201/PUU-XXIII/2025

0 PUTUSAN Nomor 201/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Windu Wijaya, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Villa Bintaro Indah A8/18A, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Oktober 2025 memberi kuasa kepada Ardin Firanata, S.H., M.H., advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Ardin Firanata & Partner yang beralamat di Jalan Kalibata Timur I Nomor 17, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 204/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 201/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 27 Oktober 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 2 tanggal 17 November 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum. 3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (yang selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (yang selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan: 3 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) dinyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan: Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 24 Thun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkmah Konstitusi. 7. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berisi ketentuan hukum tentang objek permohonan yang menyebutkan: 1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil atau pengujian materiil. 3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan pengujian materiil dalam satu Permohonan, Permohonan pengujian formil harus dipisahkan dengan Permohonan pengujian materiil dan diregistrasi dengan nomor perkara yang berbeda. 4 4) Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. 5) Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 8. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian undang-undang (PUU) dalam perkara a quo adalah frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (LN.2008/NO.166, TLN NO.4916, LL SETNEG) yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya secara tersendiri diatur dengan Peraturan Presiden.” Selanjutnya disebut ..................................................Objek Permohonan PUU 9. Bahwa objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenangan dalam melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian materiil, ketentuan Pasal 2 ayat 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 5 11. Bahwa objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon masih masuk dalam ruang lingkup permohonan pengujian materiil dengan alasan hukum bahwa objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian berkenaan dengan materi muatan dalam Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (LN.2008/NO.166, TLN NO.4916, LL SETNEG: 12 HLM) yang di nilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (LN.2008/NO.166, TLN NO.4916, LL SETNEG) yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya secara tersendiri diatur dengan Peraturan Presiden.” 13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Materiil (Judicial Review) frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (LN.2008/NO.166, TLN NO.4916, LL SETNEG) terhadap Pasal 1 ayat 3, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: 6 Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 2. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia bernama Windu Wijaya, S.H., M.H., berprofesi sebagai Advokat. Identitas Pemohon dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-1). Selain itu, Pemohon juga merupakan seorang advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan nomor anggota 14.00344 yang dibuktikan sesuai dengan Berita Acara Sumpah (Bukti P-2) dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (Bukti P-3). 3. Bahwa berdasarkan bukti di atas, jelas bahwa kedudukan Pemohon sebagai warga negara dalam permohonan a quo sudah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, Pemohon merupakan subjek hukum perorangan warga negara Indonesia, yang termasuk dalam kelompok subjek hukum sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. 4. Bahwa untuk mendapatkan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, selain harus merupakan sebagai warga negara Indonesia secara perseorangan sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan oleh Pemohon sebelumnya, Pemohon juga harus dapat menjelaskan Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 7 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Berdasarkan ketentuan di atas, pemohon dalam permohonan uji materiil ini akan menjelaskan dalam uraian di bawah ini. A. HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945 1. Pemohon dalam kedudukan selaku subjek hukum perorangan warga negara Indonesia, memiliki Hak konstiitusional atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diberikan oleh Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28D ayat (1) menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." 2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional fundamental kepada Pemohon berupa: 1) Hak atas pengakuan hukum, 2) Hak atas jaminan hukum, 3) Hak atas perlindungan hukum, 4) Hak atas kepastian hukum yang adil, 5) Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah sumber hukum lahirnya hak Pemohon atas jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum. Pasal ini menegaskan bahwa jaminan hukum, perlindungan 8 hukum, kepastian hukum adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara bagi setiap warga negara. Hak ini menjadi tolok ukur apakah suatu undang-undang atau tindakan negara melanggar prinsip negara hukum. Bila ada norma atau Ketidakjelasan norma yang menimbulkan tidak terpenuhinya hak atas jaminan hukum, hak atas perlindungan hukum dan hak atas kepastian hukum yang adil, maka jelas melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-1]. Bahwa keberadaan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional fundamental bagi Pemohon selaku Warga Negara. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa kedudukan Pemohon sebagai warga negara dalam permohonan a quo memiliki hak konstiitusional atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diberikan oleh Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan demikian, persyaratan mengenai ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 telah terpenuhi. B. HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 1. Bahwa yang menjadi objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon adalah frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (LN.2008/NO.166, TLN NO.4916, LL SETNEG) yang berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya secara tersendiri diatur dengan Peraturan Presiden. Bahwa terhadap norma tersebut, Penjelasan Pasal 25 ayat (4) menyatakan: Cukup Jelas. 9 (Bukti P-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (LN.2008/NO.166, TLN NO.4916, LL SETNEG) 2. Bahwa frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tersebut tidak secara tegas menjelaskan fungsi normatif dari Peraturan Presiden dan Frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” tidak pula memberikan kejelasan mengenai urutan hukum, apakah Peraturan Presiden harus disahkan terlebih dahulu sebagai dasar pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden, atau apakah Keputusan Presiden dapat diterbitkan terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan Peraturan Presiden atau pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden tidak memerlukan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden. 3. Akibatnya, apabila Presiden mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden tanpa adanya Peraturan Presiden yang sah sebagai dasar hukum, Pemohon kehilangan dasar yuridis untuk menjalankan profesinya sebagai advokat, termasuk mengajukan keberatan administratif terhadap tindakan hukum administrasi Presiden yang diduga salah atau tidak sah. Begitu pula dalam kedudukan Pemohon sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden juga kehilangan mengalami ketidakpastian hukum mengenai sah atau tidaknya tindakan Presiden dalam mengubah nomenklatur lembaga dan mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden, karena norma Pasal 25 ayat (4) UU Nomor 61 Tahun 2024 tidak memberikan kejelasan mengenai urutan hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. 4. Ketidakjelasan norma dalam frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 10 menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon atas kepastian hukum terkait pelaksanaan hak prerogatif Presiden. 5. Kerugian konstitusional yang timbul akibat ketidakjelasan norma frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara karena norma tersebut tidak memberikan kepastian hukum mengenai sah atau tidaknya pembentukan lembaga nonstruktural dan pengangkatan pimpinan lembaga nonstruktural, khususnya jika tindakan dilakukan melalui Keputusan Presiden sebelum adanya Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum. 6. Pemohon, sebagai advokat dan pemilih, mengalami ketidakpastian hukum mengenai sah atau tidaknya tindakan Presiden dalam mengubah nomenklatur lembaga dan mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden, karena frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak memberikan ketejelasan fungsi normatif dari peraturan presiden dan tidak pula memberikan kejelasan mengenai urutan hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. 7. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon bersumber dari ketidakjelasan norma dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, khususnya frasa “diatur dengan Peraturan Presiden,” yang tidak memberikan kepastian hukum atas fungsi normatif dari peraturan presiden sebagai dasar hukum pembentukan lembaga nonstruktural dan tidak pula memberikan kejelasan mengenai urutan hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. Ketidakjelasan norma dalam Pasal 25 ayat (4) UU Nomor 61 Tahun 2024 menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena norma tersebut tidak memberikan kepastian hukum mengenai sah atau tidaknya pembentukan lembaga nonstruktural dan pengangkatan pimpinan lembaga, khususnya jika tindakan dilakukan 11 melalui Keputusan Presiden sebelum adanya Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum. C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL DIMAKSUD BERSIFAT SPESIFIK (KHUSUS) DAN AKTUAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI 1. Pemohon lahir pada tahun 1986 dan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif sejak tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024. Sejak Pemohon berstatus mahasiswa yang aktif sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Mahasiswa Hukum (Ketum DPP Permahi), hingga menjalankan profesi hukum sebagai advokat dikantor hukum Windu Wijaya & Assocites Pemohon telah turut aktif dalam Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia. Pemohon merupakan pemilih sah yang berulang kali menyalurkan hak konstitusionalnya dalam proses pemilihan dan terpilihnya seorang presiden. 2. Suara Pemohon, bersama dengan suara rakyat lain, menjadi dasar legitimasi politik Presiden dalam menjalankan kewenangannya. Suara Pemohon merupakan bagian dari legitimasi yang melahirkan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Hal ini menciptakan hubungan hukum langsung antara Pemohon dan Presiden, Termasuk dengan Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto. Oleh karena itu, hubungan hukum Pemohon dengan Presiden tidak hanya terbatas pada hubungan politis sebagai pemilih, tetapi juga hubungan konstitusional yang memberi hak bagi Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum mengenai sah atau tidaknya pembentukan lembaga nonstruktural dan pengangkatan pimpinan lembaga, khususnya jika tindakan dilakukan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden sebelum adanya Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum. 3. Begitu pula halnya kedudukan Pemohon sebagai seorang advokat di mana tugas advokat berdasarkan UU Advokat adalah mewakili klien untuk melakukan tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan, yang meliputi konsultasi, pendampingan, pembelaan, dan penyusunan dokumen hukum untuk kepentingan klien. Apabila Pemohon 12 selaku advokat diminta untuk melakukan analisa tindakan hukum presiden dalam pembentukan lembaga nonstruktural dan pengangkatan pimpinan lembaga, khususnya jika tindakan dilakukan oleh Presiden berupa pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural dan pengangkatan unsur pimpinan lembaga tersebut melalui Keputusan Presiden sebelum adanya Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum maka Pemohon kehilangan pijakan normatif untuk memberikan pendapat hukum yang berpijak pada ketentuan yuridis mengenai sah atau tidaknya pembentukan lembaga nonstruktural dan pengangkatan pimpinan lembaga. Pemohon pun akan kehilangan pijakan yuridis mengajukan keberatan adminitrasi secara tertulis kepada Presiden apabila pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural dan pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural, khususnya jika tindakan dilakukan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden sebelum adanya Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum. 4. Pemohon juga memiliki kedudukan hukum sebagai advokat, yang berhak atas kepastian hukum dalam pelaksanaan tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Presiden, termasuk kemampuan untuk mengajukan keberatan administratif. Norma Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 bersifat kabur, karena tidak menjelaskan fungsi normatif Peraturan Presiden sebagai dasar pembentukan atau perubahan lembaga non-struktural dan pengangkatan unsur pimpinan serta tidak pula menjelaskan urutan hukum Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden dalam hal pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural dan pengangkatan unsur pimpinan lembaga non-struktural. 5. Akibatnya, Pemohon kehilangan dasar yuridis atau pijakan normatif untuk mengajukan keberatan administrasi apabila suatu lembaga nonstruktural dibentuk/diubah atau unsur pimpinan lembaga nonstuktural diangkat melalui Keputusan Presiden sebelum Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum ditetapkan dan diundangkan secara sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Ketidakjelasan norma dalam Pasal 25 ayat (4) UU Nomor 61 Tahun 2024 telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa hilangnya jaminan 13 hukum dan kepastian bagi Pemohon sebagai advokat. Frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” tidak memberikan kejelasan mengenai urutan hukum, apakah Peraturan Presiden mengenai pembentukan atau perubahan lembaga non-struktural harus ditetapkan dan diundangkan terlebih dahulu sebagai dasar pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden, atau apakah pengangkatan unsur pimpinan lembaga non-struktural melalui Keputusan Presiden dapat diterbitkan terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan pengesahan Peraturan Presiden mengenai pembentukan atau perubahan lembaga non-struktural atau apakah pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden tidak memerlukan pijakan normatif dalam peraturan presiden mengenai pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural. 7. Akibatnya, apabila Presiden mengangkat unsur pimpinan lembaga non- struktural melalui Keputusan Presiden tanpa adanya Peraturan Presiden yang sah sebagai dasar hukum, Pemohon kehilangan dasar yuridis untuk menjalankan profesinya sebagai advokat, termasuk mengajukan keberatan administratif terhadap tindakan hukum administrasi Presiden yang diduga salah atau tidak sah. Fakta Konkret dan Upaya Pemohon Mendapatkan Kepastian Hukum 8. Bahwa dalam praktiknya, telah terjadi pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dan pengangkatan Kepala Bakom RI melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2025 sebelum adanya Peraturan Presiden yang mengatur pembentukan lembaga tersebut. 9. Bahwa hingga saat diajukannya permohonan pengujian undang-undang a quo ke Mahkamah Konstitusi, Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, belum menetapkan Peraturan Presiden baru yang mencabut atau mengubah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan demikian, secara hukum Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. 14 10. Bahwa telah terjadi pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dan pengangkatan Kepala Bakom RI melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2025 sebelum Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum lembaga tersebut ditetapkan. Bahwa hingga saat diajukannya permohonan pengujian undang-undang a quo ke Mahkamah Konstitusi, Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, belum melakukan tindakan hukum berupa pencabutan maupun perubahan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan demikian, status hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2024 tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Oleh karena belum diterbitkan Peraturan Presiden baru yang mencabut atau mengubah ketentuan tersebut, maka secara hukum lembaga yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tetaplah Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan pejabat yang sah adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. 11. Selanjutnya, pada Rabu (17/9/2025) Presiden RI Prabowo Subianto telah memberhentikan empat pejabat Kabinet Merah Putih. Salah satu Pejabat yang diberhentikan adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. Pemberhentian para pejabat itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029. Bukti P-5 Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/16040931/prabo wo-berhentikan-4-pejabat-hasan-nasbi-dicopot-dari-kepala-pco. 12. Di samping itu, pada hari Rabu, 17 September 2025, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian. Pelantikan tersebut dilaksanakan 15 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian. Adapun para pejabat yang dilantik berdasarkan Keppres tersebut, yaitu: 1) Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah; 2) Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan; 3) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian; serta 4) Nanik Sudaryati Deyang dan Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bukti P-6: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-lantik-kepala-dan- wakil-kepala-badan-penasihat-khusus-presiden-serta-kepala-lkpp/ 13. Bahwa setelah Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025, untuk menggantikan Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Public Communication Office/PCO), kemudian berdasarkan pemberitaan media, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan tidak dibubarkan, melainkan bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. "Bukan dibubarkan, tapi apa yang menjadi tugas dan fungsi PCO selama ini, nanti dengan Keputusan Presiden (Kepres) yang baru, dipindahkan ke dalam Badan Komunikasi Pemerintah," ujar Prasetyo, dalam program Breaking News Metro TV, Rabu, 17 September 2025. Bukti P-7: https://www.metrotvnews.com/play/NgxCDAL7-bukan-bubar- pco-bertransformasi-jadi-badan-komunikasi-pemerintah 14. Bahwa selanjutnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang disebut sebagai transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (Public Communication Office/PCO) juga diikuti dengan perubahan identitas resmi di ruang digital. Akun media sosial Instagram PCO telah 16 diubah menjadi @bakom.ri, disertai dengan perubahan nama dan logo resmi. Logo baru tersebut menampilkan Lambang Garuda Pancasila dengan tulisan “Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia” yang melingkarinya. Bukti P-8: https://news.detik.com/berita/d-8118098/logo-hingga-nama- akun-pco-kini-berubah-jadi-badan-komunikasi-pemerintah. 15. Bahwa Pemohon memperoleh berbagai informasi kegiatan pemerintah melalui akun media sosial Instagram @bakom.ri, yang secara resmi menggunakan nama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI). Akun tersebut secara aktif menayangkan informasi kegiatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, termasuk liputan resmi seperti kehadiran Presiden dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Mesir, serta publikasi berbagai kebijakan dan kegiatan pemerintahan lainnya. Namun, hingga saat permohonan ini diajukan, belum terdapat Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum pembentukan Bakom RI, baik berupa Peraturan Presiden baru maupun revisi atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang seharusnya mengubah nomenklatur dari PCO menjadi Bakom RI. Dengan demikian, meskipun secara faktual akun resmi @bakom.ri telah beroperasi dan menyampaikan informasi atas nama Bakom RI, secara normatif lembaga tersebut belum memiliki dasar hukum yang sah sehingga praktik administratif dan komunikasi publik berjalan menggunakan nomenklatur baru yang belum memiliki Perpres pendukung. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam mengidentifikasi sumber informasi resmi pemerintah, serta berpotensi mengganggu hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi publik yang benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. 16. Bahwa dengan mempertimbangkan bahwa Keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah merupakan keputusan menyangkut jabatan 17 publik, maka Pemohon, dalam rangka memperoleh kejelasan mengenai konsideran dan isi dari Keputusan Presiden dimaksud, pada tanggal 25 September 2025 telah mengirimkan surat resmi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk memohon salinan Keputusan Presiden tentang pemberhentian Hasan Nasbi serta salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Angga Raka Prabowo. (Bukti P-9: Surat Pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia). 17. Bahwa terhadap surat permintaan Pemohon tersebut, Pemohon telah menerima surat balasan perihal perpanjangan waktu permohonan informasi yang ditandatangani oleh Eddy Cahyono Sugiharto, selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa PPID Kementerian Sekretariat Negara masih melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, sehingga diperlukan perpanjangan waktu selama tujuh (7) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diterima oleh Pemohon. (Bukti P-10: Surat Perpanjangan Permohonan Informasi dari PPID Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia) 18. Kemudian, berdasarkan Surat Nomor B-02/S/HuMAS/HM.00.00/10/2025 tertanggal 17 Oktober 2025 perihal Jawaban atas Permohonan Informasi Publik yang ditandatangani oleh Eddy Cahyono Sugiharto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, diinformasikan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dipenuhi dengan alasan bahwa informasi yang diminta tidak dapat diakses oleh Pemohon karena merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dengan alasan bahwa dokumen dimaksud termasuk dalam kategori arsip yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Huruf G Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 18 Klasifikasi Keamanan dan Arsip di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Bukti P-11 Surat Nomor B-02/S/HuMAS/HM.00.00/10/2025 tertanggal 17 Oktober 2025 perihal Jawaban atas Permohonan Informasi Publik. 19. Bahwa akibat tidak dipenuhi permintaan informasi publik tersebut menambah kerugian Pemohon karena tidak memperoleh kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Presiden dalam menetapkan perubahan nomenklatur dari Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah, serta dalam pengangkatan Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. 20. Bahwa di samping itu, Pemohon pun dalam upaya memperoleh kepastian hukum terkait kedudukan kelembagaan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Pemohon telah berinisiatif untuk meminta penjelasan langsung kepada Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia, Bapak Prasetyo Hadi, dengan mengajukan surat tertulis tertanggal 25 September 2025 perihal permintaan audiensi. Surat tersebut diajukan guna memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum perubahan nomenklatur dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), serta untuk memperoleh pemahaman apakah secara hukum dimungkinkan pengangkatan pejabat kepala lembaga dilakukan sebelum perubahan nomenklatur tersebut ditetapkan melalui revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan. Namun demikian, hingga permohonan ini diajukan, surat permintaan audiensi Pemohon tidak memperoleh tanggapan dari pihak Menteri Sekretariat Negara, sehingga menambah ketidakpastian hukum yang dihadapi Pemohon. Bukti P-12, Surat Permintaan audiensi ke Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi. 21. Selain itu, Pemohon juga telah berupaya memperoleh penjelasan langsung dari Bapak Angga Raka Prabowo selaku Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dengan mengajukan surat tertulis 19 tertanggal 25 September 2025 perihal permintaan audiensi. Surat tersebut diajukan dalam rangka memperoleh jawaban dan kejelasan hukum mengenai dasar perubahan nomenklatur Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), serta untuk memahami apakah secara hukum dimungkinkan pengangkatan Kepala Bakom dilakukan melalui Keputusan Presiden sebelum adanya perubahan nomenklatur sebagaimana seharusnya ditetapkan melalui revisi atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Namun demikian, hingga permohonan ini diajukan, surat permintaan audiensi Pemohon tidak mendapat tanggapan dari pihak Bapak Angga Raka Prabowo selaku Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sehingga menambah ketidakpastian hukum atas kedudukan lembaga dimaksud. Bukti P-13, Surat Permintaan audiensi ke Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. 22. Bahwa selanjutnya, karena tidak adanya tanggapan atas surat permintaan audiensi yang sebelumnya telah disampaikan kepada Menteri Sekretariat Negara, Bapak Prasetyo Hadi, maupun kepada Bapak Angga Raka Prabowo selaku Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta belum adanya kepastian hukum mengenai pengesahan revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, Pemohon kemudian menempuh langkah konstitusional berikutnya dengan menyampaikan surat permintaan tertulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kepada Prof. Sufmi Ahmad Dasco, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua DPR RI. Surat tersebut berisi permohonan agar DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap keabsahan kelembagaan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Dalam surat tersebut, Pemohon meminta agar DPR:  Meminta klarifikasi resmi dari Pemerintah mengenai status hukum kelembagaan Badan Komunikasi Pemerintah; dan 20  Melaksanakan fungsi pengawasan guna memastikan bahwa pembentukan lembaga pemerintah ke depan dilakukan sesuai asas kepastian hukum dan akuntabilitas publik, termasuk mencegah terulangnya praktik pengangkatan pejabat sebelum dasar hukum pembentukannya ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Namun, hingga saat Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon belum menerima balasan, tanggapan, maupun pemberitahuan dari DPR RI apakah surat permohonan tersebut telah, sedang, atau tidak akan ditindaklanjuti. Bukti P-18: Surat Permintaan Tertulis kepada Ketua DPR RI perihal Permintaan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Keabsahan Lembaga Badan Komunikasi Pemerintah; Bukti P-19: Surat Permintaan Tertulis kepada Prof. Sufmi Ahmad Dasco, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua DPR RI perihal Permintaan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Keabsahan Lembaga Badan Komunikasi Pemerintah 23. Untuk memperoleh kepastian hukum, Pemohon telah melakukan langkah-langkah administratif, antara lain: mengirim surat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk meminta salinan Keputusan Presiden, mengajukan permintaan audensi untuk memperoleh kejelasan dasar hukum perubahan lembaga, dan mengirim surat kepada DPR RI untuk meminta pengawasan. Namun, semua upaya tersebut tidak mendapatkan respons atau tindak lanjut, sehingga menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap hak konstitusional Pemohon. 24. Mengingat sikap diam dan tidak adanya respon dari pihak berwenang, Pemohon tidak memiliki pijakan normatif untuk menilai sah atau tidaknya tindakan Presiden, sehingga hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum dan kepastian keberadaan lembaga serta pejabatnya tidak terpenuhi. Pemohon, sebagai advokat dan pemilih, mengalami ketidakpastian hukum mengenai sah atau tidaknya tindakan Presiden dalam mengubah nomenklatur lembaga dan mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden, karena frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam 21 Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak memberikan ketejelasan fungsi normatif dari peraturan presiden dan tidak pula memberikan kejelasan mengenai urutan hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. 25. Oleh karena itu, Pemohon, sebagai pemilih, mengalami ketidakpastian hukum mengenai sah atau tidaknya tindakan Presiden dalam mengubah nomenklatur lembaga dan mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden sedangkan Pemohon sebagai Advokat Pemohon mengalami kerugian konstitusional nyata dalam menjalankan profesi sebagai advokat dikarenakan kehilangan pijakan normatif untuk mengajukan keberatan administratif apabila terjadi kesalahan dalam tindakan hukum administrasi Presiden dalam mengubah nomenklatur lembaga dan mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden. Hal ini disebabkan karena frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak memberikan ketejelasan fungsi normatif dari Peraturan Presiden dan tidak pula memberikan kejelasan mengenai urutan hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. Fakta Tambahan yang Menguatkan Ketidakjelasan Norma dan Kerugian Konstitusional Pemohon 26. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang Pemohon peroleh dari media Kompas.id, menginformasikan draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Komunikasi Pemerintah telah rampung. Regulasi itu kini tinggal menunggu penandatanganan Presiden Prabowo Subianto untuk dapat diundangkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, penyusunan Peraturan Presiden 22 tentang Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Komunikasi Pemerintah hampir tuntas. Pembentukan regulasi tersebut juga sudah melalui pembahasan dan harmonisasi lintas kementerian/lembaga. Khusus kementrian Haji dan Umrah, Pepres organisasi kementrian ini sudah selesai dibahas dan kini tinggal menunggu tanda tangan presiden. Demikian pula dengan Badan Komunikasi Pemerintah. Payung hukumnya adalah revisi perpres nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan. Meski struktur orgaanisasi Bakom akan diperkuat, lembaga itu tetap bisa bekerja sementara dengan basis organisasi kantor komunikasi kepresidenan (PCO). “Perpres organisasisnya (Badan komunikasi Pemerintah sedang dalam proses tanda tanga Presiden, sementara waktu, dalam masa transisi, Bakom masih mengunakan organisasi PCO” kata Rini di Jakarta, Jumat 93/10/2025) Bukti P-14 https://www.kompas.id/artikel/draf-perpres-kementerian-haji- dan-bakom-rampung-tunggu-tanda-tangan-presiden 27. Bahwa berdasarkan keterangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, sebagaimana diberitakan oleh Kompas.id, dinyatakan bahwa draf Peraturan Presiden tentang pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah telah rampung dan menunggu penandatanganan Presiden, sementara lembaga dimaksud telah beroperasi dengan menggunakan struktur organisasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO). Keterangan tersebut menunjukkan adanya fakta hukum yang tidak konsisten, di satu sisi, diakui bahwa Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pembentukan lembaga belum ditandatangani dan belum diundangkan secara sah, namun di sisi lain lembaga baru telah dibentuk, dijalankan secara faktual, dan dipimpin oleh pejabat yang telah dilantik melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2025. 28. Pernyataan resmi Menteri PANRB tersebut membuktikan secara nyata adanya ketidakjelasan dan kekaburan norma dalam frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Frasa tersebut tidak memberikan kejelasan fungsi normatif dari Peraturan Presiden - apakah dimaksudkan sebagai instrumen hukum yang bersifat mengatur dan menjadi dasar pembentukan lembaga, ataukah hanya bersifat administratif setelah lembaga dan pimpinan telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden. 29. Lebih lanjut, norma tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai urutan hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden, sehingga menimbulkan kondisi di mana tindakan hukum Presiden mendahului keberlakuan peraturan yang seharusnya menjadi dasar hukum tindakan tersebut. 30. Keadaan tersebut secara nyata telah menghilangkan jaminan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan masyarakat luas dalam menilai keabsahan pembentukan lembaga nonstruktural serta pengangkatan pejabatnya, yang seharusnya tunduk pada prinsip asas legalitas dan hierarki norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. D. ADA HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT ANTARA KERUGIAN KONSTITUSIONAL DAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 1. Ketidakjelasan dan kekaburan norma dalam frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah mengakibatkan kerugian konstitusional berupa hilangnya jaminan hukum dan kepastian bagi Pemohon sebagai advokat. Frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” tidak memberikan kejelasan mengenai urutan hukum, apakah Peraturan Presiden mengenai pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural harus ditetapkan dan diundangkan terlebih dahulu sebagai dasar pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden, atau apakah pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden dapat diterbitkan terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan 24 pengesahan Peraturan Presiden mengenai pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural atau apakah pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden tidak memerlukan pijakan normatif dalam Peraturan Presiden mengenai pembentukan atau perubahan lembaga non-struktural. 2. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana yang dijelaskan di atas bersumber dari frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tersebut yang tidak secara tegas menjelaskan fungsi normatif dari Peraturan Presiden dan tidak pula memberikan kejelasan mengenai urutan hukum, apakah Peraturan Presiden mengenai pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural harus ditetapkan dan diundangkan terlebih dahulu sebagai dasar pengangkatan unsur pimpinan lembaga non-struktural melalui Keputusan Presiden, atau apakah pengangkatan unsur pimpinan lembaga non-struktural melalui Keputusan Presiden dapat diterbitkan terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan pengesahan Peraturan Presiden mengenai pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural atau apakah pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden tidak memelukan pijakan normatif dalam peraturan presiden mengenai pembentukan atau perubahan lembaga non-struktural. 3. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara berlakunya Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, khususnya frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. E. ADA KEMUNGKINAN BAHWA DENGAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN, KERUGIAN KONSTITUSIONAL SEPERTI YANG DIDALILKAN TIDAK LAGI ATAU TIDAK AKAN TERJADI. 1. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya apabila Mahkamah memberikan pemaknaan 25 konstitusional bersyarat (conditionally constitutional interpretation) terhadap frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, yakni dimaknai secara konstitusional bersyarat bahwa: Peraturan Presiden tentang pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural harus ditetapkan, diundangkan secara sah, dan berlaku terlebih dahulu sebelum Presiden mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden. 2. Apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon yang bersumber dari frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak terjadi lagi. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa Pemohon Tidak Mempermasalahkan Tindakan Konkret Presiden, Melainkan Norma yang Memungkinkan Terjadinya Ketidakpastian Hukum. Bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan tindakan konkret Presiden Republik Indonesia dalam hal pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dan pengangkatan Kepala Bakom RI melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2025 yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Presiden sebagai dasar hukum lembaga tersebut. 2. Akan tetapi, yang dipersoalkan Pemohon adalah ketidakjelasan norma dalam frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang memungkinkan terjadinya tindakan hukum administrasi seperti itu tanpa dasar hukum yang jelas. Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai urutan dan fungsi instrumen hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden, sehingga bertentangan dengan asas negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). 3. Bahwa Permohonan a quo Bersifat Permohonan Pemaknaan Konstitusional (Conditionally Constitutional Interpretation). Bahwa permohonan a quo tidak dimaksudkan untuk meminta pembatalan ketentuan Pasal 25 ayat (4) 26 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, melainkan memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional interpretation) terhadap frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Frasa tersebut dimohonkan untuk dimaknai secara konstitusional, yaitu bahwa: Peraturan Presiden tentang pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural harus ditetapkan, diundangkan secara sah, dan berlaku terlebih dahulu sebelum Presiden mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden. 4. Asas Legalitas dalam Pembentukan Lembaga Nonstruktural: Urgensi Penegasan Fungsi Perpres dan Keppres. Bahwa menurut teori perundang- undangan dan hukum administrasi negara, terdapat perbedaan mendasar antara Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) baik dari sifat maupun fungsi normatifnya. Peraturan Presiden merupakan norma yang bersifat umum, abstrak, dan mengatur ke depan (regeling), sehingga berfungsi sebagai bentuk delegated legislation yang menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja suatu lembaga pemerintahan, termasuk lembaga nonstruktural. Sementara itu, Keputusan Presiden bersifat individual, konkret, dan sekali selesai (beschikking), yang berfungsi menetapkan pejabat tertentu atau keputusan administratif tertentu sebagai penerapan langsung dari norma hukum yang telah diatur secara sah dalam peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural secara hukum harus diawali dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan, diundangkan secara sah, dan telah berlaku sebagai dasar keberadaan lembaga tersebut. Hanya setelah norma dasar tersebut berlaku, Presiden dapat melaksanakan kewenangannya mengangkat unsur pimpinan lembaga melalui Keputusan Presiden. 5. Namun demikian, frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak memberikan kejelasan mengenai fungsi normatif Peraturan Presiden maupun urutan hukum yang seharusnya berlaku. Norma tersebut tidak menjelaskan apakah Peraturan Presiden tentang pembentukan 27 atau perubahan lembaga nonstruktural harus terlebih dahulu ditetapkan, diundangkan, dan berlaku sebagai dasar hukum sebelum Presiden menerbitkan Keputusan Presiden untuk mengangkat unsur pimpinan; atau apakah Keputusan Presiden dapat diterbitkan terlebih dahulu kemudian diikuti dengan pengundangan Peraturan Presiden; atau bahkan apakah pengangkatan unsur pimpinan dapat dilakukan tanpa adanya pijakan normatif dalam Peraturan Presiden. Ketidakjelasan ini menimbulkan kerancuan mengenai keabsahan pembentukan lembaga dan pengangkatan pimpinan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi, serta berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon. 6. Bahwa apabila tafsir yang keliru diterapkan yakni apabila Keputusan Presiden tentang pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural diterbitkan tanpa didahului oleh Peraturan Presiden yang sah dan berlaku maka, tindakan tersebut berpotensi melahirkan lembaga yang secara hukum tidak memiliki dasar pembentukan yang jelas. Kondisi ini menyebabkan legitimasi lembaga menjadi kabur, kewenangan pimpinannya menjadi tidak sah, serta seluruh tindakan administrasi yang diambil lembaga tersebut kehilangan landasan yuridis yang semestinya. Dalam keadaan demikian, segala keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga tersebut dapat dinilai sebagai tindakan tanpa kewenangan (onbevoegdheid), sehingga menimbulkan risiko pembatalan, sengketa hukum, dan kerugian bagi masyarakat luas. 7. Lebih jauh lagi, praktik seperti itu bertentangan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembentukan lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dilakukan tanpa norma dasar yang telah berlaku menimbulkan ketidakteraturan dalam sistem kelembagaan negara dan membuka ruang bagi tindakan eksekutif yang sewenang-wenang (arbitrary power). Ketidakpastian tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum, menciptakan dualisme norma, dan melahirkan ketidakterjaminan terhadap hak-hak 28 konstitusional warga negara yang terhubung dengan tugas, fungsi, atau pelayanan lembaga tersebut. Dengan demikian, penerapan tafsir yang keliru tidak hanya sekadar persoalan administratif, tetapi telah menjelma sebagai persoalan konstitusional yang mengancam integritas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dapat mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tidak terpenuhnya hak atas kepastian hukum. 8. Bahwa secara doktrinal, urutan tindakan hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden sesungguhnya telah ditegaskan dalam asas-asas fundamental hukum administrasi negara. Berdasarkan asas regel gaat voor beschikking—yang menegaskan bahwa aturan umum harus mendahului keputusan individual—serta asas lex fundamentalis derogat legi singularis— yang menyatakan bahwa aturan dasar mengesampingkan aturan yang bersifat khusus dan individual—maka Peraturan Presiden harus terlebih dahulu ditetapkan dan diundangkan secara sah sebagai dasar hukum konstitutif pembentukan lembaga sebelum Presiden dapat menerbitkan Keputusan Presiden untuk mengangkat pejabat atau unsur pimpinan pada lembaga tersebut. Dengan demikian, Peraturan Presiden berfungsi sebagai norma konstitutif yang menciptakan eksistensi, struktur, dan kewenangan lembaga beserta jabatan-jabatan di dalamnya, sedangkan Keputusan Presiden memiliki fungsi operatif, yaitu mengisi jabatan-jabatan yang telah sah secara normatif melalui tindakan pengangkatan pejabat. Ketertiban berjenjang antara norma umum dan keputusan individual ini merupakan ciri esensial negara hukum, sehingga penyimpangan terhadap urutan tersebut bukan sekadar malpraktik administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap asas legalitas dan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi. 9. Bahwa oleh karena itu, pengangkatan pejabat atau unsur pimpinan pada lembaga nonstruktural maupun lembaga pemerintah lainnya melalui Keputusan Presiden tanpa didahului oleh keberlakuan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pembentukan lembaga, merupakan tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance). Tindakan 29 demikian secara konseptual tidak memenuhi asas legalitas dan asas kepastian hukum yang menjadi pilar utama negara hukum, sekaligus mengabaikan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Dengan demikian, setiap tindakan pengangkatan pejabat yang dilakukan tanpa mendasarkan diri pada Peraturan Presiden yang telah sah, berlaku, dan mengikat, tidak hanya menimbulkan cacat administratif, tetapi juga menimbulkan ketidakteraturan konstitusional yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara dan merusak integritas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pengangkatan Pejabat Sebelum Adanya Peraturan Presiden Pembentuk Lembaga: Cacat Yuridis Formal dan Konsekuensi Hukum 10. Bahwa secara doktrinal dan praktis, Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) memiliki fungsi normatif yang berbeda dalam tata hukum administrasi negara. Perpres bersifat normatif dan umum (regeling), berfungsi sebagai norma konstitutif yang menciptakan eksistensi lembaga, menentukan tugas, fungsi, struktur organisasi, dan jabatan-jabatan di dalamnya. Sebaliknya, Keppres bersifat individual dan konkret (beschikking), berfungsi secara operatif untuk menetapkan pejabat tertentu atau keputusan administratif individual berdasarkan dan untuk melaksanakan norma yang telah diatur secara sah. Oleh karena itu, pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural harus didahului oleh Perpres yang ditetapkan, diundangkan secara sah, dan berlaku sebagai dasar hukum sebelum Presiden menerbitkan Keppres untuk mengangkat unsur pimpinan lembaga. 11. Bahwa berdasarkan asas regel gaat voor beschikking (aturan umum mendahului keputusan individual) serta asas lex fundamentalis derogat legi singularis (aturan dasar mengesampingkan aturan yang bersifat individual), Perpres memiliki fungsi konstitutif yang menentukan keberadaan lembaga 30 beserta jabatan-jabatan di dalamnya, sedangkan Keppres memiliki fungsi operatif yang mengisi jabatan-jabatan tersebut. Urutan norma ini merupakan implementasi asas legalitas, asas hierarki norma (lex superior derogat legi inferiori), dan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 12. Bahwa secara hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan, pengangkatan pejabat pada lembaga nonstruktural atau lembaga pemerintah lainnya melalui Keppres sebelum adanya Perpres pembentuk lembaga merupakan tindakan yang cacat yuridis formal (procedural defect) dan tidak memenuhi syarat keabsahan hukum administratif (rechtmatigheid van bestuurshandeling). Objek hukum (objectum van beschikking) dari Keppres tersebut belum eksis secara normatif, karena lembaga dan jabatan yang dimaksud belum terbentuk secara sah. Sebagai contoh, pengangkatan pejabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) melalui Keppres sebelum Perpres pembentuk lembaga diundangkan menunjukkan bahwa objek hukum Keppres belum ada, sehingga keputusan tersebut tidak sah secara hukum. 13. Selain itu, tindakan ini melanggar asas legalitas dan tata urutan norma hukum, di mana Perpres sebagai norma umum menempati kedudukan lebih tinggi daripada Keppres sebagai norma individual. Keppres tidak dapat diterbitkan tanpa adanya dasar normatif yang jelas dari Perpres yang mengatur lembaga dan jabatan terkait. Akibatnya, Keppres yang diterbitkan tanpa dasar hukum sah kehilangan kekuatan mengikat (non-binding) dan dianggap cacat yuridis formal (nietig van rechtswege), karena tidak memenuhi syarat kewenangan, substansi, dan prosedur yang menjadi syarat keabsahan administratif. 14. Lebih jauh, tindakan pengangkatan pejabat sebelum adanya Perpres juga menimbulkan implikasi konstitusional. Ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang timbul bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat yang membutuhkan legitimasi 31 lembaga untuk kepastian hukum dan pelayanan publik, tetapi juga merugikan pejabat yang diangkat, karena jabatan yang ditempatinya tidak memiliki legitimasi hukum yang pasti. Dengan demikian, pengangkatan pejabat melalui Keppres sebelum keberlakuan Perpres sebagai dasar hukum pembentukan lembaga merupakan tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan prinsip konstitusional dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance), melanggar asas negara hukum, serta merugikan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil. 15. Bahwa lebih jauh, secara doktrinal dalam teori negara hukum klasik (Rechtsstaat), prinsip supremasi hukum menuntut agar kekuasaan eksekutif tunduk pada dasar hukum yang jelas dan teratur. Adagium “The law is king, not the king is law” atau dalam hukum Indonesia, “hukum adalah raja, bukan raja adalah hukum,” menegaskan bahwa tindakan Presiden harus memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan dapat diuji secara normatif. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU Nomor 61 Tahun 2024 yang memuat frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” menimbulkan ketidakjelasan (vagueness of norm) mengenai fungsi normatif dan urutan hukum antara Perpres dan Keppres. Ketidakjelasan tersebut membuka ruang abu-abu dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, sehingga kekuasaan berpotensi menafsirkan hukum secara sepihak, bukan tunduk pada hukum, yang bertentangan dengan prinsip rule of law dan asas legalitas. 16. Bahwa akibatnya, pengangkatan pejabat melalui Keppres sebelum Perpres diundangkan bukan sekadar cacat administratif, tetapi juga menimbulkan implikasi konstitusional, berupa ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil, merusak legitimasi lembaga, dan menimbulkan ketidakteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip- prinsip konstitusional, asas-asas pemerintahan yang baik (good governance), serta hak-hak warga negara sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, setiap pengangkatan pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keppres sebelum keberlakuan Perpres 32 sebagai dasar hukum yang sah merupakan tindakan yang cacat yuridis formal dan inkonstitusional. Logika “Keputusan Presiden Dahulu, Peraturan Presiden Kemudian” Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum 17. Bahwa Pemohon, Windu Wijaya, SH., MH., Advokat, dalam tulisannya yang berjudul “Kritik terhadap Logika Kepres Dahulu, Pepres Kemudian” menyampaikan bahwa: “dalam praktiknya telah terjadi pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dan pengangkatan Kepala Bakom RI melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2025 sebelum adanya Peraturan Presiden yang mengatur pembentukan lembaga tersebut. Pemohon menegaskan bahwa logika hukum yang menempatkan Keputusan Presiden sebagai dasar tindakan lebih dahulu daripada Peraturan Presiden merupakan pandangan yang keliru secara konstitusional, karena mengabaikan fungsi hierarkis dan normatif antara kedua instrumen hukum tersebut. Bahwa Peraturan Presiden bersifat regeling, yaitu norma umum yang menjadi dasar konstitutif bagi keberadaan suatu lembaga serta jabatan-jabatan di dalamnya, sedangkan Keputusan Presiden bersifat beschikking, yaitu penetapan individual yang hanya dapat dikeluarkan setelah norma umumnya ada dan berlaku sah. Dengan kata lain, Perpres menciptakan eksistensi lembaga secara normatif, sedangkan Keppres hanya mengisi jabatan- jabatan yang sah secara konstitutif. Oleh karena itu, pola pikir “Keputusan Presiden dahulu, Peraturan Presiden kemudian” tidak sejalan dengan asas legalitas, asas hierarki norma hukum, dan prinsip supremasi hukum (rule of law) yang menjadi inti negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta jaminan kepastian hukum yang adil menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa logika semacam itu justru menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang bagi praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertib secara normatif, serta menyuburkan penggunaan kewenangan eksekutif tanpa dasar hukum yang sah. Akibatnya, prinsip tertib hukum (legal order) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tergerus, legitimasi lembaga dan pejabat publik menjadi diragukan, dan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil berpotensi dilanggar. Dengan demikian, setiap tindakan pengangkatan pimpinan lembaga melalui Keputusan Presiden sebelum Peraturan Presiden sebagai dasar hukum yang sah diundangkan dapat dinilai sebagai tindakan yang cacat yuridis formal dan bertentangan dengan prinsip konstitusional negara hukum 33 Nullum Officium Sine Lege: Dasar Hukum dan Pemaknaan Konstitusional Peraturan Presiden 18. Bahwa adagium hukum “Nullum officium sine lege; nullum imperium sine lege”—tidak ada jabatan tanpa hukum, tidak ada kewenangan tanpa hukum—menegaskan bahwa setiap jabatan publik dan tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah dan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan prinsip ini, pembentukan lembaga nonstruktural atau lembaga pemerintah lainnya harus didahului oleh Peraturan Presiden yang ditetapkan dan diundangkan secara sah sebagai dasar hukum lembaga tersebut. Baru setelah itu, Presiden dapat melaksanakan hak prerogatifnya untuk mengangkat unsur pimpinan lembaga melalui Keputusan Presiden. Urutan ini sejalan dengan asas legalitas dan prinsip hierarki norma hukum, di mana norma umum (Perpres tentang pembentukan lembaga) harus mendahului norma khusus (Keppres tentang pengangkatan pejabat), sesuai asas regel gaat voor beschikking dan asas lex fundamentalis derogat legi singularis. 19. Bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, yang memuat frasa “diatur dengan Peraturan Presiden”, tidak secara tegas menjelaskan fungsi normatif dari Peraturan Presiden maupun urutan hukum yang seharusnya berlaku. Norma a quo tidak menjawab apakah Perpres harus ditetapkan dan diundangkan terlebih dahulu sebelum pengangkatan unsur pimpinan melalui Keppres, atau apakah Keppres dapat diterbitkan terlebih dahulu dan Perpres menyusul, atau bahkan apakah Keppres dapat diterbitkan tanpa pijakan normatif dalam Perpres sama sekali. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sah atau tidaknya pembentukan lembaga dan pengangkatan pimpinan, yang berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon. 20. Bahwa untuk menjamin tegaknya prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), asas legalitas, dan kepastian hukum bagi warga negara, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat bahwa: “Frasa ‘diatur dengan Peraturan Presiden’ dalam Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 harus dimaknai bahwa 34 Peraturan Presiden tentang pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural harus ditetapkan dan diundangkan secara sah terlebih dahulu sebelum Presiden mengangkat unsur pimpinan lembaga melalui Keputusan Presiden.” 21. Dengan pemaknaan konstitusional ini, norma Pasal 25 ayat (4) menjadi selaras dengan prinsip negara hukum, asas legalitas, dan kepastian hukum, sekaligus memberikan pijakan normatif yang jelas bagi setiap tindakan Presiden terkait pembentukan lembaga dan pengangkatan pimpinan lembaga nonstruktural. Dengan demikian, setiap tindakan eksekutif yang melibatkan pembentukan lembaga dan pengangkatan pejabat publik dapat dipastikan tunduk pada hukum yang sah, jelas, dan teratur, sesuai prinsip rule of law dan adagium Nullum officium sine lege; nullum imperium sine lege Asas Hukum dan Hubungannya dengan Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 22. Bahwa asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum (nullum officium sine lege; nullum imperium sine lege), sehingga pengangkatan pejabat hanya sah apabila jabatan dan lembaga yang bersangkutan telah dibentuk terlebih dahulu melalui dasar hukum yang jelas, dalam hal ini Peraturan Presiden. Dalam praktik penyelenggaraan negara, Peraturan Presiden yang menjadi dasar pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) belum ditetapkan maupun diundangkan. Oleh karena itu, tindakan Presiden yang langsung mengangkat Kepala Bakom melalui Keputusan Presiden melanggar asas legalitas dan tidak memiliki legitimasi hukum yang sah. 23. Bahwa asas hierarki norma (lex superior derogat legi inferiori) menegaskan bahwa Peraturan Presiden berada di atas Keputusan Presiden dalam hierarki norma hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan prinsip ini, Keputusan Presiden tidak dapat mendahului, meniadakan, atau menggantikan keberlakuan Peraturan Presiden. Dalam konteks Bakom RI, pengangkatan Kepala Bakom tanpa adanya Peraturan Presiden pembentuk lembaganya merupakan pelanggaran terhadap asas hierarki norma, karena Keppres seharusnya mengikuti dasar hukum yang sah terlebih dahulu. 35 24. Bahwa asas ketertiban dan kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan pemerintah dilakukan secara berurutan, teratur, dan dapat diprediksi secara hukum. Tindakan pengangkatan pejabat sebelum terbentuknya dasar hukum lembaga menciptakan ketidakpastian mengenai keabsahan lembaga maupun kewenangan pejabatnya, sehingga menimbulkan kekacauan administratif. Oleh sebab itu, pengangkatan Kepala Bakom sebelum adanya Peraturan Presiden bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 25. Bahwa asas kewenangan formal (bevoegdheid) menegaskan bahwa pejabat hanya sah bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Meskipun Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat pejabat, hak tersebut tidak bersifat absolut, melainkan tunduk pada batas hukum dan urutan norma yang berlaku. Dalam hal Bakom RI, Presiden hanya dapat mengangkat Kepala lembaga apabila dasar hukumnya telah ada dalam Peraturan Presiden. Karena Perpres pembentukan Bakom belum ada, kewenangan Presiden untuk mengangkat Kepala Bakom belum lahir secara hukum, sehingga tindakan pengangkatan tersebut tidak sah secara normatif. 26. Bahwa ketidakjelasan frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 memperburuk masalah ini, karena norma tersebut tidak menjelaskan fungsi normatif Perpres maupun urutan hukum yang seharusnya berlaku. Tidak ada kejelasan apakah Perpres harus ditetapkan dan diundangkan terlebih dahulu sebelum pengangkatan unsur pimpinan melalui Keppres, atau apakah Keppres dapat diterbitkan terlebih dahulu dan Perpres menyusul, atau bahkan apakah Keppres dapat diterbitkan tanpa pijakan normatif dalam Perpres sama sekali. Akibatnya, tidak ada pijakan hukum yang jelas bagi Pemohon sebagai pemilih maupun advokat untuk menilai sah atau tidaknya pembentukan lembaga dan pengangkatan pimpinan, serta untuk mengajukan keberatan administratif apabila Presiden melakukan tindakan pembentukan lembaga dan pengangkatan pimpinan melalui Keppres tanpa didahului oleh penetapan dan pengesahan Perpres pembentuk lembaga tersebut. Ketidakjelasan ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena hak atas kepastian hukum, kepastian lembaga, dan kepastian pejabat yang diangkat tidak terpenuhi. 36 27. Oleh karena itu, untuk menjamin tegaknya prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan kepastian hukum bagi warga negara, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat bahwa: “Frasa ‘diatur dengan Peraturan Presiden’ dalam Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 harus dimaknai bahwa Peraturan Presiden tentang pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural harus ditetapkan dan diundangkan secara sah terlebih dahulu sebelum Presiden mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstuktural melalui Keputusan Presiden.” Dengan pemaknaan konstitusional ini, norma Pasal 25 ayat (4) menjadi selaras dengan prinsip negara hukum, asas legalitas, asas hierarki norma, dan asas kepastian hukum, sekaligus memberikan pijakan normatif yang jelas bagi setiap tindakan Presiden terkait pembentukan lembaga dan pengangkatan pimpinan lembaga nonstruktural. Kerugian Konstitusional Pemohon Bersumber dari Norma yang Tidak Jelas, Bukan dari Tindakan Presiden 28. Bahwa Pemohon, berdasarkan saran dan nasehat majelis hakim dalam sidang pendahuluan, memahami bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menilai tindakan atau kebijakan pemerintah secara konkret, melainkan menilai norma undang-undang secara abstrak, yang menjadi sumber kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Pemohon (Windu Wijaya, Advokat) melalui permohonan ini membangun jembatan logis sebagai berikut: Norma yang kabur → membuka ruang tindakan administratif tanpa dasar hukum → menimbulkan ketidakpastian hukum → melahirkan kerugian konstitusional Pemohon. 29. Bahwa dalam konteks tersebut, Pemohon secara eksplisit memisahkan norma dari tindakan, menunjukkan hubungan kausal antara norma yang kabur dengan kerugian yang dialami, serta menegaskan bahwa permohonan ini meminta pemaknaan konstitusional bersyarat, bukan pembatalan tindakan Presiden. Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak bersumber dari tindakan konkret Presiden, melainkan dari norma dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang mengandung ketidakjelasan (vagueness of norm) mengenai urutan 37 hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden serta ketidakpastian fungsi normatif dari frasa “diatur dengan Peraturan Presiden”. 30. Bahwa ketidakjelasan norma tersebut membuka ruang bagi terjadinya tindakan pemerintahan yang cacat yuridis formal, seperti pengangkatan pejabat lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pembentukan lembaga. Dengan demikian, norma a quo bersifat permisif terhadap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan asas legalitas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi dan telah nyata merugikan Pemohon. Kerugian tersebut bersifat aktual dan potensial, karena Pemohon, baik sebagai advokat maupun sebagai pemilih yang memiliki hubungan hukum dengan Presiden, kehilangan jaminan hukum dan kepastian konstitusional atas keabsahan lembaga negara yang dibentuk serta pejabat publik yang diangkat berdasarkan norma yang kabur tersebut. 31. Secara konstitusional, keadaan ini melanggar hak Pemohon atas jaminan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, fokus permohonan a quo adalah pada norma undang-undang yang menimbulkan ketidakpastian hukum, bukan pada tindakan administratif Presiden. Karenanya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, hierarki norma, dan asas legalitas dalam negara hukum, sekaligus mencegah terjadinya tindakan Presiden yang menyalahi urutan logika hukum tata pemerintahan sebagaimana ditentukan asas legalitas dan asas kepastian hukum Pemaknaan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) 32. Bahwa pemaknaan secara konstitusional bersyarat terhadap frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) UU Nomor 61 Tahun 2024 sangat penting untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon, khususnya hak atas kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu, Pemohon memohon agar Majelis Hakim 38 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat bahwa Peraturan Presiden tentang pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural harus ditetapkan, diundangkan secara sah, dan berlaku terlebih dahulu sebelum Presiden mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden. 33. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka hal ini akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum sebagai hak konstitusional Pemohon. Pemaknaan konstitusional ini mencakup empat lapis prinsip konstitusional penting, sebagai berikut: 1) Pembatasan Kekuasaan Presiden (Constitutional Check on Executive Power) Pemaknaan konstitusional memberi arti bahwa Presiden tidak boleh mengangkat pimpinan lembaga nonstruktural jika Peraturan Presiden yang menjadi dasar lembaga tersebut belum sah dan berlaku. Logika konstitusionalnya adalah Presiden dibatasi oleh syarat legalitas formal dan tidak boleh bertindak sebelum norma dasarnya ada dan berlaku umum. Hal ini menegakkan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sekaligus menegaskan asas legalitas yang menuntut bahwa setiap tindakan pejabat harus memiliki dasar hukum yang berlaku. 2) Menegaskan Tahapan Keabsahan Peraturan Presiden Sebagai Syarat Konstitusional Frasa “ditetapkan, diundangkan secara sah, dan berlaku terlebih dahulu” bukan sekadar prosedur administratif, tetapi menjadi prasyarat konstitusional (constitutional precondition). Pemaknaan ini berarti:  Perpres harus lahir (ditetapkan),  Perpres harus menjadi hukum positif (diundangkan), 39  Perpres harus sudah memiliki kekuatan mengikat (berlaku), baru kemudian Presiden boleh mengeluarkan Keputusan Presiden untuk mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural. Jika salah satu tahapan belum terpenuhi, maka tindakan Presiden akan:  bertentangan dengan prinsip legalitas konstitusional,  bersifat ultra vires (di luar kewenangan),  batal demi hukum secara konstitusional (constitutionally void). 3) Menjamin Kepastian Hukum dan Ketertiban Tata Pemerintahan Pemaknaan konstitusional ini memastikan bahwa:  lembaga negara tidak dapat “dihidupkan” secara prematur,  pimpinan lembaga tidak dapat diangkat tanpa dasar hukum,  tindakan Presiden berjalan tertib dan tidak kacau. Dengan demikian, pemohon mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebaliknya, jika pimpinan lembaga diangkat sebelum Perpres berlaku:  lembaga belum sah,  kewenangan pimpinan tidak sah,  seluruh tindakan lembaga bisa cacat legalitas. 4) Menjaga Keabsahan Struktur Lembaga Negara di Bawah Presiden Pemaknaan konstitusional ini menegaskan bahwa Lembaga nonstruktural hanya sah apabila struktur formalnya lahir dari norma yang sah terlebih dahulu. Dengan demikian:  lembaga tidak boleh berjalan sebelum dasar hukumnya ada,  pimpinan tidak boleh ada sebelum lembaga sah,  Presiden tidak boleh menunjuk pimpinan mendahului keberlakuan lembaga. 34. Dengan demikian, pemaknaan konstitusional bersyarat ini memastikan agar tindakan eksekutif terkait pembentukan lembaga nonstruktural dan pengangkatan pimpinan selalu tunduk pada prinsip legalitas, hierarki norma, kepastian hukum, dan asas negara hukum, serta memberikan jaminan perlindungan konstitusional bagi hak-hak Pemohon. 40 Dampak Pemaknaan Bersyarat terhadap Perlindungan Hak Konstitusional 35. Bahwa konstitusi menuntut keteraturan struktur lembaga negara, hierarki hukum yang jelas, dan agar setiap tindakan pejabat selalu berada dalam kerangka sistem hukum. Dengan pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) UU Nomor 61 Tahun 2024, kerugian konstitusional Pemohon akibat ketidakjelasan norma tidak akan terjadi lagi, karena tafsir konstitusi terhadap norma a quo akan memberikan efek konstitusi yang signifikan, antara lain: a) Menegakkan asas negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) Setiap tindakan dan kebijakan pemerintahan, termasuk pembentukan lembaga nonstruktural maupun pengangkatan pejabat, harus bersumber pada dan berdasarkan hukum yang sah, sehingga menjamin bahwa tindakan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan selaras dengan prinsip legalitas. b) Menempatkan kekuasaan Presiden dalam koridor hukum (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945) Kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tetap dijalankan dalam kerangka hukum yang jelas, sehingga prinsip constitutional government tetap terjaga dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. c) Memberikan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) Pemaknaan ini memastikan masyarakat dan pejabat publik memiliki dasar hukum yang jelas mengenai keberadaan lembaga nonstruktural dan keabsahan pejabatnya, sehingga hak atas kepastian hukum terpenuhi dan dapat ditegakkan secara efektif. d) Menjamin tertib hukum dalam pembentukan dan pengaturan kelembagaan pemerintah (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945) Setiap lembaga nonstruktural hanya dapat dibentuk, diubah, atau dibubarkan melalui peraturan perundang-undangan yang sah, bukan semata melalui pengangkatan pejabat melalui Keputusan Presiden. Pemaknaan ini menegaskan urutan hukum yang benar antara norma umum dan keputusan individual dalam penyelenggaraan pemerintahan. 41 36. Dengan demikian, pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” merupakan bentuk konkret penegakan asas rule of law dan good governance. Hal ini menjamin bahwa seluruh tindakan pemerintahan, termasuk pembentukan lembaga dan pengangkatan pejabat, berjalan sesuai prinsip legalitas, transparan, dan tidak semata berdasarkan kehendak kekuasaan (arbitrariness of power) Penegasan Prinsip Negara Hukum 37. Bahwa yang dimohonkan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi bukanlah pembatasan terhadap kewenangan Presiden, melainkan penegasan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala bentuk kekuasaan pemerintahan, termasuk hak prerogatif Presiden, harus tunduk pada hukum. 38. Pemohon, Windu Wijaya, SH, MH, Advokat, berpandangan bahwa sebelum lahir pejabat, lembaganya harus terlebih dahulu dibentuk melalui Peraturan Presiden yang sah dan berlaku, sebagai penerapan asas legalitas jabatan publik dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi, membatasi, atau menghapus hak konstitusional Presiden dalam membentuk lembaga pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Sebaliknya, permohonan ini bertujuan melindungi Presiden dari potensi kesalahan administratif, berupa pengangkatan pejabat sebelum dasar hukum lembaganya terbentuk atau disahkan. 39. Dengan penegasan ini, Pemohon berharap agar setiap kebijakan Presiden dapat dijalankan berlandaskan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat dapat memperoleh kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 PETITUM Berdasarkan seluruh uraian alasan hukum di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 42 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat bahwa Peraturan Presiden tentang pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural harus ditetapkan, diundangkan secara sah, dan berlaku terlebih dahulu sebelum Presiden mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden. 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Windu Wijaya; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon atas nama Windu Wijaya; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Pengenal Sementara Advokat atas nama Windu Wijaya; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 5. Bukti P-5 : Print Out Berita Media Online dengan Judul: https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/16040931/ prabowo-berhentikan-4-pejabat-hasan-nasbi-dicopot- dari-kepala-pco; 43 6. Bukti P-6 : Print Out Berita Media Online dengan Judul: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-lantik-kepala-dan- wakil-kepala-badan-penasihat-khusus-presiden-serta- kepala-lkpp/; 7. Bukti P-7 : Print Out Berita Media Online dengan Judul:https://www.metrotvnews.com/play/NgxCDAL7- bukan-bubar-pco-bertransformasi-jadi-badan- komunikasi-pemerintah; 8. Bukti P-8 : Print Out Berita Media Online dengan Judul: https://news.detik.com/berita/d-8118098/logo-hingga- nama-akun-pco-kini-berubah-jadi-badan-komunikasi- pemerintah; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementrian Sekretariat Negara RI, perihal Permohonan Informasi Publik berupa Salinan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan serta Pengangkatan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, perihal Perpanjangan Permohonan Informasi; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi Publik; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat perihal Permintaan audiensi ke Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Permintaan Audiensi ke Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah; 14. Bukti P-14 : Print Out Berita Media Online dengan Judul: https://www.kompas.id/artikel/draf-perpres-kementerian- haji-dan-bakom-rampung-tunggu-tanda-tangan-presiden; 44 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat kepada Ketua DPR RI perihal Permintaan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Keabsahan Lembaga Badan Komunikasi Pemerintah; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat kepada Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua DPR RI perihal Permintaan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Keabsahan Lembaga Badan Komunikasi Pemerintah. 45 Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994, selanjutnya disebut UU 61/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian 46 hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 yang menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya secara tersendiri diatur dengan Peraturan Presiden. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1], yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]; 4. Bahwa Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu menyatakan bahwa suara Pemohon merupakan bagian dari legitimasi yang melahirkan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, sehingga menciptakan hubungan hukum langsung antara Pemohon dengan Presiden. Pemohon mengalami 47 kerugian hak konstitusional berupa ketidakpastian hukum mengenai sah atau tidaknya tindakan Presiden dalam pembentukan lembaga nonstruktural dan pengangkatan unsur pimpinan lembaga melalui Keputusan Presiden sebelum adanya Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum karena menurut Pemohon frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam norma Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 tidak memberikan kejelasan fungsi normatif dari Peraturan Presiden dan tidak pula memberikan kejelasan mengenai urutan hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden; 5. Bahwa Pemohon sebagai advokat menyatakan mengalami kerugian hak konstitusional berupa hilangnya jaminan kepastian hukum karena kehilangan dasar yuridis untuk menjalankan profesinya sebagai advokat, termasuk mengajukan keberatan administratif terhadap tindakan hukum administrasi Presiden yang diduga salah atau tidak sah oleh karena Presiden mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden tanpa adanya Peraturan Presiden yang sah sebagai dasar hukum pembentukan lembaga dimaksud. Menurut Pemohon, frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam norma Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 tidak memberikan kejelasan mengenai fungsi normatif Peraturan Presiden sebagai dasar pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural dan pengangkatan unsur pimpinan serta tidak menjelaskan urutan hukum Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden dalam hal pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural dan pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural; 6. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dan pengangkatan Kepala Bakom RI melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2025 sebelum adanya Peraturan Presiden yang mengatur pembentukan lembaga tersebut, Pemohon telah melakukan langkah-langkah administratif, antara lain mengirim surat kepada PPID Kementerian Sekretariat Negara untuk meminta salinan Keputusan Presiden [vide Bukti P-9, Bukti P-10, dan Bukti P-11], mengajukan permintaan audiensi untuk memperoleh kejelasan dasar hukum perubahan lembaga dimaksud kepada Menteri Sekretaris Negara [vide Bukti P- 12] dan kepada Kepala Bakom RI [vide Bukti P-13], serta mengirim surat kepada 48 DPR RI untuk permintaan fungsi pengawasan [vide Bukti P-15 dan Bukti P-16]. Namun, upaya tersebut belum seluruhnya mendapat respons atau tindak lanjut; 7. Bahwa menurut Pemohon apabila permohonan Pemohon dikabulkan yakni dengan menyatakan frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 dimaknai sebagaimana petitum Pemohon bahwa Peraturan Presiden tentang pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural harus ditetapkan, diundangkan secara sah, dan berlaku terlebih dahulu sebelum Presiden mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden, maka kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon, berkaitan dengan frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam norma Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 yang menurut Pemohon tidak memberikan kejelasan fungsi normatif dari Peraturan Presiden dan tidak memberikan kejelasan mengenai urutan hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. Pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1] yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]. Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dibatasi dan dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sebagai advokat, Pemohon beranggapan mengalami kerugian hak konstitusional dalam menjalankan profesi sebagai advokat dikarenakan kehilangan pijakan yuridis untuk mengajukan keberatan administratif apabila terjadi kesalahan tindakan hukum administrasi Presiden dalam mengubah nomenklatur lembaga nonstruktural dan mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden sebelum adanya Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum. Anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut dijelaskan 49 disebabkan karena frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 tidak memberikan kejelasan fungsi normatif dari Peraturan Presiden dan tidak pula memberikan kejelasan mengenai urutan hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden dalam hal pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural dan pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural. Terhadap anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya, baik yang bersifat aktual ataupun setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon tidak menguraikan kerugian seperti apa yang dialaminya berkaitan dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana diatur dalam norma Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 sehingga menimbulkan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Dalam kaitan ini, Pemohon dalam permohonan a quo lebih banyak menguraikan mengenai sah atau tidaknya pembentukan lembaga nonstruktural dan pengangkatan pimpinan lembaga nonstruktural, khususnya mengenai tindakan yang dilakukan oleh Presiden berupa pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural dan pengangkatan unsur pimpinan lembaga tersebut melalui Keputusan Presiden sebelum adanya Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma a quo. [3.6.2] Bahwa selain mengkualifikasikan sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon juga mengklasifikasikan dirinya sebagai pemilih dan menganggap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian norma undang-undang a quo. Menurut Mahkamah, Pemohon sebagai pemilih tidak serta merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Pemohon memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab akibat bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian berkaitan dengan status Pemohon sebagai pemilih. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa putusan, Mahkamah menegaskan, terhadap Pemohon yang menjelaskan 50 kualifikasinya sebagai pemilih hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah yang berkaitan dengan pemilihan umum. Oleh karena syarat kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat kumulatif, dengan tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang dapat meyakinkan adanya hubungan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut adalah akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan status Pemohon sebagai pemilih. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 51 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd Suhartoyo 52 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari