20/PUU-XXI/2023

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 20/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hartono, S.H. Umur : 59 tahun Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Drupadi VI Nomor 8, Sungiang Sari, RT 000 RW 000, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Januari 2023, memberi kuasa kepada Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., Muhammad Soleh, SH., Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H., Antonius Youngky, S.H., Totok Surya, SH., Dimitri Anggrea Noor, S.H., para advokat pada Kantor Sitomgum Law Firm yang beralamat kantor di Jalan Patal Senayan Nomor 38, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 Februari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 15/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 Februari 2023 dengan Nomor 20/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Selanjutnya disebut: UUD 1945] menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076] menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316] sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi {[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226] selanjutnya disebut: UU MK} menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …” 4. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234] yang dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398] menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa, Bab I Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [UU MK], termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [Perppu] sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755], yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: h. mengajukan peninjauan kembali”; dan 4 Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755], yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang [equality of arms pinciple] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. 7. Bahwa, permohonan Pemohon adalah pengujian materil undang-undang in casu Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING] PEMOHON 1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga Negara. 5 2. Bahwa, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 bulan Mei tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 011/PUU-V/2007 bertanggal 20 bulan September tahun 2007, telah menentukan 5 [lima] syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik [khusus] dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat [causal verband] antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi. 4. Bahwa benar, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171020809630001, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a UU MK, pihak yang mengangga hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755]. 5. Bahwa benar, Pemohon pernah menjadi Terdakwa dalam perkara pidana dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Gianyar, Bali, dengan putusan 6 nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Gin tertanggal 13 bulan November tahun 2019, dengan amarnya yang menyatakan: Terdakwa/Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa/Pemohon dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan agar terdakwa/Pemohon tetap dalam tahanan; [Bukti P.3] 6. Bahwa benar, atas putusan a quo, Pemohon pada tanggal 15 bulan November tahun 2019 mengajukan Banding, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan pada pada tanggal 14 bulan Nopember tahun 2019. 7. Bahwa benar, atas Banding perkara Pemohon, Pengadian Tinggi Denpasar memberikan Putusan Nomor: 78/PID/2019/PT.DPS tertanggal 21 bulan Januari tahun 2020, yang menyatakan: Terdakwa/Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; membebaskan Terdakwa/Pemohon dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum; memulihkan Hak Terdakwa/ Pemohon dalam harkat serta martabatnya sebagaimana semula, memerintahkan agar Terdakwa/Pemohon dibebaskan dari tahanan; [Bukti P.4] 8. Bahwa benar, atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar a quo, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 bulan Januari tahun 2020. 9. Bahwa benar, atas upaya Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2020, diberikan putusan dengan nomor: 534 K/PID/2020, dengan amar putusan menyatakan: Terdakwa/Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinka bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 [empat] tahun; Memerintahkan agar Terdakwa/Pemohon ditahan; [Bukti P.5] 10. Bahwa benar, atas putusan Kasasi a quo, Pemohon sebagai Terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa, berupa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 26 bulan April tahun 2021. 7 11. Bahwa benar, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berdasarkan putusan nomor: 41 PK/Pid/2021, tertanggal 15 bulan September tahun 2021, menjatuhkan putusanyang amarnya menyatakan: Terpidana/Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum; Membebaskan Terpidana/Pemohon tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan; Memerintahkan Terpidana/Pemohon dibebaskan seketika; Memulihkan hak Terpidana/Pemohon dalam kemampuan, kedududkan, dan harkat serta martabatnya; [Bukti P.6] 12. Bahwa, atas Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Pemohon, anehnya, Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 bulan Desember tahun 2022, dengan surat pengantar nomor: TAR-3385/N.1.15/Eku.2/12/2022, yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum atas nama: Abdul Rauf, S.H., M.H., Jaksa Utama Pratama NIP. 19761010 200112 1 004; I Gede Willy Pratama, S.H., M.Kn., Jaksa Pratama NIP. 19901222 201502 1 001; Julius Anthony, S.H., Ajun Jaksa NIP. 19830914 200604 1 03; I Wayan Adi Pranata, S.H., Ajun Jaksa NIP. 19941011 201902 1 004; dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, yaitu: Dr. Ni Wayan Sinaryati, S.H., M.H. [Bukti P.7] 13. Bahwa, Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali mengacu kepada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755]. 14. Bahwa, atas tindakan Jaksa/Penuntut Umum yang mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali Pemohon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sungguh sangat merugikan hak konsitusional Pemohon. Sebab, Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum menjadikan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara pidana yang dialami oleh Pemohon. 15. Bahwa benar, berdasarkan surat bernomor: W24-U7/392/HK.01/02/2023 tertanggal 15 Februari 2023 yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya 8 untuk mendapat pemeriksaan dalam tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; semakin membuat terang benderang adanya hubungan sebab~akibat [causal verband] antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. [Bukti P.11] 16. Bahwa, sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 33/PUU-XIV/2016 tentang Tafsir Konstitusi atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang amarnya menyatakan: Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo. [Bukti P.8] 17. Bahwa, menurut Pemohon berlakukannya ketentuan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi a quo. 18. Bahwa benar, pernah dilakukan permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] terhadap UUD 1945 dengan Nomor Perkara: 9/PUU-XX/2022, akan tetapi di dalam risalah sidang ke [II] dengan acara Perbaikan Permohonan, Pemohon Ricky Martin Sidauruk dilaporkan belum memperbaiki Permohonan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan melakukan pencabutan Perkara Nomor: 9/PUU-XX/2022 pada persidangan. Sehingga, permohonan a quo tidak dapat dinyatakan nebis in idem. 19. Bahwa benar, dengan dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara 9 Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755], maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak lagi terjadi. 20. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum [legal standing] sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. POKOK PERMOHONAN Ruang Lingkup Pasal yang dimohonkan pengujian: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] [Bukti P.2] Pasal 30C huruf h: Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: mengajukan Peninjauan Kembali, Penjelasan Pasal 30C huruf h: Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili Negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seirnbang [equality of arms principle] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Dasar Konstitusionalitas yang dipergunakan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Bukti P.1] Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum.***) Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**) Pasal 28I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** ) 10 1. Bahwa, pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 30C huruf H Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang menyatakan: Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: h. mengajukan Peninjauan Kembali, dan Penelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang menyatakan: Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili Negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seirnbang [equality of arms principle] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. 2. Bahwa, Pemohon mendalilkan Pasal 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum***) dengan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusional sebagai berikut: 2.1. Bahwa benar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum 11 [rechtsstaat]. Ide negara hukum sendiri selain terkait dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Jadi yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip rule of law yang berkembang di Amerika Serikat dengan jargon the Rule of Law, and not of Man. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat [democratische rechtstaat]. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka [machtsstaat]; 2.2. Bahwa, prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut konstitusi [constitutional democratie] yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis [democratische rechtstaat]; 2.3. Bahwa benar, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. mengemukakan bahwa Kebijakan penyelenggara nrgara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum; [Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., Politik hukum di Indonesia][uns.id/k87] 2.4. Bahwa benar, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.sc. yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali hanyalah Terpidana, keluarga, dan Penasehat Hukumnya. Jaksa/Penuntut Umum juga tidak berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Sebab, ilosofi adanya Peninjauan Kembali adalah untuk melindungi kepentingan Terpidana dari ketidakadilan; [Prof. Dr. Yusril Ihza 12 Mahendra, S.H., M.sc., Keadilan Dalam Kepastian Hukum dan Kepastian Hukum Dalam Keadilan] [uns.id/k87] 2.5. Bahwa benar, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. mengemukakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum karena hukum harus menjadi alat untuk melindungi hak asasi manusia dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Seluruh aparat negara dan masyarakat di Negara Republik Indonesia harus menghargai hak asasi manusia dan memastikan bahwa hukum tidak digunakan untuk menindas atau merugikan masyarakat; [uns.id/k7s] 2.6. Bahwa, negara Jerman mengatur pada Pasal 362 ayat (2) Strafprozessordnung [StPO] yang memberikan kewenangan hanya kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; [uns.id/k8n] 2.7. Bahwa, negara Belanda mengatur pada Pasal 457 Wetboek van Strafvordering yang memberikan kewenangan hanya kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Beberapa waktu terakhir, masalah Peninjauan Kembali perkara pidana ini sedang mengemuka di Belanda setelah sebelumnya terdapat beberapa perkara pidana yang dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer; [Zakaria Abbas S.H., M.Hum. ~ Memahami Prosedur Peninjauan Kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia] [uns.id/k8o] 2.8. Bahwa benar, filosofi Pancasila yang menjadi dasar ideologi Negara Republik Indonesia, juga menekankan pentingnya keadilan di dalam sistem hukum. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak-hak asasi manusia dan memberikan kekuasaan kepada rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam negara; 2.9. Bahwa, sebagai negara hukum, Negara Republik Indonesia memiliki konstitusi dan peraturan hukum yang mengikat dan harus dihormati oleh semua Warga Negara Indonesia. Dalam hal terjadi pertentangan antara norma mendasar 13 dengan produk hukum positif yang telah diundangkan, maka prinsip dasar hukum dan filosofis norma harus menjadi prioritas utama. Negara harus bertindak untuk memastikan bahwa hukum di Negara Republik Indonesia selalu berada di atas segala kepentingan kelompok tertentu. Dalam teori hukum, yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 33/PUU-XIV/2016 adalah normanya, sehingga bilamana norma a quo sudah dibatalkan di Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209], sebenarnya secara erga omnes berlaku juga untuk yang lain-lain yang berkaitan dengan norma a quo yang sebetulnya sudah dibatalkan. Tetapi pengertian di Indonesia, terutama Para Hakim yang mempunyai pengalaman internasional semua, akan mengetahui perbandingan di banyak negara sudah dipahami oleh seluruh stakeholder itu yang dibatalkan itu norma di Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209]; 2.10. Bahwa benar, di Negara Republik Indonesia terkadang, ada norma yang sudah dibatalkan di suatu Undang-Undang, sebagai contoh, norma di Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209], akan tetapi norma ini juga diatur di dalam undang-undang yang lain, sebagai contoh norma di Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] itu masih tetap digunakan; 2.11. Bahwa benar, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sering membunuh berkali-kali, dan mengatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkali-kali. Padahal, sebetulnya itu sudah tidak bisa dipakai lagi karena normanya itu sudah mati. 14 Tapi memang ini masih memerlukan pemahaman bersama, bahwa pembatalan dalam satu pengujian Undang-Undang, yang dibatalkan itu normanya, sehingga norma yang ada di Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] ini sudah dibatalkan; bilamana norma itu juga ada di 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755], sebetulnya otomatis sudah batal; 2.12. Bahwa, keberadaan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan [unequal treatment], ketidakadilan [injustice], ketidakpastian hukum [legal uncertainty], antara pejabat negara dengan Warga Negara Indonesia; 2.13. Bahwa, materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Bahwa, Pemohon mendalilkan Pasal 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 15 dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**) dengan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusional sebagai berikut: 3.1. Bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Dan oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah akan memutus permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; 3.2. Bahwa, dalam praktek, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya [feitelijke dwaling] maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri [dwaling omtrent het recht]. Kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan Terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Namun, terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Peninjauan Kembali yang merupakan hak Terpidana atau ahli warisnya; 3.3. Bahwa, bilamana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan Terpidana karena Terpidana atau ahli warisnya merasa bahwa Negara telah salah mempidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka lembaga Peninjauan Kembali bisa menjadi upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh Terpidana atau ahli warisnya {vide Pasal 263 ayat 16 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209}, dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209]; 3.4. Bahwa, dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun oleh Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Terpidana maupu kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan Negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh Terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali; 3.5. Bahwa, upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia memberikan hak kepada Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan Terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh Terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya Terpidana atau ahli warisnya, sedangkan objek dari Pengajuan Kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya 17 hukum bagi kepentingan Terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek pengajuan Peninjauan Kembali, karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan Terpidana; 3.6. Bahwa, pranata Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan Terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga Peninjauan Kembali. Bilamana esensi ini ditiadakan maka Lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti. Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh Terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang Terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat. Lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia; 3.7. Bahwa, dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/Penuntut Umum berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat dimaksud; 3.8. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 16/PUU-VI/2008, bertanggal 15 Agustus 2008, dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan sebagai berikut: ... Pertanyaan timbul, apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrument bagi perlindungan Hak Asasi Terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalaha dalam putusan 18 pembebasan Terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan Terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi Terpidana atau ahli warisnya, karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup …; 3.9. Bahwa, ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah Terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali; 3.10. Bahwa benar, 3.1 hingga 3.9 adalah kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara PUU Nomor: 33/PUU- XIV/2016, halaman 34 hingga halaman 38; 3.11. Bahwa, secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum [miscarriage of justice] yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat [rechterlijke dwaling]. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap; 3.12. Bahwa, menurut Soenarto Soerodibroto, Herziening adalah Peninjauan Kembali [PK] terhadap keputusan-keputusan pidana yang telah memperoleh 19 kekuatan hukum pasti yang berisikan pemidanaan, di mana tidak dapat diterapkan terhadap keputusan di mana tertuduh telah dibebaskan [vrijgerproken]; 3.13. Bahwa, definisi lain dikemukakan oleh Andi Hamzah dan Irdan Dahlan bahwa PK yaitu, hak Terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya; [Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upay Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal.17][uns.id/i2y] 3.14. Bahwa, upaya huku Peninjauan Kembali pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa [extraordinary remedy] terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [inkracht van gewisjde]. Upaya hukum Peninjauan Kembali bertujuan untuk memberikan keadilan hukum. Sedangkan, Peninjauan Kembali merupakan hak Terpidana selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan; 3.15. Bahwa, alasan Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan. Artinya, dapat digunakan untuk membuka kembali dan/atau mengungkap suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3.16. Bahwa, khusus dalam perkara pidana, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dapat diuji dengan dua asas dalam teori hukum yaitu, “lex posteriory derogate lex priory” dan “lex superiory derogate lex inferiory”. Menurut asas lex posteriory derogate lex priory, dalam hirarki peraturan yang sama, bilamana terjadi polemik, maka peraturan yang terbarulah yang digunakan. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memiliki posisi sejajar dengan Undang-Undang tersebut, seharusnya berlaku mengalahkan Undang-Undang sebelumnya [UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung]. Begitu juga bila menggunakan asas lex superiory derogate lex inferiory, yang mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah 20 dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia seharusnya lebih tinggi daripada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang hanya mengikat secara internal; 3.17. Bahwa, dalam prakteknya Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/Penuntut Umum berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Republi Indonesia dianggap perlu untuk sekali lagi mengakhiri silang pendapat di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tersebut; 3.18. Bahwa, Jaksa adalah pejabat fungsional negara, yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim; 3.19. Bahwa, diterimanya Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung merupakan suatu peradilan sesat. Peradilan sesat berasal dari frasa Rechterlijke Dwaling [belanda] yang kadang dibahasa Indonesiakan dengan makna “kesesatan hakim”. Penggunaan kata “hakim” sebagai pengganti kata rechterlijke dapat dimengerti sepenuhnuya, karena peradilan identik dengan hakim. Hakim sebagai pengendali proses peradilan, sehingga jika proses peradilan yang dikendalikan oleh hakim yang memeriksa perkara dilakukan dengan salah jalan alias sesat, dan menghasilkan putusan yang merugikan orang yang akan diadili atau menghasilkan putusan sesat, maka dapat pula disebut “kesesatan hakim”; 3.20. Bahwa, sesuai dengan landasan dibentuk dan jiwa lembaga Peninjauan Kembali, maka hanya Terpidana saja yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali. Ahli warisnya yang juga disebutkan berhak, tidaklah berdiri sendiri, melainkan demi hukum mewakili Terpidana. Artinya, tidak terpisah dan berdiri sendiri, melainkan bagian dari Terpidana. Oleh karena 21 itu, Jaksa/Penuntut Umum sebagai pengejawentahan Negara, tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali; 3.21. Bahwa, dapat kita pahami bersama, kepastian hukum dan keadilan itu adalah dua tujuan dari hukum yang tidak bisa dipisahkan. Setelah tercapainya kepastian hukum dan juga keadilan, maka dapat kita rasakan kemanfaaatannya. Kemanfaatan hukum itu akan timbul, setelah diwujudkannya kepastian hukum dan keadilan. Jadi, teori tujuan dari Gustav Radbruch yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, ketiganya harus dicapai dalam sebuah penegakkan hukum, agar tercapai tujuan dari hukum itu sendiri; [uns.id/i2z] 3.22. Bahwa, dalam teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, ia mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum; yakni struktur hukum [structure of law], substansi hukum [substance of law], dan budaya hukum [legal culture]. Struktur hukum menyangkut aparat penegakkan hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangan-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan- ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan badan, serta proses hukum itu dapat dipastikan berjalan dan dijalankan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; [uns.id/i2x] 3.23. Bahwa, Peninjauan Kembali dalam kaitannya dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman adalah bagaimana struktur hukum atau par aparat penegak hukum menjalankan hukum berdasarkan ketentuan formal dalam hal Peninjauan Kembali, maka aparat penegak hukum harus senantiasa menjaga kepastian hukum; 3.24. Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 16/PUU-VI/2008, bertanggal 15 bulan Agustus tahun 2008, dalam salah satu 22 pertimbangannya telah menyatakan sebagai berikut: “Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi Terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan Terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan Terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup”; [uns.id/i39] 3.25. Bahwa, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 16/PUU-VI/2008 di atas telah jelas bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah hak Terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Jika Jaksa/Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi da upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan; 3.26. Bahwa, ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah Terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek, 23 karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali; 3.27. Peninjauan Kembali baru dikenal dalam hukum nasional lewat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung [UU MA]. Meski hanya mengintroduksi Peninjauan Kembali secara umum, kedua Undang-Undang a quo mendelegasikan pengaturan lebih lanjut pada hukum acara. Lantaran pemerintah dan DPR tak kunjung melahirkan hukum acara, Mahkamah Agung Republik Indonesia berinisiatif mengisi kekosongan hukum. Peraturan Mahkamah Agung [Perma] Nomor 1 Tahun 1969 dan Perma Nomor 1 Tahun 1980 yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur, bahwa Peninjauan Kembali terhadap putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Terpidana atau Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat memohonkan Peninjauan Kembali bagi Terpidana yang telah meninggal, juga ketika terdapat salah satu alasan Peninjauan Kembali yang dikenal saat itu, yaitu: ”adanya putusan pidana di mana suatu perbuatan pidana dinyatakan terbukti, namun tanpa diikuti oleh pemidanaan”; [uns.id/i30] 3.28. Bahwa, akhirnya pada 1981 Pemerintah dan DPR RI berhasil mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Selanjutnya disebut: KUHAP]. KUHAP dengan asas akusatornya, yang menempatkan Terdakwa sebagai subjek, membawa dua prinsip baru terkait Peninjauan Kembali. Prinsip pertama, pemajuan hak individu saat berhadapan dengan Negara. Peninjauan Kembali menjadi hak Terpidana atau ahli warisnya [sesuai Pasal 1 angka 12 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP]. Peninjauan Kembali juga harus menguntungkan Terpidana [isi putusannya tak boleh memberi konsekuensi lebih berat dari putusan asal]; Prinsip kedua, perlindungan terhadap finalitas putusan bebas dan lepas. Putusan bebas dan lepas tak dapat dimintakan banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali [meski dalam praktiknya, dan berdasarkan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, putusan bebas masih bisa dilakukan kasasi]. Melalui 2 prinsip itu, penyusun KUHAP seperti sengaja mengecualikan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali; 24 3.29. Bahwa, Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali; 3.30. Bahwa, upaya hukum Peninjauan Kembali prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa [extraordinary remedy] terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [inkracht van gewisjde]. Upaya hukum Peninjauan Kembali bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. Peninjauan Kembali merupakan hak Terpidana selama menjalani masa pidana; 3.31. Bahwa, alasan Peninjuan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali dan/atau mengungkap suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3.32. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri dalam sebuah perkara pernah memutus Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84 PK/Pid/2006 yang menyatakan dalam pertimbangannya: “Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum, Terpidana dan ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahakamah Agung”; 25 “Bahwa, ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti, bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali”;Bahwa, due process of law tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingg tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum”; “Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”; 3.33. Bahwa, seharusnya pembentuk undang-undang dalam membuat aturan kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali harus mendasarkan pada Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, karena hukum acara pidana diatur dalam KUHAP, dan bukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755]; 3.34. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84 PK/Pid/2006 adalah penemuan hukum yang menyelaraskan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dalam putusan a quo mengacu kepada Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, yang secara prinsipil Melarang Jaksa/Penuntut Umum dan pihak-pihak lain selain Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Keadilan dalam putusan a quo terletak pada kesesuaian aturan dengan asas hukum yang melatarbelakanginya. Putusan tersebut, merupakan penemuan hukum yang sebenarnya dengan tetap mengacu kepada aturan dan asas hukum; 3.35. Bahwa, dalam penjelasan ketentuan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan menyatakan: “Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas 26 dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang [equality of arms principle] dengan hak Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”; Lalu, pertanyaannya adalah, “jika Jaksa/Penuntut merasa keadilan korban tidak didapatkan dalam putusan hakim, bukankah negara sudah memberikan hak banding dan hak kasasi?; Apabila negar masih memberikan hak upaya hukum luarbiasa Peninjauan Kembali, sudah tentu, ini menjadi tidak ada kepastian hukum dalam sebuah perkara pidana; 3.36. Bahwa, dalam kasus Pemohon, jelas peninjauan kembali yang diajukan jaksa yang bertujuan mengkoreksi putusan peninjauan kembali yang diajukan pemohon, sungguh sangat melukai rasa keadilan bagi Pemohon. 3.37. Bahwa, Pemohon tidak mencoba mempertentangkan antara Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] dengan KUHAP. Akan tetapi, paling tidak, dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP sudah mengatur secara limitatif, bahwa pengajuan Peninjauan Kembali tidak termasuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3.38. Bahwa, dalam kasus Pemohon, sudah dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh lembaga Peninjauan Kembali. Jika masih diberikan kesempatan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Penuntut Umum, sungguh kasus Pemohon tidak akan pernah ada kepastian hukumnya; 3.39. Bahwa, menururt Pemohon, Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan Terpidana atau ahli warisnya. Hal tersebut merupakan esensi pokok dari lembaga Peninjauan Kembali. Bilamana Peninjauan Kembali juga diberikan kepada Jaksa/Penuntut Umum, maka lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau lebih tepatnya menjadi tidak berarti; 27 3.40. Bahwa, materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan Pasal 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**) dengan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusional sebagai berikut: 4.1. Bahwa, banyak negara telah mengakui Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagai bagian dari sistem hukum positif negara mereka, dan telah menetapkan Undang-Undang dan peraturan untuk melindungi hak-hak ini. Selain itu, beberapa negara juga telah menandatangani perjanjian Hak Asasi Manusia internasional; seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948], Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam konvensi-konvensi ini, hak-hak ini diakui secara resmi dan dijamin oleh hukum internasional; 28 4.2. Bahwa, Hak Asasi Manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut harus diakui dan dilindungi oleh hukum dalam keadaan apapun; 4.3. Bahwa, kepastian hukum dapat berjalan seiring dengan keadilan. Kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat konstitusi adalah kepastian hukum yang berlandaskan asas hukum. Dengan kata lain, kepastian hukum yang adil adalah kepastian hukum yang berasal dari undang-undang atau aturan yang sesuai dan sejalan dengan asas hukum; 4.4. Bahwa, kesesuaian aturan hukum dengan asas hukum inilah yang menjadi tolok ukur, apakah suatu aturan dikatakan adil atau tidak adil. Dengan demikian, keadilan bukanlah penilaian subjektif atas moralitas atau etis suatu hal tertentu; 4.5. Bahwa, dengan diundangkannya Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755], dalam hal ini secara nyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Karena Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon telah mendapatkan Putusan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan September tahun 2021; sedangkan norma pada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2021; 4.6. Bahwa, materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] harus dinyatakan bertentangan dengan 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. D. PETITUM Berdasar dari segala yang telah diuraikan, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan: Materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. atau Bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [ex aequo et bono]. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-11, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Halaman 1, Halaman 8; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar: 149/Pid.B/ 2019/Pn.Gin; Halaman: 1, 101, 107, 108; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar: 78/PID/ 2019/PT.DPS. Halaman: 1, 49, 56, 57,; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/ Pid/2020. Halaman: 1, 35, 34, 33; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/ 2021. Halaman: 1, 35, 36.; 30 7. Bukti P-7 : Fotokopi Memori Peninjauan Kembali, Jaksa Penutut Umum, Kejaksaan Negeri Gianyar. Halaman: 1, 29, 30.; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XIV/2016 Halaman: 1, 39, 40.; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU- XX/2022; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- VI/2008 Halaman: 1, 52.; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor W/24- U7/392/HK.01/02/2023. Halaman: 1. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Perubaha Atas Undang-Undang 31 Nomor 16 Tahu 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755 selanjutnya disebut UU 11/2021] terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 32 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 30C huruf h UU 11/2021 beserta Penjelasannya yang rumusannya sebagai berikut: a. Pasal 30C huruf h: “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: h. mengajukan peninjauan kembali”; dan b. Penjelasan Pasal 30C huruf h: “Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang [equality of arms principle] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris dan pernah menjadi terdakwa dalam 33 perkara pidana dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Gianyar, Bali, dengan Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Gin bertanggal 13 November 2019 dengan amar menjatuhkan pidana selama 2 tahun [vide bukti P-3] yang kemudian pada tanggal 15 November 2019, Pemohon mengajukan banding dan telah diputus pada tanggal 21 Januari 2020 oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor 78/PID/2019/PT.DPS yang dalam amar putusannya menyatakan Pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana dan membebaskan Pemohon dari segala dakwaan dan membebaskan Pemohon dari tahanan [vide bukti P-4]. 3. Bahwa atas adanya putusan banding tersebut, Jaksa mengajukan Kasasi pada tanggal 30 Juni 2020 ke Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 534 K/PID/2020 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pemohon terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat dan menjatuhkan pidana penjara kepada Pemohon selama empat tahun [vide bukti P5]. Selanjutnya, atas putusan kasasi tersebut, Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK) ke Mahkamah Agung pada tanggal 26 April 2021 dengan Nomor 41 PK/Pid/2021 yang telah diputus pada tanggal 15 September 2021 yang amarnya menyatakan Pemohon tidak terbukti bersalah dan membebaskan Pemohon dari seluruh dakwaan serta Pemohon dibebaskan [vide bukti P-6]. 4. Bahwa menurut Pemohon, setelah putusan PK tersebut, Jaksa kembali mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung pada tanggal 26 Desember 2022 dengan surat pengantar nomor TAR-3385/N.1.15/Eku.2/12/2022 [vide bukti P-7] yang menurut Pemohon, hal tersebut dilakukan oleh Jaksa karena mengacu kepada pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, yakni Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021. 5. Bahwa menurut Pemohon, PK yang diajukan tersebut jelas sangat merugikan hak konstitusional Pemohon oleh karena menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara tersebut. Padahal menurut Pemohon, telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang tafsir Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang dalam amar putusannya menyatakan Pasal 263 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo. Sehingga, menurut 34 Pemohon, Pasal 30C huruf h dan Penjelasannya justru telah bertentangan dengan putusan MK tersebut. 6. Bahwa menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terkait dengan adanya pengajuan PK oleh Jaksa terhadap putusan bebas. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dijelaskan dengan berlakunya norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): 35 1. Bahwa menurut Pemohon, sebagai negara hukum, dalam hal terjadi pertentangan antara norma mendasar dengan produk hukum positif yang telah diundangkan, maka prinsip dasar hukum dan filosofis norma harus menjadi prioritas utama. Negara harus bertindak untuk memastikan bahwa hukum selalu berada di atas segala kepentingan kelompok tertentu. Dalam teori hukum, apabila yang dibatalkan oleh putusan adalah normanya seperti dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 yakni norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP, maka sebenarnya secara erga omnes berlaku juga untuk norma lainnya yang berkaitan dengan norma a quo yang sebetulnya sudah dibatalkan [sic!]. 2. Bahwa menurut Pemohon, apabila ada sebuah norma dalam Undang-Undang yang sudah dibatalkan maka norma tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali oleh karena normanya itu sudah mati [sic!] sehingga apabila norma tersebut muncul kembali seperti dalam Pasal 30C huruf h UU 11/2021 dan penjelasannya maka secara otomatis sudah batal. 3. Bahwa menurut Pemohon, keberadaan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan [unequal treatment], ketidakadilan [injustice], ketidakpastian hukum [legal uncertainty] antara Pejabat Negara dengan Warga Negara sehingga bertentangan dengan UUD 1945. 4. Bahwa menurut Pemohon, dalam praktiknya, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri sehingga kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Namun, terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu Kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum dan PK yang merupakan hak terpidana atau ahli warisnya. 5. Bahwa menurut Pemohon, apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan karena negara telah salah memidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka PK dapat menjadi upaya hukum luar biasa yang 36 dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. 6. Bahwa menurut Pemohon, sistem hukum pidana yang dibangun oleh KUHAP telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitupun terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinila oleh terpidana atau ahliwarisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum PK. 7. Bahwa menurut Pemohon, upaya hukum PK dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim. Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan PK. Dengan kata lain, PK ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan PK adalah hanya terpidana atau ahli warisnya, sedangkan objek dari PK adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak termasuk ke dalam objek pengajuan PK karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum jelas menguntungkan terpidana. 8. Bahwa menurut Pemohon, PK diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya sesuai dengan esensi dari PK. Bilamana esensi ini ditiadakan, maka PK akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti. PK sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia 37 bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana harus berhadapandengan kekuasaan negara yang begitu kuat. 9. Bahwa menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- VI/2008, dalam salah satu pokok pertimbangannya menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK dan hanya bagi terpidana atau ahli warisnya, sehingga ketika PK yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari PK itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek PK. Oleh karena subjek PK menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli warisnya dan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum juga tidak dapat dijadikan objek PK. 10. Bahwa menurut Pemohon, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 adalah benar adanya karena secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977 di mana negara telah salah menerapkan hukum [miscarriage of justice] yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat [rechterlijke dwaling]. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. 11. Bahwa menurut Pemohon, upaya hukum PK pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bertujuan untuk memberikan keadilan hukum. Sedangkan PK merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, alasan PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan. Artinya, dapat digunakan untuk membuka kembali dan/atau mengungkap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, PK adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 38 12. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 memberikan kewenangankepada Jaksa untuk mengajukan upaya hukum PK padahal prinsipnya PK merupakan upaya hukum luar biasa [extraordinary remedy] terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [inkracht van gewisjde] sehingga upaya hukum PK bertujuan untuk memberikan keadilan hukum dan dapat diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata dan merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana. 13. Bahwa menurut Pemohon, pembentuk undang-undang dalam membuat aturan kewenangan Jaksa mengajukan PK seharusnya mendasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP karena hukum acara pidana diatur dalam KUHAP dan bukan dalam UU 11/2021. 14. Bahwa menurut Pemohon, dalam kasus yang dialami oleh Pemohon yang sudah dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh putusan PK yang diajukan oleh Pemohon namun apabila Jaksa/Penuntut Umum masih diberikan kesempatan juga untuk mengajukan PK maka hal tersebut akan menyebabkan kasus Pemohon tidak akan pernah ada kepastian hukum. 15. Bahwa menurut Pemohon, pengajuan PK oleh Jaksa terhadap Pemohon juga telah dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, oleh karena putusan PK yang diajukan oleh Pemohon telah diputus pada tanggal 15 September 2021 sedangkan UU 11/2021 disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. 16. Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon agar Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Maret 2023 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon telah jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan 39 Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar ketentuan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menyebabkan adanya potensi perlakuan berbeda dihadapan hukum, adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa, menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: Bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasannya adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004) yakni pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan, di mana dalam UU 16/2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk melakukan PK namun Kejaksaan, in casu Jaksa Agung telah diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf d yang menyatakan, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: … d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”. Selain itu, salah satu alasan yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UU 16/2004 adalah adanya perkembangan kebutuhan hukum termasuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU- VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2010 yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menarik barang 40 cetakan dalam rangka pengawasan harus dilakukan melalui pengujian di sidang pengadilan [vide Penjelasan Umum UU 11/2021]. Bahwa terkait dengan tambahan kewenangan Jaksa untuk melakukan upaya hukum PK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30C huruf h UU 11/2021, Mahkamah Konstitusi telah memutus Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan terkait dengan isu konstitusionalitas PK, yakni pada Paragraf [3.22] sebagai berikut: “ … bahwa terhadap pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah, DPR dan yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 tentang perlunya hak yang sama diberikan untuk mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan hanya kepada terpidana atau ahli warisnya, melainkan juga kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk terpenuhinya "kepastian hukum yang adil", maka Mahkamah berpendapat bahwa aturan yang limitatif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus dilihat dari paradigma perlindungan HAM berhadapan dengan kekuasaan negara. Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Pasal yang limitatif dalam pemberian hak mengajukan PK tersebut merupakan upaya hukum luar biasa, di mana pencari keadilan masih dimungkinkan untuk mendapat keadilan, walaupun upaya hukum biasa telah ditempuh. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP memberikan batasan terhadap putusan apa saja yang mungkin untuk diajukan PK. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK, kecuali terhadap putusan bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van rechtsvervolging). Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup. Jikalau benar bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang limitatif tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang hidup 41 dalam masyarakat karena terjadinya pergeseran paradigma yang dianut, maka ketentuan hukum dalam Pasal 263 ayat (1) tersebutlah yang harus diubah dan disesuaikan terlebih dahulu dengan kesadaran hukum baru yang berkembang dan hidup dalam masyarakat melalui proses legislasi”; Selain dalam Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008, terkait dengan isu konstitusionalitas PK, Mahkamah Konstitusi juga telah memutus dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2016 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “ … Bahwa dalam praktik, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya (feitelijke dwaling) maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri (dwaling omtrent het recht). Kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Namun terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum atau Peninjauan Kembali yang merupakan hak terpidana maupun ahli warisnya; Jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan terpidana karena terpidana ataupun ahli warisnya merasa bahwa negara telah salah mempidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka lembaga Peninjauan Kembali bisa menjadi upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya [vide Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981], dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) UU 8/1981; Dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun oleh UU 8/1981 telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali; Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Dari rumusan Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 tersebut, menurut Mahkamah, ada 42 empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal dimaksud, yaitu: 1. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak); 2. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 4. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan; Selain itu, dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah juga menjelaskan tentang filosofi PK sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.11] sebagai berikut: “… bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli warisnya, sedangkan objek dari pengajuan Peninjauan Kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek pengajuan Peninjauan Kembali, karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan terpidana; Pranata Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga Peninjauan Kembali. Apabila esensi ini ditiadakan maka lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti; Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat. Lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia”. Hal lain yang juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 berkenaan dengan konstitusionalitas PK yakni 43 terkait dengan penegasan Mahkamah dalam Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai berikut: “... dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-VI/2008 di atas telah jelas bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Jika Jaksa/Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan; Ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali”. Bahwa pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut menegaskan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu, penting Bagi Mahkamah untuk menegaskan apabila ada pemaknaan yang berbeda terhadap norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP a quo justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikan norma tersebut inkonstitusional. [3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang telah memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terlebih lagi, menurut Pemohon adanya fakta bahwa dalam perkara pidana yang telah dijalani oleh Pemohon, Kejaksaan telah mengajukan PK meskipun Pemohon telah dinyatakan bebas berdasarkan putusan PK yang telah diajukan oleh Pemohon sehingga hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, menurut Pemohon, pengajuan PK yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut juga didasarkan atas penuntutan yang berlaku surut karena PK diajukan Jaksa 44 sebelumnya atas putusan PK dari Mahkamah Agung yang membebaskan terpidana dan telah diputus pada tanggal 15 September 2021. Sedangkan, norma pada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yakni hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.12] di atas, Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam UU 16/2004 yakni pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan. Sebelumnya dalam UU 16/2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk melakukan PK. Namun, dalam Pasal 35 huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: … d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”, Kejaksaan, in casu Jaksa Agung telah diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan kasasi. Menurut Mahkamah dengan disisipkannya Pasal 30C huruf h beserta Penjelasannya dalam UU 11/2021 berarti telah menambah kewenangan kejaksaan, in casu kewenangan untuk mengajukan PK tanpa disertai dengan penjelasan yang jelas tentang substansi dari pemberian kewenangan tersebut. Menurut Mahkamah, penambahan kewenangan tersebut bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa khususnya dalam hal pengajuan PK terhadap perkara yang notabene telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Terlebih lagi, adanya fakta bahwa terkait dengan isu konstitusionalitas PK telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 yang kemudian dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf [3.12] di atas. Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada putusan tersebut seharusnya pembentuk undang-undang memahami benar bahwa dengan menyisipkan tambahan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan PK akan 45 berdampak terhadap terlanggarnya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. [3.14] Menimbang bahwa secara substansi norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK tidak sejalan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya. [3.15] Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 sebagaimana diuraikan di atas dan setelah juga mencermati kutipan pertimbangan hukum pada kedua putusan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali perihal empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu: 1) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak); 2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 4) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan. Oleh karena itu, berkenaan dengan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam empat landasan pokok untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Artinya, adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 46 [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum sehingga Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 47 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo, dan masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 48 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani