20/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Muhammad Rizki Alamat : Pacao, Desa Pacao, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 20/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 12 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut “UUD NRI 1945”) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 2 lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, 2. Selanjutnya UUD NRI 1945 juga menyatakan, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK”, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,….”, 4. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 ) Selanjutnya disebut “UU KK”, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,….”, 5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang selanjutnya disebut “PMK 7/2025”, menyatakan: “Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.”; 7. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 37 ayat (6), Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) (Bukti P.1), yang menurut analisa oleh Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara spesifik, Pemohon akan menguji konstitusionalitas pasal a quo selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) yang berbunyi: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”. Pengujian pasal a quo dilakukan terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 8. Bahwa mengacu kepada ketentuan sebagaimana telah disebut di atas, serta menimbang objek permohonan a quo yang berupa pengujian konstitusionalitas norma dalam Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 maka MK berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. 4 II. Kedudukan dan Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara” 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c) badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d) lembaga negara.” Kemudian Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 menyatakan: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang atau Perppu apabila: a) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun 5 syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah adanya kerugian konstitusional pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut. III. Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). (Bukti P.2) 2. Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa fresh graduate Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ternate yang baru saja melaksanakan Wisuda pada tanggal 30 September 2025. (Bukti P.3) 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum perorangan warga negara Indonesia yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK 4. Bahwa selain adanya faktor kesadaran hukum (Lulusan Fakultas Syari’ah) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pemohon juga termasuk sebagai penduduk desa sebagaimana penjelasan Pasal 35 jo Pasal 34 ayat (1) UU Desa, bahwa: “Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.” berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam KTP termasuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Desa maka Pemohon saat ini berada dalam rezim hukum yang tidak menyediakan mekanisme perlindungan (Penduduk Desa) dalam Pemilihan Kepala Desa. 6. Bahwa sebagai Penduduk Desa dan telah memenuhi syarat sebagai calon Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka dengan kedudukan hukum tersebut, Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap proses, hasil, dan akibat hukum dari Pemilihan Kepala Desa, termasuk terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Dan oleh karena norma a quo tidak menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang jelas dan terukur, maka Pemohon berada dalam posisi rentan secara konstitusional 6 karena tidak memperoleh jaminan bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme yang memenuhi asas kepastian hukum dan due process of law. 7. Bahwa dengan demikian, berlakunya Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kerugian konstitusional pemohon potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena Pemohon secara langsung terikat pada hasil Pemilihan Kepala Desa yang menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, serta pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan Pemohon, sehingga keberlakuan norma a quo berakibat pada tidak terpenuhinya hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum dan perlindungan yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan keberlakuan Pasal 37 ayat (6) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena norma a quo tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang pasti, adil, dan dapat diprediksi. Bahwa terdapat kemungkinan yang nyata dan rasional bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian undang- undang a quo, kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi atau setidak- tidaknya dapat dihindari di masa yang akan datang. IV. Dalil Permohonan IV.1. Kerangka Konstitusional Penyelesaian Sengketa dan Kedudukan Pasal 37 ayat (6) dalam Undang-Undang Desa 1. Bahwa dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap bentuk penyelesaian sengketa yang menyangkut hak warga negara wajib diselenggarakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan due process of law sebagaimana juga dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Namun demikian, untuk menilai apakah suatu norma telah memenuhi prinsip kepastian hukum tersebut, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai standar operasional kepastian hukum dalam konteks penyelesaian sengketa. 7 2. Bahwa dalam konteks penyelesaian sengketa, kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya menuntut adanya norma tertulis, tetapi juga mensyaratkan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa (legal remedy) yang disediakan oleh hukum, baik melalui prosedur administratif, quasi-yudisial, maupun mekanisme hukum lain yang jelas, dapat diakses, dan dapat diprediksi oleh warga negara ketika terjadi konflik hak atau kepentingan. Prinsip tersebut sejalan dengan adagium hukum ubi jus ibi remedium, yang menegaskan bahwa setiap hak harus disertai dengan adanya sarana pemulihan atau upaya hukum guna menjamin perlindungan hak secara efektif. 3. Bahwa sebagaimana tercermin dalam konsiderasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan Undang-Undang Desa diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang demokratis, tertib, dan berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan hak politik warga negara di tingkat Desa, sehingga penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan Kepala Desa tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak politik warga negara. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa secara normatif menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang jelas, dapat diprediksi, dan mampu memberikan perlindungan serta pemulihan hak secara adil. 4. Bahwa Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan satu-satunya norma yang secara eksplisit mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, sehingga norma a quo harus memenuhi standar konstitusional kepastian hukum dan due process of law sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Namun demikian, norma a quo tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme, prosedur, forum, maupun batas waktu penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa, sehingga tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa (legal remedy) yang dapat diakses dan diprediksi oleh warga negara. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa, yang 8 pada akhirnya mengakibatkan tidak terpenuhinya perlindungan dan pemulihan hak politik warga negara secara adil dan pasti, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan due process of law. IV.2. Ketidakjelasan Norma (Vagueness of Norm) dan Pertentangannya dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 1. Bahwa Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyerahkan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota tanpa disertai pengaturan mengenai mekanisme, prosedur, standar penilaian, serta bentuk dan kekuatan hukum dari keputusan yang dihasilkan. Norma dalam pasal a quo pada pokoknya hanya mengatur dua unsur, yaitu: (a) subjek yang berwenang menyelesaikan sengketa (Bupati/Wali Kota); dan (b) jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari. Sementara itu, pasal a quo sama sekali tidak memberikan parameter normatif mengenai bagaimana sengketa tersebut harus diperiksa, apakah para pihak diberikan kesempatan untuk didengar dan mengajukan bukti, standar apa yang digunakan dalam menilai perselisihan hasil pemilihan, serta apakah keputusan yang dihasilkan bersifat final, mengikat, atau masih membuka ruang upaya lanjutan. Ketiadaan parameter normatif tersebut menimbulkan ketidakjelasan norma (vagueness of norm) yang membuka ruang penafsiran subjektif oleh pejabat yang berwenang dan berakibat pada tidak terpenuhinya asas kepastian hukum.”. 2. Penyerahan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (6) UU Desa merupakan bentuk pemberian kewenangan administratif yang secara normatif harus disertai dengan pedoman dan batasan yang jelas. Seperti yang dijelaskan oleh Efendi Lotulung dalam Himpunan Makalah AAUPB (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 1994, hlm 105-119) sebagaimana yang Pemohon kutip dari H.F Abraham Amos dalam bukunya, ia mengatakan; “Dalam perkembangan paradigma Hukum Administrasi Negara telah dirumuskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginsleen Van Behoorlik Bestuur), di antaranya adalah; asas kepastian hukum (rechtezekerheids/legal certainty), asas kecermatan (zorgvuldigheid), dan asas netralitas atau tidak berpihak (fair play).” (H.F. Abraham Amos, 9 Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 108). Kontekstualisasi pada norma a quo yang tidak mengakomodir parameter objektif berdasarkan AAUPB yang kemudian sebagai dasar normatif bagi pelaksanaan kewenangan, maka bisa disimpulkan norma tersebut sejak awal telah secara inheren tidak menyediakan desain normatif yang memadai untuk menjamin bahwa kewenangan dimaksud dapat dijalankan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Bupati/Wali Kota dalam norma a quo bersifat terbuka dan tidak dibatasi oleh rambu-rambu hukum yang jelas, sehingga membuka ruang diskresi yang tidak terkontrol. Ruang diskresi yang tidak terkontrol sangat potensial menciptakan kesewenang-wenangan (Power tends to corrupt). Dengan demikian, persoalan konstitusional dalam norma a quo bukan terletak pada pemberian kewenangan kepada Bupati/Wali Kota, melainkan pada ketiadaan pengaturan normatif yang memadai mengenai cara kewenangan tersebut dijalankan, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.”. 4. Bahwa ketiadaan pengaturan mengenai prosedur pemeriksaan, hak para pihak untuk didengar, standar pembuktian, serta ketersediaan upaya hukum dalam Pasal 37 ayat (6) UU Desa berimplikasi langsung pada tidak terjaminnya perlindungan hak konstitusional warga negara yang terlibat dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Dalam kondisi demikian, warga negara yang merasa dirugikan oleh hasil pemilihan Kepala Desa tidak memperoleh kepastian mengenai saluran hukum yang tersedia untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan haknya, sehingga hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi tereduksi. 5. Bahwa dalam praktik pembentukan norma dalam sistem hukum nasional, penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan hasil pemilihan atau penetapan pejabat publik pada umumnya disertai dengan pengaturan mengenai mekanisme dan prosedur yang dapat diprediksi secara hukum. Pola tersebut mencerminkan konsistensi pembentuk undang-undang dalam menempatkan kepastian prosedural sebagai elemen penting perlindungan hak politik warga negara. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan mengenai 10 mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam Pasal 37 ayat (6) UU Desa merupakan penyimpangan dari prinsip umum pembentukan norma penyelesaian sengketa dan tidak dapat dibenarkan secara konstitusional, karena meniadakan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. IV.3.Pola Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Menilai Kepastian Hukum Norma Undang-Undang 1. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi tidak selalu merumuskan asas kepastian hukum dalam bentuk satu pernyataan tunggal yang bersifat universal dan dapat dilepaskan dari konteks perkaranya, namun dalam praktik peradilan konstitusional Mahkamah secara konsisten menempatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai parameter utama dalam menilai konstitusionalitas suatu norma undang-undang. 2. Bahwa dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dapat ditarik suatu pola pertimbangan hukum yang relatif ajeg, yaitu bahwa norma undang-undang yang berdampak langsung terhadap hak warga negara tidak cukup hanya menunjuk pada adanya kewenangan suatu pejabat atau lembaga, melainkan wajib disertai dengan kejelasan rumusan norma, batasan kewenangan, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme penyelesaian yang dapat diprediksi secara rasional oleh warga negara. Norma yang menyerahkan akibat hukum penting kepada kewenangan pejabat tanpa parameter dan prosedur yang jelas dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang tindakan yang tidak dapat dikontrol secara hukum. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga secara berulang menekankan pentingnya dimensi prosedural dalam kepastian hukum, khususnya ketika suatu norma mengatur mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik kepentingan. Kepastian hukum dalam perspektif Mahkamah tidak semata-mata diukur dari keberadaan norma secara formal, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut untuk memberikan perlindungan yang adil, mekanisme yang transparan, serta jaminan perlakuan yang setara bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 11 4. Bahwa pola pertimbangan tersebut relevan untuk diterapkan dalam pengujian Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Norma a quo memang menunjuk Bupati/Wali Kota sebagai pihak yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, namun tidak disertai dengan pengaturan mengenai prosedur pemeriksaan, standar penilaian sengketa, jangka waktu penyelesaian, bentuk dan kekuatan hukum keputusan, serta ketersediaan upaya hukum lanjutan. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan warga negara tidak dapat mengetahui secara pasti bagaimana sengketa akan diperiksa dan diselesaikan, serta akibat hukum apa yang dapat timbul dari proses tersebut. 5. Bahwa kondisi demikian sejalan dengan karakter norma-norma yang dalam praktik Mahkamah Konstitusi dinilai tidak memenuhi asas kepastian hukum, karena menyerahkan perlindungan hak warga negara pada praktik administratif yang tidak memiliki rambu-rambu normatif yang memadai. Dengan demikian, Pasal 37 ayat (6) UU Desa tidak hanya menimbulkan persoalan implementatif, tetapi juga mengandung cacat konstitusional karena gagal memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 6. Bahwa permohonan pengujian undang-undang a quo tidak dimaksudkan untuk meminta Mahkamah Konstitusi merancang, membentuk, atau menentukan lembaga penyelesaian sengketa tertentu, melainkan semata- mata untuk menegaskan kewajiban konstitusional pembentuk undang- undang dalam merumuskan norma yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan due process of law. Dengan demikian, ruang kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang tetap dihormati, sepanjang kebijakan tersebut tidak mengabaikan jaminan konstitusional hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. IV.4.Fakta Empiris Kegagalan Norma Pasal 37 ayat (6) UU Desa dan Relevansinya terhadap Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa fakta empiris yang dikemukakan dalam bagian ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salahnya pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun untuk mempersoalkan penerapan norma oleh 12 pejabat administrasi pemerintahan tertentu, melainkan semata-mata untuk menunjukkan dampak konstitusional yang timbul akibat ketiadaan pengaturan normatif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, praktik Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi semata-mata sebagai indikator empiris kegagalan desain norma, bukan sebagai objek pengujian dalam permohonan a quo. 2. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 50/G/2022/PTUN.ABN, Pengadilan pada pokoknya mempertimbangkan bahwa keputusan Bupati mengenai penetapan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang dapat diuji keabsahannya, mengingat tidak terdapat pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa atau upaya administratif yang secara khusus disediakan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan desa. Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan a quo, antara lain sebagai berikut: “Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada peraturan dasar yang mengatur tentang upaya administratif terkait dengan sengketa in litis. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 6/2018, untuk menilai upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang no 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor. 30/2014).” (Bukti P.4) Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tata usaha negara secara fungsional harus melakukan pemeriksaan terhadap sengketa hasil pemilihan Kepala Desa bukan karena adanya desain penyelesaian sengketa yang secara tegas dirancang oleh Undang-Undang Desa, melainkan justru karena ketiadaan mekanisme hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak sebelum diterbitkannya keputusan administratif oleh Bupati. Dengan demikian, fakta ini menegaskan bahwa Pasal 37 ayat (6) UU Desa tidak mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang memenuhi prinsip due process of law. 3. Bahwa pola serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY, di mana Pengadilan 13 menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa atas keputusan Bupati Nganjuk terkait hasil pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, setelah menolak eksepsi Tergugat. Jika ditelaah secara saksama Putusan yang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya tersebut, terlihat adanya kesamaan dengan putusan yang dikutip sebelumnya, bahwa keputusan Bupati dipandang sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat final secara administratif, tanpa didahului oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, transparan, dan terstandar di tingkat pemerintahan daerah (Bukti P.5). 4. Bahwa dari dua putusan tersebut, meskipun berasal dari wilayah dan waktu yang berbeda, dapat ditarik suatu pola empiris yang konsisten, yaitu bahwa ketiadaan pengaturan mengenai mekanisme, prosedur, standar pemeriksaan, dan upaya hukum dalam Pasal 37 ayat (6) UU Desa telah: a. menyerahkan penyelesaian sengketa Pilkades sepenuhnya pada diskresi Kepala Daerah (dalam hal ini Bupati) tanpa rambu-rambu hukum; b. menghasilkan keputusan administratif yang bersifat final secara formal, tetapi tidak menyelesaikan konflik secara substantif; c. memaksa warga negara untuk membawa sengketa hasil Pilkades ke peradilan tata usaha negara; d. menimbulkan penyelesaian sengketa yang berlapis, berlarut-larut, dan tidak efisien; serta e. menghilangkan kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh undang- undang. 5. Bahwa fakta-fakta empiris tersebut menegaskan persoalan utama bukanlah pada kesalahan penerapan norma oleh pejabat tertentu, melainkan cacat desain norma itu sendiri yang tidak mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara jelas dan berkeadilan. Dengan demikian, Pasal 37 ayat (6) UU Desa tidak hanya bermasalah secara teoritis, tetapi juga secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon berupa hilangnya jaminan kepastian hukum dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan sebagaimana dikemukakan dalam Posita IV.1. sampai dengan Posita IV.4., Pemohon berkesimpulan bahwa 14 Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara nyata menimbulkan ketidakjelasan norma, tidak menjamin kepastian hukum, serta mengabaikan prinsip due process of law dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. V. Petitum Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui proses yang objektif serta menjamin hak para pihak untuk didengar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang tidak disahkan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Ijazah SI (SH); 15 4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 50/G/2022/PTUN.ABN; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, selanjutnya disebut UU 6/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 16 [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal- hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 12 Januari 2026 melalui daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 permohonan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2026 dan berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan permohonan tanpa disertai Daftar Alat Bukti (DAB) dan alat bukti; 2. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 23 Januari 2026, pukul 08.00 WIB, dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah memberi nasihat kepada Pemohon agar melengkapi atau memperbaiki permohonan, termasuk melengkapi bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Januari 2026, hlm. 12-27]; 3. Bahwa setelah sidang pendahuluan, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 5 Februari 2026 melalui daring (online), yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2026 pada pukul 12.18 WIB yang dilengkapi dengan DAB dan alat bukti, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dalam bentuk digital tanpa dibubuhi meterai. Oleh karena alat bukti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti dimaksud. Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berkenaan dengan pengajuan alat bukti yang dilakukan melalui permohonan secara daring (online) atau media elektronik lainnya, Pasal 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Namun demikian, Pemohon saat mengajukan permohonan awal tidak disertai dengan alat bukti yang dibubuhi meterai. Demikian pula pada saat 17 mengajukan perbaikan permohonan, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan dengan disertai DAB beserta bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang berupa berkas digital yang tidak dibubuhi meterai, baik meterai tempel maupun meterai elektronik (e-meterai). Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, oleh karena pada saat pengajuan permohonan tidak disertai dengan alat bukti dan pada saat pengajuan perbaikan permohonan bukti yang diajukan tidak dibubuhi meterai sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak terdapat relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas dan Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur 19 ttd. Adies Kadir ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca