20/PUU-XX/2022

PUTUSAN Nomor 20/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Adang Suhardjo Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Kuricang 4 GC 1 Nomor 2, RT/RW. 002/10, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Marwan Batubara Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Depsos I Nomor 21, RT/RW.005/01, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Ali Ridhok Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Sidotopo Wetan Baru 4/1-A, RT/RW.004/06, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kanjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Bennie Akbar Fatah Kewarganegaraan : Indonesia SALINAN 2 Alamat : Jalan Pemancar 1 Nomor 32, RT/RW. 004/06, Kelurahan Pondok Aren, Tangerang Selatan sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2022 memberi kuasa kepada Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum., Djudju Purwantoro, S.H., M.H., Deni Apriandi, S.E., S.H., M.H., Erman Umar, S.H., Srimiguna, S.H., M.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Thorik, S.H., Dr. Yusuf M. Said, S.H., M.H., Dedy Setyawan, S.H., Mustaris, S.H., Suhendi Tanjung, S.H., Muhammad Ruhunussa, S.H., Azam Khan, S.H., dan Eka Nuryawan, S.H., kesemuanya advokat pada Tim Advokat Judicial Review Presidential Threshold Adang, Marwan, Ali Ridhok, dan Bennie A. Fatah, yang beralamat di jalan Warung Buncit Raya Nomor 14, RT/RW. 001/05, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/PUU/PAN.MK/AP3/ 01/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 20/PUU-XX/2022 pada tanggal 21 Februari 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 3 Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”; 4. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 2 Tahun 2021”) menyatakan, “Pengujian materil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 6. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf (a) PMK Nomor 02 Tahun 2021, menentukan “Pemohon” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 4 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara. 7. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 8. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 9. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 7 Tahun 2017 memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden; Pasal 1 angka 34 UU Nomor 7 Tahun 2017 “Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin” 10. Bahwa hak memilih (right to vote) adalah hak konstitusional yang merupakan turunan dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan 5 (right to participate in government) sebagaimana dijamin Pasal 27, Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pulihnya Hak Politik eks PKI dan Organisasi Terlarang Lainnya, 24 Februari 2004); 11. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebanyak paling sedikit perolehan kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya telah terbukti mengurangi atau membatasi hak konstitusional untuk memilih (right to vote) Pemohon dalam pemilihan presiden/wakil presiden dan karenanya harus dipandang sebagai sebuah kerugian konstitusional; 12. Bahwa tidak benar masalah ambang batas presiden hanya terkait dengan eksistensi partai politik kendati hanya partai politik yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A Ayat (2), Perubahan Ketiga UUD 1945; 13. Bahwa sejatinya parpol hanyalah kendaraan bagi para calon presiden dan calon wakil presiden, sedangkan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah warga negara, termasuk Pemohon; 14. Bahwa Pemohon Ke-1 adalah Aktivis Pergerakan, mantan ketua umum senat Mahasiswa, yang tergabung dalam gerakan mahasiswa 1977/1978 bersama-sama dengan Mahfud M.D., Rizal Ramli dan lainnya. Juga sebagai mantan Bendahara DPP PAN (Partai Amanat Nasional) periode awal bersama Amien Rais, dan juga alumni anggota Resimen Mahasiswa Mahawarman Batalyon VI Jawa Barat yang merupakan komponen Bela Negara dari Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia; 15. Bahwa Pemohon Ke-1 sebagai alumni Anggota Resimen Mahasiswa yang merupakan komponen Bela Negara, berpendapat berdasarkan pengalamannya bahwa bela negara mempunyai unsur dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 (Naskah Asli), yaitu; 6 Unsur penting dalam Bela Negara antara lain; 1. Cinta tanah air; 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara; 3. Yakin akan Pancasila sebagai Ideologi Negara; 4. Rela berkurban untuk Bangsa dan Negara; 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Sedangkan Bela Negara mempunyai Fungsi sebagai berikut; 1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman 2. Menjaga keutuhan wilayah negara 3. Merupakan kewajiban setiap warga negara 4. Merupakan panggilan sejarah Tujuan Bela Negara; 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara; 2. Melestarikan budaya; 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 “secara murni dan konsekuen“; 4. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara; 5. Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara; 6. Tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 (Naskah Asli) “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”; 16. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak dan kewajibannya dijamin oleh Undang-Undang dan berdasarkan pengalaman dan pandangan tersebut, Pemohon ke-1 mengajukan judicial review sistim Presidential Threshold Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah menyimpang jauh dari cita-cita kemerdekaan Indonesia; 17. Bahwa, adanya dissenting opinion empat orang hakim konstitusi terhadap legal standing pemohon sebagai pemilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021, menunjukkan hakim konstitusi sendiri tidak solid dalam membuat putusan, selengkapnya berikut penjabaran dari putusan a quo; 7 Tabel I Daftar Hakim Konstitusi yang Mengajukan Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020 Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUUXVIII/2020 Daftar Hakim Konstitusi Pertimbangan Hukum (1). Hakim Konstitusi Suhartoyo; (2). Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul; (3). Hakim Konstitusi Saldi Isra; dan (4). Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih [6.5. …. “Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate. Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.” 18. Bahwa terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUU- XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021, yang menolak legal standing pemohon sebagai pemilih, Pemohon tetap dengan keyakinan penuh mengajukan permohonan ini dengan harapan Mahkamah akan mengabulkan permohonan, baik legal standing Pemohon maupun substansi Permohonan; 8 19. Bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah berkali-kali diuji konstitusionalitasnya, yang kesemuanya ditolak oleh Mahkamah; 20. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 21. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah 13 (tiga belas) kali diputus oleh Mahkamah, yang selengkapnya sebagai berikut: Tabel II Daftar Putusan Mahkamah dalam Pengujian Perkara Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 No. Nomor Putusan Batu Uji UUD 1945 Dalil Permohonan 1. 44/PUU-XV/2017 Pasal 4 Ayat (1) 6A Ayat (2) 6A Ayat (5) 28D Ayat (1) - Terdapat peralihan model pemilu dari pemilu tidak serentak ke model pemilu serentak; - Syarat threshold (perolehan kursi/suara sah nasional pemilu legislatif) dijadikan syarat pengajuan capres/cawapres menabrak logika sistem presidensil yang dapat memperlemah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan; - Pasal 222 sebagai pintu masuk kartel politik; - Baik syarat capres/cawapres dan tata cara pemilihan presiden 9 dalam UUD 1945 tidak mengatur syarat threshold dan UUD 1945 tidak mendelegasikan UU untuk mengatur syarat threshold; - Pasal 222 tidak memberi kepastian hukum karena baik partai baru maupun partai lama yang tidak memiliki 20% kursi atau 25% suara sah nasional tidak dapat mengusulkan capres/ cawapres. 2. 53/PUU-XV/2017 Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 22E Ayat (3) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28 Ayat (1) Pasal 28C Ayat (2) 28D Ayat (1) 28D Ayat (3) 28I Ayat (2) - Threshold tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk pemilu 2019; - Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; - Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; - Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); - Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem presidensil; - Threshold mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan pemilu; - Hasil Pileg 2014 sebagai syarat pengajuan capres/cawapres 2019 telah mencampuradukkan suara pemilih; - Tidak setuju open legal policy. 3. 59/PUU-XV/2017 Pasal 1 Ayat (2) Pasal 6A Ayat (1) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28F - Pasal 222 dapat menghalangi upaya untuk mengurangi politik transaksional; - Pasal 222 tidak menjamin penyederhanaan sistem dan partai politik serta tidak menjamin bangunan koalisi jangka panjang; - Memakai hasil Pemilu DPR 2014 sebagai ambang batas pengusulan belum tentu ada hubungan apa pun dengan koalisi pendukung presiden 10 di DPR pada periode 2019- 2024 karena hasil tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan hasil pemilihan DPR 2019-2024; - Hasil atau pelaksanaan dari hak untuk memilih pemohon (pada pemilu DPR 2014) tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena akan digunakan secara cenderung manipulatif, tanpa seizin Pemohon, dan tanpa memberikan informasi apa pun kepada Pemohon sebelum Pemohon melaksanakan hak memilihnya pada Pemilu DPR 2014. Pemerintah dan DPR tidak memberikan informasi yang selengkap- lengkapnya tentang pemilu; - Hak memilih warga negara akan digunakan sebagai ambang batas pengusulan pada pemilu presiden. Jika saja Pemohon diberikan informasi bahwa hasil hak memilih Pemohon pada Pemilu DPR Tahun 2014 akan digunakan menjadi ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, maka Pemohon pasti tidak akan memilih pilihan yang sudah dilakukan Pemohon pada Pemilu DPR tahun 2014; - Permohonan Pemohon tidak dapat diterima 4. 70/PUU-XV/2017 Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 22E Ayat (3) 28D Ayat (1) - Bertentangan dengan model pemilu yang sudah dilaksanakan secara serentak; - Tidak setuju open legal policy; - Kewenangan open legal policy pembentuk undang- undang bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable; 11 - Keberadaan threshold tidak ada kaitannya dengan penguatan sistem presidensil. Justru penguatan sistem presidensil tidak akan tercapai dengan adanya threshold; - Koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensil karena presiden bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPR. 5. 71/PUU-XV/2017 Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) - Menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden; - Bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan - Ambang batas pencalonan presiden merusak makna pemilu serentak sesuai putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013; - Berdasarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah tidak memperbolehkan lagi adanya ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak, sebab “….pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”; - Permohonan Pemohon tidak dapat diterima 6. 72/PUU-XV/2017 Pasal 22E Ayat (1) Pasal 6A Ayat (2) - Adanya threshold membatasi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara cerdas untuk memilih capres/cawapres 12 karena threshold menjadikan capres/cawapres terbatas. 7. 49/PUU-XVI/2018 Pasal 6 Ayat (1) Pasal 6 Ayat (2) Pasal 6A Ayat (1) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 6A Ayat (3) Pasal 6A Ayat (4) Pasal 6A Ayat (5) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 22E Ayat (6) Pasal 28D Ayat (1) - Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem pilpres putaran kedua; - Syarat pengusulan calon presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 karenanya seharusnya adalah close legal policy bukan open legal policy (tidak setuju open legal policy); - Bukanlah constitutional engineering, tetapi justru adalah constitutional breaching; - Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu; - Pasal 222 a quo mengatur “syarat” capres, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”; - Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 a quo yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945; - Threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal; - Kalaupun frasa Pasal 222 a quo dianggap tidak 13 langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non—tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apa pun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah, agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945; - Pengusulan capres dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang akan berlangsung bukan “pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga frasa pasal 222 a quo bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945; - Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya frasa Pasal 222 a quo bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 8. 50/PUU-XVI/2018 Pembukaan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28 Ayat (1) Pasal 28C Ayat (2) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) Pasal 28I Ayat (2) - Membatasi pasangan calon presiden dan wakil presiden; - Menjadikan partai politik baru sebagai partai politik kelas 2, mendiskriminasi partai poltik baru; - Bukan open legal policy; - Hasil pemilu sebelumnya (hasil Pemilu 2014), bukan hanya bisa digunakan untuk Pemilu 2019, tetapi juga pemilu 2024 dan seterusnya; - Permohonan pemohon tidak dapat diterima. 9. 54/PUU-XVI/2018 Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945 - Bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945; - Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan pemilu karena rakyat (pemilih) 14 dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam Pileg 2014 dijadikan syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019; - Tidak setuju dengan pandangan MK terkait open legal policy. 10. 58/PUU-XVI/2018 Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6 Ayat (2) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 6A Ayat (5) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) Pasal 28J Ayat (2) - Partai politik hasil Pemilu 2014 tidak pernah mendapat mandat dari pemilih pemula pada Pemilu 2019 untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga berpotensi hilangnya hak konstitusional pemilih pemula untuk mendapatkan banyak alternatif calon pemimpin; - Presidential threshold mengebiri dan membatasi pemohon untuk mendapatkan calon alternatif presiden dan wakil presiden karena berpotensi besar terhadinya calon tunggal; - MK harus bisa menafsirkan perbedaan frasa “syarat- syarat” (6 Ayat [2]) dan “tata cara” (6A Ayat [5]). “Syarat menjadi calon presiden” menggunakan parameter atau ukuran personalitas diri si calon presiden. “Syarat pencalonan presiden” menggunakan parameter yang berasal dari luar diri si calon presiden, misal harus diusulkan partai politik peserta pemilu; - Presidential threshold menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden, sehingga bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan 15 22. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut: Tabel III Perbedaan Permohonan Pemohon dengan Permohonan Sebelumnya No. Batu Uji UUD 1945 Dalil Permohonan 1. Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 Dalam permohonan a quo Para Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut: melanggar kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan; - Merujuk pada hasil pemilu sebelumnya tidak sesuai logika dan merusak akal sehat; - Bukan open legal policy; - Permohonan tidak dapat diterima. 11. 61/PUU-XVI/2018 Pasal 1 Ayat (1) Pasal 1 Ayat (2) Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (1) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 28D Ayat (1) - Tidak jelas permohonannya sehingga tidak diterima karena tidak memiliki legal standing. 12. 92/PUU-XVI/2018 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 28C Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) - Presidential threshold mengharuskan presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik, sehingga pemohon tidak dapat mengakses menjadi presiden dari calon mandiri (perseorangan) karena harus diangkat oleh partai atau gabungan partai politik - Permohonan tidak dapat diterima 13. 74/PUUXVIII/2020 Pasal 6 Ayat (2) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 6A Ayat (3) Pasal 6A Ayat (4) Pasal 6A Ayat (5) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) Pasal 28J Ayat (1) Pasal 28J Ayat (2) - Para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan; - Permohonan tidak dapat diterima. 16 Catatan: Batu uji ketentuan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1946 telah didalilkan dalam perkara 74/PUUXVIII/2020, namun Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing, sehingga diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Pemberlakuan presidential threshold tidak saja bertentangan dengan UUD 1945, melainkan telah menjadi ajang demokrasi transaksional (dagang sapi) dan pangkal sebab terjadinya pembodohan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara; 23. Bahwa selanjutnya dalil permohonan Pemohon akan didalilkan dalam Pokok Permohonan; 24. Bahwa berdasarkan dalil permohonan diatas, maka Pemohon telah memenuhi legal standing permohonan dalam pengujian Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. C. POKOK PERMOHONAN 25. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Bukti P-2); 26. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi: Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” 27. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” 17 Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” 18 Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Pandangan Ahli Hukum, Ahli Politik, Pimpinan/Anggota Lembaga Negara dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Menyatakan Menolak Pemberlakuan Ambang Batas Pencalonan Presiden 28. Bahwa sebelum lebih jauh mendalilkan/menjabarkan alasan pengajuan permohonan a quo, terlebih dahulu para Pemohon akan mengutip berbagai pandangan/pendapat dari ahli hukum, ahli politik, pimpinan/anggota dari lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan yang menyatakan dengan tegas penghapusan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold); 29. Bahwa dengan merujuk pendapat atau pandangan dari berbagai kalangan tersebut, yang selanjutnya akan dijabarkan pada Tabel V permohonan ini, Pemohon mengharapkan agar Mahkamah tidak ragu lagi dalam menegakkan keadilan konstitusional (constitutional justice) dengan menyatakan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) melanggar konstitusi (UUD 1945); 30. Bahwa lebih lanjut hasil survei Indikator Politik Indonesia dan Akar Rumput Strategic Consulting yang dilaksanakan pada pertengahan 2021 telah mengungkap dua hal penting, yaitu (1). publik menginginkan pasangan calon presiden yang berlaga di pemilihan presiden lebih dari dua pasangan calon; dan (2). publik menginginkan calon presiden tidak harus kader partai, yang penjabaran lengkapnya sebagai berikut: 19 Tabel IV Hasil Survei Indikator Politik Indonesia dan Akar Rumput Strategic Consulting No. Lembaga Survei Hasil Survei Sumber 1. Indikator Politik Indonesia Survei dilaksanakan pada tanggal 1-3 Februari 2021 “Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan publik menginginkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berlaga di pemilihan presiden lebih dari dua pasangan. Sebanyak 60,7 persen responden menginginkan pasangan calon presiden lebih dari dua pasang. Sementara, 33,5 persen mendukung dua pasangan calon saja agar lebih sederhana.” www.merdeka.com/politi k/survei-indikator- masyarakat-ingin-capres- lebih-dari-dua- pasang.html Akar Rumput Strategic Consulting Survei dilaksanakan pada tanggal 26 April-8 Mei 2021 “Mayoritas responden yakni 71,49 persen ingin calon presiden tidak harus kader partai, dan 28,51 persen lainnya menginginkan calon presiden dari kader partai” www.merdeka.com/politi k/survei-7149-persen- publik-ingin-capres-tidak- harus-kader-partai.html 31. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of citizen's constitutional rights seyogianya mampu menangkap aspirasi mayoritas rakyat Indonesia, yang berdasarkan hasil survei di atas menunjukkan “keinginan kuat akan hadirnya sebanyak-banyak pilihan pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan (calon presiden dan calon wakil presiden) dalam Pemilihan Presiden 2024” yang pada prinsipnya hanya dapat dimungkinkan terjadi jika ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dihapuskan; 32. Bahwa lebih lanjut Pemohon akan membagi kutipan pendapat atau pandangan dari berbagai kalangan itu dalam empat klaster, yang selengkapnya sebagai berikut: 20 Tabel V Daftar Pandangan Ahli Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan yang Menolak Pemberlakuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Bagian Pertama Ketua MahkamahKonstitusi Periode 2003 – 2009 dan 2013-2015 No. Nama Intisari Pernyataan Sumber 1. Jimly Asshiddiqie Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2009 “Sebaiknya ambang batas pencalonan presiden 20 persen ditiadakan. Penghapusan itu perlu agar ada potensi munculnya lebih dari dua kandidat capres-cawapres. Jika hanya dua pasang kandidat seperti Pemilu 2019 ini, akan memperlihatkan pembelahan di kalangan masyarakat.” https://republika.co.id/berit a/nasional/politik/pqd2by37 7/jimly-sebaiknya-ambang- batas-presiden-20-persen- dihapus 2. Hamdan Zoelva Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015 “Sistem ambang batas presiden atau presidential threshold saat ini tak logis diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen mencalonkan kader potensialnya maju dalam pemilihan presiden. Sistem presidential threshold ini harus dihapus menjadi nol persen sebagai akibat keserentakan pemilu” https://www.merdeka.com/ peristiwa/hamdan-zoelva- nilai-presidential-threshold- hilangkan-hak-parpol.html Bagian Kedua Pimpinan/Anggota Lembaga Negara No. Nama Intisari Pernyataan Sumber 3. La Nyalla Mahmud Mattalitti Ketua Dewan Perwakilan Daerah “Menurut La Nyalla, presidential threshold lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Hal tersebut didasarkan pada empat alasan, sebagai berikut: 1. Pemilihan presiden hanya akan memunculkan dua https://www.umy.ac.id/ketu a-dpd-ri-ungkap- presidential-threshold- lebih-banyak-mudaratnya- daripada- manfaatnya?utm_source=r ss&utm_medium=rss&utm _campaign=ketua-dpd-ri- ungkap-presidential- threshold-lebih-banyak- 21 pasangan calon yang head to head; 2. Dampak dengan hanya ada dua pasangan calon adalah pilpres menyebabkan pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput; 3. Presidential threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat; dan 4. Tidak berdayanya partai kecil di hadapan partai besar mengenai pasangan calon yang akan diusung bersama.” mudaratnya-daripada- manfaatnya 4. Syarief Hasan Wakil Ketua MPR “Aturan presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden untuk pemilihan presiden 2024 perlu ditinjau ulang. Aturan ini jelas membatasi partisipasi politik dan hak setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut, menurut Syarief Hasan, UUD 1945 tidak pernah mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A UUD 1945 pada pokoknya menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan diusulkan olah partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Oleh karena itu, berbagai batasan atau hambatan https://www.merdeka.com/ politik/syarief-hasan- penghapusan-presidential- threshold-meningkatkan- kualitas-demokrasi.html 22 yang diatur dalam regulasi kepemiluan adalah ketentuan yang sejatinya tidak tepat menafsirkan maksud konstitusi. Dengan kata lain, penghapusan presidential threshold justru meningkatkan kualitas demokrasi sesuai konstitusi” 5. Tamsil Linrung Anggota Dewan Perwakilan Daerah “Hulu persoalan adalah presidential threshold alias ambang batas pencalonan presiden. Aturan itu mengebiri daulat rakyat. Membatasi calon-calon terbaik tampil di gelanggang.” https://www.republika.co.id /berita/qtuai3318/presidenti al-threshold-mengebiri- daulat-rakyat Bagian Ketiga Ahli Hukum/Politik No. Nama Intisari Pernyataan Sumber 6. Siti Zuhro Pakar Politik/Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik- LIPI “Aturan ambang batas pemilihan presiden terbukti mengakibatkan polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional. Ambang batas pemilihan presiden membuat fungsi representasi tidak efektif karena pasangan calon yang muncul berasal dari kubu tertentu saja. Menurut Siti Zuhro, ambang batas pemilihan presiden tidak diperlukan, karena cuma perlu ambang batas pemilihan legislatif” https://www.jpnn.com/new s/pakar-politik-sebut- ambang-batas- pencalonan-presiden- ancam-persatuan-nasional 7. Zainal Arifin Mochtar Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta “Ketentuan presidential threshold merupakan sebuah upaya untuk menguatkan oligarki partai politik. Presidential threshold ini bahkan cenderung tidak sejalan dengan sistem presidensial. Sebab, dalam sistem https://www.gatra.com/det ail/news/346977-Pasal- 222-Soal-Presidential- Threshold-Dinilai-Picu- Kartel-Politik 23 tersebut presiden tidak mudah dijatuhkan seperti di negara-negara yang menerapkan sistem parlementer. Penerapan ketentuan presidential threshold telah mengamputasi hak partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan KPU, parpol baru atau lama yang tidak lolos ke Senayan” Bagian Keempat Organisasi Masyarakat No. Nama Intisari Pernyataan Sumber 8. Pengurus Pusat Muhammadiyah “Muhammadiyah tidak setuju dengan adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Hal itu dianggap membatasi hak warga negara untuk dipilih sebagai calon presiden. Ambang batas pencalonan presiden dianggap bertentangan dengan prinsip kesempatan setiap warga negara yang memiliki hak menjadi pemimpin di Indonesia.” https://news.detik.com/beri ta/d-3528332/ muhammadiyah-tidak- setuju-ada-presidential- threshold Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 33. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945; 34. Bahwa dalam menafsirkan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 tidak akan terlepas dari penafsiran Mahkamah pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca Pasal 6A UUD 1945, sehingga 24 aturan presidential threshold disebut sebagai aturan yang bersifat open legal policy; 35. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan pemberlakuan presidential threshold merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Secara konseptual penafsiran tersebut tidak tepat, karena ketentuan Pasal 6A ayat (5) a quo berkenaan “tata cara”, sedangkan aturan presidential treshold merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) adalah Pasal yang sudah terang benderang tidak perlu ditafsirkan lagi, apalagi multitafsir atas Pasal yang sudah terang benderang tersebut. 36. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya “syarat” pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada Pasal 6 UUD 1945, khususnya Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”; 37. Bahwa selain itu, menggolongkan presidential threshold sebagai open legal policy tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut: 1. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; 2. diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 38. Bahwa seyogianya, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai close legal policy, sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah, ketentuan disebut sebagai open legal policy apabila memenuhi syarat: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressis verbis) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan presidential threshold tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden; 25 39. Bahwa selanjutnya menilik Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold. Hanya ditemukan enam kali penyebutan frasa threshold dari dua orang anggota Panitia Ad Hoc BP MPR Tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDI-P dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari fraksi Utusan Golongan, yang merujuk pada electoral threshold, bukan presidential threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent, keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 40. Bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah melanggar ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Menurut para Pemohon, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan hak konstitusional (constitutional right) kepada partai politik perserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden baik secara sendiri maupun bersama- sama dengan partai politik lain. Sepanjang menjadi peserta pemilu, partai politik berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden; 41. Bahwa secara teoretis, suatu hak yang diberikan konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional (constitutional right) tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam peraturan yang lebih rendah (undang- undang). Ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menghilangkan hak konstitusional parpol peserta pemilu jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 42. Bahwa penghilangan hak konstitusional (constitutional right) partai politik tersebut akan terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan presiden terhadap partai politik yang baru ikut pemilu; 26 Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A Ayat (3) dan Pasal ayat (4) UUD 1945 43. Bahwa penerapan presidential threshold juga berpotensi menghilangkan ketentuan tentang putaran kedua (vide Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945), sebagaimana penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 yang menghadirkan dua calon presiden yang sama (Joko Widodo dan Prabowo Subianto); 44. Bahwa ketentuan Pasal 6A Ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 secara implisit menghendaki munculnya beberapa calon dalam pemilihan presiden, yang tidak mungkin dilaksanakan dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 50/PUU- XII/2014); 45. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 justru memberikan “constitutional basis” terhadap munculnya calon presiden lebih dari dua pasangan calon dan karena itu presidential threshold jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan di atas; Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 46. Bahwa keberlakuan Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu penerapan presidential threshold tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilu (electoral justice), yang mengsyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum; 47. Bahwa pembentuk undang-undang secara sepihak menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) partai politik baru, yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan/mengusung pasangan presiden dan wakil presiden; 48. Bahwa selain itu, penerapan presidential threshold juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik kecil yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) dari calon presiden yang diusung; 27 Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 49. Bahwa ketentuan presidential threshold mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, karena mempersempit peluang munculnya tokoh- tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden; 50. Bahwa secara faktual penerapan presidential treshold telah mengakibatkan jabatan presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa; 51. Bahwa selain itu, aturan presidential treshold merupakan upaya terselubung, bahkan terang-terangan, dari partai-partai besar untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menghapus ketentuan atau syarat presidential treshold. Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 52. Bahwa pembentuk undang-undang dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan presidential threshold 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (right to vote) atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon presiden; 53. Bahwa seharusnya pembentuk undang-undang dalam menetapkan presidential threshold tidak melalui mekanisme voting (suara terbanyak), melainkan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat (terutama yang kontra terhadap penerapan presidential threshold) dan secara proporsional mengakomodasi suara minoritas dalam kelembagan parlemen; 54. Bahwa secara faktual mekanisme voting dalam pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2017 direspons oleh empat fraksi dengan aksi walk out (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional), yang 28 menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden 0 persen (https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/23582701/voting- pengesahan-ruu-pemilu-diwarnai-aksi-walk-out-empat-fraksi); 55. Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak tanpa mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak rakyat (pemilih) untuk mendapatkan pilihan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan berkualitas; 56. Bahwa selanjutnya dalam menentukan angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkannya pada kepentingan politik (menghilangkan penantang dalam pemilihan presiden) dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi subtansial. Pemberlakuan Presidential Threshold Memunculkan Polarisasi di Masyarakat dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 57. Bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 yang menghadirkan dua calon presiden yang sama (Joko Widodo dan Prabowo Subianto) telah memberikan pelajaran berharga bagi para pembentuk kebijakan (policy maker) untuk mengeliminasi/menghapus pemberlakuan presidential threshold, karena telah melahirkan kegaduhan politik (polarisasi dukungan politik) yang berlarut-larut dan mengancam rasa aman masyarakat; 58. Bahwa penerapan presidential threshold yang hanya menghadirkan dua pasangan calon presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran hoaks, dan eksploitasi ujaran kebencian yang manjadikan masyarakat terbelah ke dalam dua kelompok besar; 59. Bahwa penerapan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mempersyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan “dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 29 60. Para Pemohon perpendapat pembatasan hak asasi manusia dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak didasarkan pada alasan yang rasional-konstitusional dan moralitas konstitusi (rules of constitutional morality). Bahkan, sebaliknya penerapan ambang batas telah menyebabkan ekses-ekses negatif bagi demokrasi Indonesia, seperti candidacy buying, penyingkiran pesaing di tahap awal sebelum pemilihan, dan percukongan politik, yang semua itu menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal, yang menjadikan uang sebagai landasan untuk memilih pemimpin; 61. Bahwa Mahkamah sebagai penjaga/pengawal demokrasi (the guardian of democracy) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaran pemilihan umum dapat berjalan dengan damai tanpa adanya intimidasi (ketakutan) dan warga negara mendapatkan pemimpin terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar dan majemuk ini. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menghapus atau membatalkan keberlakuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Pemberlakuan Presidential Threshold Tidak Berkolerasi Pada Penguatan Sistem Presidensial 62. Bahwa dalam putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah pada pokoknya menyatakan “pemberlakuan/penerapan presidential threshold berkesesuaian dengan penguatan sistem presidensil”, yang menurut Pemohon baik secara konseptual maupun faktual tidak tepat, karena dengan porsi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang besar tidak selalu mutatis mutandis menjadikan pasangan calon tersebut dapat memenangi pemilihan presiden; 63. Bahwa secara a contrario, penghapusan ketentuan presidential threshold justru akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik karena jika tidak, maka calon tersebut akan dikalahkan oleh calon- calon alternatif yang muncul secara lebih genuine dan memiliki kapasitas. Justru, kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan mendorong partai politik memunculkan calon terbaik; 64. Bahwa selanjutnya dukungan minoritas di parlemen untuk presiden juga tidak selalu berujung atau ditafsirkan melemahkan posisi presiden. 30 Misalnya, dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Bill Clinton yang bertahan hingga akhir masa jabatan, meskipun dukungan dari parlemen rendah; Perubahan Pandangan Mahkamah 65. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan telah pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang, yang rangkuman putusannya sebagai berikut: Tabel VI Rangkuman Perubahan Pandangan Mahkamah dalam Putusannya No. Isu Konstitusionalitas Putusan Perubahan Pandangan Mahkamah/ Putusan 1. Pembatasan waktu publikasi hitung cepat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014, menyatakan pembatasan waktu publikasi hitung cepat” inkonstitusional. Dalam putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019, tanggal 16 April 2019, Mahkamah mengubah pandangannya dengan menyatakan “pembatasan waktu publikasi hitung cepat” konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perubahan pandangan demikian dijelaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.15] mengutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 Pertimbangan Hukum [3.16.3] didasarkan pada selisih waktu dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat 31 demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Hal tersebut menjadikan ketentuan pembatasan publikasi hitung cepat menjadi penting. Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.16] juga menjabarkan perubahan pandangan demikian dari 3 putusan sebelumnya dimungkinkan dengan dasar “Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum permohonan Pemohon a quo dan Mahkamah dengan sendirinya menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah konstitusional... Pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Hal itu pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU- XVII/2019 yang menyatakan: [3.18] … Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner 32 maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.” 2. Keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, pada pokoknya menyatakan pemilu anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu yang konstitusional. Selanjutnya, merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008 tersebut, pemilu 2009 dan pemilu 2014 tetap diselenggarakan seperti pemilu 2004, yaitu pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan lebih dulu dibandingkan pemilihan umum Mahkamah dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan “untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial harus dilaksanakan pemilu serentak pemilu presiden dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD)”. Selanjutnya dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah memberikan enam alternatif model pemilu serentak yang konstitusional, sebagai berikut: 1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD. 2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota. 3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota. 33 presiden dan wakil presiden. 4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota. 5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali kota. 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. 66. Bahwa merujuk pada penjabaran Tabel VI di atas, maka terhadap pengujian ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang secara nyata telah bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah dapat mengubah pandangannya sebagaimana dalam putusan-putusannya terdahulu; 67. Bahwa dalam ilmu hukum secara teoritik dikenal prinsip ‘law changes by reasons. Dalam tradisi fiqih juga dikenal prinsip yang sama yaitu “fiqih berubah jika illat- nya (alasan hukumnya) berubah. Jadi ketentuan hukum 34 bisa berubah jika alasan hukumnya berubah. Kondisi faktual Pemilu Presiden tahun 2019 di mana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik dan polarisasi politik yang kuat di antara anak bangsa, seharusnya sudah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk memutuskan bahwa presidential threshold tidak relevan lagi; 68. Bahwa selanjutnya para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 69. Bahwa masalah yang terkait dengan presidential threshold ini bukanlah masalah yang biasa-biasa saja dan bisa dipandang ringan bagi kelangsungan bangsa Indonesia ke depan. Pemohon memandang ini masalah pokok, utama, terkait pengembangan demokrasi ke depan. Membiarkan presidential threshold terus dipraktikkan sama artinya membiarkan bangsa ini terjebak dalam cengkeraman politik oligarki, politik percukongan, yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini. Itulah sebabnya, kendati sudah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah, permohonan penghapusan presidential threshold ini tetap Pemohon ajukan, bukan sekadar untuk kepentingan Pemohon, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang mendambakan hadirnya pemimpin yang amanah melalui proses pemilu yang jujur dan adil (free and fair election); 70. Bahwa kendati Pemohon berusaha meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi dengan menunjukkan beragam dalil permohonan, sesungguhnya Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat paham betul duduk permasalahan presidential threshold ini. Sekarang tinggal terpulang kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskannya. D. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 35 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli), terdiri dari Perubahan Pertama UUD 1945, Perubahan Kedua UUD 1945, Perubahan Ketiga UUD 1945, Perubahan Keempat UUD 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Dalam Satu Naskah); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewargaanegaraan Republik Indonesia; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 74/PUU-XVIII/2020; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XI/2013; 36 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 37 a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 38 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 222 UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 222 UU 7/2017: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” 2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU 7/2017 memiliki hak unutk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menurut para Pemohon, hak untuk memilih (right to vote) adalah hak konstitusional yang merupakan turunan dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (right to participate in government) sebagaimana dijamin Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menjelaskan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebanyak paling sedikit perolehan kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya telah terbukti mengurangi atau membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan presiden/wakil presiden dan karenanya harus dipandang sebagai sebuah kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial; b. Bahwa tidak benar masalah ambang batas presiden hanya terkait dengan eksistensi partai politik kendati hanya partai politik yang dapat mengajukan 39 calon presiden dan wakil presiden. Menurut para Pemohon parpol hanyalah kendaraan bagi calon presiden dan calon wakil presiden, sedangkan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah warga negara, termasuk Pemohon. c. Bahwa Pemohon I adalah aktivis pergerakan, mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa 1977/1978 dan alumni anggota Resimen Mahasiswa yang merupakan komponen Bela Negara dari Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Menurut Pemohon I, sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dijamin oleh UUD 1945, maka Pemohon I a quo berhak mengajukan judicial review sistem Presidental Threshold Pasal 222 UU 7/2017 yang sudah menyimpang jauh dari cita-cita kemerdekaan Indonesia; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU- XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential 40 threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” [3.6.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, Mahkamah berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 di mana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum. Selain itu argumentasi para Pemohon bahwa persoalan ambang batas tidak hanya terkait dengan eksistensi partai politik karena para Pemohon sebagai warga negara yang akan menerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak relevan dengan anggapan kerugian konstitusional para Pemohon, karena norma Pasal 222 UU 7/2017 tersebut sama sekali tidak membatasi atau menghalangi hak para Pemohon untuk memilih atau memberikan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden. 41 [3.6.3] Bahwa berkenaan alasan kedudukan hukum Pemohon, khususnya Pemohon I, di mana Pemohon mengaitkan hak mengajukan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dengan hak konstitusional Pemohon untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara yang menurut Pemohon dijamin dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak tepat, karena rumusan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang benar adalah “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”, bukan “...ikut serta dalam usaha pembelaan negara” sebagaimana diuraikan Pemohon. Oleh karena itu, norma konstitusi tersebut menjadi tidak relevan dengan alasan kedudukan hukum Pemohon a quo. Jikapun yang dimaksud Pemohon adalah hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon a quo baik secara aktual maupun potensial. Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang ditentukan dalam norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy) sehingga menolak permohonan Pemohon. Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan 42 permohonan para Pemohon sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya; [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai 43 Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd Ery Satria Pamungkas