200/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 200/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Alif Rahman Pekerjaan : Pekerja Lepas Alamat : Jalan Cipendawa RT 003/07, Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Oktober 2025 diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 203/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 200/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 27 Oktober 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 3 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” a. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus pembubaran partai politik; c. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan/atau d. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), berbunyi: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan mahkamah sebagaimana dimaksud UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi.” 4 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inkonstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya; 9. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasalpasal undang- undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 10. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional terhadap Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 5 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan pihak yang berhak dalam melakukan uji materiil Undang-Undang adalah “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional nya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu : a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), memberikan penjelasan terkait “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa terdapat dua syarat yang harus terpenuhi apabila dalam bertindak sebagai pihak yang ingin mengajukan permohonan dalam pengujian Undang-Undang. Pertama adalah mereka yang masuk kualifikasi sebagai legal standing atau pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang. Kedua adalah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari pemohon atas berlakunya Undang-Undang tersebut. 4. Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang kedudukan dan statusnya dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau selanjutnya disebut KTP-el yang di dalamnya pun termuat Nomor Induk Kependudukan atau selanjutnya disebut NIK (Bukti P-4). 6 5. Dalam hal ini, Pemohon yang telah menyebutkan memiliki KTP-el dan di dalamnya terdapat NIK Pemohon, maka artinya dianggap dapat membuktikan diri memiliki status dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Ketika Pemohon memiliki status dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia, maka Pemohon dianggap memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam melakukan uji materiil Undang-Undang sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 6. Bahwa kemudian terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para pihak, harus memenuhi syarat terlebih dahulu sebagaimana berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, yang menetapkan syarat-syarat sebagai berikut : a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 7 c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional “Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”, dapat Pemohon penuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yakni hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, memperjuangkan haknya, dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. b. Bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak dan dijamin oleh Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 untuk mendapatkan kepastian hukum. c. Bahwa Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab dalam melakukan pembelaan negara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dan salah satu bentuk dari pembelaan negara adalah dengan menjaga kedaulatan hukum Indonesia dari segala intervensi orang asing atau warga negara asing. d. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, termasuk dalam hal ini ke Mahkamah Konstitusi karena adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 8 wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selain itu hak Pemohon untuk melakukan permohonan dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 8. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”, dapat Pemohon penuhi dengan uraian rasionalitas bahwa dengan adanya pengundangan ketentuan “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan” pada Pasal 96 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) telah memberikan kerugian konstitusional kepada Pemohon karena Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang padahal oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 9. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional “Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian” dan berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional “Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, dapat pemohon penuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut: 9 a. Pengaturan ketentuan ayat “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan” pada Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum maka hal tersebut tentunya berakibat terjadinya potensi pelibatan subjek yang bias atau tidak jelas dan memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. b. Bahwa dengan adanya keterlibatan warga negara asing dalam pembentukan perundang-undangan maka hal tersebut berpotensi melanggar atau memotong atau membatasi hak warga negara Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia karena bisa jadi Pemohon tidak dapat kesempatan dalam berpatisipasi, dan Pemohon memiliki hak yang sama dengan warga negara asing, yang padahal seharusnya memiliki perbedaan hak dengan warga negara asing dalam hal proses legislasi. c. Selain itu apabila frasa orang perseorangan atau kelompok orang memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut berpotensi tidak mengakomodir hak dari warga negara asli yaitu Warga Negara Indonesia, dalam hal ini termasuk Pemohon sebagai subjek yang dikenakan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. d. Bahwa justru karena Pemohon saat ini belum dilibatkan dalam partisipasi masyarakat dan belum pernah terlibat dalam partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) UU 10 Nomor 13 Tahun 2022, Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang nyata sebab keinginan dan potensi partisipasi Pemohon kedepannya tidak tergaransi dengan baik karena tidak adanya kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 96 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perbuahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). e. Bahwa sejarah pernah mencatat adanya keterlibatan warga negara asing dalam proses legislasi di Indonesia, dan hal tersebut merubah arah gerak muatan kearah nilai asing bukan keindonesiaan. Hal tersebut pernah terjadi pada salah satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. [vide: https://www.hukumonline.com/berita/a/memprihatinkan- proses-legislasi-indonesia-banyak-dibiayai-asing-hol19864/, https://www.hukumonline.com/berita/a/sarat-intervensi-asing--uu- ketenagalistrikan-minta-dibatalkan-lt55c1fad755504/] 10. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional “Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi”, dapat Pemohon laksanakan hal tersebut karena jika mahkamah mengabulkan permohonan pengujian materiil undang-undang yang Pemohon ajukan dengan menyatakan bahwa ketentuan “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan” pada Pasal 96 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perbuahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan UUD NRI 11 Tahun 1945, maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi sebab hak konstitusional dan kesempatan Pemohon untuk memperoleh hak atas jaminan dan perlindungan kepastian hukum sudah terpenuhi, serta Pemohon dan masyarakat akan mendapatkan tafsiran konstitusi untuk perkembangan ketatanegaraan atau ilmu hukum. 11. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam hal ini Pemohon telah memenuhi dua persyaratan, yaitu memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan memiliki kerugian konstitusional sebagaimana yang diatur oleh Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUUV/2007. III. POKOK PERMOHONAN ATAU POSITA 1. Bahwa terkait dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, legal standing atau kedudukan hukum Pemohon dan kerugian konsititusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini. 2. Bahwa Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian kedudukannya adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk terlibat memberikan masukan pada setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, dan hak tersebut harus dilindungi dan diakomodir oleh negara. 12 3. Bahwa permohonan ini diajukan pada ketentuan “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan” sebagaimana yang ada pada Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut: a. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan: “Negara Indonesia adalah negara hukum” b. Pasal 27 ayat (3) 1945, yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” c. Pasal 28D ayat (1) 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 4. Bahwa pada dasarnya proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi warga negara Indonesia secara aktif merupakan bagian implementasi dari nilai- nilai demokrasi dan perwujudan dari nilai-nilai negara berdasarkan dengan hukum. 5. Bahwa Jimly Asshiddiqie memberikan tafsiran, bahwasannya dalam negara hukum idealnya yang harus dijadikan sebagai panglima dalam segala bentuk kehidupan bernegara bukan ekonomi, ataupun politik, akan tetapi hukum itu sendiri. Arief Shidarta dan Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal. Pertama adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity). Kedua adalah berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum yang terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas 13 yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “predictable”. Ketiga adalah berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law). Dalam negara hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminalisikan orang atau kelompok orang tertentu. Keempat adalah Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Kelima adalah Asas demokrasi, dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan- tindakan pemerintahan [vide: Jimly Asshiddiqie, Gagasan negara hukum Indonesia, Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011]. 6. Bahwa perkataan Arief Shidarta dan Scheltema yang menyebutkan dalam negara hukum terdapat asas demokrasi beriiringan dengan nilai-niali negara hukum serupa dengan pernyataan Janedjri M. Gaffar. Menurut Janedjri M. Gaffar, demokrasi dan negara hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Nilai negara hukum seperti Perlindungan HAM adalah tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi. Sebaliknya, kegagalan dalam perlindungan dan penghormatan HAM akan menjadi ancaman bagi demokrasi [vide: Bobi Iswandi dan Kholis Roisah, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2019]. 7. Bahwa menurut Robert Dahl, peran serta warga negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan unsur penting bagi suatu negara yang menjadikan demokrasi dalam dasar negaranya. Negara harus rela menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat agar warga negara menetapkan aturan dasar, warga negara yang membentuk pemerintah, warga negara dapat untuk menetapkan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah, warga negara yang memantau dan 14 mengevaluasi pelaksanaan kebijakan atau kinerja pemerintah [vide: Afifah Rangkuti, Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat Islamic and West View Democracy, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2018]. 8. Bahwa sebagaimana menurut Arief Shidarta dan Scheltema yang menyebutkan jika dengan melaksanakan pelibatan warga negara untuk turut serta mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan maka hal tersebut telah memenuhi salah satu unsur negara hukum. Begitupun menurut Robert Dahl yang menyebutkan jika dengan terdapat negara yang melibatkan warga negaranya untuk menetapkan aturan dasar, warga negara yang membentuk pemerintah, warga negara dapat menetapkan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah, warga negara yang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan atau kinerja pemerintah maka negara telah melaksanakan kegiatan demokrasi. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk kebijakan, bentuk tindakan pemerintah dan suatu aturan. Maka pelibatan secara aktif warga negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bentuk pelaksanaan dari negara hukum dan asas demokrasi. 9. Bahwa terkait dengan kejelasan bentuk dari peraturan perundang- undangan terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), yang menyebutkan “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.” Menurut Maria Farida dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan, rumusan pengertian peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal tersebut memiliki unsur, 15 bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis, memuat norma hukum, memiliki daya ikat secara umum dan dibentuk melalui lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan harus dipenuhi secara keseluruhan. Sebab hal tersebut nantinya yang membedakan antara peraturan perundang-undangan dengan aturan lainnya. 10. Bahwa sebab partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang- undangan sebagai bagian dari melaksanakan asas negara hukum dan demokrasi, maka dalam pelaksanaan partipasi pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Salah satunya adalah dengan menjamin kepastian hukum. 11. Bahwa tata bahasa dalam pembetukan peraturan perundang-undangan haruslah dimuat sejelas mungkin guna menciptakan kepastian hukum, termasuk dalam hal ini adalah kata masyarakat yang hanya diartikan orang perseorangan atau kelompok orang sebagaimana yang ada dalam Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). 12. Bahwa frasa orang perseorangan atau kelompok orang sebagaimana dalam Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menjadi sebab adanya ketidakjelasan dan ambigu karena status daripada yang dimaksud dengan masyarakat yang hanya diartikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang saja. 13. Bahwa terhadap frasa orang perseorangan atau kelompok orang dalam Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 16 Republik Indonesia Nomor 6801) menimbulkan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan orang perseorangan atau kelompok orang sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 96 ayat 3 tersebut berlaku kepada Warga Negara Indonesia saja ataukah seluruh warga negara? Ataukah yang dimaksud dengan orang-perorangan tersebut diartikan penduduk sebagaimana yang ada dalam pasal 26 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945? Hal tersebut tentunya menimbulkan kerancuan subjek yang dapat ikut serta dan terlibat dalam memberikan masukan terhadap setiap pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Hal tersebut juga dapat menimbulkan kerancuan yang berdampak terhadap pemenuhan pihak-pihak yang nantinya dilibatkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 14. Bahwa dengan memberikan ketidakjelasan yang sedemikian rupa juga, nantinya dapat membuat para lembaga negara atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan bertindak secara sewenang-wenang dan seenaknya dalam memilih pihak yang dapat dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. 15. Bahwa ketidakjelasan yang sehingga menimbulkan pertanyaan oleh Pemohon ini bukannya tanpa sebab dan akibat serta pastinya berdasar. Memberikan kejelasan kepada frasa orang perseorangan atau kelompok orang dengan status sebagai warga negara ataukah penduduk sangatlah penting. Sebab apabila tidak jelas, maka hal tersebut dapat berimplikasi terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusionalnya. Dalam pemenuhan hak asasi manusia tidak semua warga negara itu diberikan porsi yang sama. Begitupun dalam pemenuhan hak konstitusional dari warga negara tidak akan diberikan porsi yang sama antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Menurut Herlin Wijayati, bahwasannya hak asasi manusia dan hak konstitusional antar warga negara di dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pastinya diberikan, dilindungi dan dijamin. Akan tetapi, tentunya tidak semua hak yang dapat dilindungi serta diberikan kepada seluruh warga 17 negara itu sama. Pastinya warga negara asing belum tentu mendapatkan hak yang sama dengan warga negara Indonesia. 16. Bahwa ketentuan yang menjelaskan dan memaknai subjek dengan kualifikasi yang jelas berkenaan dengan subjek yang dapat mempersoalkan produk legislasi bukanlah sesuatu hal yang baru. Hal tersebut dapat dilihat dan dicermati dalam beberapa konsep atau teori serta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia hal demikian terdapat dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahkan dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tersebut mengatur subjek lebih jelas dan rigid jika dibandingkan dengan pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). Dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat hingga lembaga negara. Adanya ketentuan tersebut untuk memperjelas subjek siapa saja yang dapat mempersoalkan undang-undang di Mahkamah konstitusi. 17. Bahwa kemudian secara konsep ketatanegaraannya, Mahkamah Konstitusi pun pernah memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang berhubungan dengan pembatasan subjek yang dapat mempersoalkan peraturan perundang-undangan. Dimana hal tersebut terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Bukti P-5). 18. Bahwa dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah Konstituasi sangat tegas memberikan batasan serta kualifikasi yang jelas terkait degan subjek yang dapat terlibat dalam mempersoalkan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut: 18 a. “Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (expressis verbis) menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (yang berarti yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya WNI, WNA tidak berhak. b. Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu undang-undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip due process of law, in casu dalam hal ketentuan pidana mati di mana Pemohon tetap dapat melakukan upaya hukum (legal remedies) berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali. c. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK mengenai “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama haruslah dikaitkan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) huruf a “perorangan warga negara Indonesia”, sehingga selengkapnya setelah ada penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a harus dibaca “perorangan termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama warga negara Indonesia”. Dengan demikian, Pemohon WNA tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, sehingga para Pemohon WNA tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo. Dengan kata lain, para Pemohon WNA telah keliru menafsirkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yaitu bahwa, para Pemohon a quo, oleh karena tidak ada kata “Indonesia” pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tersebut, maka berarti WNA pun memiliki kedudukan hukum untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 karena para WNA dimaksud termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Pendapat Pemohon yang demikian telah keluar dari konteks Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Karena yang dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tersebut adalah pengertian kata “perorangan” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang berbunyi, “a. perorangan warga negara Indonesia”. Sehingga, yang dimaksud oleh kalimat “termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK adalah kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama.” 19. Bahwa sama halnya dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK tesebut, di dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) juga menyebutkan hal demikian. Pasal tersebut secara expressis verbis menyebutkan bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 19 sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat.” Dengan demikian, aturan tersebut semakin memperkuat argumen terkait untuk memperjelas keterangan subjek yang dapat terlibat dalam mempersoalkan produk legislasi. 20. Bahwa meskipun subjek hukum terkait dengan status itu ada pada ranah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan, bukan berarti tidak bisa diterapkan pada ranah partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya. Baik tahap uji dan pembentukan peraturan perundang-undangan kedua-duanya adalah proses dari Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi tindakan pemerintah. Hal tersebut pun merupakan bentuk dari pelaksanaan negara hukum dan demokrasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada pokok permohonan sebelumnya. Selain itu, menurut Sahran Raden, dalam asas demokrasi terdapat hak partisipasi politik. Dalam hak partisipasi politik memberikan ruang kepada warga negara untuk melakukan keikutsertaanya terhadap setiap proses pengaturan, mulai dari perencanaan hingga pada tahap memberikan keputusan. Bahkan dalam partisipasi politik juga memberikan ruang kepada warga negara untuk melakukan peninjauan serta penilaian terhadap keputusan. Jadi, baik itu dari tahap awal hingga peninjauan, semua tahap itu merupakan satu kesatuan dari partisipasi politik. Rasanya pun sangat logis dan berdasar jika menerapkan pihak yang terlibat dalam partisipasi pembentukan peraturan perundang-undangan sama halnya dengan permohonan uji peraturan perundang-undangan dengan memberikan status hanya jelas, salah satunya hanya kepada Warga Negara Indonesia. Sebab keduanya masih berada dalam konteks yang sama yaitu terlibat dalam persoalan legislasi. 21. Bahwa dengan adanya penambahan kata warga negara Indonesia setelah frasa orang perseorangan atau kelompok orang yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mewakili semua subjek atau elemen kelompok yang nantinya ingin terlibat. Orang perseorangan atau kelompok orang seperti masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara tidak akan dipersempit haknya karena 20 adanya status warga negara. Sebab berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951), menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat digolongkan sebagai warga negara Indonesia. Begitupun dalam badan hukum publik atau privat, yang dimana dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) adalah ketiga Undang-Undang yang menjelaskan bahwa warga negara Indonesia sebagai pihak yang terlibat dalam hal ini sebagai pengurus atau pendiri. Sama halnya dengan lembaga negara, subjek lembaga negara pastinya adalah pihak yang berasal dari warga negara Indonesia. Oleh karena itu, jika setelah frasa orang perseorangan atau kelompok orang pada Pasal 96 ayat (3) ditambahkan kata warga negara Indonesia, maka hal tersebut tidak sama sekali mempersempit ruang subjek, justru malah mempertegas dan memberikan ruang kepastian hukum karena adanya kejelasan rumusan pada ayat tersebut. 22. Bahwa secara konsep internasional, subjek yang dilibatkan dalam partisipasi masyarakat bermakna adalah warga negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam buku pedoman terkait partisipasi masyarakat yang bermakna karya United Nations. Dalam buku tersebut kata yang digunakan adalah “citizen” bukan “society” ataupun “people”, dan kata demikian jika dipadankan dengan bahasa Indonesia maka akan memiliki arti yang berbeda, yaitu warga negara dan masyarakat ataupun orang. Meskipun kata warga negara menimbulkan sifat yang ekslusif, akan tetapi hal semacam demikian perlu untuk diakui. 21 23. Bahwa secara konsep internasional lainnya, pemaknaan subjek warga negara setempat yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan bukan sesuatu hal yang baru. Salah satu yang sudah lebih dahulu menerapkan hal tersebut adalah Uni Eropa. Uni Eropa dalam beberapa pengaturannya memberikan penegasan terkait dengan kualifikasi subjek dalam partisipasi masyarakat terhadap hak usul. Dalam Article 11 ayat 4 of the Treaty on European Union, menyebutkan “…citizens who are nationals of a significant number of Member States may take the initiative of inviting the European Commission…”. Pasal tersebut menyuratkan ketentuan bahwa hanya warga negara yang berasal dari negara anggota (Uni Eropa) yang dapat menentukan sikapnya untuk bertindak dalam inisiatif guna mengundang komisi Eropa (untuk melakukan tindakan hukum Uni Eropa yang diperlukan). (Bukti P-6) 24. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat asas yang digunakan sebagai alas terhadap setiap pembentukan dan materi muatan pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal demikian terdapat dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). Bahwa Pasal tesebut menyebutkan “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi:…f. kejelasan rumusan…” (Bukti P-2) Pada penjelasan huruf tersebut kemudian dijelaskan yang dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan 22 berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Frasa orang perseorangan atau kelompok orang menimbulkan berbagai macam interpretasi. Frasa orang perseorangan dan kelompok orang tidak jelas rumusannya. 25. Bahwa dengan adanya kejelasan rumusan pada frasa orang perseorangan atau kelompok orang dalam pembentukan peraturan perundangan dengan memberikan kualifikasi hanya kepada warga negara Indonesia saja, bukan kepada warga negara asing, maka hal tersebut dapat menciptakan kedaulatan hukum dan mencegah intervensi pada kedaulatan hukum oleh pihak-pihak asing di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Hal demikian merupakan salah satu bentuk upaya pembelaan negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” 26. Bahwa berdasarkan pokok-pokok permohonan demikian, sangatlah beralasan jika Pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana yang telah dijelaskan Pemohon, secara pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan perbandingan menunjukan hasil yang valid dan legal kalau dalam proses partisipasi pembentukan peraturan perundang-undangan dapat memperjelas subjeknya dengan orang-perseorangan atau kelompok orang yang berstatus warga negara Indonesia. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan di bagian hak konstitusional dan kerugian konstitusional serta alasan pokok permohonan atau posita, maka Pemohon dalam hal ini meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 23 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok orang yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan”. 3. Memerintahkan kepada pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagai berikut: [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU- V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Consolidated Version of The Treaty on European Union. 24 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, selanjutnya disebut UU 13/2022), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 25 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 26 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 96 ayat (3) (1) ... (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) ... 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-4], yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembelaan negara dan salah satu cara membela negara dilakukan dengan cara menjaga kedaulatan hukum Indonesia dari segata intervensi orang asing atau warga negara asing sebagiamana diamanatkan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Menurut Pemohon, norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 terutama frasa “masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok” menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dijelaskan lebih lanjut siapa saja yang dimaksud dengan orang perseorangan atau kelompok. Ketidakjelasan ini berpotensi memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk turut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Menurut Pemohon, dengan adanya keterlibatan warga negara asing dalam pembentukan perundang-undangan maka berpotensi melanggar atau membatasi hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia karena mungkin saja menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk berpatisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau proses legislasi. 4. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum dilibatkan dalam partisipasi masyarakat dan belum pernah terlibat dalam partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud 27 dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dan ketidakjelasan subyek dalam norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena tidak mengakomodir hak dari warga negara yang asli yaitu warga negara Indonesia. 5. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum dan memiliki kerugian konstitusional atas keberlakuan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-4]. Berkenaan dengan anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat pula menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan potensial terjadi serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud berpotensi terjadi karena dengan adanya norma yang dimohonkan pengujian dapat melanggar atau membatasi hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Di samping itu, norma tersebut memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, hal ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya masalah konstitusionalitas norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 96 ayat 28 (3) UU 13/2022 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi warga negara Indonesia secara aktif merupakan bagian implementasi dari nilai-nilai demokrasi dan perwujudan dari nilai-nilai negara berdasarkan dengan hukum. 2. Bahwa menurut Pemohon, frasa orang perseorangan atau kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 menjadi sebab adanya ketidakjelasan dalam norma pasal a quo karena yang dimaksud dengan kata “masyarakat” hanya diartikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang saja. Hal ini dapat membuat pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan bertindak secara sewenang-wenang dalam memilih pihak yang dapat dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, menurut Pemohon, memberikan kejelasan atas frasa orang perseorangan atau kelompok orang dengan status sebagai warga negara ataukah penduduk sangatlah penting. Sebab apabila tidak jelas, maka hal tersebut dapat berimplikasi terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusionalnya. 3. Bahwa menurut Pemohon, dengan adanya penambahan kata warga negara Indonesia setelah frasa orang perseorangan atau kelompok orang yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mewakili semua subjek atau elemen kelompok yang nantinya ingin terlibat. Orang perseorangan atau kelompok orang seperti masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara tidak akan dipersempit haknya karena adanya status warga negara. Oleh karena itu, jika setelah frasa orang perseorangan atau kelompok orang pada Pasal 96 ayat (3) 13/2022 ditambahkan kata warga negara 29 Indonesia, maka hal tersebut tidak sama sekali mempersempit ruang subjek, justru malah mempertegas dan memberikan ruang kepastian hukum karena adanya kejelasan rumusan pada Pasal a quo. 4. Bahwa menurut Pemohon dengan adanya kejelasan rumusan pada frasa orang perseorangan atau kelompok orang dalam pembentukan peraturan perundangan dengan memberikan kualifikasi hanya kepada warga negara Indonesia saja, bukan kepada warga negara asing, dapat menciptakan kedaulatan hukum dan mencegah intervensi pada kedaulatan hukum oleh pihak- pihak asing di wilayah negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan "Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok orang yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan". [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 November 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan berkaitan dengan pengujian norma a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata 30 Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa terhadap Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 sudah pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025 dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025 dengan amar mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon. Setelah Mahkamah mencermati alasan permohonan a quo dengan permohonan Nomor 144/PUU-XXII/2024 dan permohonan Nomor 20/PUU- XXIII/2025 telah ternyata terdapat perbedaan alasan permohonan. Pada permohonan Nomor 144/PUU-XXII/2024 alasan permohonan adalah hak Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terhalangi dikarenakan adanya frasa “yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan dan pada permohonan Nomor 20/PUU-XXIII/2025 alasan permohonan adalah norma a quo tidak memberikan jaminan untuk berpartisipasi dalam pembentukan yang tidak mengakomodir perorangan atau kelompok orang yang memiliki perhatian (concern) atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam permohonan a quo, alasan 31 permohonan yang didalilkan bahwa kata “masyarakat” dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 hanya diartikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang tanpa memberikan kejelasan status orang perseorangan atau kelompok orang sehingga berpotensi warga negara asing dapat turut serta dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tanpa perlu menguraikan ihwal apakah terdapat perbedaan dasar pengujian permohonan a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya, Mahkamah berpendapat terlepas dari substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dapat diajukan kembali. Terlebih, Mahkamah belum pernah memeriksa atau menilai berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 a quo. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil- dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi: “masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok orang yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan". Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan [vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011)]. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam sebuah peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 32 Perundang-Undangan (UU 10/2004) yang kemudian dicabut dengan berlakunya UU 12/2011. Selanjutnya, dalam perkembangannya diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu alasan dari dilakukan penyempurnaan terhadap UU 12/2011 adalah karena menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan salah satu ketentuan yang perlu disempurnakan adalah berkaitan dengan penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) [vide Penjelasan UU 13/2022]. [3.11.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, jika dicermati secara saksama, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat adalah norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022. Secara sistematis, norma Pasal 96 UU 13/2022 termasuk dalam bab yang mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, jika dicermati lebih lanjut norma Pasal 96 UU 13/2022 mengatur mengenai hak masyarakat untuk berpartisipasi atau dapat turut serta dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022]. Oleh karena itu, norma Pasal a quo secara khusus mengatur mengenai tata cara bagi masyarakat yang ingin turut berpartisipasi atau turut memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, di antaranya: a. Pemberian masukan masyarakat dapat dilakukan secara daring atau luring [vide Pasal 96 ayat (2) UU 13/2022]. b. Yang mengajukan masukan adalah masyarakat yang merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang- undangan [vide Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022]. Selain mengatur mengenai tata cara memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 96 UU 13/2022 juga mengatur mengenai hal-hal yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang- undangan dalam mengakomodir hak masyarakat, yaitu: 33 a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan masukan, setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat [vide Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022]. b. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [vide Pasal 96 ayat (5) UU 13/2022]. c. Untuk memenuhi hak masyarakat dalam memberikan masukan, pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a) rapat dengar pendapat umum; b) kunjungan kerja; c) seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d) kegiatan konsultasi publik lainnya. Hasil kegiatan konsultasi publik tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan perundang-undangan. Kemudian Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat [vide Pasal 96 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU 13/2022]. Lebih lanjut, berkenaan dengan partisipasi masyarakat, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Mahkamah telah berpendirian sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum secara khusus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. “Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang- undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). 34 Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang- undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.” [3.11.3] Bahwa pada bagian Konsiderans Menimbang huruf a UU 12/2011 dijelaskan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan pada bagian Konsiderans Menimbang huruf b UU 12/2011 ditegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, berkenaan dengan hal tersebut jika dikaitkan dengan dalil Pemohon, perihal norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 yang mengatur mengenai masyarakat mana saja yang dapat turut serta dalam memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan yaitu dapat diajukan oleh orang perorangan dan kelompok orang. Bahkan kelompok orang yang dapat memberikan masukan pun diberikan pembatasan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 yaitu kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat 35 hukum adat, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas bagian Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b UU 12/2011, jika merujuk pada bagian Konsiderans Menimbang tersebut, lahirnya undang- undang yang mengatur pembentukan undang-undang mendasarkan pada kebutuhan perlunya sistem hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, karena yang dilindungi adalah hak dan kewajiban rakyat Indonesia, maka sudah barang tentu yang dimaksud masyarakat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a quo adalah warga negara Indonesia dalam hal ini termasuk yang menjadi bagian dari kata “masyarakat” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022. Meskipun berkenaan dengan hal tersebut, secara faktual warga negara asing juga dapat memberikan masukan dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, jika diperlukan baik karena pengetahuan atau pengalaman terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk. [3.11.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum Pemohon yang menghendaki agar menambahkan frasa “yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing” sehingga norma a quo dimaknai menjadi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok orang yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan”, secara sistematis dan substantif adalah tidak tepat karena tanpa mencantumkan frasa “yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing” ketentuan ini sudah secara tegas diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang secara faktual warga negara asing pun dapat memberikan masukan dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, sekalipun hal tersebut tidak secara formal dimasukkan menjadi bagian norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022. Sehingga menurut Mahkamah, kekhawatiran Pemohon warga negara asing dapat turut serta dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam batas penalaran yang wajar adalah kekhawatiran yang tidak berdasar, karena warga negara asing dimaksud dimungkinkan diperlukan baik karena pengetahuan atau pengalamannya terkait 36 dengan peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk. Oleh karena itu, jika pemaknaan yang dimohonkan Pemohon, diakomodir oleh Mahkamah menjadi substansi norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022, justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan berpengaruh terhadap norma lain yang ada dalam UU 13/2022 yang mencantumkan kata “masyarakat”. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok orang yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan” adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 tidak bertentangan dengan hak atas perlindungan oleh negara, hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, seperti yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 37 [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan 38 Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Saldi Isra ttd Daniel Yusmic P. Foekh ttd M. Guntur Hamzah ttd Anwar Usman ttd Arief Hidayat ttd Enny Nurbaningsih ttd Ridwan Mansyur ttd Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd Ria Indriyani