20/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 20/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : H. Sunaryo, H.S. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 31 Agustus 1964 Pekerjaan : Direktur PT. Sentosa Karya Mandiri Alamat : Desa Kuntabanjara RT/RW 005/004, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Zarkasi Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 15 Desember 1966 Pekerjaan : Direktur PT. Asfi Langgeng Abadi Alamat : Kampung Jembatan, Kelurahan/ Desa Penggilingan, Kecamatan Cakung, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2020, memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H., dan Khikmah, S.H., Advokat pada kantor JUNAIDI & PARTNER, beralamat di Jalan Pedurungan Kidul III RT 3 RW 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 31/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 20/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 4 Maret 2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa permohonan Pemohon atas pasal-pasal A quo kepada Mahkamah Konstitusi telah sejalan dengan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa permohonan Pemohon atas pasal-pasal A quo kepada Mahkamah Konstitusi, juga sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan UUD RI Tahun 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang (UU), oleh karenanya setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 termasuk ketentuan dalam peraturan a quo. Dengan demikian, jika ketentuan Undang-Undang (UU) bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 maka ketentuan tersebut dapat diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi RI; 5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo yang dianggap oleh pemohon bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa adanya pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu parameter perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum yang demokratis hal tersebut tercermin secara jelas dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan WNI, b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, c) badan hukum publik dan privat, atau d) lembaga negara” ; 4 berdasarkan ketentuan tersebut maka pemohon yang dalam hal ini atas nama: 1. Saudara H. Sunaryo, H.S yang merupakan Direktur pada PT. Sentosa Karya Mandiri berdasarkan akta Notaris Sri Endang Suprikani, SH Nomor 48 (Empat Puluh Delapan) tertanggal 03 Oktober 2013 yang berisi “Pernyataan Keputusan Rapat” dengan didukung dokument akta Notaris Sri Endang Suprikani, S.H. Nomor 73 (Tujuh Puluh Tiga) tertanggal 26 Juli 2008 yang berisi “pendirian perseroan terbatas PT. Sentosa Karya Mandiri” (Bukti P-9). 2. Saudara Zarkasi yang merupakan direktur pada PT. Asfiz Langgeng Abadi berdasarkan Akta Notaris Nasril, SH., Nomor 03 (nol tiga) tertanggal 26 Desember 2006 yang berisi “Pendirian Perusahaan PT Asfiz Langgeng Abadi berkedudukan di Purwakarta Provinsi Jawa Barat” dengan didukung dokumen akta notaris H Hardjono Moekiran, SH Nomor 45 (Empat Puluh Lima) tertanggal 13 Juni 2012 yang berisi “Pernyataan Keputusan Rapat PT Asfiz Langgeng Abadi” (Bukti P- 10). Kedua pihak tersebut dapat dianggap sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang mengingat kedua-duanya merupakan Direktur (Direksi) dalam perusahaannya masing-masing yang oleh Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud pengertian Direksi adalah: “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”; Maka berdasarkan hal tersebut, jika mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan- putusan berikutnya telah menetapkan 5 (lima) syarat bagi adanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang dapat mengklasifikasikan maka pemohon termasuk dirugikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: 5 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga menjadikan kebijakan pemerintah tersebut menjadi diskriminatif bagi pemohon dan merugikan hak-hak konstitusional pemohon. Bahkan kedua pemohon Zarkasi dan H. Sunaryo, H.S telah mendapatkan surat pencabutan izin akan tetapi dicabut melalui surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pencabutan izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Sentosa Karya Mandiri (Bukti P-11 dan P-21) dan pecabutan PT. Asfi Langgeng Abadi (Bukti P-21), meskipun legalitas perusahaan masih ada, namun adanya pencabutan izin tersebut menjadikan perusahaan tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P3MI) sebagaimana mestinya; 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas pemohon telah dianggap memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah dan kuat untuk mengajukan permohonan atas Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 6 C. Alasan-Alasan Permohonan 1. Jaminan kepastian hukum penguatan kelembagaan pemerintah sebagai latarbelakang terbitnya Peraturan a quo suatu kajian Naskah akademik Bahwa transformasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam komitment negara Republik Indonesia pada dunia internasional yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut juga diaktualisasikan dalam bentuk beberapa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), yang berisi tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan, dan merendahkan martabat. b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas yang merupakan komitment dalam menjamin Hak-hak masyarakat, terdapat pula peraturan yang bersifat khusus dalam menjamin hak setiap warga negara atas tindak kejahatan perdagangan orang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bukti P-3). Bahwa ketentuan dalam Undang- Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 7 tersebut memberikan jaminan setiap warga negara terhindar dari Perdangan orang atau Human Trafficking. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bukti P-3) didefinikan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Bahwa ketentuan tersebut sangatlah jelas mengatur tentang jaminan bukan hanya setiap warga negara di dalam negeri, akan tetapi juga di negara lain apabila menjadi korban Perdangan orang atau Human Trafficking. Jaminan yang demikian dalam pandangan pemohon dapat menjadi pedoman utamanya bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang a quo untuk tidak melakukan Perdangan orang atau Human Trafficking. Bahwa berbeda antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bukti P-3) dengan Undang-Undang a quo. Pemohon menilai dalam Undang-Undang a quo lebih menekankan upaya dalam memperkuat dari sisi kelembagaan Pemerintah dalam melakukan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi pelindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/pelaksana kebijakan yang dituangkan dalam paragraf kedua penjelasan Undang-Undang a quo. 8 Bahwa penguatan kelembagaan pemerintah tersebut berdasarkan pada bangunan konstitusional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai prinsip keadilan yang bermakna keseimbangan tersebut, yang dimaknai permasalahan yang ada dalam Pekerja Migran Indonesia selama ini tidak hanya dibebankan oleh P3MI sebagai objek yang bertanggung jawab penuh terhadap masalah-masalah pekerja migran. Sehingga peraturan a quo mempertimbangkan untuk meningkatkan beban yang harus ditanggung oleh pemohon yang pada akhirnya jika tidak dilakukan perujung pada pencabutan izin perusahaan (Bukti P-21). Bahwa penguatan kelembagaan pemerintah sebagaimana diketahui mempertimbangkan kondisi dimana masalah Pekerja Migran Indonesia selama ini sangatlah dominant sebagaimana dalam Naskah akademis RUU a quo yang tertuang dalam halaman 1 (satu) terdapat data yang menegaskan bahwa Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi) mencatat, bahwa pada tahun 2001, terdapat 2.234.143 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 33 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2002 tercatat 1.308.765 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 177 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2005 hingga 2006 terdapat 300 pekerja Indonesia meninggal di luar negeri. Pada tahun 2008, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia menemukan adanya 513 pekerja Indonesia di luar negeri meninggal di Malaysia, dan tahun 2009 Migrant Care mencatat, 1000 lebih pekerja Indonesia meninggal di luar negeri(Bukti P-4). Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam naskah akademis di atas, juga terdapat upaya dalam rekomendasinya yang menjadi embrio lahirnya RUU a quo sebagaimana dalam halaman 104 untuk memperjelas kelembagaan Perlindungan Pekerja Indonesia di luar Negeri dengan cara memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri; memperbesar peran Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah; memperjelas peran Badan/Lembaga Nasional sebagai pelaksana kebijakan operasional; mengurangi peran PPPILN dan 9 meningkatkan peran Kementerian Luar Negeri dan/atau Atase Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan di luar negeri(Bukti P-4). Bahwa dalam naskah akademis tersebut sebagai embrio dari lahirnya undang-undang a quo, pemohon menyadari peran serta pemerintah sangatlah kurang. Pemerintah minim keterlibatan meskipun akan tetapi dari sisi keuntungan, pemerintah mendapatkan pendapatan yang sangat luar biasa. Hal tersebut hal tersebut sebagaimana kajian akademis RUU pada hlm 1(satu) yang berdasarkan data Bank Indonesia, devisa negara yang dihasilkan melalui penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2008 mencapai USD 6,6 Milyar, tahun 2009 USD 6 Milyar, dan sampai Semester I tahun 2010 USD 3,3 Milyar (Bukti P-4). Pada (Bukti P-17) Bank Dunia mencatat kontribusi remitansi (pengiriman uang dari Tenaga Kerja Indonesia/TKI ke negara asalnya) mencapai US$8,9 miliar atau setara Rp118 triliun pada 2016 lalu. Realisasi ini setara dengan satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Bahwa namun Setiap tahun, sekitar 450.000 warga negara Indonesia (WNI) berangkat ke luar negeri sebagai pekerja. Tidak kurang dari empat juta WNI yang bekerja sebagai pekerja Indonesia di luar negeri, 70 persen di antaranya adalah perempuan, dan mayoritas bekerja di sektor domestik. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 60 persen dikirim dengan tidak melalui prosedur atau ilegal/tidak sesuai UU (Bukti P-4). Bahwa di samping itu, pemohon juga menilai pada program pemerintahan saat ini, salah satu yang paling utama adalah program Cipta lapangan kerja. Melalui adanya undang-undang a quo yang memberikan subtansi pengaturannya pada aspek pemberdayaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tentunya sangatlah menguntungkan bagi peran pemerintah dalam mendukung Cipta Lapangan Kerja tersebut (Bukti P-5). Sehingga berasarkan hal tersebut Nampak sekali formulasi dalam pasal- pasal a quo sangat merugikan pemohon karena tidak konsisten dengan apa yang ditemukan dalam kajian akademis. 10 2. Frasa dalam Pasal 5 huruf d dalam peraturan a quo menyatakan “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial” tidak memberikan jaminan Keadilan dan Kemanfaatan baik bagi P3MI maupun Tenaga Migran Indonesia. Bahwa dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan beberapa pasal yang berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi setiap warga negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Bahwa dalam mengimplementasikan isi Pasal 28H ayat (1) tersebut Pemerintah dituntun sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut : (2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Bahwa berangkat dari amanat Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 di atas, pemerintah telah membangun dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa telah dilahirkan dalam mendukung sistem tersebut diantaranya adalah : a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 11 Bahwa berdasarkan hal di atas, tujuan utama dari lahirnya Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Upaya dalam memberikan jaminan sosial tersebut maka dibentuklah badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahwa adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesarbesarnya kepentingan Peserta. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam penjelasan paragraf ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bukti P-6). Bahwa dalam perjalan pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program Dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan (Bukti P-7), berdasarkan data tersebut terdapat indikator pencapaian atas program Jaminan Sosial yang dilaksankan selama ini. Namun, pelayanan yang diharapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak berjalan maksimal. Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengakui adanya kerugian pada tahun 2014 sebesar Rp 814,4 Milyar, tahun 2015 Rp 4,63 Trilyun, tahun 2016 Rp 6,6 Trilyun dan tahun 2018 Rp 10,98 trilyun (Bukti P-8). Hal ini menunjukkan sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sangatlah tidak tepat dimiliki pada pos-pos urgent seperti pelayanan terhadap jaminan kesehatan bagi pekerja migran yang nantinya di khawatirkan akan tidak efektif mengingat adanya kerugian tersebut akan berdampak pada pelayanan atau jaminan 12 kesehatan yang diberikan tidaklah maksimal terlebih pekerja migran bukan bekerja di dalam negeri akan tetapi di luar negeri. Bahwa pemohon selama ini merasakan atas pelayanan yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tidak sesuai berdasarkan fakta-fakta dilapangan diantaranya adalah adanya klaim jaminan sosial oleh BPJS yang seharusnya diberikan sesuai dengan prinsip tanggung jawab tidak diberikan sesuai dengan semestinya. Praktik yang demikian terjadi pada klaim Diah Anggraini yang karena ketidakpastian Proses Klaim maka pembayaran dilakukan oleh Perusahaan langsung tanpa melalui Pihak BPJS (Bukti P-12). Adanya ketentuan dalam peraturan a quo yang tertuang dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi: Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; tentunya sangatlah berimplikasi negatif bagi tanggung jawab pemohon sebagai penyalur tenaga kerja yang dikenal dalam peraturan a quo sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Bahwa pemohon sendiri, sebagaimana keharusan yang ada dalam peraturan a quo menjadikan melaksanakan untuk mengikutsertakan seluruh pekerja migran yang akan diberangkatkan di luar negeri (Bukti P- 23). Upaya mengikutsertakan tersebut terlepas dengan adanya berbagai macam kelemahan dan konsekwensi di kemudian hari atas pelayanan BPJS kepada para pekerja migran yang tidak maksimal. Bahwa pemohon sangat dirugikan dengan amanat Pasal 5 huruf d peraturan a quo yang secara tidak langsung jika konsekwensi atas ketentuan dalam pasal a quo memerintahkan sistem jaminan sosial yang dimaksud mengharuskan menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dalam bukti-bukti permohonan ini memiliki kelemahan utamanya termasuk adalah dari sisi pelayanan yang acapkali dalam memberikan jaminan kesehatan Perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia. Fakta demikian sebagaimana yang terjadi pada pekerja migran 13 atas nama Lina Setyoningsih yang mengalami kecelakaan kerja akan tetapi BPJS tidak secara maksimal menanggungnya, bahkan biaya di luar Negeri harus dibebankan pihak tenaga kerja melalui majikan dan perusahaan (Bukti P-24). Bahwa pemerintah memang telah mengharuskan penggunaan BPJS yang diatur dalam peraturan a quo yang didukung juga diantaranya melalui penerbitan peraturan turunan yang menegaskan keharusan tersebut yaitu melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Bukti P-13) yang terbit berdasarkan amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang ditegaskan dalam pasal sebagai berikut : Pasal 6 (1) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia wajib terdaftar dalam program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan. (2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam program JKK dan JKM, Pelaksana Penempatan memfasilitasi pendaftaran program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan. (3) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, BPJS Ketenagakerj aan bekerjasama dengan Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakeijaan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan. Bahwa adanya pemaksaan (melalui frasa “harus”) sebagaimana peraturan a quo menggunakan BPJS sangat mungkin jika pemohon tidak melaksanakan akan berdampak pada komitment pada sebuah perjanjian yang dalam peraturan a quo menjadikan pemohon dapat dijerat dengan ketentuan sanksi administratif sebagaimana ditegaskan pada peraturan a quo Pasal 62 yang menyatakan Perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pelindungan pekerjanya yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dikenai sanksi administratif. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf d, merupakan persyaratan yang harus dijalankan oleh perusahaan. Apabila hal tersebut tidak dijalankan memungkinkan pemohon mendapatkan sanksi administratif yang dapat berujung pada peringatan 14 tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau pencabutan izin. Bahwa secara terstruktur uraian atas pasal tersebut sebagai berikut : Pasal 5 Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan: a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki kompetensi; c. sehat jasmani dan rohani; d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Pasal 68 Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e. Pasal 81 Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Bahwa pemohon sangat dilematis yang pada satu sisi keharusan menggunakan BPJS dan pada sisi lain pelayanan yang diberikan BPJS sangatlah memberikan kerugian secara konstitusional yang diprediksikan diterima oleh pemohon (potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi) yang salah satu pertimbangan masalah nampak dengan adanya tidak ada satupun kerjasama BPJS dengan rumah sakit di Negara lain yang tentunya adanya kerjasama tersebut akan memudahkan pelayanan yang ada. Kerugian konstitusional pemohon berdasarkan diprediksikan dapatlah dimohonkan pemohon berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 (Bukti P22) yang menyatakan menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu Undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 15 b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa berdasarkan penggalian informasi yang pemohon dapatkan, BPJS kesehatan belum ada kerjasama dengan rumah sakit diluar negeri. Hal ini berpotensi menjadi salah satu masalah besar jika kejadian kecelakaan kerja di luar negeri, maka akan mempersulit proses jaminan kesehatan diberikan oleh pekerja migran yang konsekwensinya Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Migran Indonesia (P3MI)-lah yang bertanggung jawab secara penuh sesuai perjanjian yang jika tidak, maka pemerintah dapat memberi sanksi baik secara administrasi maupun pidana. Bahwa kerentanan pekerja migran Indonesia yang bekerja di Luar Negeri tentunya haruslah dibedakan dengan pekerja Indonesia yang bekerja dalam negeri yang memiliki yuridiksi hukum yang berbeda dan potensi penanganan yang harus sama-sama dilakukan secara cepat. Berdasarkan hal tersebut tentunya peraturan a quo haruslah jelas-jelas mengakomodir kepentingan utama pekerja migran dalam hal jaminan kesehatan. Pemohon dalam hal ini tidaklah menolak ketentuan dalam isi pasal yang dimohonkan, akan tetapi jika dengan permohonan tersebut adanya hak konstitusional terabaikan, maka kepentingan rakyat yang merupakan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan konstitusi (hukum), menjadikan pemerintah dianggap bertindak inkonstitusional. Bahwa pemohon merasa pemerintah haruslah yang hadir dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja migran di Indonesia, bukan 16 membebankan pada perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia dengan membuat peraturan tidak jelas. Hal ini juga telah di pertegas oleh migran care yang merupakan lembaga yang concern pada pembelaan dan advokasi hak-hak buruh migran dimana dalam releasnya menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia menjadi penanggungjawab utama atas keberlanjutan kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia (Bukti P-14). Bahwa negara dalam hal ini juga telah menyadari adanya peningkatan jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Negara juga diuntungkan oleh keberadaan para pekerja Indonesia di luar negeri yang telah menjadi penyumbang devisa nomor dua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas). Berdasarkan data Bank Indonesia, devisa negara yang dihasilkan melalui penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2008 mencapai USD 6,6 Milyar, tahun 2009 USD 6 Milyar, dan sampai Semester I tahun 2010 USD 3,3 Milyar. Keuntungan negara yang demikian tentunya harus sejalan dengan tanggung jawab dari negara dan jika negara tidak mampu maka tidaklah elok kemudian membebankan masalah jaminan sosial yang dituangkan dalam peraturan a quo serta peraturan turunannya dibebankan kepada perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia bahkan dengan diberikan ancaman sanksi administratif bahkan pula sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam ketentuan a quo. Bahwa pemohon dengan mendalilkan hal tersebut tidaklah memiliki itikat untuk menghapus ketentuan dalam Pasal 5 d peraturan a quo, akan tetapi menempatkan kedudukan pasal tersebut sebagaimana mestinya yaitu dengan tidak harus menggunakan BPJS atau dapat menggunakan Jaminan Kesehatan lain sebagai bentuk menjamin kepastian dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja migran yang ada di luar negeri. 17 3. Frasa Pasal 54 ayat (1) huruf b dalam peraturan a quo “Deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”, tidak memenuhi rasa Keadilan Kepada Pemohon Bahwa dalam peraturan a quo dinyatakan pada Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi : “menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sangatlah membebani pemohon dalam menjalankan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahwa jika mempertimbangkan ketentuan sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Bukti P19) terdapat ketentuan pokok sebagaimana yang pemohon mohonkan dengan mendasar yaitu berkaitan dengan jumlah yang harus didepositokan yang dituangkan dalam pasal 13 sebagai berikut: Pasal 13 (1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan : a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan; b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurangkurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah; d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurangkurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan; e. memiliki unit pelatihan kerja; dan f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI. 18 Bahwa terlepas adanya inflasi, deflasi atau dengan istilah lain tentunya alasan pemerintah dengan menaikkan diangka paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sangatlah diskriminatif dan inkonstitusional yang salah satunya mempertimbangkan peran dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selama ini yang sangatlah sentral dalam mendukung tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bahwa jika mempertimbangkan data yang ada, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7,05 juta orang per Agustus 2019 (Bukti P-15). Angka yang demikian fantastis bahkan berpotensi akan terus naik seiring dengan kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Tanggung jawab negara tentunya jelas yaitu menyediakan lapangan pekerjaan kepada setiap warga negaranya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (2) dimana dinyatakan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahwa berdasarkan data yang ada oleh BNP2TKI telah menempatkan 1.598.522 pekerja migran Indonesia (PMI) sejak 2014 hingga 31 Mei 2019 (Bukti P-16). Jumlah yang demikian tentunya tidaklah dapat direalisasikan tanpa dukungan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dengan adanya Peraturan a quo malah dirugikan. Bahwa Tercatat dalam penelitian yang dilakukan Bank Indonesia, remitansi menyumbang sebesar 10 persen APBN dan menempati posisi kedua setelah pendapatan dari sektor migas. Pengiriman uang atau remitansi yang dilakukan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu sumber arus uang terbesar khususnya negara berkembang seperti Indonesia dan berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Tentunya pemerintah sendiri juga harus menyadari bahwa Jumlah yang demikian tentunya tidaklah dapat direalisasikan tanpa dukungan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dengan adanya Peraturan a quo malah dirugikan. 19 Bahwa Bahkan Bank Dunia mencatat kontribusi remitansi (pengiriman uang dari Tenaga Kerja Indonesia/TKI ke negara asalnya) mencapai US$8,9 miliar atau setara Rp118 triliun pada 2016 lalu. Realisasi ini setara dengan satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tentunya pemerintah sendiri juga harus lagi-lagi menyadari bahwa Jumlah yang demikian tentunya tidaklah dapat direalisasikan tanpa dukungan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dengan adanya Peraturan a quo malah dirugikan. Bahwa dengan adanya tanggung jawab yang harusnya dibebankan oleh konstitusi pada pemerintah akan tetapi dilaksakan secara konsekwen, konsisten dan manaati peraturan sebagaimana alur proses bekerja diluar negeri sebelum bekerja diantaranya (Bukti P-18) yang sebelumnya ada oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia malah dibebani oleh peraturan a quo yang sangatlah tidak masuk akal dan inkonsisten terhadap tujuan mensejahterakan masyarakat. Bahwa adanya ketentuan dalam peraturan a quo telah membawa implikasi beban dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menjadi semakin tinggi dimana dalam peraturan a quo yang lain pada Pasal 54 ayat (1) huruf a dinyatakan harus memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun pada sisi lain masih juga ditambahkan beban sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi “menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu- waktu dapat dicairkan oleh pihak bank atas permintaan pemerintah sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahwa nominal deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sangatlah membebani pemohon dimana adanya modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling 20 sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang bersifat wajib dan itupun dilakukan oleh perusahaan pemohon dengan cara melakukan pinjaman, ditambah dengan harus meminjam lagi untuk menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Hal inilah yang menjadikan pemohon pada akhirnya tidak mampu mengikuti aturan yang dibuat pemerintah yang bersifat diskriminatif dan sangat inkonstitusional dalam pandangan pemohon. Bahwa dengan adanya dan berlakunya ketentuan dalam peraturan a quo dalam 54 ayat (1) huruf b telah menjadikan perusahaan pemohon termasuk perusahaan lain tidak dapat melanjutkan aktifitas perusahaan diantaranya bahkan secara sepihak pemerintah telah mencabut izin yang ada padahal izin tersebut masih berlaku (Bukti P-9) dan (Bukti P-10) dimana salah satunya PT pemohon atas nama PT. Sentosa Karya Mandiri yang memiliki penanggung jawab (Pemilik) atas nama Sunaryo HS dengan izin dimiliki mulai 1 Mei 2019 dan berlaku 5 tahun, telah cabut oleh pemerintah secara sepihak sebagaimana bukti pencabutan (Bukti P-11) dan (Bukti P-21). Hal ini jelas-jelas sangatlah inkonstitusional dan diskriminatif, bahkan pemerintah dapat dikatakan bertindak semena-mena terhadap kebijakan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Bahwa pemberlakuan pencabutan demikian sangatlah bertentangan dengan prinsip dasar dalam konstitusi dimana larangan setiap warga negara untuk mendapatkan ketidakadilan atas peraturan yang berlaku surut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Bahwa pemerintah sangat tidak konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang pada satu sisi pemerintah mencoba memberikan penciptaan pekerjaan di dalam negeri dengan menghadirkan peraturan 21 yang disebut Omnibuslaw, akan tetapi pada sisi lain pemerintah mencoba menghambat pekerjaan yang harusnya didapatkan secara layak oleh setiap warga negara melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Bahwa telepas pemohonon mendalilkan dimana peraturan a quo inskonstitusional, namun pemohon merasa untuk memberikan alternative kepada pemerintah di dalam peraturan a quo nominal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan, akan tetapi dalam bentuk jaminan bank (Bank Garansi) dimana nantinya proses pencairannya tetap dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh bank. Bahwa system jaminan bank tentunya akan memudahkan dan tidaklah membebani pemohon, dimana system jaminan bank (Bank Garansi) berlaku dalam peraturan perundang-undangan lain yaitu dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (Bukti P-20) yang tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menerapkannya dalam peraturan a quo. Bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (Bukti P-20) Ketentuan pasal 58 dan Pasal 89 sebagaimana berikut: Pasal 58 Untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan : a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam; b. terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi; c. memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan d. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Pasal 89 Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan: a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam; 22 b. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah; c. memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank; d. memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi; e. memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri; dan f. memiliki komitmen untuk memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Umrah. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, istilah jaminan bank (bank garansi) secara subtansi dapat diterapkan dalam subtansi pokok pengaturan peraturan a quo sehingga akan mewujudkan kebijakan yang non diskriminatif bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. D. Provisi Bahwa sebagaimana didalilkan dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang mengatur mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, maka untuk menjamin hak konstitusional pemohon dengan memohon agar majlis hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan sela yang sebelum menjatuhkan putusan akhir, menunda pelaksanaan berlakunya pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam (Bukti P-21) yang lahirnya pencabutan izin tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan pemohon. Bahwa permohonan provisi ini seyogyanya dapat menjamin hak-hak konstitusional pemohon dalam peraturan perundang-undangan dimana setiap peraturan perundang-undangan harusnya diberlakukan tidak boleh berlaku surut kebelakang sehingga perizinan yang dimiliki oleh para pemohon tetap berjalan sampai batas waktu berakhirnya izin yang diberikan oleh pemerintah. 23 Bahwa permohonan provisi ini sangatlah penting pemohon mohonkan dengan mempertimbangkan adanya beberapa pertimbangan yang mendasar diantaranya jaminan kepastian hukum atas kewenangan yang telah diberikan melalui perizinan sebelumnya (Bukti P-9) dan (Bukti P-10). Dimungkinkan tanggung jawab yang harus dijalankan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang seyogyanya sudah siap diberangkatkan oleh Perusahaan pemohon dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Bukti P-25). Sebagaimana (Bukti P-25) pemerintah tidak menyadari dengan mencabut izin secara sepihak padahal izin tersebut masih berlaku dari PT Karya Sentosa Mandiri maka sebanyak 65 (enam puluh lima) Calon Pekerja Migran Indonesia terkatung-katung nasibnya. Sehingga, dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon berpendapat bahwa majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menjatuhkan Putusan Provisi dan mengabulkan Permohonan Provisi para Pemohon a quo. E. Petitum Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan: Dalam Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Provisi para pemohon; 2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo Dalam Pokok Permohonan 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sepanjang frasa “harus memenuhi persyaratan huruf d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak harus menggunakan jaminan social BPJS akan tetapi dapat menggunakan asuransi lainnya; 3. Menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sepanjang frasa “menyetor 24 uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam bentuk Jaminan Bank (Bank Garansi Oleh Bank Manapun) yang nilainya paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pihak bank sesuai dengan permintaan pemerintah; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Naskah Akademik UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Yang Kemudian Disebut Saat Ini Menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran ; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Siaran Pers Kementerian Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor HM.4.6/154/SET.M.EKON.2.3/12/ 2019; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 25 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program Dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi infografis dari situs Alinea.id, “Masalah Defisit BPJS”; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi dokumen surat izin dan akta notaris PT. Santoso Karya Mandiri penanggung jawab (Pemilik) atas nama Sunaryo H.S; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi dokumen surat izin dan akta notaris PT. Asfi Langgeng Abadi Penanggung Jawab (PEMILIK) ZARKASI; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pencabutan surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Santoso Karya Mandiri; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi kwitansi rawat inap dan kartu Peserta BPJS dan Klaim BPJS yang pada akhirnya dibayarkan sendiri oleh Perusahaan; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Release Press MIGRAN CARE, bertanggal 17 Desember 2019 dari www.migrantcare.net; 15. Bukti P-15 : Fotokopi berita daring berjudul “Angka Pengangguran di Indonesia Capai 7,05 Juta di Agustus 2019” dari https://ekbis.sindonews.com; 16. Bukti P-16 : Fotokopi berita daring berjudul “Data BNP2TKI Pekerja Migran Indonesia” dari www.suara.com; 17. Bukti P-17 : Fotokopi berita daring berjudul “Bank Dunia: Remitansi TKI Tembus Rp118 Triliun” dari www.cnnindonesia.com; 18. Bukti P-18 : Fotokopi bagan berjudul “Proses Bekerja Di Luar Negeri (Sebelum Bekerja)”; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 26 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Deputi Bidanag Penempatan, perihal: Penghentian Pelayanan Penempatan bagi P3MI yang Dijatuhi Sanksi Berupa Pencabutan SIP3MI, bertanggal 27 Februari 2020; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005; 23. Bukti P-23 : Fotokopi kartu Peserta BPJS TKI PT. Sentosa Karya Mandiri; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Dokumen Kecelakaan Kerja atas nama Lina Setyoningsih; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Data PMI PT Karya Sentoso Mandiri Yang Siap Diberangkatkat Sebelum Pencabutan Izin; 27 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141, selanjutnya disebut UU 18/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 28 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas nya dalam permohonan a quo adalah Pasal 5 huruf d UU 18/2017 dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 5 huruf d UU 18/2017 “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan” 29 Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 “Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;” 2. Bahwa Pemohon I menyatakan dirinya sebagai perorangan warga negara yang merupakan Direktur pada PT. Sentosa Karya Mandiri berdasarkan akta Notaris Sri Endang Suprikani, S.H., Nomor 48, tertanggal 3 Oktober 2013 (bukti P-9), dan Pemohon II menyatakan dirinya sebagai perorangan warga negara yang merupakan direktur pada PT. Asfiz Langgeng Abadi, berdasarkan Akta Notaris Nasril, S.H., Nomor 3, tertanggal 26 Desember 2006 (bukti P-10). 3. Bahwa para Pemohon merupakan Direktur (Direksi) dalam perusahaannya masing-masing yang menyatakan merasa dirugikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 sehingga menjadikan kebijakan pemerintah tersebut menjadi diskriminatif bagi pemohon dan merugikan hak-hak konstitusional pemohon. Bahkan para Pemohon telah mendapatkan surat izin akan tetapi dicabut melalui surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2020 tentang Pencabutan izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Sentosa Karya Mandiri (Bukti P-11 dan P-21) dan PT. Asfi Langgeng Abadi (Bukti P-21). Meskipun legalitas perusahaan masih ada, namun adanya pencabutan izin tersebut menjadikan perusahaan tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P3MI) sebagaimana mestinya; 4. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan uraian di atas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah dan kuat untuk mengajukan permohonan atas Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, maka terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 30 [3.6.1] Bahwa norma Pasal 5 huruf d UU 18/2017 yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi setiap Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar negeri, di mana salah satu syarat tersebut, pekerja migran harus terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial. Menurut Mahkamah, norma Pasal 5 huruf d a quo merupakan kewajiban yang melekat kepada Pekerja Migran, sehingga hal tersebut adalah berkenaan dengan hak konstitusional Pekerja Migran, bukan pengusaha atau dalam hal ini P3MI. Lagipula dari bukti yang dilampirkan oleh para Pemohon tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa izin pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia milik perusahaan para Pemohon dicabut dengan didasarkan pada tidak terpenuhinya Pasal 5 huruf d UU 18/2017. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sepanjang mengenai Pasal 5 huruf d UU 18/2017. [3.6.2] Bahwa norma Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 pada pokoknya mengatur mengenai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi P3MI untuk mendapatkan izin SIP3MI, di mana jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka P3MI tidak akan mendapatkan izin, dan izin yang sudah didapatkan akan dicabut oleh pemerintah. Menurut Mahkamah, para Pemohon telah membuktikan sebagai direktur perusahaan yang bergerak di bidang P3MI, dan telah pula membuktikan telah dicabut izin SIP3MI oleh pemerintah karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017. Terhadap hal tersebut, oleh karena norma yang diajukan berkaitan dengan SIP3MI dan status para Pemohon sebagai pengusaha P3MI, menurut Mahkamah ada keterkaitan antara kepentingan para Pemohon a quo dengan persoalan yang diatur dalam norma yang diajukan tersebut. Dengan demikian terlepas terbukti atau tidak terbukti adanya inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian yang masih harus dibuktikan dalam pokok perkara, telah terdapat adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian konstitusional berupa terhambatnya usaha para Pemohon tersebut dengan berlakunya Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 17/2018 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang pengujian Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017. 31 [3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah sepanjang pengujian Pasal 5 huruf d UU 18/2017 para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sedangkan sepanjang pengujian Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sepanjang pengujian Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah yang pada pokoknya meminta Mahkamah menerbitkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, menunda pelaksanaan berlakunya pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-21 yang lahirnya pencabutan izin tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017, sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya agar ada jaminan kepastian hukum atas kewenangan yang telah diberikan melalui perizinan sebelumnya. Menurut para Pemohon hal ini perlu agar dimungkinkan tanggung jawab yang harus dijalankan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang seyogyanya sudah siap diberangkatkan oleh perusahaan para Pemohon dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang cukup untuk melakukan penundaan keberlakuan norma a quo yang berimplikasi pada penundaan berlakunya pencabutan izin perusahaan para Pemohon. Terlebih, terhadap pokok permohonan dalam perkara a quo belum dipertimbangkan. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat tidak dapat dibenarkan 32 secara hukum untuk menunda keberlakuan norma dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo. Dengan demikian permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak. Dalam Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan permohonan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “Deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)” dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 tidak memenuhi rasa keadilan para Pemohon karena aturan tersebut sangat membebani para Pemohon dalam menjalankan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Bahwa menurut para Pemohon, dalam ketentuan sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU 39/2004) terdapat ketentuan pokok sebagaimana yang para Pemohon mohonkan yaitu berkaitan dengan jumlah yang harus didepositokan yang dituangkan dalam Pasal 13 UU 39/2004 adalah adanya syarat menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah; 3. Bahwa menurut para Pemohon, terlepas adanya inflasi, deflasi atau dengan istilah lain tentunya alasan pemerintah dengan menaikkan di angka paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sangatlah diskriminatif dan inkonstitusional yang salah satunya mempertimbangkan peran dari P3MI selama ini yang sangatlah sentral dalam mendukung tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menurut para Pemohon, berlakunya ketentuan a quo telah menjadikan perusahaan pemohon termasuk perusahaan lain tidak dapat melanjutkan aktifitas perusahaan di antaranya 33 bahkan secara sepihak pemerintah telah mencabut izin yang ada padahal izin tersebut masih berlaku. Hal ini menurut para Pemohon inkonstitusional dan diskriminatif, bahkan pemerintah dapat dikatakan bertindak semena-mena terhadap kebijakan bagi P3MI. Pemberlakuan pencabutan demikian bertentangan dengan prinsip dasar dalam konstitusi di mana larangan setiap warga negara untuk mendapatkan ketidakadilan atas peraturan yang berlaku surut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, seharusnya norma a quo diberi alternatif yaitu adanya penyetoran nominal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan, akan tetapi dalam bentuk jaminan bank (Bank Garansi) di mana nantinya proses pencairannya tetap dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh bank. Sistem jaminan bank (Bank Garansi) ini berlaku dalam peraturan perundang-undangan lain yaitu dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 sepanjang frasa “menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam bentuk Jaminan Bank (Bank Garansi Oleh Bank Manapun) yang nilainya paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pihak bank sesuai dengan permintaan pemerintah; [3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. 34 [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10], dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan, 1.) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2.) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Bahwa Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/PMK/2005) menyatakan: 1.) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2.) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda Berdasarkan ketentuan tersebut, maka berkenaan dengan norma yang pernah diajukan dan telah diuji oleh Mahkamah perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 telah memenuhi ketentuan tersebut di atas. [3.13.2] Bahwa Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 telah pernah diajukan pengujiannya melalui Permohonan Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019, di mana 35 pada permohonan tersebut, Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 diajukan pengujiannya ke Mahkamah dengan dasar pengujian Pasal 33 ayat (4) , Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 serta alasan yang pada pokoknya bahwa syarat menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam pelindungan PMI, akan menutup peluang suatu entitas untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau bisnis, apalagi persyaratan tersebut harus dipenuhi dalam waktu yang relatif singkat sedangkan peraturan pelaksanaannya tidak menjelaskan kedudukan perusahaan penempatan PMI yang sudah ada sebelum UU 18/2017 diundangkan. Terhadap hal tersebut, Pemohon pada perkara 83/PUU-XVII/2019 memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “… b. menyetor uang kepada Bank BUMN dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” [3.13.3] Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 dengan dasar pengujian Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta alasan yang pada pokoknya bahwa nominal deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sangatlah membebani pemohon di mana adanya modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang bersifat wajib dan itupun dilakukan oleh perusahaan para Pemohon dengan cara melakukan pinjaman, ditambah dengan harus meminjam lagi untuk menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Terhadap hal tersebut, para Pemohon dalam permohonan a quo memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 sepanjang frasa “menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam bentuk Jaminan Bank (Bank Garansi 36 Oleh Bank Manapun) yang nilainya paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pihak bank sesuai dengan permintaan pemerintah; [3.13.4] Bahwa terhadap permohonan a quo dan permohonan pada perkara 83/PUU-XVII/2019 walaupun mengajukan norma yang sama yaitu Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017, namun permohonan tersebut didasarkan pada dasar pengujian serta alasan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, permohonan para Pemohon a quo memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 PMK 06/PMK/2005, dan dengan demikian selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma a quo. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “Deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)” dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memenuhi rasa keadilan. Terhadap dalil tersebut, para Pemohon ternyata tidak memohon mengenai angka dari deposito yang harus disetorkan, namun dari petitum permohonannya yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah agar norma tersebut dapat dimaknai dalam bentuk Jaminan Bank (Bank Garansi Oleh Bank Manapun) yang nilainya paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pihak bank sesuai dengan permintaan pemerintah. Terhadap hal tersebut, maka permasalahan yang dikemukakan para Pemohon tersebut sesungguhnya adalah meminta agar setoran uang dalam bentuk deposito seharusnya ditafsirkan dalam bentuk Jaminan Bank, dan bank pemerintah ditafsirkan menjadi “Bank Manapun”. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penting bagi Mahkamah untuk menguraikan apa sebetulnya tujuan dari syarat tersebut menurut undang-undang a quo. Latar belakang filosofis dari syarat tersebut pada pokoknya telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVII/2019, yang diucapkan sebelumnya pada tanggal 25 November 2020 yang antara lain mempertimbangkan: “…a. Bahwa jumlah modal disetor dan jumlah deposito sebagaimana diatur dalam pasal a quo, di satu sisi dapat dipahami sebagai beban bagi P3MI untuk mendapatkan SIP3MI, padahal apabila dicermati secara saksama filosofi dan semangat dari UU 18/2017 adalah untuk lebih memberikan 37 jaminan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Menurut Mahkamah, regulasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan menaikkan modal yang disetor dan deposito setoran ke bank pemerintah merupakan bagian dari upaya memberikan jaminan kualifikasi dan krediblitas P3MI sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dengan melihat fakta hukum terjadinya berbagai kasus yang dialami oleh para PMI yang selalu diawali dengan adanya kelalaian P3MI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik pada saat dimulainya proses rekrutmen PMI hingga sampai pekerja migran selesai bekerja, maka kenaikan modal yang disetor dan setoran deposito sebagaimana diatur dalam pasal a quo adalah sebagai sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan seiring berubahnya nilai mata uang dan juga yang lebih utama adalah sebagai upaya untuk meningkatkan marwah PMI yang dalam hal ini juga diwakili oleh P3MI sebagai partner dari Pemerintah dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Menurut Mahkamah, P3MI yang mendapatkan SIP3MI haruslah P3MI yang bukan hanya profesional dan bonafide tetapi juga memiliki komitmen yang sungguh- sungguh untuk menjaga dan menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. b. Bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 dimaksudkan agar P3MI sebagai pelaksana penempatan PMI dapat secara sungguh-sungguh membuat perencanaan secara profesional yang didasarkan kepada kemampuan perusahaan dan fakta-fakta yang diperkirakan secara cermat dan rasional yang berpengaruh terhadap realisasi dari rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Mahkamah dengan adanya syarat tersebut dimaksudkan pula sebagai upaya untuk mencegah pendirian perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak bersungguh-sungguh. Terlebih lagi, apabila hal tersebut dikaitkan dengan objek usaha penempatan PMI adalah manusia dengan segala harkat dan martabatnya, maka persyaratan demikian merupakan bentuk lain dari upaya perlindungan terhadap PMI. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 UU 18/2017 justru bukan saja dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, akan tetapi kepastian berusaha dan perlindungan hukum baik untuk P3MI, mitra P3MI, calon PMI dan/atau PMI, maupun pemerintah yang saling terkait dan sama-sama bertanggung jawab dalam rangka perlindungan PMI secara komprehensif… …e. Bahwa ketentuan pasal yang dimohonkan pengujiannya merupakan aturan yang bersifat umum yang berlaku bagi semua P3MI dan syarat tersebut bersifat fleksibel sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (3) UU 18/2017 yang menyatakan “Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri”. Selain itu, ketentuan pasal a quo juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, “Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1)”. Tambah lagi, ketentuan besaran modal disetor dan setoran deposito bagi P3MI 38 merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, menurut Mahkamah pilihan kebijakan untuk menaikan modal disetor dan setoran deposito dengan jumlah tertentu tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVII/2019, tanggal 25 November 2020, paragraf [3.16]) Pertimbangan tersebut di atas merupakan sikap Mahkamah mengenai konstitusionalitas syarat yang ditentukan oleh Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017. Oleh karenanya terhadap pasal a quo Mahkamah telah menegaskan tidak ada persoalan konstitusionalitas norma. Selanjutnya berkenaan dengan petitum para Pemohon mengenai bentuk penyetoran yang seharusnya dapat berbentuk bank garansi di bank manapun, menurut Mahkamah apabila hal tersebut dikabulkan justru potensial menciptakan ketidakpastian hukum dan sekaligus berpotensi mengurangi peran pemerintah dalam menciptakan akuntabilitas dan bonafiditas dari P3MI yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan para pekerja migran. Tentunya tanpa kepastian hukum dan bonafiditas tersebut, akan menimbulkan keraguan mengenai profesionalitas P3MI dan dalam jangka panjang justru membahayakan keselamatan pekerja migran. Menurut Mahkamah, karena sifat pekerjaan dan usaha dari P3MI yang bersifat lintas negara, penggunaan bank pemerintah adalah pilihan yang tepat, karena tidak semua bank, atau dalam diksi para Pemohon “Bank Manapun” dapat memberikan jaminan bonafiditas perusahaan, apalagi untuk kepentingan PMI yang berada di negara lain. Terlebih terhadap bank pemerintah terdapat jaminan keamanan dan kemudahan akses dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada PMI. Para Pemohon membandingkan syarat ini dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mensyaratkan salah satunya agar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank. Menurut Mahkamah perbandingan tersebut adalah tidak tepat, karena bidang usaha P3MI dengan perusahaan PIHK dan perusahaan PPIU adalah bidang usaha yang sangat berbeda dan memiliki 39 implikasi yang sangat berbeda pula. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 UU PPMI justru bukan saja dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, akan tetapi kepastian berusaha dan perlindungan hukum baik untuk P3MI, mitra P3MI, calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia, maupun pemerintah yang saling terkait dan sama-sama bertanggung jawab dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara komprehensif. Dengan demikian dalil para Pemohon bahwa frasa “Deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)” dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sepanjang Pasal 5 huruf d UU 18/2017; [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sepanjang Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017; [4.4] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 40 Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 14.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 41 KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas