20/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 20/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Mohammad Riyadi Setyarto, ST., MT. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 64 Kota Madiun Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 3 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor 20/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 1 Maret 2024 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,” Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 2. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang beada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 3. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ”. 4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa permohonan ini tidak nebis in idem dengan permohonan sebelumnya. Sebelum pemohonan ini dibuat, terhadap Pasal 79 KUHP Undang-Undang no. 1 tahun 1946, pernah diajukan uji materiil yang dibuat dengan nomor perkara 118/PUU-XX/2022, dengan petitum: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sama dengan Pasal 137 huruf a RKUHP, bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, 3 tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” tidak dimaknai: “mengenai pemalsuan surat, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan serta untuk perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Yang mana pemohonan tersebut menguji pasal 79 angka 1 Undang-Undang no.1 tahun 1946 tentang KUHP. Berdasarkan hal tersebut, pemohon terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan materi , muatan, ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam perkara nomor 118/PUU-XX/2022, dengan permohonan yang pemohon ajukan, yaitu : Bahwa pemohon pada perkara 118/PUU-XX/ 2022, meminta di petitumnya : Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sama dengan Pasal 137 huruf a RKUHP, bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” tidak dimaknai: “mengenai pemalsuan surat, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan serta untuk perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan”. Dengan amar putusan Mahkamah konstitusi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian”. Sehingga, Pasal 79 angka 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan 4 pada tanggal 26 Pebruari 1946) yang semula berbunyi “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” menjadi selengkapnya berbunyi, “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Bahwa pemohon perkara nomor 118/PUU-XX/2022, menggunakan UUD 1945 Pasal 28D ayat 1, sebagai penguji. Sedangkan permohonan ini, menggunakan UUD 1945 Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1), sebagai penguji. Bahwa permohonan ini, memohon uji materi Pasal 79, yang berakibat secara keseluruhan, dengan kondisi pengecualian sesuai Pasal 79 angka 1, angka 2, dan angka 3, yang tidak dimohonkan untuk diuji materi oleh permohonan ini. Pasal 79 angka 1, sudah diberikan putusan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 118/PUU-XX/ 2022. Pemohon tidak membahas muatan Pasal 79 angka 1, angka 2, dan angka 3 yang merupakan pengecualian dari norma Pasal 79. Frasa dan kalimat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 atau KUHP yang diuji adalah “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal – hal berikut “. 6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang- 5 Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahakamah Kontitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226) mengatur “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) Lembaga Negara. 2. Bahwa penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945”. 3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusi dan kerugian konstitusional sebagai berikut: 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2) bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 3) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 6 dipastikan akan terjadi; 4) adanya hubungan sebab-akibat (casual verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang dimohonkan untuk diuji; 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur: a) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d) Lembaga negara. 5. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat 2 yaitu : Hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal ayat 1 dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7 6. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas berlakunyanya undang-undang tersebut. 7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, yaitu: a. Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia. b. Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian. secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 8 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 8. Bahwa di dalam PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Pasal 51 Ayat (1) menyatakan “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 9. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. 10. Bahwa dengan mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan diatas, Pemohon selaku warga Negara Indonesia memenuhi kualifikasi pemohon dalam permohonan ini sebgai perorangan warga Negara Indonesia, dengan rincian sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional pada UUD 1945 Pasal 28A yaitu “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” b) Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional pada UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yaitu: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Bahwa hak pemohon tersebut terlanggar karena adanya tindak pencurian atau perampokan dan upaya pembunuhan di rumah yang pemohon tempati dan penggunaan hasil curian yang melanggar hak konstitusi korban termasuk pemohon, dan tidak tertangkap dan terhukumnya para pelaku membuat korban dan pihak yang dirugikan akan selalu terancam karena pelaku masih bebas bertindak apapun. Kebebasan pelaku kejahatan tentu mengancam banyak orang apalagi kepada pihak korban termasuk pemohon, karena mereka mempunyai kemampuan berbuat jahat dan niat jahat yang belum dihilangkan, serta mempunyai kepentingan mereduksi pihak korban agar tidak berdaya untuk melawan atau melapor ke pihak kepolisian. c) Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena sebagai warga negara, Pemohon terlibat langsung dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelapor atau pihak korban atau pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang 9 dirugikan yang tentunya dalam setiap proses tersebut akan diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Pasal yang Pemohon ujikan. Dengan berlakunya Pasal tersebut, pemohon, pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan tidak mendapat keadilan. Dengan demikian menurut pendapat Pemohon, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 11. Bahwa selanjutnya, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: - Bahwa pemohon mendengar dan melihat pengakuan seseorang yang bernama Dedi Sugiharto, usia 54 tahun, di tahun 2018, yang menyatakan bahwa dia pada Februari 1999, telah mencuri pada saat almarhum A Dimyati sakit dan telah menyebabkan A Dimyati wafat. Serta melakukan rangkain pencurian lagi. Semua tindakan itu dilakukan bersama-sama dengan pak Hendro Suparjo, yang saat ini sudah wafat. Pengakuan itu cocok dengan rangkain penggalan-penggalan fakta yang pemohon alami, pemohon lihat sendiri, pemohon dengar langsung, tetapi fakta adannya tindak pencurian itu baru saya ketahui, setelah Dedi Sugiharto mengatakan hal itu kepada saya. Dedi Sugiharto berpakaian gamis seperti ustad ahli agama sedangkan Hendro Suparjo berpakaian seperti ustad jawa, dengan membawa buku-buku doa berbahasa arab, botol-botol berisi air, serta bungkusan koran, yang kemudian saya ketahui adalah berisi golok. - Bahwa kemudian saya mengetahui bahwa yang dicuri Dedi adalah dokumen keuangan milik almarhum A Dimyati, yang saya pernah melihat dokumen itu, yang benilai jutaan pounsterling, dimana dokumen-dokumen itu, kemudian saya ketahui itu merupakan hadiah dari keluarga Eropa yang A Dimyati pernah tolong pada sekitar tahun 1946 – 1950, dan tersimpan di bagian tertentu di lemari milik A Dimyati. - Bahwa nilai dokumen keuangan yang dicuri itu adalah sekitar lebih dari ratusan juta pounsterling, yang terdiri dari beberapa lembar dokumen keuangan berlogo bukan bank di Indonesia, dan ditandatangani oleh pemilik rekening yang merupakan pejabat tinggi negara lain. Beberapa cek tersebut 10 tertulis nilai 50 Milions Pounsterling, 100 Miliions Poundsterling, dan Unlimited Poundsterling. - Bahwa pada tahun 1988 dan tahun 1996, secara terpisah, pemohon pernah melihat dokumen-dokumen itu untuk merapikannya secara cepat atas permintaan A Dimyati, dan setelah diberikan ke pemohon, A Dimyati menyuruh untuk menyimpannya lagi di lemari yang sama, dan sudah ada rencana dari A Dimyati akan ke Eropa pada tahun 2000, karena ada suatu janji penerimaan suatu hadiah dari pihak keluarga Eropa yang A Dimyati bantu di tahun 1946- 1950, saat mereka terjebak pertempuran di Pulau Jawa, Indonesia. Sekitar tahun 2018-2019, ada informasi dari pihak perbankan dari luar negeri bahwa dokumen-dokumen keuangan itu diuangkan dan digunakan oleh pihak lain yaitu pihak Dedi Sugiharto sejak sekitar tahun 2002 secara bertahap. Mereka juga mengambil peta geologi Tumpang Pitu, Jawa Timur. Dedi Sugiharto kadang mengaku bernama pak Gufron, bukanlah keluarga dari A Dimyati. Pak Subali, bukan keluarga Dimyati, lalu meniru sebagian tindakan Dedi, dengan menghadiri undangan pembagian saham hotel bintang 5 di Bali, tahun 2010. - Bahwa setelah mendengar kebocoran dokumen itu secara bertahap, pemohon melakukan upaya penelusuran yang menghabiskan biaya jutaan rupiah. - Bahwa dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pemohon menderita kerugian jutaan Poundsterling karena A Dimyati adalah ayah kandung pemohon. - Bahwa setelah mendengar pengakuan Dedi Sugiharto, pemohon melapor ke pihak kepolisian di Madiun dan Jakarta, beberapa kali secara lisan, pada sekitar tahun 2018 sampai 2020, tetapi mereka menyebut informasi yang pemohon berikan sudah kadaluwarsa, karena peristiwa tindak pidana itu pada pokoknya terjadi pada tahun 1999 . Kadaluwarsa ini ada di KUHP. - Bahwa jelaslah pemohon dirugikaan atas berlakunya Pasal 79 KUHP Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tersebut. - Bahwa keberadaan Dedi Sugiharto yang tidak pernah terhukum atas tindakanya, berkeliaran bebas, serta dapat membentuk atau bergabung kelompok yang mendukungnya menyebabkan pemohon terancam. 11 - Bahwa setelah tahun 2019, Dedi masih menebarkan ancaman melalui komplotannya, melalui penyebaran informasi atau ancaman verbal, bahwa dia punya senjata api, punya orang-orang penyokong dan tidak pernah terhukum. Dedi Sugiharto juga tidak pernah melakukan upaya pengembalian dokumen, uang, serta barang-barang lain yang pernah dia curi atau rampok. Dia juga pernah mengaku berkali-kali dan secara bertahap, bahwa dia ikut berperan aktif di organisasi DB atau Deobandi dan afiliasinya. - Sehingga jelaslah bahwa penerapan Pasal ini, menyebabkan hak-hak konstitusional hilang, yaitu hak di Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan mengancam pemohon kehilangan hak konstitusional pada Pasal 28A UUD 1945, karena pengakuan dia telah membunuh ayah pemohon dan adanya kecocokan antara pengakuannya dengan fakta yang pemohon alami. 12. Bahwa UUD 1945 Pasal 28A yaitu “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Sedangkan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yaitu: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 13. Bahwa kerugian konstitusional pemohon akan hilang, jika permohonan aquo dikabulkan, yaitu Pasal 79 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Tenggang daluwasa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: “ ” tidak dimaknai: “Tenggang daluwarsa penuntutan pada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana mulai berlaku pada hari sesudah orang itu dinyatakan sebagai tersangka pelaku perbuatan pidana itu dan sesudah diketahui oleh pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal- hal berikut :” 14. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan aquo, maka kerugian pemohon tidak lagi terjadi/ tidak akan terjadi, yaitu: 1) Dalam hal pelaku dapat di selidiki, disidik dan dipidana, maka dapat dilakukan gugatan ganti kerugian sesuai KUHAP, Undang-Undang no. 8 Tahun 1981, 2) Dalam hal peristiwa atau tindak pidana dapat diketahui pelakunya, yang lalu dapat dipidana, maka keamanan 12 dan rasa aman pemohon dapat pulih demikian juga masyarakat. 3) Dalam hal pelaku tindak pidana masih terus melakukan tindak pidana yang sama atau yang lain, bila pelaku dapat terhukum dan terpidana, maka kerugian-kerugian tidak muncul kembali terhadap pemohon dan masyarakat yang akan menjadi sasaran kejahatannya. Sehingga keamanan dan rasa aman, masyarakat termasuk pemohon dapat lebih terpelihara. 4) Dalam hal pelaku tindak pidana tersebut tidak lagi melakukan tindak pidana, bila dia tidak terhukum dan terpidana, maka dia masih mengancam orang lain termasuk pemohon, karena pelaku tindak pidana itu masih mempunyai kemampuan pengetahuan dan ketrampilan berbuat pidana atau kejahatan. Dia mempunyai pengalaman berbuat jahat, mempunyai pengalaman mencari keuntungan dengan cara bertindak pidana tanpa mendapatkan kerugian terpidana, bahkan dapat berbuat jahat tanpa tertangkap dan terpidana. 15. Bahwa bila pelaku tindak pidana itu dapat terpidana maka kerugian seperti diatas tidak dapat terjadi lagi. Sehingga kerugian konstitusional pemohon tidak terjadi lagi. Hal yang sama akan berlaku pada masyarakat, dimana bila pelaku tindak pidana selalu dapat terpidana atau makin tinggi frekwensinya untuk tertangkap, dan dengan resiko tertangkap makin besar karena masih selalu ada kesempatan mencari pelaku yang sebenarnya karena tenggang kadaluwarsa penuntutan dimaknai : “Tenggang daluwarsa penuntutan pada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana mulai berlaku pada hari sesudah orang itu dinyatakan sebagai tersangka pelaku perbuatan pidana itu dan sesudah diketahui oleh pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal- hal berikut :” III. ALASAN – ALASAN PEMOHONAN 1. Bahwa hal–hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok permohonan ini. 2. Bahwa dengan Pemohon mengajukan permohonan ini maka ketiadaan rasa aman dan ketidakadilan akibat adanya kadaluwarsa yang berlaku seperti termaktub di Pasal 79 Undang-Undang no. 1 Tahun 1946 tentang KUHP akan berakhir dan tidak ada kerugian konstitusional yang terlanggar. 3. Bahwa obyek permohonan pada pekara ini adalah kalimat dan frasa pada Pasal 79 Undang-undang no. 1 tahun 1946 tentang KUHP, yaitu : Pasal 79 13 yang selengkapnya sebagai berikut: “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan: 2. mengenai kejahatan dalam Pasal-Pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia; 3.mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan- aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.” Yaitu pada:” Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: ”. 4. Bahwa Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah dimohonkan untuk diuji materi dengan nomor perkara 118/PUU-XX/2022 dan telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2023, dengan amar putusan sebagai berikut : “1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2.Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian”. Sehingga, Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) yang semula berbunyi “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” menjadi selengkapnya berbunyi, “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai 14 berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian.” 5. Bahwa Pemohon perkara nomor 118/PUU-XX/2022 menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji, terkait mengenai waktu penghitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, yang merupakan pengecualian dari tata cara umum yang dinyatakan di Pasal 79, yaitu “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan”. 6. Bahwa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya perlu diimplementasikan secara kompehensif dan nyata di kehidupan masyarakat Indonesia. Negara Indonesia berbentuk Republik, dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Sebagai negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka, serta menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri namun juga terkait dengan rasa keadilan. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur merupakan cita-cita didirikannya negara. Hukum seharusnya digunakan sebagai sarana untuk menjamin pelindungan terhadap hak-hak warga negara. 7. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 menyebutkan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia “; Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan,” Negara Indonesia adalah Negara hukum “; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum.”; Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan“ Setiap orang behak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”; Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.“; Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 15 menyebutkan “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”; menjadi dasar alasan pemohon yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia untuk mengajukan permohonan ini. 8. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan,”Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap manusia. Pelaksanaan proses hukum yang adil merupakan cita-cita dan dambaan dari semua masyarakat. Dasar penegakan hukum yang adil selayaknya didasarkan pada aspek kemanusiaan dan keadilan yang beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana tercantum pada sila kedua dan sila kelima dari Pancasila. Salah satu aspek kemanusiaan adalah rasa aman, termuat di Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 9. Bahwa salah satu proses hukum yang penting yang mempengaruhi kemanusiaan, keadilan yang beradab serta keadilan sosial adalah kadaluwarsa penuntutan. Pengaturan kadaluwasa penuntutan dimuat di KUHP, UU no. 1 Tahun 1946, pada Bab VIII tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, mulai Pasal 76 sampai dengan Pasal 82. 10. Bahwa kadaluwarsa yang saat ini berlaku, pelaksanaannya didasarkan waktu terjadinya tindak pidana atau saat dilakukannya perbuatan, yaitu dihitung mulai pada hari sesudah perbuatan dilakukan. 11. Bahwa penerapan itu merugikan masyarakat, karena dapat terjadi sampai habis waktu, pelaku tidak diketahui atau tidak diketemukan. Dapat juga terjadi, pelaku sebenarnya baru mengaku setelah waktu habis agar tidak terhukum. Dalam rentang waktu kadaluwarsa itu, pelaku yang sebenarnya tetap bebas berkeliaran di tengah masyarakat. Perlindungan HAM dan rasa aman tidak terjadi ke masyarakat termasuk Pemohon. Pelaku sebenarnya belum dijadikan tersangka dan tertangkap. Bisa jadi, orang yang ditangkap atau dijadikan tersangka adalah orang yang bukan pelaku, yang bisa jadi tidak berbahaya. Ketika waktu kadaluwarsa habis, pelaku sebenarnya tidak tertangkap. Keamanan dan rasa aman pemohon dan juga masyarakat makin besar, jika kejahatan itu terorganisir. 16 12. Bahwa pada kasus yang dialami pemohon, ada orang yang layak dijadikan tersangka dan mengaku sebagai pelaku tindak pidana suatu peristiwa setelah waktu kadaluwarsa habis, kemudian karena sudah lewat kadaluwarsa, orang tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai terlapor dan dijadikan tersangka oleh pihak berwenang, karena alasan kadaluwarsa penuntutan menurut KUHP, yaitu peristiwa yang memuat tindak pidana itu terjadi pada tahun 1999. Pihak Kepolisian, secara umum menyebut, karena kadaluwarsa, siapapun orang itu tidak dapat dituntut oleh penuntut umum atau jaksa, sehingga suatu hal percuma bila dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan ke jaksa untuk dituntut pidana. Orang itu tidak pernah terlaporkan karena peristiwa yang dia akui sebagai pelakunya itu. Orang yang tidak teproses hukum tersebut menimbulkan pemohon kehilangan keamanan dan rasa aman serta tak terlindungi. Orang tersebut juga melakukan tindakan perulangan kejahatan dengan skala yang berbeda ke pihak yang telah terkena kejahatannya. Orang tersebut juga melakukan ancaman secara langsung atau tidak langsung, secara perseorangan maupun kelompok kepada Pemohon. Orang itu, sesuai pengakuannya mengalami penguatan ekonomi, lalu fisik, serta jaringan kelompok pendukungnya akibat dari tindakan kejahatan yang pernah dia lakukan yang menyebabkannya juga makin meningkat level kejahatannya dan jangkauannya. Dia juga mengaku dan ada saksi, bahwa dia adalah orang yang punya peran aktif di Deobandi. Dia juga pernah mengatakan, bahwa secara umum, dia dan teman-temannya bisa melakukan tindakan pidana di berbagai wilayah tanpa batas negara tanpa tertangkap pihak otoritas setempat atau kepolisian setempat. 13. Bahwa kemudian patut diduga, menurut pemohon yang juga sebagai saksi, rangkaian tindakan Hendro Suparjo dan Dedi Sugiharto merupakan bentuk kejahatan terorganisir serta menjadi mata pencarian, yang dapat dilihat dari cara kerjanya, cara menguangkan cheknya, serta cara memanipulasi hubungan kekerabatannya, cara menyembunyikan hasil kejahatan, dan cara mengancam pihak korban dan cara membatasi ruang gerak korban yang dianggap sebagai target kejahatan berulang. 14. Bahwa cara kerja mendatangi orang sakit, dengan membawa golok, pistol, jamu menunjukkan adanya rencana. Cara menguangkan cheknya yang harus berhubungan dengan berbagai instansi terkait, serta berbuat seolah olah A 17 Dimyati masih hidup, tentulah perlu keahlian terorganisir. Cara menyembunyikan hasil kejahatan di berbagai tempat dan penampilannya juga perlu skills dan terorganisir. Termasuk cara mengancam dengan berbagai cara langsung, tak langsung, dan gaya berceritanya, menunjukkan terencana, dan terorganisir dalam membentuk frame lawan bicaranya. Kemudian juga, ada saksi yang menyebut Dedi ikut dalam Deobandi dan turut mendanainya karena sepaham, agar hasil kejahatannya aman, dia aman, dan dapat terus berbuat jahat kepada target lama dan baru. Dia juga ikut dan membiayai kelompok bersenjata lain untuk mem-back up agar tidak tertangkap. Bahwa hal semuanya itu pantas dan layak diselidki dan disidik, lalu dengan didapatkannya bukti-bukti, mereka yang besalah dapat dituntut. Bahwa kejahatan yang bekerja dan merugikan serta masih mengancam pemohon dan masyarakat dengan pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan, tindak pidana pencucian uang, dan sebagainya, berupa kejahatan terorganisir dengan jangkauan sampai di mancanegara. 15. Bahwa mengenai open legal policy dalam Poin 118 halaman 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: "... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable...". 16. Bahwa keberadaan obyek permohonan jelas-jelas meupakan suatu bentuk pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan intolerable. Sebab hal ini memberi kesempatan kejahatan terus terjadi dan terus mengancam keamanan pemohon dan masyarakat. Moralitas masyarakat terlanggar karena adanya pelaku kejahatan yang tidak tehukum, adanya perbuatan kejahatan yang tidak terpidana serta muncul tampilan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat memang dibiarkan, perbuatan jahat memang diperbolehkan, serta dibiarkan tumbuh dan berkembang. Resiko berbuat kejahatan rendah tetapi tetap menguntungkan, dan mudah meniru kejahatan itu, serta mendorong orang lain untuk bergabung dengan pelaku dan kelompok kejahatannya. 17. Bahwa keberadaan obyek permohonan jelas-jelas meupakan suatu bentuk pelanggaran rasionalitas, karena di wilayah negara yang berdasar pada Pancasila dengan terutama nilai-nilai Ketuhahan Yang Maha Esa, 18 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Hikmat dan Kebijaksanan serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat, terdapat peluang dan kesempatan secara legal dan formal, pelaku kejahatan yang sebenarnya dapat bebas berkeliaran dan berkembang. 18. Bahwa keberadaan obyek permohonan jelas-jelas mengakibatkan ketidakadilan intolerable, karena obyek Permohonan mengakibatkan ada waktu pelaku kejahatan yang sebenarnya bebas berkeliaran tanpa terhukum, yaitu setelah habis masa kadaluwarsa penuntutan. Dia dapat tidak pernah terlapor, tertangkap, terselidiki, tersidik, dan tertuntut. Diapun juga tidak pernah tergugat oleh pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan oleh tindakannya. 19. Bahwa sampai saat ini masih berlaku KUHP menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 20. Bahwa walaupun undang-undang yang dimohonkan pengujian ini diundangkan jauh sebelum perubahan UUD 1945 yang menurut Pasal 50 UU MAHKAMAH KONSTITUSI tidak termasuk undang-undang yang dapat diuji di Mahkamah, namun sejak Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005 dalam perkara pengujian Pasal 50 UU MAHKAMAH KONSTITUSI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) terhadap UUD 1945, Pasal 50 UU MAHKAMAH KONSTITUSI dimaksud telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. 21. Bahwa Pasal 79 KUHP Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, pada kalimat dan frasa : “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan,” bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon seperti diatur dalam: 19 a. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” b. Pasal 28A UUD 1945 yaitu: “Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." 22. Bahwa pemberlakuan Pasal 79 KUHP Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, pada kalimat dan frasa: “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan,” bertentangan UUD 1945 yaitu: Pasal 28J ayat (2) yaitu “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pelaku adalah orang yang tidak tunduk pada kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang atau pelaku adalah orang yang telah melanggar hak orang lain, keterrtiban serta keamanan, sehingga pantas untuk dihukum, untuk menimbulkan kondisi nomal terpeliharanya hak-hak dan kebebasan warga, ketetiban dan keamanan, keadilan sesuai dengan petimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembiaran terhadap pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana tanpa dicari dan tanpa terhukum, menyebabkan penyebab kejahatan atau komponen peyebab tindak pidana masih berada di tengah masyarakat dimana masyarakat dapat mengetahuinya atau tidak mengetahuinya. Karena itu para pelaku tindak pidana suatu peristiwa seharusnya diketemukan dan dihukum tanpa kecuali. 23. Bahwa menurut Pembukaan UUD 1945 yang juga merupakan konstitusi, pada alenia 4 menyebut “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, yang juga ada di Pasal 28G ayat (1), Negara mempunyai tugas melindungi warganya secara terus menerus sejak piagam pendirian negara 20 atau Pembukaan UUD 1945 itu dibuat pada 18 Agustus 1945 sampai saat ini. Tetapi kadaluwarsa penuntutan yang penghitungan mulainya berdasar waktu terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan sampai pada saat selesainya tenggang kadaluwarsa, pelaku yang belum tertangkap tidak dapat terhukum atau menjadi tersangka sekalipun. Padahal ada pelaku yang belum diketemukan yang masih berada di masyarakat di wilayah yang luas di seluruh Indonesia, dan sebenarnya pelaku itu wajib terhukum karena perbuatannya. 24. Bahwa obyek permohonan yaitu Pasal 79 KUHP yaitu frasa ““Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:” juga berlaku untuk kejahatan terorganisir dan transnasional yang makin canggih dan punya jangkauan makin luas, sampal lintas negara, dan lintas beberapa negara. 25. Bahwa berlakunya Pasal aquo, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pelaku tindak pidana yang sebenarnya dapat lolos dari hukuman akibat pemberlakuan Pasal aquo, karena kadaluwarsa penuntutan mulai dihitung berdasarkan waktu terjadinya peristiwa. Bahwa hal-hal diatas tidak akan terjadi bila kadaluwarsa penuntutan dihitung berdasarkan orang per orang setelah orang itu dinyatakan sebagai tersangka. Sehingga tenggang daluwarsa penuntutan pada orang itu mulai berlaku pada hari sesudah oang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana itu dinyatakan sebagai tersangka. Hal ini akan menyebabkan proses pencarian terhadap pelaku tindak pidana yang sebenarnya tidak akan berrhenti sampai diketemukannya tindak pidana yang sebenarnya. Para tersangka yang ternyata tidak terbukti sebagai pelaku yang sebenarnya sebagai pelaku perbuatan yang disangkakan kepadanya, dapat terbebaskan melalui Pasal 78 KUHP UU 1/ 1946 atau Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 , yang saat masih berlaku, yang selengkapnya: Pasal 78, yaitu: (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 21 lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Dan yang lainnya termuat di Bab VIII KUHP tentang Hapusnya Kewenangan menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. 26. Bahwa permohonan nomor perkara 118/PUU-XX/2022 dan telah diputus Mahkamah, terfokus pada Pasal 79 angka 1 Undang-undang no. 1 tahun 1946 tentang KUHP. Hal itu merupakan pengecualian dari Pasal 79 secara umum. 27. Bahwa agar kadaluwarsa tidak melanggar Pasal 28G ayat (1), yaitu hal setiap orang berhak mendapatkan perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya, maka pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan disyaratkan untuk mengetahui kejahatan dan/atau kerugian yang menimpanya, sehingga dia dapat melakukan gugatan berdasar KUHAP kepada pelaku. 28. Bahwa untuk memperjelas permohonan tentang pemaknaan Pasal 79 KUHP maka dapat ditinjau Pasal 1 angka 14 KUHAP UU no. 8 tahun 1981, menyebutkan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” 29. Bahwa bila kadaluwarsa penuntutan di hubungkan dengan hak asasi seseorang, maka kadaluwarsa itu hubungan antara jangka waktu suatu hal yang merugikan dan orang yang dirugikan itu, yakni orang yang sudah tertuduh atau sudah menjadi tersangka tidak terus menerus dituduh atau disangka bila kemudian tidak cukup bukti untuk dituntut. Karena HAM seseorang yang tak bersalah itu dapat terganggu bila dia dijadikan tersangka. Tetapi pelaku sebenarnya tetap perlu dicari, diketemukan, dan dituntut di pengadilan. Pengadilanlah yang akan menyatakan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang sebenarnya berdasar bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. 30. Bahwa ketertiban umum dan ketentraman dapat terganggu bila kejahatan tidak diketahui dan pelaku sebenarnyapun tidak diketahui, terlebih ingatan 22 masyarakat akan suatu peristiwa makin kuat dan makin tejaga, karena perkembangan teknologi infomasi dan dokumentasi. Misalkan seseorang saat ini bisa mencari berita dengan mudah untuk suatu peristiwa di tahun 1970 an. 31. Bahwa orang yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan karena perbuatan pelaku tindak pidana juga perlu menjadi tolak ukur, agar hak konstitusi pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan tidak hilang sehubungan dengan penerapan kadaluwarsa penuntutan. 32. Bahwa dari sekian banyak peristiwa tindak pidana, ada yang langsung diketahui polisi atau terlaporkan, tetapi ada juga yang tidak diketahui peristiwanya oleh polisi dan tidak terlaporkan, atau disebut dark crime/ hidden crime. Jumlah dark crime juga menunjukkan jumlah pelaku yang tidak tertangkap. Data BPS tahun 2023 menyebut angka gelap kejahatan masih relatif tinggi, dengan persentase penduduk yang mengalami kejahatan lalu lapor ke polisi yaitu tahun 2019: 22,19%; 2020: 23,46%; 2021: 23,31%; 2022: 22,98%. Pada tahun 2015: 18,73%; yang tertangani polisi hanya 81,29% dari itu. Di tahun 2016: 19,68%; yang tertangani polisi hanya 76,68% dari itu. BPS menyebut dak crime relatif tinggi. Kadaluwarsa penuntutan menyumbang kejahatan tidak terlaporkan karena tidak diterimanya laporan kejahatan yang sudah tidak bisa dituntut. 33. Maka dari itu, pemohon memohon kadaluwarsa penuntutan mulai dihitung berdasar pada orang yaitu setelah seseorang itu dinyatakan sebagai tersangka perbuatan itu, dan juga secara simultan, dihitung sejak pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan mengetahui kejahatan dan kerugian yang menimpanya serta tersangkanya. 34. Bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ( IPTEK) termasuk scientific investigation, maka IPTEK secara sendiri-sendiri atau sinergi makin mampu menjangkau masa lalu makin jauh dan makin mampu mendeskripsikannya makin terperinci, yang artinya pada hari ini manusia makin mampu melihat masa lalu makin jauh dengan berbagai peralatan dan teknik sains. Hal ini berguna bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. 35. Bahwa, seperti diketahui KUHP merupakan saduran dari Wetbook Van Strafrecht (WvS) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang diberlakukan di tanah jajahan yang dibuat pada tahun 1896 dimana negara Belanda berbentuk Kerajaan yang berbeda dengan Indonesia yang berbentuk 23 Republik berkedaulatan rakyat serta berbeda konstitusinya, maka Pasal 79 KUHP pun tidak rasional untuk diterapkan secara mutlak atau dapat diperbaharui maknanya yang lebih sesuai untuk kepentingan rakyat Indonesia, terutama rakyat yang tidak melanggar hukum. 36. Bahwa kadaluwarsa penuntutan yang permulaannya dihitung berdasar waktu terjadinya tindak pidana, seperti di Pasal 79 KUHP, lebih menguntungkan aparat negara atau di Belanda disebut aparat kerajaan, yang prioritas kerajaan adalah ketertiban umum untuk menjaga hak-hak raja, berbeda dengan bentuk negara republik bekedaulatan rakyat, dimana ketertiban umum ditujukan untuk menjaga hak-hak orang lain , seperti UUD 1945 Pasal 28J ayat (2). 37. Bahwa Undang-Undang no. 1 tahun 2023 tentang KUHP, pasal 624 menyebut: "mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan", yaitu tahun 2026. 38. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang menguji sebuah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan juga dapat bertindak sebagai penafsir tunggal dan tertinggi terhadap penegakan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian And The Interpeter Of Constitution) di Negara Republik Indonesia. Bersama ini pemohon telah melakukan perbaikan sesuai arahan oleh Majelis Hakim pada sidang pemeriksaan I, untuk mendapatkan keputusan yang seadil- adilnya. IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 79 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: “ tidak dimaknai: “Tenggang daluwarsa penuntutan pada orang yang disangka melakukan perbuatan mulai berlaku pada hari sesudah orang itu dinyatakan sebagai tersangka 24 pelaku perbuatan pidana itu dan sesudah diketahui oleh pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal- hal berikut:” 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara sebagaimanaa mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi UUD NRI Tahun 1945 Dalam Satu Naskah 2. Bukti P-2 Fotokopi KUHP 3. Bukti P-3 Fotokopi KTP Pemohon 4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon 5. Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon 6. Bukti P-6 Fotokopi Gambar Denah Rumah [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 25 putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 26 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas frasa “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:”, dalam norma Pasal 79 KUHP. 2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, yang menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah terlanggar karena adanya tindak pidana pencurian atau perampokan dan upaya pembunuhan di rumah almarhum ayah Pemohon. Pada tahun 2018, Pemohon mendengar pengakuan dari pelaku tindak pidana tersebut mengenai telah mencuri uang asing serta dokumen berharga milik ayah Pemohon di rumah almarhum ayahnya pada tahun 1999. Setelah mendengar pengakuan pelaku tersebut, Pemohon melapor ke pihak kepolisian di Madiun dan Jakarta, beberapa kali secara lisan, pada sekitar tahun 2018 sampai 2020, tetapi kepolisian memberikan informasi bahwa laporan tindak pidana tersebut sudah kadaluwarsa, karena terjadinya pada tahun 1999. 27 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya norma Pasal 79 KUHP oleh karena keberadaan pelaku yang tidak pernah dihukum atas tindakannya serta masih berkeliaran bebas dan tidak pernah mengembalikan barang-barang yang telah dicurinya. Oleh karena itu, penerapan pasal a quo menyebabkan hilangnya hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Pemohon, kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi, jika permohonan a quo dikabulkan secara bersyarat. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah dapat memahami anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, terutama hak konstitusional yang menurut Pemohon telah diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 79 KUHP yang dimohonkan pengujian. Sebab, pelaku tindak pidana tidak dapat dihukum karena dianggap telah kadaluwarsa. Menurut Mahkamah, Pemohon dalam menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialaminya telah bersifat spesifik dan aktual dan telah dapat menerangkan pula anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:”, dalam norma Pasal 79 KUHP bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28 28G ayat (1) UUD 1945, dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 79 ayat (1) KUHP telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, dan dimaknai Mahkamah menjadi “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian.” 2. Bahwa menurut Pemohon, sekalipun norma Pasal 79 ayat (1) KUHP telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, namun dalam perkara a quo, Pemohon menggunakan dasar pengujian yang berbeda dalam menguji Pasal 79 KUHP yaitu Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke-4, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pemohon beranggapan penentuan masa daluwarsa merugikan masyarakat, karena dapat terjadi sampai habis waktu, pelaku tidak diketahui atau tidak diketemukan, atau dapat juga terjadi, pelaku sebenarnya baru mengaku setelah waktu habis agar tidak dihukum. Dalam rentang waktu daluwarsa itu, pelaku yang masih tetap bebas berkeliaran di tengah masyarakat sehingga mengakibatkan tidak adanya perlindungan HAM dan rasa aman di masyarakat. 3. Bahwa menurut Pemohon, daluwarsa penuntutan seharusnya dihitung berdasarkan orang per orang setelah orang tersebut dinyatakan sebagai tersangka, sehingga masa daluwarsa penuntutan pada orang tersebut mulai berlaku pada hari sesudah orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana itu dinyatakan sebagai tersangka. Hal demikian, untuk memastikan proses pencarian terhadap pelaku tindak pidana tidak akan berhenti sampai ditemukannya pelaku tindak pidana yang sebenarnya. 4. Bahwa menurut Pemohon, setelah masa daluwarsa pelaku yang telah mengaku melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan, hal tersebut 29 merupakan kelemahan sistem yang memungkinkan pelaku untuk tetap bebas dan bahkan melanjutkan kejahatannya yang akibatnya dapat merugikan korbannya secara langsung. Oleh karena itu, frasa, “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan,” dalam Pasal 79 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28A dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan seluruh uraian pokok permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:” dalam Pasal 79 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Tenggang daluwarsa penuntutan pada orang yang disangka melakukan perbuatan mulai berlaku pada hari sesudah orang itu dinyatakan sebagai tersangka pelaku perbuatan pidana itu dan sesudah diketahui oleh pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal-hal berikut:” [3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana selengkapnya termuat dalam duduk perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan isu konstitusionalitas daluwarsa masa penuntutan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut: [3.12.1] “ … daluwarsa (kedaluwarsa) masa penuntutan merupakan salah satu perwujudan dari prinsip due process of law dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagai salah satu karakteristik dari sebuah negara hukum yang konstitusional. Selain itu, kehadiran ketentuan Pasal a quo, merupakan 30 salah satu bentuk perlindungan oleh peraturan perundang-undangan, in casu KUHP yang bertujuan menciptakan perlindungan kepada pelaku dan korban tindak pidana dari kekuasaan negara (penuntutan) yang apabila tidak diberlakukan norma a quo dapat menjadi tanpa batas. Bahwa tersangka atau terdakwa pada dasarnya ditempatkan pada posisi sebagai subyek hukum yang tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya dapat dibuktikan dan putusan dimaksud memiliki kekuatan hukum tetap, atau sering dipahami sebagai asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Oleh karena itu, esensi dari asas dimaksud, terlepas tersangka atau terdakwa yang telah disangkakan atau didakwakan telah melakukan tindak pidana dan sepanjang belum terbukti kesalahannya, penting bagi negara tetap mengutamakan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasinya. Demikian halnya dengan pihak yang dirugikan akibat adanya peristiwa pidana tersebut yaitu korban tindak pidana, tidak kalah pentingnya juga untuk tetap diberi perlindungan hukum, atas kerugian yang dideritanya. Terlebih, korban tindak pidana sesungguhnya bukan hanya korban langsung semata, akan tetapi juga masyarakat luas, karena masyarakat mengalami gangguan ketentraman dan keamanan dalam menikmati kehidupannya di tengah masyarakat. Hal demikian sebenarnya sebagai wujud implementasi riil dan sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada warga negaranya tanpa terkecuali, yaitu tersangka/terdakwa, korban tindak pidana dan masyarakat sebagai representasi dari kepentingan umum.” Selain itu, Mahkamah juga telah mempertimbangkan terkait dengan norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP sebagai berikut: “[3.12.2] … Mahkamah berpendapat masa daluwarsa penuntutan tindak pidana secara universal memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya kepastian dan keadilan hukum, bukan hanya bagi tersangka atau terdakwa tetapi juga bagi korban dan/atau keluarga korban serta masyarakat pada umumnya. Penegasan tersebut dimaksudkan agar kewenangan negara dalam melakukan penuntutan atas pelaku tindak pidana dimaksud hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau dibatasi dengan jangka waktu yang tanpa batas. Secara doktrinal, daluwarsa memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, agar tersangka atau terdakwa tidak selamanya terganggu ketentraman hidupnya tanpa adanya batas waktu dari ancaman penuntutan oleh negara yang mewakili kepentingan umum. Tersangka/terdakwa yang berada dalam masa tunggu untuk dilakukan penuntutan pidana, sesungguhnya tidak semata-mata karena melarikan diri untuk menghindari tuntutan pidana, akan tetapi juga karena proses hukum yang dialaminya mengalami kendala di dalam proses penyidikan ataupun penuntutan. Dengan demikian, bagi tersangka/terdakwa yang berada dalam masa penantian untuk dilakukan proses penuntutan tersebut merupakan masa menjalani ‘hukuman’ tersendiri, baik secara moral (stigma) dan kadang secara fisik juga, sebab tidak sedikit 31 tersangka/terdakwa hak-haknya sebagian telah dilakukan upaya paksa (pro justitia) oleh aparat penegak hukum, baik dalam bentuk perampasan kemerdekaan badan maupun harta benda, misalnya penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan pencegahan untuk tidak boleh bepergian ke luar negeri. [3.12.3] Bahwa pada dasarnya penuntutan pidana adalah sebuah kewenangan negara dalam mewakili kepentingan umum yang diaktualisasikan melalui suatu bentuk tindakan hukum yang lebih dikenal dengan proses penegakan hukum dalam mengungkap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum di dalam mengungkap adanya peristiwa pidana harus melakukan tahapan-tahapan, di antaranya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang kesemua tahapan tersebut masing-masing mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda. Terlebih, terhadap peristiwa pidana yang mempunyai dimensi pembuktian rumit dan melibatkan banyak pihak, baik tersangka/terdakwa maupun saksi-saksi. Dengan demikian, hakikat daluwarsa di samping dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi tersangka/terdakwa, sebagimana telah dipertimbangkan di atas, daluwarsa penuntutan pidana juga merupakan salah satu bentuk kepastian hukum bagi korban tindak pidana dan masyarakat umum. Sebab, dengan adanya masa daluwarsa dapat dijadikan acuan waktu bagi korban tindak pidana untuk mengambil langkah-langkah konstitusional di dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Bahwa pada dasarnya penuntutan pidana adalah sebuah kewenangan negara yang diaktualisasikan melalui suatu bentuk tindakan hukum yang lebih dikenal dengan proses penegakan hukum dalam mengungkap sebuah tindak pidana, yang memerlukan proses pembuktian dengan didasarkan pada alat-alat bukti [vide Pasal 184 KUHAP] yang valid, baik cara perolehan alat-alat bukti dimaksud, maupun keterangan-keterangan para saksi dan tersangka/terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, peniadaan jangka waktu daluwarsa penuntutan pidana sebagaimana dimohonkan dalam permohonan a quo, di mana masa daluwarsa berlaku “seumur hidup” pelaku tindak pidana bagi pelaku pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup. Menurut Mahkamah, hal tersebut dapat berakibat negara, in casu aparat penegak hukum akan menemui kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang valid, baik di dalam mengumpulkan fakta-fakta hukum yang harus digali dari keterangan saksi-saksi dan tersangka/terdakwa serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Sebab, dalam kurun waktu yang lama dan tanpa batas waktu daluwarsa sangat dimungkinkan telah terjadi penggantian aparat penegak hukum (penyelidik dan penyidik). Hal ini berdampak adanya kajian dan penilaian atas hasil penyelidikan dan penyidikan suatu perkara harus dimulai dari awal oleh penyidik baru dengan mendasarkan alat bukti yang dimungkinkan sudah tidak valid lagi. Bahwa secara konkret tidak validnya alat bukti suatu tindak pidana yang disebabkan karena penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan telah berlangsung lama dari peristiwa pidananya dapat berupa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidananya telah rusak, para saksi telah lupa mengingat peristiwa yang dilihat, dialami dan dirasakan, 32 karena faktor usia atau adanya gangguan kesehatan lainnya atau bahkan ada saksi yang sudah meninggal dunia. Demikian halnya dengan keterangan tersangka/terdakwa yang juga berpotensi tidak ingat lagi dengan pasti akan perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan demikian, oleh karena persesuaian alat bukti, baik keterangan saksi, tersangka/terdakwa dan keberadaan barang bukti yang menjadi bagian dari alat bukti merupakan syarat yang fundamental dan sebagai kunci keberhasilan hakim yang mengadili perkara pidana untuk mendapatkan fakta-fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan guna memperoleh kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan yang adil. Dengan demikian, pembuktian suatu perkara pidana yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diragukan validitasnya, hal tersebut justru akan menghasilkan fakta-fakta hukum yang tidak sesuai lagi dengan peristiwa pidana yang sebenarnya, sehingga hal tersebut akan menghasilkan putusan hakim yang tidak objektif dan tidak mencerminkan kepastian hukum dan mencederai rasa keadilan. Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XX/2022 adalah terkait isu konstitusionalitas bahwa Pasal 78 KUHP masih relevan untuk diberlakukan dan ada penegasan terkait dengan criminal policy dari Mahkamah sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan isu konstitusionalitas terkait daluwarsa dalam KUHP. Terkait dengan hal tersebut Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “ … Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat argumentasi berkenaan dengan masa daluwarsa penuntutan pidana dengan tenggang waktu yang lamanya disesuaikan dengan berat/ringannya ancaman pidana (strafmaat), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP masih tetap relevan untuk diberlakukan. Dengan demikian, pendirian Mahkamah a quo sekaligus sebagai bentuk penegasan, bahwa Mahkamah tidak dapat menerima dalil Pemohon yang memohon agar daluwarsa penuntutan pidana dalam ketentuan norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP diberlakukan hingga “seumur hidup” pelaku tindak pidana. Sebab, dengan pembatasan waktu daluwarsa penuntutan pidana maksimal 18 tahun untuk pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup saja, hal tersebut sudah menimbulkan persoalan berkenaan dengan validitas alat-alat bukti di dalam mengungkap adanya tindak pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas. Terlebih lagi, apabila masa daluwarsa penuntutan pidana diberlakukan lebih lama dari yang sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 78 KUHP, termasuk dalam hal ini ketentuan norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, yaitu masa daluwarsa “seumur hidup” bagi pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, sebagaimana yang didalikan Pemohon. Oleh karena itu, jika dalil Pemohon diikuti, hal tersebut jelas semakin berpotensi menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, bagi tersangka/terdakwa, korban dan masyarakat pada umumnya. 33 Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat berkaitan dengan masa daluwarsa yang ada saat ini, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP adalah konstitusional. Namun demikian, apabila berkenaan dengan masa tenggang waktu daluwarsa tersebut akan dilakukan perubahan tentang lama tenggang waktunya, maka takaran rasa keadilan menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang yang merupakan representasi dari politik hukum negara dalam merepresentasikan kehendak rakyat yang menjadi bagian dari criminal policy yang secara konsisten menjadi pendirian Mahkamah selama ini. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan jangka waktu daluwarsa dimaksud, sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak melampaui wewenang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Namun demikian, oleh karena jangka waktu daluwarsa masa penuntutan pidana juga melekat hak konstitusional yang merupakan hak fundamental dari korban dan/atau keluarga korban dari pelaku tindak pidana yang juga harus diberikan perlindungan hukum atas kerugian yang dialaminya, oleh karena itu di dalam menentukan masa tenggang waktu daluwarsa dimaksud jika akan dilakukan perubahan maka harus juga mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana. [3.13] Menimbang bahwa dengan tetap relevan memberlakukan daluwarsa masa penuntutan dalam Pasal 78 KUHP, dan ketentuan norma dimaksud dinyatakan konstitusional, maka permasalahan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana dengan adanya rasa ketidakadilan bagi korban peristiwa pidana yang secara riil tersangka/terdakwanya ditemukan baik yang kemudian diajukan dalam persidangan pengadilan maupun tidak dilakukan penyidikan/penuntutan dengan alasan telah melewati masa tenggang waktu daluwarsa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP. Terhadap hal yang demikian, Mahkamah berpendapat, penerapan ketentuan norma Pasal 78 KUHP tidak berarti menghilangkan hak korban dan/atau keluarga korban untuk memperoleh pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang terhindarkan dari tuntutan pidana karena diuntungkan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 78 KUHP. Bentuk pertanggungan jawab dimaksud sesungguhnya bisa ditempuh oleh korban tindak pidana dengan tuntutan ganti rugi dengan penggabungan bersama-sama dengan tuntutan pidana [vide Pasal 98 ayat (1) KUHAP]. Namun, oleh karena terhadap perkara pidana yang bersangkutan telah dinyatakan tidak dapat dilakukan penuntutan pidana karena telah daluwarsa, dan oleh karenanya hak untuk menggabungkan tuntutan ganti rugi telah tertutup, maka bagi korban pelaku tindak pidana sebenarnya masih dapat menempuh cara dengan mengajukan gugatan secara keperdataan. Namun, oleh karena tuntutan secara keperdataan demikian diperlukan biaya yang tidak murah/ringan, maka melalui putusan a quo Mahkamah menegaskan dalam rangka memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil terkait pertanggungjawaban ini, pada waktu yang akan datang dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang untuk diatur kewajiban negara dalam memberikan pertanggungjawabannya tersebut berupa kompensasi yang sesuai terhadap korban dan/atau keluarga korban. Sehingga, dengan demikian negara dapat menciptakan kesetimpalan 34 dan keadilan yang berujung pada terciptanya rasa aman, dan damai serta menumbuhkan rasa percaya terhadap kinerja negara dalam upaya penegakan hukum pidana.” [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang dikutip di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 79 KUHP sepanjang frasa “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:”, yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28A dan dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Tenggang daluwarsa penuntutan pada orang yang disangka melakukan perbuatan mulai berlaku pada hari sesudah orang itu dinyatakan sebagai tersangka pelaku perbuatan pidana itu dan sesudah diketahui oleh pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal-hal berikut:” karena mengakibatkan adanya ketidakadilan yang intolerable dan mengakibatkan ada waktu bagi pelaku kejahatan bebas berkeliaran tanpa terhukum serta melanggar hak asasi manusia. [3.12] Menimbang bahwa menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.10] di atas bahwa berkenaan dengan jangka waktu daluwarsa, pada dasarnya sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak melampaui wewenang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Namun demikian, oleh karena jangka waktu daluwarsa masa penuntutan pidana juga melekat hak konstitusional yang merupakan hak fundamental dari korban dan/atau keluarga korban dari pelaku tindak pidana yang juga harus diberikan perlindungan hukum atas kerugian yang dialaminya, oleh karena itu di dalam menentukan masa tenggang waktu daluwarsa dimaksud jika akan dilakukan perubahan maka harus juga mempertimbangkan hak- hak dan kepentingan korban tindak pidana. [3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah dalam mempertimbangkan inkonstitusionalitas norma Pasal 79 KUHP tidak dapat dipisahkan dari pasal yang lain yang juga mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII KUHP. Oleh karenanya, terlepas dari kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan apabila norma pasal 35 a quo dinyatakan inkonstitusional bersyarat seperti apa yang diinginkan oleh Pemohon. Lebih lanjut, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tanpa diberlakukan masa kadaluwarsa penuntutan, di samping dapat berakibat timbulnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, juga akan mempersulit proses penanganan atas perkara yang bersangkutan, disebabkan karena antara peristiwa tindak pidana yang terjadi telah melampaui tenggat waktu yang lama dengan proses penuntutan bagi pelaku. Sebab, dalam kurun waktu yang lama dan tanpa batas waktu daluwarsa sangat dimungkinkan telah terjadi penggantian aparat penegak hukum (penyelidik dan penyidik). Hal ini berdampak adanya kajian dan penilaian atas hasil penyelidikan dan penyidikan suatu perkara harus dimulai dari awal oleh penyidik baru dengan mendasarkan alat bukti yang dimungkinkan sudah tidak valid lagi. Terlebih, secara konkret/faktual tidak validnya alat bukti suatu tindak pidana yang disebabkan karena penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan telah berlangsung lama dari peristiwa pidananya dapat berupa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidananya telah rusak, para saksi telah lupa mengingat peristiwa yang dilihat, dialami dan dirasakan, karena faktor usia atau adanya gangguan kesehatan lainnya atau bahkan ada saksi yang sudah meninggal dunia. Hal penting yang harus ditekankan oleh Mahkamah terkait dengan konstitusionalitas norma Pasal a quo adalah bahwa pembatasan tersebut semata- mata untuk menjamin kepastian hukum dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon apabila mengaitkan antara pembatasan tenggang waktu daluwarsa dengan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia, menurut Mahkamah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tidak bersifat mutlak akan tetapi pembatasan tertentu dapat dibenarkan sepanjang sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 79 KUHP sepanjang frasa “Tenggang 36 daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal- hal berikut:”, sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 79 KUHP tidak menimbulkan persoalan terkait dengan hak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta hak perlindungan diri pribadi dan keluarga dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil dan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 37 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 38 ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani