkatan aktivitas pertambangan dan akuisisi intensif saham rare earth di negara lain, China berhasil mengamankan lebih dari 95% produksi global pada tahun 2010. 55. Bahwa yang lebih mengkhawatirkan, laporan tersebut menunjukkan bahwa China dapat memotong pasokan mineral kritikal ke AS dalam situasi perang dan menghabiskan stok mineral yang diperlukan untuk aparatus pertahanan AS dalam waktu kurang dari 90 hari, yang berarti dominasi China atas mineral 47 kritikal bukan hanya masalah ekonomi tetapi telah menjadi ancaman keamanan nasional yang nyata bagi AS. 56. Bahwa China telah berulang kali membuktikan kesediaannya untuk menggunakan dominasi mineral kritikal sebagai senjata geopolitik, yang menciptakan urgensi bagi AS untuk mencari sumber alternatif baru. Pada Juli 2023, China mengumumkan pembatasan ekspor gallium dan germanium yang esensial untuk chip komputer sebagai pembalasan terhadap keputusan AS untuk membatasi penjualan teknologi ke China. Pada Desember 2023, China mengumumkan larangan teknologi ekstraksi dan separasi rare earth. Lebih agresif lagi, pada tahun 2024, China melarang ekspor gallium, germanium, dan antimony ke AS sebagai respons terhadap sanksi chip semikonduktor. 57. Bahwa strategi China untuk mengonsolidasikan dominasi globalnya atas mineral kritikal telah berkembang menjadi operasi geopolitik yang terstruktur dan masif melalui Belt and Road Initiative (BRI). Laporan terbaru dari AIDDATA (Januari 2025) mengungkapkan bahwa China telah menginvestasikan hampir $57 miliar dalam bentuk bantuan dan kredit bersubsidi untuk membangun proyek pertambangan dan pemrosesan guna merebut kontrol mineral kritikal di 19 negara inti BRI, menggunakan jaringan 26 lembaga keuangan yang didukung negara selama dua dekade terakhir. 58. Bahwa dalam konteks ancaman dominasi China inilah, AS menginisiasi Mineral Security Partnership (MSP) sebagai strategi kolaboratif untuk mempercepat pengembangan rantai pasok mineral kritikal yang beragam dan berkelanjutan. MSP diluncurkan pada Juni 2022 di Toronto sebagai kolaborasi 15 negara (14 negara plus Uni Eropa), termasuk AS, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Swedia, Inggris, dan Uni Eropa. MSP pada dasarnya merupakan serangkaian perjanjian bilateral antara AS dan sekutu-sekutu utamanya seputar prinsip-prinsip untuk rantai pasok mineral, dengan tujuan implisit mengurangi ketergantungan mineral terhadap China dan Rusia yang memiliki kontrol tidak proporsional atas rantai pasok. 59. Bahwa Minerals Security Partnership sebagai inisiasi Amerika: Minerals are essential to the U.S. economy and to the technologies powering America’s future economic growth, prosperity, and national security. Creating diverse, secure, and sustainable supply chains for 48 critical minerals is vital to deploying these technologies at the speed and scale necessary to ensure continued American prosperity. Mining and processing these minerals is often risky due to volatility in mineral prices, coupled with exceptionally long-term time frames for project development and returns on investments. Thus, private sector companies often hesitate to invest in these projects. The Minerals Security Partnership (MSP) aims to address this problem by accelerating the development of diverse critical minerals supply chains in cooperation with industry and other governments to support strategic projects and encourage investment throughout the value chain by reputable mining companies. Current MSP partners include Australia, Canada, Estonia, Finland, France, Germany, India, Italy, Japan, Norway, the Republic of Korea, Sweden, the United Kingdom, the United States, and the European Union (represented by the European Commission). Working with these MSP partners to strengthen critical minerals supply chains will make the United States stronger, safer, and more prosperous.” (Sumber: https://www.state.gov/minerals-security-partnership) 60. Bahwa kebutuhan mendesak AS untuk mengamankan akses mineral kritikal tidak dapat dipisahkan dari konteks domestiknya, khususnya Inflation Reduction Act (IRA) yang diundangkan pada tahun 2022. Pada April 2023, AS memperkenalkan panduan untuk kredit pajak sebesar $7.500 untuk pembelian setiap kendaraan listrik di bawah IRA 2022, di mana untuk memenuhi syarat setengah dari kredit tersebut, sebagian dari mineral kritikal yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik harus berasal dari negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS. 61. Bahwa ketentuan ini menciptakan dilema yang sangat serius bagi AS yang hanya memiliki 0,4% cadangan nikel global dan memproduksi hanya 18.000 metrik ton per tahun, sementara kebutuhan domestik untuk transisi energi dan industri kendaraan listrik terus meningkat pesat. Lebih kritis lagi, S&P Global memperkirakan bahwa pada tahun 2035, 90% pasokan nikel global tidak akan dicakup oleh perjanjian perdagangan bebas AS, yang dapat membuat produsen berbasis AS tidak mungkin memenuhi permintaan pasar domestik. Proyeksi ini menunjukkan bahwa tanpa diversifikasi sumber pasokan nikel melalui perjanjian dengan negara-negara kaya nikel seperti Indonesia, program insentif kendaraan listrik AS akan mengalami kegagalan struktural, dan transisi energi yang menjadi prioritas kebijakan Presiden AS akan terhambat secara fundamental. 49 62. Bahwa dalam konteks kebutuhan strategis inilah posisi Indonesia menjadi tidak tertandingi dan sangat vital bagi kepentingan AS. Indonesia memiliki 42% cadangan nikel terbesar di dunia dan menyumbang sekitar 49% dari produksi nikel global, yang menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci yang tidak dapat diabaikan oleh AS. Lebih strategis lagi, Indonesia diperkirakan akan menyumbang 60% pasokan nikel global pada tahun 2025 dan 75% pasokan nikel global pada tahun 2030, serta 90% dari semua fasilitas pemrosesan nikel yang direncanakan berada di Indonesia. Posisi monopolistik Indonesia dalam ekosistem nikel global ini menciptakan situasi di mana AS tidak memiliki alternatif realistis untuk mengamankan pasokan nikel yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestiknya tanpa melibatkan Indonesia. (baca juga: “RI Menuju Pemain Kunci dalam Rantai Pasok Mineral Kritis Dunia" diakses melalui https://www.cnbcindonesia.com/research/20240708094729-128-552574/ri- menuju-pemain-kunci-dalam-rantai-pasok-mineral-kritis-dunia) 63. Bahwa selain keunggulan kuantitatif dalam cadangan dan produksi nikel, Indonesia juga memiliki keunggulan strategis lain yang sangat penting bagi AS, yaitu potensi besar Logam Tanah Jarang (LTJ) atau rare earth elements yang terkandung dalam residu timah. Potensi ini sangat signifikan dalam konteks blokade logam tanah jarang China terhadap AS yang dimulai pada April 2025, di mana China memberlakukan pembatasan ekspor terhadap tujuh unsur tanah jarang yang memerlukan lisensi ekspor khusus sebagai pembalasan terhadap tarif AS sebesar 145%. Blokade ini berdampak sangat keras terhadap industri AS, di mana pabrik Ford di Chicago terpaksa tutup sementara karena kekurangan komponen berbahan logam tanah jarang, dan lebih dari 50% mineral kritis AS berasal dari China. 64. Bahwa dengan kombinasi dominasi nikel dan potensi logam tanah jarang dari residu timah, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dapat menyediakan paket komprehensif mineral kritikal yang dibutuhkan AS untuk industri kendaraan listrik, teknologi tinggi, dan pertahanan sekaligus. 65. Bahwa mengantisipasi kebutuhan strategis AS yang tertuang dalam IRA, Indonesia mengambil inisiatif diplomatik dengan mengajukan proposal kerjasama terbatas. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan kala itu mengajukan usulan Limited Free Trade Agreement 50 dengan AS terkait beberapa produk mineral kritis pada April 2023, agar perusahaan penyedia rantai pasok baterai listrik yang beroperasi di AS dan menggunakan bahan dari Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari kredit pajak AS. Proposal ini dirancang secara strategis dengan mengambil model kesepakatan yang telah diterapkan sebelumnya, di mana FTA terbatas ini kemungkinan akan serupa dengan yang ditandatangani AS dengan Jepang untuk perdagangan mineral kritis, mencakup nikel, aluminium, kobalt, dan tembaga. Model Jepang ini dipandang sebagai preseden penting karena Kesepakatan Mineral Kritikal AS-Jepang memberikan blueprint bagi mitra dagang AS lainnya seperti Indonesia yang saat ini tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas yang memenuhi syarat di bawah IRA. (baca juga: “Amerika Lirik Kritikal Mineral RI, Bahlil Ungkap Siap Sediakan Tambang dengan Syarat” selengkapnya https://industri.kontan.co.id/news/amerika- lirik-kritikal-mineral-ri-bahlil-ungkap-siap-sediakan-tambang-dengan-syarat) 66. Bahwa proposal Indonesia pada tahun 2023 ini menunjukkan pemahaman mendalam pemerintah Indonesia terhadap dinamika geopolitik mineral kritikal dan upaya untuk memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai produsen dominan nikel global. Usulan Limited FTA ini bukan sekadar kesepakatan perdagangan konvensional, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa produk mineral Indonesia dapat memenuhi kualifikasi insentif pajak IRA yang sangat menguntungkan, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk hilirisasi mineral Indonesia. Pada tahap ini, Indonesia berada dalam posisi proaktif dan memegang kendali atas narasi negosiasi, memanfaatkan leverage alamiah sebagai pemilik cadangan mineral terbesar dunia untuk membentuk kerangka kerjasama yang menguntungkan kepentingan nasional jangka panjang. 67. Bahwa momentum positif dari proposal Indonesia mengalami pukulan telak ketika kelompok senator AS menolak keras usulan kerjasama mineral kritikal dengan Indonesia. Pada 24 Oktober 2023, sembilan senator AS mengirim surat kepada Perwakilan Dagang AS serta sekretaris Treasury, Energi, dan Perdagangan yang menyatakan keberatan mereka terhadap FTA terbatas dengan Indonesia. Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran struktural AS terhadap beberapa aspek krusial dalam industri mineral Indonesia. Keberatan utama para senator mencakup dominasi perusahaan China dalam 51 sektor nikel Indonesia, di mana perusahaan China sangat terlibat dalam sektor nikel Indonesia melalui anak perusahaan lokal atau holding companies, mencatat 90% investasi dalam peleburan nikel, dan dua perusahaan China – Tsingshan Holding dan Jiangsu Delong Nickel Industry – memiliki saham yang cukup besar di kilang yang mencakup lebih dari 70% kapasitas penyulingan nikel di Indonesia. Fakta bahwa perusahaan China besar menyuntikkan 3,6 miliar dolar AS ke dalam industri nikel Indonesia hanya dalam paruh pertama 2022 saja semakin memperkuat kekhawatiran bahwa kerjasama mineral kritikal dengan Indonesia pada praktiknya akan menguntungkan China. (baca juga: "Mineral Kritis sebagai ‘Minyak Baru’: Posisi Strategis Indonesia” selengkapnya https://uai.ac.id/mineral-kritis- sebagai-minyak-baru-posisi-strategis-indonesia/) 68. Bahwa dinamika negosiasi mineral kritikal Indonesia-AS mengalami transformasi dramatis ketika Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal pada awal April 2025. Pada tanggal 2 April 2025, Presiden AS secara resmi telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32% dari basis tarif sebesar 10% yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini, dengan tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025, meskipun kemudian ditangguhkan selama 90 hari untuk memberikan ruang negosiasi. Kebijakan ini bukan murni kebijakan perdagangan konvensional, melainkan bagian dari strategi "Liberation Day" yang menandai penataan ulang sistem perdagangan global dan bagian dari doktrin geopolitik yang lebih besar untuk mengaitkan akses pasar AS dengan komitmen terhadap pertahanan, reformasi ekonomi, dan revaluasi mata uang. (baca juga: “Mengobral Mineral Kritis: Menguak Persoalan Hilirisasi Nikel” selengkapnya https://www.cerah.or.id/publications/article/detail/mengobral-mineral-kritis- menguak-persoalan-hilirisasi-nikel). 69. Bahwa justifikasi yang digunakan Trump untuk mengenakan tarif 32% kepada Indonesia mencakup berbagai dimensi kebijakan perdagangan dan ekonomi. Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, serta menyoroti tentang rezim 52 perizinan impor yang kompleks, di mana izin impor di Indonesia bisa melibatkan banyak instansi dan sejumlah kementerian. Lebih spesifik lagi, Trump juga menyoroti bahwa Brasil dan Indonesia mengenakan tarif yang lebih tinggi pada etanol dari AS. Analisis teknis menunjukkan tarif rata-rata berbobot yang dikenakan Indonesia terhadap produk asal AS tercatat sebesar 4,18%, jauh lebih rendah dibandingkan tarif yang diberlakukan AS terhadap produk asal Indonesia yang mencapai 8,56%, namun dalam formulasi kebijakan tarif resiprokal terbaru, Washington juga memperhitungkan berbagai hambatan non-tarif yang diberlakukan di negara mitra dagangnya, dan berdasarkan pemeringkatan oleh Dezan, Indonesia menempati posisi ke-4 tertinggi dalam indeks prevalensi hambatan non-tarif di kawasan, hanya di bawah Kamboja, India, dan Vietnam. 70. Bahwa menghadapi ancaman tarif 32% yang akan mulai berlaku, Pemerintah Indonesia segera membentuk tim negosiasi tingkat tinggi untuk melakukan diplomasi intensif dengan AS. Indonesia menyiapkan berbagai paket konsesi yang komprehensif untuk memenuhi tuntutan AS. Indonesia telah menawarkan konsesi kepada AS, mulai dari meningkatkan pembelian energi dari AS antara lain LPG, minyak mentah, dan gas, membeli produk pangan seperti gandum dan kedelai, serta meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika, dan memfasilitasi perusahaan AS yang selama ini beroperasi di Indonesia, antara lain terkait dengan perizinan dan insentif. Namun yang paling krusial dan kontroversial adalah tawaran Indonesia terkait mineral kritikal, di mana terdapat komitmen Indonesia untuk kerja sama di bidang critical minerals, dukungan investasi AS, dengan tujuan utama negosiasi termasuk memperoleh nilai tambah dengan kerja sama supply chain atau rantai pasok industri strategis dan critical mineral. (baca juga: “Renegosiasi Tarif Trump, Indonesia Tawarkan Mineral Kritis ke AS” selengkapnya https://www.liputan6.com/bisnis/read/6092488/renegosiasi- tarif-trump-indonesia-tawarkan-mineral-kritis-ke-as) 71. Bahwa negosiasi intensif selama tiga bulan akhirnya membuahkan hasil dengan penerbitan Joint Statement kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS. Pada tanggal 22 Juli 2025, kedua negara mengumumkan Joint Statement Kesepakatan Perdagangan antara Indonesia dan AS, sebagai berikut: 53 Indonesia will remove restrictions on exports to the United States of industrial commodities, including critical mineral. Indonesia will eliminate approximately 99 percent of tariff barriers for a full range of U.S. industrial and U.S Food and agricultural products exported to Indonesia. The United States will reduce to 19 percent the reciprocal tariffs, as set forth in Executive Order 14257 of April 2, 2025, on originating goods of Indonesia, and may also identify certain commodities that are not naturally available or domestically produced in the United States for a further reduction in the reciprocal tariffs rate.” (Sumber: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/07/joint- statement-on-framework-for-united-states-indonesia-agreement-on- reciprocal-trade/) 72. Bahwa aspek mineral kritikal menjadi salah satu elemen paling krusial dan kontroversial dalam Joint Statement ini. Pernyataan resmi Gedung Putih dengan tegas menyatakan “Indonesia will remove restrictions on exports to the United States of industrial commodities, including critical minerals, dan Indonesia will remove restrictions on exports to the United States of industrial commodities, including critical minerals”. Gedung Putih menyatakan dalam Joint Statement bahwa Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor komoditas industri ke AS, termasuk mineral kritis. 73. Bahwa pada konteks yang demikian itu, frasa “dan/atau global” pada ketentuan Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60 ayat (2) huruf d UU Minerba yang menempatkan pemenuhan rantai pasok global sebagai salah satu pertimbangan pemberian prioritas Izin IUP dalam rangka hilirisasi, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap konteks geopolitik dan kronologi peristiwa terkini. Ketentuan yang tampak netral dan teknis pada permukaan, sesungguhnya mengandung dimensi politik hukum yang mendalam dan berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia atas sumber daya alamnya. Ketentuan ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk hukum yang tidak dapat dipisahkan dari tekanan geopolitik yang luar biasa besar dari AS untuk mengamankan akses terhadap mineral kritikal Indonesia, khususnya nikel, yang menjadi kebutuhan strategis vital bagi industri kendaraan listrik, teknologi tinggi, dan pertahanan AS dalam konteks persaingan global dengan China. 54 74. Bahwa sebenarnya hal ini sudah disadari sedari awal oleh publik ketika revisi UU Minerba dibahas. Bahkan, Muhammadiyah juga telah mengkritisi revisi UU Minerba ini sebagaimana dalam berita berikut: Ketiga, Pasal 51A ayat 2 butir B draf RUU Minerba. Pasal itu menjelaskan perihal pemberian konsesi tambang pada perguruan tinggi dengan minimal memiliki akreditasi B. Syahrial menilai, tidak semua perguruan tinggi memiliki program studi pertambangan yang komprehensif untuk bisa mengelola pertambangan di dalam negeri. Keempat, Pasal 51B draf RUU Minerba yang dinilai akan memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha swasta di Indonesia. Sebaiknya, kata Syahrial, pemberian prioritas WIUPK oleh pemerintah itu sebaiknya diutamakan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kenapa demikian? Diserahkan kepada swasta apalagi PMA juga utang juga jatuhnya ke bank nantinya. Saya pikir ini pemikiran kami," katanya. Kelima, Pasal 169A ayat 5 draf RUU Minerba yang isinya perihal pemegang IUP sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian untuk komoditas tambang batu bara yang telah melaksanakan kewajiban pertambangan diberi perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan. "Ini menurut kami perlu kita coba lihat apakah seumur tambang habis itu atau seumur dari kontrak atau perjanjian yang diberikan oleh pemerintah. Karena kalau kami lihat disini tidak ada batasan sampai kapan dia, yang penting dia mengajukan perpanjangan sejauh mana evaluasi sama-sama kita pahami. Jadi kalau menurut kami ini perlu ada pembatasan disitu," paparnya. Keenam, perlu ada kajian lebih lanjut terhadap Pasal 133D draf RUU Minerba perihal tumpang tindihnya UU yang berlaku sebelumnya terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dicabut dan dikembalikan pada negara. "Karena kegiatan masalah tumpang tindih begini itu menjadi masalah yang cukup lama sampai sekarang belum ada penyelesaian terbaiknya," tandasnya.” (Bukti P-12). Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250122134546-4- 605137/uu-minerba-direvisi-muhammadiyah-kritisi-beberapa-pasal-ini Selengkapnya dapat menonton langsung melalui link youtube DPR RI berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=FEO_QrgJnzo&t=2258s 75. Bahkan jauh sebelumnya, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah memperingati pemerintah terkait keberadaan perusahaan asing dalam pengelolaan sumber daya Indonesia. Hal itu disampaikan melalui pandangan Hindu sebagaimana disampaikan oleh PHDI dalam Putusan MK 77/PUU- XXII/2024, sebagai berikut: 55 Apakah mengelola pertambangan dalam ajaran Hindu dilarang? Jawabannya: tidak kalau pertambangan mineral itu dalam sekala kecil untuk kepentingan pertahanan negara dalam memperkuat persenjataan dalam negeri (Canakya Niti Sastra). Pustaka Suci Nitisastra adalah pustaka Hindu yang mengajarkan tentang pemerintahan. Dalam Pustaka Suci Nitisastra dan Arthasastra yang ditulis oleh Rsi Kautilya Canakya dan Kekawin Nitisastra berbahasa Jawa Kuno karya Dhang Hyang Nirarta, disebutkan bahwa untuk mempertahkan negara dari serangan musuh, maka negara harus memiliki pabrik senjata dan pertambangan mineral nikel (baja asli). Nitisastra menyebutkan sumber bahan baku senjata tidak boleh tergantung pada negara lain. Negara tidak perlu menambang mineral untuk ditukar dengan negara lain. Karena lama-kelamaan negara pembeli akan kuat karena persenjataannya kuat. Pertambangan pada masa lalu dilakukan dengan sangat hati-hati dan dirahasiakan. Tambang nikel dan emas merupakan tambang yang sangat dirahasiakan. Berdasarkan temuan arkeologi, teknologi penambangan di masa lalu telah mampu membuat tanur peleburan bijih nikel sangat maju dan ramah lingkungan, yang bahkan tidak terpikirkan oleh insinyur pertambangan modern (vide halaman 258). 76. Bahwa jika dianalisis berdasarkan penalaran yang logis, keberlakuan frasa "dan/atau global" pada pasal a quo berpotensi mendorong terciptanya model hilirisasi yang tidak menguntungkan bagi kepentingan domestik Indonesia. Ketentuan yang menjadikan pemenuhan rantai pasok global sebagai pertimbangan pemberian prioritas IUP akan menciptakan insentif struktural bagi pelaku usaha pertambangan untuk mengekspor produk antara pada tahap awal hilirisasi. 77. Bahwa jika dibuat suatu contoh konkret di bidang industri nikel, akan tampak ketentuan a quo akan mendorong skenario di mana Indonesia hanya menguasai segmen hulu hingga produksi baterai EV, sementara tahap manufaktur mobil listrik dilakukan di luar negeri. Produsen mobil listrik di negara tujuan ekspor kemudian mengimpor barang jadi dengan tarif 0% berdasarkan kesepakatan perdagangan resiprokal, untuk selanjutnya memasarkan produk akhir tersebut kembali ke pasar Indonesia. Model ini menciptakan paradoks ekonomi di mana Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam dan penyedia bahan baku justru menjadi pasar akhir bagi produk yang menggunakan bahan baku domestiknya sendiri, sementara nilai tambah terbesar dari tahap manufaktur dan inovasi teknologi dinikmati oleh negara lain. Lebih krusial lagi, prioritas izin berdasarkan pemenuhan rantai pasok global akan mengunci Indonesia dalam posisi sebagai pemasok bahan 56 antara dalam ekosistem industri global yang dikontrol oleh negara-negara maju. 78. Bahwa ketika pelaku usaha pertambangan diberikan prioritas untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok global—dalam hal ini kebutuhan industri kendaraan listrik AS yang mendesak akibat Inflation Reduction Act 2022— maka orientasi investasi dan pengembangan industri akan condong kepada kepentingan pasar eksternal, bukan pada pembangunan ekosistem industri otomotif listrik yang terintegrasi di Indonesia. Akibatnya, hilirisasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi di dalam negeri, justru tereduksi menjadi sekadar perpanjangan rantai pasok industri negara lain dengan Indonesia sebagai penyedia input produksi pada tahap awal hingga menengah, sementara segmen paling menguntungkan—manufaktur produk akhir, riset dan pengembangan, serta penguasaan teknologi—tetap berada di luar yurisdiksi nasional, sebagai berikut: 79. Bahwa berdasarkan graf di atas, dapat dilihat bagaimana frasa "dan/atau global" akan mendorong dominasi penanaman modal asing (PMA) dalam keseluruhan rantai hilirisasi mineral kritikal Indonesia. Ketentuan yang memprioritaskan pemenuhan rantai pasok global menciptakan preferensi sistemik terhadap pelaku usaha yang memiliki akses langsung ke pasar internasional dan terintegrasi dalam ekosistem industri global, yang dalam praktiknya berupa korporasi multinasional asing. Grafik hilirisasi di atas menunjukkan bahwa dari tahap raw material nikel hingga smelting nikel sulfat 57 dan produksi baterai EV yang dilakukan di Indonesia, seluruh segmen ini akan dikuasai oleh PMA yang memiliki kapasitas dan konektivitas pasar global untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok negara-negara maju, khususnya AS. Dominasi ini menjadi konsekuensi langsung dari konstruksi hukum yang memberikan prioritas berdasarkan kemampuan memenuhi demand eksternal, yang secara inheren menguntungkan aktor-aktor korporasi besar berskala global. 80. Bahwa dominasi asing dalam agenda hilirisasi akan menciptakan ketergantungan struktural Indonesia terhadap keputusan investasi dan orientasi strategis korporasi asing yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang. Sebagaimana tergambar dalam grafik, PMA yang menguasai segmen produksi di Indonesia pada akhirnya akan mengekspor produk antara (baterai EV) ke negara asal untuk proses manufaktur mobil listrik, dan kemudian mengimpor kembali barang jadi dengan tarif 0% untuk dijual di pasar Indonesia. Siklus ini menempatkan Indonesia dalam posisi subordinat sebagai basis produksi murah dengan akses terbatas terhadap keuntungan maksimal, transfer teknologi substantif, dan pengembangan kapasitas industri domestik yang mandiri. Ketika prioritas izin pertambangan dan hilirisasi ditentukan berdasarkan kontribusi terhadap rantai pasok global, maka logika yang berlaku adalah logika efisiensi dan profitabilitas korporasi multinasional, bukan lagi logika penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga karenanya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 81. Bahwa hal ini menciptakan paradoks kedaulatan yang fundamental, di mana pada saat negara-negara besar seperti China dan AS menerapkan kebijakan proteksionisme ketat untuk mengamankan kebutuhan domestik mereka, Indonesia justru mengobral akses terhadap sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok global. Selain membentuk MSP, AS juga mengeluarkan Executive Order sebagai strategi membangun rantai pasok mineral kritikal untuk kebutuhan domestik AS melalui skema kerja sama dan koordinasi dengan mitra dan sekutu, sebagai berikut: Executive Order on Addressing the Threat to the Domestic Supply Chain from Reliance on Critical Minerals from Foreign Adversaries, 30 September 2020 58 These critical minerals are necessary inputs for the products our military, national infrastructure, and economy depend on the most. Our country needs critical minerals to make airplanes, computers, cell phones, electricity generation and transmission systems, and advanced electronics. Though these minerals are indispensable to our country, we presently lack the capacity to produce them in processed form in the quantities we need. American producers depend on foreign countries to supply and process them. For 31 of the 35 critical minerals, the United States imports more than half of its annual consumption. The United States has no domestic production for 14 of the critical minerals and is completely dependent on imports to supply its demand. Whereas the United States recognizes the continued importance of cooperation on supply chain issues with international partners and allies, in many cases, the aggressive economic practices of certain non-market foreign producers of critical minerals have destroyed vital mining and manufacturing jobs in the United States. … For these and other critical minerals identified by the Secretary of the Interior, we must reduce our vulnerability to adverse foreign government action, natural disaster, or other supply disruptions. Our national security, foreign policy, and economy require a consistent supply of each of these minerals. I therefore determine that our Nation’s undue reliance on critical minerals, in processed or unprocessed form, from foreign adversaries constitutes an unusual and extraordinary threat, which has its source in substantial part outside the United States, to the national security, foreign policy, and economy of the United States. I hereby declare a national emergency to deal with that threat. … (i) reduce the vulnerability of the United States to the disruption of critical mineral supply chains through cooperation and coordination with partners and allies, including the private sector; (ii) build resilient critical mineral supply chains, including through initiatives to help allies build reliable critical mineral supply chains within their own territories; (iii) promote responsible minerals sourcing, labor, and business practices; and (iv) reduce the dependence of the United States on minerals produced using methods that do not adhere to responsible mining standards. (Bukti P-13) 82. Bahwa selain AS, China juga menerapkan proteksionisme tinggi terhadap cadangan sumber dayanya. Bahkan, China juga mengonsolidir kekuatan global sebagai pelopor kekuatan pengimbang Barat atas rantai pasok mineral kritikal global. Hal ini dilaporkan dalam “The Henry Jackson Society, 2025” sebagai berikut: 59 The report goes to show that Beijing has successfully “leveraged BRI lending institutions and instruments to expand its control of the global supply chain for transition minerals” and that “Beijing [has] established itself as the pace-setter in the transition mineral sector – and outmaneuvered its Western competitors.” It has done so through a mixed-method approach that evolved over time and involved utilising 26 official sector creditors from China, followed by “ramped up” use of state- owned commercial banks, and including “overseas transition mineral operations where its companies have skin in the game: 83% of China’s official sector lending for transition mineral operations in developing countries is earmarked for mining sites that are partially or wholly owned by Chinese companies. (Halaman 10). China’s control over critical minerals traps developing nations in dependency. (Halaman 15) 83. Bahwa praktik kebijakan negara-negara adidaya membuktikan bahwa tidak ada satupun negara yang menempatkan pemenuhan kebutuhan rantai pasok global pada level yang setara dengan kebutuhan domestik. AS dan China, meskipun sama-sama mendorong pembentukan rantai pasok global, pada hakikatnya menggunakan rantai pasok tersebut sebagai instrumen untuk menopang dan mengamankan kebutuhan domestik mereka sendiri. AS membentuk Minerals Security Partnership bukan untuk tujuan altruistik memperkuat rantai pasok global secara umum, melainkan secara eksplisit untuk "creating diverse, secure, and sustainable supply chains for critical minerals" yang akan menjamin kemakmuran dan memperkuat keamanan nasional AS. Demikian pula China, dengan investasi $57 miliar melalui Belt and Road Initiative dalam proyek pertambangan dan pemrosesan mineral di 19 negara, sesungguhnya bertujuan mengonsolidasikan kontrol atas sumber daya mineral untuk kepentingan industri domestik China dan mempertahankan dominasi ekonomi globalnya. Kedua negara ini membangun rantai pasok global dengan menempatkan diri mereka sebagai pusat ekosistem dan penerima manfaat utama, bukan sebagai pemasok untuk kepentingan negara lain. 84. Bahwa yang diprioritaskan oleh setiap negara berdaulat secara universal adalah kebutuhan domestik. Tidak pernah ada negara yang menempatkan kepentingan pemenuhan rantai pasok global sebagai prioritas utama di atas kebutuhan dalam negerinya sendiri. Kebijakan dalam UU 2/2025 yang memasukkan frasa "dan/atau global" sebagai pertimbangan prioritas IUP 60 justru tidak relevan dengan praktik yang berlaku di negara-negara lain. Fakta ini menegaskan bahwa di tengah proteksionisme negara-negara maju untuk mengamankan kebutuhan pasok domestiknya, Indonesia justru mendorong adanya liberalisasi sumber daya dengan memberikan akses prioritas bagi kebutuhan pasok global. Hal ini jelas secara nyata mengingkari prinsip ideologi ekonomi Pancasila serta bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. 85. Bahwa ketika Indonesia menjadikan pemenuhan rantai pasok global sebagai pertimbangan prioritas, Indonesia pada hakikatnya mengadopsi logika kebijakan yang bahkan tidak pernah diterapkan oleh negara-negara yang mendesakkan akses terhadap mineral kritikal Indonesia, karena negara- negara tersebut tetap memprioritaskan kepentingan domestik mereka sendiri dalam setiap kebijakan yang diambil. Hal ini sama sekali bukan berarti sikap anti-asing atau isolasionisme ekonomi, melainkan penegasan fundamental bahwa negara tidak dapat menempatkan kepentingan asing sebagai agenda prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam yang merupakan kekayaan nasional. 86. Bahwa investasi asing dan kerjasama internasional tetap diperlukan, namun harus ditempatkan dalam kerangka yang tepat: sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan industri domestik, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Negara harus memiliki mekanisme kontrol yang ketat untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia, dan salah satu mekanisme kontrol yang efektif adalah melalui sistem lelang yang transparan dan kompetitif. Dengan mekanisme lelang, setiap investor—baik domestik maupun asing—harus melalui proses seleksi yang ketat dengan persyaratan yang jelas dan terukur, termasuk kewajiban alih teknologi, pembangunan infrastruktur pendukung, penyerapan tenaga kerja lokal, pengembangan industri lokal, komitmen terhadap standar lingkungan yang tinggi, dan kontribusi nyata terhadap nilai tambah ekonomi nasional. Mekanisme lelang memungkinkan negara untuk memilih investor yang paling sesuai dengan kepentingan pembangunan 61 jangka panjang, bukan sekadar investor yang dapat memenuhi kebutuhan rantai pasok global negara lain dengan cepat. 87. Bahwa terlebih, jika dihubungkan dengan pilihan mekanisme pemberian prioritas yang dilakukan tanpa lelang pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1), instrumen prioritas untuk kebutuhan mata rantai pasok global akan rentan dengan praktik favoritisme yang memungkinkan pelaku-pelaku usaha swasta (asing) bersaing secara tidak fair dan kompetitif. Padahal terdapat prinsip non-diskriminasi dalam sistem perdagangan multilateral World Trade Organization (WTO) yang seharusnya menjadi acuan Indonesia sebagai negara anggota WTO. 88. Bahwa prinsip non-diskriminasi WTO terdiri dari dua pilar utama yang saling melengkapi: pertama, prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) yang mengharuskan setiap negara anggota untuk memperlakukan semua mitra dagang secara setara tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada negara tertentu; dan kedua, prinsip National Treatment yang mengharuskan produk impor diperlakukan sama dengan produk domestik setelah memasuki pasar, sebagaimana berikut: Trade without discrimination 1. Most-favoured-nation (MFN): treating other people equally Under the WTO agreements, countries cannot normally discriminate between their trading partners. Grant someone a special favour (such as a lower customs duty rate for one of their products) and you have to do the same for all other WTO members. This principle is known as most-favoured-nation (MFN) treatment (see box). It is so important that it is the first article of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which governs trade in goods. MFN is also a priority in the General Agreement on Trade in Services (GATS) (Article 2) and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (Article 4), although in each agreement the principle is handled slightly differently. Together, those three agreements cover all three main areas of trade handled by the WTO. Some exceptions are allowed. For example, countries can set up a free trade agreement that applies only to goods traded within the group — discriminating against goods from outside. Or they can give developing countries special access to their markets. Or a country can raise barriers against products that are considered to be traded unfairly from specific countries. And in services, countries are allowed, in limited circumstances, to discriminate. But the agreements only permit these exceptions under strict conditions. In general, MFN means that every time a country lowers a trade barrier or opens up a market, it has to do 62 so for the same goods or services from all its trading partners — whether rich or poor, weak or strong. 2. National treatment: Treating foreigners and locals equally Imported and locally-produced goods should be treated equally — at least after the foreign goods have entered the market. The same should apply to foreign and domestic services, and to foreign and local trademarks, copyrights and patents. This principle of “national treatment” (giving others the same treatment as one’s own nationals) is also found in all the three main WTO agreements (Article 3 of GATT, Article 17 of GATS and Article 3 of TRIPS), although once again the principle is handled slightly differently in each of these. National treatment only applies once a product, service or item of intellectual property has entered the market. Therefore, charging customs duty on an import is not a violation of national treatment even if locally-produced products are not charged an equivalent tax. 89. Bahwa dalam konteks ini, mekanisme lelang menjadi suatu keharusan yang tidak terhindarkan sebagai mekanisme kontrol negara atas sumber daya alamnya. Terlebih, hal ini menjadi semakin krusial ketika diletakkan dalam perspektif historis pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Selama puluhan tahun, Indonesia mengalami eksploitasi sumber daya alam yang tidak berimbang, di mana Indonesia hanya merasakan dampak kerusakan lingkungan yang masif—deforestasi, pencemaran air, degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati—sementara kekayaan ekonomi dari sumber daya alam tersebut justru dinikmati oleh korporasi asing yang melakukan ekstraksi dengan teknologi dan modal mereka, kemudian membawa hasil ekstraksi tersebut untuk diolah dan dijual di negara asal mereka dengan margin keuntungan yang sangat besar. Pola eksploitatif ini tidak boleh terulang dalam era hilirisasi, di mana Indonesia memiliki posisi tawar yang sangat kuat sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia. 90. Bahwa dengan menghapus mekanisme lelang dan menggantinya dengan sistem prioritas berdasarkan pemenuhan rantai pasok global, UU 2/2025 membuka ruang bagi berulangnya kesalahan masa lalu dalam bentuk yang baru. Indonesia menyediakan raw material dan fasilitas produksi, korporasi asing menguasai teknologi dan pasar, kerusakan lingkungan ditanggung oleh masyarakat Indonesia, sementara nilai tambah ekonomi terbesar mengalir keluar negeri. Dengan demikian, mekanisme lelang adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa tragedi sejarah ini tidak berulang, dan bahwa hilirisasi benar-benar menjadi momentum transformasi ekonomi Indonesia 63 dari negara pemasok bahan mentah menjadi negara industri maju yang berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri. 91. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum demikian, frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. D. PETITUM Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “dan Badan Usaha swasta” pada Pasal 51B ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan frasa “dan Badan Usaha swasta” pada Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan frasa “dan/atau global” pada Pasal 60B ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 64 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia; Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 3. Bukti P-3 : - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Ilham Fariduz Zaman; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Imam Rohmatulloh; 4. Bukti P-4 : - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Iqro’ Katsir; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Alif Alvian Mawaddi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan PT Pinter Hukum Indonesia, tanggal 27 Mei 2023; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri dan Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0051170-AH.01.01.TAHUN 2025 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cipta Kemenangan Nusantara, tanggal 24 Juni 2025; 7. Bukti P-7 : Fotokopi artikel online berjudul “Kementerian ESDM Catat Ada 4.634 Izin Tambang Minerba di Indonesia”, ANTARA, 12 November 2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi artikel online berjudul “Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade”, The White House, 22 Juli 2025; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Tangkapan Layar Pemegang IUP perorangan di Laman Minerba One Data Indonesia (MODI), 65 https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16628?jp =1 , diakses pada tanggal 30 Juni 2025 pukul 10.51 WIB; 10. Bukti P-10 : Fotokopi artikel online berjudul “Menkum Ungkap DPR Minta Mekanisme Kelola Tambang Tanpa Proses Lelang”, detiknews, 13 Februari 2025; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan The Henry Jackson Society (2025) berjudul “Geopolitics of Critical Minerals”, Februari 2025; 12. Bukti P-12 : Fotokopi artikel online berjudul “UU Minerba Direvisi, Muhammadiyah Kritisi Beberapa Pasal Ini”, CNBC Indonesia, 22 Januari 2025; 13. Bukti P-13 : Fotokopi artikel online berjudul “Executive Order on Addressing the Threat to the Domestic Supply Chain from Reliance on Critical Minerals from Foreign Adversaries”, 30 September 2020; 14. Bukti P-14 : - Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 02 pkwt/satc.ink/kep.ink/VII/2025, atas nama Iqro’ Katsir, S.Pd., tanggal 10 Juli 2025; - Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 03 pkwt/satc.ink/kep.ink/VII/2025, atas nama Alif Alvian Mawaddi Hamid S.Pd., tanggal 10 Juli 2025; 15. Bukti P-15 : Fotokopi artikel online berjudul “Hasil Negosiasi Dagang RI- AS: Trump Minta Akses Mineral Kritis”, CNBC Indonesia, bertanggal 23 Desember 2025; 16. Bukti P-16 : Fotokopi artikel online berjudul “AS Minta akses Mineral Kritis, Hati-hati RI Cuma Jadi Pemasok Bahan Mentah”, inilah.com, bertanggal 28 Desember 2025. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Rega Felix S.H., M.H., dan Dr. Gugun El Guyanie S.H., M.H., yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 Desember 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. AHLI PEMOHON 1. Rega Felix S.H., M.H. A. Pendahuluan 1. Saya akan menguraikan keterangan ahli dalam Perkara Mahkamah Konstitusi yang digabung yaitu Perkara Nomor 160/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 202/PUU-XXIII/2025 sebagai dosen ilmu hukum dengan latar belakang hukum tata negara dengan pengalaman sebagai advokat bidang konstitusi serta pengalaman sebagai tenaga ahli tata kelola TI dan drafter di bidang tata kelola berkelanjutan. Dalam memberikan keterangan sebagai ahli saya merujuk kepada dua rujukan penelitian utama yaitu 66 referensi karya Joe Horton yang berjudul “The All or Nothing Problem” dan referensi karya Andrea Loreggia, Emiliano Lorini, dan Giovanni Sartor yang berjudul “Modelling Ceteris Paribus Preference with Deontic Logic” dalam membentuk model pemikiran dan hasil penelitian dari Helena Ivanov, Theo Zenou, Matt Qvortrup berjudul “Geopolitics on Critical Minerals” untuk memberikan konteks tambahan. Referensi tersebut saya tafsirkan sesuai dengan konteks keilmuan dan pengalaman saya. 2. Saya menggunakan referensi tersebut berdasarkan permohonan kepada saya untuk menafsirkan makna instrumen afirmatif dalam pemberian prioritas izin tambang, model sistem norma yang mengakomodir Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, serta makna prioritas dalam hilirisasi tambang. Berdasarkan hal tersebut, maka secara singkat keterangan ini dapat diberikan judul sebagai “Konsep Prioritas Dalam Sistem Normatif”. Konsep tersebut kemudian dapat menjadi kerangka teoritis untuk menjawab dua isu besar yaitu: 1) Permasalahan afirmatif atas tambang dalam Perkara No. 160/PUU- XXIII/2025; dan 2) Permasalahan prioritas dalam hilirisasi tambang dalam Perkara No. 202/PUU-XXIII/2025 B. Permasalahan Afirmatif Atas Tambang Dalam Perkara No.160/PUU- XXIII/2025 3. Untuk mengurai persoalan kebijakan afirmasi, saya akan menggunakan tulisan Joe Horton sebagai pisau analisa. Karya Joe Horton membawa kita untuk membayangkan suatu kondisi kita dihadapkan pada bangunan yang hendak runtuh dan terdapat dua orang di bawahnya. Jika kita menolong orang tersebut, maka mengorbankan diri kita, misalkan menjadi kehilangan bagian tubuh kita. Pada kondisi tersebut terdapat pilihan moral, yaitu: 1) tidak ada kewajiban untuk menolong orang tersebut atau suatu kebolehan untuk menyelamatkan diri kita; 2) kita menyelamatkan satu orang dengan mengorbankan tubuh kita; atau 3) kita menyelamatkan dua orang dengan mengorbankan tubuh kita (Joe Horton, 2017:1). Jika kita menyelamatkan diri kita, maka hal tersebut tidak salah karena hal tersebut adalah kebolehan. Jika kita menyelamatkan kedua orang tersebut dengan mengorbankan tubuh kita, maka perbuatan kita dianggap terpuji (moral tertinggi). Jika kita 67 menyelamatkan satu orang meskipun mengorbankan tubuh kita yang sama, maka terdapat pertanyaan moral. Misalkan: jika sebenarnya dapat diselamatkan dua orang dengan pengorbanan yang sama, lalu mengapa hanya menyelamatkan satu orang? Asumsi dapat berkembang hingga menimbulkan pertanyaan apakah orang tersebut memiliki favoritisme terhadap orang tersebut atau tidak. Dengan kondisi tersebut, kemudian muncul pertanyaan apakah tidak lebih baik menyelamatkan diri sendiri tanpa menyelamatkan dua orang dibandingkan menyelamatkan hanya satu orang? Dalam perspektif moral, bisa saja dikatakan hanya dengan menyelamatkan satu orang perbuatan tersebut justru menjadi tercela. Pertanyaan selanjutnya adalah: berdasarkan kondisi di atas, pilihan moral apa yang tepat dalam kita melakukan inferensi? Permasalahan ini yang disebut dengan “all or nothing problem”. 4. Terhadap permasalahan tersebut, Joe Horton memberikan solusi berupa optimific altruism, yaitu: “if we are willing to make a sacrifice, unless we have adequate agent-relative reasons to bring about a suboptimal outcome, we ought to bring about the best outcome that we can permissibly bring about by making this sacrifice” (Joe Horton, 2017:9). Penafsiran sederhananya adalah kehendak untuk mengorbankan sesuatu berimplikasi kepada kewajiban untuk mencapai hasil terbaik yang diperbolehkan. Kewajiban moral tersebut bergantung dari kehendak untuk melakukannya, tidak semata – mata dari luaran atas dampaknya. Rumusan sederhananya: perbuatan baik ini tidak diwajibkan, tetapi jika kita memilih untuk melaksanakannya kita harus melaksanakan dalam kemungkinan yang terbaik, atau jika tidak maka jangan dilaksanakan. 5. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan utilitarianisme. Jika kita menggunakan asumsi utilitarian, maka konsekuensi atas perbuatan yang menjadi tolak ukur, terutama yang memaksimalkan benefit. Menyelamatkan dua adalah yang terbaik dan menyelamatkan satu lebih baik dibandingkan tidak menyelamatkan. Berbeda dengan asumsi utilitarian, optimific altruism tidak serta-merta melihat kepada konsekuensi atas perbuatan, tetapi memberikan opsi untuk tidak melakukan perbuatan. Namun, jika kita memiliki kehendak untuk berbuat, maka luaran terbaik yang harus dilakukan. Konstruksi ini adalah untuk menjawab apakah secara moral lebih baik tidak 68 menyelamatkan orang sama sekali atau menyelamatkan satu orang dengan mengorbankan orang yang lain dengan pengorbanan yang sama. 6. Bahwa dalam konteks pemberian afirmatif konsesi tambang, terdapat dilemma yang sama. Misalkan pemerintah tidak memberikan afirmatif konsesi tambang kepada subjek afirmasi, maka hal tersebut juga tidak menjadikan perbuatan pemerintah adalah salah. Namun, kita juga tidak dapat menyalahkan niat baik yang ada untuk memberikan afirmatif kepada subjek afirmasi. Jika kita gunakan optimific altruism, maka jika telah dipilih untuk memberikan afirmatif konsesi tambang, tidak boleh ada yang tertinggal atau jika tidak, maka jangan berikan afirmatif konsesi tambang (all or nothing). 7. Melalui pisau analisa Joe Horton, sesungguhnya kita dapat melihat bagaimana kesalahan dalam pemberian kebijakan afirmatif dapat jatuh ke dalam paradoks. Hal ini dapat diibaratkan pemerintah memiliki niat baik ingin menolong, tetapi ternyata hanya menolong satu orang sedangkan ada dua orang yang perlu ditolong, sehingga pemerintah dianggap melakukan favoritisme. Trivialitas ini dapat terlihat di dalam sejarah revisi UU Minerba, yaitu PP 25/2024 hanya memberikan afirmasi terhadap ormas keagamaan. Namun, kebijakan tersebut memberikan kecemburuan kepada elemen rakyat lainnya, akhirnya UU Minerba memperluas afirmasi termasuk kepada usaha kecil, koperasi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, faktanya usaha kecil dan koperasi sesungguhnya juga sudah mengelola tambang. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan lalu usaha kecil dan koperasi mana yang ditolong? Optimific altruism dalam hal ini dapat menjadi pisau analisa untuk menentukan jika memang afirmatif hendak diberikan, mekanisme apa yang menghasilkan luaran terbaik yang tidak menciptakan favoritisme. 8. Untuk menguraikan permasalahan tersebut, maka saya mengusulkan 3 (tiga) parameter sebuah tindakan afirmatif, yaitu: 1) Kebijakan afirmatif diberikan kepada pihak yang terdampak diskriminasi secara nyata; 2) Kebijakan afirmatif tidak menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya; 3) Kebijakan afirmatif hanya bersifat sementara; Parameter 1) menegaskan bahwa yang berhak menerima afirmasi adalah hanya pihak yang memang paling tidak beruntung (least advantages). Jika 69 penerima afirmasi justru pihak yang mendapatkan privilege, maka justru semakin memperlebar jurang dari ketidaksetaraan, sehingga bertentangan dengan tujuan dari afirmasi tersebut. Parameter 2) akan menentukan dalam bentuk apa afirmasi dapat diberikan. Misalkan afirmasi diberikan terhadap objek yang memiliki nilai kelangkaan, maka surplus nilai dari kelangkaan tersebut menjadi milik subjek afirmasi, namun menegasikan kesempatan kepada pihak lainnya baik dalam konteks ruang maupun waktu. Parameter 3) menegaskan kembali bahwa kebijakan afirmatif hanya merupakan mekanisme korektif untuk mengembalikan titik seimbang kesetaraan bukan sebagai kewajiban universal. Dengan pemahaman terhadap tiga parameter ini maka kita dapat membayangkan bentuk afirmasi yang ideal seperti: bantuan modal UMKM, kesempatan kerja, dan akses pendidikan. 9. Sebagai ilustrasi: jika terdapat x jumlah subjek afirmasi dan y jumlah kuota afirmasi pada tahun tertentu di mana bentuk afirmasi yang diberikan adalah kesempatan kerja, maka nilai y dapat berubah tergantung kepada pertumbuhan ekonomi. Nilai y dan x mungkin untuk menjadi setidaknya setara, sehingga pemberian afirmatif dapat menciptakan keseimbangan ekuilibirum tanpa perlu menciptakan ketimpangan baru. Asumsikan bentuk afirmasi yang diberikan adalah barang tambang, maka jumlah kuota afirmasi tidak bertumbuh secara linear dengan jumlah subjek afirmasi yang mungkin tumbuh bahkan secara eksponensial. Jika afirmasi dilaksanakan, maka berpotensi menciptakan diskriminasi baru karena nilai kelangkaannya menjadi berada pada subjek afirmasi yang terbatas. Andaikan jumlah pada periode tertentu dianggap adil, namun jika dikaitkan dengan periode bagi generasi selanjutnya akan dapat dirasakan tidak adil. Hal ini dapat kita sebut sebagai inter-generational discrimination atau ketidakadilan yang dirasakan bagi generasi selanjutnya. 10. Bentuk afirmasi yang tidak menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya adalah sebisa mungkin menciptakan jarak antara x dan y dalam kondisi isomorfis, sehingga relasi antaranya bersifat bijektif. Apa yang dimaksud dengan relasi bijektif, yaitu relasi one-to-one seperti visualisasi berikut: 70 Pertanyaannya: apa yang memungkinkan adanya relasi bijektif dalam dunia tambang? Jika konsep prioritas dipertautkan kepada instrumen afirmasi, lalu bagaimana makna prioritas tersebut menciptakan suatu kondisi yang paling adil? 11. Bahwa kembali kepada permasalahan all or nothing dan bayangkan terdapat konsep tentang BUMN dan konsep entitas non-negara. Kemudian, asumsikan negara ingin menyelamatkan entitas non-negara (afirmatif). Terdapat dunia kemungkinan, misalkan: 1) pemerintah tidak mengambil kebijakan afirmatif, 2) pemerintah memberikan kebijakan afirmatif menyelamatkan 1 pihak, 3) pemerintah memberikan kebijakan afirmatif menyelamatkan 2 pihak. Hal ini sama seperti ketika kita dihadapkan kepada dilemma moral antara menolong 1 orang atau 2 orang dengan mengorbankan diri kita. Jika kita hanya menyelamatkan 1 orang, maka perbuatan kita dapat dianggap tercela karena dapat dianggap favoritisme. Asumsi dapat berkembang yaitu memang kita memiliki niat baik, namun mengapa membiarkan 1 orang lainya mati sedangkan kita bisa menyelamatkan 2 orang? Mungkin saja ada niat jahat dibalik niat baik karena kita membenci 1 orang tersebut. Andaikan kita tidak menolong 2 orang, maka kita juga tidak dapat dipersalahkan karena adalah kebolehan. Pilihan terbaik adalah kita harus menolong semuanya. Yang menjadi pertanyaan, jika Pemerintah tidak memberikan afirmatif, apakah kesemuanya tidak tertolong? Kita harus ingat bahwa masih ada BUMN yang bisa mengelola yang hasilnya dapat dipergunakan untuk rakyat. Berdasarkan hal tersebut, bukankah BUMN juga merupakan jawaban? Karena jika kita hanya menolong sebagian, maka bukankah justru meninggalkan yang lain?. 12. Sesungguhnya dengan adanya konsep prioritas kepada BUMN, maka hal tersebut cukup memfalsifikasi argumen niat baik pemerintah untuk menolong semua. Namun, andaikan terhadap objek yang memiliki nilai kelangkaan 71 tersebut tetap ingin diberikan afirmatif, pemerintah akan kesulitan untuk memuaskan semua pihak. Permenungan sederhananya: bagaimana caranya 1.200 WIUP akan dibagi kepada 60juta UMKM secara adil? Bagaimana klaim menolong semua tanpa adanya favoritisme? Pertanyaan ini merupakan permasalahan filosofis yang rumit. 13. Rumusan Pasal 51 ayat (1) UU Minerba yang berbunyi: “WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.” bersifat multi-tafsir. Hal ini dikarenakan antara subjek penerima WIUP dan mekanisme pemberian WIUP tidak memiliki korelasi logis yang jelas. Secara visual sederhana dapat digambarkan sebagai berikut: Secara visual memang terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya rumusan norma tersebut dapat memunculkan 243 varian interpretasi. Salah satu interpretasinya bisa saja badan usaha mungkin melalui lelang atau pemberian prioritas, atau badan usaha mungkin melalui lelang dan pemberian prioritas, atau badan usaha melalui lelang, atau badan usaha kecil menengah mungkin melalui lelang atau pemberian prioritas, atau badan usaha kecil menengah mungkin melalui lelang dan pemberian prioritas, dan seterusnya. Rumusan tersebut juga tidak memiliki kejelasan siapa yang menjadi subjek afirmasi, apakah berarti badan usaha merupakan subjek afirmasi yang bisa tidak melalui lelang. Atau, koperasi bukan merupakan subjek afirmasi yang bisa melalui lelang. Menariknya, berdasarkan fakta yang ada, melalui penelusuran data MODI ESDM, sudah banyak perseorangan dan koperasi yang memiliki izin tambang, termasuk koperasi 72 pondok pesantren dan koperasi unit desa. Izin tersebut didapatkan sebelum adanya kebijakan afirmatif. Jika memang sebenarnya sebelum UU 2/2025 diundangkan, koperasi maupun perseorangan sudah dapat mengelola tambang, lalu di mana letak koperasi maupun perseorangan sebagai korban diskriminasi? Jika faktanya demikian, maka jika saat ini perseorangan dan koperasi mendapatkan kebijakan afirmatif, maka kebijakan tersebut menjadi diskriminatif terhadap perseorangan dan koperasi lainnya termasuk yang telah atau akan mendapatkan WIUP tanpa mekanisme kebijakan afirmatif. 14. Ketidakjelasan dalam persoalan siapa yang menjadi subjek afirmasi tersebut kemudian akan berimplikasi kepada penafsiran apakah badan usaha swasta merupakan subjek afirmasi. Hal ini patut dipertanyakan karena melalui Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba, secara eksplisit dinyatakan badan usaha swasta dapat diberikan WIUP secara prioritas. Jika demikian, lalu apakah makna pemberian prioritas adalah bentuk instrumen afirmatif atau melebihi makna sebagai instrumen afirmatif? Mahkamah Konstitusi memberikan pintu “penawaran prioritas” dapat menjadi instrumen afirmatif (vide Putusan MK No.77/PUU-XXII/2024), lalu apakah mungkin ditafsirkan lebih dari itu? Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah makna “penawaran prioritas” memiliki makna yang sama dengan “pemberian prioritas”? apakah langkah DPR dan pemerintah menafsirkan putusan MK yang memaknai penawaran prioritas menjadi pemberian prioritas merupakan suatu penafsiran yang eksesif? 15. Bahwa jika divisualisasikan konstruksi norma Pasal 51 ayat (1) UU Minerba menggunakan konsep disjungtif seperti berikut: Melalui frasa “dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas”, lelang dan pemberian prioritas menjadi konsep yang berada pada kelas yang sama. Hanya saja subjek penerima IUP terdiri dari badan usaha, badan usaha kecil dan menengah, koperasi, dan badan usaha milik ormas 73 keagamaan. Apapun yang menjadi subjek afirmasi dapat melalui jalan salah satunya karena term “atau” selalu dapat bersifat alternatif. 16. Bahwa karena berada pada kelas yang sama, maka kita akan menghadapi paradoks yang sama dengan paradoks “mail or burn the letter!”. Solusi untuk mengatasi paradoks tersebut adalah dengan menempatkan konteks preferensi atas pilihan norma yang diberikan (Andrea Loreggia, 2022:9). Cara menyelesaikan paradoks ini adalah dengan mengembalikan konteks kepada putusan MK yang menafsirkan bahwa yang menjadi instrumen afirmatif adalah “penawaran prioritas” bukan “pemberian prioritas”, dengan demikian sesungguhnya tidak ada konsep pemberian prioritas sebagai mekanisme afirmatif. 17. Bahwa untuk itu kita harus pahami bahwa term “penawaran” memiliki intensi yang di dalamnya mencakup ekstensi “lelang”. Dengan demikian, kita dapat satu paketkan antara konsep penawaran dan lelang. Kemudian, kita tempatkan pada kelas apa term “pemberian”. Lelang dalam konteks pertambangan memiliki definisi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Permen ESDM No.11/2018: “Lelang adalah cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan/atau IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara.” Sedangkan kata “lelang” menurut KBBI adalah “penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang”. Penjualan adalah konsep hukum karena untuk sebuah lelang tidak serta-merta harus bersifat jual-beli, maka dari itu secara lebih umum dapat dipadankan dengan penawaran sebagaimana seperti dalam Pasal 1 angka 11 Permen ESDM No.11/2018. Pengertian ini sesuai dengan alasan andai kita melakukan lelang agunan melalui KPKNL, berita acara lelang cukup menjadi alas hak untuk proses balik nama tanpa harus ada proses jual-beli. Namun, pengertian leksikal tersebut penting untuk memadankan unsur “di hadapan orang banyak”, sehingga makna tersebut dapat tautologis dengan makna “penawaran umum”, dengan demikian maknanya sesuai dengan definisi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Permen ESDM No.11/2018. 18. Bahwa makna tersebut kemudian dapat diinstrumentasikan kepada norma implementasinya, seperti adanya syarat pengumuman dalam Pasal 20 74 Permen ESDM No.11/2018 karena sebagai prasyarat dari pengertian “penawaran umum”, yang berbunyi: “Pengumuman rencana pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan: a. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional; b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (website) resmi; dan/atau c. di kantor pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (website) resmi.” 19. Bahwa kemudian makna “dengan tawaran yang atas-mengatasi” membuka ruang adanya kompetisi karena pertambangan secara hakikat memang bersifat high technology, high risk, dan high financial. Sehingga, makna tersebut kemudian diinstrumentasikan dalam norma Pasal 24 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Permen ESDM No.11/2018 yang menyatakan: “Panitia Lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara wajib melaksanakan prosedur Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara adil, transparan, dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat.” “Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, atau WIUPK Batubara berdasarkan penjumlahan atas: a. nilai bobot dari hasil evaluasi prakualifikasi; dan b. nilai bobot dari penawaran harga sesuai dengan peringkat.” “Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang dituangkan dalam berita acara Lelang.” 20. Bahwa di dalam makna lelang tersebut tercakup makna penawaran karena tiada mungkin ada lelang tanpa adanya penawaran. Apakah harus dinamakan “lelang”? Tidak harus menggunakan istilah lelang, bisa saja dinamakan “lomba”, “kompetisi”, “sayembara”, “beauty contest”, “auction”, atau apapun tetapi konsep dalam pikiran kita tetap sama. Saya menggunakan istilah lelang karena sudah menjadi pengertian umum di dalam perundang-undangan. Kemudian, kita dapat melanjutkan pertanyaan di mana posisi “pemberian”? 21. Bahwa untuk memudahkan kita harus ingat ilustrasi dalam hukum perdata di mana dalam hubungan kebendaan dikaitkan dengan perikatan ada perikatan terhadap perjanjian itu sendiri dan ada perjanjian kebendaannya atau disebut dengan levering. Ketika kita melakukan jual-beli dan terpenuhi 75 unsur harga dan barang, maka jual – beli tersebut sah, namun perpindahan kepemilikan harus disertai dengan perjanjian kebendaan (levering). Levering dalam hukum Islam dapat disebut qabdh. Misalkan telah terjadi qabdh, maka seseorang dapat melakukan tasharuf terhadap benda tersebut. Analoginya seperti: misalkan kita ingin memiliki rumah, maka kita dapat melakukan jual- beli sebagai alas hak-nya, kemudian dilakukan pendaftaran (balik nama) sebagai levering-nya. Namun, kita juga dapat mengikuti lelang melalui KPKNL, misalkan kita adalah pemenang lelang, maka akan terdapat berita acara lelang. Berita acara lelang kemudian menjadi alas hak untuk dilakukan proses balik nama. Jika kita analogikan terhadap konstruksi hukum tersebut, maka makna “pemberian” serupa dengan proses “levering” atau “qabdh”. Dengan adanya pemberian, maka kita dapat melakukan tindakan terhadap benda tersebut (tasharuf). 22. Dengan pemahaman tersebut, maka baik melalui lelang maupun tanpa lelang selama ada IUP yang diterbitkan, maka dapat dipastikan ada pemberian. Karena, seseorang dapat melakukan kegiatan pertambangan jika ada IUP. Jika ada IUP, maka pasti diberikan oleh pihak yang berwenang menerbitkan IUP. Dengan penafsiran ini, maka apakah tepat merumuskan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba dengan rumusan disjungtif dengan frasa “dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas”? 23. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan selanjutnya yang perlu direnungkan: apakah sesungguhnya terdapat konsep “pemberian+prioritas”? Untuk menelusuri hal tersebut kita harus melihat kepada original intent penawaran prioritas yang sesungguhnya untuk BUMN. UU 3/2020 sesungguhnya sudah menyatakan yang mendapatkan penawaran prioritas adalah BUMN/D tidak selebih dan selainnya (vide Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020). Makna yang sama dengan pemberian prioritas dapat dilihat pada Pasal 28 ayat (1) Permen ESDM No.11/2018 yang menyatakan: “Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN.” Kemudian dalam Pasal 30 ayat (1) Permen ESDM No.11/2018 diatur: “Menteri memberikan WIUPK dengan cara Lelang kepada BUMN dan BUMD dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang 76 berminat terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).” Berdasarkan peraturan tersebut, maka makna pemberian tanpa proses lelang adalah jika berasal dari penawaran prioritas jika dan hanya jika hanya terdapat 1 BUMN yang berminat. Jika makna “pemberian prioritas” memiliki makna yang sama dengan pemberian tanpa lelang, maka harus dipersamakan dalam pengertian pemberian kepada BUMN tersebut. 24. Bahwa pertanyaan selanjutnya: apakah mungkin hal tersebut dilakukan kepada selain BUMN/D? konsep pemberian prioritas berarti memiliki sifat “one-to-one”, sedangkan konsep lelang adalah “one-to-many”. Hal ini bukan berarti jika hanya ada 1 peminat dari lelang, maka dapat dilakukan pemberian tanpa lelang. Misalkan kita membeli rumah agunan melalui KPKNL dan kita hanya satu – satunya peserta, alas hak yang sah tetap berita acara lelang, bukan berarti secara otomatis langsung diberikan dengan meniadakan lelang. Menjadi pertanyaan, lalu sifat penawaran apa yang memungkinkan terjadinya “one-to-one”? 25. Kondisi one-to-one mungkin terjadi jika dan hanya jika kondisi menguasai ada pada diri sendiri. Misalkan, mengapa BUMN bisa mendapatkan prioritas? Karena makna “hak menguasai negara” mencakup “beheersdaad” berupa kepemilikan negara melalui BUMN, dengan demikian pada prinsipnya tambang yang dikuasai negara ketika diberikan prioritas kepada BUMN adalah refleksif kepada dirinya sendiri. Kondisi ini serupa jika misalkan kita sudah menguasai WIUP di suatu wilayah, kemudian ada komoditas lain yang ditemukan, maka kita mendapatkan prioritas atas komoditas lain yang ditemukan karena pada dasarnya kita sudah menguasai WIUP itu sendiri (vide Pasal 40 ayat (4) UU 3/2020). 26. Kemudian, menjadi pertanyaan mungkinkah entitas non-negara ketika belum menguasai suatu WIUP menerima pemberian prioritas seperti BUMN/D? Saya mengusulkan satu asas yaitu sepanjang memenuhi “asas rekognisi berdasarkan ikatan teritorial yang kuat”, maka bisa diberikan. Kalau kita renungkan asas tersebut memungkinkan suatu struktur yang bersifat isomorfis sehingga masuk akal secara logika untuk diterapkan pemberian prioritas. Lalu, entitas apa yang memungkinkan terjadinya kondisi isomorfis? Mari coba lihat konsep subjek “hak menguasai negara” dalam Pasal 2 ayat (4) UU Pokok Agraria. Karena tambang adalah berakar dari 77 Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang merupakan hak menguasai negara, maka jika hendak mendapatkan prioritas harus merupakan bagian dari hak menguasai negara. Salah satunya adalah dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat. Mengapa masyarakat hukum adat bisa diberikan? Karena masyarakat hukum adat lahir dari asas rekognisi dengan ikatan teritorial yang kuat. Landasan konstitusional ini ada pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Apakah ormas keagamaan bisa mendapatkan bagian dari hak menguasai negara? Jawabannya adalah bisa, sepanjang telah menjadi masyarakat hukum adat. 27. Konstruksi berpikirnya seperti ini: jika negara mengakui masyarakat hukum adat, anggaplah masyarakat hukum adat x, maka secara teritorial, masyarakat tersebut menguasai wilayah tersebut. Jika ada tambang di dalamnya, maka masyarakat adat x berhak untuk mengelolanya secara prioritas karena pada prinsipnya adalah dalam penguasaannya. Imajinasikan kelurahan y yang berdiri pada tahun 2020 ingin membentuk masyarakat hukum adat yang baru karena memiliki ikatan genealogis tertentu. Jika terjadi kondisi tersebut, maka kelurahan y tidak dapat mendapatkan prioritas pengelolaan tambang karena harus merupakan masyarakat hukum adat yang telah ada. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mensyaratkan “sepanjang ada”, sehingga andaipun kelurahan y warganya memiliki ikatan genealogis tertentu dan menetap di suatu teritorial tertentu juga tidak dapat mendapatkan prioritas pengelolaan tambang karena mengada – ada bukan sepanjang ada. Kecuali, beberapa ribu tahun kemudian warga kelurahan y menjadi leluhur yang diperbudayakan masyarakat tertentu. 28. Asas rekognisi dengan konsep “sepanjang ada” yang memungkinkan terjadinya proses “one-to-one” karena masyarakat hukum adat, dalam periode tertentu, tidak mungkin mereplikasi dirinya. Semenjak adanya UU Desa, masyarakat hukum adat memiliki tempat dengan yang dinamakan desa adat. Dengan demikian, andai masyarakat tersebut ingin melakukan kegiatan tambang, maka mungkin saja dengan membentuk BUMDesa. Karena desa merupakan bagian dari rekognisi negara, maka kemudian hak menguasai negara refleksif terhadap dirinya seperti BUMN/D. Berdasarkan 78 konsep tersebut, maka dapat digambarkan siapa saja yang mungkin mendapatkan pemberian prioritas sebagai berikut: 29. Kembali kepada pemberian prioritas kepada BUMN, pemerintah juga menyadari meskipun BUMN adalah lahir dari rahim hak menguasai negara, tetapi mungkin saja bereplikasi. Maka dari itu, terdapat konsep “lelang dengan penawaran prioritas” sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Permen ESDM No.11/2018. 30. Konsep “lelang dengan penawaran prioritas” adalah sistem lelang yang berasal dari penawaran secara prioritas ketika subjek penerima penawaran prioritas lebih dari satu. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Kepmen ESDM 258.K/MB.01/MEM.B/2023: “Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dilakukan melalui penawaran secara prioritas sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.” “Dalam hal pada penawaran secara prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan minat, maka Menteri mengoordinasikan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, untuk mencapai kesepakatan” “Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dilakukan dengan cara lelang kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan minatnya sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; atau Dalam hal tidak ada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berminat dalam penawaran secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ditawarkan kepada Badan Usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang;” 79 31. Lampiran Kepmen ESDM 258.K/MB.01/MEM.B/2023 memuat diagram alir prosesnya, untuk itu saya mengutip pada tahap di mana jika terjadi lebih dari 1 BUMN/D yang berminat: Pada tahap tersebut, menteri memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan BUMN/D untuk bersepakat, termasuk jika membentuk joint venture. Timbul pertanyaan lalu apa yang dimaksud dengan “mengoordinasikan”? jika konsep “pemberian prioritas” memiliki makna yang sama, lalu apakah mengoordinasikan mungkin dilakukan terhadap entitas non-negara yang diberikan afirmatif seperti badan usaha kecil, koperasi, dan ormas keagamaan? 32. Menurut pendapat saya, pada fase inilah titik rentan terjadinya favoritisme. Alasannya jika konsep penawaran tidak bersifat umum (terbuka), maka sejak awal sudah terjadi favoritisme. Menteri dapat menentukan skema one-to-one sejak awal. Berbeda jika dari awal konsepnya adalah penawaran umum. Jika dikatakan skema pemberian prioritas diberikan jika dan hanya jika hanya terdapat 1 pihak yang menerima penawaran, maka berarti menteri hanya tinggal menutup penawaran menjadi hanya 1 pihak. Andaikan ternyata terdapat lebih dari 1 pihak, maka menteri dapat menyalahgunakan keadaan dengan alasan “mengoordinasi” atau melakukan penyetelan parameter tertentu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa jika BUMN/D dapat melakukan 80 hal tersebut, tetapi entitas non-negara tidak bisa? Kembali kepada argumen jika BUMN/D berarti negara berhadapan dengan negara, maka wajar mengoordinasikan antar unit negara karena pada hakikatnya sama – sama memegang kuasa atas hak menguasai negara. Andaikan tanpa alas hak lelang, maka negara dapat memberikan secara langsung karena juga adalah dirinya sendiri. Analoginya seperti: misalkan kita memiliki anak kandung, tentu ketika anak kandung tinggal di rumah kita, kita tidak meminta dibuatkan alas hak berupa perjanjian pinjam pakai. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena andaipun kita tiada, maka pada akhirnya mereka juga adalah ahli waris kita. Dengan demikian, anak kandung menjadi refleksif terhadap diri kita. Dengan demikian, baik dengan atau tidak dengan alas hak, maka tidak ada permasalahan. Berbeda dengan anak orang lain, ketika kita tiada, maka tidak otomatis mewariskan, sehingga jika tanpa alas hak yang jelas berpotensi sengketa dengan anak kandung yang memiliki hak kewarisan. 33. Berdasarkan hal tersebut, maka memang menteri memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan BUMN dikarenakan BUMN hanya mereplikasi dalam pengertian teknis, tetapi dalam pengertian hakikat tidak mereplikasi diri karena tiada negara di dalam negara. Berdasarkan hal tersebut, maka apakah konsep yang sama berupa pemberian prioritas dapat diberikan kepada badan usaha kecil, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan yang bukan entitas negara? Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat simpulkan dua proposisi untuk menguji, yaitu: 1) Barang tambang adalah barang yang bersifat tidak dapat diperbaharui; 2) Penerima afirmasi dapat mereplikasi dirinya sebagai penerima afirmasi kembali; 34. Untuk membuktikan entitas non-negara tidak dapat diberikan prioritas berdasarkan dua proposisi di atas dapat dibuktikan dengan cara: asumsikan terdapat ormas keagamaan A dengan anggota n. Ketika ormas keagamaan A dibubarkan, maka anggota n dapat membuat ormas keagamaan A2. Anggota n juga dapat menjadi pelaku usaha, mendirikan perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Misalkan ormas keagamaan A dengan anggota n sejumlah 100juta orang. Apakah dengan ormas keagamaan A mendapatkan prioritas tambang kemudian menjadikan anggota n yang merupakan pelaku 81 usaha UMKM menjadi tidak dapat mengelola tambang? Bagaimana dengan 99 juta orang justru lebih setuju jika tambang diberikan langsung kepada pelaku usaha agar lebih dirasakan dibandingkan melalui pengurus ormas keagamaan? Apa parameter bahwa ada jaminan seluruh anggota n tidak mungkin menjadi pelaku usaha tambang dengan memanfaatkan UU Minerba? Sedangkan faktanya mungkin kita lihat bahwa anggota ormas keagamaan juga adalah pelaku usaha tambang. Lalu, kenapa kemudian ormas keagamaan memerlukan prioritas tambang jika sesungguhnya tidak ada halangan untuk mengelola tambang dan anggotanya ternyata sudah mengelola tambang? Permasalahan ini adalah persoalan replikasi yang memungkinkan satu individu untuk menjadi subjek penerima afirmasi dalam berbagai macam bentuknya karena ormas keagamaan dibentuk berdasarkan keputusan kehendak bebas masyarakat bukan berdasarkan undang-undang. Perbedaan bentuk ini sangat prinsipil, meskipun faktanya ormas keagamaan menyelenggarakan fungsi sosial yang merupakan tugas negara. 35. Untuk membuktikan kembali hubungan antara proposisi 1) dan proposisi 2) dapat dilakukan dengan membayangkan terdapat 64 juta pelaku usaha UMKM. Apakah angka 64 juta pelaku usaha UMKM bersifat tetap atau dinamis? Mungkin saja pada tahun 1998 jumlah pelaku usaha UMKM sebanyak 20 juta kemudian pada tahun 2025 pelaku usaha UMKM sebanyak 64 juta dan pada tahun 2030 sebanyak 80juta. Di sisi lain, jumlah WIUP tambang tidak akan bertambah seperti bertambahnya jumlah pelaku usaha. Bagaimana jika ketika WIUP telah diberikan secara prioritas kepada 1.000 pelaku usaha UMKM, kemudian terdapat 10.000 pelaku usaha UMKM yang protes diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan jatah pemberian prioritas tambang? Karena semakin banyak yang protes, kemudian pada akhirnya pemerintah harus melepaskan cadangan negara miliknya atau melakukan deforestasi. Pada akhirnya jatah rakyat lain seperti guru yang seharusnya mendapatkan jaminan kesejahteraan melalui Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 harus merelakan diambil. Berdasarkan hal tersebut, maka pemberian prioritas izin tambang kepada entitas non-negara tidak memenuhi parameter sebuah kebijakan afirmatif. 82 36. Berdasarkan argumentasi tersebut, apakah Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 tidak dapat diterapkan sama sekali dalam UU Minerba? Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan dan pembangunan berkelanjutan. Atas dasar hal tersebut, maka kita tidak dapat berasumsi kekayaan alam adalah bersifat tidak terbatas. Pemerintah harus memastikan bahwa pemberian izin tambang harus dibatasi dan selektif bukan dengan eksploitasi besar – besaran tanpa perhitungan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI, maka menerapkan instrumen afirmatif dalam UU Minerba hanya mungkin dilakukan terhadap konsep penawaran prioritas bukan pemberian prioritas. Konsep “penawaran” dan “pemberian” adalah suatu konsep yang berbeda jauh. Dalam penawaran prioritas tidak menegasikan konsep lelang, sedangkan dalam konsep pemberian memungkinkan tanpa adanya konsep lelang. Berdasarkan hal tersebut, maka kita tidak dapat merumuskan norma disjungtif antara konsep lelang dengan konsep pemberian pada kelas yang sama. 37. Rumusan Pasal 51 ayat (1) UU Minerba saat ini, jika divisualisasikan dengan model graf sebagaimana dalam model Ceteris Paribus Deontic Logic (CPDL) karya Andrea Loreggia, et.al., menjadi seperti (Andrea Loreggia, 2022:19): Pada model graf tersebut terlihat hubungan antara “lelang” dan “pemberian prioritas” bersifat disjungtif dengan dua mekanisme paralel tanpa arah kausal, sehingga rawan konflik atau tumpang tindih. Pada konstruksi tersebut tidak ada urutan preferensi yang stabil (tidak jelas mana norma superior) dan sistem hukum kehilangan determinasi karena setiap norma saling memanggil atau membatalkan. Ilustrasi konkritnya sebagai berikut: 83 koperasi adalah subjek penerima afirmasi. Faktanya, tanpa adanya kebijakan afirmasi terdapat koperasi yang mengelola tambang, bahkan ada koperasi unit desa. Jika dikatakan koperasi adalah subjek penerima afirmasi, maka akan terdapat koperasi yang mendapatkan izin tambang melalui lelang dan terdapat koperasi yang mendapatkan izin tambang melalui pemberian prioritas. Kondisi ini menjadi tidak jelas kapan koperasi harus mendapatkan izin tambang melalui lelang atau harus melalui pemberian prioritas. Jika koperasi dapat menerima izin tambang melalui lelang untuk apa kemudian dibuat kebijakan koperasi dapat mendapatkan izin tambang melalui pemberian prioritas? Misalkan kuota afirmatif sudah habis, maka akan tidak adil bagi koperasi yang tidak mendapatkan pemberian prioritas. Pada akhirnya norma prioritas dan lelang saling memanggil, tidak ada kejelasan arah logis karena tergantung dari kehendak pemerintah. 38. Dengan keadaan jumlah WIUP yang terbatas, pemerintah hanya menebak – nebak kapan izin tambang diberikan berdasarkan pertimbangan afirmatif dan kapan tidak berdasarkan pertimbangan afirmatif. Preferensi pemerintah kemudian hanya didasarkan kepada asumsi yang menjebak dirinya dalam paradoks preference cycle. Paradoks tersebut terjebak dalam penentuan siapa yang lebih berhak mendapatkan prioritas terhadap suatu WIUP yang ternyata prioritas tersebut hanya berputar dalam lingkaran setan. Paradoks ini dapat dikonstruksikan seperti berikut: BUMN ≻ Swasta; Ormas ≻ BUMN; Swasta ≻ Ormas. Kita berada pada asumsi perdebatan yang menyatakan BUMN lebih baik dari swasta karena keuntungannya untuk publik, ormas lebih baik dari BUMN karena lebih dekat dengan masyarakat dan lebih dahulu ada dari negara, swasta lebih baik dari ormas karena memiliki tata kelola yang lebih baik, yang sesungguhnya tidak menunjukan prioritas apapun. Paradoks ini dapat dilihat kepada apakah pemerintah telah berhasil memberikan prioritas tambang kepada ormas keagamaan? Jika baru 2 (dua) ormas keagamaan yang mengajukan saja memakan waktu bertahun – tahun untuk menyelesaikannya atau justru menciptakan polemik berkepanjangan, maka ketika terdapat 100 ormas keagamaan dan 20 juta UMKM mengajukan secara bersamaan akan tercipta kekacauan dalam tata kelola pertambangan. 84 39. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pemahaman bahwa konsep “penawaran”, “lelang”, dan “pemberian” merupakan konsep yang berada pada kelas yang berbeda. Penawaran maupun lelang dapat menjadi syarat pra-kondisi dari terjadinya pemberian, sebagai visualisasi dapat dilihat seperti berikut: 40. Berdasarkan hal tersebut, pada kondisi apa lelang hadir sebagai syarat pra- kondisi dari suatu pemberian? Lelang tidak diperlukan apabila terdapat dua relasi antar himpunan yang bersifat bijektif. Sedangkan, dalam konteks barang tambang dan subjek afirmatif, relasi bijektif tersebut sangat kecil kemungkinan terjadi. Terlebih masyarakat Indonesia yang majemuk dan telah diakui secara normatif dalam Pasal 36 UUD NRI 1945. Dengan demikian, kemajemukan tersebut adalah suatu notoire feiten atau fakta normatif yang harus diterima tanpa syarat. 41. Saya akan menggunakan prinsip dalam CPDL untuk menentukan kelas pada lelang. Prinsip yang digunakan antara lain (Andrea Loreggia, 2022:9): Jika O(A|B) bermakna “under condition A, B is obligatory”, O bermakna obligatory/ kewajiban, dan U bermakna universally true / benar secara universal. Maka, prinsip tersebut dapat dibaca: “If the condition of a conditional obligation is necessarily true, then the obligation is detached and becomes unconditional.” (arti: jika syarat dari kewajiban bersyarat adalah benar secara universal, maka kewajibannya terpecah dan menjadi tanpa syarat) (Andrea Loreggia, 2022:9). Asumsikan secara notoire feiten, masyarakat Indonesia majemuk. Dengan demikian, apabila subjek afirmasi niscaya lebih dari satu, maka kewajiban untuk lelang adalah tanpa syarat. Subjek afirmasi berupa entitas non-negara mungkin untuk bereplikasi karena terdapat asas kebebasan berkontrak, maka mau tidak mau lelang adalah syarat mutlak yang tidak mungkin dikesampingkan. Jika dikatakan 85 pemberian prioritas bermakna kompetitif dan terbuka, maka hal tersebut tautologis dengan makna lelang dengan penawaran prioritas. Jika pemerintah tetap menggunakan terminologi “pemberian prioritas”, maka akan bertautologi kepada makna pemberian prioritas kepada BUMN dengan kondisi jika dan hanya jika terdapat 1 BUMN yang berminat. Dengan demikian, akan tercipta term yang sama dengan makna yang berbeda. Hal ini akan menyebabkan kekacauan dalam sistem. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan yang paling tepat terhadap Pasal 51 ayat (1) UU Minerba adalah “WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas.” Dengan rumusan tersebut, maka lelang menjadi berada pada kelas yang berbeda dengan pemberian, tetapi tetap membuka ruang bagi instrumen afirmatif. Konsep ini sesungguhnya yang sesuai dengan Putusan MK No.30/PUU-VIII/2010. Konsep tersebut dapat divisualisasikan seperti: 42. Apabila konsep lelang berada pada kelas yang berbeda, maka rumusan Pasal 51 ayat (2) UU Minerba yang berbunyi: “Lelang WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial.” menjadi syarat universal atas setiap bentuk pemberian izin tambang. Hal ini berakibat kepada rumusan Pasal 51 ayat (3) UU Minerba yang berbunyi: “Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; 86 c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan peningkatan perekonomian daerah.” yang merupakan syarat bagi mekanisme pemberian afirmatif menjadi dapat digabungkan menjadi satu dengan Pasal 51 ayat (2) UU Minerba. Kondisi ini dimungkinkan karena antar persyaratan tersebut tidak saling menegasikan. Konsep ini sesuai dengan prinsip aggregation dalam CPDL, yaitu: (Andrea Loreggia, 2022:10) 43. Implikasi dari perubahan norma pasal – pasal tersebut menjadikan antara norma Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi dapat terhubung secara logis tanpa harus berada pada kondisi yang saling menegasikan dalam menafsirkan norma di bawahnya. Urutan preferensi norma menjadi stabil, sehingga dapat dimodelkan dalam sebuah graf yang saling terhubung secara logis dan acyclic seperti berikut: 44. Apabila dinarasikan ke dalam bahasa biasa menjadi: Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi norma prioritas karena mencakup bagi seluruh rakyat (wujud dari sila ke-5 Pancasila). Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat dimaknai sebagai norma universal, sehingga Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang merupakan norma kondisional (sementara) hanya dapat dimaknai jika sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 kemudian menjadi pertimbangan agar keadilan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan menempatkan syarat administratif, teknis, 87 dan finansial yang kompetitif, maka dari itu substansi dari Pasal 51 ayat (3) UU 2/2025 sesungguhnya dapat diintegrasikan dengan Pasal 51 ayat (2) UU 2/2025 (aggregation). Kemudian, karena Pasal 51 ayat (2) UU 2/2025 juga dapat kelimpahan makna dari Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, maka dapat dimungkinkan penambahan syarat afirmatif yang akan mempengaruhi makna syarat sebelumnya tanpa saling menegasikan. Dengan demikian, maka persyaratan pemberian WIUP untuk mengakomodasi Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 seharusnya tidak dilakukan pemisahan. Karena persyaratan tersebut bersifat tidak dapat dipisahkan, maka kemudian lelang menjadi syarat universal yang hadir baik dalam proses penawaran prioritas (afirmatif) maupun tanpa penawaran prioritas (non-afirmatif) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2025. Pasal 51 ayat (4) UU 2/2025 kemudian tidak dapat dilepaskan dari rangkaian hubungan logis antar norma tersebut. 45. Apabila kita hendak mendapatkan sebuah visual untuk mendapatkan prioritas dan keadilan yang terkonstruksi menjadi satu dengan relasi logis terhadap norma Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang saling terhubung tanpa adanya siklus preferensial menjadi seperti: Melalui model tersebut, hubungan secara kondisional melalui “prioritas” hanya aktif jika syarat keadilan sosial terpenuhi (Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945), dengan “lelang” tetap sebagai kewajiban dasar. 88 46. Untuk memahami bagaimana model ini bekerja, asumsikan pemerintah “menciutkan” WIUPK suatu badan usaha swasta. Kemudian, pemerintah menetapkan lelang dengan penawaran prioritas kepada ormas. Ormas A dan ormas B tertarik dengan WIUPK tersebut, maka ormas A dan ormas B berkontestasi untuk memperebutkannya. Tidak akan ada yang merasa diperlakukan tidak adil jika prosesnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Proses seperti itu yang disebut dengan efisiensi berkeadilan (optimal outcome). Berbeda dengan mekanisme pemberian prioritas. Untuk dua ormas keagamaan saja mungkin perlu waktu bertahun – tahun untuk menentukan apakah adil atau tidak. Menteri akan khawatir jika memberikan WIUPK kepada ormas A ternyata lebih baik daripada ormas B, maka dapat dituduh tidak adil terhadap ormas B. Akhirnya hanya untuk dua ormas saja tidak jelas prosesnya. 47. Berdasarkan seluruh uraian di atas, melalui tulisan “the all or nothing problem” dan pemodelan CPDL dalam memahami konteks afirmatif dalam izin tambang, maka dapat ditarik simpulan, yaitu: 1) Menempatkan lelang sebagai norma prioritas terhadap entitas non- negara menjadikan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat saling terhubung tanpa saling menegasikan; 2) Perubahan frasa Pasal 51 ayat (1) UU Minerba menjadi “dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas” serta menggabungkan norma Pasal 51 ayat (3) dan ayat (2) UU Minerba menghasilkan optimal outcome untuk menciptakan kondisi yang adil. C. Permasalahan Prioritas Dalam Hilirisasi Tambang Dalam Perkara No. 202/PUU-XXIII/2025 48. Bahwa dengan merujuk kepada parameter kebijakan afirmatif sebelumnya, sesungguhnya kita dapat simpulkan bahwa Badan Usaha Swasta bukan merupakan subjek penerima afirmasi. Hal ini dikarenakan tidak ada kerangka teoritis yang mendukung bahwa swasta, dalam pengertian sebagai modal/kapital, merupakan pihak yang terdiskriminasi secara nyata (least advantages). Dengan merujuk kepada pengertian hukum, badan usaha swasta merupakan entitas yang lahir dari asas kebebasan berkontrak yang didasarkan kepada adanya modal/kapital untuk berusaha. Konsep abstrak tersebut melahirkan banyaknya jumlah badan usaha swasta yang justru 89 menjadi entitas paling mendapatkan benefit ekonomi dari kegiatan eksploitasi kekayaan alam. 49. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kita dapat berasumsi kebijakan pemberian prioritas kepada badan usaha swasta dalam UU Minerba memiliki raison d’etre selain sebagai afirmasi. Jika diasumsikan kebijakan pemberian prioritas dimaksudkan untuk menarik investasi agar industri hilirisasi berkembang, maka timbul pertanyaan apakah instrumen pemberian prioritas merupakan instrumen yang tepat? 50. Perlu diketahui, masih terdapat instrumen lain yang dapat digunakan pemerintah untuk mendorong daya tarik investasi seperti instrumen tarif dan insentif pajak. Sebagai contoh, misalkan Indonesia memiliki Comprehensive Economic Partnership Agreement (“CEPA”), umumnya di dalam CEPA, menggunakan instrumen tarif dan insentif pajak untuk memperkuat perdagangan dan investasi di kedua negara. Di sisi lain, kemudahan izin berusaha (ease of doing business) sesungguhnya juga dapat menciptakan daya tarik investasi. Pertanyaannya: apakah konsep pemberian prioritas merupakan bagian dari kemudahan izin berusaha? 51. Izin tambang merupakan instrumen negara yang lahir dari hak menguasai negara (fungsi bestuursdaad). Melalui fungsi bestuursdaad, negara dapat melakukan kontrol terhadap kekayaan alamnya, termasuk kemudian dalam melakukan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad). (vide Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003). Fungsi tersebut bukan berarti kekuasaannya penuh karena hak menguasai negara tersebut terikat kepada tujuan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat (vide Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945). Karena tambang memiliki mineral rights yang merupakan hak rakyat, maka negara tidak dapat menyalahgunakan fungsi tersebut dengan menyalahgunakan pemberian izin. Izin harus menjadi fungsi kontrol negara untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan alam adalah untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat bukan untuk menciptakan ketidakadilan dengan menguntungkan segelintir orang. Berdasarkan hal tersebut, maka makna kemudahan izin berusaha harus dimaknai sebagai fungsi pengaturan yang bersifat umum (regelendaad). Pemerintah tidak dapat memaknai kemudahan izin berusaha berarti memudahkan A dan menyulitkan B. 90 52. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa konsep “pemberian” memiliki akibat langsung terhadap subjek penerima pemberian untuk melakukan tindakan hukum tertentu terhadap benda (tasharuf). Pemberian prioritas dapat langsung diberikan kepada BUMN karena fungsi hak menguasai negara refleksif terhadap dirinya (beheersdaad). Jika makna pemberian prioritas diberikan kepada selain BUMN, maka akan terjadi favoritisme, yaitu pemerintah akan dapat melakukan pemberian langsung kepada badan usaha swasta tertentu (dalam partikularitasnya). Hal ini berakibat kepada makna kemudahan izin berusaha tidak bersifat umum, melainkan dapat memudahkan A dan menyulitkan B. Melalui pemahaman konsep ini kita dapat memahami garis batas yang tegas antara domein verklaring dengan hak menguasai negara. 53. Memahami CPDL berguna untuk menentukan “preference order” dari suatu keputusan normatif. Putusan MK No.64/PUU-XVIII/2020 sudah memberikan preference order dengan membedakan prioritas antara BUMN dengan swasta. Kemudian, Putusan MK No.77/PUU-XXII/2024 hanya memaknai yang dapat menjadi instrumen afirmatif adalah dalam bentuk penawaran prioritas (vide Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020). Berdasarkan hal tersebut, karena badan usaha swasta bukan merupakan subjek penerima afirmasi dan konstitusi telah memberikan preference order yang jelas dan tegas, maka tidak ada alasan yuridis untuk menempatkan badan usaha swasta memperoleh kedudukan prioritas yang setara dengan BUMN. 54. Perlu diketahui, dalam konteks logika CPDL, pemberian norma prioritas tidak serta-merta berimplikasi kepada larangan terhadap semua yang tidak prioritas. Ilustrasi sederhana: asumsikan dalam sebuah dunia preskriptif bahwa kita memiliki preferensi untuk makan singkong. Singkong-ceteris paribus-kentang. Jika terdapat kondisi tidak ada singkong, tidak menjadikan larangan bagi kita untuk makan kentang. Memakan kentang juga tidak menjadikan preferensi preskriptif atas singkong hilang. Cara kerja CPDL juga serupa dengan pemberian norma prioritas terhadap BUMN. Jika kita hapuskan frasa “Badan Usaha Swasta” dari Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba dan tetap mempertahankan prioritas kepada BUMN, maka tidak menjadikan larangan bagi badan usaha swasta untuk mengelola tambang dalam rangka hilirisasi. Jika BUMN tidak mampu untuk 91 menyelenggarakan kegiatan hilirisasi, maka preferensi yang terjadi ceteris paribus terhadap badan usaha swasta yang mampu. Perlu diketahui, dalam memahami makna prioritas dalam norma, prinsip aggregation dengan penyambung konjungsi tidak dapat digunakan pada dua proposisi normatif yang memungkinkan saling bernegasi (Andrea Loreggia, 2022:10). Tidak mungkin ada dalam satu wilayah terdapat dua izin berbeda atas komoditas yang sama, sehingga menyatakan kata “dan” dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba hanya bersifat komplementer adalah tidak valid ketika terdapat konsep prioritas dalam klausulnya. Rumusan Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba hanya akan menyebabkan rusaknya preference order dan menjadikan dua norma saling tarik-menarik tanpa kejelasan; 55. Bahwa kemudian untuk memahami frasa “peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global” dalam Pasal 51B ayat (2) dan Pasal 60B ayat (2) UU Minerba, sebaiknya kita memahami dahulu konsep “dan/atau” serta konteks geopolitik mineral. “dan/atau” dalam konstruksi logika disebut dengan disjungsi inklusif, yaitu jika dua proposisi benar dalam suatu kalimat disjungtif, maka benar kalimat tersebut dan jika satu proposisi benar di antara dua proposisi tersebut, maka kalimat tersebut juga benar. Kebenaran satu proposisi juga dapat mengekslusikan diri dari proposisi lainnya. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan prioritas baik dalam rangka pemenuhan rantai pasok dalam negeri ataupun dalam rangka pemenuhan rantai pasok global pada saat tidak terpenuhinya rantai pasok dalam negeri. 56. Untuk memudahkan, asumsikan Indonesia memiliki industri manufaktur chip semi-konduktor dan energi terbarukan. Industri chip semi-konduktor dan energi terbarukan membutuhkan mineral kritikal, sehingga kebutuhan dalam negeri menjadi tinggi. Namun, karena term yang digunakan adalah mungkin menggunakan “atau”, maka meskipun kebutuhan dalam negeri tinggi, tetapi pemerintah masih bisa memberikan prioritas WIUP dalam rangka hilirisasi untuk kepentingan rantai pasok global. Kita tidak dapat mempermasalahkan keputusan pemerintah tersebut karena adanya Pasal 51B ayat (2) dan Pasal 60B ayat (2) UU Minerba. Asumsikan misal negara adidaya meminta agar industri Indonesia tidak maju, maka melalui norma pasal tersebut bisa saja 92 menuntut untuk memprioritaskan pemenuhan rantai pasok global dibandingkan domestik. Hal tersebut adalah suatu dunia yang mungkin. 57. Untuk menambahkan konteks terkini, maka kita dapat menggunakan hasil penelitian berjudul: “Geopolitics of Critical Minerals” yang terbit pada 2025. Melalui hasil penelitian tersebut, ternyata makna “rantai pasok global” juga terpecah. China memanfaatkan mineral kritikal sebagai senjata geopolitiknya (Helena Ivanov, 2025:8). China juga menginisiasi rantai pasok global dalam bentuk Belt Road Initiatives (“BRI”). Kebijakan proteksi China yang mengekslusikan “dunia barat” dianggap sebagai ancaman bagi Amerika, maka Amerika dan negara barat lainnya menginisiasi rantai pasok global yang bernama Mineral Security Partnership (“MSP”). China dan Amerika sebagai adidaya manufaktur justru menempatkan prioritas adalah pemenuhan kebutuhan domestik, sedangkan rantai pasok global yang diinisiasi adalah dalam rangka mengamankan kebutuhan domestik. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat dua pengertian “rantai pasok global” yang saling mengeksklusikan. Hal ini merupakan suatu paradoks ketika Indonesia menempatkan prioritas domestik dan global dalam kelas yang sama, sedangkan negara lain memprioritaskan kebutuhan domestik di atas kebutuhan global. 58. Asumsikan jika Indonesia ternyata memiliki produksi dan cadangan nikel terbesar di dunia, serta potensi mineral kritikal lainnya seperti timah hingga logam tanah jarang (“LTJ”) (data valid sebaiknya disajikan Pemerintah). Dengan hipotesis tersebut, maka wajar jika Indonesia diperebutkan di dunia. Perlu diingat bahwa tujuan didirikannya negara Republik Indonesia sebagaimana dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 adalah turut melaksanakan ketertiban dunia dan menjaga perdamaian abadi yang berdasarkan kemerdekaan. Di tengah perseteruan mineral kritikal yang semakin sengit, jika Indonesia mengikuti rantai pasok global di antara salah satu blok yang saling bersiteru, lalu siapa yang menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi? 59. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka menempatkan prioritas rantai pasok domestik dan global pada kelas yang sama adalah paradoks. Kita harus memiliki preference order yang jelas yang tidak saling menegasikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 93 pemberian norma prioritas tidak serta-merta berimplikasi kepada larangan terhadap semua yang tidak prioritas, maka memberikan prioritas terhadap pemenuhan rantai pasok domestik tidak serta-merta menjadikan Indonesia tidak dapat turut berpartisipasi dalam rantai pasok global. Dengan demikian, menghapuskan frasa “dan/atau global” dalam Pasal 51B ayat (2) dan Pasal 60B ayat (2) UU Minerba tidak menjadikan Indonesia tidak dapat berpartisipasi dalam perdagangan global mineral. Menghapuskan frasa tersebut justru menghilangkan dunia kemungkinan yang dapat disalahgunakan oleh penguasa dengan tidak menjalankan amanat untuk mensejahterakan rakyat. Dengan demikian, melalui preference order yang jelas kita dapat tempatkan norma dalam posisi yang proporsional. 60. Berdasarkan seluruh uraian di atas, melalui tulisan “The All or Nothing Problem”, hasil penelitian “Geopolitics of Critical Minerals”, dan pemodelan CPDL untuk memahami makna prioritas dalam konteks hilirisasi tambang, maka dapat ditarik simpulan, yaitu: 1) Badan usaha swasta bukan merupakan subjek penerima afirmasi dan menghapuskan frasa “Badan Usaha Swasta” dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba tidak menegasikan kebolehan Badan Usaha Swasta dalam mengelola tambang dalam rangka hilirisasi; 2) Konsep pemenuhan rantai pasok domestik dan rantai pasok global tidak dapat ditempatkan dalam kelas preferensi yang sama karena terdapat dunia kemungkinan yang meniadakan amanat untuk mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat, dan menghapuskan frasa “dan/atau global” dalam Pasal 51B ayat (2) dan Pasal 60B ayat (2) UU Minerba tidak menegasikan kebolehan untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global. 2. Dr. Gugun El Guyanie S.H., M.H. I. Pendahuluan Perubahan pengaturan pertambangan mineral dan batubara melalui Undang- Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta ketentuan turunannya telah melahirkan berbagai konsekuensi hukum terkait tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Salah satu isu yang paling krusial dan menimbulkan perdebatan publik adalah pemberian izin usaha pertambangan 94 khusus (IUPK) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dan perguruan tinggi. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensinya dengan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya terkait penguasaan negara atas sumber daya alam, keadilan sosial, serta tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Problematika terkait bagaimana kebijakan pemberian izin tambang kepada entitas non-profit tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma, distorsi fungsi kelembagaan, serta risiko penyimpangan mandat konstitusional negara dalam mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Norma yang diuji melalui mekanisme constitutional judicial review ini juga memunculkan problem serius terkait akuntabilitas, potensi politisasi izin pemanfaatan sumber daya alam, ketidaksetaraan akses ekonomi, dan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. (Good government). Pendahuluan ini menjadi landasan untuk menguraikan secara sistematis pandangan ahli mengenai alasan-alasan mengapa ketentuan pemberian IUP/IUPK kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi tidak sejalan dengan ruh konstitusionalisme, baik dari perspektif filosofis pembentukannya, desain hukum pengaturan sumber daya alam nasional, maupun praktik tata kelola pertambangan yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan, keadilan, dan pencegahan konflik kepentingan. II. Argumen Yuridis: Perbedaan Rezim Undang-Undang Minerba, Undang- Undang Perguruan Tinggi dan Undang-Undang Ormas. Secara yuridis, ketentuan yang memberikan izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dan perguruan tinggi harus ditempatkan dalam konteks perbedaan rezim hukum dari masing-masing undang-undang yang mengatur entitas tersebut. Penelusuran terhadap konsiderans, tujuan pembentukan, dan arah pengaturan (regulatory intent) menunjukkan bahwa ketiga undang-undang: UU Minerba, UU Perguruan Tinggi, dan UU Ormas bergerak dalam arah politik hukum yang saling berlainan, sehingga mengaburkan fungsi melalui pemberian izin tambang menciptakan misalignment dan disharmoni hukum. Pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi secara tegas meletakkan mandat bahwa perguruan tinggi didirikan untuk memenuhi tujuan konstitusional 95 mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global. Orientasi utamanya adalah pengembangan intelektual, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat, bukan kegiatan bisnis berisiko tinggi seperti industri pertambangan minerrba. Dengan demikian, memasukkan perguruan tinggi ke dalam skema pemberian izin tambang bertentangan dengan karakter dasar lembaga pendidikan sebagai non-profit scientific institutions yang harus menjaga independensi akademik dan integritas keilmuan (Konsiderans Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Kedua, Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dibentuk untuk menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara serta pilar civil society. Ormas diberikan ruang untuk memperkuat demokrasi, partisipasi publik, dan kegiatan sosial-keagamaan, bukan diarahkan menjadi badan usaha yang terlibat dalam sektor ekstraktif. Dengan memaksa ormas memasuki domain bisnis pertambangan, negara mencampur- adukkan peran masyarakat sipil dengan aktivitas ekonomi berisiko tinggi, sehingga berpotensi merusak fungsi sosial ormas, menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), sekaligus membuka ruang politisasi sumber daya alam (Konsiderans Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang). Ketiga, Undang-Undang Minerba secara inheren merupakan undang-undang yang berorientasi profit, bisnis, dan manajemen komersial sumber daya alam. UU ini mengatur struktur perizinan, investasi, eksploitasi, hingga aspek pemasaran mineral dan batubara. Karakteristik usaha pertambangan menuntut kapasitas finansial, teknologi, manajemen risiko, dan kepatuhan tata kelola yang tinggi. Orientasi UU Minerba tidak berada dalam domain pendidikan, keilmuan, maupun pembinaan organisasi kemasyarakatan, melainkan pada perkembangan sektor ekonomi nasional dalam kerangka resource governance (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan 96 Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Dari perbedaan karakter ketiga rezim UU tersebut, terlihat bahwa pemberian izin pertambangan kepada perguruan tinggi maupun ormas keagamaan tidak memiliki kesesuaian tujuan (geen doelbinding) dan justru menimbulkan perluasan peran lembaga yang tidak didukung oleh mandat yuridis mereka. Perbedaan arah pengaturan ini membuktikan bahwa kebijakan tersebut berseberangan secara konstitusional karena memaksa institusi sosial masyarakat sipil dan institusi pendidikan tinggi memasuki rezim bisnis ekstraktif yang sama sekali tidak kompatibel dengan norma dasar pembentukan masing-masing undang-undang. III. Teori Humane Governance dari Richard Falk Teori Humane Governance yang dikembangkan Richard Falk menekankan bahwa tata kelola negara yang baik harus berorientasi pada perlindungan martabat manusia, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan minimalisasi kekerasan struktural. Falk melihat bahwa kegagalan tata kelola publik muncul ketika negara menggunakan kekuasaannya untuk memfasilitasi kekuatan ekonomi tertentu tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekologis, dan etika terhadap masyarakat luas (Richard Falk. (2001). Humane Governance and the Environment: Overcoming Neo- Liberalism. In: Gleeson, B., Low, N. (eds) Governing for the Environment. Global Issues Series. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780333977620_15). Dalam perspektif ini, suatu kebijakan dinilai “tidak humanis” ketika ia mendorong institusi publik atau sosial untuk memasuki arena yang merusak tujuan dasarnya, menciptakan kerentanan baru, serta mengabaikan prinsip keadilan antar-generasi (Falk, Richard. “Humane Governance for the World: Reviving the Quest.” Review of International Political Economy 7, no. 2 (2000): 317–34. http://www.jstor.org/stable/4177345). Jika teori terebut diterapkan dalam konteks pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan maupun perguruan tinggi, maka terlihat bahwa kebijakan tersebut melahirkan pemerintahan yang inhumane governance. 97 Korelasi dari gambar di atas pada hakikatnya menunjukan bagaimana ketiga aspek tersebut sebagai entitas yang saling terkait dan memegang peran penting dalam keseimbangan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, adanya kebijakan yang justru berorientasi utama pada salah satu aspek saja, akan berimbas pada aspek yang lain dikorbankan. Hal tersebut dalam konteks pertambangan dapat dianalisis sebagai berikut: 1) Pertama, kebijakan ini menggeser mandat fundamental lembaga-lembaga tersebut dari fungsi sosial dan pendidikan menuju orientasi market yang sangat berisiko. Hal tersebut menciptakan bentuk kekerasan struktural karena negara mendorong entitas non-profit memasuki sektor ekstraktif yang secara empiris rentan terhadap kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakadilan distribusi. Dalam konteks teori Falk, tindakan seperti ini merupakan kegagalan negara dalam menjamin tata kelola yang memuliakan manusia dan melindungi keberlanjutan ekosistem. 2) Kedua, pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi dan ormas mengabaikan prinsip ethical responsibility yang ditegaskan Falk, yakni bahwa kebijakan publik harus memperkuat kapasitas lembaga untuk menjalankan fungsi etik, sosial, dan kemanusiaannya, bukan justru mengaburkan identitas kelembagaan tersebut. Perguruan tinggi seharusnya menjadi pusat keilmuan yang independen dan bebas dari konflik kepentingan bisnis, sedangkan ormas keagamaan secara fokus utama melakukan pembinaan moral, solidaritas sosial, dan memperkuat pilar demokrasi. Dengan memasukkan keduanya ke dalam bisnis pertambangan, negara menciptakan distorsi moral governance, karena memperdagangkan sumber daya alam melalui lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai etika publik. State Korporasi/Market Civil Society 98 3) Ketiga, perspektif humane governance menuntut bahwa kebijakan negara harus berorientasi pada keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Pertambangan adalah sektor yang memiliki risiko besar terhadap kerusakan ekologis, pencemaran, dan kehilangan ruang hidup masyarakat lokal. Menyerahkan izin tambang kepada entitas yang tidak memiliki kompetensi teknis dan pengalaman tata kelola sumber daya alam bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan tidak sejalan dengan orientasi humanis yang menempatkan keberlanjutan sebagai prasyarat legitimasi kebijakan publik. Negara gagal memenuhi standar humane governance karena memindahkan tanggung jawab ekologis ke lembaga yang tidak dirancang untuk itu. IV. Teori Relasi Kuasa dalam Penunjukan Prioritas Izin Tambang Dalam perspektif teori relasi kuasa Michel Foucault, kebijakan publik bukan sekadar keputusan administratif, tetapi merupakan manifestasi dari distribusi kuasa yang bekerja melalui aturan, institusi, dan praktik diskursif. Ketentuan yang memberikan prioritas izin tambang kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi dapat dibaca sebagai praktik kuasa yang memproduksi subjek tertentu yakni lembaga sosial dan pendidikan untuk menjalankan peran yang sebelumnya bukan domain mereka (Mathias Klitgård Sørensen. “Foucault on Power Relations”. Diakses dari, https://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-242_en.html, 14 November 2025). Negara, melalui kebijakan ini, menciptakan regime of truth yang baru dengan menormalisasi bahwa entitas non-profit layak masuk dalam sektor ekstraktif, padahal hal tersebut bertentangan dengan struktur fungsi kelembagaan mereka. Pandangan Foucault menekankan bahwa kuasa bekerja dengan cara yang halus bukan memaksa secara langsung, akan tetapi membentuk kondisi pengetahuan dan aturan sehingga subjek merasa “wajar” mengikuti arah tersebut. Dalam konteks ini, pemberian prioritas izin tambang merupakan bentuk produksi kuasa yang mengkonstruksi ketergantungan antara negara, sumber daya alam, dan institusi keagamaan/pendidikan (Lynch, Richard A. “Foucault’s Theory of Power.” Chapter. In Michel Foucault: Key Concepts, edited by Dianna Taylor, 13–26. Key Concepts. Acumen Publishing, 2010). Ketergantungan tersebut membuka peluang clientelism dan patronase politik, karena negara mendistribusikan sumber daya strategis kepada entitas tertentu yang dapat memperkuat posisi kekuasaan, baik secara simbolik, politik, maupun sosial. 99 Dari kacamata relasi kuasa Foucault, kebijakan tersebut bukan hanya persoalan hukum atau administrasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan negara mengalir ke dalam ruang-ruang civil socity yang seharusnya otonom. Penunjukan prioritas izin tambang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan kekuasaan, serta menciptakan potensi kontrol terhadap ormas keagamaan dan perguruan tinggi melalui mekanisme market. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya problematik secara konstitusional dan kelembagaan, tetapi juga menggambarkan konsentrasi kuasa yang berbahaya dalam pengelolaan sumber daya alam. Untuk memperkuat pandangan Foucault, perlu menimbang juga perspektif Jhon Stuart Mill tentang Kebebasan atau “Freedom”, dimana kebebasan menurut Mill berpusat pada prinsip “Kerugian: (harm principle), yaitu kebebasan individu dapat dibatasi hanya jika tindakan tersebut membahayakan orang lain (Helen Pringle. “Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign”: John Stuart Mill, freedom of speech, and the harm principle”. Diakses dari https://www.abc.net.au/religion/john-stuart-mill,-freedom-of-speech,-and-the- harm-principle/13767602, 14 November 2025). Terdapat tiga kebebasan utama yang saling berhubungan menurut Mill yaitu: 1) kebebasan berpikir dan berekspresi, 2) kebebasan mengejar cita rasa; dan 3) kebebasan berkumpul/berserikat (Jhon Stuart Mill. On Liberty. Ontario: Batoche Book Limited, 2001. Hlm 6 – 25. Lihat juga dalam “John Stuart Mill’s enduring arguments for free speech” diakses dari https://www.thefire.org/research-learn/john-stuart-mills-enduring-arguments-free- speech, 14 November 2025). Apabila dianalisis seksama dan sederhana dengan memadukan prinsip Foucault & Jhon Stuart Mill, maka skema IUP Minerba terhadap Ormas Keagamaan dan Perguruan Tinggi merupakan suatu upaya untuk mengambil kendali secara penuh, dimana pengawasan atau kritik yang bersumber dari moral masyarakat dalam bentuk civil society maupun nalar akademik yang berbasis pada ilmu pengetahuan tidak lagi memiliki power atau kekuatan untuk menjaga stabilitas atau keseimbangan tatanan bernegara (Peter Fleming, Dark Academia: How Universities Die (London: Pluto Press, 2021), https://books.google.co.id/books?id=VqGJzQEACAAJ. Buku Dark Academia: How Universities Die karya Peter Fleming berpendapat bahwa universitas sedang "mati" karena pengaruh neoliberalisme dan korporatisasi, di mana institusi pendidikan tinggi telah berubah menjadi perusahaan bisnis yang mengutamakan keuntungan 100 daripada pencarian pengetahuan, yang berdampak buruk pada kesejahteraan staf dan mahasiswa), akan tetapi semua aspek telah dikendalikan secara membabi buta dengan prinsip dan tujuan untuk “keuntungan sebesar-besarnya”, yang sejatinya bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. V. Bahaya Diskresi untuk Prioritas Izin Tambang Pemberian ruang diskresi atau asas freies ermessen yang terlalu luas kepada Menteri ESDM dan Kementerian Koperasi dan UMKM dalam menentukan prioritas penerima izin tambang menimbulkan risiko pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik. Diskresi hanya sah digunakan dalam ruang kosong hukum dengan tujuan kepentingan umum, namun kriteria “prioritas” dalam kebijakan ini tidak dirumuskan secara objektif maupun terukur. Ketidakjelasan parameter tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power), disproporsionalitas, dan keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan teknis pertambangan. Dalam sektor berisiko tinggi seperti pertambangan, diskresi yang tidak dibatasi dapat melahirkan bias politik, praktik patronase, dan konflik kepentingan karena menteri memiliki kuasa menentukan kelompok tertentu sebagai penerima hak atas sumber daya strategis (Hidayat Pratama Putra, “New Paradigm Of Abuse Of Power On Discretion After Government Administration Act,” Unram Law Review 2, no. 1 (Mei 2018), https://doi.org/10.29303/ulrev.v2i1.23). Minimnya mekanisme kontrol dan transparansi memperkuat potensi deformasi tujuan kewenangan (detournement de pouvoir), sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan keadilan, tetapi juga mengancam integritas tata kelola pertambangan yang seharusnya diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sri Nurhari Susanto, “Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep antara Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Kontinental),” Administrative Law and Governance Journal 3, no. 2 (Juni 2020): 260–71, https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.260-271). VI. Rendahnya Kepastian Hukum yang Berkeadilan Pemberian prioritas IUPK kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi menimbulkan rendahnya kepastian hukum karena tidak adanya kesesuaian antara karakter kelembagaan kedua entitas tersebut dengan rezim hukum pertambangan yang bersifat komersial dan berisiko tinggi. Ketidaksinkronan antara UU Minerba, 101 UU Perguruan Tinggi, dan UU Ormas menciptakan kekosongan standar operasional, ketidakjelasan kompetensi, serta ketidakterikatan fungsi sosial dengan fungsi bisnis. Ketidakpastian ini berdampak pada kerentanan dalam implementasi, potensi sengketa, serta ambiguitas tanggung jawab administratif maupun lingkungan. Di lihat dari aspek politik hukum menurut Mahfud MD, sebagai sarana bagi penyelenggara negara dalam menentukan suatu kebijaksanaan hukum (legal policy) yang hendak maupun sudah dilaksanakan dalam konteks nasional mencakup bagaimana konfigurasi sistem politik mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum (Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). h 9). Maka arah kebijakan pemberian prioritas dan arah hilirisasi justru menunjukkan konfigurasi politik yang otoritarian, mengarah pada pembungkaman kebebasan sipil dengan barter afirmasi pemberian IUPK minerba. Jangan sampai arah kebijakan hilirisasi pertambangan yang seharusnya memperkuat pilar ekonomi negara, justru melahirkan kekuasaan otoritarian tanpa kontrol dan kehilangan mekanisme check and balances. Dari sudut paradigma politik hukum Satjipto Raharjo yang berkarakter sosiologis, diartikan sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan sosial dan hukum di masyarakat, (King Faisal Sulaiman, Politik Hukum Indonesia (Yogyakarta: Thafa Media, 2017). hlm 8) maka arah kebijakan hilirisasi minerba dengan memberikan prioritas izin tambang untuk ormas keagamaan dan perguruan tinggi berpotensi menjauh dari tujuan hukum, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial antar ormas keagamaan karena arah hilirisasi menjauh dari kepastian hukum yang berkeadilan. Prinsip kepastian hukum yang berkeadilan menuntut perlakuan yang proporsional, transparan, dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun kebijakan hilirisasi dengan skema prioritas izin tambang untuk ormas keagamaan dan perguruan tinggi justru menimbulkan ketidaksetaraan akses antar pelaku usaha, menabrak prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dan membuka ruang preferensi politik. Ketidakjelasan dasar normatif dan prosedural membuat keputusan negara tidak dapat diprediksi, sehingga nilai-nilai keadilan substantif maupun prosedural menjadi terabaikan. Kebijakan tersebut mengarah pada 102 tercerabutnya tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang mensyaratkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. VII. Penutup Ketentuan yang memberikan prioritas izin pertambangan kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi secara substansial bertentangan dengan prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (2) mengenai persamaan dan keadilan, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mensyaratkan penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemberian hak prioritas kepada kelompok tertentu tanpa landasan objektif maupun relevansi fungsional menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam akses terhadap sumber daya publik dan mengaburkan hubungan antara fungsi sosial/pendidikan dengan kegiatan komersial ekstraktif yang berisiko tinggi. Lebih jauh, ketentuan tersebut juga bertentangan dengan filosofi keadilan dalam Pancasila. Kebijakan yang mengutamakan kelompok tertentu tanpa justifikasi yang sah secara moral maupun konstitusional menciptakan perlakuan istimewa yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan distributif. Di sisi lain, praktik politik priorisasi sumber daya alam melalui ormas dan perguruan tinggi berpotensi menggerus etika publik karena mengaburkan batas antara kepentingan komersial dan fungsi-fungsi luhur lembaga sosial serta pendidikan. Dengan demikian, norma yang memberikan prioritas izin pertambangan kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi tidak hanya bermasalah secara yuridis, tetapi juga gagal mencerminkan nilai dasar konstitusi dan falsafah bangsa. Oleh karena itu, norma-norma tersebut layak dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai bentuk pemulihan terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, kesetaraan, dan tata kelola sumber daya alam yang berorientasi pada kemakmuran seluruh rakyat. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 November 2025 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 26 November 2025 yang diterima Mahkamah melalui e-mail pada 103 tanggal 6 Januari 2026, dan melengkapi berkas fisik yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU MINERBA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 51B ayat (1) dan (2) dan Pasal 60B ayat (1) dan (2) UU Minerba yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 51B ayat (1) WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas. Pasal 51B ayat (2) huruf d Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri; c. jumlah investasi; dan/ atau d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global. Pasal 60B ayat (1) WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas. Pasal 60B ayat (2) huruf d Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri; c. jumlah investasi; dan/atau d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 104 Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam permohonan a quo, para Pemohon menyatakan mengalami kerugian akibat berlakunya pasal-pasal a quo, yakni adanya frasa “dan Badan Usaha Swasta” dan frasa “dan/atau global”telah menciptakan mekanisme pemberian IUP secara prioritas yang menyimpang dari prinsip persaingan usaha yang sehat dan equal opportunity bagi seluruh pelaku usaha swasta. Para Pemohon menjelaskan mekanisme pemberian WIUP secara prioritas kepada badan usaha swasta yang disetarakan dengan BUMN sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji tersebut, pada hakikatnya membuka ruang yang sangat lebar bagi terjadinya praktik-praktik yang tidak adil (Vide Perbaikan Permohonan hlm. 10) Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “dan Badan Usaha swasta” pada Pasal 51B ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan frasa “dan Badan Usaha swasta” pada Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan 105 Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan frasa “dan/atau global” pada Pasal 60B ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke MK dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 106 Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 107 3. Bahwa setelah menelaah permohonan para Pemohon, DPR RI berpendapat bahwa tidak seorang pun dari para Pemohon yang memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana pendirian Mahkamah Konstitusi, dengan uraian sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berlaku bagi setiap orang yang memerlukan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, sedangkan para Pemohon bukan termasuk subjek tertentu yang memerlukan perlakuan khusus dimaksud yaitu kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok minoritas, anak-anak, lanjut usia, dan perempuan hamil. Dalam konteks ini, pemberian prioritas tidak dimaksudkan untuk memberikan afirmasi kepada subjek badan usaha, melainkan sebagai bentuk strategi percepatan hilirisasi. b. Bahwa pada satu sisi, para Pemohon menghendaki pemenuhan hak konstitisional berupa persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, para Pemohon telah memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang dibuktikan dengan adanya kesempatan bagi para Pemohon untuk megajukan permohonan pengujian UU Minerba. 4. DPR RI perlu menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara, meskipun menjadi dasar dalam pembentukan UU Minerba. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai penguasaan oleh negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai pelaksanaan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang menjadi batu uji para Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), 108 Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 senyatanya telah terpenuhi melalui berlakunya UU a quo. Pembentukan UU a quo merupakan pemenuhan dari amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka penguasaan oleh negara atas kekayaan alam untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berbanding lurus dengan logika pemenuhan hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan pemenuhan hak konstitusional tersebut maka Para Pemohon III dan IV yang berprofesi sebagai guru dapat melaksanakan segala aktivitas maupun kesehariannya sesuai dengan bidang dan profesinya tanpa adanya kerugian konstitusional seperti yang didalilkan. Terlebih Para Pemohon I dan Pemohon II yang berprofesi sebagai direktur sebuah perseroan terbatas juga dapat memperoleh WIUP secara prioritas sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa prioritas kepada badan usaha swasta dapat mempersempit peluang usaha Pemohon tidak menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang disebabkan oleh norma, sebab ketentuan a quo tidak menghalangi Pemohon mendaftar, berinvestasi, atau berkompetisi, melainkan hanya mensyaratkan kriteria objektif yang berlaku bagi semua pihak. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran atas Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait kepastian hukum yang adil. 7. Dengan demikian, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara langsung pasal-pasal a quo menjadi penyebab kerugian konstitusional yang dialaminya. Oleh karena itu tidak terdapat pula terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian dikabulkan atau tidaknya permohonan Para Pemohon oleh Mahkamah juga tidak akan berdampak langsung terhadap Para Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan 109 dalam Sidang Pleno Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU Minerba. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung 110 jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum NKRI melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara. 2. Bahwa mineral dan batubara yang berada di wilayah Indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengelolaan Mineral dan Batubara dikuasai oleh negara untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. 3. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penyempurnaan terhadap UU 4/2009 melalui perubahan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batubara. 4. Penyempurnaan beberapa materi muatan dalam UU 2/2025 diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan mengakselerasi perekonomian nasional dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah muatan baru yang ditambahkan dalam UU 2/2025, yang salah satunya adalah pemberian prioritas WIUP Mineral logam atau Batubara dalam rangka hilirisasi kepada BUMN dan Badan Usaha Swasta. 5. Bahwa adanya pemberian prioritas kepada BUMN dan Badan Usaha Swasta dilakanakan dalam rangka menjalankan kewenangan 111 pengurusan (bestuursdaad), maka Pemerintah dapat menetapkan WIUP atau WIUPK dan menerbitkan berbagai keputusan perizinan di sektor sumber daya alam (termasuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) serta termasuk juga pencabutannya. Dalam menetapkan WIUP/WIUPK dan menerbitkan perizinan, Pemerintah berpedoman pada proses dan persaratan sebagaimana diatur pada regulasi sektor pertambangan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut dapat dilaksanakan penawaran secara prioritas pada lembaga atau badan tertentu yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. 6. Selaras dengan kewenangan tersebut, Pemerintah tidak hanya menekankan aspek pengaturan WIUP dan WIUPK, tetapi juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kebijakan hilirisasi nasional. Pemberian prioritas kepada BUMN maupun badan usaha swasta harus dipahami sebagai bagian dari strategi besar hilirisasi yang dirancang untuk memastikan peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri, memperluas industrialisasi, memperkuat kapasitas fiskal negara, serta menciptakan kesempatan kerja. 7. Dengan demikian, pembentukan UU 2/2025 merupakan bagian dari upaya negara menguatkan kebijakan hukum nasional di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagai wujud pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepastian investasi, dan keberlanjutan industri pertambangan. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa penyusunan RUU Minerba dilaksanakan pada awal tahun 2025. Selanjutnya pembahasan RUU Minerba dimulai pada 11 Februari 2025. Secara umum, substansi pembahasan atas RUU Minerba yang terkait dengan Permohonan a quo adalah WIUP Mineral logam atau Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas. 2. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon dalam permohonan a quo, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 112 a. Terkait persoalan cakupan “Badan Usaha Swasta” pada pemberian WIUP dalam rangka hilirisasi dengan cara prioritas, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa selaras dengan percepatan pembangunan industri yang mandiri dan berdaulat, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi. Salah satu tujuan dalam proses hilirisasi minerba adalah untuk meningkatkan nilai tambah minerba sebelum dijual. UU Minerba mengatur kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk meningkatkan nilai tambah minerba melalui kegiatan operasi produksi melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian. Merujuk dalam Pasal 102 UU Minerba kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah minerba dilakukan melalui: a) Pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam; b) Pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam; c) Pengolahan untuk komoditas tambang batuan; dan d) Pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara. Peningkatan nilai tambah minerba melalui kegiatan tersebut di atas wajib memenuhi batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian dengan mempertimbangkan peningkatan nilai ekonomi dan/atau kebutuhan pasar. 2) Bahwa pemberian prioritas WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara kepada Bahwa kebijakan pemberian prioritas WIUP kepada BUMN maupun badan usaha swasta merupakan bagian integral dari strategi hilirisasi nasional. Hilirisasi merupakan kebijakan negara untuk memastikan bahwa mineral tidak diekspor dalam bentuk mentah, tetapi diolah, dimurnikan, dan diindustrialisasi di dalam negeri. Untuk menjalankan mandat tersebut, diperlukan investasi yang besar, kepastian rantai pasok, ketersediaan teknologi, serta kapasitas manajerial yang memadai, yang pada praktiknya tidak hanya dapat dipenuhi oleh BUMN, tetapi juga oleh badan usaha swasta yang memiliki kemampuan finansial, teknis, dan manajerial. 113 3) Bahwa pemberian prioritas tersebut kepada badan usaha swasta tidak dapat dipahami sebagai bentuk keberpihakan subjektif negara, tetapi sebagai mekanisme seleksi berbasis kapasitas dan kesiapan pelaku usaha. Pemberian prioritas tersebut berkaitan erat dengan agenda peningkatan nilai tambah yang dilakukan melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian. Oleh karena itu, hanya badan usaha yang memenuhi standar kemampuan teknis, finansial, manajerial, serta penguasaan teknologi yang memadai yang dapat diberikan prioritas. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan percepatan investasi, menjamin keberlanjutan rantai pasok industri hilir, dan memastikan bahwa kegiatan hilirisasi berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional. 4) Bahwa mekanisme pemberian prioritas tersebut didasarkan pada parameter objektif yang secara komprehensif telah diatur dalam Pasal 51B ayat (2) UU Minerba yang memberikan dasar pertimbangan atas pemberian dengan cara prioritas yakni dengan mempertimbangkan antara lain: a) luas WIUP mineral logam; b) peningkatan tenaga kerja di dalam negeri; c) jumlah investasi; dan/atau d) peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global. 5) Selain itu, ketentuan mengenai pemberian prioritas secara teknis juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 (PP 39/2025). Berdasarkan ketentuan Pasal 26A PP 39/2025, pemberian prioritas dilakukan dalam beberapa tahapan yakni: a) permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara; b) verifkasi kriteria dan persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen; dan 114 c) persetujuan pemberian prioritas dari Menteri. Seluruh proses permohonan tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik (Online Single Submission/OSS) guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelayanan publik (vide Pasal 26C PP 39/2025). 6) Bahwa pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara dengan cara prioritas tersebut, diberikan setelah terpenuhinya persyaratan dan kriteria secara lengkap dan benar. Penilaian persyaratan tersebut secara formil dilaksanakan dalam tahapan verifikasi kriteria dan persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen. Adapun tahapan verifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 26C huruf f PP 39/2025 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ketentuan: a) Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal; b) harus melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah/hilirisasi yang mendukung ketersediaan bahan baku industri; c) memiliki rencana pengembangan ekosistem peningkatan nilai tambah/hilirisasi; d) menyerap tenaga kerja di dalam negeri; e) mengembangkan teknologi; dan f) memiliki permodalan yang cukup untuk melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah/hilirisasi. 7) Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, PP 39/2025 sebagai aturan teknis yang tidak terpisahkan dari UU Minerba telah memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup dan kualifikasi badan usaha swasta bukanlah kategori badan usaha swasta yang bersifat umum, terbuka, atau ditentukan secara subjektif oleh negara, melainkan merupakan entitas yang telah dibatasi secara jelas melalui parameter administratif, teknis, finansial dan operasional. 115 8) Adapun apabila dalam implementasi penentuan prioritas WIUP/WIUPK terdapat hal yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma oleh pemangku kepentingan terkait, yang tidak memiliki korelasi dengan konstitusionalitas norma dalam UU Minerba. 9) Bahwa pelaksanaan izin dalam pemberian prioritas WIUP/WIUPK tetap dilakukan dalam kontrol dan pengawasan negara melalui sistem perizinan elektronik yang terintegrasi dengan verifikasi lintas kementerian. Pengelolaan mineral dan batubara juga dilaksanakan secara bertanggungjawab dan akuntabel, antara lain dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup, kegiatan reklamasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, kegiatan pascatambang, pemberdayaan masyarakat, dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian prioritas WIUP kepada badan usaha swasta dalam rangka hilirisasi merupakan kebijakan yang telah diatur dengan parameter objektif yang ketat, sehingga pelaksanaan pemberian prioritas WIUP kepada badan usaha tetap berada dalam kerangka penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terhadap subjek badan usaha swasta dalam ketentuan a quo, juga telah diatur secara terperinci mengenai persyaratannya. b. Terkait persoalan instrumen pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta yang memberikan dampak terhadap kapasitas fiskal negara, oleh karena mengurangi prioritas pengelolaan oleh BUMN, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal a quo, prioritas pemberian WIUP kepada swasta tidak bersifat substitutif terhadap peran BUMN, sebab desain regulasinya bersifat komplementer. Hal ini tampak jelas jika didasarkan pada kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, kata “dan” ketentuan norma 116 Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) berfungsi sebagai konjungsi koordinatif yang menghubungkan dua atau lebih satuan bahasa (kata, frasa, atau klausa) yang bersifat setara dan memiliki makna kumulatif atau tambahan. 2) Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) secara tegas menyebut bahwa pemberian prioritas diberikan “dengan mempertimbangkan peningkatan nilai tambah, tenaga kerja dalam negeri, investasi, dan pemenuhan rantai pasok”, bukan berdasarkan pembedaan subjek hukum antara BUMN dan swasta, sehingga prioritas tersebut tidak ditujukan untuk mengurangi ruang BUMN, melainkan memperluas basis pelaku hilirisasi yang mampu berkontribusi nyata terhadap penerimaan negara. 3) Bahwa dari perspektif fiskal, peningkatan kontribusi PNBP sektor minerba tidak hanya ditentukan oleh siapa pelaku usahanya, tetapi terutama oleh volume produksi, efektivitas hilirisasi, peningkatan nilai tambah, royalti, dan efek pengganda industri (multiplier effect). Dalam kerangka ini, keterlibatan badan usaha swasta yang memiliki kesiapan finansial, kapasitas teknologi, serta kemampuan memperluas rantai pasok justru memperbesar potensi penerimaan negara. Hal ini selaras dengan kebijakan peningkatan nilai tambah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba yang mewajibkan pelaku usaha melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Hal ini dikarenakan setiap pelaku usaha pada dasarnya juga memiliki kewajiban yang secara faktual meningkatkan PNBP, PPh, PPN, dan kontribusi lain kepada APBN. 4) Bahwa argumentasi para Pemohon yang mengaitkan pemberian prioritas kepada swasta dengan penurunan PNBP tidak berdasar, sebab seluruh mekanisme perizinan baik kepada BUMN maupun swasta tetap berada dalam kontrol penuh negara, termasuk penetapan tarif PNBP sebagaimana diatur dalam Pasal 128A UU Minerba dan ketentuan turunannya. 117 Dengan kata lain, negara tetap memegang kendali atas besaran penerimaan, tata kelola produksi, serta mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, keterlibatan swasta tidak otomatis mengurangi pendapatan negara, karena besaran PNBP yang diterima oleh negara ditentukan oleh besaran kegiatan usaha, bukan status badan usahanya. 5) Bahwa berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, frasa “badan usaha swasta” dalam pasal a quo tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian keistimewaan atau keuntungan khusus yang dapat menimbulkan distorsi pasar maupun mengurangi peran BUMN dan mengurangi pendapatan negara. Sebaliknya, ketentuan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha baik BUMN maupun swasta yang memenuhi persyaratan objektif dapat berkontribusi dalam hilirisasi nasional. Sebab, pada praktiknya peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi baik oleh BUMN maupun swasta justru memperluas cakupan hilirisasi, bahkan dapat saling melengkapi melalui skema kolaborasi dan integrasi rantai pasok. Prioritas bukan berarti pengalihan penguasaan negara, melainkan mekanisme seleksi bagi pelaksanaan kegiatan usaha yang tetap berada di bawah kontrol negara. c. Terkait persoalan frasa “dan/atau global” sebagai suatu syarat pemberian pemberian WIUP kepada “Badan Usaha Swasta” dalam rangka hilirisasi dengan cara prioritas, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa frasa “dan/atau global” di dalam Pasal a quo (dalam rangka hilirisasi) bukan berarti untuk memprioritaskan pasar global dan membuka keran ekspor hasil tambang minerba untuk pasar global. Frasa tersebut memberikan ruang pertimbangan kepada Pemerintah untuk menilai rantai pasok nasional dan global. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas dan keutamaan yang harus dipenuhi sebelum pemenuhan pasokan global. 118 2) Bahwa Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atas minerba juga telah ditegaskan dalam UU Minerba antara lain: a) Pasal 3 huruf c UU Minerba menyatakan bahwa salah satu tujuan pengelolaan minerba untuk menjamin tersedianya minerba sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. b) Pasal 5 ayat (1) UU Minerba yang mengatur bahwa Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan DPR RI untuk menetapkan kebijakan nasional pengutamaan minerba untuk kepentingan dalam negeri. c) Pasal 5 ayat (3) UU Minerba mengatur bahwa pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan keutuhan BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak. d) Penjelasan Pasal 102 ayat (3) huruf a UU Minerba menjelaskan bahwa peningkatan nilai ekonomi adalah peningkatan nilai tambah atas produk mineral di dalam negeri yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara, penyediaan rantai pasok (supply chain) Mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya Mineral, dan kelanjutan operasi Pertambangan. e) Pasal 103 UU Minerba mengatur ketentuan kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral hasil pertambangan dalam negeri. Diaturnya kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil produksi pertambangan minerba di dalam negeri sebelum dilakukan penjualan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 102 ayat (3) a dan 103 UU Minerba, hal tersebut sekaligus berarti bahwa adanya larangan untuk menjual atau ekspor bahan mentah. Pengaturan tersebut merupakan wujud 119 pengendalian rantai produksi pertambangan minerba, sehingga menghasilkan nilai lebih. 3) Bahwa ketentuan lebih rinci mengenai pengutamaan kepentingan dalam negeri diatur di dalam Pasal 157 sampai dengan Pasal 160 PP 39/2025, yang mengatur bahwa pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi wajib memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang meliputi: ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional. Untuk menjamin pasokan bahan baku mineral bagi industri strategis di dalam negeri dan meningkatkan perekonomian, pertahanan dan keamanan nasional, serta dalam rangka optimalisasi hilirisasi Mineral di dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pengaturan khusus terkait tata kelola mineral kritis dan mineral strategis. 4) Selanjutnya Pasal 158 PP 39/2025 menegaskan bahwa pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi dapat melakukan penjualan minerba meliputi penjualan dalam negeri dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor sebagaimana diatur di dalam Pasal 157 ayat (2) dan (3) PP 39/2025 dan penjualan ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian dan terpenuhinya kebutuhan bahan baku pengolahan dan/atau pemurnian mineral dalam negeri dan industri strategis lainnya bagi komoditas mineral logam. Penjualan ke luar negeri untuk komoditas batubara hanya dapat dilakukan setelah adanya konfirmasi atas terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri terutama kebutuhan BUMN pada sektor sebagaimana diatur di dalam Pasal 157 ayat (2) dan (3) PP 39/2025 serta dengan mempertimbangkan ketahanan energi nasional. 5) Bahwa hasil pertambangan minerba terbuka untuk pasar global setelah dapat memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri, tidak 120 serta merta badan usaha asing dapat secara bebas memiliki izin untuk melakukan eksploitasi pertambangan minerba di Indonesia. Di dalam Pasal 112 UU Minerba mengatur ketentuan bahwa badan usaha pemegang IUP atau IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional. 6) Bahwa terbukanya peluang untuk dilakukannya penanaman modal asing (PMA) dalam usaha pertambangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (UU Penanaman Modal). Dalam Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal mengatur ketentuan bahwa PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, PMA tersebut tetap mengacu dan sesuai dengan ketentuan di dalam UU Minerba. 7) Bahwa setiap negara memiliki desain industrialisasi yang berbeda-beda, yang dibentuk oleh kapasitas sumber daya, struktur ekonomi, kesiapan infrastruktur, dan kebutuhan pembangunan nasional. Dalam hal ini, Indonesia secara sadar memilih strategi hilirisasi yang terbuka secara selektif, yakni membuka ruang bagi keterlibatan swasta tanpa melepaskan kontrol negara, untuk mempercepat transfer teknologi, memperkuat rantai pasok domestik, serta memperluas basis produksi nasional. 8) Bahwa dengan memberikan ruang bagi BUMN dan badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan objektif, Indonesia dapat mempercepat pembangunan kapasitas pengolahan di dalam negeri, sehingga tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah 121 global. Hilirisasi berbasis investasi domestik dan swasta terpilih memberikan daya tawar lebih tinggi dalam menghindari tekanan perdagangan yang banyak digunakan sebagai instrumen politik oleh negara-negara global. 9) Bahwa membuka ruang bagi badan usaha swasta dalam hilirisasi membawa keuntungan langsung bagi Indonesia, terutama dalam mempercepat arus modal, teknologi pengolahan, dan penguatan industri berbasis mineral strategis. Dalam kondisi global yang semakin kompetitif, percepatan hilirisasi yang hanya mengandalkan kapasitas BUMN tidak memadai untuk menjawab kebutuhan investasi jangka panjang, pembangunan smelter, riset teknologi pemurnian, dan pembentukan ekosistem industri turunan. 10) Bahwa pemberian WIUP kepada badan usaha swasta dalam rangka hilirisasi tidak menciptakan celah dominasi asing maupun mendistorsi pasar, karena seluruh proses tetap berada dalam kendali penuh negara melalui mekanisme seleksi ketat, verifikasi persyaratan administratif-teknis, serta pengawasan produksi dan kewajiban peningkatan nilai tambah. Dengan demikian, pengaturan mengenai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum diperbolehkannya ekspor hasil produksi minerba serta pengaturan mengenai PMA dalam usaha pertambangan minerba sudah jelas bukan merupakan liberalisasi hasil pertambangan minerba. Frasa “dan/atau global” bukan berarti UU Minerba lebih mementingkan pasar global karena terdapat batasan- batasan yang mengatur secara jelas kapan hasil pertambangan minerba dapat dijual kepada pasar global. Pengaturan tersebut justru menunjukkan bahwa negara secara konsisten mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan memastikan bahwa pengelolaan minerba dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, 122 memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 51B ayat (1) dan (2) dan Pasal 60B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 2 Desember 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2025 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan beberapa norma pada UU Minerba, yaitu Pasal 51B ayat (1), Pasal 60B ayat (1), Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba, yang menurut para Pemohon dianggap bertentangan dengan hak-hak konstitusional mereka sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Terdapat dua persoalan utama yang diajukan para Pemohon, yaitu keberadaan frasa “Badan Usaha Swasta” di dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba, serta frasa “dan/atau global” di dalam Pasal 51B Ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba. 123 Adapun selengkapnya pasal yang dimohonkan para Pemohon untuk diuji adalah sebagai berikut: Pasal 51B ayat (1) UU Minerba: "WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas.” Pasal 60B ayat (1) UU Minerba: “WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas.” Pasal 51B ayat (2) huruf d “Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri; c. jumlah investasi; dan/ atau d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global.” Pasal 60B ayat (2) huruf d “Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri; c. jumlah investasi; dan/atau d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global.” Dengan alasan sebagai berikut: A. Pengujian terhadap frasa “Badan Usaha Swasta” di dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa frasa “Badan Usaha Swasta” dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba menimbulkan sejumlah persoalan. Atas ketentuan ini, PARA Pemohon mengemukakan beberapa keberatan, antara lain: (i) Bahwa pemberian WIUP Batubara dan WIUP Mineral Logam dalam rangka hilirisasi dengan cara prioritas seharusnya tidak diberikan kepada badan usaha swasta, melainkan digunakan sebagai instrumen afirmasi yang ditujukan kepada kelompok-kelompok yang termasuk kategori rentan, bukan kepada badan usaha swasta yang justru telah mendominasi pasar. (ii) Bahwa norma a quo belum memberikan kejelasan secara rinci mengenai kriteria badan usaha swasta seperti apa yang berhak 124 memperoleh WIUP dengan cara prioritas, sehingga dinilai berpotensi menimbulkan praktik favoritisme atau pemberian prioritas yang tidak sejalan dengan tujuan strategis pengelolaan pertambangan. (iii) Pemberian WIUP dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi kepada badan usaha swasta juga merupakan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab konstitusional Negara dalam rangka “penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” kepada sektor swasta. Padahal, menurut para Pemohon, perusahaan swasta bukanlah penyambung Negara, apalagi perusahaan swasta cenderung melakukan tindakan-tindakan tertentu hanya untuk kepentingannya sendiri, tidak menutup kemungkinan melakukan penghindaran pajak dan mengalihkan biaya sosial maupun lingkungan kepada masyarakat dan negara. 2. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pemerintah perlu menegaskan bahwa norma a quo tidak memberikan hak otomatis maupun preferensi mutlak kepada badan usaha swasta. Redaksi “dapat diberikan” menunjukkan bahwa mekanisme prioritas tetap tunduk pada verifikasi administratif, teknis, finansial, serta komitmen hilirisasi yang sangat ketat berdasarkan peraturan pelaksana. Dengan demikian, badan usaha swasta hanya menjadi salah satu entitas yang dapat dipertimbangkan, bukan satu-satunya entitas yang memperoleh prioritas. 3. Bahwa penting untuk ditegaskan bahwa keberadaan frasa “badan usaha swasta” tidak menghapus, mengurangi, atau menyingkirkan kedudukan BUMN dalam mekanisme prioritas. Pengaturan ini tidak menggantikan peran BUMN, melainkan menambah kanal kebijakan baru bagi Negara untuk menunjuk pelaku usaha yang nantinya mampu untuk mengemban tanggung jawab tersebut. 4. Bahwa penambahan kanal prioritas bagi badan usaha swasta ini merupakan langkah strategis untuk memperluas kapasitas hilirisasi, bukan privatisasi kewenangan negara. B. Pengujian terhadap Frasa “dan/atau global” dalam Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba 1. Bahwa para Pemohon juga mempersoalkan ketentuan Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba yang memuat frasa 125 “dan/atau global” dalam pertimbangan pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara prioritas. Terhadap ketentuan tersebut, para Pemohon mengemukakan beberapa keberatan, antara lain: (i) Bahwa frasa “dan/atau global” mengandung dimensi politik hukum yang, menurut Para Pemohon, berpotensi mengancam kedaulatan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya di tengah dinamika geopolitik global seperti rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok. Para Pemohon menilai bahwa frasa tersebut dapat menjadi instrumen yang melemahkan posisi Indonesia dalam pengelolaan mineral dan komoditas strategis dan kritis. (ii) Bahwa frasa “dan/atau global” dianggap berpotensi memperkuat dominasi penanaman modal asing dalam rantai hilirisasi mineral strategis dan kritis Indonesia secara keseluruhan, sehingga menciptakan ketergantungan terhadap kebijakan dan strategi korporasi asing yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang. (iii) Bahwa frasa “dan/atau global” dalam pertimbangan pemberian WIUP Mineral dan WIUP Batubara dengan cara prioritas dinilai dapat mendorong liberalisasi pengelolaan sumber daya alam yang terlalu membuka akses bagi kebutuhan pasokan global. Menurut Para Pemohon, keberadaan mekanisme lelang justru lebih memastikan bahwa prioritas utama tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik. 2. Bahwa terhadap keberatan para Pemohon mengenai frasa “dan/atau global”, Pemerintah memberikan penjelasan bahwa frasa tersebut tidak dimaksudkan untuk membuka dominasi asing atau meliberalisasi pengelolaan minerba, melainkan sebagai penegasan ruang evaluasi kebijakan agar Pemerintah dapat menimbang kebutuhan rantai pasok dalam negeri bersamaan dengan posisi strategis Indonesia dalam pasar global. 3. Dalam perkembangannya, Pemerintah harus mempertimbangkan dinamika global agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu mengoptimalkan posisi tawar pada rantai nilai internasional. Dengan demikian, frasa tersebut bukanlah ancaman 126 terhadap kedaulatan, melainkan instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan, memperkuat industri nasional, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap berada di bawah kendali penuh Negara sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON A. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa ketentuan tersebut di atas dipertegas kembali dalam penjelasannya, bahwasanya yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; dan c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 3. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah 127 Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“Peraturan MK 7/2025”), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang pada pokoknya menyatakan harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa dengan adanya syarat-syarat tersebut di atas, sesungguhnya telah sangat jelas memberikan batasan bahwasanya dengan tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan tersebut, akan berakibat Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi. B. Tanggapan Pemerintah Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Bahwa Pemerintah pada prinsipnya menghargai perhatian Para Pemohon terhadap isu yang disampaikan dalam permohonan a quo, termasuk isu mengenai frasa “badan usaha swasta” dan frasa “dan/atau global” serta implikasinya terhadap kebijakan prioritas dalam pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi. Namun demikian, berdasarkan uraian Para Pemohon sendiri, Pemerintah berpendapat bahwa 128 permohonan a quo tidak menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, ataupun potensial menurut penalaran yang wajar, sebagaimana kriteria yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya mengenai kedudukan hukum (legal standing), dengan alasan sebagai berikut: Terhadap Pemohon I dan Pemohon II: a. Bahwa Pemerintah perlu menegaskan bahwa norma a quo tidak menutup pintu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk berpartisipasi sebagai “badan usaha swasta”. Justru norma yang diuji oleh para Pemohon tersebut bersifat terbuka dan memberikan ruang yang sama kepada seluruh badan usaha swasta yang memenuhi prasyarat hukum, teknis, dan finansial. b. Bahwa mekanisme prioritas dalam norma a quo bukan merupakan fasilitas otomatis atau hak istimewa (privilege), melainkan instrumen kebijakan hilirisasi selektif yang diperuntukan bagi entitas yang secara nyata mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, termasuk kesiapan teknis-operasional, kemampuan finansial berskala besar, dan verifikasi ketat. Oleh karena itu, kerugian yang diklaim para Pemohon bukanlah lahir dari pembatasan norma, melainkan dari asumsi ketidakmampuan atau ketidaksiapan para Pemohon dalam memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan oleh negara. c. Dalam konteks itu, Pemerintah memandang bahwa kerugian yang dikonstruksikan oleh Pemohon I dan II tidak lahir dari norma yang diuji, tetapi semata-mata dari asumsi hipotesis mengenai tingkat persingan dan standar kelayakan dalam perizinan. Kerugian demikian, tidak memenuhi standar kausalitas antara berlakunya norma undang-undang dan kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon. d. Pemerintah berpandangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hak subjektif yang dirugikan, karena norma a quo tidak mengambil, membatasi, atau mengurangi hak konstitusional yang telah melekat pada Pemohon I dan Pemohon II. Fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan Direktur badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan sehingga patut diduga bahwa Pemoohon I dan 129 Pemohon II belum pernah mengajukan, apalagi ditolak untuk memeroleh permohonan izin tambang semakin memperluat dalil bahwa klaim kerugian Pemohon I dan Pemohon II bersifat prematur, abstrak. Spekulatif, tidak dapat memenuhi unsur kerugian aktual maupun potensial yang wajar sesuai yurisprudensi MK. Terhadap Pemohon III dan Pemohon IV: a. Bahwa dalil Pemohon III dan Pemohon IV dibangun atas asumsi bahwa norma a quo akan menurunkan dividen BUMN dan menyebabkan stagnasi anggaran pendidikan. Pemerintah menegaskan bahwa rantai kausal tersebut terlalu jauh dan tidak berkaitan langsung dengan norma yang diuji. Anggaran pendidikan ditentukan oleh kebijakan APBN, bukan oleh pemberian WIUP dengan cara prioritas. Dengan demikian, klaim pemohon tidak memenuhi unsur hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma yang diuji dan kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon III dan Pemohon IV. b. Bahwa secara empiris, kegiatan pertambangan yang dilakukan badan usaha justru telah memberikan dampak positif bagi sektor pendidikan melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), termasuk pembangunan fasilitas sekolah, pemberian beasiswa, dan dukungan bagi tenaga pengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. c. Bahwa keberhasilan Pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan dan penguasaan terhadap kegiatan usaha pertambangan, baik diberikan kepada badan usaha swasta maupun BUMN, justru mengingkatkan nilai tambah nasional dan memperluas kapasitas fiskal negara, sehingga membuka ruang bagi pemerintah untuk memperkuat layanan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Hal tersebut sejalan dengan prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa para Pemohon belum dapat membuktikan terpenuhinya lima syarat kumulatif kerugian hak konstitusional sebagaimana dirumuskan dalam praktik Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, menurut Pemerintah, para 130 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian norma dalam perkara a quo. III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI PERMOHONAN PARA PEMOHON A. Landasan Filosofis A.1. Landasan Filosofis Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Mengenai Kekayaan Alam Dikuasai Negara Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat. 1. Bahwa secara prinsip, pembentukan UU Minerba merupakan bentuk pelaksanaan secara harfiah dari amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 2. Bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” tidak hanya berarti hanya dikuasai secara formal oleh Negara, melainkan juga mencakup fungsi kewenangan aktif negara untuk membuat kebijakan dan mengatur distribusi manfaat sumber daya alam agar hasilnya benar-benar untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, peran negara dalam UU Minerba bersifat imperatif konstitusional, bukan administratif semata. 3. Bahwa apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-l/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- X/2012, maka pengertian “dikuasai oleh Negara” harus dimaknai sebagai Hak Menguasai Negara (HMN), yang mencakup untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 49 Nomor 3 tanggal 30 September 2019, menjelaskan bahwasanya ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional dari Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, dalam kerangka ini, negara wajib menata sistem penguasaan dan distribusi manfaat sumber daya alam secara adil. 131 5. Bahwa makna dikuasai oleh negara menurut Prof. Dr. Tri HAyati, S.H., M.H., dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 49 Nomor 3 tanggal 30 September 2019, Negara sebagai pemegang hak penguasaan bukanlah pemilik mineral dan batubara itu sendiri, karena kepemilikannya bersifat publik, milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, negara wajib menata sistem pengelolaan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat melalui kebijakan yang partisipatif dan adil. Prinsip ini juga menegaskan bahwa setiap langkah kebijakan dalam sektor pertambangan adalah pelaksanaan tanggung jawab kolektif negara terhadap rakyat sebagai pemilik sejati kekayaan alam. 6. Bahwa dari perspektif Hak Menguasai Negara (HMN) tersebut, penguasaan negara tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan yang parsial atau terfragmentasi. Negara harus membangun suatu sistem pengelolaan yang mampu memberikan nilai tambah melalui rantai pengolahan dan pemurnian, sehingga pengelolaan mineral dan batubara tidak hanya berhenti pada ekstraksi dan penjualan bahan mentah. Konstitusi menghendaki agar negara memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari pengolahan dan pemurnian yang pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. 7. Bahwa dalam kerangka itu, penting bagi negara untuk hadir sebagai aktor strategis yang memiliki posisi tawar kuat di tingkat global. Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan mineral strategis dan kritis terbesar di dunia, sehingga kebijakan nasional harus diarahkan untuk memaksimalkan posisi strategis tersebut. Penerapan kebijakan hilirisasi dan industrialisasi mineral dan batubara menjadi instrumen konstitusional bagi negara untuk memastikan pengendalian yang efektif terhadap rantai pasok global sekaligus menjaga kepentingan nasional dari dominasi atau tekanan geopolitik. 8. Bahwa oleh karena itu, kebijakan pemberian WIUP Mineral dan WIUP Batubara, termasuk melalui mekanisme prioritas dalam rangka hilirisasi, merupakan bagian integral dari pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan tersebut merupakan perwujudan Hak Menguasai Negara (HMN) untuk memastikan bahwa pengelolaan mineral dan batubara menghasilkan nilai tambah yang maksimal bagi Negara, memperkuat 132 kapasitas fiskal, serta mendukung program pembangunan nasional yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. A.2. Landasan Filosofis Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Mengenai Demokrasi Ekonomi dan Efisiensi Berkeadilan dalam Kebijakan Hilirisasi Mineral dan Batubara 1. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah menjadi fondasi kuat bahwasanya penyelenggaraan perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan ini memberikan panduan konstitusional bagi Negara dalam merumuskan kebijakan sektor strategis, termasuk kebijakan hilirisasi mineral dan batubara. 2. Bahwa prinsip demokrasi ekonomi menegaskan bahwa kegiatan perekonomian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas. Negara berkewajiban hadir untuk mengarahkan struktur ekonomi agar tidak menimbulkan ketimpangan, dominasi kelompok tertentu, atau eksploitasi yang tidak menguntungkan rakyat. Dalam konteks itulah kebijakan hilirisasi dan pemberian hak pengelolaan pertambangan dengan cara prioritas menemukan relevansinya, sebab kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan Negara untuk mengatur struktur ekonomi agar lebih berkeadilan dan tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah semata. 3. Bahwa prinsip efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna bahwa efektivitas dan produktivitas ekonomi harus tercapai tanpa mengabaikan pemerataan manfaat. Hilirisasi mineral dan batubara merupakan implementasi prinsip tersebut karena (i) hilirisasi meningkatkan nilai tambah ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga global; (ii) hilirisasi menciptakan lapangan kerja, diversifikasi industri, dan peningkatan kapasitas teknologi nasional; 133 (iii) hasilnya menciptakan distribusi manfaat yang lebih luas dibandingkan hanya menjual bahan mentah yang keuntungannya dinikmati oleh segelintir aktor dalam rantai ekstraksi. Dengan demikian, kebijakan prioritas WIUP Mineral atau WIUP Batubara dan rangka hilirisasi justru mendukung efisiensi yang tidak eksploitatif dan tetap berkeadilan. 4. Bahwa prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan secara konstitusional mengharuskan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta keberlanjutan generasi mendatang. Hilirisasi mengurangi intensitas eksploitasi bahan mentah dalam jangka panjang, karena mendorong optimalisasi nilai pada setiap ton mineral atau batubara yang ditambang. Negara tidak hanya mengambil manfaat jangka pendek, tetapi membangun struktur industri jangka panjang yang lebih ramah lingkungan dan bernilai lebih tinggi. 5. Bahwa prinsip kemandirian dan keseimbangan ekonomi nasional dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar filosofis bagi Negara untuk mengurangi ketergantungan pada dinamika geopolitik global. Hilirisasi memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku mentah bagi industri global, tetapi menjadi pemain strategis dalam rantai nilai mineral strategis dan kritis dunia. Pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara secara prioritas kepada pelaku usaha yang mampu mendukung hilirisasi memperkuat posisi tawar strategis Indonesia, meningkatkan kedaulatan ekonomi, dan memastikan penguasaan rantai pasok tetap berada di tangan Negara. 6. Bahwa dengan demikian, pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi merupakan implementasi langsung dari amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena Negara mengarahkan struktur industri minerba menuju efisiensi berkeadilan, memastikan demokrasi ekonomi dengan intervensi kebijakan yang menghindarkan dominasi pasar bebas dalam sektor strategis, membangun industri nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, memperkuat kemandirian ekonomi melalui penguasaan rantai pasok yang sebelumnya bergantung pada pihak asing, serta menjaga 134 keseimbangan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan nilai sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. 7. Bahwa oleh karenanya, kebijakan pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi bukanlah bentuk penyimpangan terhadap konstitusi, melainkan justru merupakan implementasi nyata dari amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan ini memastikan bahwa pengelolaan mineral dan batubara tidak lagi terjebak pada model ekstraktif, tetapi bertransformasi menuju sistem industri nasional yang kuat, berkeadilan, dan menyejahterakan rakyat. A.3. Peran Negara untuk Menegakkan Jaminan, Perlindungan, serta Kepastian Hukum dalam Pengalokasian Pengelolaan Sumber Daya Alam 1. Bahwa asas kepastian hukum merupakan salah satu sendi utama dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini mewajibkan Negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam, dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang jelas, rasional, tidak diskriminatif, dan bebas dari tindakan yang sewenang-wenang. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup jaminan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara konsisten, transparan, terukur, serta akuntabel. 2. Bahwa pelaksanaan asas kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam juga tampak pada mekanisme pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi yang dibangun di atas prosedur yang komprehensif dan terukur. Norma-norma tersebut mengatur tahapan perizinan, proses penawaran, kriteria prioritas, hingga pengawasan secara sistematis dan transparan. Dengan demikian, ketentuan prioritas bukanlah peniadaan hak pihak lain, tetapi justru memberikan kerangka hukum yang pasti bagi pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 135 1945, agar pengelolaan sumber daya alam berjalan secara proporsional, efektif, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. 3. Bahwa pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi juga merupakan bagian dari upaya Negara memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada setiap warga negara untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Hilirisasi yang sukses menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan negara merupakan bentuk perlindungan substantif atas hak-hak ekonomi warga negara. 4. Bahwa oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba, khususnya pasal-pasal a quo, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebaliknya, norma-norma tersebut justru merupakan implementasi dari prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, perlindungan, serta keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan pula oleh Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. A.4. Landasan Filosofis Berdasarkan Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terhadap Kebijakan Pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan Cara Prioritas dalam Rangka Hilirisasi 1. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan ini memberikan landasan filosofis bagi Negara untuk menetapkan kebijakan yang bersifat perlakuan khusus bagi kelompok tertentu demi mencapai keadilan yang dicita-citakan oleh UUD NRI 1945 tersebut. 2. Bahwa jika para Pemohon mencermati seluruh tataran aturan dalam UU Minerba, selain daripada untuk kepentingan agar Negara mendapatkan nilai tambah dari kebijakan hilirisasi, Pemerintah telah menerjemahkan semangat perlakuan khusus tersebut melalui pengaturan mekanisme pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara prioritas demi kepentingan hilirisasi kepada kelompok atau entitas yang memang secara konstitusional patut didorong partisipasinya dalam pengelolaan sumber daya alam. 136 3. Bahwa pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi merupakan bagian integral dari kebijakan yang dipilih. Hilirisasi membutuhkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas industri, kemampuan menjalankan kegiatan pengolahan dan pemurnian, kompetensi melakukan alih teknologi, kemampuan menciptakan lapangan kerja, serta potensi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi rakyat. Oleh karenanya, pemberian prioritas bukan merupakan bentuk tindakan diskriminatif, melainkan instrumen konstitusional untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang secara nyata mampu mendukung hilirisasi dan pemerataan manfaat memperoleh akses yang lebih proporsional dan efektif. 4. Bahwa kebijakan ini sepenuhnya sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena memberikan kesempatan dan perlakuan khusus bagi kelompok atau entitas yang secara struktur dapat memperkuat peran Negara dalam mencapai nilai tambah melalui hilirisasi, memastikan akses kepada pihak-pihak strategis yang berkontribusi pada pembangunan industri nasional, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global. Dengan demikian, perlakuan khusus tersebut merupakan langkah konstitusional yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan manfaat dan keadilan substantif. 5. Bahwa dengan demikian, kebijakan pemberian WIUP Mineral dan Batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi dalam UU Minerba merupakan perwujudan langsung dari prinsip Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan tersebut memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat sumber daya alam, melalui pemberian perlakuan khusus yang wajar, proporsional, dan berorientasi pada kelompok atau entitas yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui hilirisasi. B. Asas dan Tujuan 1. Bahwa UU Minerba pada dasarnya dibangun atas sejumlah asas hukum fundamental, yaitu: 137 a. Asas kemanfaatan, yakni bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; b. Asas keadilan dan pemerataan, yang menjamin distribusi manfaat ekonomi hasil pertambangan secara adil antara Negara, pelaku usaha, dan masyarakat; c. Asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu bahwa keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pertambangan dan tidak dapat dikorbankan demi kepentingan bisnis semata. Kelestarian lingkungan adalah syarat dasar keberlanjutan usaha pertambangan; d. Asas transparansi dan akuntabilitas, yang menuntut keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam setiap tahapan perizinan, pengelolaan, hingga pengawasan usaha pertambangan; serta e. Asas kepastian hukum, yang memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan dalam koridor hukum dan kaidah pertambangan yang baik. Kepastian hukum dalam UU Minerba tidak hanya melindungi pelaku usaha, tetapi melindungi kepentingan publik agar sumber daya alam tidak dikelola oleh pihak yang tidak mampu atau tidak layak. f. Asas keberpihakan kepada bangsa, untuk menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini berarti bahwa kepentingan bangsa harus diutamakan, meskipun pemerintah juga tetap perlu memperhatikan kepentingan individu atau kelompok, sepanjang tidak mengalahkan kepentingan bangsa. 2. Bahwa tujuan utama pembentukan dan perubahan UU Minerba adalah untuk: a. Menegaskan kembali peran Negara sebagai pengatur dan pengawas utama atas pengelolaan sumber daya mineral dan batubara; b. Menjamin agar kegiatan pertambangan memberikan nilai tambah dan keberlanjutan ekonomi nasional, termasuk optimalisasi penerimaan Negara; 138 c. Meningkatkan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat, namun tetap berpihak pada kepentingan nasional dan perlindungan masyarakat; d. Menata sistem perizinan agar lebih efisien dan terintegrasi, termasuk dalam pemberian izin, evaluasi kepatuhan, serta pencabutan izin jika syarat hukum atau kelayakan tidak terpenuhi; dan e. Memperkuat pengawasan Pemerintah dalam seluruh rantai kegiatan pertambangan, dari eksplorasi hingga pascatambang, agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab lingkungan. C. Arah Pengaturan 1. Bahwa arah pengaturan UU Minerba bertujuan menciptakan tata kelola pertambangan nasional yang terpadu dan terstandarisasi, dengan menempatkan Pemerintah Pusat sebagai otoritas utama dalam pengaturan, pengawasan, dan pemberian perizinan. Arah ini diambil sebagai perbaikan terhadap pengalaman sebelumnya yang menunjukkan banyaknya permasalahan perizinan di tingkat daerah, tumpang tindih wilayah tambang, lemahnya pengawasan lingkungan, serta perbedaan standar keselamatan tambang antar wilayah. 2. Bahwa UU Minerba mengarahkan pengelolaan pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi mineral dan batubara di dalam negeri, sesuai dengan strategi pembangunan industri nasional. Arah pengaturan ini memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi Negara pengekspor bahan mentah, tetapi mampu memperoleh manfaat ekonomi lebih besar melalui industrialisasi mineral dan penguatan rantai pasok dalam negeri. 3. Bahwa arah pengaturan UU Minerba juga diarahkan untuk memperkuat peran Negara dalam memastikan perlindungan masyarakat dan lingkungan. Hal ini dicapai dengan penegasan kewajiban pemenuhan standar lingkungan, keselamatan tambang, reklamasi dan pascatambang, serta mekanisme pengawasan terpadu oleh Pemerintah Pusat. 4. Bahwa UU Minerba memberikan arah pengaturan yang eksplisit mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta masyarakat lokal yang terdampak aktivitas pertambangan. 139 5. Bahwa arah pengaturan UU Minerba menekankan pentingnya integrasi data dan sistem pengawasan nasional yang modern, berbasis teknologi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan dapat dipantau dan diawasi secara tepat waktu, sehingga mengurangi risiko pelanggaran teknis, pencemaran lingkungan, maupun kebocoran penerimaan Negara. 6. Bahwa arah pengaturan UU Minerba juga menguatkan mekanisme kontrol melalui keterbukaan informasi, kewajiban publikasi data izin, dan pengawasan berbasis masyarakat. Dengan demikian, tata kelola pertambangan dapat dilakukan secara demokratis dan akuntabel. 7. Bahwa keseluruhan arah pengaturan UU Minerba menunjukkan bahwa undang-undang ini disusun untuk harmonis dengan tujuan konstitusional Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. IV. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon A. Desain Besar Hilirisasi Mineral dan Batubara Indonesia 1. Bahwa dalam kerangka pengujian konstitusionalitas norma a quo, Pemerintah menegaskan bahwa pengaturan mengenai pemberina- WIUP mineral dan WIUP Batubara dengan cara prioritas demi kepentingan hilirisasi tidak dapat dipisahkan dari desain besar hilirisasi mineral dan batubara nasional yang berakar pada Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945. Hilirisasi merupakan transformasi struktural yang secara sadar dirumuskan oleh pembentuk undang-undang untuk mengatasi ketergantungan historis pada model ekonomi ekstraktif yang selama puluhan tahun, tidak memberikan nilai tambah optimal bagi negara. 2. Bahwa hilirisasi bukanlah sekedar retorika kebijakan, tetapi merupakan tanggung jawab konstitusional dan kebijakan strategis yang mendesak untuk dipilih agar Indonesia tidak terus berada dalam perangkap ekspor bahan mentah. Kebijakan ini adalah langkah untuk memastikan bahwa hak menguasai negara atas kekayaan sumber daya alam benar-benar menghasilkan nilai tambah nasional melalui kegiatan pengolahan, pemurnian dan industrialisasi turunan, sehingga prinsip sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat dapat tercapai. 140 3. Bahwa urgensi hilirisasi tercermin jelas dalam Asta Cita Presiden, khususnya Angka 2 dan Angka 5 yang menegaskan arah kebijakan nasional untuk memperkuat kemandirian energi dan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industrialisasi. Selengkapnya dikutip sebagai berikut: “2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. … 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri” 4. Bahwa hilirisasi juga telah ditetapkan sebagai strategi kunci dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Nasional (RPJMN) 2025- 2029. Dalam rencananya, Pemerintah menegaskan bahwa sumber daya alam tidak boleh berhenti pada fase eksploitasi, tetapi harus menghasilkan nilai tambah melalui pembangunan smelter, fasilitas pemurnian, serta integrasi industri menengah dan hilir yang pada akhirnya mampu menciptakan lapangan kerja meningkatkan devisa dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasol mineral dan batubara global. 5. Bahwa sebagai gambaran, Pemerintah menyajikan data perbandingan antara realisasi penerimaan negara dari kegiatan ekspor bahan mentah (nikel dan bauksit) pada tahun 2017 dan ekspor hasil produk pengolahan dan/atau pemurnian pada tahun 2025 (sampai 30 November 2025) sebagai berikut: No. Komoditas Penerimaan negara Ekspor Bahan Mentah Tahun 2017 Ekspor Produk Pengolahan dan/atau Pemurnian Tahun 2025 (sampai 30 November 2025) 1. Nikel Rp. 711.824.556.136 Rp. 16.655.187.203.681 2. Bauksit Rp. 73.765.060.941 Rp. 743.717.798.051 6. Bahwa jika melihat pada data tersebut di atas, menunjukkan terdapat perbedaan nilai tambah yang mencapai lebih dari 23 (dua puluh tiga) kali lipat untuk komoditas Nikel dan 10 (sepuluh) kali lipat untuk komoditas Bauksit setelah Pemerintah menetapkan kebijakan hilirisasi, dalam bentuk pengolahan dan pemurnian mineral. Hal tersebut menunjukkan secara nyata bahwa hilirisasi merupakan kebijakan strategis yang 141 memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar bagi negara dan rakyat. 7. Bahwa lebih lanjut, apabila kegiatan hilirisasi nantinya diperluas hingga menghasilkan produk akhir, seperti sel baterai dan komponen turunannya, nilai tambah yang tercipta dapat meningkat hingga sekitar 67,7 kali lipat dibandingkan ekspor bijih nikel (nickel ore). Data ini menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional, memperluas lapangan kerja, dan menjadikan Indonesia pemain utama dalam rantai pasok global industri berbasis nikel. 8. Bahwa apabila dibandingkan dengan praktik negara-negara lain, terlihat bahwa keberhasilan negara lain dalam membangun industri strategis justru bertumpu pada industrialisasi yang dilakukan secara sistematis dan berjangka panjang, antara lain: a. Jepang, meskipun hampir tidak memiliki sumber daya alam, berhasil membangun industri otomotif dan elektronik kelas dunia melalui kebijakan industri strategis yang konsisten. Negara mendorong hilirisasi berbasis riset, pengembangan teknologi, dan efisiensi produksi melalui kebijakan di negaranya. b. Republik Rakyat Tiongkok, melalui kebijakan industrialisasi seperti “Made in China” maupun ”National Champion” memberikan dukungan besar-besaran kepada industri logam, baterai kendaraan listrik, dan energi baru. Dengan memadukan kontrol suplai sumber daya dengan percepatan hilirisasi, Republik Rakyat Tiongkok kini menguasai sebagian besar rantai pasok mineral strategis dan kritis global. 9. Bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam peta mineral dunia, sebagaimana tercermin dari berbagai laporan internasional: a. Nikel – Berdasarkan Laporan United States Geological Survey (“USGS”) 2024, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. b. Timah – Berdasarkan Laporan USGS 2023, Indonesia memiliki cadangan timah terbesar di dunia. 142 c. Batubara – Berdasarkan data GlobalData 2024, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara dengan cadangan batubara terbesar, dengan tingkat produksi yang sangat tinggi secara global. d. Emas – Berdasarkan laporan USGS 2024 dan Badan Geologi 2023 Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai negara yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia. e. Bauksit – Berdasarkan laporan USGS 2024 dan Badan Geologi 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 4 sebagai negara yang memiliki cadangan bauksit terbesar di dunia. 10. Bahwa dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pemain utama dalam industri global mineral dan batubara. Namun momentum ini tidak akan bertahan selamanya. Jika hilirisasi tidak dipercepat sekarang, maka Indonesia berpotensi kehilangan kesempatan strategis yang berkaitan dengan transisi energi global dan meningkatnya kebutuhan mineral kritis. 11. Bahwa Pemerintah juga perlu menyampaikan bahwa kebijakan hilirisasi dirumuskan dalam situasi geopolitik global yang sarat tekanan eksternal, antara lain sengketa Indonesia di World Trade Organization (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara-negara maju memiliki kepentingan agar Indonesia tetap berada dalam posisi sebagai pemasok bahan mentah. 12. Bahwa dalam konteks tersebut, hilirisasi merupakan langkah memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada desain perdagangan internasional yang merugikan, melainkan memilih jalur yang memperkuat posisi tawar dan kemandirian nasional. 13. Bahwa keberhasilan hilirisasi memerlukan ekosistem kebijakan yang terintegrasi, termasuk pembangunan infrastruktur energi, kawasan industri, penyederhanaan perizinan, larangan ekspor bijih mentah, penyediaan insentif, serta integrasi investasi. Pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara prioritas demi kepentingan hilirisasi adalah salah satu instrumen dalam ekosistem tersebut dan tidak dapat dipisahkan dari tujuan besar membangun rantai pasok industri nasional. 143 14. Bahwa hilirisasi juga dicita-citakan untuk menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian nasional, antara lain melalui: a. penciptaan lapangan kerja; b. pengurangan ketergantungan impor barang olahan; c. peningkatan investasi domestik; d. transfer teknologi; dan e. penguatan kapasitas manufaktur nasional. 15. Bahwa karena norma a quo bertujuan memastikan kontribusi nyata dalam konteks hilirisasi, maka pihak yang menerima prioritas harus mampu secara teknis, finansial, dan operasional. Alasan badan usaha swasta turut ditempatkan sebagai subjek prioritas adalah agar negara memiliki “ruang kelenturan kebijakan” untuk menggandeng entitas yang secara nyata sanggup memenuhi standar hilirisasi yang sangat padat modal dan berisiko tinggi. Pengaturan ini tidak menghapuskan hak BUMN, yang tetap secara eksplisit menjadi salah satu pihak yang memperoleh skema prioritas; norma a quo hanya membuka keran tambahan agar Pemerintah dapat memilih entitas yang paling siap dan paling mampu menopang agenda hilirisasi. Faktanya, estimasi biaya investasi 1 smelter tembaga saja dapat mencapai USD 2.953.000.000, sehingga apabila hanya bertumpu pada BUMN, kecepatan hilirisasi justru berpotensi terhambat. Oleh karenanya, dalil para Pemohon mengenai “favoritisme” tidak berdasar baik secara hukum maupun secara faktual. 16. Bahwa atas segala uraian tersebut di atas, Pemerintah berpandangan bahwa kebijakan norma a quo, yaitu dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi bagi BUMN dan badan usaha swasta, justru menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. B. Kebijakan Hukum Strategis Pemerintah dalam Pelibatan BUMN dan Badan Usaha Swasta untuk Percepatan Hilirisasi 1. Bahwa Pemerintah perlu terlebih dahulu meluruskan pandangan para Pemohon yang seolah-olah menganggap bahwa pelibatan badan usaha swasta, selain BUMN, dalam pemberian WIUP Mineral atau WIUP 144 Batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi merupakan bentuk penyimpangan atau bahkan pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pandangan demikian mengabaikan fakta fundamental bahwa percepatan hilirisasi merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan kontribusi seluruh entitas yang relevan bagi kepentingan negara, baik BUMN maupun badan usaha swasta. Dalam banyak sektor strategis, kapasitas teknis, inovasi, dan pembiayaan justru tersebar lintas bentuk badan usaha sehingga pembatasan hanya pada satu tipe entitas justru akan menghambat pencapaian tujuan nasional. 2. Bahwa percepatan hilirisasi tidak dapat diserahkan semata-mata pada mekanisme pasar biasa. Kegiatan hilirisasi merupakan aktivitas padat modal, padat teknologi, padat risiko, dan memerlukan integrasi dari hulu ke hilir. Tanpa intervensi negara melalui desain kebijakan yang komprehensif, hilirisasi bergerak sangat lambat. Oleh karena itu, pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara prioritas merupakan instrumen kebijakan yang sah, proporsional, dan diperlukan untuk mencegah perlambatan program hilirisasi nasional. 3. Bahwa kebijakan prioritas ini justru berakar langsung pada amanat konstitusi, khususnya prinsip “efisiensi berkeadilan” sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip tersebut menghendaki pembangunan ekonomi yang efektif, berorientasi pada nilai tambah nasional, dan tetap menjamin pemerataan dan kemakmuran rakyat. Dalam kerangka inilah pelibatan BUMN dan badan usaha swasta dalam skema prioritas bukan merupakan penyimpangan, melainkan pengejawantahan prinsip efisiensi berkeadilan, yaitu ketika negara memilih setiap instrumen paling memungkinkan untuk mempercepat terwujudnya nilai tambah dalam jangka waktu yang terukur. 4. Bahwa pemberian kebijakan “prioritas” kepada entitas usaha besar demi tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional adalah praktik yang sangat umum di berbagai Negara, juga dilakukan oleh negara-negara yang berhasil membangun industri strategis serta melahirkan Perusahaan- perusahaan domestik yang mampu bersaing di kancah internasional. 145 Untuk memberikan perspektif komparatif, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut: a. Amerika Serikat. Melalui Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS and Science Act), Pemerintah Amerika Serikat memberikan subsidi dan fasilitas prioritas bernilai miliaran dolar kepada perusahaan strategis seperti Intel dan TSMC untuk memperkuat kemandirian teknologi dan keamanan nasional. Selain itu, melalui Inflation Reduction Act, Pemerintah Amerika Serikat menyediakan kredit berbasis kinerja dengan persyaratan kandungan domestik, yang secara efektif mendorong perusahaan global untuk menanamkan investasi manufaktur di wilayah Amerika Serikat. b. Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan menyediakan kredit berbunga rendah, fasilitas ekspor, perlindungan pasar domestik, dan berbagai bentuk dukungan kepada kelompok usaha swasta strategis, seperti Samsung dan Hyundai. Kebijakan ini ditujukan untuk membangun kapasitas perusahaan domestik agar mampu bersaing dan memimpin pasar global. Hasilnya, perusahaan-perusahaan tersebut kini tumbuh menjadi raksasa elektronik dan otomotif dunia yang menjadi tulang punggung perekonomian Korea Selatan. c. Republik Rakyat Tiongkok. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menerapkan kebijakan “White List” yang melakukan pemberian akses subsidi kepada produsen baterai nasional. Selain itu, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok juga memberikan dukungan komprehensig kepada produsen kendaraan listrik, termasuk BYD, melalui berbagai bentuk intervensi negara seperti negara seperti pembangunan infrastruktur pendukung, pembebasan pajak, serta pendanaan riset dan pengembangan. Kombinasi kebijakan tersebut memberikan arus kas dan kepastian pasar yang kuat, sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan ekspansi bisnis secara global. 5. Bahwa apabila para Pemohon melihat dari sudut pandang yang lebih utuh, pemberian WIUP Mineral dan WIUP Batubara dengan cara prioritas keada BUMN, maupun badan usaha swasta dalam rangka hilirisasi, bukanlah suatu “fasilitas prioritas” semata, tetapi justru merupakan 146 penugasan konstitusional kepada badan usaha untuk mewujudkan hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah nasional, Entitas yang memperoleh prioritas tidak menerima fasilitas tanpa kewajiban, mereka diberi tugas besar untuk membangun industri pengolahan dan pemurnian, meningkatkan kapasitas produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, memastikan standar lingkungan, serta menanggung seluruh risiko finansial dan operasional secara mandiri. 6. Bahwa strategi Pemerintah adalah menjadikan entitas-entitas tersebut baik BUMN maupun badan usaha swasta sebagai calon raksasa industri pengelolaan mineral dan batubara yang mampu memegang peran strategis dalam rantai pasok global. Negara lain telah sukses membangun raksasa teknologi (Amerika Serikat), raksasa elektronik dan otomotif (Korea Selatan). Serta raksasa baterai dan kendaraan listrik (Republik Rakyat Tiongkok). Dengan cadangan mineral strategis terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk melakukan hal yang sama melalui kebijakan prioritas perizinan sebagai katalis transformasi industri nasional. 7. Bahwa faktanya, entitas-entitas yang memperoleh WIUP Mineral atau WIUP Batubara saat ini, khususnya pada komoditas yang memiliki cadangan besar tetapi hingga kini belum didukung oleh ketersediaan fasilitas pengolahan. Sebagai ilustrasi, meskipun Indonesia telah menetapkan larangan ekspor bauksit sejak tahun 2019, hingga saat ini baru hanya 6 fasilitas pengolahan (smelter) bauksit yang beroperasi, diantaranya: a. Smelter PT Bintan Alumina Indonesia, di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau; b. Smelter PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat; c. Smelter PT Indonesia Chemical Alumina, di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat; d. Smelter PT Indonesia Asahan Alumunium, di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara; dan e. Smelter PT Borneo Alumindo Prima, di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 147 8. Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan hilirisasi tidak dapat bergantung pada mekanisme yang sebelumnya sudah berjalan seperti biasa, melainkan memerlukan pelibatan seluas mungkin terhadap badan usaha yang mampu memenuhi persyaratan teknis, finansial dan operasional untuk mewujudkan pembangunan fasilitas pengolahan secara nyata dan terukur. 9. Bahwa oleh karena itu, pelibatan badan usaha swasta dalam kebijakan sebagaimana diatur dalam norma a quo tidak dimaksudkan mengurangi peran BUMN, tetapi justru memperluas kapasitas nasional dalam membangun hilirisasi. Kebijakan ini tidak meniadakan kesempatan BUMN, sebaliknya, Pemerintah memperluas ruang partisipasi agar percepatan hilirisasi tidak terhambat oleh keterbatasan satu jenis entitas saja. Dengan demikian, kombinasi peran BUMN dan badan usaha swasta merupakan strategi yang rasional, proporsional, dan diperlukan untuk memastikan hilirisasi mineral dan batubara berjalan cepat dan efektif. 10. Bahwa Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan prioritas tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang ketat. Tidak ada ruang bagi Pemerintah untuk mengabaikan standar lingkungan hidup, kehati-hatian administratif, serta persyaratan teknis dan finansial yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 11. Bahwa pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara prioritas dalam rangka kepentingan hilirisasi hanya dapat diberikan kepada entitas yang benar-benar memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar untuk menyatakan bahwa kebijakan ini inkonstitusional, sebaliknya, kebijakan ini merupakan langkah rasional dan strategis guna menjalankan amanat dari UUD NRI Tahun 1945. C. Kelayakan Mekanisme Prioritas dibanding Lelang dalam Pemberian WIUP untuk HIlirasi 1. Pemerintah perlu menegaskan bahwa pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi tidak dapat disamakan dengan pemberian WIUP melalui mekanisme biasa seperti mekanisme lelang. Hilirisasi merupakan kebijakan industrial strategis yang bertujuan 148 membangun nilai tambah nasional secara cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemilihan pelaku usaha memerlukan mekanisme seleksi yang mampu memastikan kapasitas, kesiapan investasi, dan integrasi rantai pasok, yang tidak dapat dijamin melalui skema lelang. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut. a. Hilirisasi merupakan kebijakan industrial strategis, bukan transaksi administratif biasa. Lelang WIUP dirancang untuk menjamin kompetisi terbuka pada situasi umum. Namun, dalam konteks hilirisasi, tujuan utamanya bukan hanya memperoleh penerima WIUP, tetapi memastikan pembangunan rantai pasok industri nasional. Karena itu, pendekatan prosedural yang generik seperti lelang tidak memadai untuk kebutuhan kebijakan industri jangka panjang. b. Mekanisme prioritas memungkinkan seleksi berbasis kapabilitas hilirisasi yang tidak dapat dijamin oleh lelang. Hilirisasi memerlukan pelaku usaha dengan kapasitas teknis, finansial, dan pengalaman operasional yang kuat. Lelang tidak mampu menguji komitmen dan kemampuan tersebut secara substantif, sementara prioritas memungkinkan Pemerintah memilih entitas yang benar-benar mampu menjalankan mandat hilirisasi melalui integrasi pasokan, kesiapan teknologi, dan investasi jangka panjang. c. Keberhasilan hilirisasi membutuhkan integrasi rantai pasok yang tidak dapat dipastikan melalui lelang. Proyek hilirisasi membutuhkan kepastian pasokan bahan baku dalam volume dan kualitas tertentu. Lelang berisiko menghasilkan pemegang WIUP yang tidak memiliki integrasi dengan industri hilir, sehingga mengancam keberlanjutan proyek hilirisasi. Prioritas memastikan WIUP diberikan kepada pelaku industri yang siap membangun atau sudah terintegrasi dalam rantai pasok. d. Mekanisme prioritas memungkinkan akselerasi proyek strategis nasional yang berbasis tenggat waktu. Hilirisasi ditopang target waktu tertentu untuk mendukung nilai tambah dan ketahanan industri. Lelang berpotensi memperlambat 149 proses karena sengketa administrasi dan ketidaksiapan pemenangnya. Prioritas memastikan tahapan konstruksi dan produksi dapat dimulai dengan cepat. e. Mekanisme prioritas mendukung pemenuhan kewajiban hilirisasi yang kompleks dan multidimensi. Hilirisasi tidak hanya soal pembangunan fasilitas, tetapi juga transfer teknologi, penguatan tenaga kerja lokal, komitmen lingkungan, dan integrasi energi bersih. Variabel-variabel ini tidak dapat diuji secara memadai dalam lelang, tetapi dapat dievaluasi secara mendalam melalui mekanisme prioritas. f. Prioritas memberikan kepastian jangka panjang bagi investor dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Investasi hilirisasi bernilai besar dan membutuhkan jaminan pasokan jangka panjang. Tanpa prioritas, potensi ketidaksinkronan antara pemilik WIUP dan pelaku industri hilir meningkat, yang pada akhirnya menghambat keberhasilan industrialisasi. Prioritas memberi kepastian komersial dan kebijakan yang diperlukan. g. Dalam kerangka Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, mekanisme prioritas lebih mencerminkan mandat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menekankan efektivitas dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Lelang menekankan kompetisi harga, sedangkan prioritas menakankan kopetisi kualitas, kapasitas, dan komitmen industrialisasi. Oleh karena itu, prioritas lebih sesuai dengan tujuan konstitusional. D. Penjelasan Pemerintah atas Frasa “dan/atau global” dalam Norma A Quo 1. Bahwa Pemerintah perlu terlebih dahulu meluruskan penafsiran para Pemohon bahwa frasa “dan/atau global” dalam norma a quo dimaksudkan untuk membuka ruang dominasi asing dalam pengelolaan mineral dan batubara Indonesia. Frasa dimaksud sesungguhnya merupakan bagian dari desain kebijakan hilirisasi nasional yang bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor strategis 150 dalam pasar global mineral dan batubara, bukan menempatkan Indonesia dalam posisi subordinat. 2. Bahwa norma a quo tidak memberikan hak istimewa kepada pihak asing ataupun menciptakan mekanisme prioritas berbasis kepentingan global. Norma tersebut hanya mengatur parameter evaluatif yang wajib dipertimbangkan Pemerintah dalam memastikan keberlanjutan hilirisasi. Dengan kata lain, frasa “dan/atau global” tidak mengubah prinsip penguasaan negara, tidak mengalihkan kewenangan negara, dan tidak menimbulkan hak baru bagi entitas asing untuk memperoleh WIUP Mineral dan WIUP Batubara. 3. Bahwa sebagai negara dengan cadangan mineral strategis dan kritis terbesar dunia sebagaimana telah disampaikan dalam bagian sebelumnya, Indonesia memiliki tanggung jawab sekaligus peluang untuk mengelola suplai tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok global yang saling terhubung. Dalam konteks inilah pertimbangan global menjadi relevan, agar Indonesia dapat mengoptimalkan posisinya pada rantai nilai internasional dan tidak semata menjadi pemasok bahan mentah. 4. Bahwa dengan kemampuan Indonesia menguasai struktur pasokan permintaan global, Pemerintah justru wajib secara konstitusional menggunakan posisi strategis tersebut untuk memengaruhi dinamika harga internasional, keseimbangan suplai, serta arah pengembangan industri bernilai tambah tinggi. Frasa “dan/atau global” dalam kontesks ini merupakan instrumen kebijakan untuk memastikan bahwa nilai strategis sumber daya alam Indonesia dapat dikapitalisasi secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa frasa “dan/atau global” juga memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menata kebijakan yang seimbang antara prioritas domestik dan peran Indonesia dalam pasar internasional. Pemenuhan kebutuhan nasional tetap menjadi prioritas utama, namun negara tetap harus hadir sebagai pemain penting di pasar global guna menjaga kestabilan devisa, keberlanjutan investasi, serta daya saing industri hilir nasional. Pertimbangan global dalam hal ini merupakan bagian dari strategi makro 151 untuk memperkuat perekonomian nasional, bukan bentuk liberalisasi sektor pertambangan. 6. Bahwa Pemerintah juga perlu memastikan bahwa Indonesia tidak tersingkir dari rantai nilai global yang semakin kompetitif, terutama dalam komoditas strategis yang menjadi unsur utama teknologi masa depan. Dalam perspektif konstitusional, kemampuan negara untuk mengambil sikap aktif dalam pasar global merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana dipahami dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak terdapat bukti normatif maupun faktual bahwa frasa “dan/atau global” membuka peluang dominasi asing atau melemahkan posisi Indonesia. Sebaliknya, pembatasan kebijakan hanya pada konteks domestik justru berpotensi mengurangi posisi tawar Indonesia, menghambat daya saing industri hilir, dan melemahkan efektivitas hilirisasi sebagai strategi transformatif ekonomi nasional. 8. Bahwa dengan demikian, keberadaan frasa “dan/atau global” merupakan bagian yang inheren dari strategi negara untuk memperkuat daya saing industri nasional, memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri global berbasis mineral dan batubara. Norma tersebut memiliki dasar filosofis, konstitusional, dan ekonomis yang kuat, serta sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip UUD NRI Tahun 1945, khususnya terhadap Pasal-Pasal yang menjadi batu uji permohonan a quo. E. Mekanisme Pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara Prioritas untuk Kepentingan Hilirisasi 1. Bahwa untuk memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengenai mekanisme pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi, Pemerintah perlu menegaskan bahwa pemberian prioritas tidak bersifat otomatis, tidak diberikan secara instan, dan sama sekali tidak meniadakan proses seleksi yang ketat. Pemerintah menerapkan mekanisme berlapis yang bersifat administratif, teknis, 152 finansial, dan substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, norma a quo tidak menimbulkan ruang kesewenang-wenangan, melainkan membangun kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa mekanisme pemberian prioritas dimaksud tetap menempatkan negara sebagai pemegang kendali penuh sebagaimana konsep Hak Menguasai Negara (HMN), dan setiap calon penerima prioritas, baik BUMN maupun badan usaha swasta, diwajibkan melalui serangkaian verifikasi yang sangat ketat. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memperbolehkan adanya perlakuan khusus sepanjang dilakukan secara proporsional, objektif, dan terukur untuk mencapai keadilan. 3. Adapun tata cara mekanisme dimaksud adalah sebagai berikut: No. Tahap Uraian Mekanisme 1. Pengajuan Permohonan Pemohon (BUMN atau badan usaha swasta) mengajukan permohonan WIUP/WIUPK dengan cara Prioritas melalui sistem OSS. 2. Verifikasi Administratif Pemeriksaan legalitas badan usaha, anggaran dasar, kepemilikan, perizinan dasar, serta riwayat kepatuhan. 3. Verifikasi Teknis Pemeriksaan kemampuan teknis, pengalaman operasional, penguasaan teknologi, rekam jejak keselamatan tambang, dan kesiapan infrastruktus pendukung. 4. Pelaksana Verifikasi Dilakukan sepenuhnya oleh Menteri ESDM. Kriteria: 153 1. Melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian atau kegiatan industru turunan. 2. Memiliki rencana pembangunan ekosistem hilirisasi beserta jadwal implementasi. 3. Memiliki penguasaan atau akses terhadap teknologi hilirisasi. 4. Menyampaikan rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia. 5. Menunjukkan kemampuan investasi dan pendanaan hilirisasi. 6. Manjamin pasokan bahan baku kepada industri dalam negeri. 7. Memiliki rencana pengelolaan lingkungan sesuai AMDAL/UKL- UPL. 4. Bahwa melalui mekanisme di atas, jelas bahwa Pemerintah tidak memberikan perlakuan yang bersifat “privilege” yang berlebihan kepada badan usaha swasta. Norma a quo justru mengatur proses seleksi yang lebih ketat dibandingkan mekanisme perizinan regular, karena fokus hilirisasi memerlukan kapasitas modal besar, kemampuan teknologi tinggi, serta kesiapan industri. Oleh karenanya, kekhawatiran para Pemohon bahwa pemberian prioritas berrsifat diskriminatif atau berpotensi menjadi sarana favoritism adalah tidak berdasar, baik secara normatif maupun empiris. 5. Bahwa penerapan mekanisme prioritas yang ketat, objektif, dan berbasis verifikasi berlapis merupakan bagian dari desain pemerintah untuk menjamin efisiensi berkeadilan dan keberlanjutan, sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa dengan mekanisme demikian, Pemerintah memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tetap diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 154 7. Bahwa atas hal tersebut, norma a quo terbukti tidak menciptakan ketidakpastian hukum ataupun diskriminasi negatif sebagaimana didalilkan para Pemohon. Sebaliknya, norma tersebut merupakan instrumen konstitusional yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan tepat sasaran, mampu meningkatkan nilai tambah nasional, memperkuat industri domestik, menjamin perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta tetap dalam prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana kesemuanya merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945. F. Dampak Apabila Permohonan Para Pemohon Dikabulkan 1. Bahwa Pemerintah berpandangan bahwa pengabulan permohonan para Pemohon akan menimbulkan akibat konstitusional dan kebijakan yang sangat serius. Pembatalan norma a quo akan mengurangi kemampuan negara untuk mengakselerasi penciptaan nilai tambah nasional, memperlemah posisi Indonesia sebagai calon pemain global di sektor mineral dan batubara, serta menghambat strategi besar Pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dalam kerangka Indonesia Emas 2045. Tanpa norma a quo, negara kehilangan instrumen penting untuk mengorkestrasi percepatan pembangunan rantai pasok industri mineral dan batubara secara terintegrasi. 2. Bahwa apabila norma a quo dibatalkan, Pemerintah akan kehilangan dasar hukum untuk memberikan penugasan konstitusional melalui pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi kepada entitas badan usaha swasta yang memiliki kapasitas teknis, finansial, dan operasional untuk menjalankan hilirisasi. Padahal, keterlibatan badan usaha swasta, bersama dengan BUMN, merupakan faktor kunci agar hilirisasi berjalan cepat, masif, dan konsisten. Tanpa instrumen prioritas tersebut, hilirisasi berisiko bergerak lambat atau bahkan terhenti. 3. Bahwa hilangnya ruang prioritas dalam rangka hilirisasi bagi badan usaha swasta akan berdampak langsung pada berkurangnya penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, Pemerintah berpandangan bahwa 155 dibatalkannya norma a quo dapat pula berpotensi menghambat pemerataan pembangunan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. 4. Bahwa pengabulan permohonan para Pemohon, khususnya frasa “dan/atau global” berpotensi menghilangkan dasar hukum Indonesia dalam memperkuat jati dirinya pasar global mineral strategis dan kritis. Tanpa kemampuan untuk mempertimbangkan rantai pasok global, Indonesia berisiko kehilangan momentum untuk menempatkan diri sebagai pemain utama dalam industri teknologi masa depan, meliputi kendaraan listrik, energi terbarukan, semikonduktor, hingga komponen presisi yang sangat membutuhkan mineral kritis seperti nikel, bauksit, tembaga, timah, dan batubara. 5. Bahwa dalam konteks ekonomi global modern, Indonesia tidak dapat mengabaikan realitas globalisasi. Hampir seluruh negara di dunia kini mengkalibrasi kebijakan industrinya agar selaras dengan dinamika rantai pasok internasional, terutama terkait mineral kritis yang menjadi fondasi teknologi masa depan. Indonesia justru harus memperkuat keterlibatannya dalam menentukan rantai pasok global untuk memastikan nilai tambah dan posisi tawar yang lebih baik. 6. Bahwa dengan demikian, Pemerintah berpandangan bahwa para Pemohon telah keliru dalam memahami makna prioritisasi pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara serta konteks besar kebijakan UU Minerba. Pengabulan permohonan bukan hanya tidak memiliki dasar konstitusional, tetapi juga akan membawa dampak negatif yang luas terhadap perekonomian nasional, ketahanan industri, posisi strategis Indonesia di pasar global, serta tidak sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden/Pemerintah untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). 156 3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). 4. Menyatakan ketentuan Pasal 51B ayat (1), Pasal 51B ayat (2) huruf d, Pasal 60B ayat (1), dan Pasal 60B ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan seorang ahli yakni Prof. Dr. Ir. Sungging Pintowantoro, S.T., M.T., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 8 Januari 2026, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Hakikat Mineral dan Posisi Hilirisasi dalam Ilmu Metalurgi Dalam ilmu metalurgi, mineral yang ditambang dari alam pada hakikatnya adalah material mentah yang belum memiliki kegunaan langsung bagi industri. Bijih mineral merupakan sistem material yang kompleks, heterogen, dan tidak seragam, di mana unsur logam target berada dalam bentuk senyawa mineral dan terikat secara fisik maupun kimia dengan unsur-unsur lain yang tidak diinginkan. Ikatan tersebut dapat berupa ikatan struktur mineral yang sangat kuat, hubungan antar-mineral yang kompleks, maupun keterikatan mekanis di dalam massa batuan. Akibatnya, logam tidak dapat digunakan tanpa terlebih dahulu melalui proses pemisahan dan transformasi yang terkontrol. Produk penambangan pada dasarnya masih berupa batuan dengan kadar logam yang bervariasi, sifat fisika dan kimia yang belum terkendali, serta nilai tambah yang terbatas. Sejak awal perkembangan metalurgi sebagai disiplin ilmu, telah dipahami bahwa nilai sejati sumber daya mineral baru muncul ketika manusia mampu mengolah dan memurnikannya melalui proses fisika dan kimia. Proses konsentrasi, peleburan, pemurnian, dan pengolahan lanjutan merupakan inti dari 157 pemanfaatan mineral. Tanpa tahapan tersebut, mineral tidak pernah berubah menjadi logam atau material teknik yang menopang industri modern. Dengan demikian, dari sudut pandang metalurgi, proses pengolahan dan pemurnian merupakan tahapan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah mineral serta menjadikan mineral logam tertentu memenuhi persyaratan teknis penggunaan. Tanpa melalui proses pengolahan dan pemurnian, sebagian besar mineral logam tidak memenuhi spesifikasi material teknik tertentu yang dipersyaratkan dalam aplikasi industri, sehingga tidak dapat langsung dimanfaatkan sesuai fungsi teknis yang dirancang. 2. Perbedaan Mendasar antara Penambangan dan Pemurnian Mineral Perbedaan antara penambangan dan pemurnian mineral tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan urutan kegiatan dalam satu rantai usaha, melainkan sebagai perbedaan karakter industri yang sangat mendasar, baik dari sisi sifat proses, tingkat kompleksitas teknologi, maupun profil risiko teknisnya. Dalam perspektif metalurgi dan rekayasa industri, kedua kegiatan ini beroperasi pada rezim teknis yang berbeda, sehingga menghasilkan implikasi yang berbeda pula terhadap nilai tambah, kebutuhan keahlian, dan integrasinya dengan sektor industri lain. Penambangan merupakan kegiatan yang didominasi oleh proses mekanis dan logistik. Fokus utamanya adalah membongkar massa batuan, memindahkan material dari bawah permukaan ke permukaan, serta mengelola aliran material dalam volume besar. Teknologi yang digunakan bertumpu pada alat berat, sistem penggalian terbuka atau bawah tanah, sistem pengangkutan, dan fasilitas penumpukan. Tantangan teknis utama dalam penambangan berkaitan dengan stabilitas lereng, kondisi geoteknik, keselamatan kerja, dan efisiensi pemindahan material. Sebagian risiko penambangan dapat diperkirakan melalui studi geologi dan geoteknik, meskipun tetap terdapat ketidakpastian operasional. Pemurnian mineral, sebaliknya, merupakan kegiatan transformasi material yang bersifat intrinsik kompleks dan sensitif terhadap kondisi operasi. Proses pemurnian melibatkan perubahan struktur kimia dan fisika bahan, melalui reaksi kimia, perubahan fasa, perpindahan panas dan massa, serta interaksi elektro- kimia pada kondisi yang terkontrol. Keberhasilan proses sangat bergantung pada kemampuan mengatur kondisi operasi, seperti suhu, tekanan, dan komposisi bahan, agar reaksi berlangsung pada arah dan kecepatan yang diinginkan. 158 Apabila kondisi ini tidak dijaga secara tepat, reaksi dapat berlangsung terlalu lambat, terlalu cepat, atau menghasilkan produk yang tidak sesuai. Bahkan perubahan kecil pada parameter operasi dapat menimbulkan perbedaan yang signifikan terhadap laju reaksi, efektivitas pemisahan, kemurnian produk, serta kestabilan keseluruhan proses. Karakter sensitif ini menjadikan pemurnian sebagai kegiatan yang menuntut pengendalian proses yang jauh lebih presisi. Kesalahan kecil atau fluktuasi yang tidak terantisipasi dapat berdampak berantai, mulai dari penurunan mutu produk, peningkatan konsumsi energi dan reagen, hingga risiko keselamatan akibat kondisi proses yang keluar dari batas aman. Berbeda dengan penambangan, di mana gangguan tertentu masih dapat ditoleransi tanpa menghentikan keseluruhan operasi, gangguan dalam pemurnian sering kali memaksa penghentian sistem secara menyeluruh karena sifatnya yang terintegrasi. Akibatnya, pemurnian menuntut tingkat penguasaan teknologi, keahlian teknis, dan sistem pengendalian yang jauh lebih tinggi. Operasi pemurnian memerlukan tenaga ahli dengan pemahaman mendalam tentang perilaku material, instrumen pengendalian real-time, serta kemampuan analisis untuk merespons dinamika proses secara cepat dan tepat. Proses pembelajaran dalam pemurnian bersifat kumulatif dan sangat bergantung pada pengalaman operasi jangka panjang. Perbedaan karakter inilah yang menjelaskan mengapa hilirisasi sering kali diasosiasikan dengan industrialisasi. Pemurnian merupakan titik di mana kegiatan berbasis sumber daya alam mulai terintegrasi dengan industri manufaktur dan sektor teknologi yang menggunakan material dengan spesifikasi tinggi. Sebaliknya, penambangan yang tidak diikuti pemurnian cenderung berhenti pada pola ekonomi ekstraktif, di mana nilai tambah, penguasaan teknologi, dan pembelajaran industri justru berkembang di luar wilayah penghasil bahan mentah. 3. Kompleksitas Teknologi dan Kebutuhan Keahlian dalam Pemurnian Pemurnian mineral modern pada dasarnya adalah sistem industri yang kompleks dan sangat terintegrasi, di mana kinerja keseluruhan ditentukan oleh keterpaduan antar-unit proses, stabilitas parameter operasi, dan konsistensi mutu input maupun output. Fasilitas pemurnian tidak dirancang untuk bekerja seperti proyek yang dapat “dinyalakan dan dimatikan” sesuka kebutuhan dan sesuai dengan ketersediaan bahan baku yang akan diolah, melainkan untuk 159 beroperasi secara kontinu dalam jangka waktu panjang dan stabil. Kontinuitas dan stabilitas ini bukan sekadar preferensi manajerial dan komersial, tetapi prasyarat teknis untuk mencapai efisiensi energi yang layak, menjaga konsistensi mutu produk, serta mempertahankan keandalan peralatan yang bekerja pada kondisi ekstrem, baik suhu tinggi, lingkungan korosif, tekanan tinggi, maupun arus listrik besar, tergantung jenis prosesnya. Stabilitas operasi diperlukan karena sebagian besar proses pemurnian memiliki jendela operasi yang relatif sempit. Kondisi termal dan kimia harus dijaga agar reaksi berlangsung pada laju yang diinginkan, komponen utama dapat dipisahkan secara efektif dari bahan lain yang tidak diinginkan, dan pengotor dapat dikendalikan sesuai spesifikasi produk. Ketika operasi tidak stabil atau sering berhenti, sistem mengalami fluktuasi termal dan kimia yang menimbulkan dampak berantai. Pada proses yang melibatkan suhu tinggi, siklus pemanasan dan pendinginan yang berulang dapat mempercepat timbulnya retakan dan pengelupasan pada lapisan pelindung tahan panas yang melapisi bagian dalam peralatan utama, seperti tungku peleburan dan unit reaktor bersuhu tinggi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perubahan bentuk komponen akibat pemuaian dan penyusutan panas yang berulang, serta mempercepat keausan pada bagian-bagian yang mengalami perbedaan suhu yang tajam. Pada proses kimia atau hidrometalurgi, perubahan kondisi proses dapat menyebabkan terbentuknya endapan yang tidak diinginkan (scaling), baik berupa lapisan yang menempel pada dinding peralatan maupun penyumbatan saluran (plugging), serta perubahan sifat lumpur atau larutan yang mengganggu proses pemompaan dan pemisahan. Pada proses elektrolisis, gangguan kecil pada komposisi elektrolit atau temperatur dapat menurunkan efisiensi arus, memicu pembentukan deposit yang buruk, dan mempercepat degradasi anoda/katoda. Semua konsekuensi ini meningkatkan risiko kegagalan sistem, memperpanjang waktu henti, menaikkan biaya pemeliharaan, dan yang paling penting, memperbesar risiko keselamatan karena operasi sering berlangsung pada kondisi energi tinggi dan material reaktif. Karena karakter tersebut, pemurnian tidak dapat diperlakukan sebagai kegiatan jangka pendek atau eksperimental. Performa fasilitas pemurnian biasanya baru mencapai kondisi optimum setelah fase penstabilan operasi, penyesuaian parameter dan kinerja peralatan yang memerlukan waktu. Banyak variabel kunci 160 tidak sepenuhnya dapat “diselesaikan di atas kertas” karena perilaku material sering menunjukkan kompleksitas yang baru terungkap saat pabrik beroperasi. Itulah sebabnya keberlanjutan operasi menjadi bagian dari kebutuhan teknis (bukan hanya komersial), di mana tanpa operasi yang stabil dan cukup lama, sulit membangun basis data proses, mendapatkan dan mengunci parameter optimum, dan mencapai konsistensi mutu yang disyaratkan industri pengguna. Dari sisi teknologi, pemurnian mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam satu sistem kendali yang saling terkait. Metalurgi berperan dalam memahami perilaku mineral dan logam, mekanisme pemisahan, serta strategi pengendalian pengotor. Teknik kimia berperan dalam desain reaktor, perpindahan massa dan panas, serta pengelolaan reagen. Teknik elektro dan kelistrikan berperan pada pasokan daya, pengendalian arus, dan keandalan jaringan, terutama pada proses seperti electric furnace atau elektrolisis. Instrumentasi dan otomasi diperlukan untuk menjaga parameter proses dalam batas ketat melalui pengukuran real-time, kontrol tertutup (closed-loop control), dan sistem interlock keselamatan. Teknik material diperlukan karena banyak peralatan bekerja pada kondisi korosi, abrasi, temperatur tinggi, atau kombinasi ekstrem yang menuntut pemilihan material konstruksi yang tepat. Teknik lingkungan menjadi bagian inheren karena pemurnian menghasilkan emisi gas, debu, slag/tailing, serta effluent cair yang harus dikendalikan secara berkesinambungan agar operasi aman dan memenuhi persyaratan. Dalam praktik modern, sistem kendali otomatis, sensor real-time, pemodelan proses, dan analitik data bukan sekadar pelengkap, melainkan tulang punggung operasi. Pengukuran komposisi, temperatur, tekanan, pH, redoks, laju alir, dan parameter lain menjadi input bagi sistem kontrol untuk mencegah proses keluar dari jendela operasi. Pemodelan dan analitik data (data analytics) digunakan untuk mendeteksi deviasi lebih dini, mengoptimasi konsumsi energi dan reagen, serta menjaga mutu produk antar-batch tetap konsisten. Tanpa infrastruktur kendali dan data yang memadai, pabrik cenderung reaktif terhadap gangguan, bukan preventif, sehingga stabilitas jangka panjang sulit dicapai. Selain teknologi, faktor sumber daya manusia memegang peran krusial karena kompleksitas pemurnian tidak hanya terletak pada desain, tetapi pada kemampuan mengoperasikan dan menstabilkan sistem dalam kondisi nyata yang dinamis. Pemurnian membutuhkan tenaga ahli dengan kompetensi spesifik 161 yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu membaca gejala proses, menafsirkan data instrumen, dan mengambil keputusan operasional yang tepat dalam waktu singkat. Sebagian pengetahuan penting bersifat berbasis pengalaman operasional dan tidak sepenuhnya dapat direpresentasikan dalam prosedur atau dokumen formal, seperti mengenali pola gangguan, memahami respons sistem terhadap perubahan feed, menilai tanda awal kegagalan peralatan, serta melakukan penyesuaian parameter tanpa menimbulkan ketidakstabilan baru. Pengetahuan semacam ini bersifat kumulatif, terbentuk melalui operasi berulang dan pembelajaran jangka panjang, sehingga tidak dapat dibangun secara instan. Dalam konteks itu, keberhasilan pemurnian dan hilirisasi pada dasarnya ditentukan oleh kombinasi antara kematangan teknologi dan kematangan organisasi-operasional yang berkembang melalui operasi yang stabil dan berkesinambungan. 4. Struktur Modal, Skala Ekonomi, dan Karakter Risiko Teknis dalam Pemurnian Mineral Dari sudut pandang rekayasa proses, fasilitas pemurnian mineral merupakan aset industri yang sangat padat modal dan harus berumur ekonomi yang panjang. Investasi awal mencakup pembangunan fasilitas proses utama, infrastruktur pendukung, sistem utilitas energi dan air, instalasi pengendalian lingkungan dan limbah, serta sistem keselamatan. Biaya investasi ini umumnya bersifat sunk cost, artinya tidak dapat dipulihkan atau dialihkan dengan mudah apabila terjadi perubahan desain atau gangguan operasi. Tidak seperti kegiatan penambangan yang relatif lebih fleksibel dalam penyesuaian skala produksi, fasilitas pemurnian dirancang sejak awal untuk beroperasi pada kapasitas tertentu. Smelter dan pabrik pemurnian bukanlah fasilitas modular yang dapat dengan mudah diperbesar atau diperkecil. Kapasitas produksi, konfigurasi proses, dan spesifikasi peralatan ditetapkan berdasarkan perhitungan teknis yang ketat pada tahap desain awal. Dalam metalurgi dikenal konsep skala teknis minimum, yaitu kapasitas minimum di mana suatu proses dapat berjalan secara stabil, aman, dan efisien. Di bawah skala ini, berbagai fenomena teknis mulai muncul, seperti ketidakseimbangan panas, penurunan efisiensi reaksi, peningkatan konsumsi energi per satuan produk, serta peningkatan keausan dan kegagalan peralatan. 162 Batas efisiensi proses pemurnian dipengaruhi oleh keterbatasan fisika dan kimia yang membentuk kebutuhan skala operasi tertentu. Pengoperasian fasilitas pemurnian di bawah kapasitas desain secara terus-menerus secara teknis meningkatkan risiko penurunan efisiensi energi/material, deviasi mutu, dan kenaikan biaya per unit produk. Selain itu, risiko teknis dalam pemurnian bersifat sistemik. Gangguan pada satu bagian proses dapat merambat ke seluruh sistem, menyebabkan penghentian operasi yang mahal dan berisiko. Oleh karena itu, desain fasilitas pemurnian selalu bertumpu pada asumsi operasi jangka panjang yang stabil dan terprediksi. 5. Kepastian Pasokan Bahan Baku sebagai Prasyarat Teknis Fundamental Dalam konteks fasilitas pemurnian yang padat modal, berumur panjang, dan mensyaratkan skala operasi minimum tertentu, kepastian pasokan bahan baku merupakan prasyarat teknis yang sangat mendasar. Dalam rekayasa proses metalurgi, perancangan fasilitas pemurnian tidak dilakukan secara umum atau abstrak, melainkan ditetapkan secara spesifik berdasarkan karakter bahan baku yang akan diolah, mencakup volume pasokan, mutu dan komposisi kimia, tingkat variasi, serta kontinuitas pasokan dari waktu ke waktu. Perubahan sumber atau karakter bahan baku menuntut penyesuaian parameter proses dan berpotensi memengaruhi efisiensi operasi, mutu produk, dan keselamatan proses. Seluruh konfigurasi teknis fasilitas pemurnian disusun berdasarkan asumsi kuantitatif mengenai pasokan yang stabil. Kapasitas peralatan utama, kebutuhan energi dan reagen, serta sistem pengendalian emisi dan limbah dihitung dengan mengacu pada target laju pengolahan tertentu. Apabila volume pasokan menyimpang dari asumsi desain, maka neraca massa dan energi menjadi tidak seimbang, efisiensi menurun, dan proses berisiko beroperasi di luar rentang kondisi yang dirancang. Dalam konteks ini, kepastian pasokan bukan hanya berkaitan dengan keberlanjutan kegiatan usaha, tetapi berfungsi untuk menjaga agar rancangan teknis tetap berada dalam batas operasi yang aman dan efisien. Mutu bahan baku dan kadar logam target juga berpengaruh langsung terhadap stabilitas dan kinerja proses. Kadar yang lebih rendah dari asumsi desain meningkatkan beban pengolahan, konsumsi energi, dan volume limbah, sementara kadar yang terlalu tinggi atau berfluktuasi dapat menimbulkan gangguan kendali reaksi dan penyimpangan mutu produk. Selain kadar, kandungan pengotor dan karakter mineralogi bahan baku sering kali menjadi 163 faktor paling sensitif. Perubahan komposisi atau bentuk mineral dapat memengaruhi mekanisme reaksi, laju proses, konsumsi reagen, serta efektivitas pemisahan, sehingga fluktuasi yang tidak terkendali dapat memaksa penyesuaian operasi yang berdampak pada efisiensi dan keselamatan. Di samping volume dan mutu, kontinuitas pasokan memiliki arti teknis yang sangat penting karena banyak fasilitas pemurnian dirancang untuk beroperasi secara kontinu. Pasokan yang terputus-putus memaksa penghentian atau penurunan operasi, yang secara teknis meningkatkan keausan peralatan, mengganggu kestabilan termal dan kimia, serta memperbesar risiko kegagalan sistem. Operasi yang berlangsung lama di bawah kapasitas rancangan juga menurunkan efisiensi dan keandalan proses, sehingga menghambat pencapaian kinerja teknis yang optimal. Ketidakpastian pasokan bahan baku juga menghambat pengendalian mutu dan peningkatan kinerja proses secara berkelanjutan. Upaya optimasi hanya dapat dilakukan apabila karakter bahan baku relatif konsisten, sehingga perubahan kinerja dapat dianalisis secara sistematis dan diatribusikan pada penyesuaian parameter operasi. Fluktuasi pasokan yang tinggi menyulitkan pengendalian proses, pemodelan yang akurat, serta peningkatan kematangan operasional. Dari sudut pandang keselamatan dan lingkungan, perubahan komposisi bahan baku juga dapat membebani sistem pengendalian emisi dan limbah di luar rentang desainnya, sehingga meningkatkan risiko operasional. Dalam praktik operasi fasilitas pemurnian, ketidaksesuaian antara asumsi desain dan pasokan bahan baku sering menjadi sumber gangguan teknis. Oleh karena itu, dari sudut pandang metalurgi dan rekayasa proses, kepastian pasokan bahan baku merupakan faktor teknis penentu yang secara langsung memengaruhi kemampuan fasilitas pemurnian untuk beroperasi secara stabil, aman, efisien dan berumur panjang. 6. Rasionalitas Teknis atas Pengaturan Pasokan melalui Mekanisme Prioritas dalam Mendukung Keterpaduan Penambangan dan Hilirisasi Mineral Dalam konteks kebutuhan kepastian pasokan bahan baku sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keterpaduan antara kegiatan penambangan dan pemurnian merupakan faktor teknis yang sangat menentukan keberhasilan sistem industri mineral. Keterpaduan ini tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan kepemilikan atau pengaturan administratif, melainkan terutama 164 menyangkut kesesuaian antara karakter bahan baku yang ditambang dan asumsi teknis yang digunakan dalam perancangan serta pengoperasian fasilitas pemurnian. Tanpa keterpaduan tersebut, risiko terjadinya ketidaksesuaian antara desain proses dan realitas pasokan menjadi tinggi. Dari sudut pandang metalurgi dan rekayasa proses, keberadaan pengaturan yang menghasilkan kepastian volume, mutu, dan kontinuitas pasokan bahan baku merupakan prasyarat bagi perencanaan dan pengoperasian fasilitas pemurnian yang padat modal dan berumur panjang. Kepastian pasokan tersebut memberikan dasar teknis bagi penetapan kapasitas, pemilihan teknologi proses, serta penentuan parameter operasi yang stabil dalam jangka panjang. Tanpa kepastian ini, keputusan investasi dan desain teknis di hulu dan hilir berisiko tidak selaras satu sama lain. Dalam kerangka rekayasa industri, keterpaduan pasokan bahan baku dengan kebutuhan fasilitas pemurnian memungkinkan perencanaan produksi yang lebih presisi, baik dalam penjadwalan penambangan, pengelolaan cadangan, maupun pengaturan aliran material ke unit pemurnian. Keterpaduan ini juga memungkinkan pengendalian mutu bahan baku yang lebih baik, karena variasi kadar, pengotor, dan karakter mineralogi dapat dikelola secara sistematis sesuai kebutuhan proses. Hal tersebut memungkinkan operasi pemurnian dijalankan dalam rentang parameter yang lebih sempit dan stabil, sehingga meningkatkan efisiensi energi, konsistensi mutu produk, serta keandalan peralatan. Selain itu, perancangan hulu dan hilir sebagai satu sistem teknis yang terpadu memungkinkan optimasi rantai proses secara menyeluruh. Keputusan teknis di tambang, seperti metode penambangan, seleksi zona bijih, dan strategi pencampuran (blending), dapat diselaraskan dengan kebutuhan proses pemurnian. Penyelarasan ini menurunkan risiko teknis yang bersumber dari fluktuasi pasokan bahan mentah dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, dari perspektif teknis, pengaturan yang mampu menjamin keterpaduan pasokan bahan baku dengan kebutuhan fasilitas pemurnian merupakan respons rasional terhadap karakter industri pemurnian mineral yang padat modal, sensitif terhadap variasi bahan baku, dan menuntut stabilitas operasi jangka panjang. 165 Dari sudut pandang industri pemurnian, tidak semua pelaku usaha pertambangan memiliki kesiapan untuk masuk ke kegiatan hilirisasi. Pembangunan pabrik pemurnian atau pengolahan mensyaratkan kombinasi kapasitas teknis, manajerial, dan finansial yang tinggi, serta kemampuan menanggung risiko operasi yang kompleks. Pada praktiknya, jumlah badan usaha swasta yang bersedia dan mampu mengikuti skema lelang dengan komitmen hilirisasi yang kuat cenderung terbatas, karena kebutuhan investasi dan kompetensi yang tidak kecil. Dalam konteks tersebut, mekanisme pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas menjadi relevan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pihak yang memperoleh akses usaha pertambangan benar-benar memiliki “fit” teknis dan kesiapan industrial untuk hilirisasi, bukan semata-mata kapasitas untuk menambang. Mekanisme pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas, sepanjang disertai persyaratan yang jelas dan dapat diverifikasi, berfungsi untuk menyelaraskan desain kebijakan dengan kebutuhan teknis industri pemurnian yang memerlukan kepastian pasokan, kontinuitas operasi, dan integrasi hulu ke hilir. 7. Peran Badan Usaha Swasta dalam Sistem Industri Pemurnian Mineral Dari perspektif metalurgi dan rekayasa proses, kegiatan pemurnian mineral merupakan sistem industri yang sangat kompleks, melibatkan proses fisika dan kimia pada kondisi operasi yang ekstrem, beroperasi secara kontinu, dan menuntut pengendalian parameter proses yang presisi. Kompleksitas teknis ini, dikombinasikan dengan besarnya investasi, umur fasilitas yang panjang, serta ketergantungan yang tinggi terhadap stabilitas bahan baku dan operasi, menjadikan pemurnian sebagai kegiatan yang memerlukan kapabilitas rekayasa proses, pengendalian operasi, keselamatan proses, dan manajemen risiko yang tinggi. Dalam praktik industri pemurnian, badan usaha swasta sering kali memiliki kapasitas teknis dan operasional yang terbentuk melalui pengalaman panjang dalam membangun dan mengoperasikan fasilitas sejenis di berbagai lokasi. Kapasitas ini meliputi kemampuan pemilihan dan adaptasi teknologi proses sesuai karakter bahan baku, integrasi peralatan dan sistem kendali, serta pengelolaan fase commissioning, penyesuaian proses, dan stabilisasi operasi yang kritis secara teknis. 166 Selama negara menetapkan kewajiban hilirisasi, parameter teknis minimum yang harus dipenuhi, standar keselamatan dan lingkungan, serta sistem pengawasan yang efektif, termasuk pengaturan kewajiban finansial kepada negara dan mekanisme kontribusi atau kompensasi terhadap lingkungan yang terdampak, keterlibatan badan usaha swasta dalam kegiatan pemurnian tidak mengurangi fungsi pengendalian negara atas pengelolaan sumber daya mineral. Sebaliknya, pengaturan tersebut memastikan bahwa kegiatan pemurnian dilaksanakan sesuai dengan kerangka teknis yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan publik dan keberlanjutan sumber daya. Dalam kerangka ini, negara berperan mengendalikan arah dan batasan teknis, sementara pelaku usaha menjalankan fungsi operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dari sudut pandang metalurgi, ukuran utama keberhasilan pengelolaan sumber daya mineral terletak pada kinerja teknis fasilitas pemurnian. Suatu fasilitas dapat dikatakan berhasil apabila mampu beroperasi secara stabil dalam jangka panjang, mencapai tingkat efisiensi energi dan material sesuai rancangan, menjaga keselamatan operasi, serta menghasilkan produk dengan mutu dan konsistensi yang memenuhi kebutuhan industri hilir. Dengan demikian, nilai tambah mineral secara teknis tercermin pada mutu, konsistensi, dan tingkat utilisasi produk hasil pemurnian, bukan pada karakter pelaku operasionalnya. Perlu saya tekankan, pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas kepada badan usaha swasta dalam rangka hilirisasi tidak berarti setiap badan usaha swasta otomatis layak memperoleh prioritas. Justru, dari perspektif teknis, mekanisme prioritas harus dipahami sebagai sarana seleksi yang menuntut pemenuhan syarat tertentu (kapasitas teknologi, kesiapan infrastruktur, rencana operasi pemurnian, standar keselamatan-lingkungan, dan kemampuan pendanaan) agar pelaku yang dipilih benar-benar mampu menjalankan hilirisasi secara efektif dan berkelanjutan. 8. Rantai Pasok Domestik dan Global sebagai Realitas Teknis Industri Industri logam strategis modern pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari rantai pasok yang bersifat lintas negara. Keterkaitan ini bukan semata-mata akibat perdagangan internasional, melainkan konsekuensi teknis dari cara industri logam dibangun dan dioperasikan. Karakter bahan baku, kebutuhan energi dan reagen proses, spesifikasi produk yang ketat, serta pola permintaan industri pengguna akhir yang bersifat global secara inheren menempatkan fasilitas 167 pemurnian dalam ekosistem pasokan dan permintaan internasional sejak tahap perancangannya. Dari sisi input proses, fasilitas pemurnian mineral modern tidak hanya bergantung pada bijih atau konsentrat, tetapi juga pada pasokan energi, reagen kimia, bahan habis pakai, suku cadang, dan material teknik tertentu. Tidak seluruh input tersebut selalu tersedia secara domestik dalam mutu, kuantitas, dan kontinuitas yang dibutuhkan. Bahkan ketika tersedia, konsistensi dan standar kemurniannya sering kali menuntut keterhubungan dengan pemasok yang telah teruji secara global. Dalam konteks ini, integrasi dengan rantai pasok global merupakan kebutuhan operasional untuk menjaga stabilitas proses dan pemenuhan spesifikasi produk. Dari sisi teknologi dan peralatan, pemurnian mineral merupakan industri yang sangat bergantung pada integrasi sistem. Banyak komponen kunci—seperti peralatan proses tertentu, sistem pengendalian gas buang, instrumentasi analitik, sistem kendali otomatis, serta material khusus—dikembangkan dan diproduksi dalam jaringan teknologi lintas negara. Pengadaan dan pengoperasian peralatan tersebut umumnya mengikuti standar desain, sertifikasi, dan layanan teknis internasional. Oleh karena itu, keterhubungan global berperan penting dalam memastikan bahwa fasilitas domestik dapat dibangun, dioperasikan, dan dipelihara pada tingkat keandalan yang dipersyaratkan. Produk hasil pemurnian mineral strategis pada umumnya juga merupakan produk antara atau produk olahan yang menjadi input bagi industri lanjutan, seperti industri baterai, paduan khusus, energi terbarukan, dan elektronik. Produk-produk ini harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu agar dapat diterima pada tahap berikutnya. Spesifikasi tersebut dibentuk oleh standar industri global dan kebutuhan pabrik pengguna akhir yang sering berada di luar negeri. Keterkaitan dengan rantai pasok global, dalam hal ini, berfungsi untuk menjamin keberlanjutan permintaan sekaligus mendorong disiplin mutu dalam operasi pemurnian. Rantai pasok logam strategis bersifat sangat bergantung pada standar. Penerimaan pasar ditentukan oleh konsistensi kualitas, pengendalian pengotor, keterlacakan produk, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Industri pengguna akhir memiliki toleransi yang ketat terhadap 168 variasi komposisi dan performa material. Kondisi ini mendorong produsen pemurnian untuk membangun sistem pengendalian mutu, laboratorium analitik, dan pengendalian proses yang sebanding dengan praktik internasional. Integrasi global, dalam pengertian ini, menjadi mekanisme yang mendorong peningkatan kapabilitas teknis domestik. Dari sisi ekonomi-teknis, fasilitas pemurnian memerlukan tingkat utilisasi kapasitas yang tinggi agar proses dapat berjalan stabil dan efisien. Pada banyak komoditas, pasar domestik belum selalu cukup besar untuk menyerap seluruh output, khususnya pada tahap awal pengembangan industri. Akses ke pasar global memungkinkan fasilitas beroperasi mendekati kapasitas desain, menjaga kontinuitas operasi, dan mendukung pembelajaran operasional jangka panjang. Tanpa akses tersebut, risiko operasi di bawah kapasitas meningkat, dengan konsekuensi teknis berupa penurunan efisiensi dan peningkatan keausan peralatan. Integrasi dengan pasar global juga berperan dalam pengelolaan risiko industri. Permintaan dan harga logam strategis dipengaruhi oleh dinamika teknologi dan kebijakan global. Keterhubungan dengan pembeli lintas negara, kontrak jangka menengah hingga panjang, serta diversifikasi pasar memberikan stabilitas penyerapan produk. Stabilitas ini penting secara teknis karena mendukung kemampuan fasilitas melakukan perawatan, penggantian komponen kritis, dan peningkatan proses secara berkelanjutan. Dalam perspektif kapasitas nasional, negara yang memiliki fasilitas pemurnian yang kuat dan terintegrasi secara global justru memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Kemampuan memproduksi produk olahan dengan mutu konsisten dan volume besar menjadikan negara tersebut bagian penting dalam rantai pasok industri strategis, sehingga lebih berpengaruh dalam kerja sama teknologi, pengembangan industri lanjutan, dan pembentukan standar. Dengan demikian, dari sudut pandang metalurgi dan rekayasa industri, keterhubungan antara rantai pasok domestik dan global merupakan realitas teknis yang melekat pada industri logam strategis modern. Integrasi ini bukan berarti kehilangan kendali, melainkan merupakan sarana untuk memastikan keberlanjutan operasi, peningkatan kapabilitas teknologi, dan penguatan posisi industri pemurnian domestik dalam jangka panjang. 9. Konsistensi Kebijakan dan Keberlanjutan Teknologi 169 Dari sudut pandang metalurgi dan rekayasa proses, perkembangan teknologi pemurnian sangat bergantung pada stabilitas lingkungan operasional dalam jangka panjang. Proses pemurnian mineral merupakan sistem yang kompleks dan sensitif, di mana kinerja teknis tidak hanya ditentukan oleh desain awal, tetapi oleh kemampuan untuk mengoperasikan, menyesuaikan, dan menyempurnakan proses tersebut secara berkelanjutan. Penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi energi dan material, serta pematangan kompetensi operasional hanya dapat dicapai melalui operasi yang stabil dan berlangsung cukup lama untuk memungkinkan pembelajaran berbasis pengalaman dan data nyata. Dalam praktik pemurnian, banyak aspek kunci tidak dapat sepenuhnya disempurnakan pada tahap desain atau konstruksi. Parameter operasi yang optimum, strategi pengendalian pengotor, umur aktual peralatan, serta respons sistem terhadap variasi bahan baku baru dapat dipahami secara mendalam setelah fasilitas beroperasi dalam kondisi normal selama periode tertentu. Operasi jangka panjang memungkinkan pengumpulan data proses, evaluasi performa secara sistematis, serta penerapan perbaikan bertahap (continuous improvement) yang menjadi ciri kematangan teknologi. Tanpa kesinambungan operasi, proses pembelajaran ini terputus, sehingga kemampuan teknis tidak berkembang melampaui tahap dasar. Perubahan parameter eksternal yang cepat, termasuk perubahan aturan dan kebijakan, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi dinamika teknis tersebut. Dalam kondisi ketidakpastian, perancangan dan pengoperasian fasilitas pemurnian cenderung bersifat defensif, dengan orientasi jangka pendek dan upaya meminimalkan eksposur risiko dalam waktu dekat. Pendekatan semacam ini mendorong pemilihan teknologi yang konservatif dan murah, pembatasan investasi pada pengembangan proses, serta pengurangan eksperimen operasional yang sebenarnya diperlukan untuk meningkatkan kinerja jangka panjang. Akibatnya, potensi peningkatan efisiensi, penguasaan teknologi yang lebih dalam, dan inovasi berbasis pengalaman tidak tercapai secara optimal. Lebih jauh, ketidakpastian kebijakan juga menghambat pembentukan kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan keahlian dalam pemurnian sangat bergantung pada kesinambungan operasi dan kejelasan arah industri. 170 Lingkungan yang tidak pasti menyulitkan perencanaan jangka panjang, baik dalam pelatihan, pengembangan kompetensi, maupun transfer pengetahuan antar-generasi operator dan insinyur. Hal ini berdampak langsung pada keberlanjutan teknis industri pemurnian, karena teknologi yang kompleks memerlukan akumulasi pengalaman dan stabilitas organisasi untuk dapat dikuasai secara utuh. Dengan demikian, dari perspektif metalurgi, konsistensi dan kepastian kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prasyarat teknis keberhasilan pemurnian mineral. Stabilitas kebijakan memungkinkan operasi jangka panjang yang berkesinambungan, yang pada gilirannya menjadi landasan bagi penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi, keselamatan operasi, dan keberlanjutan industri pemurnian secara keseluruhan. Penutup Berdasarkan disiplin keilmuan metalurgi dan pengalaman panjang dalam pengolahan serta pemurnian mineral, dapat saya simpulkan bahwa kebijakan yang menempatkan hilirisasi sebagai prioritas, mengintegrasikan kegiatan penambangan dan pemurnian, memberikan ruang bagi pelaku usaha yang memiliki kapasitas teknologi dan pembiayaan, serta memperhitungkan realitas rantai pasok domestik dan global, merupakan kerangka kebijakan yang selaras dengan karakter teknis industri mineral modern. Kerangka tersebut menjawab kebutuhan fundamental industri pemurnian yang padat modal, sensitif terhadap bahan baku, menuntut operasi jangka panjang yang stabil, serta bergantung pada penguasaan teknologi dan pembelajaran operasional yang berkesinambungan. Dilihat dari sudut pandang metalurgi, pendekatan kebijakan semacam ini tidak hanya memungkinkan peningkatan nilai tambah mineral yang lebih optimal, tetapi juga memengaruhi faktor-faktor yang menentukan kemampuan fasilitas pemurnian untuk beroperasi secara andal, efisien, aman, dan berkelanjutan. Tanpa keterpaduan hulu–hilir, kepastian pasokan, dan lingkungan kebijakan yang stabil, investasi besar dalam pemurnian berisiko tidak mencapai kinerja teknis yang direncanakan. Sebaliknya, dengan kerangka yang konsisten dan terintegrasi, sumber daya mineral memiliki peluang nyata untuk diolah menjadi fondasi industri nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dalam kerangka itu, mekanisme pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas yang selektif dan berbasis persyaratan teknis dapat dipahami sebagai instrumen 171 untuk memastikan hilirisasi dijalankan oleh pelaku yang benar-benar mampu, sehingga tujuan peningkatan nilai tambah dan penguatan industri nasional dapat tercapai secara nyata. [2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut: KESIMPULAN PEMOHON 1. Bahwa para Pemohon membagi kesimpulan ini dalam sejumlah poin berdasarkan pandangan akhir para Pemohon terhadap norma yang diujikan konstitusionalitasnya beserta dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung. Pemberian Prioritas Izin Usaha Pertambangan kepada Badan Usaha Swasta dalam Rangka Hilirisasi 2. Bahwa menurut para Pemohon, persoalan konstitusional yang hendak dijawab dalam perkara a quo adalah apakah agenda hilirisasi cukup memberikan alasan konstitusional bagi pemerintah untuk memberikan prioritas izin usaha pertambangan (IUP) kepada badan usaha swasta. Apakah mekanisme lelang sebagai kontrol negara atas sumber daya minerba yang lazim digunakan selama ini dapat menghambat agenda hilirisasi sehingga mengharuskan pemerintah untuk memberikan IUP secara prioritas. Pasalnya, badan usaha swasta bukanlah subjek afirmatif yang rentan sehingga dapat diberikan instrumen prioritas oleh negara. 3. Bahwa terhadap persoalan dimaksud, Pemerintah telah menyampaikan sejumlah alasan di balik politik hukum desain hilirisasi yang membutuhkan instrumen pemberian prioritas sebagai bagian dari usaha meningkatkan nilai tambah industri, dengan alasan berikut ini [vide Keterangan Presiden, hlm. 32- 34]: a) Hilirisasi merupakan kebijakan industrial strategis, bukan transaksi administratif biasa; b) Mekanisme prioritas memungkinkan seleksi berbasis kapabilitas hilirisasi yang tidak dapat dijamin oleh lelang; c) Keberhasilan hilirisasi membutuhkan integrasi rantai pasok yang tidak dapat dipastikan melalui lelang; 172 d) Mekanisme prioritas memungkinkan akselerasi proyek strategis nasional yang berbasis tenggat waktu; e) Mekanisme prioritas mendukung pemenuhan kewajiban hilirisasi yang kompleks dan multidimensi; f) Prioritas memberikan kepastian jangka panjang bagi investor dan stabilitas kebijakan hilirisasi; g) Dalam kerangka Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, mekanisme prioritas lebih mencerminkan mandat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Bahwa terhadap alasan yang dikemukakan, para Pemohon memberikan bantahan dan tanggapan terhadap sejumlah poin sebagaimana disampaikan oleh Pemerintah, sebagai berikut: Terhadap Poin (a): Hilirisasi disebut sebagai kebijakan industrial strategis, bukan transaksi administratif biasa Menurut para Pemohon, Pemerintah keliru ketika membangun dikotomi seolah- olah mekanisme lelang hanya relevan untuk transaksi administratif biasa dan tidak kompatibel dengan kebijakan industrial strategis seperti hilirisasi. Secara yuridis, mekanisme lelang adalah instrumen alokasi sumber daya, bukan tujuan kebijakan. Hilirisasi merupakan tujuan substantif, sedangkan lelang atau prioritas adalah cara prosedural untuk memilih pelaku usaha. Oleh karena itu, menyatakan bahwa lelang “tidak memadai” hanya karena hilirisasi bersifat strategis merupakan logical fallacy. Justru dalam kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap penguasaan sumber daya alam, prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan persaingan yang adil menjadi semakin penting, bukan sebaliknya dihapuskan. Terhadap Poin (b): Lelang dianggap tidak mampu menyeleksi kapabilitas hilirisasi Argumentasi Pemerintah bahwa lelang tidak mampu menguji kapasitas teknis, finansial, dan komitmen hilirisasi adalah asumsi sepihak yang tidak berdasar. Dalam praktik tata kelola modern, lelang dapat dan lazim dirancang secara bersyarat, misalnya dengan pre-qualification, technical scoring, financial capability test, performance bond, dan kewajiban milestone pembangunan smelter. Fakta bahwa Pemerintah tidak memilih atau tidak merancang model lelang yang canggih tidak dapat dijadikan dasar konstitusional untuk menyingkirkan lelang sama sekali. Ketidakmampuan desain kebijakan tidak 173 boleh dialihkan menjadi pembenaran penghapusan prinsip persamaan kesempatan. Terhadap Poin (c): Integrasi rantai pasok tidak dapat dipastikan melalui lelang Dalil bahwa integrasi rantai pasok hanya dapat dijamin melalui mekanisme prioritas juga tidak tepat. Integrasi rantai pasok adalah persyaratan substantif, bukan monopoli mekanisme prioritas. Persyaratan integrasi hulu–hilir dapat secara sah dan objektif dijadikan syarat lelang, termasuk kewajiban kepemilikan atau kerja sama industri hilir, komitmen off-taker, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Sebaliknya, mekanisme prioritas yang tidak berbasis kompetisi justru tidak memberikan jaminan objektif bahwa integrasi rantai pasok benar- benar akan terjadi, karena sepenuhnya bergantung pada penilaian sepihak Pemerintah tanpa mekanisme pembanding. Terhadap Poin (d): Prioritas diperlukan untuk akselerasi proyek strategis Pemerintah berupaya membenarkan prioritas dengan alasan percepatan waktu dan menghindari potensi sengketa lelang. Alasan ini tidak dapat diterima secara konstitusional karena potensi sengketa adalah konsekuensi alamiah negara hukum, bukan alasan sah untuk meniadakan kompetisi terbuka. Jika logika akselerasi semata dijadikan pembenar, maka setiap kebijakan strategis dapat dilepaskan dari prinsip fairness dan akuntabilitas. Pendekatan demikian bertentangan dengan asas due process of law dan menggeser negara hukum ke arah executive convenience, yang tidak dibenarkan oleh UUD 1945. Terhadap Poin (e): Kompleksitas kewajiban hilirisasi tidak dapat diuji melalui lelang Pemerintah menyatakan bahwa kompleksitas kewajiban hilirisasi, dari transfer teknologi hingga komitmen lingkungan tidak dapat diuji melalui lelang. Dalil ini mengabaikan fakta bahwa justru mekanisme lelang memungkinkan pembandingan antar komitmen peserta secara transparan dan terukur. Dalam mekanisme prioritas, tidak ada pembanding publik yang memungkinkan pengujian apakah satu pelaku usaha lebih layak daripada yang lain. Dengan demikian, klaim bahwa prioritas lebih mampu mengevaluasi kompleksitas justru berbalik menjadi kelemahan serius karena membuka ruang penilaian subjektif tanpa kontrol. 174 Terhadap Poin (f): Prioritas memberikan kepastian jangka panjang bagi investor Kepastian investasi tidak identik dengan pemberian prioritas. Kepastian hukum justru lahir dari aturan yang jelas, prosedur terbuka, dan standar yang dapat diprediksi, bukan dari penunjukan administratif. Mekanisme prioritas tanpa parameter normatif yang tegas justru menciptakan ketidakpastian hukum karena hasil seleksi sangat bergantung pada diskresi Pemerintah. Investor yang rasional membutuhkan rule-based system, bukan discretion-based system. Oleh karena itu, klaim bahwa prioritas memberikan kepastian jangka panjang tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Terhadap Poin (g): Prioritas dianggap lebih sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 Penafsiran Pemerintah terhadap Pasal 33 UUD 1945 bersifat reduktif dan instrumental. Pasal 33 tidak pernah memerintahkan penggunaan mekanisme prioritas, apalagi menyingkirkan prinsip persaingan yang adil. Sebaliknya, Pasal 33 ayat (4) secara eksplisit menegaskan demokrasi ekonomi dan efisiensi berkeadilan, yang mengandaikan adanya kesempatan yang setara dan mekanisme yang objektif. Mengganti kompetisi terbuka dengan seleksi tertutup tanpa batasan yang jelas justru menegasikan demokrasi ekonomi dan membuka ruang konsentrasi penguasaan sumber daya alam pada segelintir pelaku usaha. 5. Bahwa konteks ini, seluruh alasan Pemerintah yang menjustifikasi penggunaan mekanisme prioritas dibanding lelang pada hakikatnya bertumpu pada asumsi kebijakan, bukan pada pilihan yang konstitusional. Tidak satupun alasan tersebut membuktikan bahwa lelang secara inheren bertentangan dengan hilirisasi. Sebaliknya, mekanisme pemberian prioritas justru menciptakan risiko ketidakadilan, favoritisme, dan pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. 6. Bahwa para Pemohon memahami, Pasal 33 UUD NRI 1945 pada hakikatnya merupakan norma tujuan (teleologis) dan norma prinsipil, bukan norma teknis- prosedural. Pasal tersebut tidak secara eksplisit memerintahkan digunakannya mekanisme prioritas sebagai satu-satunya atau mekanisme utama dalam pengalokasian pengelolaan sumber daya alam. Pada saat yang sama, pasal a quo juga tidak melarang penggunaan mekanisme lelang sebagai instrumen 175 alokasi, sepanjang mekanisme tersebut tetap berada dalam kendali negara dan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Bahwa kendati demikian, Pasal 33 UUD 1945 sama sekali tidak menghendaki adanya pengabaian terhadap prinsip keadilan berusaha. Artinya, pasal a quo meniscayakan adanya persaingan yang adil dan setara dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 ayat (4) secara tegas menempatkan demokrasi ekonomi dan efisiensi berkeadilan sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Demokrasi ekonomi meniscayakan adanya kesempatan yang sama, mekanisme yang objektif, serta pencegahan terhadap konsentrasi penguasaan sumber daya pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menutup atau mempersempit ruang persaingan secara tidak proporsional menjadi tidak benar, in casu pemberian prioritas. 8. Bahwa persoalan mendasarnya, mekanisme pemberian prioritas yang dipilih Pemerintah dalam rangka hilirisasi tidaklah terletak pada tujuan kebijakannya, melainkan pada absennya mekanisme kompetisi yang adil. Berdasarkan skema tahapan yang diuraikan sendiri oleh Pemerintah dalam keterangannya [vide Keterangan Presiden, hlm. 37-38], mekanisme prioritas hanya berupa konsep verifikasi untuk menilai kelayakan administratif, teknis, dan finansial. Konsep ini pada hakikatnya hanya berfungsi untuk menjawab pertanyaan: “apakah suatu badan usaha layak atau tidak layak, bukan untuk menentukan badan usaha mana yang paling layak di antara beberapa badan usaha yang sama-sama layak”. 9. Bahwa masalahnya, ketika terdapat lebih dari satu badan usaha yang memenuhi seluruh persyaratan kelayakan, sementara jumlah IUP yang disediakan hanya satu. Dalam kondisi demikian, mekanisme prioritas tidak menyediakan instrumen normatif yang objektif untuk membandingkan para pelaku usaha yang sama-sama telah dinyatakan layak. Tidak terdapat tahap kompetisi lebih lanjut yang memungkinkan negara menilai secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan siapa di antara para pihak tersebut yang paling memenuhi tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hilirisasi. 10. Bahwa berbeda halnya dengan mekanisme lelang, yang secara inheren dirancang untuk menyelesaikan situasi di mana jumlah badan usaha yang layak lebih banyak dari pada izin yang tersedia. Lelang tidak hanya menyeleksi 176 kelayakan, tetapi juga menyediakan arena kompetisi untuk menentukan pemenang berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya dan diketahui oleh seluruh peserta. Melalui lelang, negara dapat memastikan bahwa pemilihan penerima izin dilakukan melalui perbandingan yang adil di antara para pelaku usaha yang setara, sehingga hasil akhirnya bukan sekadar “siapa yang layak”, melainkan “siapa yang paling layak”. 11. Bahwa hal yang harus disadari adalah industri pertambangan merupakan sektor usaha yang secara inheren bersifat high risk, high technology, dan high financial. Risiko tinggi tercermin dari potensi dampak lingkungan yang luas, bahaya keselamatan kerja, serta konsekuensi sosial dan ekologis jangka panjang apabila kegiatan pertambangan dikelola secara tidak cermat. Pada saat yang sama, industri ini menuntut penguasaan teknologi tinggi, baik dalam tahap eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemulihan lingkungan pascatambang, yang hanya dapat dijalankan oleh badan usaha dengan kapasitas teknis dan manajerial yang memadai. Selain itu, pertambangan juga merupakan industri padat modal, yang memerlukan kekuatan finansial besar dan berkelanjutan untuk investasi awal, pembangunan infrastruktur, pengelolaan operasional, serta pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial dalam jangka panjang. 12. Dalam konteks karakter industri yang demikian kompleks, keberadaan mekanisme lelang menjadi instrumen rasional untuk memastikan bahwa negara memilih badan usaha yang paling mampu dalam mengelola risiko, menguasai teknologi, dan menjamin keberlanjutan pembiayaan. Melalui lelang, negara dapat melakukan pembandingan secara objektif dan transparan antar badan usaha yang telah memenuhi persyaratan, sehingga pemilihan penerima izin tidak berhenti pada penilaian “layak atau tidak layak”, melainkan pada penentuan “siapa yang paling layak” berdasarkan parameter risiko, teknologi, dan finansial yang terukur. 13. Bahwa sebaliknya, dalam mekanisme prioritas, ketika lebih dari satu badan usaha dinyatakan layak maka keputusan akhir sepenuhnya akan bergeser ke ruang diskresi Pemerintah tanpa adanya mekanisme pembanding yang bersifat kompetitif. Pada titik inilah mekanisme prioritas kehilangan dasar konstitusionalitasnya untuk menjamin keadilan berusaha. Tanpa kompetisi lanjutan, pemilihan satu badan usaha dari sekian badan usaha yang sama- 177 sama layak tidak lagi ditentukan oleh ukuran objektif yang dapat diuji, melainkan oleh penilaian sepihak yang rentan terhadap subjektivitas dan perlakuan tidak setara. 14. Bahwa pertanyaannya saat ini, mengapa pemerintah tidak menggunakan mekanisme lelang yang secara simultan dapat mendukung agenda hilirisasi sekaligus menjamin keadilan berusaha. Ahli Pemohon, Rega Felix, S.H., M.H., dalam Sidang Pleno bertanggal 4 Desember 2025 telah menguraikan bahwa terdapat preference order dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menciptakan sifat multilayer dalam pemberian izin usaha pertambangan, yaitu: (i) pemberian prioritas; (ii) lelang dengan penawaran prioritas; dan (iii) lelang biasa. Ahli pemohon itu pun menegaskan bahwa pemberian prioritas hanya dapat diberlakukan kepada BUMN, itupun jika hanya terdiri dari satu. Jika lebih dari satu, maka dilakukan lelang dengan penawaran prioritas. Menurut Ahli Pemohon, mekanisme serupa tidak dapat diberlakukan kepada badan usaha swasta karena layer pemberian priotas an sich hanya berlaku bagi BUMN. Jikapun ingin memberikan kebijakan afirmatif berupa hilirisasi, maka yang paling mungkin adalah dengan menggunakan layer kedua berupa lelang dengan penawaran prioritas. Dengan mekanisme ini, penerapan instrumen afirmatif hilirisasi tetap menjunjung prinsip persamaan dan keadilan berusaha, sebagaimana pandangan berikut ini: “Di situlah menciptakan preference order terhadap BUMN, itu dasarnya. Dan preference order ini akhirnya tercipta sifat multilayer dalam pemberian izin tambang. Ini yang sudah kita gunakan, ya, ada pemberian prioritas, lalu lelang dengan penawaran prioritas, dan secara lelang biasa. Nah, konsepnya tapi selama ini kita pemberian prioritas kalau dia one to one antara … kalau hanya ada satu BUMN. Tapi, kalau BUMN-nya lebih dari satu, maka melalui lelang dengan penawaran prioritas. Nah, kebaruannya adalah kalau kita mau membuka ruang afirmasi dan hilirisasi sebenarnya bisa melalui lelang dengan penawaran prioritas. Tidak langsung loncat, karena selama ini kan kita lelang biasa. Tapi, mau diloncatkan ke pemberian prioritas. Padahal, pemberian prioritas itu preference ordernya sudah BUMN. Jadi, tidak mungkin. Atau saya coba buat juga dengan desa karena dari Pasal 18B ayat (2). Dan kalau selain itu, kita mau buka pintunya di hilirisasi dan afirmasi, paling masuknya di lelang dengan penawaran prioritas. Itu yang paling mungkin” [vide Risalah Sidang Pleno, Kamis, 4 Desember 2025, hlm. 34] 15. Bahwa dengan preferensi tersebut di atas, lelang dapat dilakukan dengan parameter kebijakan afirmatif yang ketat. Misalnya, lelang yang berbasis pada 178 komitmen hilirisasi, performance bond, milestone pembangunan smelter, hingga berbasis industrial readiness. Instrumen dimaksud merupakan kebijakan yang lazim dalam tata kelola sumber daya alam dan industri strategis. Instrumen-instrumen tersebut memungkinkan negara tidak hanya menyeleksi pelaku usaha yang layak, tetapi juga membandingkan secara objektif dan kompetitif para pelaku usaha yang sama-sama layak untuk menentukan siapa yang paling siap dan paling mampu merealisasikan hilirisasi. Dengan demikian, menurut para Pemohon, kebijakan afirmatif hilirisasi dapat berjalan beriringan dengan mekanisme lelang, alih-alih melalui pemberian prioritas yang justru mengorbankan prinsip keadilan dalam berusaha. 16. Bahwa melalui lelang dengan komitmen hilirisasi, negara dapat menetapkan sejak awal parameter yang terukur, seperti kapasitas pengolahan, jangka waktu pembangunan fasilitas, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi nilai tambah. Seluruh peserta yang telah lolos pra-kualifikasi bersaing di atas parameter yang sama, sehingga pemilihan penerima izin tidak bergantung pada diskresi sepihak, melainkan pada perbandingan terbuka atas kualitas komitmen yang ditawarkan. Selanjutnya, penggunaan performance bond dalam lelang justru memperkuat kepastian pelaksanaan hilirisasi. Dengan jaminan finansial yang hanya dapat dicairkan apabila kewajiban hilirisasi tidak dipenuhi, negara memperoleh instrumen pengamanan yang jauh lebih efektif dibanding sekadar janji atau evaluasi administratif. Pendekatan milestone pembangunan smelter juga memberikan kepastian tahapan dan tenggat waktu yang objektif. Negara dapat menentukan fase-fase pembangunan yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menjadikannya sebagai dasar evaluasi yang transparan. 17. Bahwa selain itu, lelang berbasis industrial readiness juga memungkinkan negara menilai kesiapan industri secara komprehensif, termasuk kesiapan teknologi, akses energi, rantai pasok, dan kemampuan operasional. Seluruh aspek tersebut dapat dinilai secara komparatif antar peserta melalui mekanisme lelang yang transparan dan dapat diuji. Dengan cara ini, negara tetap memegang kendali penuh atas arah kebijakan hilirisasi, namun tidak mengorbankan prinsip persaingan yang sehat. Mekanisme ini sepenuhnya sejalan dengan tujuan hilirisasi, sekaligus menjaga prinsip persamaan kesempatan bagi setiap pelaku usaha yang memenuhi syarat. 179 18. Bahwa dengan demikian, mekanisme pemberian prioritas sebagaimana diatur dalam norma a quo menjadi inkonstitusional bukan karena tujuan hilirisasi yang hendak dicapai, melainkan karena mekanisme tersebut tidak mampu menjamin keadilan berusaha. Sedangkan di sisi yang lain, mekanisme lelang sama sekali tidak menghambat, apalagi bertentangan dengan agenda hilirisasi. Lelang yang dirancang secara tepat, negara dapat memastikan bahwa agenda hilirisasi berjalan efektif sekaligus konstitusional. 19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, tidak ada keraguan dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan frasa “dan Badan Usaha swasta” pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 inkonstitusional dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidak-tidaknya menyatakan ketentuan frasa “cara prioritas” pada pasal a quo inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “lelang dengan penawaran prioritas”. Pemenuhan Rantai Pasok Global sebagai Salah Satu Pertimbangan dalam Pemberian Prioritas Izin Usaha Pertambangan 20. Bahwa persoalan konstitusional yang harus dijawab dalam ketentuan frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf UU 2/2025 adalah apakah benar menempatkan pemenuhan rantai pasok global sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian prioritas IUP. 21. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas dan konsisten menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama dan final dari penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam konstruksi konstitusional tersebut, relasi negara dengan pasar dan rantai pasok global tidak pernah diposisikan sebagai tujuan otonom, melainkan instrumen kebijakan yang hanya sah sejauh berfungsi untuk memperbesar manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, keterlibatan global dalam pengelolaan sumber daya alam bersifat subordinatif dan kondisional, bukan sejajar apalagi dominan terhadap kepentingan nasional. 22. Bahwa namun, melalui ketentuan frasa “dan/atau global” sebagai salah satu parameter dalam penentuan pemberian IUP secara prioritas, UU 2/2025 telah membalik paradigma dan logika kemakmuran dari “rakyat” ke “global”. Ketentuan frasa a quo menempatkan pemenuhan rantai pasok global sebagai pertimbangan yang setara dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tanpa 180 adanya hierarki, batasan, maupun prinsip prioritas yang menegaskan supremasi kepentingan nasional. Akibatnya, norma a quo tidak lagi secara tegas memposisikan rakyat Indonesia sebagai pusat orientasi kebijakan, melainkan membuka ruang agar kepentingan stabilitas pasokan global dijadikan dasar pembenaran pengelolaan sumber daya alam. 23. Bahwa pembalikan logika ini berbahaya secara konstitusional karena mengaburkan arah tanggung jawab negara. Negara yang semula diposisikan sebagai pengelola sumber daya alam untuk memenuhi hak ekonomi rakyat, berpotensi bergeser menjadi supplier bagi kebutuhan industri global. Dalam situasi tersebut, keberhasilan kebijakan tidak lagi diukur dari seberapa besar manfaat langsung yang dirasakan rakyat Indonesia—seperti ketersediaan bahan baku domestik, penciptaan lapangan kerja nasional, dan peningkatan kesejahteraan—melainkan dari seberapa stabil dan kompetitif Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pasar global. 24. Bahwa persoalan utama di sini bukanlah penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam ekonomi global, melainkan ketiadaan prinsip “domestic first” secara eksplisit dalam norma a quo. Tanpa prinsip tersebut, tidak terdapat pagar konstitusional yang memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan global hanya boleh dilakukan setelah kebutuhan nasional terpenuhi secara memadai dan berkelanjutan. Frasa “dan/atau global” yang digunakan secara alternatif dan setara justru membuka kemungkinan kebijakan pertambangan diarahkan terutama untuk menjaga kesinambungan rantai pasok global, sementara kepentingan domestik ditempatkan sebagai salah satu variabel yang dapat dinegosiasikan. 25. Bahwa dalam konteks mekanisme prioritas, frasa “dan/atau global” memiliki implikasi yang sangat serius. Karena prioritas tidak melalui kompetisi terbuka, maka pemenuhan kepentingan global dapat menjadi alasan selektif untuk menunjuk pelaku usaha tertentu—termasuk yang memiliki keterkaitan dengan jaringan industri global—tanpa mekanisme pembanding yang adil. Dengan demikian, kepentingan global yang seharusnya bersifat kontekstual dan kebijakan makro, justru dinormalkan sebagai dasar mikro pemberian izin. Pada titik ini, frasa “dan/atau global” tidak lagi netral, melainkan berfungsi sebagai legal gateway bagi preferensi kebijakan yang berpotensi menguntungkan pelaku usaha tertentu dengan dalih kebutuhan global. 181 26. Bahwa contoh konkretnya, kita tidak bisa menutup mata bahwa saat ini Amerika Serikat secara jelas meminta akses mineral kritis Indonesia dalam konteks pengamanan rantai pasok untuk industri baterai dan transisi energi domestik mereka. Permintaan tersebut muncul dalam kerangka kesepakatan resiprokal, di mana akses terhadap mineral kritis Indonesia diposisikan sebagai bagian dari tawar-menawar dengan insentif perdagangan, investasi, dan pengakuan tertentu dalam kebijakan industri Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia pun secara terbuka menunjukkan komitmen untuk merespons permintaan tersebut sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi dan negosiasi kepentingan nasional di tingkat global [vide Bukti P-15]. 27. Bahwa dengan keberadaan frasa “dan/atau global”, kepentingan seperti halnya Amerika Serikat tidak lagi berhenti sebagai konteks eksternal atau pertimbangan kebijakan makro, melainkan dapat dimaknai langsung sebagai bagian dari pemenuhan “rantai pasok global”. Permintaan Amerika Serikat atas akses mineral kritis Indonesia, yang lahir dalam kerangka kesepakatan resiprokal dengan mudah dapat dikualifikasikan sebagai pemenuhan rantai pasok global yang sah menurut norma a quo. 28. Bahwa pada titik inilah frasa “dan/atau global” menjadi alasan yang sah untuk digunakan. Ketika kepentingan Amerika Serikat diposisikan sebagai bagian dari pemenuhan rantai pasok global, maka Pemerintah memperoleh landasan normatif untuk menindaklanjutinya melalui kebijakan pemberian izin pertambangan. Tidak diperlukan lagi pembuktian bahwa kebijakan tersebut terutama ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan domestik, karena norma undang-undang sendiri telah membuka ruang agar kepentingan global berdiri sejajar sebagai dasar pertimbangan pemberian prioritas. Dengan demikian, komitmen internasional yang bersifat politis dan diplomatik dapat “diterjemahkan” secara administratif menjadi kebijakan pemberian IUP. 29. Bahwa implikasi konstitusionalnya sangat serius. Frasa “dan/atau global” menjadikan kepentingan negara lain sebagai justifikasi konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Negara tidak lagi sekadar mengatur keterlibatan global sebagai sarana untuk kemakmuran rakyat, melainkan berpotensi menyesuaikan alokasi sumber daya alam demi memenuhi tuntutan rantai pasok global tertentu. Pada tahap ini, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak lagi sepenuhnya diarahkan pada rakyat Indonesia sebagai 182 tujuan utama, melainkan berfungsi sebagai instrumen pemenuhan komitmen global, yang kepentingannya tidak selalu identik dengan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 30. Bahwa dengan demikian, frasa “dan/atau global” tidak dapat dipandang sebagai sekadar istilah teknis kebijakan, melainkan sebagai pergeseran orientasi konstitusional dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketika kepentingan global ditempatkan sejajar tanpa adanya subordinasi terhadap kepentingan rakyat, maka tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam mengalami distorsi. Negara tidak lagi sepenuhnya beroperasi sebagai pelaksana mandat kemakmuran rakyat, melainkan berisiko menjadi aktor yang menyesuaikan kebijakan nasional demi kebutuhan rantai pasok global. Distorsi inilah yang menjadikan frasa tersebut problematik secara konstitusional dan layak untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 31. Bahwa sejalan dengan itu, menurut para Pemohon, keterangan Pemerintah tampak tidak konsisten dan tidak koheren dengan norma prioritas untuk kebutuhan rantai pasok nasional sekaligus global, sebagaimana tampak pada kutipan berikut ini: Bahwa frasa “dan/atau global” juga memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menata kebijakan yang seimbang antara prioritas domestik dan peran Indonesia dalam pasar internasional. Pemenuhan kebutuhan nasional tetap menjadi prioritas utama, namun negara tetap harus hadir sebagai pemain penting di pasar global guna menjaga kestabilan devisa, keberlanjutan investasi, serta daya saing industri hilir nasional. Pertimbangan global dalam hal ini merupakan bagian dari strategi makro untuk memperkuat perekonomian nasional, bukan bentuk liberalisasi sektor pertambangan [vide Keterangan Presiden, hlm. 35]. 32. Bahwa selain keterangan pemerintah dimaksud, keterangan DPR bertanggal 26 November 2025 juga menyebut bahwa keterlibatan Indonesia dalam pemenuhan rantai pasok global dapat dilakukan setelah kebutuhan domestik dalam negeri terpenuhi. Hal itu didasarkan pada sejumlah ketentuan pada Pasal 3 huruf c, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 102 ayat (3), dan Pasal 103 UU 2/2025. Selain itu, ketentuan serupa juga diperjelas melalui ketentuan Pasal 157 sampai dengan Pasal 160 PP 39/2025 [vide Keterangan DPR, hlm. 17-19]. 33. Bahwa terhadap analisisnya itu, DPR pun berakhir pada kesimpulan bahwa pemenuhan rantai pasok global dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, sebagaimana kutipan keterangan DPR berikut ini: 183 “Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa frasa dan/atau global dalam pasal a quo dalam rangka hilirisasi bukanlah berarti untuk memprioritaskan pasar global dan membuka keran ekspor hasil tambang minerba untuk pasar global. Frasa tersebut memberikan ruang pertimbangan kepada Pemerintah untuk menilai rantai pasok nasional dan/atau global. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas dan keutamaan yang harus dipenuhi sebelum pemenuhan pasokan global. Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri tersebut juga telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 huruf c, Pasal 5 ayat (1), Pasal 102 ayat (3) huruf a, dan Pasal 103 Undang-Undang Minerba. Ketentuan lebih rinci mengenai pengutamaan kepentingan dalam negeri diatur di dalam Pasal 157 sampai dengan Pasal 160 Peraturan Pemerintah 39/2025. Bahwa hasil pertambangan minerba terbuka untuk pasar global setelah dapat memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri, tidak serta merta badan usaha asing dapat secara bebas memiliki untuk melakukan eksploitasi pertambangan minerba di Indonesia. Pasal 112 Undang Undang Minerba mengatur ketentuan bahwa badan usaha pemegang IUP atau IUPK yang sahamnya dimiliki orang asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional” [vide Risalah Sidang, Rabu, 26 November 2025, hlm. 6]. 34. Bahwa keterangan Pemerintah dan DPR mengenai frasa “dan/atau global” di atas menunjukkan adanya ketidakkonsistenan logis dan normatif yang tidak dapat disatukan dalam satu konstruksi kebijakan yang koheren. Pemerintah menyatakan bahwa frasa a quo dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara prioritas domestik dan peran Indonesia dalam pasar global, sementara pada saat yang sama baik Pemerintah maupun DPR secara tegas menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dalam negeri merupakan prioritas utama dan bahwa pemenuhan rantai pasok global hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan domestik terpenuhi. Dua posisi ini tidak dapat dipertahankan secara bersamaan tanpa menimbulkan kontradiksi, karena konsep “prioritas” secara inheren mengandaikan adanya urutan dan hierarki kepentingan. 35. Bahwa secara logis, apabila pemenuhan kebutuhan dalam negeri harus didahulukan, maka pemenuhan rantai pasok global tidak dapat ditempatkan sebagai pertimbangan yang setara, apalagi sebagai dasar prioritas. Kepentingan global dalam hal ini bersifat subordinatif, kondisional, dan residu, yakni baru dapat dipertimbangkan setelah kepentingan domestik sepenuhnya terpenuhi. Namun, norma a quo justru menggunakan frasa “dan/atau global” yang secara gramatikal dan sistematis menempatkan kepentingan global yang berdiri sejajar dengan kepentingan dalam negeri, tanpa adanya batasan 184 eksplisit mengenai urutan pemenuhannya. Dengan demikian, redaksi norma tidak mencerminkan sendiri pembacaan yang disampaikan oleh Pemerintah dan DPR dalam persidangan. 36. Bahwa ketidakkonsistenan tersebut semakin nyata ketika merujuk pada berbagai ketentuan UU 2/2025 dan PP 39/2025 yang menegaskan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas. Rujukan tersebut justru memperlihatkan bahwa prinsip domestic first telah secara sadar dirumuskan di berbagai norma lain. Namun alih-alih mencerminkan prinsip yang sama, norma a quo justru menggunakan rumusan terbuka yang berpotensi meniadakan hierarki tersebut. 37. Bahwa pada posisi ini, inkonsistensi dimaksud justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius. Pelaku usaha dan masyarakat tidak memperoleh pedoman normatif yang jelas mengenai apakah kepentingan global dapat dijadikan dasar langsung pemberian prioritas, ataukah harus menunggu pemenuhan kebutuhan domestik. Hal ini jelas menegaskan bahwa terdapat kecacatan normatif dalam perumusan frasa “dan/atau global” itu sendiri. Jika benar pemenuhan kebutuhan dalam negeri merupakan prioritas utama, maka kepentingan global tidak dapat dijadikan dasar normatif yang setara dalam pemberian IUP. 38. Bahwa setidaknya, menurut para Pemohon, keterangan Pemerintah dan DPR dimaksud secara tidak langsung justru mengakui bahwa pemenuhan rantai pasok global tidak dapat disejajarkan dengan pemenuhan rantai pasok dalam negeri sebagai dasar prioritas. Penegasan bahwa kebutuhan domestik harus didahulukan dan bahwa pemenuhan kepentingan global hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi menunjukkan adanya hierarki kepentingan yang menempatkan kepentingan global dalam posisi subordinat. Apabila demikian, maka tidak terdapat dasar konstitusional untuk menjadikan pemenuhan rantai pasok global sebagai salah satu pertimbangan prioritas yang berdiri sejajar dalam norma undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan frasa “dan/atau global” kehilangan landasan konstitusionalnya untuk diberlakukan, karena mengingkari rumusan dasar ihwal hierarki prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 39. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) 185 huruf d inkonstitusional dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kesimpulan 40. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kesimpulan para Pemohon di atas, tidak ada keraguan dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. KESIMPULAN PRESIDEN 1. Bahwa Pemerintah tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam: i) Keterangan Presiden yang disampaikan Pemerintah dalam Perkara Nomor 160/PUU-XXII/2025, yakni Keterangan Presiden tertanggal 4 November 2025, Keterangan Presiden yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 6 November 2025, maupun Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 17 November 2025; dan ii) Keterangan Presiden yang disampaikan Pemerintah dalam Perkara Nomor 202/PUU-XXII/2025, yakni Keterangan Presiden tertanggal 02 Desember 2025, Keterangan Presiden yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 4 Desember 2026, yang seluruhnya secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan Pemerintah ini. 2. Bahwa Pemerintah menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh para Pemohon (kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Pemerintah), termasuk namun tidak terbatas pada: i) Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Oktober 2025 dalam Perkara Nomor 160/PUU-XXII/2025 yang didaftarkan para Pemohon pada 6 Oktober 2025 (“Permohonan Perkara 160”); ii) Perbaikan Permohonan tertanggal 18 November 2025 dalam Perkara Nomor 202/PUU-XXII/2025 yang didaftarkan para Pemohon pada 18 November 2025 (“Permohonan Perkara 202”); iii) Seluruh keterangan ahli dan saksi yang diajukan Para Pemohon, baik dalam Perkara Nomor 160/PUU-XXII/2025 maupun Perkara Nomor 202/PUU-XXII/2025 yaitu Ahli: Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., dan Rega Felix, S.H. 186 3. Bahwa sampai dengan diajukannya Kesimpulan Presiden ini, para Pemohon tidak mampu membuktikan kedudukan hukum dan hak konstitusional yang dilanggar akibat berlakunya UU Minerba sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (“UU MK”) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Nomor 002/PUU-V/2007, dan Nomor 011/PUU-V/2007. 4. Bahwa selain itu, Pemerintah menegaskan kembali bahwa objek permohonan dalam perkara a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”). Bahwa dengan tetap mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka selanjutnya Pemerintah akan menguraikan Kesimpulan sebagai berikut: I. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagaimana ditafsirkan secara konsisten dalam praktik Mahkamah Konstitusi, serta dengan memperhatikan seluruh fakta, alat bukti, dan keterangan yang terungkap di persidangan, Pemerintah berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat khusus, aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang secara wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma pasal-pasal a quo yang diuji dengan kerugian yang didalilkan. 2. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Keterangan Pemerintah sebelumnya, norma a quo tidak mengatur pencabutan, pembatasan, atau penghilangan hak konstitusional pihak mana pun, melainkan merupakan bagian dari pengaturan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dalam kerangka hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma a quo bersifat membuka kesempatan dan memperluas partisipasi, 187 dengan tetap mensyaratkan pemenuhan ketentuan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, serta tidak bersifat otomatis atau langsung memberikan hak kepada subjek tertentu. A. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN PARA PEMOHON DALAM PERKARA 160 3. Bahwa terhadap Pemohon I yang mendalilkan dirinya sebagai Direktur badan usaha swasta, Pemerintah berpandangan bahwa kedudukan tersebut tidak serta-merta menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, terlebih Pemohon I tidak menguraikan secara jelas dan spesifik bidang usaha yang dijalankannya. Apabila Pemohon I bergerak di sektor pertambangan, maka sebagaimana ditegaskan dalam Keterangan Pemerintah, norma a quo tidak menutup atau mencabut hak pelaku usaha nasional, melainkan mengatur mekanisme prioritas yang bersifat non-otomatis dan tetap mensyaratkan pemenuhan ketentuan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Sebaliknya, apabila Pemohon I tidak bergerak di sektor pertambangan, maka tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya norma a quo dengan hak konstitusional Pemohon I. Dengan demikian, dalam kedua kemungkinan tersebut, tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual, spesifik, maupun potensial. 4. Bahwa terhadap Pemohon II yang mendalilkan dirinya sebagai pelaku UMKM, Pemerintah berpandangan bahwa Pemohon II tidak menjelaskan secara tegas kategori usaha yang dijalankannya, padahal pembedaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki implikasi hukum yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam Keterangan Pemerintah, mekanisme prioritas dalam norma a quo diberikan berdasarkan kriteria tertentu. Apabila Pemohon II termasuk usaha kecil atau menengah, maka justru berpotensi memperoleh manfaat dari kebijakan afirmatif dimaksud, sedangkan apabila tergolong usaha mikro, norma a quo tidak menutup kesempatan hukum untuk meningkatkan skala usaha. Oleh karenanya, dalil kerugian Pemohon II bersifat hipotetis dan tidak menunjukkan kerugian konstitusional yang nyata dan spesifik. 188 5. Bahwa Pemohon III merupakan dosen tetap, sedangkan Pemohon IV dan Pemohon V merupakan mahasiswa aktif, yang mendalilkan bahwa norma a quo berpotensi mengancam independensi akademik dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menegaskan bahwa norma a quo tidak mengatur bentuk, pihak, maupun substansi kerja sama yang bersifat mengikat secara akademik, melainkan hanya mengatur mekanisme pemberian prioritas untuk kepentingan penguatan perguruan tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Keterangan Pemerintah. 6. Bahwa lebih lanjut, tidak terdapat kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial bagi Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, karena norma a quo tidak menimbulkan ancaman langsung ataupun kepastian terjadinya pelanggaran hak konstitusional sebagai dosen maupun mahasiswa. Kekhawatiran para Pemohon mengenai ancaman terhadap kebebasan akademik bersifat hipotetis dan tidak didukung oleh bukti kerugian konstitusional, sedangkan norma a quo justru sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. B. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN PARA PEMOHON DALAM PERKARA 202 7. Bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II, Pemerintah menegaskan bahwa norma a quo tidak menutup akses bagi badan usaha swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha pertambangan dalam rangka hilirisasi. Norma yang diuji bersifat terbuka dan inklusif, sepanjang prasyarat hukum, teknis, dan finansial terpenuhi. Dengan demikian, tidak terdapat pengurangan, pembatasan, atau penghilangan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II akibat berlakunya norma a quo. 8. Bahwa mekanisme pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara prioritas bukan merupakan hak otomatis atau fasilitas istimewa, melainkan instrumen kebijakan selektif yang mensyaratkan kemampuan teknis, finansial, dan operasional yang ketat. Oleh karena itu, kerugian yang diklaim oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak bersumber dari norma undang-undang, melainkan dari asumsi hipotetis mengenai tingkat 189 persaingan dan standar kelayakan yang ditetapkan Negara, yang secara hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian konstitusional. 9. Bahwa fakta Pemohon I dan Pemohon II merupakan direktur badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan, serta tidak pernah mengajukan dan/atau ditolak permohonan izin pertambangan, semakin menegaskan bahwa dalil kerugian yang dikonstruksikan bersifat prematur, abstrak, dan spekulatif, sehingga tidak memenuhi kriteria kerugian aktual maupun potensial sebagaimana dipersyaratkan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. 10. Terhadap Pemohon III dan Pemohon IV, Pemerintah berpandangan bahwa dalil mengenai potensi penurunan dividen BUMN dan stagnasi anggaran pendidikan tidak memiliki hubungan langsung dengan norma a quo. Penentuan anggaran pendidikan merupakan bagian dari kebijakan fiskal dan penganggaran negara melalui APBN, sehingga rantai kausal yang dibangun para Pemohon terlalu jauh dan tidak relevan dengan pengujian konstitusional norma pasal-pasal a quo. 11. Bahwa secara empiris, kegiatan usaha pertambangan dan kebijakan hilirisasi justru berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal negara dan pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), termasuk di bidang pendidikan. Oleh karenanya, dalil Pemohon III dan Pemohon IV tidak menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional yang nyata maupun potensial. 12. Bahwa atas segala yang diuraikan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memenuhi lima syarat kumulatif kerugian hak konstitusional, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma dalam perkara a quo. Oleh karenanya, permohonan para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. KESIMPULAN PEMERINTAH ATAS KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN WIUP DAN WIUPK DENGAN CARA PRIORITAS A. Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Lingkungan Tetap Terjamin dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberian WIUP dan/atau WIUPK dengan Cara Prioritas 190 1. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian Pemerintah, fakta persidangan, serta keterangan ahli dan saksi yang relevan, Pemerintah berkesimpulan bahwa jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tetap terpelihara, karena kebijakan pemberian WIUP dan/atau WIUPK dengan cara prioritas tidak berdiri sebagai “penunjukan langsung”, melainkan merupakan bagian dari rezim perizinan yang berbasis prosedur, persyaratan, verifikasi, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Bahwa mekanisme prioritas (baik pada Perkara 160 maupun Perkara 202) tetap diselenggarakan dalam kerangka Hukum Administrasi Negara dan Hak Menguasai Negara (HMN), yang secara prinsip menuntut adanya standar objektif, keterbukaan, dan akuntabilitas, sekaligus memastikan pelaksanaan fungsi pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan oleh Negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa penggunaan sistem perizinan elektronik dan/atau sistem perizinan yang terdokumentasi (termasuk OSS pada aspek tertentu) memperkuat prinsip akuntabilitas, karena proses menjadi tercatat, terlacak, dan dapat diaudit. Sistem ini secara rasional mengurangi ruang diskresi tertutup dan memudahkan penelusuran tanggung jawab administrasi, sehingga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Bahwa lebih jauh, Pemerintah menegaskan bahwa titik berat perlindungan lingkungan hidup bukan hanya pelengkap semata dalam kebijakan pertambangan, melainkan prasyarat legitimasi konstitusional pengelolaan SDA. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga kebijakan perizinan pertambangan wajib memastikan bahwa pemanfaatan SDA tidak merusak daya dukung lingkungan dan tidak memindahkan beban ekologis secara tidak adil kepada generasi mendatang. 5. Bahwa dalam kerangka tersebut, jalur prioritas tidak mengendurkan, apalagi meniadakan, kewajiban lingkungan. Justru sebaliknya: karena 191 prioritas membuka akses bagi subjek tertentu atau untuk tujuan tertentu (misalnya pemerataan/ formalisasi atau hilirisasi). Setiap pemegang WIUP atau WIUPK yang memperoleh melalui prioritas tetap terikat kewajiban lingkungan, termasuk reklamasi dan pascatambang, pengelolaan limbah, kepatuhan atas standar keselamatan proses, serta kewajiban sosial terhadap masyarakat terdampak. 6. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan pemberian WIUP dan/atau WIUPK dengan cara prioritas tetap menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, serta tidak meniadakan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon mengenai adanya penunjukan langsung, ketertutupan, maupun hilangnya kontrol negara tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan para Pemohon patut ditolak untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). B. Entitas Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Bukan Subjek Penerima Langsung WIUP/WIUPK dengan cara Prioritas 7. Pemerintah perlu meluruskan dan menegaskan kembali, dengan mencermati dinamika persidangan, bahwa pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas tidak diberikan kepada subjek non-badan usaha, melainkan diberikan kepada badan usaha, dengan kategori sebagai berikut: a) badan usaha kecil dan menengah; b) BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi; c) BUMN dan/atau badan usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah dan/atau hilirisasi; d) badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan e) koperasi. 8. Dengan demikian, seluruh subjek penerima WIUP/WIUPK dengan cara prioritas adalah badan usaha sebagai subjek hukum, bukan entitas non- badan usahanya secara langsung seperti perguruan tinggi atau organisasi 192 kemasyarakatan keagamaan. Konsesi pertambangan tidak pernah diberikan secara langsung kepada perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan, melainkan diberikan kepada badan usaha yang bekerja sama dengan atau dimiliki oleh pihak-pihak tersebut. C. Penegasan Pemerintah: UU Minerba Didasarkan pada Komitmen Penjagaan dan Pemulihan Lingkungan 9. Bahwa pertama-tama, Pemerintah ingin menegaskan bahwa jika merujuk pada Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) UU Minerba aturan berkaitan dengan pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas, dapat terlihat bahwasanya salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima WIUP/WIUPK dengan cara prioritas adalah persyaratan lingkungan. Selengkapnya ketentuan tersebut dikutipkan sebagai berikut: (2) Lelang WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. kemampuan administratif/ manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial. (2) Lelang WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial. 10. Bahwa Pemerintah menegaskan, sejak perumusannya hingga implementasinya, UU Minerba telah menempatkan perlindungan kepentingan umum serta keberlanjutan sumber daya alam sebagai roh utama pengaturannya. Pengelolaan mineral dan batubara tidak dipandang semata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai aktivitas strategis yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. 11. Bahwa hal tersebut secara eksplisit tercermin dalam Penjelasan Umum UU Minerba, yang menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dilakukan antara lain untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan, serta didasarkan pada pokok pikiran bahwa dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus 193 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. 12. Bahwa komitmen tersebut dipertegas dalam Pasal 2 UU Minerba, yang menetapkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan/atau batubara berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; serta d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 13. Bahwa prinsip perlindungan dan pemulihan lingkungan tersebut tidak berhenti pada tataran asas, melainkan dikonkretkan dan diberlakukan secara mengikat terhadap setiap pemegang IUP dan/atau IUPK, melalui berbagai norma substantif dalam UU Minerba dan peraturan perundang- undangan terkait. Hal ini, sebagai penegasan, juga berlaku penuh kepada badan usaha penerima WIUP/WIUPK dengan cara prioritas. Aturan tersebut, antara lain: a. Pasal 96 UU Minerba, tentang penerapan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice), dikutipkan sebagai berikut: “Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan: a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; b. keselamatan operasi pertambangan; c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.” b. Pasal 97 UU Minerba, tentang penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah, dikutipkan sebagai berikut: “Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah” c. Pasal 99 ayat (1) UU Minerba, tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, dikutipkan sebagai berikut: “Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang” 194 d. Pasal 108 UU Minerba, tentang kewajiban menyusun program dan mengalokasikan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dikutipkan sebagai berikut: “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas: a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di WP dalam kegiatan Pertambangan; dan c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.” e. Pasal 36 UU Minerba, tentang pemenuhan persyaratan lingkungan sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP tahap operasi produksi, dikutipkan sebagai berikut: “(1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Menteri. (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. financial” f. Pasal 39 UU Minerba, tentang detail persyaratan lingkungan untuk mendapatkan IUP tahap operasi produksi, dikutipkan sebagai berikut: “Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi: a. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang” g. Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 UU Minerba, tentang sanksi pidana sehubungan dengan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan UU Minerba. Sebagai contoh, terdapat ketentuan pidana dalam rangka pemulihan lingkungan, secara khusus reklamasi, diatur dalam Pasal 161B UU Minerba. Dikutipkan sebagai berikut: “(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 195 (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.” h. Dalam rangka kepatuhan di bidang lingkungan hidup, pemegang izin wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, termasuk kewajiban pemenuhan persetujuan lingkungan melalui penyusunan AMDAL atau UKL-UPL, pelaksanaan RKL-RPL, serta pemenuhan standar teknis lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i. Dalam rangka kepatuhan di bidang kehutanan, apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan di kawasan hutan, pemegang izin wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan pelaksananya, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan dan/atau perizinan yang dipersyaratkan terkait penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan, serta pemanfaatan kayu. 14. Bahwa dengan konstruksi normatif tersebut, menjadi jelas bahwa UU Minerba telah membangun sistem pengelolaan pertambangan yang secara komprehensif mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, baik melalui instrumen pencegahan, pengawasan, maupun penegakan hukum yang tegas. D. Penegasan Pemerintah: UU Minerba Telah Memperhatikan Aspek Perlindungan Sosial Melalui Kewajiban Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat 15. Bahwa Pemerintah ingin menegaskan bahwasanya UU Minerba, telah sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dimana negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut, UU Minerba telah menegaskan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam seluruh tahapan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, baik melalui 196 partisipasi langsung masyarakat adat maupun perlindungan terhadap hak atas wilayah adat (tanah ulayat). 16. Bahwa Pasal 135 dan Pasal 136 UU Minerba telah mengatur bahwa setiap kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah adanya penyelesaian hak atas tanah, termasuk tanah ulayat milik masyarakat hukum adat. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi masyarakat hukum adat, dengan memastikan bahwa tidak ada kegiatan pertambangan yang dapat dimulai sebelum dilakukan penyelesaian yang adil, transparan, dan disepakati bersama terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya. 17. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat yang berada pada wilayah usaha pertambangan termasuk masyarakat adat, Pemerintah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat mengajukan WIUP secara prioritas dalam bentuk badan usaha UKM dan Koperasi atau IPR atas WPR yang telah ditetapkan sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. 18. Bahwa Pasal 108 ayat (1) huruf b UU Minerba secara tegas mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (“Program PPM”) yang mencakup pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat di wilayah pertambangan yang meliputi: a. Pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah pertambangan dalam kegiatan pertambangan; b. Program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas; dan c. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan sosial dan pemerataan manfaat ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. 19. Bahwa Pemerintah juga memastikan bahwa Program PPM tersebut tidak bersifat simbolik atau administratif semata, melainkan dilaksanakan secara partisipatif dan substantif dengan melibatkan masyarakat hukum adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pertambangan di wilayah sekitar tambang. Pelibatan tersebut mencakup 197 berbagai aspek, antara lain peningkatan kapasitas ekonomi lokal, pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat adat. 20. Bahwa dari ribuan perusahaan pertambangan yang beroperasi, dapat diambil sebagian kecil contoh yang terdiri dari beberapa pemegang perizinan pertambangan Mineral, antara lain PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, serta enam perusahaan pemegang perizinan pertambangan Batubara, antara lain PT Adaro Energy Indonesia Tbk, PT Kideco Jaya Agung, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Multi Harapan Utama, dan PT Bukit Asam Tbk, yang secara kolektif telah merealisasikan Program PPM dengan total gabungan realisasi sebesar Rp2.478.514.029.164 (dua triliun empat ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus empat belas juta dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat Rupiah) dalam kurun waktu tahun 2024. Program tersebut dimanfaatkan antara lain untuk pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, perlindungan lingkungan hidup, penguatan kelembagaan komunitas, serta pembangunan infrastruktur penunjang. 21. Bahwa contoh-contoh tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah dan para pemegang izin yang telah berlangsung secara konsisten, bahkan sebelum berlakunya perubahan terakhir UU Minerba. Oleh karenanya, pengaturan baru dalam UU Minerba tidak menciptakan kewajiban yang sama sekali baru, melainkan memperkuat, memperjelas, dan menegaskan praktik yang telah berjalan, sehingga perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat dalam konteks pertambangan memiliki dasar hukum yang semakin tegas, terukur, dan akuntabel. 22. Bahwa ketentuan yang mewajibkan pemegang izin untuk melibatkan masyarakat hukum adat dalam Program PPM menunjukkan bahwa UU Minerba dirancang untuk memastikan manfaat pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi juga menjangkau dimensi sosial, budaya, dan kesejahteraan komunitas adat. Norma ini sekaligus mencerminkan komitmen konstitusional negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat 198 sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (2) serta dalam kerangka Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarjono Amsan dalam persidangan tanggal 12 Januari 2026, terungkap bahwa kedekatan koperasi dengan masyarakat, khususnya koperasi berbasis daerah, merupakan faktor strategis yang memungkinkan Negara memastikan agar hasil pengelolaan sumber daya alam benar-benar menjangkau rakyat. Dalam konteks tersebut, mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK melalui prioritas menjadi instrumen kebijakan yang relevan dan diperlukan, karena membuka ruang legal dan terukur bagi koperasi, termasuk UKM dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, untuk berperan dalam kepentingan ekonomi rakyat. 24. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa UU Minerba telah secara nyata dan konsisten mengakomodasi perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, antara lain melalui kewajiban penyelesaian hak atas tanah dan pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan UU Minerba mengabaikan aspek sosial dan masyarakat adat tidak terbukti, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). E. “Lelang” dan “Prioritas” Merupakan Dua Instrumen yang Berbeda namun Saling Melengkapi, serta Memiliki Rasionalitas Konstitusional yang Distingtif 25. Bahwa UU Minerba pada pokoknya mengenal (i) mekanisme lelang; dan (ii) mekanisme pemberian dengan cara prioritas untuk subjek atau tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan pembentuk undang-undang menyusun desain kebijakan yang tidak tunggal; melainkan adaptif terhadap karakter tujuan kebijakan. Oleh karena itu, mekanisme prioritas bukan pembatalan mekanisme lelang, tetapi instrumen pelengkap untuk mencapai tujuan konstitusional Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 secara lebih efektif. 199 26. Bahwa karena perkara ini memeriksa dua permohonan yang digabung, maka pemaknaan “prioritas” harus dibedakan konteksnya: a. Perkara 160: prioritas ditujukan untuk pemerataan akses dan pemberdayaan ekonomi rakyat, termasuk formalisasi/penertiban pertambangan rakyat atau skala kecil, agar berada dalam sistem hukum yang memungkinkan pengawasan dan perlindungan lingkungan berjalan. Bahwa dalam Perkara 160, logika afirmasi prioritas memiliki rasionalitas demokrasi ekonomi: apabila seluruh alokasi diserahkan pada mekanisme kompetitif yang bertumpu pada kekuatan modal, maka ada risiko historis pemusatan pengelolaan sumber daya alam pada pelaku bermodal besar, sementara pelaku ekonomi rakyat dan entitas lokal tidak memperoleh akses yang proporsional. Di sini, prioritas berfungsi sebagai “koreksi struktural” agar manfaat pengelolaan sumber daya alam lebih merata. Pemberian akses yang proporsional kepada pelaku ekonomi rakyat dan entitas lokal dengan tujuan agar manfaat pengelolaan sumber daya alam lebih merata merupakan wujud pemenuhan hak oleh Negara kepada warga negara untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang diamanatkan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Ahli Dr. Ir. Fadhila Achmadi Rosyid, S.T., M.T., dalam keterangannya pada persidangan tanggal 12 Januari 2026 juga menguatkan rasionalitas teknis kebijakan tersebut, dengan menjelaskan bahwa pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat memiliki karakteristik modal, teknologi, dan risiko operasional yang berbeda secara fundamental dibandingkan pertambangan skala besar. Dalam konteks tersebut, model pemberian melalui mekanisme prioritas dipandang relevan sebagai instrumen formalisasi dan pemerataan akses, agar entitas lokal tidak sepenuhnya tersingkir oleh kompetisi lelang yang bersifat kapital-intensif, dengan tetap mensyaratkan pemenuhan Kaidah Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice) melalui penetapan 200 kriteria, pendampingan teknis, serta pengawasan yang ketat oleh Pemerintah. Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “Pertambangan skala kecil dan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat memerlukan prioritas pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi koperasi, UMKM, perorangan, dan organisasi kemasyarakatan, bukan sistem lelang yang kompetitif, karena karakteristiknya yang mengandalkan modal kecil serta teknik penambangan dan pengolahan sederhana, sehingga ideal untuk meningkatkan perekonomian wilayah setempat. Kebijakan ini, tertuang dalam PP No. 39 Tahun 2025, mengakui bahwa entitas lokal dengan sumber daya terbatas sangat mungkin tidak mampu bersaing melalui lelang dengan korporasi besar. Namun di lain sisi pihak-pihak tersebut mampu mengelola cadangan marginal menggunakan metode manual seperti tromol (pada pertambangan emas) atau gravity separation (pada pertambangan timah) yang minim teknologi canggih. Prioritas ini memastikan akses langsung ke WIUP, menciptakan pendapatan bagi pekerja lokal, royalty, PAD, dan efek berganda UMKM tanpa mengorbankan efisiensi.” Selain itu, keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, M.Si., M.IP., juga relevan untuk menegaskan dimensi perluasan manfaat pengelolaan sumber daya alam bagi kepentingan pendidikan tinggi. Kerja sama antara perguruan tinggi dengan pemerintah, BUMN, BUMD, maupun dunia usaha merupakan praktik yang diakui dan didorong oleh rezim pendidikan tinggi nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, inovasi, seta relevansi dengan Tridharma Perguruan Tinggi. “…Khusus bagi perguruan tinggi, dukungan pendanaan yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara terarah untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, yang menurut hemat Ahli sejalan dengan pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan turunan di sektor pertambangan….” b. Perkara 202: prioritas ditujukan untuk percepatan hilirisasi, yang secara teknis membutuhkan integrasi hulu–hilir, kepastian pasokan, investasi besar, dan standar operasi yang tidak selalu dapat dijamin oleh lelang generik. Logika prioritas dalam kebijakan ini adalah logika kebijakan industri: hilirisasi bukan transaksi administratif biasa, melainkan proyek strategis jangka panjang yang mensyaratkan kapabilitas pembiayaan, teknologi, integrasi rantai pasok, serta kepastian operasi. Mekanisme 201 seleksi harus dapat menguji faktor-faktor tersebut secara substantif, bukan sekadar kompetisi prosedural. Ahli Prof. Dr. Ir. Sungging Pintowantoro, S.T., M.T dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan pada tanggal 9 Januari 2026 menegaskan bahwa kegiatan hilirisasi dan pengolahan mineral merupakan aktivitas industri yang padat modal, padat teknologi, berisiko tinggi, dan sangat bergantung pada stabilitas operasi serta kepastian pasokan bahan baku. Selengkapnya dikutipkan sebagai berikut: “Dalam konteks fasilitas pemurnian yang padat modal, berumur panjang, dan mensyaratkan skala operasi minimum tertentu, kepastian pasokan bahan baku merupakan prasyarat teknis yang sangat mendasar.” 27. Bahwa oleh karena lelang dan prioritas memiliki fungsi, sasaran, dan rasionalitas kebijakan yang berbeda, maka dalil para Pemohon yang menyamakan mekanisme prioritas sebagai bentuk “penunjukan langsung” atau “penghapusan kompetisi” tidak tepat dan menyesatkan secara konseptual. Norma mengenai prioritas tetap mensyaratkan seleksi berbasis kriteria yang objektif, verifikasi administratif dan teknis, serta mekanisme pengawasan, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan pemberian tanpa proses. 28. Bahwa dalam seluruh konteks tersebut, Pemerintah menegaskan bahwa penerapan mekanisme prioritas sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Sebaliknya, kompleksitas dan dampak kegiatan pertambangan saat ini justru menuntut penerapan standar lingkungan dan keselamatan yang tetap menjadi faktor yang sangat menentukan. 29. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa mekanisme lelang dan mekanisme prioritas merupakan dua instrumen kebijakan yang berbeda namun saling melengkapi, masing-masing memiliki rasionalitas konstitusional yang sah dalam kerangka Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, serta tidak dapat disamakan dengan penunjukan langsung ataupun penghapusan kompetisi. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mempersoalkan mekanisme prioritas tidak beralasan menurut hukum, sehingga 202 permohonan para Pemohon patut ditolak untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). F. Norma A Quo Telah Jelas, Terukur, dan Diatur Lebih Lanjut, sehingga Tidak Memerlukan Penafsiran Baru 30. Bahwa Pemerintah menegaskan norma a quo telah merumuskan secara jelas mengenai subjek/tujuan prioritas (sesuai masing-masing pasal yang diuji dalam Perkara 160 maupun Perkara 202) dan menempatkannya dalam kerangka HMN Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; sehingga tidak terdapat kekaburan norma (obscuur) yang menuntut penafsiran baru yang bersifat membentuk norma. 31. Bahwa permohonan para Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah “mengubah desain” kebijakan (misalnya mensyaratkan bentuk mekanisme tertentu atau menambah frasa yang bersifat merumuskan kembali pilihan kebijakan) pada hakikatnya adalah permintaan pembentukan norma baru (positive legislator) yang berada di luar fungsi pengujian konstitusionalitas. 32. Bahwa kebijakan prioritas adalah kebijakan yang bersifat adaptif dan korektif terhadap kebutuhan pemerataan akses dalam masyarakat, sejalan dengan gagasan hukum yang responsif atas dinamika sosial; namun sifat kebijakan yang dinamis tersebut tidak serta-merta menjadikan norma a quo kabur atau inkonstitusional, sepanjang norma memiliki batasan, parameter, dan instrumen pelaksanaan yang memadai. 33. Bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Dr. Ir. Fadhila Achmadi Rosyid, mekanisme prioritas tidak bersifat otomatis, melainkan tetap mensyaratkan kelayakan teknis dan penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice), sehingga desain prioritas sebagai jalur akses yang selektif dan diawasi selaras dengan prinsip kepastian hukum. Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “Meskipun golongan-golongan tersebut melakukan kegiatan dengan skala yang relatif kecil, namun kelayakan teknis dan kewajiban menjalankan GMP tetap menjadi suatu keharusan. Beberapa hal yang dapat menjadi kunci untuk pencapaian kelayakan teknis dan kemampuan untuk menerapkan GMP adalah sebagai berikut: • Pemerintah mengatur lebih detail terkait mekanisme prioritas WIUP/WIUPK kepada Koperasi, UMKM, Perorangan, dan Organisasi Masyarakat/Keagamaan 203 Pemerintah perlu mengatur kriteria lebih spesifik bagi yang akan melakukan pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat selaku penerima prioritas WIUP, misalnya mengatur luasan tertentu WIUP/WIUPK untuk mineral logam/batubara sehingga dapat memastikan kelayakan teknis dan pelaksanaan GMP. Misalnya kriteria teknis mencakup verifikasi NIB pertambangan, susunan pengurus lokal (wilayah keanggotaan satu kabupaten/kota), kepemilikan ahli geologi/pertambangan berpengalaman, serta rencana RKAB dengan jaminan pelaksanaan eksplorasi. Regulasi detail melalui Permen ESDM akan mencegah penyalahgunaan prioritas oleh entitas tidak qualified, termasuk menyesuaikan dengan besaran modal yang kecil dan teknik produksi sederhana. Pengaturan spesifik ini krusial agar penambangan tetap aman, ramah lingkungan (misalnya bebas merkuri, reklamasi progresif), dan berkelanjutan, menghindari degradasi lahan atau konflik sosial seperti pada PETI. Dengan kriteria administratif/teknis yang jelas (legalitas OSS, tenaga kerja terlatih, komitmen GMP), entitas prioritas dapat memenuhi standar nasional sehingga memaksimalkan manfaat ekonomi lokal.” 34. Bahwa oleh karena itu, kekhawatiran para Pemohon mengenai perlindungan lingkungan hidup dapat Pemerintah luruskan, mengingat aspek lingkungan hidup telah diatur secara komprehensif dalam kerangka regulasi teknis dan pengawasan pertambangan. 35. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa norma a quo telah jelas, terukur, dan konstitusional, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, Pemerintah memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KESIMPULAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON PADA PERKARA 160 A. PRIORITAS UNTUK UKM/KOPERASI/PERSEORANGAN/BADAN USAHA MILIK ORMAS KEAGAMAAN ADALAH KONSTITUSIONAL, PRO- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN TIDAK MENGGANGGU ASPEK LINGKUNGAN A.1. Pemberian WIUP dan WIUPK dengan Cara Prioritas kepada UKM, Perusahaan Perseorangan, dan Koperasi sebagai Wujud Keadilan Ekonomi dan Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi 204 36. Bahwa Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Norma konstitusional ini menempatkan kelompok ekonomi rakyat seperti UKM, perusahaan perseorangan, dan koperasi sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional yang berfungsi mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. 37. Bahwa kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada UKM, perusahaan perseorangan, dan koperasi merupakan bentuk konkret pelaksanaan prinsip pemerataan akses ekonomi yang dijamin Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Negara melalui undang- undang memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi afirmatif agar struktur ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok bermodal besar semata, melainkan memberikan ruang bagi pelaku ekonomi rakyat untuk turut berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. 38. Bahwa secara sosiologis, UKM, perusahaan perseorangan, dan koperasi merupakan tulang punggung ekonomi rakyat, yang beroperasi dekat dengan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, dan menggerakkan ekonomi daerah. Intervensi negara melalui mekanisme prioritas memberikan akses yang adil dan terukur terhadap pengelolaan sumber daya alam strategis, sekaligus memperkuat basis ekonomi lokal. 39. Bahwa dalam konteks koperasi, pengaturan prioritas dalam UU Minerba memiliki dasar pembenaran eksplisit dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi secara konstitusional diakui sebagai bentuk usaha yang paling sesuai dengan karakter ekonomi bangsa Indonesia, karena menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna, serta menekankan prinsip kebersamaan dan kesejahteraan kolektif. Pemberian prioritas kepada koperasi bukanlah penyimpangan dari asas kompetisi sehat, tetapi justru 205 pelaksanaan langsung dari asas kekeluargaan yang diamanatkan konstitusi. 40. Bahwa pelibatan UKM, perusahaan perseorangan, dan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam juga memiliki nilai hukum dan sosial penting dalam menertibkan kegiatan pertambangan rakyat. Di banyak daerah, kegiatan pertambangan rakyat telah berjalan secara turun- temurun, namun sering kali dilakukan di luar kerangka hukum karena kendala perizinan. Melalui mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas, pemerintah memberikan jalur legal dan terukur agar kegiatan ekonomi rakyat di sektor pertambangan dapat berjalan secara sah, aman, dan sesuai kaidah lingkungan. Dengan demikian, norma a quo justru diharapkan memperkuat kepastian hukum (rechtszekerheid) dan mendorong transisi dari praktik informal menuju tata kelola pertambangan yang tertib hukum. 41. Bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah pemerataan manfaat ekonomi dan penguatan ekonomi rakyat, sejalan dengan fungsi konstitusional Negara sebagai pelindung dan pemberdaya kelompok ekonomi kecil. Dengan memperluas partisipasi UKM dan koperasi dalam sektor strategis seperti pertambangan, pemerintah menciptakan efek pengganda terhadap pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Inilah esensi dari prinsip “kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, seyogyanya seluruh lapisan masyarakat, sampai ke akarnya (grassroot) bukan hanya sekadar penerima manfaat pasif, melainkan pelaku aktif dalam pengelolaan kekayaan alam nasional. 42. Bahwa keterangan Ahli Dr. Ir. Fadhila Achmadi Rosyid, S.T., M.T. menegaskan bahwa pelibatan koperasi, UKM, perseorangan, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat memiliki peran strategis dalam pengurangan kemiskinan, khususnya di daerah dengan keterbatasan lapangan kerja formal. Mekanisme prioritas memungkinkan formalisasi pengelolaan cadangan mineral marginal, menciptakan pendapatan langsung bagi masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta 206 menimbulkan efek pengganda ekonomi di tingkat lokal. Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “Penambangan skala kecil dan pertambangan rakyat memberikan manfaat ekonomi vital bagi masyarakat khususnya di daerah terpencil dengan cadangan mineral marginal yang tidak menarik bagi perusahaan besar. Aktivitas ini menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan harian yang signifikan, serta memicu pertumbuhan UMKM pendukung seperti logistik (pengangkutan) dan perdagangan. Royalti dari IPR/WPR juga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendukung infrastruktur lokal dan mengurangi kemiskinan di wilayah seperti Sulawesi Utara atau Kalimantan Tengah. Keterlibatan pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat oleh koperasi, UMKM, perorangan, serta Organisasi Masyarakat/Keagamaan memainkan peran strategis dalam mengurangi kemiskinan di daerah terpencil Indonesia, di mana akses lapangan kerja formal terbatas. Kebijakan prioritas IUP/WIUP bagi entitas lokal seperti koperasi dan UMKM (PP No. 39/2025) memungkinkan masyarakat setempat mengelola cadangan mineral marginal, menciptakan pendapatan langsung melalui bagi hasil dan royalti yang kembali ke PAD daerah. Hal ini membuka multiplier effect ekonomi, seperti UMKM pendukung logistik dan jasa, serta infrastruktur dasar yang meningkatkan daya beli dan mengurangi migrasi urban dari wilayah seperti Kalimantan atau Sulawesi.” 43. Bahwa kebijakan ini, pada faktanya, telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai contoh, Dewan Koperasi Indonesia, dalam keterangannya yang disampaikan oleh Saksi Sarjono Amsan selaku Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, menjelaskan bahwa dengan karakteristik mayoritas masyarakat yang menggantungkan dirinya pada kebermanfaatan koperasi setempat, maka kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada koperasi menjadi “suatu keharusan yang konstitusional”. 44. Bahwa Pemerintah juga telah memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan prioritas tetap tunduk pada mekanisme hukum dan pengawasan yang ketat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”), yang pada pokoknya menetapkan sistem verifikasi yang dilakukan oleh 207 instansi pemerintahan yang berwenang untuk mencegah penyalahgunaan skema pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas. 45. Bahwa dengan demikian, norma a quo dalam UU Minerba merupakan kebijakan afirmatif konstitusional yang sah, proporsional, dan berkeadilan, karena dilandasi oleh Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan ini mencerminkan peran aktif Negara untuk menegakkan prinsip demokrasi ekonomi, memperluas akses rakyat terhadap sumber daya nasional, dan memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, ketentuan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan perwujudan langsung dari perintah konstitusi untuk menjamin pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 46. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa norma a quo merupakan kebijakan afirmatif konstitusional yang sah, proporsional, dan berkeadilan, berlandaskan Pasal 28H ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta diarahkan untuk memperluas akses ekonomi rakyat dan mewujudkan kemakmuran yang lebih merata. Oleh karenanya, Pemerintah memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). A.2. Teknis Pemberian WIUP/WIUPK melalui Mekanisme Lelang dan Mekanisme Prioritas 47. Adapun sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konsitusi, Pemerintah sajikan kembali pengaturan turunan mengenai kriteria dan mekanisme tersebut dapat Pemerintah jabarkan dalam tabel sebagai berikut: 208 Aspek Pemberian WIUP atau WIUPK melalui Lelang Pemberian WIUP atau WIUPK dengan Cara Prioritas Sifat Mekanisme Terbuka, kompetitif, dan transparan Terbuka untuk UKM, Koperasi, Perusahaan Perseorangan, Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, BUMN/BUMD/Swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, dan badan usaha dalam rangka hilirisasi. Kewenangan Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Penyelenggara Teknis Panitia Lelang WIUP/WIUPK yang dibentuk oleh Menteri Melalui sistem verifikasi lintas kementerian. Jenis Wilayah WIUP dan WIUPK Kategori Peserta 1. WIUP dengan luas ≤ 500 ha: BUMD, swasta nasional lokal, koperasi, perseorangan. 2. WIUP dengan luas > 500 ha: BUMN, BUMD, swasta nasional, PMA, koperasi. 1. UKM; 2. Koperasi; 3. Perusahaan Perseorangan; 4. Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan; 5. BUMN/BUMD/Swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, dan badan usaha dalam rangka hilirisasi. WIUP: 209 Aspek Pemberian WIUP atau WIUPK melalui Lelang Pemberian WIUP atau WIUPK dengan Cara Prioritas Tahapan 1. Pengumuman lelang. 2. Penetapan peserta. 3. Prakualifikasi. 4. Kualifikasi. 5. Penetapan pemenang melalui Berita Acara Lelang. 1. Permohonan WIUP atau WIUPK oleh entitas pemohon; 2. Verifikasi persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen; dan 3. Persetujuan Pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara Prioritas oleh Menteri. WIUPK: 1. Didahului dengan penawaran secara prioritas kepada BUMN/BUMD. 2. Dilelang jika: a) lebih dari 1 BUMN/BUMD berminat; atau b) tidak ada BUMN/BUMD berminat/layak Penilaian Bobot Nilai Prakualifikasi: Pengalaman (20%); Sumber daya manusia (35%); Rencana kerja (45%). Bobot Nilai Kualifikasi: Bobot prakualifikasi (40%); Bobot penawaran harga (60%). Verifikasi dilakukan terhadap administrasi, kemampuan teknis, dan komitmen termasuk komitmen kerja sama/kemitraan. 210 Aspek Pemberian WIUP atau WIUPK melalui Lelang Pemberian WIUP atau WIUPK dengan Cara Prioritas Proses Verifikasi Dilakukan oleh Panitia Lelang berdasarkan evaluasi administratif, teknis, dan penawaran harga. 1. Kementerian Koperasi: verifikasi administratif koperasi. 2. Kementerian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah: verifikasi administratif UKM. 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: a) verifikasi administratif terhadap Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan; BUMN/BUMD/Swast a untuk kepentingan perguruan tinggi, dan badan usaha dalam rangka hilirisasi. b) verifikasi teknis & komitmen untuk semua entitas. Kriteria Khusus Koperasi Tidak Ada 1. Wilayah keanggotaan & domisili dalam 1 kabupaten/kota lokasi WIUP. 2. Memiliki NIB sektor pertambangan. 211 Aspek Pemberian WIUP atau WIUPK melalui Lelang Pemberian WIUP atau WIUPK dengan Cara Prioritas Kriteria Khusus UKM Tidak Ada 1. Berbentuk perseroan terbatas PT. 2. Berdomisili dalam 1 kabupaten/kota lokasi WIUP. 3. Pemegang saham adalah WNI berdomisili di kabupaten/kota tersebut. 4. Memiliki NIB sektor pertambangan. Kriteria BUMN/BUMD/ Swasta untuk Perguruan Tinggi Tidak Ada 1. Berbentuk PT persekutuan modal. 2. Memiliki pengalaman pertambangan atau didukung perusahaan berpengalaman. 3. Bersedia memberikan ≥60% keuntungan bersih kepada perguruan tinggi. 4. Keuntungan dibagi setelah diaudit akuntan publik. 5. Perjanjian kerja sama mengikuti masa berlaku izin usaha. Kriteria untuk Hilirisasi Tidak Ada BUMN atau badan usaha swasta yang melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. 48. Bahwa selanjutnya, izinkan Pemerintah untuk juga menanggapi pertanyaan Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. dengan 212 menjelaskan bahwa pengaturan teknis pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM 18/2025”). Adapun garis besar mekanisme pemberian dimaksud adalah sebagai berikut: a) Tahap perencanaan oleh Menteri: Menteri menetapkan rencana pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas. Rencana ini memuat paling sedikit: lokasi, luas, jenis komoditas, data dan informasi, status ruang, serta rencana pengalokasian. b) Tahap Permohonan Pemberian WIUP/WIUPK: (i) UKM, Koperasi, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, BUMN/BUMD/Swasta yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, BUMN/Swasta dalam rangka hilirisasi mengajukan permohonan pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas diajukan melalui Sistem OSS. (ii) Pemohon memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan pernyataan komitmen. (iii) Permohonan diverifikasi melalui OSS sesuai ketentuan pelaksanaan usaha pertambangan dan perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan verifikasi tersebut, Menteri memberikan persetujuan atau penolakan melalui OSS dalam 14 hari kerja. c) Tahap Persetujuan Pemberian WIUP/WIUPK dengan cara Prioritas: (i) Jika disetujui, persetujuan memuat setidaknya: peta WIUP/WIUPK, perintah bayar kompensasi data informasi (maks. 7 hari kerja), dan perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi (maks. 7 hari kerja). Setelah itu pemohon wajib mengajukan IUP/IUPK tahap Eksplorasi melalui OSS paling lambat 10 hari kerja sejak persetujuan WIUP/WIUPK. 213 (ii) Apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran/penempatan jaminan/pengajuan IUPK Eksplorasi dalam tenggat waktu yang ditetapkan, pemohon dianggap mengundurkan diri. Untuk WIUPK, kompensasi/jaminan yang sudah dibayarkan menjadi PNBP, wilayah dikembalikan kepada negara, dan pemohon beserta afiliasinya dapat dikenai daftar hitam 5 tahun atas layanan perizinan kewilayahan. d) Penawaran secara Prioritas kepada BUMN/BUMD: (i) Khusus pemberian WIUPK Mineral Logam dan WIUPK Batubara, dapat ditawarkan secara bersamaan kepada BUMN dan/atau BUMD. Selanjutnya BUMN/BUMD yang berminat menyampaikan surat pernyataan minat. (ii) Dalam hal pada penawaran WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara secara prioritas terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN dan/atau BUMD yang menyatakan minat, Menteri menyampaikan kepada BUMN dan/atau BUMD untuk mencapai kesepakatan membentuk perusahaan patungan. (iii) Kesepakatan membentuk perusahaan patungan disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian dari Menteri. (iv) Dalam hal tertentu, BUMN dan/atau BUMD dapat mengikutsertakan pihak lain sebagai pemegang saham pada perusahaan patungan dengan kepemilikan saham gabungan BUMN dan/atau BUMD paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen). 49. Bahwa dalam kesempatan ini, Pemerintah ingin menegaskan kembali bahwa tidak terdapat ruang bagi praktik subjektivitas, keberpihakan, atau “like and dislike” dalam proses pemberian WIUP/WIUPK maupun perizinannya. Jika mencermati seluruh mekanisme sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa proses tersebut dirancang secara ketat, berlapis, dan terukur untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima pemberian WIUP atau WIUPK benar-benar memenuhi standar kelayakan teknis, administratif, finansial, dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam peraturan pelaksana UU 214 Minerba. Hal tersebut merupakan perwujudan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan akuntabilitas yang menjadi dasar penyusunan UU Minerba, sehingga setiap WIUP atau WIUPK yang diberikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. 50. Bahwa dengan desain pengaturan yang sedemikian afirmatif dan ketat, Pemerintah memandang bahwa mekanisme pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara prioritas menjadi instrumen afirmatif yang tetap berada dalam koridor kehati-hatian tersebut. Mekanisme pemberian dengan cara prioritas tetap tunduk pada verifikasi mendalam dan diberikan dengan mempertimbangkan kebijakan afirmatif. 51. Bahwa selanjutnya, Pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada para Pemohon dan Yang Mulia Majelis Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H., sebagai bahan pertimbangan mengenai perbedaan pengaturan luasan WIUP/WIUPK yang diberikan melalui mekanisme prioritas dibandingkan dengan mekanisme lelang. Pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas bukanlah pemberian tanpa batas, melainkan secara tegas dibatasi luas wilayahnya oleh peraturan perundang-undangan. 52. Bahwa penetapan luasan tersebut secara nyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan luasan WIUP/WIUPK yang dapat diperoleh melalui mekanisme lelang. 53. Bahwa dengan demikian, kekhawatiran bahwa mekanisme prioritas justru akan memberikan wilayah yang lebih besar, tidak terkendali, atau menimbulkan ketidakadilan, adalah tidak beralasan. Justru sebaliknya, pembatasan luasan ini merupakan instrumen pengendalian negara untuk memastikan asas proporsionalitas, pemerataan, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. 54. Bahwa pembatasan luasan WIUP/WIUPK dimaksud secara eksplisit diatur dalam Pasal 26F PP 39/2025, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Untuk Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah, luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara diberikan paling luas: (i) 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau (ii) 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Batubara. 215 b) Untuk Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara diberikan paling luas: (i) 25.000 (dua puluh lima ribu) untuk WIUP Mineral logam; atau (ii) 15.000 (lima belas ribu) untuk kegiatan usaha pemiik WIUP Batubara. c) Untuk BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara diberikan paling luas: (i) 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau (ii) 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batubara. d) Untuk BUMN dan Badan Usaha Swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah dan/atau hilirisasi, luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara diberikan paling luas: (i) 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau (ii) 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batubara. 55. Bahwa menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A mengenai siapa saja yang telah menerima WIUP/WIUPK dengan cara prioritas, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah telah melaksanakan pemberian WIUPK berdasarkan penawaran secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), yaitu kepada PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 01/1/WIUPK/PMDN/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Persetujuan Pemberian Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Komoditas Batubara kepada PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara untuk wilayah eks PKP2B. 56. Bahwa selanjutnya, sampai dengan saat ini Pemerintah belum memberikan WIUP/WIUPK dengan cara prioritas lainnya, mengingat Pemerintah menyelesaikan penyempurnaan seluruh peraturan pelaksana, termasuk telah diterbitkannya Permen ESDM 18/2025 yang 216 mengatur secara teknis tata cara pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas. Selain itu, meskipun menggunakan mekanisme prioritas, pelaksanaan kebijakan ini tetap mensyaratkan proses evaluasi dan verifikasi yang ketat, sehingga Pemerintah menerapkannya secara cermat, dan berhati-hati untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan. 57. Bahwa atas hal tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa perbedaan antara mekanisme lelang dan mekanisme pemberian dengan cara prioritas bukanlah bentuk perlakuan istimewa, melainkan implementasi kebijakan afirmatif yang bersifat konstitusional. Kedua mekanisme tersebut dijalankan secara transparan, proporsional, dan akuntabel, dengan tujuan untuk memastikan pemerataan kesempatan berusaha, memperluas partisipasi ekonomi masyarakat. B. PRIORITAS UNTUK KEPENTINGAN PERGURUAN TINGGI ADALAH KONSTITUSIONAL, DENGAN PERLINDUNGAN TATA KELOLA DAN MANFAAT PUBLIK 58. Bahwa mencermati dinamika persidangan yang berjalan, Pemerintah perlu terlebih dahulu menjelaskan bahwa WIUP/WIUPK tidak diberikan secara langsung kepada entitas perguruan tinggi, melainkan kepada BUMN/BUMD/Swasta yang akan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Izinkan Pemerintah untuk menyajikan kembali kutipan pengaturan kebijakan dalam norma a quo sebagai berikut: “(1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. (2) … (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang mendapatkan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama.” “(1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. 217 (2) … (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama.” “(1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. (2) … (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama.” 59. Bahwa selanjutnya Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: B.1. Kebijakan Ini Terbukti Mendukung Mandat Pasal 31 Ayat (5), Mengintegrasikan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Penguatan Kapasitas Pendidikan, serta Tidak Mengganggu Independensi Lembaga Akademik 60. Bahwa pengaturan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan disertai dengan berbagai mekanisme perlindungan yang krusial bagi kepentingan perguruan tinggi dalam dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksananya. Sebagai gambaran Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, hal tersebut antara lain: a. Pasal 51A ayat (4), Pasal 60A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (4) UU Minerba (Pasal yang diuji), yang menegaskan kewajiban pengelolaan keuntungan secara adil dalam kerja sama dengan perguruan tinggi, serta disertai pemeriksaan dan pengawasan keuangan terhadap BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta; b. Pasal 26D huruf d angka 3, huruf e angka 5, serta Pasal 75D huruf d angka 5 PP 39 Tahun 2025, yang mewajibkan BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta untuk memberikan 60% (enam puluh persen) dari keuntungan bersih kepada perguruan tinggi; dan c. Pasal 26D huruf g dan Pasal 75D huruf f PP 39 Tahun 2025, yang memperkuat prinsip pemerataan akses pendidikan secara nasional 218 dengan mensyaratkan bahwa kerja sama dilakukan dengan perguruan tinggi atau gabungan perguruan tinggi yang salah satunya berada dalam satu provinsi yang sama dengan lokasi WIUP atau WIUPK. 61. Bahwa Pemerintah perlu menegaskan tidak terdapat penafsiran yang membenarkan anggapan bahwa perguruan tinggi “beralih fungsi” menjadi pelaku usaha pertambangan. Skema yang diatur dalam UU Minerba dan peraturan pelaksananya adalah kerja sama, bukan pengelolaan langsung oleh perguruan tinggi. Kebijakan ini justru ditujukan untuk memperkuat kapasitas perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dukungan pembiayaan yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam secara sah dan terukur. 62. Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan secara jelas bahwa kebijakan a quo bersifat afirmatif dan proporsional. Perguruan tinggi tidak dialihkan orientasinya ke kegiatan ekonomi pertambangan, sementara badan usaha juga tidak berganti fungsi. Badan usaha yang memperoleh WIUP/WIUPK dengan cara prioritas justru memikul tanggung jawab tambahan untuk mendukung penguatan kapasitas pendidikan tinggi. Skema ini menciptakan hubungan timbal balik yang sehat, di mana Negara memperkuat pendidikan tinggi, badan usaha berkontribusi pada pembangunan manusia, dan manfaat akhirnya kembali kepada kepentingan publik. 63. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, dalam keterangannya pada persidangan tanggal 12 Januari 2026, menegaskan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi modern, penguatan pendanaan serta kerja sama dengan Pemerintah dan dunia usaha merupakan kebutuhan objektif guna menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Menurut Ahli, universitas berkelas dunia pada umumnya ditopang oleh sumber pendanaan yang beragam dan berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama dengan industri, sepanjang dilakukan dalam kerangka tata kelola yang transparan dan tidak mengganggu otonomi serta kebebasan akademik. Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “Untuk menjalankan fungsi pendidikan secara optimal, perguruan tinggi pada hakikatnya perlu mengacu pada praktik 219 penyelenggaraan world class university. Sejalan dengan itu, Ahli berpandangan bahwa penguatan pendanaan perguruan tinggi selaras dengan praktik universitas berkelas dunia, yang pada umumnya ditopang oleh basis pendanaan yang besar dan berkelanjutan guna menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Dalam praktik di banyak negara, penguatan kapasitas perguruan tinggi juga didukung oleh sumber pendanaan yang beragam, antara lain dana abadi (endowment fund), unit usaha, kerja sama dengan industri, serta dukungan pemerintah.” 64. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko juga menegaskan tidak terdapat ketidakwajaran secara konseptual maupun tata kelola apabila perguruan tinggi menjalin kerja sama dengan dunia usaha, selama kerja sama tersebut bersifat transparan, akuntabel, dan tidak mengintervensi independensi akademik. Dalam perspektif tersebut, kebijakan pemberian prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi justru dipahami sebagai desain yang dapat memperkuat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta memperluas manfaat publik dari pengelolaan sumber daya alam. 65. Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “Dalam prakteknya, perguruan tinggi mengelola potensi konflik kepentingan dalam kerja sama dengan pihak eksternal melalui kerangka regulasi dan penerapan kebijakan yang ketat. Tujuan utamanya adalah memastikan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) tetap berjalan secara independen dan akuntabel. Beberapa langkah kunci yang dapat diterapkan meliputi: 1. Penyusunan dan Penegakan Kebijakan Formal… 2. Transparansi dan Pengungkapan (Disclosure)… 3. Mekanisme Tinjauan dan Evaluasi Independen… 4. Manajemen Konflik… 5. Edukasi dan Pelatihan Berkelanjutan… 6. Perlindungan Independensi Akademik… 7. Akuntabilitas Publik… Dengan menerapkan kerangka kerja yang komprehensif ini, perguruan tinggi dapat menyeimbangkan kebutuhan kolaborasi eksternal dengan kewajiban menjaga independensi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.” 66. Bahwa untuk menjawab kekhawatiran konflik kepentingan, Ahli Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko memandang titik kuncinya adalah safeguard, sebagaimana dikutipkan dalam keterangannya sebagai berikut: “Secara konseptual dan praktis, otonomi akademik dan kebebasan akademik tetap dapat dijaga meskipun perguruan tinggi memperoleh dukungan atau manfaat dari kerja sama dengan badan 220 usaha swasta, termasuk dalam sektor pertambangan, sepanjang terdapat mekanisme perlindungan yang memadai. Penjagaan tersebut dilakukan melalui prinsip-prinsip, antara lain: 1. Transparansi Penuh: Semua perjanjian kerja sama harus dipublikasikan secara penuh, termasuk ketentuan pendanaan, hak kekayaan intelektual, dan batasan kerahasiaan. 2. Tata Kelola Independen: Pembentukan komite pengawas independen, yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, dan perwakilan masyarakat sipil (bukan hanya perwakilan perusahaan atau administrasi universitas), untuk meninjau dan menyetujui proyek kerja sama. 3. Klausul Kebebasan Riset: Perjanjian kontrak harus secara eksplisit mencakup klausul yang menjamin kendali penuh peneliti atas desain penelitian, metodologi, analisis, dan publikasi hasil, tanpa hak veto dari mitra swasta. 4. Diversifikasi Pendanaan: Perguruan tinggi tidak boleh terlalu bergantung pada satu sumber pendanaan swasta untuk menghindari pengaruh yang tidak proporsional. 5. Etika dan Regulasi Internal: Perguruan tinggi perlu memiliki kode etik internal yang kuat dan jelas mengenai konflik kepentingan dan interaksi dengan industri.” 67. Bahwa legitimasi yuridis atas keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan kekayaan negara juga telah secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pendidikan Tinggi (“UU Pendidikan Tinggi”) juga menegaskan tanggung jawab Negara dalam memfasilitasi hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU Pendidikan Tinggi, mengatur: “Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.” 68. Bahwa dengan demikian, norma a quo tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, melainkan merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional dan implementasi sistemik dari kebijakan yang telah terlebih dahulu diatur dalam UU Pendidikan Tinggi. Kebijakan afirmatif ini bersifat proporsional, berbasis pada prinsip keadilan, efisiensi berkeadilan, serta transparansi publik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 69. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-X/2012 juga telah menegaskan tidak adanya persoalan konstitusional apabila Pemerintah memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada badan hukum lain, termasuk perguruan tinggi negeri dan BUMN, selama kepemilikan negara tidak dialihkan dan pengelolaan dilakukan dengan persyaratan 221 serta pengawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi berada sepenuhnya dalam koridor penguasaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 70. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi adalah konstitusional, tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5), Pasal 28C ayat (1), maupun Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta merupakan implementasi langsung kewajiban Negara untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam dengan pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia. Oleh karenanya, Pemerintah memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). B.2. Pemberian WIUP dan WIUPK dengan Cara Prioritas untuk Kepentingan Perguruan Tinggi sebagai Perwujudan Ekonomi Konstitusional Berbasis Pengetahuan dan Keberlanjutan 71. Bahwa kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi merupakan bagian dari desain ekonomi konstitusional Indonesia yang berorientasi jangka panjang. Negara tidak menempatkan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara semata-mata sebagai instrumen eksploitasi ekonomi jangka pendek, melainkan sebagai sarana strategis untuk membangun kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia nasional yang berkelanjutan. 72. Bahwa dalam skema tersebut, perguruan tinggi tidak diposisikan sebagai pelaku usaha pertambangan, melainkan sebagai penerima manfaat konstitusional dari pengelolaan sumber daya alam melalui pola kemitraan yang sah, terukur, dan berada dalam kendali Negara. Operasionalisasi kegiatan pertambangan tetap dilakukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta yang memiliki izin, kompetensi teknis, dan tanggung jawab hukum penuh, sedangkan perguruan tinggi tetap menjalankan fungsi 222 utamanya sebagai institusi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 73. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, M.S.I., M.I.P juga menegaskan bahwasanya penguatan pendanaan dan kerja sama berbasis tata kelola yang baik menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas pendidikan, produktivitas riset, dan perluasan pengabdian kepada masyarakat dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi. Selengkapnya dikutipkan sebagai berikut: “Ahli berpandangan bahwa penguatan pendanaan perguruan tinggi selaras dengan praktik universitas berkelas dunia, yang pada umumnya ditopang oleh basis pendanaan yang besar dan berkelanjutan guna menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Dalam praktik di banyak negara, penguatan kapasitas perguruan tinggi juga didukung oleh sumber pendanaan yang beragam, antara lain dana abadi (endowment fund), unit usaha, kerja sama dengan industri, serta dukungan pemerintah. Dengan basis pendanaan yang memadai, perguruan tinggi memiliki ruang yang lebih kuat untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan produktivitas riset, memperluas pengabdian masyarakat, dan memperbaiki tata kelola kelembagaan” 74. Bahwa mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi telah diatur secara rinci dalam PP 39/2025, yang mewajibkan setiap bentuk kerja sama dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas dan transparan. Perjanjian tersebut mencakup pembagian peran dan tanggung jawab, mekanisme pengawasan, serta ketentuan mengenai alih teknologi, alih pengetahuan, dan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, seluruh proses berjalan dalam koridor hukum publik yang akuntabel dan dapat diaudit. 75. Bahwa menanggapi kekhawatiran para Pemohon mengenai potensi dominasi kepentingan komersial atau terganggunya kebebasan akademik, sebagaimana juga telah dikuatkan oleh Ahli Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, M.S.I., M.I.P., pada prinsipnya otonomi dan kebebasan akademik tetap dapat dijaga melalui prinsip transparansi, pengawasan internal perguruan tinggi, serta pengaturan kontraktual yang secara tegas menjamin independensi riset dan publikasi ilmiah. 223 76. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa norma a quo mencerminkan ekonomi konstitusional Indonesia yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam dengan pencerdasan kehidupan bangsa dan kemakmuran berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (5) juncto Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak bersifat diskriminatif, dan tidak mengancam independensi akademik, melainkan memperkuat peran strategis perguruan tinggi dalam pembangunan nasional berbasis pengetahuan. Oleh karenanya, Pemerintah memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). IV. KESIMPULAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON PADA PERKARA 202 A. PRIORITAS DALAM RANGKA HILIRISASI MINERAL DAN BATUBARA ADALAH KONSTITUSIONAL A.1. Hilirisasi Berakar pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan Mengarah pada Nilai Tambah Nasional yang Berkelanjutan 77. Bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, Pemerintah berkesimpulan bahwa pengaturan pemberian WIUP Mineral dan WIUP Batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi berakar langsung pada Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sebagai perwujudan hak menguasai negara yang diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah nasional secara berkelanjutan. 78. Bahwa hilirisasi merupakan pilihan konstitusional, bukan sekadar preferensi kebijakan, yang dimaksudkan untuk mengakhiri pola ekonomi ekstraktif dan memastikan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi rakyat melalui pengolahan, pemurnian, dan industrialisasi lanjutan. 79. Bahwa selain itu, telah juga terbukti bahwa arah kebijakan nasional secara konsisten menempatkan hilirisasi sebagai strategi utama, sebagaimana tercermin dalam Asta Cita Presiden serta RPJMN 2025–2029, yang menegaskan bahwa sumber daya alam tidak boleh berhenti pada tahap 224 eksploitasi, melainkan harus menghasilkan nilai tambah, lapangan kerja, dan penguatan struktur industri nasional. 80. Bahwa secara empiris, data yang diajukan Pemerintah menunjukkan peningkatan penerimaan negara yang signifikan dari ekspor produk hasil pengolahan dan/atau pemurnian dibandingkan ekspor bahan mentah, yang secara nyata membuktikan bahwa hilirisasi menghasilkan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar bagi negara. 81. Bahwa sebagai gambaran, Pemerintah menyajikan data perbandingan antara realisasi penerimaan negara dari kegiatan ekspor bahan mentah (nikel dan bauksit) pada tahun 2017 dan ekspor hasil produk pengolahan dan/atau pemurnian pada tahun 2025 (sampai 30 November 2025) sebagai berikut: No Komoditas Penerimaan Negara Ekspor Bahan Mentah Tahun 2017 Ekspor Produk Pengolahan dan/atau Pemurnian Tahun 2025 (sampai 30 November 2025) 1. Nikel Rp. 711.824.556.136 Rp. 16.655.187.203.681 2. Bauksit Rp. 73.765.060.941 Rp. 743.717.798.051 82. Bahwa fakta tersebut menegaskan hilirisasi sebagai kebijakan strategis yang rasional dan efektif untuk meningkatkan penerimaan negara, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global mineral dan batubara. 83. Bahwa sejalan dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Sungging Pintowantoro, S.T., M.T., sebelumnya yang memandang secara objektif bahwa hilirisasi dan pemurnian merupakan kegiatan industri yang padat modal, padat teknologi, berisiko tinggi, dan memerlukan kepastian pasokan serta keterpaduan hulu–hilir, sehingga menuntut dukungan kebijakan yang memungkinkan seleksi pelaku usaha berdasarkan kesiapan teknis dan finansial. 84. Bahwa dalam konteks tersebut, pemberian WIUP Mineral dan WIUP Batubara dengan cara prioritas merupakan instrumen kebijakan yang rasional dan proporsional untuk memastikan bahwa agenda hilirisasi 225 dijalankan oleh entitas yang benar-benar mampu memenuhi tuntutan teknis, operasional, lingkungan, dan keselamatan proses. 85. Bahwa pelibatan badan usaha swasta sebagai subjek prioritas tidak menghilangkan peran BUMN, melainkan memberikan ruang kebijakan bagi Negara untuk memilih entitas yang paling siap menopang percepatan hilirisasi yang sangat padat modal dan berisiko tinggi, tanpa menghapuskan pengutamaan BUMN sebagaimana tetap diatur dalam norma a quo. 86. Bahwa oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mendalilkan adanya favoritisme, penyimpangan dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, atau pelemahan kedaulatan negara tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, baik secara normatif maupun secara faktual. 87. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan pemberian WIUP Mineral dan WIUP Batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi memiliki dasar konstitusional yang kuat, selaras dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta secara nyata ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas mekanisme prioritas tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan para Pemohon patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). A.2. Terbukti Rasionalitas Prioritas untuk Hilirisasi: Menjamin Kapabilitas, Kepastian Pasokan, Integrasi Hulu–Hilir, dan Kepatuhan Lingkungan 88. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemerintah berkesimpulan bahwa hilirisasi mineral dan batubara merupakan kegiatan yang bersifat padat modal, padat teknologi, dan berisiko tinggi, serta menuntut keterpaduan antara kegiatan penambangan dan pengolahan/pemurnian (integrasi hulu–hilir). Oleh karena itu, seleksi pemegang WIUP atau WIUPK dalam rangka hilirisasi harus mampu menilai secara substantif kesiapan investasi, penguasaan teknologi, integrasi rantai pasok, serta komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian. 226 89. Bahwa mekanisme lelang yang bersifat generik tidak selalu memadai untuk menguji faktor-faktor substantif tersebut, karena pada dasarnya dirancang untuk kompetisi administratif, bukan untuk menilai kesiapan proyek industri strategis jangka panjang. Dalam konteks ini, mekanisme prioritas merupakan instrumen kebijakan yang memungkinkan Negara memastikan bahwa pelaku usaha yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas untuk menjalankan agenda hilirisasi secara berkelanjutan. 90. Bahwa keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Sungging Pintowantoro, S.T., M.T., dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan pada 9 Januari 2026 menegaskan pandangannya sebagai berikut: “Konsistensi dan kepastian kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prasyarat teknis keberhasilan pemurnian mineral. Stabilitas kebijakan memungkinkan operasi jangka panjang yang berkesinambungan, yang pada gilirannya menjadi landasan bagi penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi, keselamatan operasi, dan keberlanjutan industri pemurnian secara keseluruhan.” 91. Bahwa Pemerintah berpandangan keterangan Ahli tersebut di atas menjadi fakta teknis yang memberikan rasionalitas objektif atas kebijakan prioritas dalam rangka hilirisasi, yang tidak dapat dipahami sebagai pemberian fasilitas atau privilese, melainkan sebagai instrumen seleksi untuk menjamin keberhasilan proyek strategis yang berdampak nasional. 92. Bahwa pelibatan badan usaha swasta selain BUMN dalam skema prioritas harus dipahami sebagai bentuk ruang kelenturan kebijakan yang terukur bagi Negara, agar percepatan hilirisasi tidak terhambat oleh keterbatasan pembiayaan dan kapabilitas dari satu jenis entitas tertentu. Namun demikian, kelenturan tersebut tidak mengurangi kontrol Negara, karena seluruh proses perizinan tetap dikunci melalui persyaratan ketat, pengawasan berlapis, serta sanksi administratif dan hukum, termasuk pemenuhan standar lingkungan dan keselamatan. 93. Bahwa dalam kerangka tersebut, titik berat perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat justru semakin menguat, karena entitas yang memperoleh prioritas hilirisasi memikul kewajiban yang lebih berat, antara lain pembangunan fasilitas industri, pengelolaan dampak lingkungan berskala besar, pemenuhan standar keselamatan proses, pengembangan tenaga kerja lokal, transfer teknologi, serta pelaksanaan kewajiban sosial secara terukur. Dengan demikian, prioritas merupakan akses kebijakan 227 yang disertai beban dan tanggung jawab yang lebih besar, bukan privilese tanpa kewajiban. 94. Bahwa Pemerintah juga perlu menegaskan kembali bahwasanya kebijakan prioritas ini berakar langsung pada amanat konstitusi, khususnya prinsip “efisiensi berkeadilan” sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip tersebut menghendaki pembangunan ekonomi yang efektif, berorientasi pada nilai tambah nasional, dan tetap menjamin pemerataan dan kemakmuran rakyat. Dalam kerangka inilah pelibatan BUMN dan badan usaha swasta dalam skema prioritas bukan merupakan penyimpangan, melainkan pengejawantahan prinsip efisiensi berkeadilan, yaitu ketika negara memilih setiap instrumen paling memungkinkan untuk mempercepat terwujudnya nilai tambah dalam jangka waktu yang terukur. 95. Bahwa apabila para Pemohon melihat dari sudut pandang yang lebih utuh, pemberian WIUP Mineral atau WIUP Batubara dengan cara prioritas kepada BUMN, maupun badan usaha swasta dalam rangka hilirisasi, bukanlah suatu “fasilitas prioritas” semata, tetapi justru merupakan penugasan konstitusional kepada badan usaha untuk mewujudkan hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah nasional. Entitas yang memperoleh prioritas tidak menerima fasilitas tanpa kewajiban, mereka diberi tugas besar untuk membangun industri pengolahan dan pemurnian, meningkatkan kapasitas produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, memastikan standar lingkungan, serta menanggung seluruh risiko finansial dan operasional secara mandiri. 96. Bahwa faktanya, entitas-entitas yang memperoleh WIUP Mineral atau WIUP Batubara saat ini, khususnya pada komoditas yang memiliki cadangan besar tetapi hingga kini belum didukung oleh ketersediaan fasilitas pengolahan. Sebagai ilustrasi, meskipun Indonesia telah menetapkan larangan ekspor bauksit sejak tahun 2019, hingga saat ini baru hanya 6 fasilitas pengolahan (smelter) bauksit yang beroperasi, diantaranya: a. Smelter PT Bintan Alumina Indonesia, di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau; 228 b. Smelter PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat; c. Smelter PT Indonesia Chemical Alumina, di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat; d. Smelter PT Indonesia Asahan Alumunium, di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara; dan e. Smelter PT Borneo Alumindo Prima, di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan hilirisasi tidak dapat bergantung pada mekanisme yang sebelumnya sudah berjalan seperti biasa, melainkan memerlukan pelibatan seluas mungkin terhadap badan usaha yang mampu memenuhi persyaratan teknis, finansial, dan operasional untuk mewujudkan pembangunan fasilitas pengolahan secara nyata dan terukur. 97. Bahwa oleh karena itu, pelibatan badan usaha swasta dalam kebijakan sebagaimana diatur dalam norma a quo tidak dimaksudkan mengurangi peran BUMN, tetapi justru memperluas kapasitas nasional dalam membangun hilirisasi. Kebijakan ini tidak meniadakan kesempatan BUMN, sebaliknya, Pemerintah memperluas ruang partisipasi agar percepatan hilirisasi tidak terhambat oleh keterbatasan satu jenis entitas saja. Dengan demikian, kombinasi peran BUMN dan badan usaha swasta merupakan strategi yang rasional, proporsional, dan diperlukan untuk memastikan hilirisasi mineral dan batubara berjalan cepat dan efektif. 98. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa mekanisme prioritas dalam rangka hilirisasi memiliki rasionalitas kebijakan dan konstitusional yang kuat, serta tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mempersoalkan mekanisme prioritas tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan para Pemohon patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). A.3. Penjelasan Frasa “dan/atau global”: Parameter Evaluatif untuk Daya Saing Hilirisasi, Bukan Pembuka Dominasi Asing 229 99. Bahwa Pemerintah berkesimpulan penafsiran para Pemohon terhadap frasa “dan/atau global” dalam norma a quo tidak tepat, karena frasa tersebut tidak dimaksudkan untuk membuka ruang dominasi asing dalam pengelolaan mineral dan batubara Indonesia, melainkan merupakan bagian dari desain kebijakan hilirisasi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai industri global. 100. Bahwa frasa “dan/atau global” tidak menciptakan hak baru bagi pihak asing, tidak mengalihkan kewenangan perizinan, dan tidak mengurangi penguasaan Negara atas sumber daya alam. Frasa tersebut berfungsi sebagai parameter evaluatif agar kebijakan hilirisasi nasional mempertimbangkan realitas rantai pasok industri dan standar global yang relevan bagi daya saing produk hasil pengolahan dan/atau pemurnian, dengan tetap menempatkan kontrol perizinan, standar teknis, dan pengawasan sepenuhnya di tangan Negara sesuai prinsip Hak Menguasai Negara. 101. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. Sungging Pintowantoro, dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan pada tanggal 9 Januari 2026, memberi penguatan secara teknis melalui pandangannya sebagai berikut: “Industri logam strategis modern pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari rantai pasok yang bersifat lintas negara. Keterkaitan ini bukan semata-mata akibat perdagangan internasional, melainkan konsekuensi teknis dari cara industri logam dibangun dan dioperasikan. Karakter bahan baku, kebutuhan energi dan reagen proses, spesifikasi produk yang ketat, serta pola permintaan industri pengguna akhir yang bersifat global secara inheren menempatkan fasilitas pemurnian dalam ekosistem pasokan dan permintaan internasional sejak tahap perancangannya.” Dalam konteks tersebut, maka sesungguhnya pertimbangan frasa “global” dalam norma a quo justru diperlukan agar Indonesia benar-benar memiliki paradigma pembangunan hilirisasi yang sejalan dengan situasi global, agar tidak kembali terjebak sebagai eksportir bahan mentah dan mampu naik kelas dalam rantai nilai industri mineral dan batubara. 102. Bahwa dengan demikian, Pemerintah berkesimpulan bahwa frasa “dan/atau global” selaras dengan tujuan hilirisasi nasional, peningkatan nilai tambah, dan kemakmuran rakyat yang berkelanjutan, sepanjang tetap dijalankan dalam kerangka perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai prasyarat wajib. Oleh karenanya, 230 frasa a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), sehingga permohonan para Pemohon patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). V. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN PARA PEMOHON 1. Bahwa Pemerintah pada prinsipnya menghormati seluruh alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara a quo. Namun demikian, Pemerintah perlu menegaskan bahwa penilaian alat bukti dalam perkara pengujian undang-undang tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan atau jumlah bukti, melainkan pada relevansi dan keterkaitannya secara langsung dengan dalil kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional serta norma undang-undang yang diuji. 2. Bahwa Pemerintah juga menghormati kehadiran dan pandangan para ahli yang dihadirkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo. Namun demikian, Pemerintah berpandangan bahwa sebagian keterangan ahli tersebut lebih merupakan pengulangan dalil permohonan, serta belum sepenuhnya didasarkan pada analisis keilmuan yang objektif dan komprehensif terhadap konstruksi hukum positif dan sistem pengelolaan pertambangan nasional secara utuh. 3. Bahwa dalam banyak bagian, keterangan para ahli yang diajukan oleh para Pemohon tidak secara langsung menguraikan hubungan kausal antara norma yang diuji dengan dugaan pelanggaran konstitusi, melainkan mengalihkan isu ke tataran kekhawatiran terhadap implementasi kebijakan, yang secara konseptual bukan merupakan objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa sebagai contoh, Ahli Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. di dalam persidangan mendalilkan bahwa norma a quo berpotensi menimbulkan distorsi fungsi Negara dan pertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan kewenangannya. Selengkapnya dikutipkan sebagai berikut: “Norma yang diuji melalui mekanisme konstitusional judicial review kali ini juga memunculkan problem serius terkait akuntabilitas, potensi politisasi izin pemanfaatan sumber daya alam, 231 ketidaksetaraan akses ekonomi dan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.” 5. Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa pendapat tersebut tidak mempertimbangkan secara utuh bahwa mekanisme pemberian dengan cara prioritas tidak berdiri dalam ruang kosong hukum, melainkan dilaksanakan melalui parameter administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang terukur, serta tunduk pada sistem perizinan berbasis risiko dan pengawasan berlapis. Selain itu, 6. Bahwa demikian pula terhadap keterangan Ahli Rega Felix, S.H. terhadap Perkara 160, menjelaskan mengenai penentuan norma a quo yang menempatkan posisi badan usaha swasta sebagai penerima WIUP/WIUPK dengan cara prioritas adalah tidak adil. Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “…jika badan usaha swasta dimaknai secara komplementer, tetapi melekat kata prioritas dalam satu klausul norma, itu preference ordernya rusak. normannya tidak jelas terdeterminasi ke mana. Akhirnya pemerintah yang menentukan preferensi itu tanpa mekanisme yang fair. Sedangkan kalaupun frasa badan usaha swasta dihapuskan dari norma yang memberikan prioritas kepada BUMN itu juga tidak menegasikan peran swasta. Menurut saya tidak ada yang salah dengan petitum pemohon.” 7. Bahwa terhadap pandangan Ahli tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa pendapat yang menyatakan badan usaha swasta tidak dapat menjadi subjek kebijakan prioritas tidak disusun berdasarkan pembacaan sistematis terhadap keseluruhan norma UU Minerba dan peraturan pelaksananya, yang secara tegas menempatkan badan usaha sebagai pelaksana kegiatan usaha pertambangan, sementara kebijakan prioritas diarahkan untuk tujuan konstitusional tertentu dalam kerangka Hak Menguasai Negara. 8. Bahwa selain itu, terhadap Perkara 202, Ahli Rega Felix, S.H. dalam keterangannya pada pokoknya hanya mempersoalkan pencantuman frasa badan usaha swasta dalam norma a quo yang mengatur pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas, tanpa menguraikan secara memadai dasar konstitusional, teknis, maupun empiris atas pandangan tersebut. Adapun keterangan Ahli dimaksud antara lain sebagai berikut: “Makanya jika badan usaha swasta dimaknai secara komplementer, tetapi melekat kata prioritas dalam satu klausul norma, itu 232 preference order-nya rusak. Normanya tidak jelas terdeterminasi ke mana. Akhirnya pemerintah yang menentukan preferensi itu tanpa mekanisme yang fair. Sedangkan kalaupun frasa badan usaha swasta dihapuskan dari norma yang memberikan prioritas kepada BUMN itu juga tidak menegasikan peran swasta.” 9. Menanggapi keterangan Ahli tersebut, Pemerintah perlu mengutip kembali pandangan Ahli Prof. Dr. Ir. Sungging Pintowantoro dalam Keterangan Tertulisnya tertanggal 9 Januari 2026, yang menegaskan bahwa ukuran utama keberhasilan kebijakan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya mineral tidak ditentukan oleh karakter subjek pelaku usaha, melainkan oleh capaian teknis dan operasional kegiatan pemurnian, sebagai berikut: “…..ukuran utama keberhasilan pengelolaan sumber daya mineral terletak pada kinerja teknis fasilitas pemurnian. Suatu fasilitas dapat dikatakan berhasil apabila mampu beroperasi secara stabil dalam jangka panjang, mencapai tingkat efisiensi energi dan material sesuai rancangan, menjaga keselamatan operasi, serta menghasilkan produk dengan mutu dan konsistensi yang memenuhi kebutuhan industri hilir. Dengan demikian, nilai tambah mineral secara teknis tercermin pada mutu, konsistensi, dan tingkat utilisasi produk hasil pemurnian, bukan pada karakter pelaku operasionalnya.” 10. Bahwa selain itu, Ahli Rega Felix, S.H., juga menyampaikan pendapat bahwa frasa “dan/atau global” dalam konteks kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi seharusnya tidak dicantumkan, dengan alasan adanya kemungkinan bahwa amanat pengelolaan mineral dan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tereduksi atau bahkan hilang. Adapun keterangan Ahli tersebut antara lain sebagai berikut: “Dua, konsep pemenuhan rantai pasok domestik dan rantai pasok global tidak dapat ditempatkan dalam kelas preferensi yang sama karena terdapat kemungkinan yang meniadakan amanat untuk mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat, dan menghapuskan frasa dan/atau global dalam Pasal 50B ayat (2) dan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Minerba tidak menegasikan kebolehan untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global.” 11. Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa argumentasi dimaksud tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pada hakikatnya amanat pengelolaan sumber daya mineral dan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan mandat konstitusional Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang melekat dan 233 menjadi roh utama seluruh pengaturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Dengan demikian, apabila yang dimaksud Ahli adalah bahwa amanat konstitusional tersebut dapat “hilang”, maka menurut hemat Pemerintah, pandangan tersebut sesungguhnya bukanlah kritik terhadap norma a quo, melainkan sedang mempertanyakan keberlakuan dan kekuatan mengikat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri. 12. Bahwa dengan demikian, dalil yang mempersoalkan keterlibatan badan usaha swasta semata-mata berdasarkan status subjek hukum menjadi tidak relevan, karena keberhasilan hilirisasi secara objektif ditentukan oleh kemampuan teknis, finansial, dan operasional dalam menjalankan kegiatan pemurnian secara berkelanjutan dan memenuhi kepentingan nasional. 13. Bahwa atas segala hal yang diuraikan Pemerintah di atas, Pemerintah berkesimpulan bahwa keterangan para ahli yang diajukan para Pemohon tidak memberikan dasar konstitusional yang cukup untuk menyimpulkan bahwa norma a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. VI. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). 3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). 4. Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), 51A ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 51B ayat (1), ayat (2) huruf d, Pasal 60 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 60A ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 60B ayat (1), ayat (2) huruf d, Pasal 75 ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (7), serta Pasal 75A ayat (1), ayat (3), ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 234 Pertambangan Mineral dan Batubara tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 51B ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 235 Nomor 7100, selanjutnya disebut sebagai UU 2/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 236 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas frasa “dan Badan Usaha swasta” dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 serta frasa “dan/atau global” dalam Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 yang menyatakan sebagai berikut: Frasa “dan Badan Usaha swasta” dalam Pasal 51B ayat (1) UU 2/2025 dan Frasa “dan/atau global” dalam Pasal 51B ayat (2) huruf d UU 2/2025 (1) WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas. (2) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri; c. jumlah investasi; dan/ atau d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global. Frasa “dan Badan Usaha swasta” dalam Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 dan Frasa “dan/atau global” dalam Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 (1) WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas. (2) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri; 237 c. jumlah investasi; dan/ atau d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana antara lain dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai pelaku usaha. Pemohon I merupakan Direktur PT. Pinter Hukum Indonesia yang merupakan perusahaan perseorangan di bidang penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, atau majalah [vide Bukti P-5], sedangkan Pemohon II merupakan Direktur PT. Cipta Kemenangan Nusantara yang bergerak di bidang perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG), Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara serta usaha pembangunan, pemasangan, dan/atau pemeliharaan instalasi listrik [vide Bukti P-6]. Menurut Pemohon I dan Pemohon II, sebagai pelaku usaha yang juga bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk menikmati kekayaan alam Indonesia. Pemohon I dan Pemohon II menganggap norma yang dimohonkan pengujian telah menyebabkan kerugian hak konstitusionalnya dengan alasan sebagai berikut. a. UU 3/2020 sesungguhnya telah memberi peluang adanya pemberian izin usaha tambang (IUP) secara prioritas kepada sejumlah badan usaha yang membutuhkan instrumen afirmasi, termasuk perusahaan yang dikelola Pemohon I dan Pemohon II. Terhadap kesempatan ini, perusahaan yang dikelola Pemohon I dan Pemohon II tengah menyiapkan proses diversifikasi usaha untuk melakukan usaha pertambangan, namun dengan berlakunya norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 yang mengonstruksi skema afirmasi prioritas untuk badan usaha swasta dalam rangka hilirisasi justru telah merugikan Pemohon I dan Pemohon II, karena subjek badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 bukanlah subjek hukum yang membutuhkan instrumen prioritas untuk mendapatkan WIUP karena badan usaha yang sudah mapan secara finansial, termasuk badan usaha asing, 238 jika dapat memperoleh pemberian prioritas akan mempersempit peluang Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan prioritas WIUP. b. Frasa “dan/atau global” dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian prioritas IUP menjadi persoalan yang merugikan hak Pemohon I dan Pemohon II, karena dapat menjadi pintu masuk bagi kepentingan negara-negara asing menguasai dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Mengingat jumlah WIUP yang sangat terbatas, keberlakuan frasa "dan/atau global" pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 akan semakin mempersempit ruang dan kesempatan berusaha Pemohon I dan Pemohon II memperoleh prioritas WIUP. c. Kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I dan Pemohon II bersifat potensial yang dalam penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi apabila ketentuan frasa "dan Badan Usaha swasta" dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) serta frasa "dan/atau global" dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 tetap berlaku. Apabila frasa “dan Badan Usaha swasta” dan frasa “dan/atau global” pada norma yang dimohonkan pengujian dibatalkan oleh Mahkamah, persaingan untuk memperoleh prioritas IUP akan kembali terbatas hanya pada subjek afirmatif yang benar-benar membutuhkan, sehingga peluang Pemohon I dan Pemohon II akan kembali terbuka. 4. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai guru (shadow teacher) honorer di Sekolah Alam Tunas Cendikia. Dalam kualifikasi demikian Pemohon III dan Pemohon IV menganggap berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar sebagai guru demi kesejahteraan sebagaimana dijamin pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pemohon III dan Pemohon IV, Pemerintah berkewajiban untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 juga mewajibkan pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemohon III dan Pemohon IV berhak 239 mendapat manfaat dari pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah melalui alokasi anggaran di bidang pendidikan, sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon III dan Pemohon IV menganggap norma yang dimohonkan pengujian telah menyebabkan kerugian hak konstitusionalnya dengan alasan sebagai berikut. a. Frasa "dan Badan Usaha swasta" dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 mengakibatkan terjadinya swastanisasi sektor pertambangan karena pasal a quo memberikan akses prioritas kepada badan usaha swasta untuk memperoleh WIUP tanpa melalui mekanisme lelang, sehingga porsi penguasaan wilayah pertambangan mineral dan batubara secara bertahap akan terus didominasi oleh sektor swasta. Dengan demikian wilayah-wilayah pertambangan yang seharusnya dikelola untuk memaksimalkan perolehan dividen bagi negara, justru dialihkan kepada sektor swasta. Akibatnya, dividen BUMN di bidang pertambangan akan semakin berkurang yang akan berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal negara. Pada gilirannya hal ini akan berdampak pada kemampuan negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan. Sehingga upaya peningkatan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer, menjadi tertunda dan terhambat. Akibatnya, nasib Pemohon III dan Pemohon IV tidak akan kunjung lebih baik, jika tren swastanisasi pertambangan terus berlanjut tanpa kontrol konstitusional. b. Berlakunya frasa "dan/atau global" pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 menjadikan pemenuhan rantai pasok global sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian prioritas IUP yang mengakbatkan terjadinya pembukaan akses seluas-luasnya bagi badan usaha asing untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara Indonesia. Frasa "dan/atau global" memberikan justifikasi hukum bagi pemerintah untuk memberikan prioritas WIUP kepada badan usaha asing. Dengan mekanisme ini, sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dikelola oleh negara melalui BUMN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, justru dieksploitasi oleh korporasi asing yang keuntungannya mengalir ke luar negeri dan tidak memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara 240 Indonesia. Karenanya kerugian konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV bersifat potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. c. Berlakunya ketentuan a quo menyebabkan adanya swastanisasi dan liberalisasi yang berdampak langsung pada penurunan atau stagnasi total penerimaan PNBP yang berdampak pula pada kapasitas fiskal negara dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Hal ini akan berdampak secara tidak langsung terhadap tertutupnya kesempatan peningkatan kesejahteraan guru. Kerugian konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV bersifat konkret dan terukur, karena terdapat rantai kausalitas yang sistematis antara keberlakuan frasa "dan Badan Usaha swasta" serta "dan/atau global" dalam norma yang dimohonkan pengujian dengan kesejahteraan guru melalui mekanisme fiskal negara. Pemberian akses prioritas kepada badan usaha swasta dan asing untuk memperoleh WIUP tanpa lelang akan mengurangi wilayah pertambangan yang dapat dikelola oleh BUMN, yang pada gilirannya akan menurunkan dividen BUMN sebagai komponen penerimaan negara yang menjadi salah satu sumber pembiayaan anggaran pendidikan. Apabila frasa "dan Badan Usaha swasta" dan frasa "dan/atau global" dibatalkan oleh Mahkamah, kerugian hak konstitusional sebagaimana dijelaskan Pemohon III dan Pemohon IV tidak akan terjadi Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pelaku usaha swasta, dalam hal ini Pemohon I sebagai Direktur PT. Pinter Hukum Indonesia [vide Bukti P-5] dan Pemohon II sebagai Direktur PT Cipta Kemenangan Nusantara [vide Bukti P-6], yang menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional dimaksud dirugikan karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitan ini, Pemohon I dan Pemohon II beranggapan perusahaan yang dikelolanya berpeluang untuk memperluas usaha dan memperoleh sumber pendapatan baru dengan kebijakan afirmatif dalam perubahan UU Minerba melalui ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU 3/2020), namun dengan berlakunya 241 frasa “dan Badan Usaha swasta” dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 serta frasa “dan/atau global” dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 yang dimohonkan pengujian, Pemohon I merasa peluang memperluas usaha pertambangan melalui Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU 3/2020 tersebut menjadi berpotensi terhalangi karena harus bersaing dengan badan usaha swasta yang lebih besar dan perusahaan-perusahaan asing yang juga akan mendapatkan akses khusus untuk mengeksploitasi tambang di Indonesia berdasarkan ketentuan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, untuk memperoleh WIUP mineral dan batubara tidak ada persyaratan bahwa badan usaha harus bergerak di bidang pertambangan, bahkan WIUP dapat diberikan pada organisasi keagamaan, koperasi dan badan usaha swasta yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang juga tidak bergerak di bidang pertambangan. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan kualifikasinya sebagai pelaku usaha yang memiliki keterkaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian. Di mana, perusahaan yang dikelola Pemohon I dan Pemohon II seharusnya berpotensi untuk diberikan pula WIUP, sehingga menurut Mahkamah, terdapat keterkaitan antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II dengan norma yang dimohonkan pengujian, yang mempersoalkan WIUP mineral logam dan/atau batubara yang memberikan prioritas kepada badan usaha swasta dan mempertimbangkan pemenuhan rantai pasok global dalam pemberian WIUP. Sementara itu, terkait dengan Pemohon III dan Pemohon IV juga telah membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru honorer di Sekolah Alam Tunas Cendikia [vide Bukti P-14]. Meskipun Pemohon III dan Pemohon IV bukan merupakan badan usaha, BUMN, ataupun subjek hukum yang disebut dalam norma yang dimohonkan pengujian, namun oleh karena norma yang dimohonkan pengujian adalah norma yang lahir dari kebijakan hilirisasi, maka Mahkamah akan meninjau kedudukan hukum Pemohon III dan Pemohon IV dalam konteks kebijakan hilirisasi industri pertambangan. Berkenaan dengan kebijakan hilirisasi industri pertambangan mineral dan batubara pada hakikatnya ditujukan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, yang erat kaitannya dengan anggaran dan pendapatan negara, termasuk anggaran pendidikan yang oleh UUD NRI Tahun 1945 telah ditetapkan sejumlah 20% untuk memajukan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan 242 guru dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan tujuan dimaksud maka pendapatan negara juga harus ditingkatkan, karena jika badan usaha swasta diberikan akses prioritas untuk mendapatkan WIUP mineral dan batubara dalam rangka hilirisasi, apalagi dengan mempertimbangkan rantai pasok global, maka akan terjadi persaingan antara entitas BUMN dengan badan usaha swasta, yang dalam batas penalaran yang wajar hal demikian akan mempersempit kesempatan BUMN untuk memperoleh WIUP mineral dan batubara dalam rangka hilirisasi dan hal tersebut berakibat akan berpengaruh pada deviden dari BUMN, di mana BUMN memiliki peran vital dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui mekanisme dividen. Dalam hal ini, Pemohon III dan Pemohon IV telah dapat menguraikan adanya keterkaitan logis antara kualifikasi profesi guru yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan dengan norma yang dimohonkan pengujian yang mengatur mengenai kebijakan pemberian prioritas WIUP dalam rangka hilirisasi. Pemohon III dan Pemohon IV juga telah dapat menguraikan secara spesifik dan potensial hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yang disebabkan adanya akibat kebijakan hilirisasi industri pertambangan mineral dan batubara dengan anggaran dan pendapatan negara yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tujuan bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa berdasarkan uraian anggapan kerugian hak konstitusional tersebut di atas, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon IV yang bersifat potensial dengan berlakunya frasa “dan Badan Usaha swasta” dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 serta frasa “dan/atau global” dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas frasa “dan Badan Usaha swasta” dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 serta frasa “dan/atau global” dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) 243 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan frasa “dan Badan Usaha swasta” dalam norma Pasal 50B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 serta frasa “dan/atau global” pada norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 seharusnya tidak memasukkan badan usaha swasta untuk mendapat instrumen prioritas dalam memperoleh WIUP mineral dan batubara karena bertentangan dengan prinsip perlakuan khusus yang dijamin norma Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut para Pemohon, model pemberian prioritas kepada badan usaha swasta yang diatur dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 tidak sejalan dengan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan prinisp efisiensi berkeadilan sebagaimana dijamin norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan pemberian prioritas kepada badan usaha swasta dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, seharusnya “prioritas” dalam pemberian WIUP mineral dan batubara harus dimaknai sebagai instrumen afirmatif negara terhadap kelompok-kelompok yang memenuhi syarat sebagai subjek afirmasi. 244 4. Bahwa menurut para Pemohon, frasa "dan Badan Usaha swasta" dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 tidak memberikan definisi, batasan, atau kualifikasi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan subjek sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “dan/atau global” dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 yang menempatkan pemenuhan rantai pasok global sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian WIUP mineral dan batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. 6. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “dan/atau global” dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 yang menempatkan pemenuhan rantai pasok global salah satu pertimbangan dalam pemberian WIUP mineral dan batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia atas sumber daya alam dan berpotensi mendorong terciptanya model hilirisasi yang tidak menguntungkan kepentingan domestik Indonesia karena orientasi investasi dan pengembangan industri akan condong kepada kepentingan pasar eksternal yang tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. 7. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “dan/atau global” dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 yang menempatkan pemenuhan rantai pasok global sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian WIUP mineral dan batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi menimbulkan dominasi asing dalam agenda hilirisasi yang akan menciptakan ketergantungan struktural Indonesia terhadap keputusan investasi dan orientasi strategis korporasi asing yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “dan Badan Usaha swasta” pada norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 245 hukum mengikat serta menyatakan frasa “dan/atau global” pada norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 serta mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. dan Rega Felix, S.H., M.H. yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 Desember 2025. Selain itu, para Pemohon juga menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 November 2025 dan keterangan tertulis bertanggal 26 November 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2025 dan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2025, serta mengajukan seorang orang ahli yaitu Prof. Dr. Ir. Sungging Pintowantoro, S.T., M.T yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 8 Januari 2026. Selain itu, Presiden juga menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, alat bukti yang diajukan para Pemohon, keterangan ahli yang diajukan para Pemohon dan Presiden/Pemerintah, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah sebagai berikut: 1. Apakah frasa “dan Badan Usaha swasta” dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 yang mendapat afirmasi pemberian dengan cara prioritas untuk memperoleh WIUP mineral dan batubara dalam rangka hilirisasi sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945. 246 2. Apakah frasa “dan/atau global” dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 yang menempatkan pemenuhan rantai pasok global sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian WIUP mineral dan batubara dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.12] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa mineral dan batubara (minerba) merupakan salah satu sumber kekayaan alam Indonesia yang tak terbarukan sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan [vide Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009)]. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan salah satu asas dalam pengelolaan pertambangan minerba yang menghendaki pengelolaan minerba dilakukan secara terencana serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan minerba untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang [vide Penjelasan Pasal 2 huruf d UU 4/2009]. Untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan (sustainable mining principle) dalam pengelolaan sumber daya alam, in casu minerba, dalam praktiknya harus menerapkan prinsip good mining practice dengan mematuhi tata kelola teknik pertambangan yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam prinsip pertambangan berkelanjutan, pengelolaan minerba harus menjaga keseimbangan tiga pilar yaitu keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Kegiatan pengelolaan minerba akan menghasilkan keuntungan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan daerah sekitar pertambangan pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Kelestarian lingkungan menjadi salah satu pilar pertambangan berkelanjutan karena prinsip keberlanjutan pertambangan ini terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip pertambangan yang berwawasan lingkungan. Dampak lingkungan, baik berupa kerusakan tanah, air, udara, dan ekosistem akibat dari pertambangan harus diminimalisir, pengelolaan 247 limbah yang tepat, penambangan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya secara bijak, serta reklamasi dan revegetasi pascatambang harus dilakukan dengan baik, bahkan harus telah direncanakan sejak awal sebelum kegiatan penambangan mulai dilakukan. Pilar ketiga dari prinsip keberlanjutan pertambangan adalah kesejahteraan sosial, di mana pengelolaan pertambangan harus menghormati hak masyarakat sekitar wilayah pertambangan, melibatkan masyarakat lokal, mendukung pembangunan komunitas, serta memastikan keselamatan pekerja tambang. Dengan demikian, untuk dapat menjamin kemanfaatan sumber daya pertambangan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat dalam jangka panjang, maka kegiatan pertambangan harus memastikan keberlanjutan ketersediaan sumber daya pertambangan dan memastikan pengelolaan lingkungan dan pemulihan pascatambang. Hal demikian memiliki keterkaitan dengan keterpenuhan hak konstitusional warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.12.2] Bahwa salah satu strategi yang dilakukan negara dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya tambang adalah dengan melakukan kebijakan hilirisasi pertambangan termasuk minerba. Kebijakan hilirisasi industri tambang di Indonesia merupakan strategi nasional untuk mewajibkan pengolahan dan pemurnian minerba di dalam negeri, yang mengubah status negara dari pengekspor bahan mentah menjadi pusat industri bernilai tambah tinggi. Dalam kaitan ini, hilirisasi pertambangan minerba merupakan proses yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah dari bahan mentah yang ditambang dari perut bumi sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dan menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan dan mandiri [vide Penjelasan Umum UU 2/2025]. Berkenaan dengan kebijakan hilirisasi tersebut, embrio pengaturannya telah diawali dalam ketentuan norma Pasal 102 jo. Pasal 103 UU 4/2009 yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan minerba. Dalam kaitan ini, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Desember 2014 telah menegaskan konstitusionalitas norma Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa kewajiban 248 pengolahan dan pemurnian di dalam negeri merupakan pengejawantahan dari prinsip “dikuasai oleh negara” untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Mahkamah dalam putusan tersebut juga berpendapat bahwa tersedianya raw material yang harus diolah di dalam negeri dapat dijamin jika ekspor raw material dilarang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014, hlm. 175]. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014 dimaksud, kebijakan hilirisasi semakin memiliki landasan konstitusional yang kuat, sehingga pemerintah terus memperketat larangan ekspor mineral mentah berbagai komoditas. Selanjutnya, regulasi terkait kebijakan hilirisasi usaha pertambangan diperketat dengan diberlakukan UU 3/2020 yang memperluas cakupan hilirisasi dan mempertegas sanksi bagi pemegang IUP yang mengekspor mineral mentah [vide Pasal 151 UU 3/2020]. Selain itu, UU 3/2020 juga mewajibkan seluruh pemegang IUP membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (smelter). Kebijakan hilirisasi industri pertambangan minerba dimaksud tidak dapat dilepaskan dari pengejawantahan prinsip efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengandung makna bahwa efektivitas dan produktivitas ekonomi harus tercapai tanpa mengabaikan pemerataan manfaat. Oleh karena itu, dengan adanya hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga global; hilirisasi menciptakan lapangan kerja, diversifikasi industri, dan peningkatan kapasitas teknologi nasional; hasil hilirisasi akan menciptakan distribusi manfaat yang lebih luas dibandingkan hanya menjual bahan mentah yang keuntungannya dinikmati oleh segelintir aktor dalam rantai ekstraksi. Hilirisasi juga dicita-citakan untuk menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, kebijakan hilirisasi seharusnya memegang prinsip pemerataan penerima manfaat pertambangan, sehingga semakin banyak rakyat yang dapat menikmati hasil sumber daya pertambangan Indonesia, tidak hanya kelompok/golongan korporasi tertentu. Kebijakan hilirisasi kini semakin berkembang, di antaranya adalah pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas bagi badan usaha swasta. Pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas ini kemudian mempertimbangkan, salah satunya, peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok (supply chain) dalam negeri dan/atau global. Ketentuan demikian yang kemudian oleh para Pemohon dipersoalkan karena dianggap akan merugikan kepentingan badan usaha 249 kecil, dan memengaruhi pendapatan negara sehingga menurut para Pemohon tidak sejalan dengan tujuan pengelolaan sumber daya alam yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. [3.13] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah menjawab dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “dan Badan Usaha swasta” dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 yang mendapatkan WIUP minerba dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi yang menurut para Pemohon tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus, prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta hak menikmati kekayaan alam sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa berkaitan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa dalam UU 2/2025 pemberian WIUP minerba dapat diperoleh dengan dua skema/cara, yaitu dengan cara lelang dan cara pemberian prioritas [vide Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU 2/2025]. Pemberian WIUP minerba dengan cara lelang merupakan cara reguler bagi badan usaha untuk memperoleh WIUP minerba di luar pemberian dengan cara prioritas. Sedangkan, pemberian dengan cara prioritas diberikan kepada subjek hukum tertentu dalam kondisi tertentu dan untuk tujuan tertentu. Terdapat tiga instrumen pemberian WIUP minerba dengan mekanisme prioritas. Pertama, pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas yang diberikan kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU 2/2025. Instrumen ini bertujuan untuk pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan peningkatan perekonomian daerah. Kedua, pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 60A ayat (1) UU 2/2025. Ketiga, pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas dalam rangka 250 hilirisasi yang dapat diberikan kepada BUMN dan badan usaha swasta sebagaimana diatur dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025. Bahwa pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas dapat diartikan sebagai jalur cepat (fast track) di mana badan usaha baik BUMN maupun badan usaha swasta tanpa prosedur lelang dapat diberikan WIUP minerba dalam rangka hilirisasi. Oleh karena itu, untuk mengelola WIUP minerba dalam rangka hilirisasi dibutuhkan badan usaha dengan skala besar, mengingat hilirisasi industri merupakan aktivitas padat modal, padat teknologi, dan padat risiko yang memerlukan integrasi dari hulu ke hilir. Berkaitan dengan pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi kepada badan usaha swasta, para Pemohon mendalilkan bahwa badan usaha swasta tidak seharusnya mendapat afirmasi prioritas untuk memperoleh WIUP minerba dalam rangka hilirisasi, terhadap hal ini penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa badan usaha swasta merupakan bagian dari pelaku ekonomi di samping juga BUMN dan BUMD, serta koperasi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pelibatan badan usaha swasta dalam pengelolaan pertambangan tidak dapat dinegasikan, karena seluruh entitas yang memiliki keterkaitan erat bagi kepentingan pertambangan dibutuhkan kontribusinya demi tercapainya tujuan tata kelola pertambangan yang memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, badan usaha swasta juga merupakan pelaku usaha yang menggerakkan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari rakyat yang memiliki hak untuk menikmati sumber daya alam sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks pemberian instrumen prioritas dalam rangka hilirisasi sebagaimana diatur dalam norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah akselerasi investasi antara badan usaha swasta dan BUMN sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan usaha pertambangan. Oleh karena itu, pengelolaan usaha pertambangan dalam kaitan dengan kebijakan hilirisasi tidak dilekatkan pada status badan usaha melainkan pada ketercapaian tujuan utama hilirisasi. Dengan demikian, jika hanya BUMN yang dibebankan dalam pengelolaan pertambangan dalam rangka hilirisasi, maka BUMN pun akan mengalami kesulitan untuk mengelola pertambangan dengan efektif dan efisien, serta optimal untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kegiatan hilirisasi usaha pertambangan 251 merupakan aktivitas padat modal, padat teknologi, padat risiko dan memerlukan integrasi dari hulu ke hilir mengandung arti, bahwa risiko kegagalan finansial dari aktivitas hilirisasi juga sangat tinggi, sehingga jika dalam kebijakan hilirisasi hanya disandarkan pada BUMN maka segala risiko kegagalan dan kerugian juga akan ditanggung BUMN, yang tentunya akan sangat berpengaruh pada pendapatan dan perekonomian negara yang akhirnya akan berdampak terhambatnya pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pelibatan BUMN dan badan usaha swasta dalam pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas secara normatif bukan merupakan penyimpangan, melainkan pengejawantahan prinsip efisiensi berkeadilan, yaitu ketika negara memilih setiap instrumen paling memungkinkan untuk mempercepat terwujudnya nilai tambah dalam jangka waktu yang terukur. Dengan demikian, baik BUMN maupun badan usaha swasta yang diberikan WIUP minerba dalam rangka hilirisasi dengan cara prioritas bukan hanya akan mendapat keuntungan dari kegiatan usaha pertambangan, tetapi juga mengemban tugas pengelolaan pertambangan dalam skala besar untuk membangun industri pengolahan dan pemurnian, meningkatkan kapasitas produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, memastikan standar lingkungan, serta menanggung seluruh risiko finansial dan operasional secara mandiri. Dalam konteks pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi, badan usaha swasta tidak diistimewakan, namun ditempatkan sebagai entitas pelaku usaha yang dapat dipilih jika memenuhi kriteria kelayakan hilirisasi. Di sisi lain, BUMN tidak boleh diabaikan, karena UU 2/2025 juga menyebutkan secara eksplisit BUMN sebagai salah satu penerima WIUP minerba dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah frasa “dan Badan Usaha swasta” dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 yang memberi kesempatan badan usaha swasta untuk mendapat WIUP minerba dengan cara prioritas, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mensukseskan kebijakan hilirisasi industri pertambangan yang tidak bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. [3.13.2] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan WIUP minerba dalam rangka hilirisasi untuk badan usaha swasta meskipun secara normatif bukan suatu penyimpangan, namun menurut Mahkamah secara substansial hal tersebut masih menyisakan persoalan ketidakjelasan makna 252 dari frasa “dengan cara prioritas” dalam konteks pemberian WIUP minerba. Dalam UU 2/2025 belum ada norma yang mengatur secara tegas instrumen prioritas, khususnya jika dikaitkan dengan syarat-syarat badan usaha swasta yang memiliki kompetensi dan integritas sebagai syarat kepersertaanya dalam menerima WIUP minerba dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi, yang memilki komponen padat modal, padat teknologi dan bahkan penuh dengan dinamika dalam menghadapi proses hilirisasi dimaksud. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penegasan batasan serta syarat-syarat berkenaan dengan tata cara memperoleh WIUP minerba dengan cara prioritas yang harus dipenuhi pemegang IUP. Sebab, UU 2/2025 hanya mengatur mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan WIUP minerba dengan cara prioritas, namun tidak ada kejelasan mengenai makna kata “prioritas”, terutama yang diberikan kepada badan usaha swasta. Oleh karena itu, ketidakjelasan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi badan usaha yang berencana untuk mendapatkan WIUP minerba dalam rangka hilirisasi dengan cara prioritas yang pada gilirannya dapat menjadi celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan penetapan WIUP minerba oleh pemerintah serta berpotensi terdapatnya badan usaha swasta yang tidak memiliki kompetensi dan integritas yang mendapatkan WIUP minerba dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 39/2025), sekalipun PP a quo telah mengatur kebijakan teknis dalam usaha pertambangan minerba, namun pengaturan teknis demikian tetap belum memberi kejelasan makna dari kata “prioritas” dimaksud. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat penting untuk memberikan batasan, syarat dan kualifikasi sehingga tercipta kepastian hukum bagi semua pelaku usaha yang berusaha memperoleh WIUP minerba. Bahwa berkaitan dengan persoalan ini, setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025, menurut Mahkamah masih menyisakan persoalan karena belum jelasnya makna frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, terhadap persoalan konstitusionalitas pemberian WIUP minerba dengan cara 253 prioritas ini telah ternyata memiliki esensi yang sama dan saling berkaitan dengan frasa “dengan cara pemberian prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU 2/2025 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juli 2026, yang telah diucapkan sebelumnya, dengan amar antara lain sebagai berikut: 1. ... 2. Menyatakan frasa “dengan cara pemberian prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 3. Menyatakan frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), dan Pasal 51 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 4. Menyatakan frasa “dengan cara pemberian prioritas” dalam norma Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 5. Menyatakan frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang 254 Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 6. Menyatakan frasa “mendapat prioritas” dalam norma Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 7. Menyatakan frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 75 ayat (5) dan Pasal 75 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 8. Menyatakan frasa “cara prioritas” dalam norma Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), dan Pasal 75A ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 9. ... 255 Bahwa berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, meskipun norma-norma yang dimaknai dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIII/2025 tidak dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, namun untuk menjaga konsistensi dan keselarasan keberlakuan norma-norma dalam UU 2/2025 serta sebagai konsekuensi yuridis berkaitan dengan frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 harus pula dinyatakan turut terdampak dan oleh karenanya harus dimaknai sebagaimana pemaknaan terhadap norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU 2/2025 dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, berkenaan dengan frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”. [3.13.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil a quo beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “dan/atau global” dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 yang menempatkan pemenuhan rantai pasok global sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi yang menurut para Pemohon tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus, prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta hak menikmati kekayaan alam sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu mengutip utuh norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 sebagai berikut: 256 Pasal 51B ayat (2) huruf d UU 2/2025 (2) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri; c. jumlah investasi; dan/ atau d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 (2) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP batubara; b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri; c. jumlah investasi; dan/ atau d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global Berdasarkan konstruksi kedua norma di atas, frasa “dan/atau global” yang dipersoalkan oleh para Pemohon melekat pada kalimat “peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global” yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas, yang dalam konteks norma a quo adalah dalam rangka hilirisasi. Oleh karena itu, yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi bukan hanya kepentingan peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok global, namun juga kepentingan peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri. Dengan demikian, adanya dua variabel kepentingan dimaksud, menurut Mahkamah menimbulkan persoalan mengenai prioritas kepentingan antara pemenuhan rantai pasok dalam negeri dengan kepentingan pemenuhan rantai pasok global. Berkaitan dengan hal tersebut, konstruksi norma yang menggunakan frasa “dan/atau” menurut Mahkamah menimbulkan ambiguitas makna, yang disebabkan karena konstruksi norma demikian berpotensi dapat dimaknai kepentingan pemenuhan rantai pasok dalam negeri disejajarkan dengan kepentingan pemenuhan rantai pasok global atau salah satu yang diutamakan/didahulukan. Berdasarkan fakta hukum di atas, jika dikaitkan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam dengan tujuan sebesar- besar kemakmuran rakyat, maka kemakmuran rakyat Indonesia yang harus didahulukan. Terlebih, berkaitan dengan hal tersebut telah ada aturan domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan produsen komoditas tertentu termasuk 257 perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik (domestic market) sebelum diperbolehkan mengekspor produknya ke luar negeri, bahkan jika aturan DMO dilanggar maka akan dikenakan sanksi larangan ekspor. Berkaitan dengan kebijakan DMO ini jika dicermati mendasarkan pada prinsip bahwa sumber daya alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, sehingga harus mengutamakan kepentingan dalam negeri dan menjamin stabilitas ekonomi nasional sebelum mencari keuntungan maksimal di pasar internasional. Dengan demikian, pemenuhan rantai pasok dalam negeri menjadi lebih diutamakan dan harus menjadi perhatian pemerintah untuk dipenuhi demi menjamin keamanan pasokan domestik secara berkelanjutan, optimalisasi penerimaan negara dan mewujudkan ketahanan energi nasional. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalam kaitan dengan norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025, yang mengatur pertimbangan pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas sudah seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan pemenuhan rantai pasok dalam negeri, sedangkan pemenuhan rantai pasok global seharusnya menjadi pertimbangan terakhir jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Dalam kaitan ini, meskipun Indonesia sebagai negara dengan cadangan mineral strategis dan kritis terbesar di dunia, yang menempatkan Indonesia sebagai penyuplai kebutuhan rantai pasok global, namun bukan berarti mendahulukan pemenuhan rantai pasok global dan mengorbankan kebutuhan rantai pasok dalam negeri. Oleh karena itu, sebagai negara dengan cadangan mineral strategis dan kritis terbesar di dunia sejatinya Indonesia harus memiliki ketahanan energi yang kuat dan berdaulat, sehingga harus mengutamakan kepentingan dalam negeri tidak boleh tunduk terhadap tekanan industri global atau multinasional. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan adanya variabel kepentingan pemenuhan rantai pasok global sebagai pertimbangan dalam pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025, terlebih tanpa adanya batasan dan penjelasan lebih lanjut, menurut Mahkamah akan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama terkait dengan kepentingan mana yang seharusnya didahulukan. Sebab, ketika suatu badan usaha diberikan WIUP minerba dengan cara prioritas untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok global, maka orientasi investasi dan pengembangan industri 258 akan cenderung menitikberatkan pada kepentingan pasar global atau multinasional. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum demikian yang menurut Mahkamah menyebabkan terjadinya ambiguitas/bias dalam memaknai norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025. Bahwa jika dicermati lebih lanjut, konstruksi norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 pemaknaannya seharusnya dikembalikan pada prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan terhadap hal ini, kepentingan dalam negeri harus menjadi prioritas. Artinya, peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri harus terlebih dahulu terpenuhi baru dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan rantai pasok global. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemenuhan rantai pasok global adalah penting dilakukan setelah terpenuhinya rantai pasok dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah pusat yang memiliki wewenang dalam pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi harus terlebih dahulu memastikan kebutuhan rantai pasok dalam negeri telah terpenuhi, baru kemudian mempertimbangkan pemenuhan rantai pasok global. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, konstruksi norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, secara gramatikal frasa “dan/atau” memiliki makna sebagai pilihan kumulatif, sekaligus pilihan alternatif [vide Lampiran II angka 264 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]. Artinya, ketentuan norma yang dihubungkan oleh frasa “dan/atau” dimaksud bisa berlaku kedua-duanya secara bersamaan (kumulatif), atau cukup salah satu saja yang terpenuhi (disjungtif). Dengan demikian, jika dikaitkan dengan konstruksi norma a quo frasa “rantai pasok dalam negeri dan/atau global” dapat dimaknai menempatkan kepentingan rantai pasok dalam negeri setara dengan kepentingan global, dengan pemaknaan demikian berpotensi untuk dapat dipilih dari keduanya. Namun di sisi lain frasa “dan/atau” dalam norma tersebut dapat pula dimaknai memilih salah satunya, atau cukup salah satu saja yang terpenuhi. Oleh karena itu, makna gramatikal akibat frasa “dan/atau” dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 demikian tidak dapat 259 dibenarkan dan tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: d. mengutamakan peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan jika rantai pasok dalam negeri telah terpenuhi, maka baru dapat melakukan pemenuhan rantai pasok global”. Bahwa di samping pertimbangan hukum Mahkamah di atas, norma Pasal 51B ayat (2) dan Pasal 60B ayat (2) UU 2/2025 memuat pula frasa “dengan cara prioritas” yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIII/2025, yang salah satu amarnya memberi makna pada frasa “dengan cara pemberian prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU 2/2025. Berkenaan dengan hal tersebut setelah Mahkamah mencermati dengan saksama telah ternyata frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51B ayat (2) dan Pasal 60B ayat (2) UU 2/2025 memiliki esensi yang sama dan saling berkaitan, dengan frasa “dengan cara pemberian prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU 2/2025. Oleh karena itu, sekalipun terhadap hal tersebut tidak dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, namun untuk menjaga konsistensi dan keselarasan keberlakuan norma-norma dalam UU 2/2025 serta sebagai konsekuensi yuridis berkaitan dengan frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51B ayat (2) dan Pasal 60B ayat (2) UU 2/2025 harus pula dinyatakan turut terdampak dan oleh karenanya harus dimaknai sebagaimana pemaknaan terhadap norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU 2/2025. Dengan demikian, berkenaan dengan frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51B ayat (2) dan Pasal 60B ayat (2) UU 2/2025 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”. 260 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51B ayat (2) dan Pasal 60B ayat (2) UU 2/2025 dan frasa “dan/atau global” dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU 2/2025 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dan melanggar prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60B (1) dan ayat (2) UU 2/2025 serta frasa “dan/atau global” dalam norma Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B (2) huruf d UU 2/2025 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dan melanggar prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, berkaitan dengan frasa “dan Badan Usaha swasta” dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak melanggar hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus, tidak melanggar prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tidak melanggar hak menikmati kekayaan alam sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan frasa “dan Badan Usaha swasta” dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 adalah tidak berasalan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 261 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “dengan cara prioritas” dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”. 262 3. Menyatakan frasa ”dengan cara prioritas” dalam Pasal 51B ayat (2) dan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”. 4. Menyatakan frasa ”dan/atau global” dalam Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: d. mengutamakan peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan jika rantai pasok dalam negeri telah terpenuhi, maka baru dapat melakukan pemenuhan rantai pasok global”. 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.34 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu 263 Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Mardian Wibowo, dan Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani ttd. Mardian Wibowo ttd. Fransisca