20/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 20/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan Bandung Nomor 4, RT 013 RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Februari 2021 memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Dr. S.F Marbun, S.H., M.Hum., M. Rudjito, S.H., LL.M., Dra. Lilik D. Setyadjid, S.H., M.H., Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Annisa E.F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H., Rizky Bayu Perdana, S.H., LL.M., Mohammad Ikhsan, S.H., Lysa Permata Sari, S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H., Made Sita Lokitasari, S.H., Indra C. Sitohang, S.H., M.H., Rival A. Mainur, S.H., M.H., Muhammad Raditya Hawari, S.H., Rizki Bahari Aritonang, S.H., dan Chaerul Abdul Rahman, S.H., para advokat dan/atau konsultan hukum dari Maqdir Ismail & Partners Law Firm, yang beralamat di Jalan Latuharhari Nomor 6A, Menteng, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; 2 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Universitas Indonesia; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Mendengar keterangan saksi Presiden; Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Universitas Indonesia; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Universitas Indonesia; Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Universitas Indonesia. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Mei 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 11/PUU/PAN.MK/AP3/5/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 20/PUU-XIX/2021 pada tanggal 3 Juni 2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang- 3 Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....” 4. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK2/2021”), kewenangan Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) untuk menguji undang- undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“Perppu”) terhadap UUD 1945 kembali lagi ditegaskan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 PMK2/2021 a quo, di mana pengujian materiil undang-undang atau Perppu dapat berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari suatu undang-undang atau Perppu. 5. Mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pengujian materiil atas undang-undang terhadap UUD 1945. 6. Objek permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon ini adalah materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 50 (1) … (2) … (3) … (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap 4 satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.” 7. Menurut pendapat Pemohon, materi muatan Pasal 50 ayat (4) tersebut secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5). 8. Dengan demikian, permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon ini menjadi kewenangan absolut Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 9. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “ Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 10. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 11. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang atau Perppu, yaitu (a) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (b) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang atau Perppu. 12. Kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” dan juga pembayar pajak serta berprofesi sebagai Dosen, hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-5), Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP (Bukti P-6) dan Surat 5 Pengangkatan Pemohon sebagai Lektor Kepala (Bukti P-7), dan oleh karenanya Pemohon memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. 13. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK2/2021 yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4 (1) …. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 14. Kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan dalam PMK2/2021 tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi semuanya, dan dalam permohonan ini, hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen dengan uraian-uraian sebagai berikut: a. Dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Pemohon memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan 6 kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, dimana sepenuhnya bunyi pasal tersebut dapat dikutip sebagai berikut: “Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Di samping itu, Pemohon juga mempunyai hak atau kewenangan konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Begitu pula Pemohon berhak atas pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut merupakan tanggung jawab negara atau pemerintah dan pelaksanaannya harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945, yang bunyinya dapat dikutip sebagai berikut: “Pasal 28I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 7 pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. b. Akan tetapi, hak atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut ternyata secara faktual telah dirugikan atau setidak-tidaknya sangat berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen karena materi muatan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen telah menimbulkan berbagai penafsiran (multi tafsir) atau setidak-tidaknya membuka peluang bagi pemerintah untuk membuat peraturan di bawah undang-undang yang menganulir kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik, termasuk Guru Besar, di perguruan tinggi, padahal pemerintah atau negara wajib untuk menjamin hak konstitusional Pemohon melalui undang-undang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945. c. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual sebagaimana ternyata dalam fakta-fakta yang dialami oleh Pemohon sebagai berikut: (i) Bahwa sejak tahun 1978 Pemohon menjadi asisten dosen dan terhitung dari tahun 1981 Pemohon merupakan dosen tetap pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (“FMIPA UI”) dengan NIP/NIDN 195410251981032001/0025105402, dan terakhir memiliki Jabatan sebagai Lektor Kepala (635), TMT 1 April 2011, sehingga Pemohon telah mengabdikan dirinya lebih dari 40 (empat puluh) tahun di dunia pendidikan tinggi, khususnya Universitas Indonesia (“UI”). (ii) Bahwa karena telah memenuhi kriteria untuk dapat diusulkan sebagai Guru Besar, maka terhitung sejak tanggal 2 November 2016 dilakukan proses secara bertahap untuk pengusulan kenaikan Pangkat dan Jabatan atas nama Pemohon, dimulai dari internal Departemen Matematika, Dekanat FMIPA dan Dewan Guru Besar FMIPA, dimana setelah melakukan penilaian berkas usulan, pada bulan Januari 2017 Dewan Guru Besar FMIPA menyarankan agar Pemohon menambahkan publikasi di Jurnal 8 Internasional Bereputasi sebagai Syarat Usul Kenaikan ke Guru Besar. (iii) Bahwa menindaklanjuti saran dari Dewan Guru Besar FMIPA UI tersebut, kemudian Pemohon menyusun dan membuat karya ilmiah sebagai penulis pertama dengan judul Solving Multiple Travelling Salesman Problem Using K-Means Clustering-Genetic Ant Colony System Algorithm. Kemudian karya ilmiah tersebut dikirim dan dimuat di majalah (jurnal) Far East Journal of Mathematical Science (FJMS) Volume 102 Nomor 7 Tahun 2017, halaman 1417-1432, dengan ISSN: 0972-0871 yang diterbitkan oleh Puspha Publishing House. (iv) Bahwa Far East Journal of Mathematical Science (FJMS) merupakan jurnal internasional bereputasi dan persyaratan pemuatan suatu karya ilmiah di jurnal dimaksud sangat ketat dan tidak mudah, di mana terhadap setiap karya ilmiah yang akan dimuat, termasuk karya ilmiah Pemohon, dilakukan proses peer- review. Far East Journal of Mathematical Science (FJMS) sebagai jurnal reputasi international dibuktikan dengan terindeksnya jurnal tersebut di berbagai indeks jurnal internasional seperti OCLC, Google Scholar, ProQuest dan Scilit dan Scopus hingga Januari 2018. (v) Bahwa kemudian usulan Pemohon untuk menjadi Guru Besar tersebut diproses kembali secara internal FMIPA UI, dimana atas usulan Dewan Guru Besar FMIPA UI, Dekan FMIPA UI pada bulan Februari 2019 menunjuk dan mengangkat Penilai Eksternal (External Reviewer) yaitu Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, MSc., Ph.D. dengan kelompok keilmuan Matematika Kombinatorika dan Prof. Dr. Irawati dengan kelompok keilmuan Aljabar, keduanya Guru Besar FMIPA ITB, sebagai Penilai untuk melakukan penilaian atas berkas pengusulan Guru Besar atas nama Pemohon. (vi) Bahwa oleh karena hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Eksternal menyatakan berkas pengusulan kenaikan jabatan ke Guru Besar atas nama Pemohon dapat ditindaklanjuti dan diproses lebih lanjut, selanjutnya Dewan Guru Besar FMIPA UI 9 dalam rapat pada tanggal 13 Mei 2019 memutuskan bahwa berkas usulan kenaikan jabatan atas nama Pemohon dinyatakan memenuhi syarat sehingga disetujui untuk diteruskan ke Rektor UI. (vii) Bahwa berdasarkan keputusan Dewan Guru Besar FMIPA UI itu pada tanggal 14 Mei 2019, Dekan FMIPA UI mengajukan usulan kenaikan jabatan sebagai Guru Besar atas nama Pemohon kepada Rektor UI untuk diproses lebih lanjut. (viii) Bahwa setelah melalui proses di tingkat pimpinan UI, pada tanggal 20 September 2019, Rapat Pleno Dewan Guru Besar UI memutuskan menyetujui usul kenaikan jabatan ke jenjang Guru Besar atas nama Pemohon, dan kemudian Rektor UI mengesahkan hasil validasi atas karya ilmiah Pemohon, yang pada intinya menyatakan bahwa karya ilmiah Pemohon yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dalam jabatan Guru Besar atas nama Pemohon telah diperiksa dan divalidasi dengan baik dan oleh karenanya Rektor UI turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah Pemohon telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik dan norma hukum sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. (ix) Bahwa setelah melalui proses internal yang begitu panjang tersebut, berkas pengusulan kenaikan jabatan Guru Besar atas nama Pemohon oleh Rektor UI disampaikan kepada Tim Penilai Angka Kredit Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, melalui Surat No: S-817/UN2.R/SDM.00.02/2019, tanggal 4 Oktober 2019 perihal Usul Penilaian PAK Jabatan Fungsional Dosen a.n. Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. (Bukti P-8). (x) Bahwa namun demikian, ternyata pada tanggal 22 Oktober 2019 usulan kenaikan jabatan Guru Besar atas nama Pemohon tersebut ditolak dengan alasan “berdasarkan hasil keputusan Rapat Panitia Penilai Pusat, usulan a.n. Dr. Dra. Sri Mardiyati, M. Kom. ke Guru Besar belum dapat dipertimbangkan (evaluasi lengkap terlampir)”, 10 dimana hasil keputusan itu diambil dengan mendasarkan pada penilaian dari Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen selaku Penilai Pusat, yaitu karya ilmiah pemenuhan persyaratan khusus ke Guru Besar penulis pertama “Solving Multiple Traveling Salesman Problem Using K-Means Clustering Genetic Ant Colony System Algorithm terbit belum cancelled namun sekarang sudah cancelled, tulisan tidak baik karena penamaan persamaan tidak sistematis dan terlalu basic menyatakan teori genetic algorithma … tidak dapat dipakai sebagai syarat khusus. Usulan ditolak” (Bukti P-9), padahal penilai tersebut tidak memiliki disiplin ilmu di bidang Matematika melainkan seorang Guru Besar di bidang elektro pada Institut Teknologi Bandung yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang elektro di dalam dan luar negeri. Pemohon meragukan bahwa penilai yang bersangkutan memiliki karya ilmiah di bidang matematika yang pernah dimuat di jurnal internasional sebagaimana karya ilmiah Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon berkesimpulan bahwa penilai yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian atas karya ilmiah Pemohon. (xi) Bahwa penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar pada FMIPA UI atas nama Pemohon didasarkan pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat / Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2014 (“PO-PAK 2014”). PO-PAK 2014 ini sejak 1 Januari 2020 digantikan dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 (“PO-PAK 2019”). (xii) Bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dan huruf j Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (“Permendikbud No. 92/2014”) juncto PO-PAK 2019 sub judul 11 “Keputusan Akhir oleh Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI (Dirjen SDID)” menentukan bahwa yang berwenang memberikan keputusan akhir menyetujui atau menolak usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen ke Guru Besar adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti. (xiii) Bahwa penolakan usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen ke Guru Besar yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, menurut hemat Pemohon, terjadi sebagai akibat dari materi muatan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang multitafsir atau setidak-tidaknya membuka atau memberikan peluang bagi pemerintah untuk membuat peraturan di bawah undang-undang yang mengambil alih kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik, termasuk Guru Besar. (xiv) Bahwa oleh karena itu, standar dan kaidah atau norma di dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen an sich (pada dirinya sendiri) adalah tidak pasti. Materi muatan Pasal 50 ayat (4) tersebut memberikan kewenangan sepenuhnya kepada satuan pendidikan tinggi untuk mengatur lebih lanjut seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik tertentu, termasuk di dalamnya Guru Besar, sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) dan ayat (3). Namun, kewenangan itu nyata-nyata telah dinegasikan atau dinihilkan dalam bunyi pasal itu sendiri sebagaimana tercermin dalam frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (xv) Bahwa adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku” tersebut telah ditafsirkan oleh pemerintah dan dijadikan dasar untuk menerbitkan Permendikbud No. 92/2014 atau bahkan PO-PAK 2014 dan/atau PO-PAK 2019 yang mengambil alih atau menganulir kewenangan satuan pendidikan tinggi dalam penyeleksian, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik, termasuk Guru Besar, sehingga yang berwenang untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik, termasuk Guru Besar, adalah pemerintah, dalam hal ini 12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sebelumnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) karena “sesuai peraturan perundang-undangan” dapat ditafsirkan peraturan di bawah undang-undang, antara lain Peraturan Menteri. (xvi) Bahwa dengan demikian, norma atau kaidah yang diatur di dalam UU Dosen dan Guru ternyata pada praktiknya telah disimpangi atau dibatalkan dalam Peraturan Menteri atau bahkan PO-PAK yang disusun sebagai pedoman untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik termasuk Guru Besar. Kondisi ini tentunya telah merusak tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan. (xvii) Bahwa proses kenaikan jabatan sebagai Guru Besar atas nama PEMOHON telah dilakukan melalui proses seleksi yang ketat yang dilakukan satuan pendidikan tinggi, dalam hal ini UI, tempat dimana PEMOHON mengabdikan dirinya sebagai dosen lebih dari 40 (empat puluh) tahun, dan seharusnya seleksi itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari UI, begitu pula pengangkatan dan penetapannya, namun karena tidak pastinya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, kewenangan untuk melakukan seleksi itu dirampas oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan juga kewenangan untuk pengangkatan dan penetapannya, sehingga untuk menentukan seorang dosen dapat naik jabatan akademiknya sebagai Guru Besar ada pada Kementerian. (xviii) Bahwa dengan demikian, telah nyata materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yaitu frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” telah menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon yang spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya dalam penalaran yang wajar sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, dimana hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak terwujud. 13 (xix) Bahwa begitu pula hak konstitusional Pemohon untuk dapat mengembangkan diri serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sangat dirugikan akibat tidak adanya jaminan kepastian hukum terkait dengan kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik, termasuk Guru Besar. Pemohon yang telah dinyatakan memenuhi seleksi oleh UI sebagai satuan pendidikan tinggi untuk dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Guru Besar ternyata dapat dinihilkan oleh Kementerian salah satunya melalui diterbitkannya Permendikbud No. 92/2014 atau bahkan PO-PAK 2014 dan/atau PO-PAK 2019. Dengan ditolaknya usulan Pemohon sebagai Guru Besar, maka Pemohon tidak lagi dapat mengembangkan diri melalui kegiatan pendidikan di UI dan tidak dapat pula berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan umat manusia melalui kegiatan-kegiatan pendidikan di kampus seperti bimbingan skripsi mahasiswa, kegiatan proses mengajar dan aktivitas akademik lainnya. Selain itu, hak Pemohon untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya menjadi dirugikan, dalam arti melakukan kegiatan penelitian dengan memanfaatkan laboratorium FMIPA guna menambah pengetahuan dan keilmuan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup Pemohon. Dengan ditolaknya usulan sebagai Guru Besar atas nama Pemohon, usia pensiun Pemohon menjadi 65 (enam puluh) lima tahun dan setelah beberapa hari penolakan usulan Pemohon memasuki masa pensiun, namun dengan menjabat sebagai Guru Besar Pemohon akan pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun. Hanya saja, hal itu tidak terjadi karena ketidakpastian norma yang diatur dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas. Selain itu, ketidakpastian norma tersebut juga berakibat pada dirugikannya hak konstitusional 14 Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. (xx) Bahwa seharusnya hak-hak konstitusional Pemohon tersebut harus dilindungi dan dijamin oleh pemerintah atau negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945, namun ternyata negara atau pemerintah telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon tersebut sebagaimana ternyata dengan berlakunya Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang mengandung materi muatan multi tafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. (xxi) Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Permendikbud No. 92/2014 atau bahkan PO-PAK 2014 dan/atau PO-PAK 2019 yang merupakan beberapa peraturan yang diterbitkan akibat dari multi tafsirnya Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. Kerugian konstitusional Pemohon terjadi karena adanya pemaknaan terhadap Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen bahwa penetapan jabatan akademik termasuk Guru Besar seolah-olah merupakan kewenangan dari Kementerian Pendidikan. Penggunaan angka kredit dalam PO-PAK 2014 dan/atau PO-PAK 2019 hanya merupakan modus dalam memaknai Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. d. Antara kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, dimana kerugian konstitusional Pemohon itu terjadi karena ambiguitas atau kerancuan atau multitafsirnya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang menihilkan sendiri norma atau kaidah bahwa “kewenangan untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik termasuk Guru Besar ada pada satuan pendidikan tinggi” dengan menambahkan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sehingga dapat ditafsirkan oleh pemerintah bahwa kewenangan itu dapat dianulir atau diambil alih oleh pemerintah melalui peraturan di bawah undang-undang, salah satunya yaitu Permendikbud No. 92/2014. Hal ini 15 dibawa lebih lanjut dalam PO-PAK 2014 dan/atau PO-PAK 2019 yang menggunakan angka kredit sebagai modus dalam memaknai Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. Oleh karena itu, seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik termasuk Guru Besar berpindah menjadi kewenangan sepenuhnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (“Kemendikbud”). Hal ini menyebabkan seleksi dari UI sebagai satuan pendidikan tinggi dapat diabaikan begitu saja oleh kementerian sehingga menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta hak untuk mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi jelas ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dan berlakunya Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. e. Jika ambiguitas atau ketidakpastian materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen dihilangkan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini, niscaya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi, karena kewenangan untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan Pemohon sebagai Guru Besar FMIPA UI sepenuhnya ada pada satuan pendidikan tinggi, dalam hal ini (Rektor) UI, sehingga seleksi yang telah dilakukan oleh UI terhadap berkas usulan Pemohon sebagai Guru Besar mengikat dan karenanya Pemohon akan dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Guru Besar FMIPA UI oleh (Rektor) UI, tanpa ada campur tangan pemerintah. 15. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut hukum Pemohon memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 PMK2/2021. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 16. Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta agar materi muatan dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang mengandung ketidakpastian hukum atau ambiguitas atau multitafsir tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dan 16 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “seleksi, penetapan dan pengangkatan jenjang jabatan akademik, termasuk Guru Besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri”. Adapun alasan-alasan permohonan ini selengkapnya diuraikan di bawah ini. 17. Permohonan pengujian undang-undang ini kami sampaikan atas nama Klien terkait dengan Guru Besar ini, bukan semata-mata karena Klien kami sangat berkeinginan untuk menjadi Guru Besar, akan tetapi menurut hemat kami karena ada proses yang telah diabaikan dan acapkali tidak dilakukan sesuai dengan kepentingan pihak Universitas, dengan menggunakan pendapat dari pihak yang tidak sepatutnya memberikan pendapat yang diikuti. 18. Dari bacaan kepustakaan yang sangat terbatas, paling kurang kami menemukan salah satu pengangkatan Profesor dilakukan pada abad 11 di Bologna di antaranya kita tahu adalah Pepo, yang mengajar sekitar 1070- 1100, dan kemudian lagi Irnerius, yang kehadirannya diketahui antara tahun 1112 dan 1125. Irnerius inilah yang melakukan restrukturisasi terhadap seluruh Corpus iuris civilis (seluruh hukum Romawi dikodifikasikan pada abad keenam oleh Kaisar Justinian) dan awal dari 'Gloss' (artinya, komentar pada teks Corpus sesuai dengan aturan dialektika) [Hilde de Ridder- Symoens: 2003, A History Of The University In Europe Vol.1, Cambridge University Press, hal. 48]. 19. Kemudian kita dapat menemukan dari catatan di Inggris misalnya, bahwa salah satu jabatan Profesor Teologi (professorship of divinity) diberikan kepada Lady Margaret pada tahun 1497 [Hasting Rashdall: 1898, The Universities of Europe in the Middles Ages, Vol. 2 Part 2, Oxford at the Clarendon Press, hal 461]. Tentu pemberian ini bukan karena dia adalah ibu dari Henry VII. Bahkan pada tahun 1540, gelar Profesor diberikan kepada Henry VIII di bidang teologi dan hukum sipil, fisik dan bahasa Ibrani [The Parliamentary Gazetteer of England and Wales, Adapted to the New Poor- law, Franchise, Municipal and Ecclesiastical Arrangements, and Compiled with a Special Reference to the Lines of Railroad and Canal Communication, as Existing in 1840-44, London, Edinburgh, And Dublin: A, Full Art On And Co. 1845; hal 353]. 17 20. Bruce Macfarlane dalam bukunya “Intellectual Leadership in Higher Education – Renewing the Role of University Professor” menyatakan bahwa profesor itu adalah guru di semua level pendidikan. Bahkan di Spanyol kata itu dapat juga berarti guru di sekolah menengah [Bruce Macfarlane:2012, Intellectual Leadership in Higher Education – Renewing the Role of University Professor, Routledge, hal 47]. Dikatakan bahwa istilah “profesor” merupakan “slippery term” yang cenderung membingungkan karena memiliki arti yang berbeda di berbagai negara [“What is a Professor?”, University of Leeds, https://professors.leeds.ac.uk/what-is-a-professor/, diakses 27 Mei 2020]. Di Amerika Serikat misalnya, istilah “profesor” merujuk pada seluruh akademisi yang bekerja di suatu universitas baik untuk kepentingan mengajar maupun riset. Sedangkan di Inggris dan sebagian besar Eropa, Australia dan Asia, istilah tersebut digunakan untuk seseorang yang sudah dipromosikan ke tingkat akademik tertinggi karena pencapaian akademiknya. Penggunaan istilah profesor, lecturer dan reader digunakan bergantian sejak abad pertengahan di Eropa, salah satunya di Inggris di bawah pimpinan dinasti Tudor (antara tahun 1485 hingga 1603) [https://professors.leeds.ac.uk/what-is-a-professor/when-did-the-title- professor-first-start-to-be-used/, diakses 27 Mei 2020]. 21. Di Indonesia, dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Profesor diartikan sebagai jabatan akademik tertinggi pada perguruan tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor. Di berbagai negara maka gelar profesor merupakan kedudukan prestisious di universitas yang disematkan kepada mereka yang memiliki komitmen tinggi pada bidang akademik, dan pengangkatannya dilakukan sesuai dengan aturan terkait dengan promosi dan pengangkatan yang ditentukan oleh Universitas [Bruce Macfarlane:2012, supra note 4, hal 60]. 22. Menurut data di Britania Raya, satu dari sepuluh akademisi di universitas adalah seorang profesor, dengan ada keseluruhan 19.975 profesor yang tercatat pada 2015-2016 dari penduduk sebanyak 66,65 juta orang, dan hanya kurang dari 25% jumlah tersebut adalah perempuan [https://professors.leeds.ac.uk/what-is-a-professor/, diakses 27 Mei 2020]. Sebagai perbandingan, di Indonesia dengan penduduk sekitar 267,7 juta 18 orang hanya memiliki sekitar 5.300 profesor atau guru besar pada tahun 2015 [Taufik Rachman, “Kemenristekdikti: Indonesia Kekurangan Guru Besar”, republika.co.id, 15 Oktober 2019, https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia- kampus/15/10/29/nwzbfd219-kemenristekdikti-indonesia-kekurangan-guru- besar, diakses 11 Juni 2020], jumlah yang tidak banyak berubah pada 2019 menjadi sebanyak 5.389 [Dedy Priatmojo dan Zahrul Darmawan, “Jumlah Guru Besar di Indonesia Belum Ideal dan Tidak Merata”, 29 Oktober 2015, Vivanews.com, https://www.vivanews.com/berita/nasional/13152-jumlah- guru-besar-di-indonesia-belum-ideal-dan-tidak-merata?medium=autonext, diakses 11 Juni 2020]. Sebagai perbandingan, berdasarkan data tersebut, ada 1 profesor untuk tiap 3.335 penduduk di Britania Raya, sedangkan di Indonesia ada 1 profesor untuk tiap 50.509 penduduk. 23. Kekurangan guru besar ini dari tahun ke tahun menjadi hal yang dikemukakan oleh universitas dan juga (saat itu) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sendiri. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (“Dirjen SDID”), Ali Ghufron Mukti menyatakan bahwa Indonesia masih kekurangan jumlah profesor atau guru besar di tahun 2015 [Taufik Rachman, supra note 9] dan juga di tahun 2017 [Dipna Videlia Putsanra, “Kemristekdikti Sebut Indonesia Kekurangan Guru Besar”, 5 Juni 2017, Tirto.id, https://tirto.id/kemristekdikti- sebut-indonesia-kekurangan-guru-besar-cp4c, diakses 20 Juni 2020], hal serupa dikatakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir pada 2016 [Indriani, “Menristekdikti: Indonesia Kekurangan Guru Besar”, Antaranews.com, 31 Maret 2016https://www.antaranews.com/berita/552792/menristekdikti-indonesia- kekurangan-guru-besar, diakses 20 Juni 2020], dan kembali lagi disampaikan pada Sidang Tahunan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pada Oktober 2019. Dirjen SDID sendiri mengakui bahwa kekurangan guru besar di Indonesia ini salah satu penyebabnya adalah berbelitnya birokrasi dan keuangan yang tidak mencukupi untuk membayar tunjangan jabatan professor [Taufik Rachman, supra note 9]. Hal yang serupa juga disuarakan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor M. Syukur, bahwa kerap kali kegagalan pengajuan profesor bukan soal kualitas, melainkan administrasi 19 karena ada ketidaksesuaian antara penilaian Kemenristekdikti dengan pedoman yang dipegang oleh perguruan tinggi [https://www.pikiran- rakyat.com/pendidikan/pr-01306668/indonesia-kekurangan-profesor- syarat-administrasi-jadi-kendala, diakses 27 Mei 2020]. Proses administrasi ini tidak seharusnya menihilkan hak seseorang warga negara untuk mendapatkan keadilan. 24. Di banyak negara, proses penunjukan seorang akademisi menjadi profesor merupakan wewenang dari masing-masing universitas. Di Jerman misalnya, proses pengangkatan sebagai profesor ini disebut proses “habilitasi”, yaitu proses dimana seorang akademisi diwajibkan untuk memenuhi ketentuan tertulis seperti thesis habilitasi atau tulisan kumulatif yang menjelaskan hubungan antara berbagai paper yang ditulis setelah melewati program doktoral dan juga ketentuan lisan seperti memberikan berbagai kuliah dan seminar [https://www.jga.uni- jena.de/en/Postdocs/Academic+careers/Habilitation.html, diakses 27 Mei 2020]. Proses habilitasi ini dipimpin dan dibimbing oleh “Komite Habilitasi” yang beranggotakan beberapa profesor di universitas tersebut, yang akan menerima pendaftaran kandidat habilitasi, memberikan mentoring dan kemudian melaksanakan evaluasi awal dan akhir hingga memberikan hasil akhir dari proses habilitasi tersebut [https://www.zu.de/info- wAssets/forschung/dokumente/en/Habilitation-Process_FAQs.pdf, diakses 27 Mei 2020]. Di Universitas Cambridge yang merupakan salah satu universitas tertua di dunia, proses ini juga dilakukan secara internal melalui tiga tingkat di tingkat Faculty atau Fakultas, School atau Sekolah, dan kemudian di tingkat Universitas atau General Board of the Faculties [https://www.admin.cam.ac.uk/reporter/2017- 18/weekly/6505/section8.shtml#heading2-13, diakses 27 Mei 2020]. 25. Sebaliknya, di Indonesia, proses kenaikan pangkat dosen menjadi Guru Besar dimulai di Universitas mulai dari tingkat departemen, Dekan Fakultas dan setelah disetujui kemudian dilanjutkan ke Dewan Guru Besar di tingkat fakultas, ke Dewan Guru Besar di tingkat Universitas, dan kemudian diusulkan kepada Rektor Universitas. Meskipun pengusulan seorang dosen sebagai guru besar sudah memenuhi proses yang tidak singkat tersebut oleh pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi dibidang yang sesuai 20 dengan orang yang diusulkan, tetap harus ada permohonan pengusulan yang diajukan oleh pihak Universitas kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (“Kemendikbud”) (sebelumnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi), dan keputusan terakhir berada di tangan Kemendikbud untuk menentukan apakah berkas permohonan pengusulan tersebut dapat diterima atau tidak. 26. Menurut hukum pengaturan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan Jabatan Akademik telah diatur dalam UU Guru dan Dosen. Dalam Pasal 48 ayat (4) dinyatakan bahwa pengaturan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan tinggi. Kemudian dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) bahwa Profesor adalah merupakan jabatan akademik tertinggi. Adapun dalam Pasal 50 ayat (4) secara tegas dinyatakan bahwa “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi”. 27. Dalam praktiknya, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menunjuk lagi suatu Tim Penilai, padahal seharusnya hanya memberikan rekomendasi mengenai apakah syarat administrasi kenaikan jabatan sudah dipenuhi dalam suatu berkas pengusulan. Selain itu, ironisnya, tidak ada batasan jelas pada Kemendikbud untuk memastikan bahwa pihak yang diminta untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah pihak yang benar berkompeten dan memiliki keahlian di rumpun ilmu yang sama dengan pihak yang diusulkan. 28. Proses sebagaimana diuraikan di atas adalah bentuk tafsir pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen sebagaimana akan dijelaskan di bawah, dimana frasa “sesuai dengan peraturan perundang- undangan” dalam pasal tersebut menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. 29. Bahwa sesungguhnya materi isi Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen telah menimbulkan multitafsir. Salah satu bentuk dari multi tafsir ini adalah dengan diterbitkannya Permendikbud No. 92/2014, PO-PAK 2014 dan PO-PAK 2019 oleh Kemendikbud yang menafsirkan bahwa putusan akhir pengangkatan jabatan akademik dari perguruan tinggi ada pada Kemendikbud. Dalam praktik, penilaian terhadap syarat administratif untuk 21 menjadi Guru Besar yang multitafsir tersebut, kemudian dipraktikkan lagi dengan cara pemeriksaan karya ilmiah yang dilakukan oleh profesor dan/atau Dosen yang tidak memiliki otoritas, karena tidak dalam rumpun ilmu dan cabang ilmu yang sama, karena adanya campur tangan dari Kemendikbud. 30. Bahwa dalam praktiknya banyak ditemukan hal yang ironis dalam memberikan makna terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, karena ketentuan ini dapat dimaknai lain dengan menggunakan ketentuan Pasal 70 UU Guru dan Dosen tersebut, bahwa seolah-olah “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pengangkatan menjadi Guru Besar” merupakan kewenangan dari Kemendikbud dan bukan merupakan kewenangan dari Satuan Pendidikan Tinggi. Dimaknai dan ditafsirkan bahwa pengangkatan Guru Besar sama dengan “kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen”. 31. Dalam memaknai “peraturan perundang-undangan” terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, Kemendikbud memaknainya salah satunya dengan menerbitkan PO-PAK 2014 yang kemudian digantikan oleh PO-PAK 2019, meskipun seharusnya yang berlaku secara khusus untuk Universitas Indonesia, tidak boleh dimaknai lain selain dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. 32. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia bukanlah peraturan yang diberikan secara eksklusif kepada Universitas Indonesia, karena terhadap Institut Teknologi Bandung diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, terhadap Institut Pertanian Bogor diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, dan terhadap Universitas Gadjah Mada diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada. 33. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, Pasal 4 secara tegas menyatakan bahwa “UI merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang 22 akademik dan non-akademik secara otonom”. Kemudian diterangkan pula dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e bahwa tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar adalah “melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor” (Bukti P-3). Tindakan lanjut dari Rektor Universitas Indonesia bukan untuk meminta persetujuan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi harus dimaknai sebagai bentuk pemberitahuan adanya pengangkatan Guru Besar di Universitas Indonesia yang sudah mendapat persetujuan dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. 34. Pemaknaan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang berakar dari frasa “sesuai dengan peraturan perundang- undangan” ini juga bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana pengangkatan Guru Besar yang dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi, dimaknai dengan “pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan, dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa diatur dalam Peraturan Menteri”. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan kepada Kemendikbud sebagai Pembina Jabatan Akademik Dosen dalam menaikkan jabatan Akademik Dosen. 35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, seharusnya tidak berlaku terhadap Universitas Indonesia, bukan saja karena kedudukan Peraturan Menteri secara hierarki peraturan perundang-undangan lebih rendah dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, akan tetapi terhadap Universitas Indonesia ada pengaturan tersendiri sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. 36. Bahwa sesungguhnya, Permohonan ini tidak bertujuan untuk “mengutuk” para Profesor ataupun pejabat tinggi Kemendikbud, karena mereka telah melakukan censorship atau menjadi “cartel” dalam memberikan persetujuan 23 atas penilaian angka kredit jabatan fungsional Dosen. Tidak juga untuk menghalangi bimbingan yang marak dilakukan oleh pihak-pihak dalam melakukan penulisan karya ilmiah untuk membantu menulis karya ilmiah yang “terindeks dalam scopus dan dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi”. Akan tetapi, permohonan ini adalah upaya meluruskan ketentuan yang berlaku khusus bagi Universitas sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Bukan pula untuk mengembangkan sikap eksklusif yang telah diberikan oleh pemerintah, tetapi sekali lagi sebagai upaya menegakkan aturan yang berlaku dan dibuat secara khusus. 37. Bahwa censorship untuk menjadi Guru Besar yang dialami oleh Klien kami ini terjadi berdasarkan penilaian seorang Guru Besar oleh mereka yang ilmu dan pengalamannya bukan termasuk “rumpun ilmu dan cabang ilmunya” yang sama dengan ilmu yang dinilai. Bahwa oleh karena paper atau makalah yang menjadi syarat untuk kenaikan pangkat, menurut reviewer, “…terbit belum cancelled namun sekarang sudah cancelled, tulisan tidak baik karena penamaan persamaan tidak sistematis dan terlalu basic menyatakan teori genetic algorithma… tidak dapat dipakai sebagai syarat khusus. Usulan ditolak”. Meskipun senyatanya paper tersebut telah dinilai oleh Guru Besar yang mempunyai rumpun ilmu dan cabang yang sama dan sudah dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk direkomendasikan menjadi Guru Besar. 38. Pernyataan reviewer yang berpendapat seolah-olah jurnal yang sudah dibatalkan statusnya di indeks Scopus dan tidak lagi terdaftar dalam indeks Scopus, maka seluruh paper yang pernah terindeks di Scopus menjadi tidak diakui lagi sebagai paper dalam jurnal yang terindeks Scopus adalah tidak benar dan tidak beralasan. Hal ini secara tegas dari jawaban pihak Elsevier (Singapore) Pte Ltd, perusahaan pemilik Scopus, yang antara lain menyatakan bahwa: “In the case of discontinued journals, all papers published before the date of discontinuation shall remain indexed in Scopus, while the forward flow of indexing is stopped. We see no reason to remove papers of discontinued journals, published in the years that the journal still met the criteria for Scopus indexing.” (Bukti P-4) Terjemahan dari penerjemah tersumpah adalah sebagai berikut: 24 “Terkait jurnal yang tidak dilanjutkan, seluruh artikel yang diterbitkan sebelum tanggal penghentian akan tetap diindeks di Scopus, sedangkan untuk terbitan selanjutnya tida. Kami tidak melihat ada alasan untuk menghapus makalah dari jurnal yang tidak dilanjutkan, yang diterbitkan di tahun-tahun ketika jurnal tersebut masih memenuhi kriteria indeks Scopus.” (Bukti P-4) 39. Dalam praktiknya, aturan tentang pengangkatan Guru Besar yang termasuk juga diberlakukan kepada perguruan tinggi negeri badan hukum karena adanya frasa “sesuai peraturan perundang-undangan” dilakukan berdasarkan Permendikbud No. 92/2014, serta PO-PAK 2014 dan kemudian PO-PAK 2019. 40. Peraturan tersebut dibentuk dalam rangka untuk mengambil alih kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik termasuk Guru Besar yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen sebagai akibat adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengambil-alihan kewenangan ini adalah salah satu bentuk dari penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan penetapan jenjang jabatan akademik dan penilaian karya akademik sesuai rumpun ilmu dan cabang ilmu. 41. Pengambil-alihan tersebut dapat membawa dampak lebih lanjut terhadap kebebasan mimbar akademik yang dijunjung dalam kehidupan kampus/universitas karena materi peraturan di bawah undang-undang dapat ditetapkan sesuai dengan keinginan dari pemerintah. Artinya, aturan dapat dibuat tanpa memperhatikan standar akademik dan menjadi bentuk penyimpangan otoritas dan wibawa ilmiah yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan penilaian terhadap karya ilmiah. 42. Meski demikian, benar adanya bahwa kami tidak mempunyai daftar “korban” pembunuhan karir dosen di perguruan tinggi yang telah dijagal dengan pisau Permendikbud No. 92/2014 serta PO-PAK 2014 dan kini PO-PAK 2019. Akibat dari berakhirnya karir dari banyak dosen di perguruan tinggi ini, entah sudah berapa banyak dosen, mahasiswa dan mahasiswi yang haknya untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dirampas sebagai dampak dari frasa dalam Pasal 50 25 ayat (4) UU Guru dan Dosen, dan karenanya berlawanan dengan hak yang dijamin oleh negara dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Mengenai Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen 43. Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 44. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen terlihat jelas, namun sesungguhnya selain pada materi muatannya mengandung ketidakpastian, dalam pelaksanaannya juga telah diberi pengertian dan tafsir lain oleh Kemendikbud. Secara substantif, materi muatan bunyi Pasal 50 ayat (4) tersebut mengandung kaidah hukum bahwa seleksi, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi, namun dengan adanya tambahan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” kaidah hukum tersebut seakan-akan menjadi disimpangi oleh frasa tersebut karena frasa “peraturan perundang-undangan” dapat diartikan sebagai segala jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk peraturan pemerintah atau peraturan di bawahnya. Oleh karena itu, sangat ironis kaidah hukum yang secara jelas dan tegas ditentukan tersebut diingkari atau dinegasikan sendiri apabila ada peraturan perundang-undangan sekalipun tingkatannya di bawah undang- undang – yang mengatur seleksi, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu tersebut. 45. Bahwa sepatutnya dalam memaknai frasa “peraturan perundang-undangan” terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, harus dilihat kasus per kasus dalam arti dilihat masing-masing satuan pendidikan tinggi, misalnya untuk UI, yang berlaku secara khusus untuk Universitas Indonesia, 26 tidak boleh dimaknai lain selain Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. 46. Bahwa dalam praktik pengangkatan Guru Besar, termasuk di Universitas Indonesia selalu digunakan Permendikbud No. 92/2014 serta PO-PAK 2019 yang menentukan antara lain bahwa keputusan akhir penerimaan dan/atau penolakan jabatan dosen (Guru Besar) ada pada Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) yang saat ini menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud. 47. Bahwa frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang telah ditafsirkan Kemendikbud dengan menerbitkan Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019 kalau tidak mau dikatakan sebagai bentuk dari oligarchy (Black's Law Dictionary, 8th ed. 2004, hal 3450) adalah bentuk dari sentralisme dalam penentuan, penetapan dan pengangkatan jabatan akademik dosen (Guru Besar). Meskipun tidak secara langsung, hal yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU- VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010, yang antara lain menyatakan: “Menurut Mahkamah, ...karena pandangan demikian sama halnya dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, kreasi, dan sumber daya dari masyarakat. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Sentralisme justru kontra produktif dengan nilai-nilai demokrasi yang berarti kembali ke etatisme, sesuatu yang telah ditinggalkan dan ditanggalkan oleh negara-negara penganut demokrasi modern seperti Indonesia.” (hal 378 paragraf 3.26) 48. Dengan adanya Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019 tersebut, maka kewenangan seleksi, penetapan dan pengangkatan jabatan akademik dosen (Guru Besar) menjadi berpindah dari satuan Pendidikan Tinggi kepada Kemendikbud. Pengambilalihan kewenangan itu seakan-akan tidak melanggar hukum karena adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. Kewenangan yang diberikan kepada satuan Pendidikan 27 Tinggi menjadi seolah-olah bersyarat, yaitu hanya bisa dilaksanakan jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan (apapun jenis peraturan tersebut). Apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur berbeda tersebut, dalam hal ini Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019. Di sinilah, materi muatan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen tersebut pada dirinya sendiri (an sich) memuat ketidakpastian hukum sehingga telah ditafsirkan dan/atau dipraktikkan secara berbeda sesuai kepentingan Kemendikbud. 49. Aturan hukum dalam suatu undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku secara khusus dapat “dinihilkan” begitu saja dengan aturan di bawah undang-undang, yaitu Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019 yang dibuat hanya secara internal dalam Kemendikbud. Akibat adanya pengertian dan tafsir lain dari Kemendikbud tersebut adalah bahwa Kemendikbud sejatinya telah melanggar asas lex certa dan lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan. Akibat materi muatan yang mengandung ketidakpastian dan multitafsir yang kemudian dimanfaatkan dengan penerbitan peraturan yang memuat adanya pengertian dan tafsir lain dari Kemendikbud jelas-jelas telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan telah menimbulkan kesewenang-wenangan serta melanggar atau bertentangan secara nyata dengan prinsip negara hukum serta jaminan adanya kepastian hukum sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945. 50. Bahwa pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik di perguruan tinggi, pada dasarnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perguruan tinggi. Terkait dengan permohonan ini, proses ini dilakukan dengan cara diusulkan oleh Ketua Departemen Matematika FMIPA UI kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura & Adm. Umum FMIPA UI. Menindaklanjuti usulan tersebut, selanjutnya Dekan FMIPA UI meminta kepada Dewan Guru Besar FMIPA UI untuk melakukan penilaian atas berkas usulan kenaikan Jabatan ke Guru Besar. Bahwa kemudian Dewan Guru Besar FMIPA UI meminta kepada Dekan FMIPA UI untuk dapat mengangkat Penilai Eksternal (External Reviewer) dan 28 kemudian Dekan FMIPA UI menunjuk Tim Penilai Independen dari Guru Besar FMIPA ITB yaitu Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, MSc., Ph.D dengan kelompok keilmuan Matematika Kombinatorika dan Prof. Dr. Irawati, M.S dengan kelompok keilmuan Aljabar. 51. Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Guru Besar FMIPA UI pada tanggal 13 Mei 2019, berkas usulan kenaikan jabatan atas nama Pemohon dinyatakan memenuhi syarat sehingga disetujui untuk diteruskan ke Rektor UI, dan oleh karenanya Ketua Dewan Guru Besar FMIPA UI meminta Dekan FMIPA UI untuk memproses kenaikan jabatan Pemohon ke Guru Besar. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2019, Dekan FMIPA UI mengajukan usulan kenaikan Jabatan Fungsional atas nama Pemohon kepada Rektor UI untuk diproses lebih lanjut. 52. Bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Guru Besar UI tanggal 29 Mei 2019, disarankan agar diajukan karya ilmiah di jurnal internasional atau prosiding internasional atau jurnal nasional terakreditasi untuk menutupi kekurangan minimal 4,5 Angka Kredit (AK). Menindaklanjuti saran tersebut, Dekan FMIPA UI kemudian menyampaikan kembali usulan kenaikan Jabatan Fungsional ke Guru Besar atas nama Pemohon dengan menambahkan karya ilmiah Pemohon, sebagaimana ternyata dalam Nota Dinas Nomor: ND-792/UN2.F3.D/SDM.00.02/2019 tanggal 4 Juli 2019. Pada tanggal 20 September 2019, Rapat Pleno Dewan Guru Besar UI memutuskan menyetujui usul kenaikan jabatan ke jenjang Guru Besar atas nama Pemohon. 53. Bahwa karya ilmiah Pemohon yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dalam jabatan Guru Besar telah pula diperiksa dan divalidasi dengan baik oleh Rektor UI sehingga Rektor UI turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah Pemohon telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik dan norma hukum. Bahwa selanjutnya Rektor UI mengajukan berkas usulan atas nama Pemohon tersebut kepada Kemendikbud melalui Tim Penilai Pusat sesuai dengan Surat Nomor: S- 817/UN2.R/SDM.00.02/2019 tanggal 4 Oktober 2019 Perihal: Usul Penilaian PAK Jabatan Fungsional Dosen a.n. Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. 54. Bahwa kekacauan proses penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar terjadi karena adanya Permendikbud No. 92/2014 serta PO-PAK 2019 yang 29 mengabaikan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia khususnya Pasal 41 ayat (1) huruf e, bahwa tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar adalah “melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor” sebagaimana telah PEMOHON uraikan di atas. 55. Bahwa sejatinya, Menteri Pendidikan dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (saat ini menjadi Dirjen Dikti pada Kemendikbud) tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang tidak jelas sekalipun, termasuk memberikan interpretasi dasar menurut hukum (rechtmatige heid) dan dasar hukum menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan (nood zakelijk heid) dalam melakukan proses penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar. Namun, faktanya sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bunyi ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang mengandung multitafsir dan ketidakpastian telah dimanfaatkan dengan adanya penerbitan Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019 yang mengambil alih kewenangan satuan Pendidikan Tinggi untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik dosen (Guru Besar). 56. Sesungguhnya, berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) dengan Pihak Pemerintah (dalam hal ini Kemendikbud) atas rancangan bunyi ketentuan tersebut, yaitu tanggal 23 November 2005 (http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200206-031928- 4562.pdf), dapat diketahui bahwa pada saat pembahasan itu, bunyi Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen dimaksudkan untuk memberikan pembaharuan dalam bidang pendidikan tinggi seperti best practice yang ada, sehingga seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik dosen (termasuk Guru Besar) sepenuhnya menjadi kewenangan satuan Pendidikan Tinggi. Akan tetapi, karena pada waktu itu (tahun 2005) dipandang belum semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki kualitas yang sama, maka dimasukkanlah frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam pembahasan itu, juga terungkap bahwa 30 paling tidak diperlukan sepuluh tahun lagi agar kewenangan itu dapat sepenuhnya dapat dijalankan oleh satuan Pendidikan Tinggi. Artinya, ada niat dan maksud dari pembentuk undang-undang pada waktu itu bahwa memang kewenangan itu diberikan kepada satuan Pendidikan Tinggi, namun perlu waktu paling tidak sepuluh tahun lagi sehingga ditambahkanlah frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” untuk mengakomodir kekhawatiran mengenai belum meratanya kualitas perguruan tinggi di Indonesia. 57. Oleh karena itu, dengan telah berlalunya lebih dari sepuluh tahun sejak UU Guru dan Dosen diundangkan pada Desember 2005, seharusnya kewenangan untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik (termasuk Guru Besar) menjadi kewenangan sepenuhnya dari satuan Pendidikan Tinggi. 58. Kiranya perlu Pemohon sampaikan dialog yang terjadi antara Pemerintah dan DPR RI terkait dengan hal tersebut, yaitu sebagai berikut: “KETUA RAPAT: Ya pemerintah, ini memang pak nanti kalau masing-masing perguruan tinggi menetapkan ini bisa kacau juga ini. Selama memang ini ditentukan oleh pemerintah walaupun dosennya itu misalnya di UMI begitukan tempatnya Pak Mansyur dulu tapi tetap kualifikasi-kualifikasi itu kewenangan jenjang jabatan akademik tetap dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan oleh setiap perguruan tinggi pak. PEMERINTAH: Kalau kita mengarah kepada best practis di dunia memang kredibilitas professorship itu sangat ditentukan oleh perguruan tingginya, mereka yang menentukan. Tapi kalau misalnya sebuah univesitas, taruhlah universitas negeri atau swasta memboros-boroskan pemberian gelar akademik itu, dia pindah ida nggak akan dicabut, dia hilang saja profesornya begitu dia keluar dari sana. Jadi, bisa saja orang yang sudah dihargai professor di sebuah perguruan tinggi negeri atau swasta yang murah memberikan itu, waktu dia melamar ke tempat lain mungkin asisten professor. Tapi kalau dia mau dan dibayar untuk itu ya dia terima. Sebaliknya ada orang yang baru asisten professor di sebuah universitas 31 yang baik dirayu-rayu ditawarkan tidak menjadi apa langsung misalnya menjadi paling tidak asociate professor. KETUA RAPAT: Itu kira-kira 10 tahun yang akan datang baru bisa diterapkan itu pak. PEMERINTAH: Ya tidak artinya apakah kita menuju kepada kepercayaan memberikan kualifikasi akademik perguruan tingginya, sehingga mereka menggafer dirinya. KETUA RAPAT: Atau kalau begini, kita tambah saja selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ANGGOTA: Kalau nggak salah yang tengah berjalan sekarang pak, tidak seperti itu yang berjalan sekarang tetap melalui PP pak. Jadi ke Kopertis juga ke Dikt yang tengah berjalan sekarang. KETUA RAPAT: Ini memang semacam pembaruan ini. Jadi pembaharuan ini memang diharapkan bahwa kalau luar negeri itukan yang mengangkat Arif Budiman ini bukan pemerintah itu adalh universitanya. Tapi memang yang disampaikan Pak Fasli ini adalah perguruan tingginya yang menetapkan itu. Cuma di Indonesia ini perguruan tinggi ini tiba-tiba nanti di sana di Mamuju wah sudah di angkat professor di sana. Nah ini memang juga, makanya saya bilang ini 10 tahun ke depan baru mungkin atau sekian tapi untuk langsung diberlakukan ini nanti tiba-tiba muncul sejumlah itu. Nah ini memang harus menjadi pertimbangan pak, ini memang tiba-tiba terjadi inflasi, inflasi besar-besaran. ANGGOTA: Saya kira pak untuk tidak rancu ini lebih baik sebaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang tengah berjalan Sekaran masih cukup ini, jadi tidak seperti yang tercantum, kalau itu diberlakukan ini bisa menimbulkan variable-variabel yang tidak akan bisa jadi standar. Seperti yang disampaikan bapak Fasli, misalnya suatu perguruan tinggi swasta mengangkat seorang, di perguruan tinggi lain belum tentu diakui dan dia tidak lagu, nah ini jadi pameo nanti. 32 KETUA RAPAT: Dan saya juga tidak perlu …. Oleh karena itu jadi teman-teman ini mengusulkan ada tambahan dengan sesuai dengan ya jadi ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan. ANGGOTA F-PKS (AAN ROHANAH M.Ag): Intrupsi Pak Ketua. Apa yang menjadi pembicaraan, saya rasa ini perlu dipertimbangkan, tetapi kita juga harus mengadakan reformasi dari keadaan yang berlaku saat ini. Sebab banyak sekali yang sudah memenuhi persyaratan tapi ternyata tidak dapat gelar. Karena panjangnya birokrasi atau sulitnya birokrasi. Sehingga tetap ada pintu yang harus dibuka dalam UU ini bahwa, kalau dibatasi dengan peraturan perundang-undangan, tapi UU- nya masih yang lama, saya rasa sama saja tidak berlaku keingingan reformasi melalui UU ini. KETUA RAPAT: Ya ini memang juga persoalan ya, dengan peraturan perundang- undangan ini saya kira sudah elegan ya, dengan PP boleh dengan peraturan menerti juga boleh, bisa peraturan menteri dengan peraturan presiden juga boleh. ANGGOTA: Sekarang ini yang berlaku bagaimana pak? Kan sudah ad aitu mengenai jabatan akademik itu kan Menteri itu. KETUA RAPAT: Keputusan Menteri itu bisa diperbaiki itu, sesudi dengan keinginan Ibu Aan. Oke ya? (KETOK 1 X) Ya jadi peraturan Menteri yang menghalangi yang tidak membuka pintu itu sekalian dibuka-buka sedikitlah sesuai dengan perkembangan jamannya begitu….” (vide halaman 652 s/d 656 Risalah Pembahasan Rancangan Undang- Undang Tentang Guru dan Dosen Dalam Pembicaraan Tingkat I tanggal 23 November 2005 antara Panitia Kerja DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) (Bukti P-10) 33 59. Dari dialog atau pembahasan itu terlihat dengan jelas bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen merupakan pembaharuan yang diperlukan dalam dunia Pendidikan Tinggi. Hal itu bahkan sangat nyata dipertahankan oleh Pemerintah karena menjadi best practice di dunia. Namun karena kekhawatiran tidak meratanya standar mutu atau kualitas perguruan tinggi, maka ditambahkan adanya “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sehingga hal itu justru menjadikan kaidah hukum yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (4) menjadi tidak pasti dan bahkan dapat “dibatalkan” hanya dengan adanya suatu peraturan menteri saja. 60. Materi muatan Pasal ini jelas-jelas telah melanggar hak konstitusional PEMOHON untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup Pemohon dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dalam penerapannya Pasal 50 ayat (4) tersebut juga telah berakibat dilanggarnya hak konstitusional Pemohon atas pekerjaan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. 61. Pemohon telah memenuhi kualifikasi untuk dapat diangkat sebagai Guru Besar dan telah diseleksi serta dinilai oleh FMIPA UI dan UI melalui proses seleksi dan penilaian yang panjang terhitung dari tahun 2016 sampai dengan Oktober 2019. Penilaian ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia khususnya Pasal 41 ayat (1) huruf e, bahwa tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar “melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor”. Namun proses seleksi dan penilaian itu menjadi seolah-olah tidak ada artinya karena dinihilkan begitu saja oleh Kemendikbud yang menolak usulan Rektor UI sehingga Pemohon terpaksa untuk tidak melanjutkan karirnya sebagai Dosen di FMIPA UI. Pengabdian sebagai Dosen selama 40 tahun dan kebutuhan Departemen Matematika FMIPA UI akan Guru Besar – karena saat ini tidak ada Guru Besar di Departemen Matematika FMIPA UI – serasa sirna dalam sekejap akibat penolakan yang dilakukan oleh Kemendikbud mengingat kewenangan untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan Guru Besar dinterpretasikan sebagai ada pada Kemendikbud karena adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” 34 dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. Hal ini tentunya merupakan bentuk penyelewengan terhadap hak Pemohon atas pekerjaan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Padahal seharusnya Mendikbud menjunjung tinggi kaidah hukum yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (4) tersebut sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945 dan juga tidak secara semena-mena melanggar hak Pemohon atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Apabila kaidah hukum dalam Pasal 50 ayat (4) tersebut tidak dapat disimpangi oleh peraturan yang lebih rendah, atau dengan kata lain kewenangan untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan Guru Besar sepenuhnya ada pada satuan Pendidikan Tinggi, maka sudah barang tentu Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. 62. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 50 UU Guru dan Dosen, tidak dapat diberikan makna lain dengan menggunakan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bahwa seolah-olah “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, termasuk pengangkatan menjadi Guru Besar, merupakan kewenangan dari Kemendikbud dan bukan merupakan kewenangan dari Satuan Pendidikan Tinggi. Sebab ketentuan ini tidak dapat dimaknai dan ditafsirkan bahwa pengangkatan Guru Besar sama dengan “kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen”. 63. Bahwa dalam memaknai “peraturan perundang-undangan” terhadap ketentuan Pasal 50 UU Guru dan Dosen, yang berlaku secara khusus untuk Universitas Indonesia, tidak boleh dimaknai lain selain dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. 64. Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa “UI merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom”. Dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar adalah 35 “melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor”. 65. Bahwa pemaknaan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 50 UU Guru dan Dosen berakar dari frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” semakin tegas dan terang dengan melihat ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana pengangkatan Guru Besar yang dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi disamakan dengan “pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan, dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa diatur dalam Peraturan Menteri”. Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan kepada Kemendikbud sebagai Pembina Jabatan Akademik Dosen dalam menaikkan jabatan Akademik Dosen. 66. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, seharusnya tidak berlaku terhadap Universitas Indonesia, karena kedudukan Peraturan Menteri lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus Universitas Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. 67. Bahwa dalam memberikan penilaian sebagai proses penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan sebagai berikut: “Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya”. 68. Bahwa proses administratif untuk menguji dan atau menilai satu karya ilmiah sebagai bentuk kebebasan akademik merupakan wewenang dari profesor atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah, dimana pengujian itu dapat dinyatakan dilakukan secara bertanggungjawab kalau dilakukan oleh 36 profesor atau dosen yang mempunyai keahlian atau disiplin ilmu yang sama atau sesuai dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu yang diberikan penilaian. 69. Bahwa konsep penilaian karya ilmiah menurut Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada hakekatnya adalah proses melindungi ilmu dan keahlian agar ditafsirkan secara benar sesuai dengan kaedah ilmu yang ditafsirkan. Bukan dapat ditafsirkan sesuai dengan kehendak penafsir yang tidak termasuk dalam rumpun ilmu dan cabang ilmu yang ditafsirkan. 70. Bahwa dengan mengambil contoh karya ilmiah Pemohon yang ditulis dengan kaedah ilmu matematika, telah diperiksa Tim Penilai Independen dari Guru Besar FMIPA ITB yaitu Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, MSc., Ph.D dari kelompok keilmuan Matematika Kombinatorika dan Prof. Dr. Irawati, M.S dari kelompok keilmuan Aljabar. Akan tetapi, karya ilmiah Pemohon itu ditafsirkan ulang oleh Guru Besar yang tidak mempunyai kesamaan “rumpun ilmu dan cabang ilmunya” dengan Pemohon di bidang Matematika, yaitu Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen seorang Guru Besar di bidang elektro pada Institut Teknologi Bandung yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang elektro di dalam dan luar negeri, Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si yang merupakan Guru Besar di bidang Fisiologi/Genetika Molekuler Tanaman pada Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, dan Prof. Dr. Sutikno, M.T yang merupakan seorang Guru Besar di bidang Fisika pada Universitas Negeri Semarang. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan oleh ketiga Guru Besar yaitu Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen, Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si dan Prof. Dr. Sutikno, M.T ini bukanlah dilakukan oleh dosen yang memiliki otoritas dan berwibawa sesuai dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. 71. Bahwa pemilihan ketiga orang reviewer karya ilmiah Pemohon, secara pasti dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (yang saat ini menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi), sesuai dengan Permendikbud No. 92/2014 serta PO-PAK 2019. 72. Bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (yang saat ini menjadi Direktur Jenderal Pendidikan 37 Tinggi) tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang tidak jelas sekalipun, termasuk memberikan interpretasi dasar menurut hukum (rechtmatige heid) dan dasar hukum menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan (nood zakelijk heid) dalam menilai satu karya ilmiah yang dilakukan profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 73. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam menilai satu karya ilmiah yang dilakukan profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya, harus dilakukan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan prinsip adanya kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. 74. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terlihat nyata bahwa materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen pada dirinya sendiri mengandung ketidakpastian dan multitafsir yang dapat disimpangi oleh peraturan di bawahnya sehingga bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu, agar materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen tentang proses penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar, tidak melanggar UUD 1945 dan sesuai dengan prinsip adanya kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, maka materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa seleksi, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar merupakan kewenangan dari Rektor, tanpa ada campur tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 38 D. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir serta keterangan para ahli dan/atau saksi yang akan didengar dalam pemeriksaan Permohonan a quo, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “seleksi, penetapan dan pengangkatan jenjang jabatan akademik, termasuk Guru Besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 yang telah disahkan dalam persidangan pada 28 Juli 2021 dan 24 Januari 2022, kecuali bukti P-17 sampai dengan bukti P-21, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Print Out Jawaban Elsevier tanggal 16 Oktober 2020; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Sri Mardiyati; 39 6. Bukti P-6 : Fotokopi NPWP Sri Mardiyati; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pengangkatan Sri Mardiyati sebagai lektor kepala; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Usul Penilaian PAK 04 Oktober 2019; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Nota Dinas Nomor: ND-6017/UN2.R4.1/ SDM.01.01/2019 tanpa tanggal, Hal: Informasi Kenaikan Jabatan ke Guru Besar a.n. Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom.; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen Dalam Pembicaraan Tingkat I tanggal 23 November 2005 antara Panitia Kerja DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pengusulan Pemohon oleh FMIPA ke Rektorat; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Hasil penilaian oleh Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, MSc., Ph.D. dengan kelompok keilmuan Matematika Kombinatorika dan Prof. Dr. Irawati dengan kelompok keilmuan Aljabar; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Keterangan Ketua Departemen Matematika FMIPA UI mengenai jumlah Doktor di Departemen Matematika pada tahun 2019 hingga 2021; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Komunikasi Pemohon dengan Penilai dari Universitas Indonesia, Bapak Prof. Dr. Rizky Rosjanuardi, M.Si; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Komunikasi Pemohon dengan Penilai dari Universitas Andalas, Bapak Prof. Dr. Syafrizal Sy; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Komunikasi Prof. Abdul Haris (Dekan FMIPA UI) dengan Prof. Usman Sumo Friend Tambunan; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 70914/A2.3/KP/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Screenshot laman web Scopus (www.scopus.com) menunjukkan hasil pencarian artikel – artikel yang ditulis Pemohon yang terindeks Scopus; 40 19. Bukti P-19 : Fotokopi Screenshot laman web Scopus mengenai artikel berjudul “Solving multiple traveling salesman problem using K-means clustering-genetic ant conony system algoritm”; 20. Bukti P-20 : Fotokopi artikel Hamdan, B., Bashir, H., & Cheaitou, A. (2021). “A novel clustering method for breaking down the symmetric multiple traveling salesman problem”. Journal of Industrial Engineering and Management, 14(2), 199-217; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Screenshot laman web Journal of Industrial Engineering and Management, Indexing. Selain itu, Pemohon mengajukan ahli bernama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 27 September 2021 dan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan pada 2 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut: Pemohon dalam perkara ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 terhadap norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pemohon mendalilkan bahwa norma pasal dan ayat dimaksud bertentangan dengan norma UUD 1945. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “seleksi, penetapan, dan penetapan jenjang akademik, termasuk guru besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi tanpa campur tangan menteri”. Norma Pasal 54 ayat (4) yang dimohonkan untuk diuji tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan norma 2 ayat di atasnya, yang pada intinya mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang yang akan diangkat menjadi dosen wajib mengikuti seleksi, ayat (2). Namun, seorang dapat pula diangkat secara langsung menduduki jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian 41 terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki, ayat (3). Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tersebut ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Norma yang empat ini, hemat saya, telah dengan jelas dan tegas mengatur bahwa undang-undang memberikan kewenangan dan sekaligus memberikan pendelegasian pada satuan pendidikan tinggi untuk membentuk peraturan peraturan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dalam norma ayat (2) dan (3) norma Pasal 50 undang-undang dimaksud. Satuan perguruan tinggi yang dimaksud oleh UU 14/2005 tersebut adalah setiap perguruan tinggi yang keberadaannya diakui secara sah oleh undang-undang tersebut. Setiap perguruan tinggi, sebagaimana kita maklum dipimpin oleh rekor. Jadi pejabat yang berwenang dan diberikan delegasi untuk membentuk peraturan, untuk melaksanakan norma ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 14/2005 tersebut adalah rektor satuan perguruan tinggi tersebut. Karena itu pada hemat saya, jika ada lembaga lain yang membentuk peraturan untuk melaksanakan norma, ayat, dan pasal tersebut secara formil dapat dinyatakan oleh Mahkamah Agung sebagai tidak sah karena dibentuk oleh pejabat yang tidak diberi delegasi oleh undang-undang dan juga tidak didasari oleh kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Rumusan frasa demikian memang membuka peluang terjadinya perbedaan dalam pengaturan seperti syarat- syarat seleksi, penetapan, dan penetapan jenjang akademik antara satuan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Hal ini tentu tidak sehat bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi karena tidak ada standar secara nasional yang berlaku untuk melakukan seleksi terhadap calon dosen dan penetapan jenjang jabatan akademik. Karena itu, berkaitan dengan paragraf di atas, saya berpendapat ketentuan seleksi dan penetapan jenjang akademik, seharusnya dituangkan dan diatur di dalam undang-undang itu sendiri atau undang-undang tersebut mendelegasikannya kepada peraturan pemerintah. Dengan dua alternatif itu, jika sekiranya undang-undang atau peraturan pemerintah memerlukan adanya ketentuan-ketentuan teknis yang menyangkut peraturan pelaksanaan, maka peraturan pemerintah itulah yang mendelegasikan pengaturan teknis tersebut kepada rektor satuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Dalam kasus Universitas 42 Indonesia (UI), Peraturan Pemerintah yang dimaksud sebenarnya sudah ada, yakni PP No. 75 Tahun 2021. Dalam PP ini ditegaskan bahwa kewenangan-kewenangan mengatur jenjang jabatan dan pengangkatannya ada pada Rektor UI. Karena itu, saya berpendapat, frasa setiap satuan pendidikan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam pasal tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga patut dibatalkan oleh Mahkamah. Dengan dibatalkannya frasa tersebut, maka presiden sesuai kewenangan yang ada padanya, dapat menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang seleksi calon dosen dan penentuan kriteria, serta tata cara penetapan jenjang jabatan akademik. Dengan adanya PP yang berlaku umum tersebut -- tidak secara spesifik berlaku hanya pada satuan perguruan tinggi tertentu (seperti tertuang dalam PP yang mengatur statuta perguruan tinggi tertentu) -- maka akan terdapat keseragaman norma pengaturan untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) dan (3) UU 14/2005. Pokok persoalan lain terkait dengan norma ayat (4) Pasal 50 UU 14/2005 ialah frasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah ketidakjelaskan maknanya dan bersifat multitafsir. Apakah yang dimaksud dengan frasa kalimat ini? Bagaimanakah caranya rektor satuan perguruan tinggi dapat menyusun peraturan untuk melaksanakan norma ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 undang-undang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Jika kita merujuk kepada norma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada banyak jenis peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita ini. Peraturan perundang-undangan manakah yang dimaksud? Frasa yang mengandung ketidakjelaskan makna dan bersifat multitafsir itu menimbulkan kekacauan pada tingkat peraturan yang lebih rendah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi membuat pengaturan sendiri untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) Pasal 50 UU 14/2005 ini dan menganulir kewenangan rektor sebagai pihak yang berwenang dan mendapat pendelegasian oleh undang-undang untuk mengatur lebih lanjut ketentuan norma ayat (4) tersebut. Menteri kemudian dengan peraturan yang dibuatnya menyampingkan kewenangan rektor untuk memutuskan pengangkatan seseorang dalam jabatan akademik, termasuk jejang guru besar. Kewenangan tersebut diserahkannya kepada Direktur Jenderal 43 Pendidikan Tinggi. Persoalan yang ada di sini bukan sekadar adanya keputusan menteri yang bertentangan dengan norma Pasal 50 ayat (4) undang-undang a quo yang kewenangan pengujiannya ada di Mahkamah Agung, melainkan sumber rujukan penerbitan peraturan menteri tersebut bersumber dari norma Pasal 50 ayat (4) yang mengandung ketidakjelasan dan bersifat multitafsir. Kalaulah sekiranya, jalan keluar mengatasi ketidakjelasan dan sifat multitafsir dari rumusan norma Pasal 50 ayat (4) undang-undang a quo, namun Mahkamah berpandangan bahwa pembatalan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” akan menimbulkan kevakuman hukum karena memerlukan amandemen undang-undang a quo atau menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah untuk mengatur hal itu. Maka menurut hemat saya, sangatlah tepat apabila Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, yakni pada Petitum angka 2 dengan menyatakan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “seleksi, penetapan, dan pengangkatan jenjang akademik termasuk guru besar merupakan kewenangan sepenuhnya dari rektor sebagai pimpinan satuan perguruan tinggi tanpa adanya campur tangan menteri”. Dengan pemaknaan seperti itu, maka sifat multitafsir atas frasa “sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku” menjadi hilang, sehingga terdapat kepastian hukum terhadap makna yang dikandung oleh Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 8 September 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan dengan 5 (lima) batas kerugian kfonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 44 Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijadikan sebagai batu uji dalam pengajuan pengujian pasal a quo, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional melainkan menerangkan mengenai Indonesia adalah negara hukum. Demikian pula Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara karena mengatur mengenai tanggung jawab negara terutama pemerintah atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dan pengamanahan jaminan, pengaturan dan penuangan pelaksanaan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memang mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara maupun perorangan, meski demikian perlu dilihat kembali adakah pertautan antara dalil kerugian yang disampaikan oleh Pemohon dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Hal tersebut akan diuraikan lebih jelas pada poin di bawah. 2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tetap melekat pada Pemohon dengan tidak terkurangi maupun terhalangi sedikitpun dengan keberlakuan ketentuan a quo yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Hak Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tetap dapat dilaksanakan oleh Pemohon dimana Pemohon 45 tetap dapat bekerja yang dalam hal ini melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai dosen. Terkait hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan Pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemohon tetap dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maupun ikut dalam kepesertaan jaminan sosial. Selain itu, Pemohon juga tetap dapat memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai dosen dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya maupun dalam pengembangan kompetensinya sebagai dosen sehingga dapat memberikan kontribusi lebih baik terhadap pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan tempat Pemohon bekerja. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tetap dapat diterima Pemohon meskipun Pasal a quo diberlakukan. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut diperoleh oleh Pemohon yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya tempat dimana Pemohon dapat menyampaikan adanya ketidakadilan maupun adanya anggapan kerugian tertentu atas kebijakan negara yang dituangkan dalam UU a quo kepada Mahkamah Konstitusi maupun kepada Pemerintah, dalam hal ini adalah kemendikbud, maupun kepada DPR dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut juga berlaku sama bagi semua dosen di Indonesia, sehingga tidak hanya Pemohon saja yang harus mengikuti ketentuan tersebut. Oleh karenanya telah jelas ketentuan Pasal a quo tidak mengurangi maupun merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan mengenai proses pengajuan Pemohon sebagai Guru Besar FMIPA UI yang oleh Kemendikbud ditolak dan telah diberikan alasannya. DPR berpandangan bahwa hal ini merupakan permasalahan konkrit atas penerapan norma a quo 46 sehingga jelas bahwa permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah permasalahan inkonstitusionalitas norma. Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution, dalam hal ini hanya memutus pengujian pasal yang telah jelas-jelas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan bukan masalah teknis penerapan suatu norma. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang erga omnes, tidak hanya akan mengikat Pemohon tetapi juga setiap orang di Indonesia, mengingat permasalahan yang dibawa oleh Pemohon adalah permasalahan pribadi yang dialami oleh Pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan secara faktual hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan karena standar dan kaidah atau norma dalam Pasal a quo UU 14/2005 adalah tidak pasti karena materi Pasal a quo telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada perguruan tinggi untuk mengatur lebih lanjut seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akadeimk tertentu, termasuk di dalamnya Guru Besar, namun kewenangan itu nyata-nyata telah dinegasikan atau dinihilkan dalam bunyi pasal itu sendiri sebagaimana tercermin dalam frasa “sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (vide perbaikan permohonan hlm 11-12). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan ketentuan Pasal a quo mengatur mengenai kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk melakukan seleksi dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan (3) UU 14/2005 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini tidak diberikan kepada perorangan seperti hal nya Pemohon melainkan kepada satuan pendidikan tinggi maka dalil yang menyatakan bahwa Pemohon dirugikan secara faktual tidaklah benar, apalagi dikaitkan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2, tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal a quo yang diajukan pengujian dalam permohonan a quo. Ketentuan Pasal a quo telah sangat jelas, terlebih Pemohon mencantumkan bagian perdebatan dalam risalah pembahasan UU 14/2005 (vide perbaikan permohonan hlm 30-33) yang menguatkan bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai seperti apa yang diuraikan oleh Pemohon. Oleh karenanya, tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 47 setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan Pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, maka jelas tidak terdapat pertautan antara dalil kerugian Pemohon dengan ketentuan dalam UU 14/2005 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Oleh karenanya tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan pengaturan yang ada dalam Pasal a quo. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo, karena Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: 48 ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Meskipun demikian DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. PANDANGAN UMUM DPR 1. Bahwa pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tujun pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; 2. Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 49 3. Bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. 4. Bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” telah ditafsirkan oleh Pemerintah dan dijadikan dasar untuk menerbitkan Permendikbud No 92/2014 atau bahkan PO-PAK 2013 dan/atau PO-PAK 2019 yang mengambil alih atau menganulir kewenangan satuan Pendidikan tinggi dalam menyeleksi, mengangkat dan penetapan jabatan akademik, termasuk guru besar, sehingga yang berwenang untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik termasuk Guru Besar adalah Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud (vide perbaikan permohonan hlm 12). Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan: a. Bahwa berdasarkan pengaturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU 20/2003), sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (vide Pasal 1 angka 3). Pendidikan dilaksanakan oleh satuan Pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (vide Pasal 1 angka 10). Pada jalur Pendidikan 50 formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (vide Pasal 1 angka 11 jo Pasal 14). Terkait dengan Guru Besar, UU 20/2003 mengatur “pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi (vide Pasal 23). Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi (vide Pasal 38 ayat (3)). Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (vide Pasal 51). b. Bahwa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU 12/2012), Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: 1) pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; 2) demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa; 3) pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika; 4) pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat; 5) keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran; 6) pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang; 7) kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa; 8) satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; 9) keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan 51 10) pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi (vide Pasal 6). Dalam pengelolaan Pendidikan tinggi, Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, yang mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Tugas dan kewenangan Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan tinggi meliputi diantaranya penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan dan pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi (vide Pasal 7). Perguruan tinggi terdiri atas PTN yang didirikan oleh Pemerintah dan PTS yang didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri yang dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 60). Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, yang meliputi bidang akademik dan bidang non akademik sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi (vide Pasal 62-64). Bahwa penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi diatur dalam Peraturan Pemerintah (vide Pasal 67 dan 68). c. Bahwa pengaturan terkait dengan dosen pada UU 12/2012 menyatakan pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan penyelenggara tersebut wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. PTN memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen 52 tetap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan kehormatan kepada Dosen tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen tetap pada PTN diatur dalam Peraturan Menteri. d. Terkait dengan jenjang jabatan akademik, jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Bahkan secara jelas dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 12/2012 dinyatakan jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perguruan Tinggi. UU 12/2012 dengan sangat jelas membedakan pengaturan mengenai jenjang jabatan akademik bagi dosen tetap dan dosen tidak tetap di Lembaga Pendidikan tinggi. e. Bahwa dalam hal pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik professor atau guru besar, Menteri dapat melakukan pengangkatan tersebut atas usul Perguruan tinggi. Pengangkatan jenjang jabatan akademik sebagai professor ini, baik di PTN maupun PTS berimplikasi pada pengalokasian APBN atas tunjangan kehormatan professor tersebut [vide Pasal 89 ayat (1)]. Oleh karenanya pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan seorang dosen yang diangkat menjadi professor atau guru besar, diamanatkan pengaturan lebih lanjutnya dalam Peraturan Menteri [vide Pasal 72 ayat (6)]. f. Bahwa Pemohon dalam hal ini mempermasalahkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 tanpa terlebih dahulu memahami manajemen pengelolaan Pendidikan tinggi yang ada di Indonesia sebagai bagian dari system Pendidikan nasional yang pengaturannya terdapat dalam UU 20/2003, UU 14/2005, UU 12/2012, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai keuangan negara, hal ini dikarenakan setiap jenjang jabatan pendidik tertentu memiliki dampak terhadap hak-hak keuangan yang akan diberikan oleh negara. Konstruksi hukum yang demikian harus dibangun secara sistematis agar tercipta harmonisasi peraturan 53 perundang-undangan terkait pengaturan mengenai jenjang jabatan tertentu dalam Pendidikan tinggi. g. Makna frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah open legal policy yang merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk UU untuk mendelegasikan suatu pengaturan kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal tersebut memang memberikan keleluasaan namun dengan tetap menerapkan batas batas tertentu dan pemerintah tetap memiliki standar yang mengacu pada peraturan-peraturan lain yang lebih teknis. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal a quo multi tafsir sehingga ditafsirkan oleh pemerintah dengan menerbitkan PO-PAK 2014 dan/atau PO-PAK 2019 (vide perbaikan permohonan hlm 12). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengutip ketentuan Pasal 48 ayat (4) UU 14/2005 secara tidak lengkap dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat yang membaca permohonan tersebut. Ketentuan Pasal 48 ayat (4) UU 14/2005 selengkapnya menyatakan: Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga jelas bahwa kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi berdasarkan Pasal 48 ayat (4) UU 14/2005 dan pengaturan mengenai kewenangan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengaturan tentang jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap. b. Bahwa pengaturan seleksi dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu pada Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa dosen di Indonesia terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap di satuan Pendidikan tinggi pun dapat berstatus dosen tetap Yayasan maupun dosen dengan status ASN. Apabila dosen tersebut adalah dosen yang merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 54 maka kepadanya berlaku ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU 5/2014). c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU 5/2014, Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan Pegawai ASN, yaitu pada huruf b dan c: b. kebijakan umum pembinaan profesi ASN; c. kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan Pegawai ASN, kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS. Dalam hal ini, Pemohon adalah dosen FMIPA UI dengan status sebagai PNS maka kepada Pemohon juga diberlakukan pengaturan sebagaimana telah disebutkan diatas. d. Bahwa penetapan skala penggajian dan tunjangan pegawai ASN dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yakni Menteri Keuangan selaku bendahara negara karena besaran gaji dan tunjangan ASN akan dibebankan kepada keuangan negara dalam mekanisme APBN. Oleh karenanya penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa skala pengajian dan tunjangan Pegawai ASN ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. e. Bahwa secara khusus, terkait dengan dosen universitas yang berstatus PNS, Pasal 56 UU 5/2014 mengatur penyusunan kebutuhan PNS melalui analisis kebutuhan beban kerja berupa jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien dalam melaksanakan beban kerja Instansi Pemerintah, yang ditetapkan sesuai dengan siklus anggaran. Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS oleh Menteri tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis dari kepala BKN. f. Bahwa berdasarkan pengaturan dalam UU 5/2014 tersebut, maka jelas bahwa terdapat kewenangan pengaturan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dalam kebijakan pengelolaan ASN secara nasional 55 dan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU 20/2003) diatur bahwa yang dimaksud Menteri dalam UU 20/2003 tersebut adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (untuk selanjutnya disebut sebagai Permenpan RB 17/2013) yang menyatakan bahwa pengangkatan jabatan akademik dosen ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki (vide Pasal 6 ayat (5) Permenpan RB 17/2013) dan salah satu pejabat yang berwenang dalam melakukan penetapan angka kredit dan berhak untuk menilai adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional (vide Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Permenpan RB 17/2013). Selain itu, dalam pembinaan jabatan fungsional dosen tersebut dilaksanakan oleh Instansi pembina jabatan Akademik Dosen yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini memiliki tugas diantaranya adalah menyusun ketentuan pelaksanaan, ketentuan teknis jabatan Akademik Dosen, menyusun pedoman formasi jabatan Akademik Dosen dan menetapkan standar kompetensi jabatan Akademik Dosen (vide Pasal 5 Permenpan RB 17/2013) g. Dengan uraian-uraian tersebut, maka dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa disusunnya PO-PAK 2014 maupun PO-PAK 2019 telah menyimpangi atau membatalkan norma atau kaidah di dalam UU 14/2005 dan merusak tata urutan atau hierarkhi peraturan perundang-undangan menjadi tidak berdasar hukum karena adalah hal tersebut jelas-jelas merupakan pemahaman yang keliru. Selain itu, putusan akhir pengangkatan jabatan akademik tertinggi berada di tangan Kemendikbud mengingat kewenangan Menteri berdasarkan UU 20/2003 dan Permenpan RB 17/2013 yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan. 3. Bahwa terkait dengan perbandingan jumlah professor di Britania Raya dengan di Indonesia dan permasalahan kurangnya guru besar di Indonesia yang disampaikan Pemohon pada halaman 17-18 perbaikan 56 permohonannya, hal ini tentunya perlu dipertimbangkan bahwa tidak selayaknya Pemohon memperbandingkan jumlah guru besar yang ada di negara maju dengan yang ada di Indonesia karena bagaimanapun juga situasi dan kondisi yang dibentuk atau tercipta dari sistim Pendidikan nasional di kedua negara sangatlah berbeda dan tidak dapat diperbandingkan. Terkait dengan hal tersebut, dapat dilihat lagi dari pendapat para ahli bahwa menurut Prof. Sudiman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa, “Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” (Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan: hlm. 8). Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan (ungenrechtigkeit) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (Putusan MK Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.84). Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu: Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. (Putusan MK Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.57) 4. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam memaknai “peraturan perundang- undangan” terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005, Kemendikbud harusnya tidak memaknai selain dari PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (selanjutnya disebut PP 68/2013) (vide Perbaikan Permohonan hlm 21). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II UU 12/2011 no. 198 dan 199, dikatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah serta Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang 57 lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain. Dalam hal pembentuk UU mempunyai hak untuk menentukan peraturan yang lebih teknis agar tercipta fleksibilitas dan dapat berlaku secara nasional. Sehingga Pemohon tidak bisa memaknai PP 68/2013 adalah peraturan secara khusus yang harus dipakai dalam penentuan pengangkatan Guru Besar. Sehingga ketentuan pendelegasian tersebut telah sesuai dengan UU 12/2011. 5. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 72 ayat (5) dan ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU 12/2012) merupakan pemaknaan menyimpang dari Pasal a quo UU 14/2005 karena Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 seharusnya tidak berlaku terhadap Universitas Indonesia karena selain pengaturannya lebih rendah daripada PP 68/2013, juga karena Universitas Indonesia memiliki pengaturan tersendiri sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum (vide perbaikan permohonan hlm 22). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa dalam Pasal 42 jo Pasal 43 ayat (2) PP 68/2013 dikatakan bahwa terkait Gaji pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagai Pegawai UI yang merupakan dosen dan tenaga kependidikan serta pengangkatan dan pembinaan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku yang ditentukan. Sehingga, dalil Pemohon dapat dikatakan tidak benar dan tidak berdasar karena peraturan yang berlaku sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan begitupun Pasal UU a quo yang diajukan pengujian. 6. Terhadap dalil-dalil Pemohon dalam poin-poin sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pemohon lebih banyak mempermasalahkan mengenai penerapan norma yang terdapat dalam peraturan dibawah undang-undang sehingga tidaklah benar jika Pemohon melakukan pengujian UU a quo ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam permohonan a quo. 7. Terkait dengan pendelegasian pengaturan dalam Pasal a quo UU 14/2005 hal ini telah sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam UU 12/2011. 58 Dalam lampiran I UU 12/2011 dinyatakan bahwa peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, selain itu pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain. Mengingat keberlakuan Peraturan Pemerintah yang luas dan pengaturan statuta Perguruan Tinggi dikeluarkan Pemerintah dalam bentuk PP, maka sudah pasti ada banyak PP mengenai statuta perguruan tinggi tertentu selain Statuta Universitas Indonesia. Keberlakuan PP mengenai statuta perguruan tinggi mengikat terhadap perguruan tinggi yang diatur dalam PP tersebut, mengingat bahwa statuta perguruan tinggi merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi. Oleh karenanya, frasa “peraturan perundang- undangan” dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 tidak dapat dimaknai sebagai PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia sebagaimana yang diharapkan Pemohon dalam uraian perbaikan permohonannya. 8. Bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang memohon agar “Menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “seleksi, penetapan dan pengangkatan jenjang jabatan akademik termasuk Guru Besar merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri”, DPR menyatakan hal tersebut tidak dapat dilakukan mengingat bahwa pemaknaan yang demikian justru akan menciptakan permasalahan hukum baru dan menjadikan ketentuan 59 Pasal a quo bertentangan dengan UU 20/2003, UU 5/2014 dan UU 12/2012. Selain itu, permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon merupakan permasalahan konkrit yang telah selesai dengan adanya surat dari Kemendikbud beserta rekomendasinya. D. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan muatan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 6 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 7 September 2021 dan disampaikan dalam persidangan pada 8 September 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan bertanggal 27 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 60 1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 61 b. hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan apakah terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. 4. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. bahwa hak-hak konstitusional Pemohon sebagai seorang dosen sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, seperti hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak pemenuhan hak asasi manusia, sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang diuji. Pemohon sebagai seorang dosen mempunyai hak dan memiliki kesempatan yang sama dengan dosen-dosen lain untuk mengajukan dirinya sebagai Guru Besar dengan memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan persyaratan penilaian yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun hasil dari proses 62 pengajuan jabatan akademik Pemohon dinyatakan ditolak (pemaknaan ditolak dalam hal ini adalah karena belum memenuhi persyaratan sehingga masih diberi kesempatan untuk memenuhi kekurangannya agar dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan akademik). Pemohon juga tidak kehilangan hak untuk memperoleh jabatan akademik setelah dinyatakan belum memenuhi persyaratan tertentu dan tetap diberikan kesempatan dan hak untuk mengajukan kembali usulan jabatan guru besar dengan memperbaiki atau melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sepanjang masih dalam masa belum memasuki usia pensiun. Bahkan jika dosen tersebut berstatus pegawai negeri sipil seperti Pemohon yang memasuki usia pensiun. Pemohon tetap dapat mendapatkan kesempatan dan hak untuk mengajukan usulan jabatan guru besar melalui mekanisme sebagai dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dengan tetap menggunakan angka kredit yang sudah diperoleh; b. bahwa selain jaminan hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 tersebut, ketentuan Pasal 51 UU Guru dan Dosen telah pula memberikan jaminan hak terhadap tugas keprofesionalan dosen, yaitu: 1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; 2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 3) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; 4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 5) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 6) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan 7) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. 63 c. bahwa terhadap dalil kerugian konstitusional sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon, menurut Pemerintah hal itu bukanlah bentuk kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. Bentuk kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, merupakan persoalan implementasi sebagai akibat adanya penolakan usulan kenaikan jabatan fungsional guru besar pada FMIPA UI atas nama Pemohon oleh Tim Penilai Angka Kredit Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (sekarang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (selanjutnya disebut Ditjen Dikti Kemendikbudristek). 5. Bahwa terhadap permasalahan implementasi ini telah diperiksa dan diputus oleh lingkungan pengadilan dibawah Mahkamah Agung RI, berdasarkan putusan peradilan tata usaha negara dan peradilan perdata: a. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara 1) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/G/2020/PTUN-JKT dengan amar putusan: Dalam Penundaan: - Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; Dalam Eksepsi: - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterim a; Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak gugatan Penggugat; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.500 (Tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah). 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/B/2020/PT.TUN.JKT dengan amar putusan: - Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding; - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/G/2020/PTUN.JKT tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan banding; - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk 64 tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus Iima puluh ribu rupiah). b. Putusan Peradilan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/PDT.G/2020/PN.JKT.PST dengan amar putusan: - Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Kewenangan mengadili secara mutlak; - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini; - Menghukum Penggugat untuk rnembayar biaya perkara sejumlah Rp1.440.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat ini perkara di peradilan tata usaha negara sedang dalam tahap kasasi sedangkan dalam perkara perdata dalam proses banding. 6. Bahwa kalaupun Pemohon mempersoalkan hasil penilaian usulan angka kredit Pemohon untuk jabatan akademik guru besar dari Tim Penilai Angka Kredit Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menolak usulan kenaikan jabatan fungsional guru besar pada FMIPA UI atas nama Pemohon sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemohon, maka terhadap persoalan tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perselisihan tersebut. 7. Bahwa kalaupun Pemohon mempersoalkan dasar hukum pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menolak usulan kenaikan jabatan fungsional guru besar pada FMIPA UI atas nama Pemohon berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, maka terhadap norma yang menjadi dasar hukum tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. 8. Bahwa kalaupun Pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen dikaitkan dengan adanya hasil penilaian usulan dari Tim Penilai Angka Kredit tersebut dan dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan 65 dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit (selanjutnya disebut PO-PAK) Tahun 2014 dan PO-PAK 2019, oleh karena materi muatan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen bersifat multitafsir, maka menurut Pemerintah hal itu menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel), karena sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband). Ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan terhadap seleksi bagi setiap orang yang akan diangkat menjadi dosen dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu oleh setiap satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat pada jalur pendidikan formal. 9. Bahwa diaturnya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen pada dasarnya adalah: a. ketentuan yang mengatur mengenai seleksi bagi setiap orang yang akan diangkat menjadi dosen dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu yang harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa orang yang akan diangkat menjadi dosen serta pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau non ASN; c. bahwa dosen adalah jabatan fungsional akademik yang jenjang jabatannya telah ditetapkan dalam UU Guru dan Dosen (vide Pasal 48 ayat (2)) dan UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (vide Pasal 72 ayat (1)) yang terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor; d. bahwa pengaturan mengenai jabatan fungsional bagi ASN saat ini diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12, Pasal 13 huruf b, Pasal 18, Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (4) dan ayat (7) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan peraturan perundang- 66 undangan lain dibawahnya. Sedangkan pengaturan mengenai jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014, Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen; e. bahwa dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, maka terhadap seleksi bagi setiap orang (yang berasal dari ASN atau non ASN) yang akan diangkat menjadi dosen dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu oleh setiap satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat pada jalur pendidikan formal harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan; f. bahwa dengan diaturnya Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, maka dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dituntut untuk wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 67 10. Bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai bagian Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, oleh UU Guru dan Dosen diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat dengan Peraturan Menteri (vide Pasal 70 UU Guru dan Dosen). Kebijakan tersebut termasuk dalam hal pembinaan dan pengembangan profesi dosen yang dilakukan melalui jabatan fungsional (vide Pasal 69 ayat (3) UU Guru dan Dosen). Bahwa secara lebih khusus pengaturan mengenai dosen diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi) dimana ketentuan mengenai jabatan akademik diberikan kewenangannya kepada Menteri (vide Pasal 72 ayat (6)). Anggapan Pemohon bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang dianggap bersifat multitafsir dan kemudian memberikan kewenangan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, terhadap anggapan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. Berdasarkan uraian tersebut, tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, karena ketidakjelasan/kabur (obscuur libel) antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang diuji yang tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband), sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing). Menurut Pemerintah, oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) maka tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI 1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: 68 Bahwa Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta agar materi muatan dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang mengandung ketidakpastian hukum atau ambiguitas atau multitafsir tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "seleksi, penetapan dan pengangkatan jenjang jabatan akademik, termasuk Guru Besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri". Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen pada dasarnya telah menentukan bahwa seleksi bagi setiap orang yang akan diangkat menjadi dosen dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu ditentukan oleh satuan pendidikan tinggi. Ketentuan ini telah jelas bahwa yang menjadi wewenang satuan Pendidikan tinggi adalah jabatan akademik tertentu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 70 UU Guru dan Dosen. b. bahwa frasa “jabatan akademik tertentu” menunjukkan adanya pembagian wewenang dan peran antara perguruan tinggi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya otonomi tertentu dari perguruan tinggi. Kehendak Pemohon yang agar ditafsirkan pengangkatan dalam jabatan akademik adalah wewenang penuh Rektor dan tidak ada campur tangan dari menteri, tidak beralasan karena hal ini merupakan kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c. Adapun dalam hal dosen berstatus pegawai negeri sipil, ketentuan yang mengikat mengenai jenjang jabatan akademik diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 69 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/20l4, Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, wewenang pengaturan mengenai ASN dalam jabatan fungsional dosen merupakan kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sehingga kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan selaras dengan ketentuan mengenai ASN. d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen dilaksanakan, dilengkapi, dan mempunyai keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga justru hal ini menciptakan kepastian hukum. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, materi isi Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen telah menimbulkan multitafsir. Salah satu bentuk dari multitafsir ini adalah dengan diterbitkannya Permendikbud No. 92/2014, PO-PAK 2014 dan PO- PAK 2019 oleh Kemendikbud yang menafsirkan bahwa putusan akhir pengangkatan jabatan akademik dari perguruan tinggi ada pada Kemendikbud. Dalam praktik, penilaian terhadap syarat administratif untuk menjadi Guru Besar yang multitafsir tersebut, kemudian dipraktikkan lagi dengan cara pemeriksaan karya ilmiah yang dilakukan oleh profesor dan/atau Dosen yang tidak memiliki otoritas, karena tidak dalam rumpun ilmu dan cabang ilmu yang sama, karena adanya campur tangan dari Kemendikbud. 70 Pemohon juga menyatakan bahwa dalam memaknai "peraturan perundang- undangan" terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, Kemendikbud memaknainya salah satunya dengan menerbitkan Permendikbud No. 92/2014, PO-PAK 2014 yang kemudian digantikan oleh PO-PAK 2019, meskipun seharusnya yang berlaku secara khusus untuk Universitas Indonesia, tidak boleh dimaknai lain selain dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen merupakan ketentuan yang bersifat informatif dan limitatif yang lazim di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Artinya, meskipun bukan merupakan pelimpahan wewenang pengaturan, tetapi pelaksanaan atau implementasi suatu hal didasarkan pada peraturan perundang-undangan baik yang telah berlaku maupun peraturan yang akan berlaku dimasa mendatang sebagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini mengingat tentu saja undang-undang tidak mengaturnya dengan detail, dan juga ketentuan yang berhubungan dengan jabatan akademik diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 71 4/VIII/PB/20l4, Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. b. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang merupakan pengaturan lebih khusus mengenai pendidikan tinggi, termasuk mengenai dosen, jelas memberikan wewenang kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk mengatur jabatan akademik dosen, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6) UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi: “Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.” c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan materi isi Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen telah menimbulkan multitafsir, karena ditafsirkan dengan diterbitkannya Peraturan Ment-eri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014 (PO PAK 2014) dan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 (PO PAK 2019) oleh Kemendikbud, adalah tidak beralasan karena sebaliknya bahwa penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan PO PAK adalah untuk kepastian hukum baik dari aspek standarisasi penilaian maupuan prosedur penilaian, sehingga mutu minimum dari pemegang jabatan akademik dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hal ini diserahkan kepada perguruan tinggi, hal demikian berpotensi perbedaan standarisasi dan mutu. 72 3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, dalam praktiknya banyak ditemukan hal yang ironis dalam memberikan makna terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, karena ketentuan ini dapat dimaknai lain dengan menggunakan ketentuan Pasal 70 UU Guru dan Dosen tersebut, seolah-olah "pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pengangkatan menjadi Guru Besar" merupakan kewenangan dari Kemendikbud dan bukan merupakan kewenangan dari Satuan Pendidikan Tinggi. Dimaknai dan ditafsirkan bahwa pengangkatan Guru Besar sama dengan "kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen". Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan seolah-olah ‘’pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pengangkatan menjadi Guru Besar merupakan kewenangan dari Kemendikbud dan bukan merupakan kewenangan dari satuan pendidikan tinggi’’ merupakan pernyataan hipotetik yang tidak berdasar. Bahwa telah jelas, frasa Pasal 50 ayat (4) adalah frasa “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu” bukan frasa “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik”, yang kemudian ditafsirkan oleh Pemohon sebagai wewenang satuan pendidikan tinggi sepenuhnya. Frasa tertentu mengandung makna hanya hal-hal tertentu sehingga kemudian rumusannya diikuti dengan frasa “sesuai peraturan perundang-undangan”. b. Bahwa frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen merupakan ketentuan yang bersifat informatif dan limitatif sebagaimana Pemerintah sampaikan dalam keterangan Bagian III angka 2 huruf a di atas. 73 c. Bahwa frasa “jenjang jabatan akademik tertentu” dan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, pada implementasinya menurut peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan 2 (dua) hal, yaitu wewenang satuan pendidikan tinggi dan wewenang satuan pendidikan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bahwa satuan pendidikan tinggi mempunyai wewenang dalam pengangkatan dan proses pengangkatan dalam jabatan akademik dosen. Wewenang satuan pendidikan tinggi adalah untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor dan wewenang perguruan tinggi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar. Dalam hal ini penilaian jenjang jabatan akademik guru besar terdapat review/penilaian internal perguruan tinggi dan penilaian oleh Kementerian sebagai penilai eksternal. 4. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, Pasal 4 secara tegas menyatakan bahwa "UI merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom". Kemudian diterangkan pula dalam Pasal 41 ayat (l) huruf e bahwa tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar adalah "melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor". Tindakan lanjut dari Rektor Universitas Indonesia bukan untuk meminta persetujuan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi harus dimaknai sebagai bentuk pemberitahuan adanya pengangkatan Guru Besar di Universitas Indonesia yang sudah mendapat persetujuan dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa otonomi perguruan tinggi tidak sama dengan segala hal diserahkan sepenuhnya kepada entitas perguruan tinggi. Dalam pendekatan yuridis, otonomi perguruan tinggi harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 74 b. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya Universitas Indonesia sendiri yang menetapkan jabatan akademik, merupakan dalil yang tidak berdasar karena dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia menegaskan pembinaan karir fungsional dosen juga merupakan kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. c. Bahwa kewenangan kementerian tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia karena perguruan tinggi negeri merupakan entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah dengan salah satu unsur di dalamnya berupa ASN yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara termasuk dalam aspek jenjang jabatan akademik. d. Bahwa kewenangan kementerian dalam pembinaan karir fungsional merupakan hal yang berhubungan pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap hak-hak pemegang jabatan akademik dosen, antara lain dalam aspek pemberian gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kepada guru besar. e. Bahwa di luar aspek kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, hal yang paling esensial dari pengaturan kewenangan satuan pendidikan dan Kementerian dalam hal jenjang jabatan akademik adalah untuk pengendalian standar dan mutu minimum atas jabatan akademik. 5. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, menyimpang dari ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang berakar dari frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ini juga bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimana pengangkatan Guru Besar yang dilakukan oIeh satuan pendidikan tinggi, dimaknai dengan "pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan, dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa diatur dalam Peraturan Menteri". Hal ini kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 75 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang memberikan kewenangan kepada Kemendikbud sebagai Pembina Jabatan Akademik Dosen dalam menaikkan jabatan Akademik Dosen. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, seharusnya tidak berlaku terhadap Universitas Indonesia, bukan saja karena kedudukan Peraturan Menteri secara hierarki peraturan perundang-undangan lebih rendah dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, akan tetapi terhadap Universitas Indonesia ada pengaturan tersendiri sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa tidak ada penyimpangan ketentuan dari ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang berakar dari frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan" yang dilakukan melalui pengaturan Pasal 72 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana pengangkatan guru besar yang dilakukan oIeh satuan pendidikan tinggi, dimaknai dengan "pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan, dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa diatur dalam Peraturan Menteri". Pemohon menuliskan “pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan’ tetapi tidak menyebutkan secara lengkap ketentuan Pasal 72 ayat (6) yang berbunyi: “Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.” b. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang merupakan pengaturan lebih khusus mengenai pendidikan tinggi, termasuk mengenai dosen, jelas memberikan wewenang kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk mengatur jabatan akademik dosen, sebagaimana dinyatakan dalam 76 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ‘’Universitas Indonesia mempunyai Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia’’, perlu pemerintah jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai konsekuensi perintah pengaturan tersebut, maka Universitas Indonesia terikat pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi termasuk jabatan akademik. Dalil Pemohon yang menghubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia dengan pengaturan jabatan akademik merupakan dalil yang tidak relevan karena dua hal yang berbeda atau tidak berhubungan sehingga rezim hukumnya berbeda. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang jenjang jabatan akademik. Oleh karena itu, sama sekali tidak berdasar dan tidak relevan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. Bahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia menegaskan pembinaan karir fungsional dosen juga merupakan kewenangan kementerian. Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia berbunyi: “Pembinaan karir fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UI yang hasil penilaian angka kredit jabatan fungsionalnya disampaikan ke kementerian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, aturan tentang pengangkatan Guru Besar yang termasuk juga diberlakukan kepada perguruan tinggi negeri badan hukum karena adanya frasa "sesuai peraturan perundang-undangan" dilakukan berdasarkan Permendikbud No. 92/2014, serta PO-PAK 2014 dan kemudian 77 PO-PAK 2019. Peraturan tersebut dibentuk dalam rangka untuk mengambil alih kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik termasuk Guru Besar yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen sebagai akibat adanya frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berIaku". Pengambil- alihan kewenangan ini adalah salah satu bentuk dari penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan penetapan jenjang jabatan akademik dan penilaian karya akademik sesuai rumpun ilmu dan cabang ilmu. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengambilalihan kewenangan kebijakan penetapan jenjang akademik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. Pada dasarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud diterbitkan dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 70 UU Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen tidak berdiri sendiri karena dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Oleh karena Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen sebagai ketentuan yang melaksanakan pengaturan tentang jabatan akademik dosen maka 78 tidak terdapat pengambilalihan wewenang apapun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. b. Bahwa sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah maka pendidikan tinggi negeri mempunyai wewenang dalam pengangkatan dan proses pengangkatan dalam jabatan akademik dosen sepanjang jenjang jabatan fungsional asisten ahli dan lektor. Sedangkan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai kewenangan dalam pengangkatan jabatan akademik lektor kepala dan guru besar berdasarkan usulan perguruan tinggi berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Hal ini menunjukan bahwa terdapat kewenangan penuh perguruan tinggi yaitu untuk jabatan asisten ahli dan lektor dan pembagian wewenang untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar antara perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Sehingga hal demikian tidak pernah ada pengambilalihan kewenangan apapun dalam proses jenjang jabatan akademik dosen baik yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen atau PO PAK. c. Bahwa mengenai seleksi dosen dan guru besar sudah diatur secara limitatif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 79 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga dalam permohonan a quo, objek yang diuji yaitu UU Guru dan Dosen adalah keliru. 7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, Pengambil-alihan tersebut dapat membawa dampak lebih lanjut terhadap kebebasan mimbar akademik yang dijunjung dalam kehidupan kampus/universitas karena materi peraturan di bawah undang-undang dapat ditetapkan sesuai dengan keinginan dari pemerintah. Artinya, aturan dapat dibuat tanpa memperhatikan standar akademik dan menjadi bentuk penyimpangan otoritas dan wibawa ilmiah yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan penilaian terhadap karya ilmiah. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon mencampuradukkan antara standar jabatan akademik (pemenuhan persyaratan) dengan kebebasan mimbar akademik yang merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dan tidak berhubungan. b. Kebebasan mimbar akademik diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi berbunyi sebagai berikut: ‘Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya”. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi menyatakan: 80 ‘’Yang dimaksud dengan “Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya” adalah Dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara. Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada Perguruan Tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor.’’ c. Bahwa dalil Pemohon tidak tepat karena ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi adalah tidak berkaitan dengan kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh profesor atau dosen. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi menyatakan, kebebasan mimbar akademik adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi sama sekali tidak berhubungan dengan penilaian angka kredit dosen dalam jabatan akademik termasuk jabatan guru besar. Kebebasan mimbar akademik dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi adalah jaminan hukum untuk beraktivitas akademik dan keilmuan bukan berhubungan dengan aspek penilaian angka kredit jabatan akademik. Pemohon sebagai dosen tentu saja dijamin secara hukum untuk beraktivitas akademik dan keilmuan. d. Bahwa apabila maksud Pemobon mendalilkan mengenai kebebasan mimbar akademik yang dikaitkan dengan penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi adalah dikaitkan dengan kompetensi penilai angka kredit jabatan akademik, yang mana sesungguhnya hal ini telah dinilai dan diputus dalam perkara konkrit di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 5/G/2020/PTUN-JKT dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 234/B/2020/PT.TUN.JKT serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 608/PDT.G/2020/PN.JKT.PST. e. Bahwa frasa “bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya” dalam Penjelasan Pasal 9 ayat 81 (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi bukan berarti “sama dengan rumpun ilmu” tetapi yang digunakan adalah kata “berkenaan dengan rumpun ilmu”. Kata “sama dengan” berarti “harus sama”, sedangkan kata "berkenaan" berarti “berhubungan”, “berkaitan”, dalam bahasa Inggris padanannya adalah "respect to" atau "related to". Kalau "sama dengan" diterjemahkan dalam Bahasa Inggris "equals to". Kata berkenaan dapat mengakomodasi pemahaman pengembangan ilmu secara monodisiplin, transdisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin. Dengan demikian dalil Pemohon yang menghubungkan uji terhadap Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen dengan kebebasan mimbar akademik adalah tidak relevan dan tidak berdasar. 8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, Pemohon tidak mempunyai daftar "korban" pembunuhan karir dosen di perguruan tinggi yang telah dijagal dengan pisau Permendikbud No. 92/2014 serta PO-PAK 2014 dan kini PO-PAK 2019. Akibat dari berakhimya karir dari banyak dosen di perguruan tinggi ini, entah sudah berapa banyak dosen, mahasiswa dan mahasiswi yang haknya untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dirampas sebagai dampak dari frasa dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, dan karenanya berlawanan dengan hak yang dijamin oleh negara dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “korban pembunuhan karir dosen yang telah dijagal dengan pisau Permendikbud No. 92/2014 serta PO-PAK 2014 dan kini PO-PAK 2019” merupakan pernyataan hiperbolik yang sama sekali tidak berdasar. b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen serta PO PAK 2014 dan kini PO PAK 2019, merupakan pengaturan yang justru memberikan jaminan mengenai persyaratan, kriteria penilaian dan prosedur dalam proses penilaian angka kredit, khususnya untuk jabatan lektor kepala dan guru besar. Secara filosofis dan politik (hukum), untuk apa Pemerintah melakukan pembunuhan karir 82 dosen? Hal ini sangat bertentangan dengan kebijakan dasar dan penting untuk makin mendorong dosen untuk cepat memperoleh jabatan akademik lebih tinggi. Bahwa meskipun jumlah guru besar di Indonesia belum ideal, tetapi Pemerintah terus menerus menata, mendorong, memfasilitasi agar terjadi percepatan peningkatan jumlah guru besar, melalui berbagai cara seperti sosialisasi, fasilitasi untuk memenuhi kriteria jurnal internasional bereputasi dan sebagainya. c. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen serta PO PAK 2014 dan kini PO PAK 2019 merupakan instrumen yuridis untuk memastikan persyaratan dan prosedur dalam jabatan akademik sehingga mutu dosen dalam jabatan akademik dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan dilakukan dengan proses yang lebih cepat dan dapat dibuktikan secara faktual bahwa dari waktu ke waktu perbaikan sistem dilakukan. Hal ini dapat ditunjukkan dari Standar Prosedur Operasional Nomor 1257.4/D2/SOP/2016 tanggal 11 Mei 2016 mengenai Penetapan Angka Kredit Profesor (untuk usulan setelah November 2014), diatur jangka waktu proses penilaian selesai dalam 60 (enam) hari. Selain itu sistem pengusulan penilaian angka kredit dosen telah sepenuhnya dilakukan secara online sehingga lebih mempercepat proses dan lebih transparan. Hal ini dapat dibuktikan pada sistem penilaian angka kredit dosen dalam laman “http//pak.kemdikbud.go.id”. d. Bahwa justru proses yang memakan waktu lama, yang kemudian berpotensi mengancam karir dosen, utamanya karena menjelang batas usia pensiun adalah proses di masing-masing perguruan tinggi. Dalam konteks Pemohon, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/G/2020/PTUN-JKT dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/B/2020/PT.TUN.JKT serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, proses penilaian internal di Universitas Indonesia dimulai sejak tanggal 2 November 2016 dan baru diusulkan oleh Rektor Universitas Indonesia kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 4 Oktober 2019. 83 9. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen terlihat jelas, namun sesungguhnya selain pada materi muatannya mengandung ketidakpastian, dalam pelaksanaannya juga telah diberi pengertian dan tafsir lain oleh Kemendikbud. Secara substantif, materi muatan bunyi Pasal 50 ayat (4) tersebut mengandung kaidah hukum bahwa seleksi dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu ditentukan oIeh setiap satuan pendidikan tinggi, namun dengan adanya tambahan frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan" kaidah hukum tersebut seakan- akan menjadi disimpangi oleh frasa tersebut karena frasa "peraturan perundang-undangan" dapat diartikan sebagai segala jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk peraturan pemerintah atau peraturan di bawahnya. OIeh karena itu, sangat ironis kaidah hukum yang secara jelas dan tegas ditentukan tersebut diingkari atau dinegasikan sendiri apabila ada peraturan perundang- undangan sekalipun tingkatannya di bawah undang-undang yang mengatur seleksi dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu tersebut. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan" kaidah hukum tersebut seakan-akan menjadi disimpangi oleh frasa tersebut karena frasa "peraturan perundang- undangan" dapat diartikan sebagai segala jenis peraturan perundang- undangan yang berlaku pada pokoknya Pemerintah telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam Bagian II angka 9 huruf d dan Bagian III angka 2 huruf c. Selanjutnya pernyataan Pemohon yang menyatakan “sangat ironis kaidah hukum yang secara jelas dan tegas ditentukan tersebut diingkari atau dinegasikan sendiri apabila ada peraturan perundang-undangan sekalipun 84 tingkatannya di bawah undang-undang yang mengatur seleksi dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu tersebut”, tidak berdasar karena telah sangat jelas bahwa frasa Pasal 50 ayat (4) adalah frasa “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu” bukan frasa “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik ditetapkan oleh satuan pendidikan”. Oleh karena itu, tidak ada yang diingkari atau dinegasikan sendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 10. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, frasa "sesuai dengan peraturan perundang- undangan" dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang telah ditafsirkan Kemendikbud dengan menerbitkan Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019 kalau tidak mau dikatakan sebagai bentuk dari oligarchy (Black's Law Dictionary, 8th ed. 2004, hal 3450) adalah bentuk dari sentralisme dalam penentuan, penetapan dan pengangkatan jabatan akademik dosen (Guru Besar), Meskipun tidak secara langsung, hal yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-13 6/PUU -VIII2 009, bertanggal 31 Maret 2010, yang antara lain menyatakan: "Menurut Mahkamah, ...karena pandangan demikian sarna halnya dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, kreasi, dan sumber daya dari masyarakat. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Sentralisme justru kontra produktif dengan nilai- nilai demokrasi yang berarti kembali ke etatisme, sesuatu yang telah ditinggalkan dan ditanggalkan oleh negara-negara penganut demokrasi modem seperti Indonesia." (hal 378 paragraf 3.26). Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa satuan pendidikan tinggi mempunyai wewenang dalam pengangkatan dan proses pengangkatan dalam jabatan akademik dosen. Wewenang tersebut adalah untuk jabatan akademik asisten ahli dan 85 lektor merupakan wewenang satuan pendidikan tinggi. Adapun untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar merupakan wewenang perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. b. Bahwa untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar merupakan wewenang dua institusi, bukan merupakan sentralisme ataupun pengambilalihan wewenang satuan pendidikan. Pada satuan pendidikan tinggi berwenang melakukan review atau penilaian secara internal yang dimulai dari bagian atau departemen (keilmuan) hingga senat akademik atau dewan guru besar yang selanjutnya diusulkan oleh rektor perguruan tinggi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Proses internal di perguruan tinggi merupakan proses yang memakan waktu paling lama. Dengan demikian sama sekali tidak ada sentralisme wewenang dalam proses PAK untuk jabatan akademik guru besar. 11. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, dengan adanya Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019 tersebut, maka kewenangan seleksi, penetapan dan pengangkatan jabatan akademik dosen (Guru Besar) menjadi berpindah dari satuan Pendidikan Tinggi kepada Kemendikbud. Pengambilalihan kewenangan itu seakan-akan tidak melanggar hukum karena adanya frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. Kewenangan yang diberikan kepada satuan Pendidikan Tinggi menjadi seolah-olah bersyarat, yaitu hanya bisa dilaksanakan jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan (apapun jenis peraturan tersebut). Apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang- undangan yang mengatur berbeda tersebut, dalam hal ini Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019. Di sinilah, materi muatan ketentuan PasaI 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen tersebut pada dirinya sendiri (an sich) memuat ketidakpastian hukum sehingga telah ditafsirkan dan/atau dipraktikkan secara berbeda sesuai kepentingan Kemendikbud. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: 86 a. Bahwa tidak ada dan tidak terjadi perpindahan kewenangan seleksi, penetapan dan pengangkatan jabatan akademik dosen (guru besar) menjadi berpindah dari satuan pendidikan tinggi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan PO PAK 2019 tidak mengambil ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. Hal ini karena ketentuan Pasal 50 ayat (4) a quo tidak mengatur jenjang jabatan akademik yang menjadi wewenang satuan pendidikan, melainkan terdapat kata “tertentu” dalam frasa “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Maka logika sederhannya adalah “apa yang mau diambil dan dialihkan? Sementara Pasal 50 ayat (4) tidak mengatur jenis dan jenjang jabatan akademik”. b. Bahwa Pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengambilalihan kewenangan kebijakan penetapan jenjang akademik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. Pada dasarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud diterbitkan dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 70 UU Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tidak berdiri sendiri karena dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Oleh karena Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen sebagai 87 ketentuan yang melaksanakan pengaturan tentang jabatan akademik dosen, maka tidak terdapat pengambilalihan wewenang apapun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kewenangan seleksi, penetapan dan pengangkatan jabatan akademik dosen (Guru Besar) menjadi berpindah dari satuan pendidikan tinggi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan PO PAK 2019, menunjukkan hal ini bukan dalam kategori pengujian undang-undang. Hal ini karena Pemohon mempersoalkan norma Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan PO PAK, sehingga sudah selayaknya mekanisme hukumnya adalah melalui Permohonan Hak Uji Materiil yang merupakan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia. 12. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, Aturan hukum dalam suatu undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berIaku secara khusus dapat "dinihilkan" begitu saja dengan aturan di bawah undang-undang, yaitu Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019 yang dibuat hanya secara internal dalam Kemendikbud. Akibat adanya pengertian dan tafsir lain dari Kemendikbud tersebut adalah bahwa Kemen dikbud sejatinya telah melanggar asas lex certa dan lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan perundang- undangan. Akibat materi muatan yang mengandung ketidakpastian dan multitafsir yang kemudian dimanfaatkan dengan penerbitan peraturan yang memuat adanya pengertian dan tafsir lain dari Kemendikbud jeIas-jelas teIah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan telah menimbulkan kesewenang-wenangan serta melanggar atau bertentangan secara nyata dengan prinsip negara hukum serta jaminan adanya kepastian hukum sebagaimana dimaksud dan ditentukan daIam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945. 88 Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa frasa ‘’seleksi dan pengangkatan serta penetapan jenjang akademik tertentu’’ didalam pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai jenjang jabatan akademik apa yang menjadi wewenang satuan pendidikan. Oleh karena menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mendapat atribusi dalam pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sehingga sudah seharusnya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengatur perihal jenjang jabatan akademik. Oleh karena itu, tidak tepat dikatakan pengaturan oleh menteri menimbulkan kesewenang- wenangan dan pertentangan dengan kepastian hukum. b. Bahwa justru yang bertentangan dengan kepastian hukum manakala perihal jenjang akademik karena ketentuan pasal 50 ayat (4) belum menetapkan peraturan mengenai jenis jenjang akademik apasaja yang menjadi kewenangan satuan pendidikan. c. Bahwa oleh karena ketentuan pasal 50 ayat (4) Guru dan Dosen telah dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagaimana telah diuraikan dalam angka sebelumnya, hal ini telah memenuhi prinsip lex stricta, karena telah diatur secara rigid, tegas, dan eksplisit serta tidak dapat dianalogi. Oleh karena telah diatur memenuhi prinsip lex stricta, maka telah memenuhi prinsip lex certa yaitu telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. 13. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, Menteri Pendidikan dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (saat ini menjadi Dirjen Dikti pada Kemendikbud) tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang tidak jelas sekalipun, termasuk memberikan interpretasi dasar menurut hukum (rechtmatige heid) dan dasar hukum menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan (nood zakelijk heid) dalam melakukan proses penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar. Namun, faktanya sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bunyi ketentuan Pasal 89 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang mengandung multitafsir dan ketidakpastian telah dimanfaatkan dengan adanya penerbitan Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019 yang mengambil alih kewenangan satuan Pendidikan Tinggi untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik dosen (Guru Besar). Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah hendak bertanya kepada Pemohon, apakah Pemohon mengetahui jenis jenjang jabatan akademik yang menjadi wewenang satuan pendidikan apabila merujuk ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen? Telah jelas bahwa Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen tidak mengatur jenjang jabatan akademik yang menjadi wewenang satuan pendidikan, melainkan terdapat kata “tertentu” dalam frasa “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Maka hal demikian tentu saja membutuhkan pelaksanaan ketentuan pasal 50 ayat (4) tersebut. b. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang tidak jelas sekalipun, termasuk memberikan interpretasi dasar menurut hukum (rechtmatige heid) dan dasar hukum menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan (nood zakelijk heid) dalam melakukan proses penetapan jenjang jabatan akademik guru besar adalah dalil keliru hanya karena alasan tidak diperintahkan oleh ketentuan dalam pasal atau ayat suatu undang- undang. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan salah satunya didasarkan pada kewenangan. Pasal tersebut berbunyi: 90 “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu peraturan perundang-undangan dapat dibentuk berdasarkan wewenang dan bukan hanya berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang yang mengatur secara lebih khusus mengenai pendidikan tinggi mengatur wewenang Menteri, yakni Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Pemohon adalah dalil keliru karena Menteri mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai jenjang jabatan akademik dosen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6) UU Pendidikan Tinggi. 14. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, sesungguhnya, berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI") dengan Pihak Pemerintah (dalam hal ini Kemendikbud) atas rancangan bunyi ketentuan tersebut, yaitu tanggal 23 November 2005 (http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200206-031928-4562. pdf), dapat diketahui bahwa pada saat pembahasan itu, bunyi Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen dimaksudkan untuk memberikan pembaharuan dalam bidang pendidikan tinggi seperti best practice yang ada, sehingga seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik dosen (termasuk Guru Besar) sepenuhnya menjadi kewenangan satuan Pendidikan Tinggi. Akan tetapi, karena pada waktu itu (tahun 2005) dipandang belum semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki kualitas yang sama, maka dimasukkanlah frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan", Dalam pembahasan itu, juga terungkap bahwa paling tidak diperlukan sepuluh tahun lagi agar kewenangan itu dapat sepenuhnya dapat dijalankan oleh satuan Pendidikan Tinggi. Artinya, ada niat dan maksud dari pembentuk undang-undang pada waktu itu bahwa memang kewenangan itu diberikan kepada satuan Pendidikan Tinggi, namun periu waktu paling tidak sepuluh tahun lagi sehingga ditambahkanlah frasa "sesuai dengan peraturan 91 perundang-undangan" untuk mengakomodir kekhawatiran mengenai belum meratanya kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan telah berlalunya lebih dari sepuluh tahun sejak UU Guru dan Dosen diundangkan pada Desember 2005, seharusnya kewenangan untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik (termasuk Guru Besar) menjadi kewenangan sepenuhnya dari satuan Pendidikan Tinggi. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa dalil Pemohon yang mendasarkan pada Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dalam Pembicaraan Tingkat I merupakan dalil yang harus diperhatikan secara hati-hati konteks waktu, konteks pembicaraan, dan hasil akhir dari pembahasan suatu rancangan undang-undang. Kita juga perlu mencermati hal-hal yang diambil dan di copy oleh Pemohon dari risalah sidang. b. Bahwa terdapat pandangan lain dalam konteks yang sama mengenai “professorship” yang disampaikan oleh Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen pada halaman 653 yang berbunyi: ‘’Kalau kita mengarah kepada best practis di dunia memang kredibilitas professorship itu sangat ditentukan oleh perguruan tingginya, mereka yang menentukan. Tapi kalau misalnya sebuah universitas, taruhlah universitas negeri atau swasta memboros-boroskan pemberian gelar akademik itu, dia pindah dia nggak akan dicabut, dia hilang saja profesornya begitu dia keluar dari sana. Jadi bisa saja orang yang sudah dihargai profesor di sebuah perguruan tinggi negeri atau swasta yang murah memberikan itu, waktu dia melamar ke tempat lain mungkin asisten professor. Tapi kalau diam mau dan dibayar untuk itu ya dia terima. Sebaliknya ada orang yang baru asisten professor di sebuah universitas yang baik, di rayu-rayu ditawarkan tidak menjadi apa langsung misalnya menjadi paling tidak associate profesor’’. c. Bahwa pada akhirnya persetujuan bersama mengenai rumusan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan dosen adalah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tersebut saat ini, artinya persetujuan bersama dan 92 kemudian pengesahan atas Undang-Undang Guru dan Dosen tidak mengamodasi atau tidak menyetujui pendapat mengenai “professorship” yang seluruh dan sepenuhnya ditentukan satuan pendidikan. d. Bahwa sehubungan dengan hal ini, Pemerintah perlu menjelaskan pula bahwa dalil dan uraian mengenai model “professorship” di berbagai negara merupakan pilihan kebijakan masing-masing negara yang didasarkan pada kondisi dan permasalahan masing-masing. Apa yang disampaikan oleh Pemohon mengenai perbandingan pada beberapa negara sesungguhnya telah dibahas dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, sebagaimana dalam Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dalam Pembicaraan Tingkat I halaman 653, Pemerintah telah menyebut best practices di dunia. Pada akhirnya hasil kesepakatan Pasal 50 ayat (4) merupakan kesepakatan yang mempertimbangkan kondisi, upaya penciptaan mutu, peran negara dalam pembiayaan dosen, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. e. Bahwa pada akhirnya persetujuan bersama mengenai rumusan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen adalah sebagaimana tertuang dalam UU Guru dan Dosen saat ini. 15. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi kualifikasi untuk dapat diangkat sebagai Guru Besar dan telah diseleksi serta dinilai oleh FMIPA UI dan UI melalui proses seleksi dan penilaian yang panjang terhitung dari tahun 2016 sampai dengan Oktober 2019. Penilaian ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia khususnya Pasal 41 ayat (1) huruf e, bahwa tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar "melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor". Namun proses seleksi dan penilaian itu menjadi seolah-olah tidak ada artinya karena dinihilkan begitu saja oleh Kemendikbud yang menolak usulan Rektor VI sehingga Pemohon terpaksa untuk tidak melanjutkan karimya sebagai Dosen di FMIPA UI Pengabdian sebagai Dosen selama 40 tahun dan kebutuhan Departemen Matematika FMIPA UI akan Guru Besar karena saat ini tidak ada Guru Besar di Departemen Matematika 93 FMIPA UI - serasa sirna dalam sekejap akibat penolakan yang dilakukan oleh Kemendikbud mengingat kewenangan untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan Guru Besar dinterpretasikan sebagai ada pada Kemendikbud karena adanya frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. Hal ini tentunya merupakan bentuk penyelewengan terhadap hak Pemohon atas pekerjaan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Padahal seharusnya Mendikbud menjunjung tinggi kaidah hukum yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (4) tersebut sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945 dan juga tidak secara semena-mena melanggar hak Pemohon atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam PasaI 27 ayat (2) UUD 1945. Apabila kaidah hukum daIam Pasal 50 ayat (4) tersebut tidak dapat disimpangi oleh peraturan yang lebih rendah, atau dengan kata lain kewenangan untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan Guru Besar sepenuhnya ada pada satuan Pendidikan Tinggi, maka sudah barang tentu Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan setelah Dewan Guru Besar melakukan penilaian dan memberikan persetujuan kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor, namun proses seleksi dan penilaian itu menjadi seolah-olah tidak ada artinya karena dinihilkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan menolak usulan, Pemerintah perlu menjelaskan makna penolakan adalah karena belum memenuhi persyaratan sehingga masih diberi kesempatan untuk memenuhi kekurangannya agar dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan akademik. b. Bahwa penolakan dimaksud bukan menihilkan proses dan hasil tahapan sebelumnya yaitu review/penilaian internal, karena penilaian angka kredit guru besar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dilakukan terhadap komponen penelitian dan persyaratan khusus sedangkan komponen lain seperti pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur penunjang diserahkan untuk 94 ditetapkan oleh perguruan tinggi pengusul sepenuhnya. Oleh karena itu, apabila penilaian terhadap komponen penelitian dan persyaratan khusus belum terpenuhi maka pengusulan dinyatakan belum memenuhi syarat. c. Bahwa dalil yang menyatakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara semena-mena melanggar hak Pemohon untuk mendapat pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 merupakan dalil yang tidak beralasan, karena Pemohon sendiri tidak dapat memenuhi persyaratan dan pada saat yang bersamaan memasuki masa pensiun. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen dengan tidak terpenuhinya persyaratan untuk memenuhi penilaian angka kredit guru besar Pemohon. 16. Bahwa hasil pengusulan guru besar yang ditolak tidak serta merta mengakibatkan Pemohon kehilangan hak dan kesempatannya untuk memperoleh jabatan guru besar, meskipun sebagai pegawai negeri sipil telah memasuki masa pensiun, yakni melalui dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam Bagian II angka 4 huruf a. 17. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 50 UU Guru dan Dosen, tidak dapat diberikan makna lain dengan menggunakan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bahwa seolah-olah "pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan Pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan", termasuk pengangkatan menjadi Guru Besar, merupakan kewenangan dari Kemendikbud dan bukan merupakan kewenangan dari Satuan Pendidikan Tinggi. Sebab ketentuan ini tidak dapat dimaknai dan ditafsirkan bahwa pengangkatan Guru Besar sarna dengan "kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen". Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Pemerintah pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam Bagian III angka 3 di atas. 95 III. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KETERANGAN TAMBAHAN A. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arief Hidayat 1. Kebijakan Kemendikbud terkait kampus merdeka memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk mengelola perguruan tinggi sesuai keinginan dari perguruan tinggi, lebih ke arah pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada perguruan tinggi, tetapi dalam pangkat lektor kepala dan guru besar masih di kementerian. Tanggapan Pemerintah: Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu dari kebijakan Program Merdeka Belajar yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pokok-Pokok Kebijakan MBkM meliputi: a. Pembukaan program studi, yaitu pendirian program studi baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B. b. Sistem akreditasi perguruan tinggi, yaitu re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. c. Perguruan Tinggi Badan Hukum, PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) dapat mengajukan usul untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTNBH) 96 d. Hak belajar tiga semester di luar program studi, yaitu Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester. Apabila Kebijakan MBKM dikaitkan dengan otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, MBKM merupakan salah satu bentuk otonomi pengelolaan perguruan tinggi, tetapi kebijakan MBKM tidak terkait dengan kebijakan mengenai pengangkatan karir akademik dosen. 2. Gambarkan melalui chart proses penilaian angka kredit bagi jabatan lektor kepala dan guru besar. Tanggapan Pemerintah: Proses penilaian angka kredit bagi Lektor Kepala dan Guru Besar sebagai berikut: Keterangan Gambar : N = Perguruan Tinggi Negeri S = Perguruan Tinggi Swasta K/L = Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Lain 97 3. Gambarkan jumlah lektor kepala dan guru besar atau yang dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke guru besar di Indonesia baik di PTN, PTNBH, maupun swasta. Selain itu, jumlah panitia angka kredit di Indonesia seberapa banyak. Tanggapan Pemerintah a. Jumlah lektor kepala dan guru besar atau yang dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke guru besar di Indonesia baik di PTN, PTNBH, maupun swasta sebagaimana kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut: TABEL 1 JUMLAH LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR TAHUN 2019 – 2021 Perguruan Tinggi 2019 2020 2021 Lektor Kepala Profesor Total Dosen Lektor Kepala Profesor Total Dosen Lektor Kepala Profesor Total Dosen PTN 15.626 3.571 78.260 17.854 4.643 78.885 18.257 4.857 79.375 PTS 7.266 1.059 157.210 8.571 1.369 160.490 8.764 1.446 163.013 PTA 2.614 466 34.344 3.158 630 36.734 3.284 679 39.921 PTK 1.096 18 9.508 1.347 32 9.648 1.367 33 10.048 Grand Total 26.602 5.114 279.322 30.930 6.674 285.757 31.672 7.015 292.357 Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 98 Keterangan: PTN: Perguruan Tinggi PTS: Perguruan Tinggi Swasta PTA: Perguruan Tinggi Agama PTK: Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Lain TABEL 2 JUMLAH LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR di 11 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TAHUN 2021 No Perguruan Tinggi Lektor Kepala Profesor Grand Total 1. Institut Pertanian Bogor 341 213 554 2. Institut Teknologi Bandung 292 175 467 3. Institut Teknologi Sepuluh Nopember 235 116 351 4. Universitas Airlangga 365 253 618 5. Universitas Diponegoro 467 179 646 6. Universitas Gadjah Mada 598 350 948 7. Universitas Hasanuddin 512 350 862 8. Universitas Indonesia 415 319 734 9. Universitas Padjadjaran 441 182 623 10. Universitas Pendidikan Indonesia 433 115 548 11. Universitas Sebelas Maret 427 171 598 12. Universitas Sumatera Utara 468 191 659 Grand Total 4994 2614 7608 Sumber: Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi TABEL 3 JUMLAH LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR BERDASARKAN SEBARAN DI LLDIKTI I SAMPAI LLDIKTI XVI (PERGURUAN TINGGI SWASTA) 2019 2020 2021 Lembaga Lektor Kepala Profesor Lektor Kepala Profesor Lektor Kepala Profesor LLDIKTI I 422 34 505 47 518 51 LLDIKTI II 342 25 378 28 381 29 LLDIKTI III 1.356 338 1.582 415 1.624 441 LLDIKTI IV 949 130 1.129 183 1.167 198 LLDIKTI IX 555 83 650 101 664 106 99 2019 2020 2021 Lembaga Lektor Kepala Profesor Lektor Kepala Profesor Lektor Kepala Profesor LLDIKTI V 456 97 649 138 673 146 LLDIKTI VI 933 89 1.097 119 1.114 126 LLDIKTI VII 1.139 160 1.329 210 1.355 217 LLDIKTI VIII 357 33 433 43 440 44 LLDIKTI X 362 39 394 48 399 49 LLDIKTI XI 186 15 194 15 195 16 LLDIKTI XII 39 1 43 3 43 4 LLDIKTI XIII 64 3 77 5 78 5 LLDIKTI XIV 21 1 21 1 21 1 LLDIKTI XV 24 4 25 5 25 5 LLDIKTI XVI 61 7 65 8 67 8 Grand Total 7266 1059 8571 1369 8764 1446 Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Keterangan LLDIKTI: Lembaga Layananan Pendidikan Tinggi b. Jumlah Tim Penilai Pusat Tim Penilai Jabatan Akademik Pusat berjumlah 125 orang ditambah 15 orang pegawai Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32/E/Kpt/2021 tentang Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33/E/Kpt/2021 tentang Tim Validasi Penilaian Angka Kredit Dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021. 4. Panitia angka kredit mestinya mencerminkan bidang keilmuan yang akan dinilai. Perlu melihat beban dari panitia angka kredit. Apabila berat, maka bisa saja hal ini diotonomikan atau didelegasikan, didistribusikan ke bawah. Apakah tidak memungkinkan untuk diotonomikan ke perguruan tinggi yang sudah PTNBH, baik untuk lektor, asisten, lektor biasa, lektor kepala, sampai guru besar, sehingga yang menilai perguruan tinggi yang sudah PTNBH. 100 Tanggapan Pemerintah: Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTNBH mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikannya (Non ASN) sepanjang pegawainya sendiri, tetapi untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan status ASN, seluruh ASN mengikuti aturan Undang-Undang ASN beserta aturan turunannya. Dalam hal ini permohonan a quo terkait pengangkatan Dosen dalam jenjang jabatan akademik, penilaian angka kredit untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor hingga penetapannya diserahkan kepada perguruan tinggi, sedangkan untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar, pengusulannya diserahkan kepada perguruan tinggi dan penetapannya menjadi kewenangan kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (selanjutnya disebut Permenpan RB 17 Tahun 2013) Jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (selanjutnya disebut Permenpan RB 46 Tahun 2013). 5. Dalam Kompas 2 (dua) hari yang lalu, seorang Guru Besar IPB menulis, “Indonesia sekarang ini menjadi pasar dari jurnal internasional karena ada kewajiban mau lulus master, mau lulus dokter harus menulis di jurnal internasional.” Di lapangan, banyak menjadi pasar jurnal internasional karena semua harus terekspos di jurnal internasional, padahal banyak jurnal-jurnal internasional yang kemudian abal-abal yang masuk di pasar Indonesia. Bagaimana pengawasan mengenai jurnal internasional yang dilakukan oleh pihak pendidikan tinggi? Tanggapan Pemerintah: Bahwa pada saat ini telah terdapat 115 (seratus lima belas) Jurnal Indonesia yang menjadi jurnal internasional terindeks di Scopus, dengan demikian Indonesia tidak hanya menjadi pasar tapi juga produsen bagi negara lain. 101 Jurnal Indonesia yang terindeks Basis Data Internasional (Scopus) kami lampirkan dalam keterangan tambahan presiden ini (Tabel 4). Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyampaikan info terkait jurnal yang berpotensi predator dan hijack melalui portal https://pak.kemdikbud.go.id sebagaimana kami sampaikan berikut ini: 6. Apakah tidak ada pandangan supaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membina jurnal-jurnal Indonesia sehingga bermutu yang bisa menjadi media untuk orang Indonesia mengembangkan ilmu berdasarkan kosmologi Indonesia? Tanggapan Pemerintah: Karya ilmiah berdasarkan kosmologi Indonesia yaitu topik yang merupakan kekhasan Indonesia justru karena keunikannya, sangat berpeluang di indeks dalam jurnal internasional, termasuk jurnal yang ruang lingkupnya meliputi artikel-artikel yang topik penelitiannya berkaitan dengan Pancasila. Daftar jurnal dengan topik Pancasila yang dipublikasikan dalam jurnal Internasional bereputasi (terindeks Scopus, Scimagojr, dan WOS) kami lampirkan dalam keterangan tambahan presiden ini (Tabel 5). Dalam proses peningkatan mutu, Pemerintah telah melakukan Pembinaan terhadap Jurnal-jurnal Nasional antara lain: a) Fasilitasi akreditasi jurnal (ARJUNA) dan pembinaannya; 102 b) Fasilitasi indeksasi jurnal nasional (Science and technology Index/SINTA); c) Fasilitasi Editor Jurnal; dan d) Fasilitasi Dosen dalam menulis di Jurnal Internasional/Jurnal Internasional Bereputasi. B. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih 1. Ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen tidak bisa dilepaskan dari ketentuan-ketentuan diatasnya. Perlu ada batasan dan penjelaskan secara mendetail mengenai apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan “ditentukan oleh setiap satuan pendidikan”. Apakah ‘’ditentukan oleh setiap satuan pendidikan’’ dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen tersebut memang tidak memiliki satu daya ikat? Apakah hal ini bukan bagian yang inheren di dalam undang-undang itu sendiri? Tanggapan Pemerintah: Bahwa yang dimaksud dengan “ditentukan oleh satuan pendidikan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” merupakan kewenangan yang diberikan kepada setiap perguruan tinggi untuk mengatur lebih lanjut proses seleksi pengangkatan dosen dengan jabatan akademik tertentu dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi. Jabatan akademik tertentu untuk asisten ahli dan lektor hingga penetapannya diserahkan kepada perguruan tinggi. Sedangkan lektor kepala dan guru besar, pengusulannya diserahkan kepada perguruan tinggi dan penetapannya menjadi kewenangan kementerian. Pengaturan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 70 UU Guru dan Dosen yang memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur pengangkatan jabatan akademik dosen sebagai bagian pembinaan dan pengembangan karir dosen, yang dalam peraturan menteri yakni Permenpan RB 17 Tahun 2013 Jo Permenpan RB 46 Tahun 2013, pengaturannya memberikan delegasi kepada perguruan tinggi untuk pengangkatan jabatan akademik dosen pada tingkat asisten ahli dan lektor. Oleh karena itu, peraturan pemimpin perguruan tinggi sebagai implementasi Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen merupakan tindak lanjut dari peraturan menteri yang mengatur tentang jenjang jabatan akademik, 103 pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan, serta pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa. Oleh karena itu, peraturan menteri tersebut menjadi pedoman dan acuan yang berlaku secara nasional bagi seluruh perguruan tinggi untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi. 2. Bagaimana persyaratan untuk seseorang yang telah pensiun di usia 65 tahun untuk menjadi guru besar (melalui NIDK). Tanggapan Pemerintah: Persyaratan untuk seseorang yang telah pensiun di usia 65 tahun untuk menjadi guru besar melalui Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sebagai berikut: 1. Dosen Purna Tugas harus memiliki NIDK Persyaratan dosen purna tugas untuk mendapatkan NIDK diatur pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. Pasal 6 ayat (1): NIDK diberikan kepada Dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan. Pasal 6 ayat (2): Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas. Pasal 6 ayat (8): NIDK bagi dosen purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rentang usia: a. 70 (tujuh puluh) - 78 (tujuh puluh delapan) tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir profesor; dan b. 65 (enam puluh lima) - 69 (enam puluh sembilan) tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor. Pasal 6 ayat (9): 104 NIDK bagi Dosen purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan usia: a. 79 (tujuh puluh sembilan) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir profesor; b. 69 (enam puluh sembilan) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir selain profesor. 2. Memiliki kualifikasi akademik doktor atau yang sederajat (sub spesialis) dari program studi terakreditasi sesuai bidang keahlian; 3. Memiliki sertifikat pendidik; 4. Sehat jasmani dan rohani; 5. Memiliki angka kredit yang mencukupi; 6. Memiliki artikel jurnal internasional bereputasi; 7. Memiliki penilaian kinerja akademik dan kepegawaian (integritas, kepatuhan, dan disiplin) minimal baik. 3. Apakah persyaratan terhadap orang itu juga melekat pada ketentuan Pasal 50 ayat (4) atau ada pada ketentuan yang lain? Tanggapan Pemerintah: Bahwa persyaratan dan prosedur pengusulan Guru Besar bagi Dosen Purna Tugas dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sama dengan prosedur pengajuan usulan guru besar secara regular sebagaimana dimaksud ‘ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen.’ 4. Isunya bahwa menjadi guru besar atau profesor yang diajukan lewat perguruan tinggi terkesan agak susah. Ada proses yang berbelit-belit, tim penilai angka kreditnya pun kadang-kadang bukan orang yang sebidang ilmunya. Mungkin boleh saja kita kemudian multidisipliner kalau memang berkaitan dengan sesuatu yang dinilai multidisipliner. Terkait dengan guru besar-guru besar bukan dari tenaga dosen, misalnya guru besar kehormatan. Apakah persyaratannya juga akan sama dengan yang ditentukan oleh satuan pendidikan? Bagaimana kemudian sistem penilaiannya? Apa sesungguhnya jabatan guru besar itu? Bagaimana prosesnya? Persyaratannya seperti apa? 105 Tanggapan Pemerintah: Bahwa berdasarkan regulasi yang ada, tidak dikenal profesor kehormatan. Regulasi hanya mengatur 2 jenis profesor, yaitu profesor yang berasal dari dosen tetap (Guru Besar sebagai Dosen Tetap) dan profesor yang berasal dari dosen tidak tetap (Guru Besar sebagai Dosen Tidak Tetap). Pada masyarakat umum, sering terdapat kerancuan penyebutan dan pemahaman atas gelar doctor honoris causa (doktor kehormatan) atau Guru Besar sebagai Dosen Tidak Tetap sebagai profesor kehormatan. Persyaratan dan mekanisme proses pengusulan menjadi Guru Besar sebagai Dosen Tetap berbeda dengan persyaratan dan mekanisme proses pengusulan menjadi Guru Besar sebagai Dosen Tidak Tetap. Perbedaan dimaksud didasarkan atas perbedaan hak dan kewajiban yang berbeda bagi kedua Guru Besar tersebut. Perbedaan hak antara lain Guru Besar sebagai Dosen Tetap menerima tunjangan profesor dari perguruan tinggi yang bersumber dari APBN sedangkan Guru Besar sebagai Dosen Tidak Tetap tidak menerima tunjangan profesor dari APBN. 5. Perbedaan kewajiban bagi Guru Besar sebagai Dosen Tetap terikat bagi dosen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain bekerja penuh waktu, sedangkan kewajiban Guru Besar sebagai Dosen Tidak Tetap sesuai dengan perjanjian kerja yang diatur dalam perguruan tinggi antara lain bekerja paruh waktu. Oleh karena itu, pengangkatan Guru Besar sebagai Dosen Tetap diatur dalam Permenpan RB 17 Tahun 2013 Permenpan RB 46 Tahun 2013 Jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (selanjutnya disebut Permendikbud 92 Tahun 2014) sedangkan Pengangkatan Guru Besar Sebagai Dosen Tidak Tetap diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri. Salah satu perbedaan persyaratan pengangkatan Guru Besar antara lain bagi Guru Besar sebagai Dosen Tetap harus memenuhi angka kredit sedangkan untuk pengangkatan Guru Besar sebagai Dosen Tidak Tetap tidak memerlukan persyaratan pemenuhan angka kredit namun berdasarkan 106 penilaian pengetahuan tacit (pengetahuan yang hanya berdasarkan pengalaman yang belum dijadikan pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan namun memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplsit di perguruan tinggi dan bermanfaat untuk masyarakat). Pengaturan pengangkatan Guru Besar sebagai Dosen Tetap lebih ketat daripada pengaturan pengangkatan Guru Besar sebagai Dosen Tidak Tetap karena penghargaan yang diberikan oleh Negara kepada Guru Besar sebagai Dosen Tetap berbeda (lebih tinggi) dengan penghargaan Guru Besar sebagai Dosen Tidak Tetap sehingga diatur standar yang sama yang berlaku bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Jabatan Guru Besar merupakan jenjang jabatan fungsional akademik tertinggi bagi dosen yang diatur dalam UU Dikti baik bagi Dosen Tetap maupun Dosen Tidak Tetap. Untuk Guru Besar sebagai Dosen Tidak Tetap maka pemberian jenjang jabatan akademik tertinggi tersebut berdasarkan penilaian pengetahuan tacit. 6. Perlu ada pemetaan guru besar yang ada pada setiap program studi atau departemen karena Pemohon mengatakan bahwa departemen tempat Pemohon bekerja, zero guru besar. Tanggapan Pemerintah: TABEL 6 PERBANDINGAN JUMLAH PROFESOR DAN DOKTOR BELUM PROFESOR JURUSAN MATEMATIKA DI PTNBH Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi NO JURUSAN MATEMATIKA PROFESOR DOKTOR BELUM PROFESOR PERSENTASE PROFESOR TERHADAP JUMLAH DOKTOR 1 UI 0 15 0 2 ITS 6 15 40 3 ITB 8 15 53 4 UGM 6 27 22 5 UNDIP 1 2 50 6 USU 3 11 27 7 IPB 3 14 21 8 UNIBRAW 6 11 54 9 UNPAD 3 7 42 10 UNHAS 7 12 58 11 UNS 1 6 16 107 Pemetaan ringkas pada 11 PTNBH seperti ditunjukkan pada Tabel 6, nampak bahwa hanya Universitas Indonesia yang tidak memiliki profesor Matematika sedangkan pada perguruan tinggi negeri lainnya memiliki rata-rata paling sedikit 27% dari jumlah dosen bergelar Doktor. Oleh karena itu, kekosongan profesor Matematika pada Universitas Indonesia tersebut bukan disebabkan oleh pengaturan pengangkatan Guru Besar di Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada bagian D, fakta tentang perkara Pemohon pada angka 44 sampai dengan angka 48 halaman 16 sampai halaman 17 dalam perkara a quo, dinyatakan proses pengangkatan Guru Besar atas nama Pemohon pada tahap penilaian oleh Universitas Indonesia memakan waktu lama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yaitu dari 2 November 2016 sampai dengan 4 Oktober 2019, sehingga ketika memasuki tahap usulan ke Kemendikbudristek, memasuki hari ke 27 (dua puluh tujuh) menjelang Pemohon pensiun. Dengan jangka waktu yang terbatas, Pemohon tidak dapat memperbaiki kekurangan penilaian yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Sesuai dengan SOP, jangka waktu penilaian memakan waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja apabila semua persyaratan langsung terpenuhi. Kekurangan penilaian tersebut bukan karena penunjukan Tim Penilai yang tidak sesuai dengan bidang keilmuan karya ilmiah Pemohon tetapi karena jurnal karya ilmiah Pemohon tidak memenuhi syarat penulisan oleh Tim Penilai. Sebagai catatan sebenarnya jumlah Guru besar sebagai dosen tidak tetap (Profesor Kehormatan) jumlahnya sedikit sebagaimana pada tabel berikut: TABEL 7 DATA PENGANGKATAN PROFESOR SEBAGAI DOSEN TIDAK TETAP TAHUN 2014 S/D 2021 No TAHUN DISETUJUI 1. 2014 9 2. 2015 3 3. 2016 1 4. 2017 4 108 5. 2018 4 6. 2019 8 7. 2020 2 8. 2021 5 JUMLAH 36 Sumber: Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi C. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Saldi Isra 1. Profesor kehormatan dengan profesor dari kampus karena karier dalam praktik seperti tidak ada bedanya. Salah satu yang dikeluhkan oleh teman- teman, kesulitan menjadi guru besar. Sementara di tempat lain, sekilat sekelebat pedang saja, tiba-tiba sudah menjadi profesor kehormatan. Tentu ini sesuatu yang harus dipikirkan oleh kementerian. Tanggapan Pemerintah: Tanggapan Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Saldi Isra mengenai Profesor Kehormatan pada pokoknya kami sampaikan sama dengan tanggapan yang kami sampaikan atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbangsih. 2. Apa yang membedakan profesor kehormatan dengan profesor biasa? Karena semuanya memakai gelar profesor. Perlu ada sesuatu yang membedakan antara profesor kehormatan dengan profesor biasa. Tanggapan Pemerintah: Sebagaimana telah disampaikan pada jawaban pertanyaan butir (1) dan menanggapi pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih maka terdapat perbedaan nyata tentang cara pengangkatan maupun kriteria pengangkatannya. Dengan demikian, maka tugas dan wewenangnya berbeda pula, yaitu tugas Guru Besar sebagai Dosen Tidak Tetap ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi dan semestinya diajukan untuk di- registrasi dengan Nomor Urut Pendidik (NUP) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. 3. Proses untuk menjadi profesor, misalnya dari Fakultas Hukum, pertama-tama dirembukkan di bagian atau departemen di masing-masing fakultas kemudian 109 ke fakultas. Usulan telah diteliti oleh tim-tim reviewer yang dibentuk oleh bagian atau jurusan, fakultas, dan tingkat universitas. Internal perguruan tinggi saja sudah ada tiga tim reviewer yang menilai kelayakan itu. Di kementerian, ada tim reviewer (lagi) yang memeriksa. Tanggapan Pemerintah: Bahwa penilaian kelayakan pengajuan Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan oleh perguruan tinggi dan Kemendikbudristek. Penilaian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam rangka pengusulan kepada Kemendikbudristek untuk menilai pemenuhan syarat administratif pengajuan usulan pengangkatan Guru Besar Pemohon. Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam rangka kelayakan penetapan sebagai Guru Besar. Keseluruhan penilaian tersebut merupakan rangkaian proses pengusulan Buru Besar yang berpedoman pada Permenpan RB No.17 Tahun 2013 dan berlaku bagi seluruh perguruan tinggi yang mengusulkan pengangkatan Guru Besar. 4. Perlu dipikirkan bagaimana mengintegrasikan reviewer di tingkat kementerian dengan yang ada di universitas sehingga pekerjaannya menjadi tidak berulang. Pemerintah perlu memberikan perspektif yang jauh lebih komprehensif terkait hal ini. Tanggapan Pemerintah: Sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Perguruan Tinggi dan Tim Penilai Pusat merupakan satu kesatuan dengan lingkup penilaian yang berbeda karena memiliki tujuan berbeda yaitu untuk kepentingan pengusulan oleh perguruan tinggi dan untuk kepentingan penetapan kelayakan oleh Ditjen Dikti. Hanya dalam pelaksanaannya seolah-olah menjadi banyak tingkatannya. D. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo 1. Perlu penjelasan keterkaitan jabatan akademik untuk guru besar apabila dikaitkan dengan jabatan fungsional dan karier. Apakah merupakan karir atau jabatan fungsional karena hal ini tidak bisa dilepaskan dengan irisan norma yang diuji Pemohon dalam Pasal 50 ayat (4), termasuk ayat (3) dan ayat (2). Meskipun Kemendikbud menjelaskan kata ‘’tertentu’’ untuk jabatan tertentu 110 di ayat (3), mengapa kewenangan itu diserahkan kepada satuan perguruan tinggi? Karena yang memang yang tahu kompetensi dan kualitas yang bersangkutan adalah perguruan tinggi itu. Tanggapan Pemerintah: Bahwa jabatan akademik guru besar merupakan peningkatan karir bagi jabatan fungsional dosen dalam bentuk jenjang jabatan akademik dosen (kenaikan pangkat). 2. Pendelegasian bahwa untuk jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 72 ayat (6) UU Dikti, termasuk pengangkatan seorang dengan kompetensi luar biasa diatur dalam Peraturan Menteri menjadi tidak inline antara semangat yang ada di Pasal 50 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan semangat yang ada di Pasal 72 ayat (6) ini. Mestinya rumusan-rumusan itu harus dikembalikan kepada asbabun nuzul-nya. Apabila harus dilekatkan kompetensi, fungsional, teknis, dan karier di sana, sesungguhnya yang paling tahu adalah yang setiap hari membesarkan embrio atau bibit sejak dari dosen yang akan kemudian menjadi guru besar itu. Di satu sisi memberi kewenangan kepada perguruan tinggi, di sisi yang lain berdasarkan UU Dikti memberikan kewenangan kepada menteri karena kata ‘’jabatan tertentu’’. Pasal 72 ayat (6) UU Dikti secara jelas memberikan kewenangan penuh kepada Menteri untuk pengangkatan seorang dengan kompetensi luar biasa itu, sebagaimana diatur dalam ayat (5). Tanggapan Pemerintah: Bahwa ketentuan “... ditentukan satuan pendidikan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan” merupakan kewenangan yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengatur proses seleksi pengangkatan dosen dengan jabatan akademik tertentu sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan menteri yang mengatur tentang jenjang jabatan akademik, pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan, serta pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa. Sehingga peraturan menteri tersebut menjadi pedoman dan acuan yang berlaku secara nasional bagi seluruh perguruan tinggi untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi. 111 3. Bagaimana identifikasi seorang dosen yang kemudian akan mendapatkan jenjang guru besar itu. Apakah sebenarnya itu bisa dipisahkan dengan syarat fungsional yang harus mempunyai kompetensi teknis dan kemudian termasuk jenjang kariernya? Tanggapan Pemerintah: Setiap jenjang jabatan fungsional/akademik dosen mempunyai kualifikasi kompetensi masing-masing sebagaimana disebutkan pada Permenpan RB 17 Tahun 2013, Permenpan RB 46 Tahun 2013, dan Permendikbud 92 Tahun 2014. Identifikasi atau kelayakan dosen untuk mendapatkan jabatan akademik GB mendasarkan pada peraturan-peraturan ini. Secara umum setiap jenjang jabatan akademik mempunyai kewajiban dan kewenangan masing-masing yang harus dipenuhi yang meliputi unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang. Oleh karena itu, pengangkatan dosen pada jenjang jabatan akademik guru besar tidak dapat dipisahkan dari jabatan fungsional dan pengembangan karir jabatan fungsional dosennya. E. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Aswanto 1. Kebijakan Pemerintah untuk mempersyaratkan jurnal internasional untuk ujian tertutup S2, S3, dan untuk menjadi guru besar, tentu dalam rangka menjaga kualitas. Apakah Pemerintah tidak bisa mendesain model lain agar kualitas bisa dipertahankan, apabila alasan adalah untuk mempertahankan kualitas. Menurut data yang disampaikan oleh Pemohon, selama 5 tahun terakhir, penambahan profesor 89 orang, mulai dari tahun 2015. Tahun 2015 kurang-lebih 5.300 profesor. Kemudian, pada tahun 2019 menjadi 5.389. Penambahan 20 sampai 22 profesor per tahun. Apa sebenarnya yang ingin dicapai Pemerintah dengan membatasi itu? Tanggapan Pemerintah: Setiap jenjang jabatan akademik mempunyai persyaratan kualifikasi sebagaimana yang disampaikan dalam Permenpan RB 17 Tahun 2013, Permenpan RB 46 Tahun 2013, dan Permendikbud 92 Tahun 2014. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi merupakan salah satu persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh dosen untuk mencapai jabatan akademik guru besar. Persyaratan kompetensi ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas 112 dan untuk mencapai target peningkatan perguruan tinggi agar dapat berdaya saing dalam tingkat internasional. Model-model lain terkait persyaratan khusus untuk kenaikan jabatan fungsional ke guru besar (yang dapat disetarakan dengan jurnal internasional bereputasi) sedang dikembangkan. Namun demikian sampai saat ini belum ditetapkan dalam suatu bentuk peraturan sehingga belum dapat diimplementasikan. Terkait data jumlah guru besar dapat disampaikan oleh Pemohon perlu dikaji lebih lanjut sumber data yang digunakan. Berikut disampaikan data yang terdokumentasi pada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. TABEL 8 DATA JUMLAH GURU BESAR TAHUN 2016 SAMPAI 2020 Sumber: Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Sampai saat ini pemerintah tidak pernah mempunyai kebijakan untuk membatasi jumlah profesor. Pemerintah justru menginginkan peningkatan jumlah profesor namun dengan tetap menjaga kualitas. Pertumbuhan profesor tahunan dipengaruhi oleh jumlah dosen yang mengajukan, kualitas usulan, layanan Kementerian dan Jumlah profesor yang pensiun/berhenti. 2. Negara mana yang menggunakan model seperti yang digunakan di Indonesia untuk memperoleh gelar profesor? Jangan-jangan cuma Indonesia sendiri. Tanggapan Pemerintah: Model-model professorship di dunia dapat berbeda dari satu negara ke negara yang yang lain. Oleh karena itu kata profesor sering disebut sebagai No Tahun Guru Besar Surplus/ Defisit Disetujui Pensiun Reguler Loncat Total 1 2016 306 25 331 225 106 2 2017 254 12 266 251 15 3 2018 209 5 214 281 (67) 4 2019 659 26 685 252 433 5 2020 639 14 653 273 380 113 “a slippery term”. Tidak jarang terminologi profesor mengalami evolusi mengikuti perkembangan jaman dan tujuan pemberian. Secara umum keprofesoran dapat dikelompokkan menjadi dua model yaitu model Anglo- saxon (seperti Inggris, Irlandia, Amerika Serikat dan Australia) dan model Eropa daratan (seperti Jerman dan Perancis, dll). Di negara-negara Anglo- saxon profesor dilandasi oleh karir murni, sehingga setiap orang dapat mencapai profesor sepanjang kinerja ilmiahnya terpenuhi. Sementara pada negara eropa daratan tidak jarang profesor didasarkan pada kedudukan. Hal ini berarti profesor merupakan kedudukan tertinggi pada satu bidang kepakaran atau rumpun kepakaran. Jumlah profesor dibatasi dengan hanya seorang yang bisa ditunjuk menjadi profesor dalam satu bidang kepakaran (professorial chairs). Model Anglo-saxon sendiri mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu model Amerika dan model UK. Di Amerika sebutan profesor biasa diberikan kepada kebanyakan akademisi yang bekerja sebagai peneliti dan mengajar di perguruan tinggi terlebih dalam konteks percakapan. Sementara di Eropa, profesor diberikan untuk sebutan kepada seseorang yang telah mencapai tingkatan tertinggi akademik, terutama didasarkan pada kinerja ilmiah. Sebutan profesor di Eropa ini sama dengan sebutan full profesor di Amerika. Namun demikian, hal yang sama di banyak negara adalah bahwa profesor (full Profesor di Amerika) bukan merupakan kualifikasi akademik seperti gelar doktor tetapi merupakan tingkatan nilai akademik tertinggi (paling senior dalam akademik). Tingkatan jabatan akademik di Amerika meliputi assistant professor, associate professor, dan full professor sedangkan kelompok UK mengikuti tingkatan lecturer, senior lecturer, reader, dan professor. Perbedaan keprofesoran berkonsekuensi pada perbedaan cara mendapatkannya. Sebagai ilustrasi, di beberapa negara Eropa daratan seorang akademisi yang menginginkan untuk dipromosikan menjadi profesor harus terlebih dahulu membuat suatu dokumen ilmiah yang berisi kontribusi yang telah dilakukan dalam pengembangan Iptek memalui riset yang dilakukan. Kualitas dokumen ini kemudian dinilai oleh suatu panel profesor yang ahli di bidang calon profesor tersebut yang kemudaian menentukan kelayakannya. Proses mencari persetujuan ini disebut sebagai habilitation. Di 114 UK dan Amerika promosi jabatan profesor tidak bergantung pada habilitasi dan memberikan otonomi kepada setiap perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi mempunyai peta jalan dan kriteria masing-masing. Perbedaan mekanisme pencapain profesor ini tidak dapat dipisahkan dari penghargaan (terutama penghargaan kewenangan dan finansial) yang akan diberikan kepada seseorang setaleh menjadi profesor. Dalam pandangan kami, keprofesoran di Indonesia lebih dekat mengikuti model Anglo saxon kelompok UK dengan beberapa modifikasi. F. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anwar Usman Sekitar tahun 1970-an, Singapura dan Malaysia itu meminta perbantuan guru ke Indonesia, sekarang terbalik. Sistem apa sebenarnya yang cocok untuk kita? Terdapat banyak keluh kesah dari rekan-rekan dosen yang dengan susah payah untuk menjadi guru besar. Tanggapan Pemerintah: Sistem perekrutan guru besar di Indonesia telah mengakomodasi semua sistem promosi karier dosen yang ada di dunia dan sudah dituangkan dalam peraturan perundangan yang lengkap sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam Tanggapan Pemerintah atas Pertanyaan Majelis Hakim Saldi Isra. Mengenai Keluh Kesah Dosen bahwa menjadi Guru Besar itu susah, Pemerintah sampaikan bahwa guru besar merupakan jenjang jabatan akademik tertingi sehingga persyaratan dan mekanismenya diatur lebih ketat dibandingkan dengan jenjang jabatan akademik yang lebih rendah dari guru besar. Pengaturan dan mekanisme yang lebih ketat bertujuan untuk menjaga kualiatas guru besar dan memberikan penghargaan jenjang akademik yang lebih tinggi. Pengaturan dan mekanisme yang lebih ketat untuk tingkat jabatan tertinggi berlaku juga untuk semua jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi serta jabatan fungsional lainnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-14 yang disahkan dalam persidangan 8 September 2021, persidangan 2 November 2021, persidangan 29 november 2021, dan persidangan 10 Januari 2022 sebagai berikut: 115 1. Bukti PK-01 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/G/2020/PTUN-JKT; 2. Bukti PK-02 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/B/2020/PT.TUN.JKT; 3. Bukti PK-03 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst; 4. Bukti PK-04 : Fotokopi Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014 (PO PAK 2014); 5. Bukti PK-05 : Fotokopi Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 (PO PAK 2019); 6. Bukti PK-06 : Fotokopi Standar Prosedur Operasional Nomor 1257.4/D2/SOP/2016 tanggal 11 Mei 2016 mengenai Penetapan Angka Kredit Profesor; 7. Bukti PK-07 : Fotokopi Sistem penilaian angka kredit dosen dalam laman “http//pak.kemdikbud.go.id”; 8. Bukti PK-08 : Fotokopi Risalah Pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang Guru dan Dosen dalam Pembicaraan Tingkat I; 9. Bukti PK-09 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32/E/KPT/2021 tentang Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Tahun 2021; 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33/E/KPT/2021 tentang Tim Validasi Penilaian Angka Kredit Dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021; 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Nomor 1142/D2/KP/2016 tanggal 9 Mei 2016 perihal Usul Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Guru Besar/Profesor; 116 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Undangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 719/E4/KR/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan acara penyelesaian atas gugatan ke PTUN Dosen Universitas Indonesia a.n. Sri Mardiyati; 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 420/PDT/2021/PT.DKI; 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/TUN/2021. Selain itu, Presiden mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. dan Dr. Radian Salman, S.H., LL.M, yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 24 September 2021 dan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan pada 29 November 2021, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Prof. Dr. Sutikno, S.T., M.T. dan Moh. Sofwan Effendi, M.ED. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan pada 10 Januari 2021, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Presiden Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. I. Pengertian (Dosen dan) Profesor (definisi dan fungsi) Untuk memahami tentang dosen, kita mulai dengan definisi dosen. Cambridge Dictionary (2021), mengartikan dosen sama dengan pemandu. Disampaikan bahwa di di beberapa universitas dan perguruan tinggi di AS dan Eropa, diartikan sebagai seorang pengajar/pendidik berpangkat lebih rendah dari profesor. Kemudian di Amerika Serikat, yaitu seseorang yang tugasnya memandu kepada pengunjung di sekitar museum, kebun binatang, dll., untuk memberi tahu kepada mereka tentang berbagai hal di dalamnya. Selanjutnya Profesor merupakan posisi tertinggi sebagaimana definisi tentang dosen, Guru besar atau Profesor dalam Meriam Webster, 2021 diartikan sebagai: - (Seseorang) yang mempunyai peran untuk mememberikan pengakuan, atau memberikan pernyataan. - Sedangkan jika dikaitkan dengan pendidikan didefinisikan sebagai: 117 o Pendidikan Tinggi: Dosen (Pengajar) dengan peringkat akademik tertinggi di institusi pendidikan tinggi. o Pendidikan secara umum: Guru/(Dosen) di universitas, perguruan tinggi, atau terkadang sekolah menengah o (Seseorang) yang mengajarkan atau mengakui pengetahuan khusus tentang seni, olahraga, atau pekerjaan yang membutuhkan keterampilan Penggunaannya terminologi profesor diketahui sejak Abad Ke XIV. Cambridge Dictionary (2021) mendefinisikan profesor sebagai berikut: o Seorang pengajar/pendidik berpangkat tertinggi di suatu departemen di Perguruan Tinggi di Inggris, atau pengajar/pendidik berpangkat tinggi di Perguruan Tinggi di Amerika Serikat. Dengan demikian jika kita membicarakan tentang profesor, maka akan terkait dengan terminologi guru dan dosen. Dosen secara arti kata adalah guru yang berasal dari Bahasa Sanskerta yang artinya pengajar atau pemimpin yang diawalnya terkait dengan pengertian kesucian (luhur) dan terkait dengan keagamaan, sehingga memberikan kebijakan dan pedoman (https://en.wikipedia.org/wiki/Docent, https://id.wikipedia.org/wiki/Guru). Jika ditinjau dari arti katanya, maka profesor dari kata Bahasa Inggris “to profess” yang artinya mengakui atau menyatakan. Selanjutnya secara pengertian umum sekarang ini diartikan sebagai jenjang pengajar tertinggi di perguruan tinggi (https://id.wikipedia.org/wiki/Profesor). Sesuai dengan arti maupun definisi terdahulu, profesor memiliki peran atau fungsi yang antara lain dari Western University Australia (2021) (https://www.hr.uwa.edu.au/policies/policies/titles/professor), dituliskan bahwa Profesor memberikan kepemimpinan akademik pada institusi perguruan tinggi, terutama melalui pengarahan dan mendorong keunggulan dalam riset, pengajaran, kegiatan profesional dan pengembangan kebijakan di berbagai tingkatan dalam disiplin akademik, unit akademik, institusi dan masyarakat yang lebih luas. Penunjukan profesor (penuh) menggambarkan seorang instruktur dengan masa kerja bertahun-tahun di universitas dengan pengakuan atas pengajaran berkualitas, pengabdian masyarakat, dan daftar karya ilmiah yang diterbitkan 118 (Lee Grayson, 2021), CHORN (https://work.chron.com/roles-professor- 1001.html) Jika kita mengacu kepada Undang-undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, peran Dosen dan Profesor di Perguruan Tinggi dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1. Peran Dosen dan Profesor pada Perguruan Tinggi sesuai UU 12 Tahun 2012 (Santoso, 2014) II. Struktur Karir Akademik, Syarat untuk Menjadi Profesor dan Promosi (Pengangkatan) Struktur karir akademik diberbagai Perguruan Tinggi di berbagai negara berbeda satu dengan lainnya. Meskipun demikian dapat dibuat beberapa kesetaraan antar satu dengan lainnya. Beberapa contoh dari beberapa negara akan dibahas pada tulisan ini, yaitu dari Amerika Serikat, Inggris dan Australia sebagai pembanding untuk yang ada di Indonesia. Uraian dalam tulisan ini membahas tentang persyaratan, proses rekrutmen dan promosinya serta konsekuensi dari sistem yang diterapkan. 119 Struktur Karir Akademik di Amerika Serikat, Syarat, Proses Rekrutmen dan Promosi Pada Struktur Akademik di Amerika Serikat yang dapat menuju jenjang jabatan akademik Profesor dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2. Struktur Karir Akademik di Perguruan Tinggi di Amerika Serikat, Syarat Proses, Rekrutmen dan Promosi Di Amerika Serikat untuk seseorang yang berkarir di bidang akademik di Perguruan Tinggi harus dimulai dengan kepemilikan derajat pendidikan doktor. Oleh karena itu dimulai dengan menjadi instruktur pada saat melakukan riset doktor dan setelah lulus doktor yang bersangkutan dapat memulai dengan bekerja sebagai peneliti Postdoktoral. Posisi-posisi akademik yang tersebut merupakan jabatan bagi seseorang yang belum berkarir sebagai pegawai tetap atau “dosen tetap”. Selanjutnya yang bersangkutan dapat melamar untuk menduduki jabatan “Assistant Profesor” jika ada posisi yang kosong. Namun dalam sistem di Amerika Serikat posisi yang kosong ini juga dapat dibuka untuk kandidat atau calon dari luar Perguruan Tinggi. Meskipun dimungkinkan juga Perguruan Tinggi merekrut lansung dari kelompok Instruktur maupun Periset Postdoktoral yang ada di Perguruan Tingginya, jika dinilai ada yang sangat berotensi. Dalam jabatan “Assistant Professor” yang bersangkutan belum berstatus sebagai dosen tetap pula. 120 Jabatan selanjutnya adalah “Associate Professor” jabatan ini diduduki oleh dosen yang telah menjadi “dosen tetap atau pegawai tetap” dan disebut ‘tenur”. Hanya 50% dari Assistant Professor dapat memperoleh “tenur” menjadi Associate Professor. Pada posisi ini seseorang baru dimungkinkan untuk menduduki jabatan akademik Profesor (“Full Professor”). Cara rekrutmen juga sama untuk naik ke jabatan Associate Profesor yaitu jika ada posisi yang kosong dan dikompetisikan dengan calon dari luar Perguruan Tinggi. Persyaratan promosi untuk jabatan profesor di Amerika Serikat meliput: • pencapaian di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian; • karya ilmiah pada jurnal yang direview peer. Cara evaluasi dilakukan oleh perguruan tinggi (tim) dengan membandingkan para calon internal maupun pelamar luar atau dikompetisikan, biasanya diumumkan melalui berbagai media termasuk media yang diterbitkan organisasi profesi. Promosi untuk menduduki jabatan profesor seperti jabatan sebelumnya dilakukan oleh Perguruan Tinggi, sehingga sebenarnya bersifat lokal. Artinya pertimbangannya sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi tersebut termasuk kebutuhan perguruan tinggi. Oleh karena itu, mobilitas dosen di Amerika Serikat cukup tinggi. Mereka berpindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain yang biasanya untuk promosi jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi. Pertimbangan lain untuk mengangkat Dosen dan Profesor di Amarika Serikat ialah anggaran yang tersedia. Karena tentu dibutuhkan dana yang memadai untuk merekrut dosen dan profesor. Meskipun demikian dengan kemampuan penelitiannya Profesor juga diposisikan untuk medatangkan dana melalui kepakarannya. Struktur Karir Akademik di Inggris, Syarat, Proses Rekrutmen dan Promosi Sebutan atau terminologi jabatan akademik untuk seseorang yang berkarir akademik di Perguruan Tinggi di Inggris berbeda jika dibandingkan dengan di Amerika Serikat sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3, namun untuk jenjang yang dinyatakan sebagai dosen di Perguruan Tinggi harus bergelar doktor atau memiliki pendidikan doktor. Dengan demikian di Inggris dimulai 121 dengan menjadi PhD Candidate, Postdoc/Research Assistant, dan Research Fellow yang biasanya mereka pada posisi ini sekitar 5 tahun. Gambar 3. Struktur Karir Akademik di Perguruan Tinggi di Amerika Serikat, Syarat Proses, Rekrutmen dan Promosi Pada posisi-posisi tersebut yang berangkutan belum berkarir sebagai pegawai tetap atau dosen tetap. Kemudian yang bersangkutan dapat melamar untuk menduduki jabatan “Lecture A” jika ada posisi yang kosong. Sebagaimana sistem di Amerika Serikat dapat dilakukan jika ada posisi yang lowong. Posisi ini juga dapat dibuka untuk kandidat atau calon dari luar Perguruan Tinggi. Namun demikian dimungkinkan pula merekrut lansung dari para Research Fellow, Teaching Felow, Postdoc maupun Research Assistant yang yang dianggap potensial. Dalam jabatan Lecture A yang bersangkutan sudah berstatus sebagai dosen tetap. Jabatan selanjutnya adalah Lecturer B, kemudian “Senior Lecturer” atau Reader. Posisi Reader dalam sistem di Amerika Serikat setara dengan “Associate Professor”. Dalam posisi Reader inilah seseorang memungkinkan berpromosi menjadi Profesor. Sebagaimana sistem di Amerika Serikat, tidak semua jabatan ini diduduki oleh dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi tersebut, namun dikompetisikan dengan para calon yang melamar dari luar Perguruan Tinggi. Dengan demikian mobilitas dosen antar Perguruan Tinggi di Inggris juga tinggi. 122 Persyaratan promosi untuk jabatan akademik Profesor di Amerika Serikat meliputi: • Kompetensi dalam pengajaran; • Kompetensi dalam melakukan riset sehingga diukur sebagai “riset productivity”; • Kemampuan dalam membuat keunggulan dalam riset (Research Excellence Framework); • Mendapat referensi dari pakar dalam hal ini pakar yang “ternama” dalam kompetensi yang bersangkutan (well known Sr Scholar). Sebagaimana di Amerika Serikat, evaluasi oleh Perguruan Tinggi di Inggris dilakukan oleh tim dengan membandingkan para calon internal maupun pelamar luar. Jadi bersifat kompetisi. Para pelamar luar biasanya mendapat informasi dari pengumuman di berbagai media termasuk media yang diterbitkan organisasi profesi. Promosi untuk menduduki jabatan profesor seperti jabatan sebelumnya dilakukan oleh Perguruan Tinggi, sehingga sebenarnya bersifat lokal. Seperti halnya perguruan tinggi di Amerika Serikat, pertimbangannya sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi tersebut termasuk kebutuhan perguruan tinggi. Dalam sistem di Inggris dinyatakan kompetensi riset yang dimiliki harus tinggi selain juga produktif. Artinya dalam ukuran sederhana adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh ybs. Karena bersifat kompetitif dan berdasarkan kekosongan posisi, maka mobilitas dosen di Inggris seperti di Amerika Serikat juga cukup tinggi. Mereka berpindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain yang biasanya untuk promosi jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi. Cara evaluasi dilakukan oleh perguruan tinggi (tim) dengan membandingkan para calon internal maupun pelamar luar atau dikompetisikan. Kebiasaan yang mereka lakukan dengan diumumkan memalui berbagai media termasuk media yang diterbitkan organisasi profesi. Promosi untuk menduduki jabatan profesor seperti jabatan sebelumnya dilakukan oleh Perguruan Tinggi, sehingga sebenarnya bersifat lokal. Artinya pertimbangannya sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi tersebut termasuk kebutuhan perguruan tinggi. Oleh karena itu mobilitas dosen di Amerika Serikat cukup tinggi. Mereka berpindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain yang biasanya untuk promosi jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi. 123 Pertimbangan lain untuk mengangkat Dosen dan Profesor di Inggris sama dengan di Amerika Serikat, yaitu ketersediaan anggaran Struktur Karir Akademik di Australia, Syarat, Proses Rekrutmen dan Promosi Sebagaimana sistem yang berlaku di Amerika Serikat maupun Inggris di Australia untuk berkarir di bidang akademik hingga jabatan Profesor juga mirip. Perbedaannya ada pada sebutan atau terminologi jabatan akademik sebelumnya. Urutannya sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4. Gambar 4. Struktur Karir Akademik di Perguruan Tinggi di Australia, Syarat Proses, Rekrutmen dan Promosi Banyak kesamaan dari sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat, Inggris maupun Australia. Seseorang yang akan berkarir di dunia akademik memulai dengan kelompok yang disebut sebagai Level A yang terdiri dari Resarch Officcer, Tutor/Senior Tutor, Associate/ Asisstant Lecturer, yang merupakan kelompok pegawai tidak tetap. Kemudian dilanjutkan dengan Lecturer (Level B), Senior Lecturer (Level C), Associate Professor (Level D) dan Professor (Level E). Untuk berpromosi dari masing-masing jenjang jabatan akademik merupakan kompetisi dari yang ada di dalam maupun pelamar dari luar Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi secara umum memberikan kriteria untuk menduduki jenjang jabatan akademik Profesor, yang diwujudkan dalam persyaratannya sbb.: 124 - Sebagaimana di Amerika Serikat dan Inggris, seseorang dapat berpromosi pada jabatan Profesor jika ada posisi yang lowong. - Keskolaran dan kepemimpinan artinya calon harus memiliki kompetensi yang memadai dengan demikian dapat diartikan yang bersangkutan merupakan akademisi terkemuka dalam bidangnya. Selain itu yang bersangkutan juga telah menunjukkan kepemimpinan yang terpuji. Kriteria ini mudah dimengeri dalam bentuk pemenuhan persyaratan nyata yaitu karya ilmiah dan kepemimpinan yang bersangkutan dalam riset. Oleh karena itu diperjelas dengan persyaratan tentang sejumlah karya publikasi ilmiah termasuk kapasitasnya untuk memperolah pendanaan riset. - Berikutnya ialah kompetensinya dalam pengajaran. - Kemampuannya untuk mengembangkan jejaring kerja akademik juga menjadi pertimbangan karena dari kegiatan ini riset dan pendanaannya dapat dilaksanakan. - Sesudah itu kompetensinya dalam mengaplikasikan Kesehatan dan keselamatan kerja juga menjadi pertimbangan. - Kemudian syarat lain yang menarik ialah rekomendasi dari atasan langsungnya. Arinya bisa berasal dari institusi yang akan ditinggalkannya jika yang bersangkutan adalah pelamar dari luar Perguruan Tinggi. Evaluasi yang dilakukannya serupa dengan di Amerika Serikat maupun Inggris oleh tim yang dibentuk Perguruan Tinggi. Sesuai dengan cara yang berlaku di Amerika Serikat dan Inggris, maka mobilitas pergerakan dosen antar perguruan tinggi menjadi tinggi pula. Pertimbangan lain terkait dengan pendanaan atau penganggaran untuk mengangkat seseorang dalam jabatan Profesor. Struktur Karir Akademik di Indonesia, Syarat, Proses Rekrutmen dan Promosi Sistem yang diberlakukan di Indonesia untuk menduduki jenjang jabartan akademik Profesor jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah dibahas sebelumnya merupakan sistem yang “paling lunak” namun setelah terpenuhi memperoleh “penghargaan tinggi”. Secara umum sistemnya jika digambarkan dapat ditunjukkan pada Gambar 5 (PermenpanRB No 17 jo 46 Tahun 2013, Permendikbud 92 Tahun 2014). 125 Gambar 5. Struktur Karir Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia, Syarat Proses, Rekrutmen dan Promosi Pengaturan seseorang yang berkarir di bidang akademik hingga saat ini dapat memulai karirnya sebagai pegawai tetap sejak yang bersangkutan jika memiliki pendidikan Magister atau S2 (sangat berbeda dengan conyoh-contoh sebelumnya). Yang bersangkutan dapat berkarir hingga Lektor Kepala (atau Associate Professor). Selama berkarir mulai dari Asisten Ahli hingga Gurubesar atau Profesor seseorang cukup memenuhi standar minimum dalam pemenuhan angka kredit kenaikan jenjang jabatan akademik dosen. Selain itu para dosen di Indonesia juga tidak perlu berkompetisi dengan para kandidat dari dalam maupun dari luar Perguruan Tingginya. Karena tidak ada pelamar dosen maupun gurubesar yang dari luar. Oleh karena itu di Indonesia untuk menjaga kualitas dan mengemban misi negara dalam pendidikan termasuk pendidikan tinggi maka evaluasi dan promosi dilakukan oleh Negara (Pemerintah). Dalam praktiknya memang “seolah-olah” Perguruan Tinggi melakukan penilaian, namun sebenarnya yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan apakah standar yang sudah ditetapkan Pemerintah sebagai otoritas yang menetapkan telah dijalankan dengan benar. Jika sudah benar dan memenuhi standar yang ditentukan, maka di teruskan ke Pemerintah. Pemerintah sebagai fihak yang bertugas mempromosikan adalah logis jika melakukan pemeriksaan kembali terhadap standar yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan 126 kepentingan Pemerintah. Kemudian Pemerintah akan mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Ahli (Negara) dan Negara memberikan kompensasi atau renumerasi untuk jabatan tersebut. Dengan demikian Jabatan Profesor di Indonesia merupakan jabatanan fungsional negara. Sehingga tidak bersifat local dan wajib diakui oleh semua perguruan tinggi di Indonesia bahkan lembaga lainnya. III. Kriteria Penelitian dan Penilaiannya Dari semua kriteria keunggulan untuk promosi Guru besar atau Profesor yang kemudian menjadi syarat penting ialah karya ilmiah yang secara bersifat universal di Indonesia kemudian disebut sebagai Karya ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi. Dengan demikian secara sepintas kita akan meninjau terkait dengan penilaian karya ilmiah yang dilakukan secara umum di masyarakat ilmiah internasional. Acuan umum untuk menilai karya ilmiah sebagai contoh dapat dilihat pada Gambar 6 (dimodifikasi dari Elsevier 2021). Gambar 6. Struktur Karya Ilmiah yang Baik secara Umum Pada prinsipnya karya ilmiah dihasilkan dari hasil penelitian yang baik pula. Namun demikian jika penulisannya tidak baik, karya ilmiah tersebut menjadi tidak berhasil tercerminkan dengan baik. Hasil penelitian yang menghasilkan karya penelitian yang tidak baik, biasanya memang sulit untuk dapat dituangkan dalam karya ilmiah yang baik. Sebagaimana yang disampaikan Elsevier (2021), maka jika kelengkapan struktur terpenuhi, kemungkinan 127 makalah tersebut baik. Kemudian bisa dilanjutkan dengan memeriksa satu persatu per bagian isi karya ilmiah. Misalnya dimulai dengan kelengkapan abstrak, melihat kata kunci, kemudian kelengkapan pendahuluan jika yang dirujuk tidak ada atau terlalu sedikit jumlahnya dan tanpa tujuan penelitian, menunjukkan makalah tersebut kurang baik, dilanjutkan dengan bab yang lain terkait dengan kecukupan penjelasannya. Pemeriksaan dapat pula dilihat langsung apakah kepustakaan bersesuaian, kesimpulan dan tujuan menyambung? Dst. Penilai yang telah biasa menulis karya ilmiah hasil penelitian dengan cepat bisa melakukan hal ini secara umum. IV. Penggunaan Sebagaimana telah disampaikan pada uraian terdahulu, ada perbedaan fundamental antara Profesor yang diangkat oleh Perguruan Tinggi dan yang diangkat Pemerintah. Profesor yang diangkat oleh Perguruan Tinggi • Jabatan tersebut tentu hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Perguruan Tinggi tertentu, dan hanya terkait dengan kepentingan akademik, • Jabatan tersebut bersifat (merupakan) jabatan internal Perguruan Tinggi tertentu, sehingga dimungkinkan Perguruan Tinggi lain tidak mengakuinya. • Konsekuensi yang lain tentu saja tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain yang tidak terkait dengan kegiatan akademik. Sedangkan jika diangkat oleh Negara (Pemerintah), maka kelebihannya ialah: • Sesuai dengan kepentingan jabatan fungsional tertentu dan dapat disesuaikan atau disetarakan dengan jabatan fungsional lainnya. • Diangkat sesuai dengan ketentuan perundangan negara yang berlaku diseluruh wilayah negara. • Semua PT bahkan lembaga diluar perguruan tinggi mengakuinya karena merupakan jabatan fungsional yang diangkat Negara. • Dapat digunakan untuk berbagai kepentingan lainnya di wilayah negara Indonesia. V. Pembahasan Jika kita membandingkan antara pengangkatan Profesor di Indonesia dibandingkan dengan negara lain dalam hal ini (Amerika Serikat, Inggris dan Australia) maka dapat dibandingkan dengan melihat Gambar 7. Gambar ini 128 seara skematis menunjukkan langkah-langkah untuk mempromosika Gurubesar atau Profesor yang diletakkan secara berjajar sehingga mudah untuk melihat perbedaannya maupun keunggulannya. Gambar 7. Perbandingan Pengangkatan Profesor antara Indonesia dan Negara Lain Untuk menduduki jenjang jabatan Profesor, masing-masing tentu membuat standar. Untuk di negara-negara lain standar tentu ditentukan oleh masing- masing Perguruan Tinggi, karena sesuai dengan keperluan perguruan tinggi saja. Sedangkan untuk di Indonesia pada standar yang diterapkan termasuk pula kepentingan negara dicantumkan di dalamnya. Untuk naik kepada jenjang jabatan dosen maupun profesor, pada perguruan tinggi di Indonesia sangat ditentukan oleh masing-masing dosen. Sedangkan di Perguruan Tinggi Negara Lain selain oleh masing-masing dosen juga ketersediaan posisi dosen maupun Profesor yang lowong. Selain itu ditambah pula dengan perhitungan pendanaannya. Kemudian yang juga tidak ringan yang bersangkutan harus bersaing pula dengan kandidat yang berasal dari perguruan tingginya dan institusi lain. Selanjutnya jika di Indonesia untuk promosi dilakukan oleh Negara (Pemerintah), sehingga untuk ada proses pemeriksaan oleh Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Pemerintah terkait dengan pemenuhan standar, oleh karena itu Pemerintah sebelum menetapkan melakukan penilaian terkait dengan pemenuhan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk Perguruan Tinggi Negara lain yang dikaji, setelah seseorang dianggap 129 memenuhi standar, ada posisi yang kosong, memiliki kelebihan pemenuhan tertinggi dibandingkan dengan semua kandidat dari dalam maupun dari luar, disertai dengan perhitungan pendanaan pelamar dipromosikan dalam jabatan dosen atau Profesor tersebut. Implikasi yang fundamental dengan demikian maka pengangkatan Profesor yang dilakukan oleh Negara lain tersebut bersifat “local” sedangkan yang terjadi di Indonesia bersifat nasional atau Negara. Di negara lain pengakuan resmi hanya pada Perguruan Tinggi tersebut sedangkan di Indonesia “wajib” diakui oleh semua Perguruan Tinggi bahkan institusi lainnya di Indonesia. Sebagai contoh pengalaman penulis yang “perlu” diangkat kembali sebagai sebagai Profesor karena aktifitasnya di Curtin Univerity of Technology Australia, meskipun penulis adalah Profesor dari Indonesia yang ditempatkan di ITB (lihat Gambar 8). Gambar 8. Contoh Pengakuan Ulang Keprofesoran yang Dapat Dilakukan Perguruan Tinggi Lain dari Luar Wilayah Indonesia VI. Penutup • Dalam sistem yang berlaku hingga sekarang ini Negara telah memberikan penghargaan yang sangat luar biasa bagi dosen khususnya 130 Gurubesar/Profesor, karena ybs diangkat Negara, maka keprofesorannya secara langsung diakui oleh semua Perguruan Tinggi di Indonesia. • Jika profesor diangkat oleh Perguruan Tinggi maka sebenarnya bisa saja PT lain tidak mengakui keprofesorannya, karena ybs memang diangkat untuk kepentingan universitas tersebut saja (jabatan akademik untuk lingkungan perguruan tinggi masing-masing). • Profesor Nasional (Negara), diangkat untuk kepetingan negara (Misi dan Visi Sektor Pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi), dengan kriteria dari Negara (Pemerintah), sedangkan Profesor Perguruan Tinggi diangkat untuk kepentingan Perguruan Tinggi (Misi dan Visi PT). • Pengaturan yang telah ada dan berlaku di Indonesia sangat menghargai dosen dan Profesor dan menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan dosen, kepentingan institusi dan kepentingan nasional. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. 1. Dalam peraturan perundang-undangan, sangat lazim dan mudah ditemukan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” atau “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Termasuk dalam hal ini ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 2. Untuk menunjukkan kelaziman tersebut, perlu saya sampaikan beberapa contoh penyebutan frasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan” atau “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dalam undang- undang di beberapa bidang. Undang-Undang di Bidang Pendidikan No. Undang-Undang Jumlah Frasa 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 10 2 UU No. 14 Tahun 2005 Guru Dan Dosen 26 131 3 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 24 4 UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran 21 Undang-Undang Di Bidang Politik No. Undang-Undang Jumlah Frasa 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 57 2 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 35 3 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 51 Undang-Undang Cipta Kerja No. Undang-Undang Jumlah Frasa 1 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 120 3. Dalam perancangan peraturan perundang-undangan, penggunaan frasa “sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan”. Menurut Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, pada angka 281, merupakan pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang tidak disebutkan secara rinci, 4. Terdapat dua isu hukum dalam pendapat hukum ini mengenai penggunaan frasa “sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan”, yakni, Pertama, apa alasan penggunaan frasa “sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan”, Kedua, apa konsekuensi penggunaan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”? 5. Untuk isu hukum pertama: Terdapat beberapa alasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan digunakan frasa, yakni: a. Pembentuk undang-undang menghadapi keterbatasan sehingga meninggalkan sesuatu untuk tidak diputuskan (deciding not to decide). 132 Menurut Rosalind Dixond dan Tom Ginsburg (2011), hal demikian dilakukan untuk “menunda” (to defer) keputusan atas suatu hal kepada masa depan [Rosalind Dixon dan Tom Ginsbur dalam artikelnya “Deciding not to decide: Deferral in constitutional design” (2011) memang menjelaskan hal ini dalam konteks desain konstitusi. Dalam konteks isu perkara ini, hal ini sangat relevan berkaitan dengan bagaimana pembentuk undang-undang melakukan hal serupa dalam desain legislasi]. Bahwa pada dasarnya suatu undang-undang yang dibuat dan diberlakukan hari ini merupakan pengaturan “masa depan”. Penggunaan “deferral clause” merupakan pilihan untuk “rather than controlling the future based on past preferences, both these strategies allow the future to control itself based on contemporary preferences”. Terdapat dua cara untuk merumuskan klausul deferral ini, yakni secara ekplisit memberikan pelimpahan pengaturan lebih lanjut dan dengan cara merumuskan ketentuan yang bersifat umum, termasuk dalam bentuk pengacuan. b. Rasionalitas penggunaan “deferral clause” dalam pembentukan undang- undang-undang ini antara lain: - Menghindari “biaya kesalahan” dalam pembentukan undang-undang, yang dapat disebabkan: keterbatasan waktu dalam pembentukan undang-undang, ketidakcukupan data, informasi dan prediksi mengenai suatu hal. - Kompleksitas tinggi terhadap isu-isu tertentu yang akan diatur dalam materi muatan undang-undang, utamanya dikaitkan dengan pengaturan isu yang sama oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. - Badan atau Lembaga yang melaksanakan ketentuan isu tertentu/ materi muatan tertentu dianggap lebih mengetahui dan memahami kondisi dan perkembangan mengenai suatu hal pada masa mendatang, sehingga mempunyai fleksibilitas respon. 6. Dalam konteks UU Guru dan Dosen, khususnya ketentuan mengenai jabatan akademik, rasionalitas pengaturannya dapat dilihat dari dinamika pembahasan mengenai hal ini, yang dapat ditemukan dalam halaman 653-656 Risalah Pembahasan RUU Tentang Guru dan Dosen, Pembicaraan Tingkat I, tanggal 23 Nopember 2005. Pada akhirnya pembentuk undang-undang menyepakati 133 isu ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4). Berdasarkan dinamika dalam pembahasan, dapat dikatakan tiga rasionalitas tersebut diatas relevan untuk pada akhirnya disepakati dengan frasa “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. 7. Untuk isu hukum kedua, yakni apa konsekuensi penggunaan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”? Bahwa frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, merupakan “klausul deferral” yang berarti: Merujuk pada peraturan perundang-undangan lain baik dalam pengaturan maupun dalam pelaksanaan. Dalam konteks pengaturan, frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” berkarakter “bukan pelimpahan pengaturan ekspilisit dan tegas”. Dalam konteks pelaksanaan hal ini berarti pelaksanaan atau implementasi suatu hal didasarkan pada peraturan perundang-undangan baik yang telah berlaku maupun peraturan yang akan berlaku dimasa mendatang sebagai peraturan pelaksanaannya. Terhadap addressat, yakni karena peraturan perundang-undangan berlaku umum, frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, bersifat informatif kepada khalayak umum/ setiap orang. Makna informatif ini, dalam konteks Pasal 50 ayat (1) berarti khalayak umum/setiap orang terinformasi mengenai wewenang dan proses dalam pengangkatan pada jabatan akademik. Bahwa oleh karena hal demikian jelas dirumuskan tertulis, baik dalam UU tersebut (UU Guru dan Dosen) dan dapat pula ditemukan bentuk hukum lainnya (yang merepresentasikan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”) maka hal ini memenuhi prinsip (lex scripta). Hal demikian pula tidak dapat ditafsirkan selain bahwa “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu yang ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang berarti harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta) sehingga tidak multitafsir (lex certa), maka hal demikian dapat dikatakan memenuhi asas kepastian hukum. Saksi Presiden Prof. Dr. Sutikno, S.T., M.T. • Saksi ditugaskan sebagai penilai ketiga atas usulan guru besar atas nama Pemohon; 134 • Bahwa penilai pertama dan penilai kedua menyatakan syarat artikel jurnal internasional tidak memenuhi kriteria karena sudah diskonstinyu; • Penilaian saksi juga sama dengan penilai kesatu dan penilai kedua. Selain itu karya ilmiah Pemohon tidak sesuai dengan etika kaidah ilmiah dan etika keilmuan, misalnya metodologi tidak jelas dan tidak diuraikan secara lengkap; • Bahwa jurnal yang memuat karya tulis Pemohon sudah tidak terindeks Scopus; • Bahwa tulisan karya ilmiah yang digunakan dalam usulan guru besar harus sama dengan latar belakang pendidikannya; • Bahwa artikel jurnal internasional bereputasi sebagaimana ditentukan harus memenuhi syarat yakni jurnalnya baik dan karya ilmiahnya juga baik. Moh. Sofwan Effendi, M.ED. • Saksi merupakan Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemeterian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi; • Bahwa usulan kenaikan jabatan akedemik pangkat untuk jabatan lektor kepala dan profesor harus diusulkan oleh perguruan tinggi yang berjenjang, yakni melalui prodi, fakultas, perguruan tinggi, dan selanjutnya diajukan ke Ditjen Dikti Ristek melalui laman pak.kemdikbud.co.id. Selanjutnya dilakukan verifikasi data dan distribusi usulan sesuai bidang rumpun atau rumpun keilmuan untuk dilakukan evaluasi oleh tim penilai pusat; • Bahwa Standard Operating Procedure (SOP) untuk penilaian lektor kepala maksimal 45 (empat puluh lima) hari kerja, sedangkan untuk penilaian profesor selama 55 (lima puluh lima) hari kerja; • Bahwa Edaran yang terbaru dari Dirjen Dikti Nomor 166 Tahun 2020 yang berlaku sejak Januari 2021 menentukan usulan kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala dan profesor maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun; • Bahwa usulan kenaikan pangkat menjadi profesor dari Pemohon diterima melalui laman PAK Kemdikbud, pada 4 Oktober 2019, sedangkan Pemohon lahir pada 25 Oktober 1954, sehingga akan masuk di batas usia pensiun pada 25 Oktober 2019. Artinya, usulan masuk hanya 21 (dua puluh satu) hari sebelum Pemohon memasuki batas usia pensiun, yaitu pada 1 November 2019; • bahwa setelah melalui 3 (tiga) kali penilaian, dinyatakan belum menerima atau belum merekomendasikan usulan atas nama Pemohon untuk diajukan sebagai profesor. Berikutnya Pemohon tidak melakukan upaya perbaikan atau 135 penyempurnaan terhadap usulan dan saran perbaikan dari ketiga reviewer, sehingga tidak bisa diteruskan usulan atas nama Pemohon kepada proses lebih lanjut, yaitu pada penetapan angka kredit maupun penetapan surat keputusan; • Bahwa di dalam proses penilaian karya tulis ilmiah Pemohon, Tim PAK dibentuk berdasarkan Pasal 16 ayat (6) Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 yakni menduduki jabatan atau pangkat paling rendah atau sama dengan jabatan atau pangkat dosen yang dinilai, memiliki keahlian serta mampu menilai prestasi kerja dosen, dan dapat melakukan penilaian angka kredit dosen; • bahwa pengusulan Pemohon sebagai guru besar oleh Universitas Indonesia diajukan 27 (dua puluh tujuh) hari menjelang Pemohon pensiun. Dirjen Dikti telah melakukan penilaian dalam waktu 16 (enam belas) hari dari waktu maksimal 55 (lima puluh lima) hari kerja dari sejak usulan diterima. Akan tetapi, hasil penilaian karya ilmiah Pemohon dinyatakan oleh tim penilai, baik reviewer 1, reviewer 2, maupun reviewer 3 menyatakan karya ilmiah belum memenuhi kriteria jurnal internasional dan harus diperbaiki; • Bahwa usulan 27 (dua puluh tujuh) hari menjelang pensiun meskipun tidak sesuai dengan edaran namun tetap diproses karena didasarkan pada diskresi dan kebijakan Dirjen Dikti, sehingga dilakukan penilaian. Hanya saja penilaian angka kredit belum memenuhi kecukupan angka untuk memenuhi kriteria syarat khusus, sehingga angka kredit Pemohon tidak bisa diteruskan; • Bahwa terkait dengan diskresi, sebetulnya karena surat edaran dimaksud sekadar himbauan yang pelaksaannya akan dilaksanakan pada 1 Januari 2021. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Universitas Indonesia telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 29 Oktober 2021 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 2 November 2021 dan disampaikan dalam persidangan pada 2 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut: Keduduan Hukum Pihak Terkait Universitas Indonesia 1. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 349.20/PUU/PAN.MK/PS/09/2021 tertanggal 30 September 2021, perihal: Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pihak Terkait (Universitas Indonesia) maka Keterangan Pihak Terkait Universitas Indonesia 136 disampaikan pada Sidang Pleno Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021. 2. Bahwa Universitas Indonesia adalah Pihak Terkait yang berkepentingan langsung terhadap Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021, Perihal: Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [(Pasal 50 ayat 4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena Universitas Indonesia sebagai badan hukum publik adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan. 3. Bahwa Universitas Indonesia memiliki kepentingan langsung dengan perkara a quo karena Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 4. Bahwa Rektor Universitas Indonesia berwenang untuk mengangkat dan/atau memutuskan jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, fungsional lektor kepala, dan guru besar, berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia yang berbunyi: “Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi berhak mengangkat dan/atau memutuskan jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, fungsional lektor kepala, dan guru besar, berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.” 5. Bahwa Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia berlaku secara khusus (lex specialis) sebagai pengaturan mengenai pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu untuk Universitas Indonesia yang berkorelasi dengan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 50 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sehingga menurut 137 hukum berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Universitas Indonesia adalah Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dengan perkara a quo dan memiliki Legal Standing sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo. Keterangan Pihak Terkait (Universitas Indonesia) Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji 6. Bahwa Universitas Indonesia memiliki kepentingan langsung dengan perkara a quo karena Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 7. Setelah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) pada tahun 2013 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, maka Universitas Indonesia mengelola kegiatan akademik maupun non akademik secara otonom sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya Pasal 4 yang berbunyi: “UI merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.” Salah satu bentuk otonomisasi itu adalah diberikannya kewenangan kepada Dewan Guru Besar Universitas Indonesia untuk melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor (vide Pasal 41 ayat (1) huruf e). 8. Secara yuridis, seharusnya tindak lanjut dari Rektor—yang mewakili universitas baik di dalam maupun ke luar universitas—adalah menetapkan dan mengangkat calon Guru Besar untuk menjadi Guru Besar sebab Universitas Indonesia diberi otonomisasi (kemerdekaan) dalam bidang akademik dan non akademik sesuai Peraturan Pemerintah dimaksud dan Dewan Guru Besar yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian telah menyetujui kenaikan jabatan itu, namun demikian dalam praktiknya Peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum pengelolaan Universitas Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya 138 sebab timbul atau ada peraturan-peraturan teknis dari kementerian terkait yang mengatur berbeda atau mengurangi otonomisasi, antara lain: a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan kepada Kemendikbud sebagai Pembina Jabatan Akademik Dosen dalam menaikkan jabatan Akademik Dosen; b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen; dan c. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat / Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2014 yang diganti dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen Pendidikan Tinggi Tahun 2019. Aturan-aturan teknis tersebut pada intinya mengatur dan menentukan bahwa kewenangan untuk menetapkan dan mengangkat Guru Besar ada pada Kementerian Pendidikan, bahkan termasuk untuk melakukan seleksi atau penilaian makalah dengan dibentuknya Tim Penilai Angka Kredit. Oleh karena itu, Universitas Indonesia pada akhirnya mengikuti aturan teknis dimaksud dengan mengajukan usulan pengangkatan Guru Besar kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meskipun terhadap Calon Guru Besar telah dilakukan penilaian secara berjenjang dari tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas dan telah dinyatakan layak serta memenuhi persyaratan oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, termasuk dalam hal ini atas nama Pemohon Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. 9. Bahwa di sinilah terjadi pertentangan hukum antara ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berikut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia yang memberikan otonomisasi kepada Universitas Indonesia di satu sisi dengan aturan petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dalam Permenpan dan Permendikbud berikut pedoman operasional di sisi lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya pertentangan tersebut tentunya dipicu dari bunyi frasa “sesuai 139 dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dipersoalkan dalam permohonan uji materi a quo. 10. Bahwa persoalan pertentangan hukum tersebut disadari benar-benar oleh Pemerintah sehingga pada bulan Juli 2021 Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, di mana kewenangan untuk melakukan seleksi, penetapan dan pengangkatan jabatan akademik termasuk Guru Besar ditentukan menjadi kewenangan sepenuhnya Rektor Universitas Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, memang terkesan kewenangan itu samar-samar atau tidak secara tegas. Namun demikian, sampai dengan saat ini peraturan petunjuk teknis sebagaimana disebutkan di atas masih juga berlaku dan dipergunakan sebagai pedoman. Oleh karena itu, frasa “sesuai dengan peraturan perundang- undangan” dalam hal pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tetap dapat menimbulkan atau sangat berpotensi memantik ketidakpastian dan pertentangan hukum apabila tidak dinyatakan inkonstitusional bersyarat sekalipun bagi Universitas Indonesia telah diperlakukan secara khusus melalui Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia yang berbunyi: “Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi berhak mengangkat dan/atau memutuskan jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, fungsional lektor kepala, dan guru besar, berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.” Penetapan dan pengangkatan Guru Besar itu dilakukan oleh Rektor berdasarkan hasil penilaian yang dijalankan oleh Senat Akademik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia yang mengatur bahwa: “SA memiliki tugas dan kewajiban: (h) melakukan penilaian dan merekomendasikan kenaikan pangkat jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar”. Dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia itu juga ditentukan bahwa “Tugas dan tanggung jawab SA 140 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti dan/atau ditetapkan”. Dengan demikian Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia berlaku secara khusus (lex specialis) sebagai pengaturan mengenai penilaian/seleksi, pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu, termasuk guru besar, untuk Universitas Indonesia yang berkorelasi dengan frasa “sesuai dengan peraturan perundang- undangan” dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sehingga menurut hukum berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemohon adalah Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dengan perkara a quo. 11. Bahwa Universitas Indonesia senantiasa menjunjung tinggi Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas Indonesia, termasuk pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana diuraikan dalam perkara a quo, sehingga Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak dapat dimaknai selain dalam kerangka Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. 12. Bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir tercatat perolehan Guru Besar di UI masih sejumlah 235 yang tersebar dari berbagai Fakultas dengan data yang ditunjukkan sebagai berikut: 141 Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah pertambahan Guru Besar Universitas Indonesia dari tahun ke tahun tidak menujukkan pertambahan yang signifikan, bahkan mengalami penurunan tajam di tahun 2019 sebanyak 43 turun menjadi sebanyak 33 di tahun 2020, dan turun menjadi 22 di tahun 2021. Bahkan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) di tahun 2019, 2020 dan 2021 hanya memperoleh penambahan 1 Guru Besar setiap tahunnya, dengan jumlah total Guru Besar dari Tahun 2010 sampai dengan 2011 sebanyak 11 orang. Jumlah ini jika kemudian disebar ke Departemen, akan terjadi banyak Departemen tidak memiliki Guru Besar, sebagaimana hal nya dengan Departemen Matematika di FMIPA. Hal ini menimbulkan persoalan di Universitas Indonesia, karena keberadaan Guru Besar mempengaruhi Reputasi Universitas di Bidang Akademik baik di tingkat Nasional maupun Internasional. 13. Bahwa sesuai Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Indonesia 2020-2024, terdapat target peningkatan jumlah Guru Besar Universitas Indonesia yang membutuhkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar sebagai fokus dalam program kerja Rektor Universitas Indonesia. 14. Bahwa data dalam Rencana Strategis Universitas Indonesia tersebut masih menunjukkan Persentase Guru Besar sebesar 11,0% di bawah ITB sebesar 13,0% dan UGM sebesar 11,7%. Lebih lanjut dalam Indikator Kinerja dan Target, untuk mewujudkan Sasaran Strategis yaitu Strategic Competencies: Pusat Talenta Terbaik, Jumlah Pertambahan Guru Besar dan Lektor Kepala masuk sebagai Indikator Nomor 14, dimana Target 2024 Universitas Indonesia memperoleh pertambahan Guru Besar dan Lektor Kepala sebanyak 400, sehingga di bidang SDM Universitas Indonesia memiliki Program Kerja untuk mendorong percepatan kenaikan jabatan fungsional mulai dari Lektor hingga Guru Besar. 15. Bahwa dengan demikian Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia menjadi pondasi payung hukum yang memiliki signifikansi penting dalam pengelolaan SDM khususnya pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar yang juga telah diamanatkan sebagai kewenangan Universitas Indonesia sesuai Pasal 50 142 ayat (4) Undang Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 16. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia menegaskan mengenai kewenangan mengatur jenjang jabatan dan pengangkatannya berada pada kewenangan Rektor Universitas Indonesia. 17. Bahwa oleh karena itu Pasal 50 ayat (4) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “seleksi, penetapan, dan pengangkatan jenjang jabatan akademik, termasuk Guru Besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri.” 18. Bahwa oleh karena itu, agar materi muatan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang proses penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk Universitas Indonesia, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa seleksi, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar merupakan kewenangan dari Rektor, sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Universitas Indonesia sebagai Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk: 1. Menerima Keterangan Pihak Terkait (Universitas Indonesia) secara keseluruhan; 2. Menyatakan Universitas Indonesia mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Terkait; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “seleksi, penetapan, dan pengangkatan jenjang jabatan akademik, termasuk Guru Besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri.” 143 4. Menyatakan bahwa khusus untuk Universitas Indonesia “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, harus dimaknai sesuai dengan PP No.75 Tahun 2021. [2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Universitas Indonesia telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Indonesia 2020-2024; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024; 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1122/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Staf Khusus Rektor Bidang Regulasi Universitas Indonesia, tertanggal 28 Juli 2021; 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Data Perolehan Guru Besar Universitas Indonesia 10 Tahun Terakhir. Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan pada 24 Januari 2022, pada pokoknya sebagai berikut: • Guru Besar memegang posisi yang penting dan strategis di Universitas Indonesia (UI). Jumlah Guru Besar ini menentukan pula penilaian dalam pemeringkatan (rangking) UI di tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, terkait penambahan Guru Besar ini menjadi sasaran strategis yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) UI; 144 • Terdapat kebutuhan untuk peningkatan jumlah Guru Besar di Universitas Indonesia (UI) terutama di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) termasuk Departemen Matematika. Sejak 2018, Departemen Matematika FMIPA tidak memiliki Guru Besar, sehingga kesulitan untuk membuka Program Studi Doktor; • Proses pengajuan Guru Besar di UI penuh dengan kehati-hatian, dimulai prosesnya di Departemen, Fakultas dan kemudian di Universitas. Sebagai contoh, apa yang kemudian dialami oleh Ibu Sri Mardiyati, sejak 2016 sudah mengajukan proses penilaian angka kredit dari Lektor Kepala 550 ke Guru Besar 850, yang membutuhkan angka kredit sebanyak 300. Dari angka kredit tersebut, komponen paling besar adalah penelitian yang memerlukan 45% atau sekitar 135 angka kredit. Dalam review artikel Jurnal di Fakultas, melibatkan 2 reviewer artilkel Jurnal dari luar UI, dimana terkait pengajuan Ibu Sri Mardiyati mengundang reviewer artikel jurnal dari ITB, yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Setelah review dari Fakultas selesai dilakukan, kemudian Dekan mengajukan ke Rektor, dan Rektor meneruskan ke DGB UI yang hasil penilaiannya disampaikan kembali kepada Rektor; • Setelah dinyatakan lengkap dan tanpa ada kekurangan, berkas Ibu Sri Mardiyati kemudian dikirimkan oleh UI kepada Dikti. Dalam proses penilaian oleh Dikti, pengajuan Ibu Sri Mardiyati ditolak, dengan pertimbangan: (1) coverage jurnal; (2) penulisan; (3) algoritma. Hal-hal demikian sudah dinilai oleh Reviewer Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks Scopus) dimana Artikel Ibu Sri Mardiyati sesuai dengan Standar yang disusun oleh Jurnal tersebut (baik dari sisi teknis penulisan maupun substansi). Kemudian terkait dengan coverage Jurnal, ini menjadi otoritas dari Scopus untuk menyatakan Jurnal tersebut discontinued atau tidak, bagi dosen yang terpenting ketika Artikel tersebut dimuat oleh jurnal internasional dan dilakukan penilaian angka kredit, artikel tersebut sudah betul dimuat (coverage) dalam jurnal internasional; • Adanya Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa, “Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi berhak mengangkat dan/atau memutuskan jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, fungsional lektor kepala, dan guru besar, berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi 145 akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.” Langkah ini sudah tepat, mengingat UI telah melakukan pengecekan yang penuh kehati-hatian baik terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman dari dosen yang akan diusulkan ke Guru Besar; • Berdasarkan penugasan yang diberikan reviewer juga menilai kembali tulisan dalam jurnal internasional terpublikasi; • Penilaian di tingkat fakultas melibatkan reviewer dari eskternal; • Dewan Guru Besar Universitas Indonesia juga telah melakukan penilaian. Dalam kasus Pemohon, masih kurang angka kreditnya tetapi tidak untuk syarat utamanya, sehingga dikembalikan ke fakultas untuk dilengkapi; • Setelah lengkap semuanya, Universitas Indonesia melalui Rektor mengirimkan kepada Dikti untuk dimohonkan penilaian angka kreditnya; • Terdapat kasus-kasus permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, mungkin atas nama Pemohon karena sudah cukup lama diajukan sejak 2016 atau cukup lama dari batas usia pensiun pada 25 Oktober 2019, sedangkan pengusulan saksi pada 2017; • Dewan Guru Besar hanya melihat kelayakannya, sedangkan substansinya dinilai oleh reviewer; • Penentuan guru besar tidak dilakukan oleh rektor, semua Surat Keputusan (SK) pengangkatan guru besar menggunakan SK menteri; [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Universitas Indonesia menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya. [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 146 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 147 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 148 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 2. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan juga pembayar pajak serta berprofesi sebagai dosen [vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-7] mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang menurut anggapannya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005. Karena, materi muatan pasal a quo telah menimbulkan berbagai penafsiran (multitafsir) atau setidak- tidaknya membuka peluang bagi pemerintah untuk membuat peraturan di bawah undang-undang yang menganulir kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik, termasuk Guru Besar di perguruan tinggi. Akibatnya, usulan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar Pemohon pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) yang telah dilakukan melalui proses seleksi satuan pendidikan tinggi (Universitas Indonesia) ditolak oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Bahwa penolakan usulan kenaikan jabatan Guru Besar atas nama Pemohon tersebut terjadi karena adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku” dalam Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 yang telah ditafsirkan oleh pemerintah dan dijadikan dasar untuk menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Permendikbud 92/2014) atau bahkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit (PO PAK) 2014, dan/atau PO PAK 2019 yang mengambil-alih atau menganulir kewenangan satuan pendidikan tinggi dalam melakukan penyeleksian, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik, termasuk Guru Besar. Sehingga, pihak yang berwenang untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik, termasuk Guru Besar, adalah pemerintah, 149 dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena adanya frasa “sesuai peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan pasal a quo yang dapat ditafsirkan peraturan di bawah undang-undang, antara lain Peraturan Menteri; 4. Bahwa anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005. Dalam hal ini, telah terjadi ambiguitas atau kerancuan atau multitafsir ketentuan pasal a quo yang menihilkan sendiri norma “kewenangan untuk melakukan seleksi, pengangkatan, dan penetapan jabatan akademik termasuk Guru Besar pada satuan pendidikan tinggi” karena adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang dapat ditafsirkan oleh pemerintah kewenangan itu dapat dianulir atau diambil-alih oleh pemerintah melalui peraturan di bawah undang-undang, salah satunya melalui Permendikbud 92/2014. Jika ambiguitas atau ketidakpastian materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 dihilangkan, maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi karena kewenangan untuk melakukan seleksi, pengangkatan, dan penetapan Pemohon sebagai Guru Besar FMIPA UI sepenuhnya ada pada satuan pendidikan tinggi. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menguraikan secara spesifik hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yaitu di antaranya dirugikannya hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Anggapan kerugian Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut, menurut Pemohon karena norma tersebut memberikan peluang bagi pemerintah untuk membuat peraturan di bawah undang-undang yang mengambil-alih kewenangan satuan pendidikan dalam melakukan seleksi dan pengangkatan serta penetapan jabatan akademik, in casu penolakan usulan guru besar atas nama Pemohon dari Universitas Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, 150 Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang diangggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, materi Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 telah menimbulkan multitafsir. Salah satu bentuk dari multitafsir adalah dengan diterbitkannya Permendikbud 92/2014, PO PAK 2014, dan PO PAK 2019 yang menafsirkan bahwa putusan akhir pengangkatan jabatan akademik dari perguruan tinggi ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam praktik, penilaian terhadap syarat administratif untuk menjadi Guru Besar yang multitafsir tersebut, kemudian dipraktikkan lagi dengan cara pemeriksaan karya ilmiah yang dilakukan oleh profesor dan/atau dosen yang tidak memiliki otoritas, karena tidak dilakukan oleh ahli dalam rumpun ilmu dan cabang ilmu yang sama, akibat adanya campur tangan dari Kemendikbud; 2. Bahwa menurut Pemohon, peraturan-peraturan tersebut dibentuk dalam rangka untuk mengambil-alih kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik, termasuk Guru Besar yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 sebagai akibat adanya 151 frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengambil- alihan kewenangan ini adalah salah satu bentuk dari penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan penetapan jenjang jabatan akademik dan penilaian karya akademik sesuai rumpun ilmu dan cabang ilmu. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut mengabaikan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (PP 68/2013) khususnya Pasal 41 ayat (1) huruf e, yang menyatakan “tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar adalah melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor”; 3. Bahwa menurut Pemohon, adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang- undangan” dalam Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 telah ditafsirkan Kemendikbud dengan menerbitkan Permendikbud 92/2014 dan PO-PAK 2019 yang dapat dikatakan sebagai bentuk oligarchy dan juga bentuk dari sentralisasi dalam penentuan, penetapan, dan pengangkatan jabatan akademik dosen (Guru Besar) yang telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010; 4. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan pembahasan awal rancangan pasal a quo diperlukan pendidikan tinggi sebagai pembaharuan dan best practice, akan tetapi karena kekhawatiran tidak meratanya standar mutu atau kualitas perguruan tinggi maka ditambahkan dengan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, sehingga hal tersebut justru menyebabkan kaidah hukum yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 mengandung ketidakpastian dan multitafsir yang dapat disimpangi oleh peraturan di bawahnya (peraturan menteri) sehingga bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945; 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “seleksi, penetapan dan pengangkatan jenjang jabatan akademik, termasuk Guru Besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri”. 152 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 dan mengajukan ahli bernama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 September 2021 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 2 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 2 Februari 2022. [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan di persidangan pada 8 September 2021 yang kemudian dilengkapi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 September 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 7 September 2021 dan disampaikan dalam persidangan pada 8 September 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 September 2021. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-14 dan mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. dan Dr. Radian Salman, S.H., LL.M, yang masing-masing menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 24 September 2021 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 29 November 2021 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Prof. Dr. Sutikno, S.T., M.T. dan Moh. Sofwan Effendi, M.ED. yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 10 Januari 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 2 Februari 2022. [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Universitas Indonesia telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah dan disampaikan dalam persidangan pada 2 November 2021 serta mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai 153 dengan bukti PT-5 dan mengajukan saksi bernama Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 24 Januari 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Universitas Indonesia juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 2 Februari 2022. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan Permohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli, dan kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli, saksi, dan kesimpulan yang diajukan, keterangan Pihak Terkait Universitas Indonesia beserta alat-alat bukti surat/tulisan, saksi, dan kesimpulan yang diajukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa keberadaan UU 14/2005 tidak dapat dipisahkan dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012). Hal demikian sejalan dengan keberadaan dosen dalam mengemban fungsi, peran, dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan. Peran strategis tersebut sejatinya merupakan bagian dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional, memiliki peran yang sangat signifikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Selain itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dan tantangan global yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan maka pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya dalam 154 memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia [vide Penjelasan Umum UU 12/2012). [3.13.2] Bahwa dalam menghadapi tantangan dimaksud, dituntut kehadiran dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Pengakuan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Oleh karena itu, dosen diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempat dosen bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional [vide Pasal 45 UU 14/2005]. [3.13.3] Bahwa dalam dunia pendidikan tinggi terdapat 2 (dua) kategori dosen, yaitu dosen tetap (yang bekerja penuh waktu pada satuan pendidikan tinggi) dan dosen tidak tetap (yang bekerja paruh waktu pada satuan pendidikan tinggi). Dalam status sebagai dosen tetap, UU 14/2005 telah menentukan jenjang jabatan akademiknya terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor [vide Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2005 juncto Pasal 72 ayat (1) UU 12/2012]. Sementara itu, untuk jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi [vide Pasal 48 ayat (4) UU 14/2005 juncto Pasal 72 ayat (2) UU 12/2012]. Berkenaan dengan jenjang jabatan akademik profesor (guru besar) merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang diberi kewenangan untuk membimbing calon doktor. Selain itu, profesor juga memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal seorang profesor memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional maka yang bersangkutan dapat diangkat menjadi profesor paripurna [vide Pasal 49 UU 14/2005]. [3.13.4] Bahwa untuk dapat meraih jenjang jabatan akademik profesor bagi dosen pada satuan pendidikan tinggi secara normatif dipersyaratkan telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen tetap, memiliki publikasi karya 155 ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor atau yang sederajat dan telah memenuhi persyaratan jumlah angka kredit baru dapat diusulkan ke jenjang akademik profesor [vide Pasal 72 ayat (3) UU 12/2012 juncto Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (PermenpanRB 17/2013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (PermenpanRB 46/2013) juncto Permendikbud 92/2014]. Persyaratan paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor di atas dapat dikecualikan jika calon yang akan diusulkan tersebut memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh ijazah Doktor. Terkait dengan persyaratan dan mekanisme pengangkatan dosen tetap dalam jenjang akademik profesor tersebut diatur dengan standar yang sama dan berlaku bagi seluruh dosen tetap di seluruh perguruan tinggi agar dapat diwujudkan prinsip kepastian dan keadilan dalam seluruh proses, sehingga mutu dosen dalam jabatan akademik dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Terlebih lagi dalam jabatan profesor diemban fungsi sebagai penjaga akademik dan nilai-nilai ilmiah (the guardian of academic and scientific values). Bahwa jika dilihat dari sisi pengangkatan jenjang jabatan akademik untuk dosen dalam jenjang jabatan Asisten Ahli dan Lektor menjadi sepenuhnya wewenang satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), namun mulai jenjang jabatan Lektor Kepala dan Profesor menjadi wewenang satuan pendidikan tinggi untuk menilai dan mengusulkan. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memiliki wewenang untuk mempertimbangkan dan menetapkan [vide Pasal 15 PemenpanRB 17/2003]. Artinya, sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi persyaratan dan mekanisme perolehan jabatan profesor diatur lebih ketat dibandingkan dengan jenjang jabatan akademik yang lebih rendah dari profesor. Hal tersebut bertujuan tidak lain untuk menjaga kualitas (mutu) profesor (guru besar), sejalan dengan tugas, tanggung jawab, dan hak yang melekat pada jabatan profesor. Pentingnya menjaga kualitas tersebut sejalan pula dengan 156 prinsip profesionalitas yang merupakan salah satu materi muatan pokok dalam Bab III UU 14/2005. [3.13.5] Bahwa dengan mempelajari secara saksama UU 14/2005 dan UU 12/2012, kedua UU ini hanya mengatur istilah “Profesor” sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 menyatakan, “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi”. Selanjutnya, Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 menyatakan: “Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.” Atas dasar ketentuan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 di antaranya diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi (Permendikbud Ristek 38/2021). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbud Ristek tersebut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 pada pokoknya menyatakan Profesor Kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa, termasuk di dalamnya prestasi yang luar biasa. Artinya, Permendikbudristek yang menegaskan maksud Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 dengan istilah “Profesor Kehormatan”, termasuk di dalamnya menentukan Profesor sebagai dosen tidak tetap yang telah diangkat sebelum berlaku Permendikbudristek 38/2021 disebut juga sebagai “Profesor Kehormatan” [vide Pasal 13 Permendikbud Ristek 38/2021]. Adapun kriteria yang harus dipenuhi dan dinilai oleh tim ahli dengan pertimbangan senat perguruan tinggi bagi seseorang yang diusulkan untuk diangkat sebagai profesor kehormatan meliputi: (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (2) memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit (tacit knowledge) luar biasa, (3) memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional, (4) berusia 157 paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun [vide Pasal 3 Permendikbud Ristek 38/2021]. Berkenaan dengan penetapan sebagai profesor kehormatan tersebut ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dilaporkan kepada Menteri [vide Pasal 5 Permendikbud Ristek 38/2021]. Dalam kaitan ini, tidak setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan seseorang sebagai profesor kehormatan. Hanya perguruan tinggi yang memenuhi syarat yang dapat mengangkat, yaitu perguruan tinggi tersebut harus memiliki peringkat akreditasi A atau unggul dan perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul. Kedua syarat ini bersifat kumulatif. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan Profesor Kehormatan ditentukan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Apabila masa jabatan Profesor Kehormatan tersebut akan diperpanjang hingga 70 (tujuh puluh) tahun maka perguruan tinggi tersebut harus mempertimbangkan dengan cermat kinerja dan kontribusi yang dilakukannya atau diberikannya bagi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang mengangkatnya karena hal ini merupakan salah satu bentuk kewajiban yang diemban oleh Profesor Kehormatan. Selain itu, jika jabatan akademik Profesor Kehormatan akan dicantumkan atau digunakan maka untuk membedakannya dengan profesor yang diraih oleh dosen tetap, kepada yang bersangkutan dalam mencantumkan jabatan akademik Profesor Kehormatan harus diikuti dengan nama perguruan tinggi yang memberikan jabatan akademik profesor kehormatan tersebut [vide Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 Permendikbud Ristek 38/2021]. Selain harus diikuti dengan nama perguruan tinggi, kata “Kehormatan” atau “Honoris Causa (H.C.)” perlu juga ditambahkan pada gelar profesor kehormatan, sebagaimana layaknya pemakaian gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa yang ditulis sebagai Dr. (H.C.) [vide Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan]. Dengan demikian, terdapat kesamaan pencantuman gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan. Terkait dengan hal tersebut, penulisan gelar profesor kehormatan harus pula ditulis Prof. (H.C.) diikuti nama institusi perguruan tinggi pemberi gelar dimaksud. [3.13.6] Bahwa dengan mencermati persyaratan dan mekanisme proses pengusulan dosen tetap berbeda dengan dosen tidak tetap termasuk profesor 158 kehormatan karena dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja/kontrak yang diatur oleh perguruan tinggi, antara lain bekerja paruh waktu. Oleh karenanya jika akan diajukan sebagai profesor kehormatan tidak diharuskan adanya persyaratan angka kredit dalam jumlah tertentu, tetapi berdasarkan penilaian pengetahuan tacit (tacit knowledge) yaitu pengetahuan yang hanya berdasarkan pengalaman pikiran seseorang, sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri yang belum dijadikan pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, namun memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit (explicit knowledge) di perguruan tinggi agar bermanfaat untuk masyarakat. Lain halnya, bagi dosen tetap, explicit knowledge justru menjadi aspek penting untuk menunjukkan keahlian dan prestasi luar biasa di bidang akademis yang diwujudkan dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, prosiding, serta buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya. Tidak hanya itu, faktor intensitas dalam pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat juga tetap menjadi pertimbangan penting. Sementara itu, perihal syarat publikasi dalam jurnal internasional bereputasi, Mahkamah berpendapat jika syarat ini tetap akan dipertahankan, tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan review ulang oleh reviewer perguruan tinggi dan/atau kementerian sepanjang tulisan tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh kementerian dan daftar tersebut diperbarui secara regular. Sehingga, hal tersebut menjadi persyaratan yang sangat menentukan yang akan dinilai dengan cermat dan dituangkan dalam bentuk angka-angka kredit (KUM). Lebih lanjut, melalui UU 12/2012 ditegaskan batas usia pensiun dosen tetap yang menduduki jabatan akademik profesor adalah 70 (tujuh puluh) tahun dan kepadanya mulai ditingkatkan bentuk penghargaan oleh negara dengan memberikan selain tunjangan profesi juga tunjangan kehormatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon a quo, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir yang dapat disimpangi oleh peraturan di bawahnya sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 159 [3.14.1] Bahwa berkenaan dengan Pasal 50 UU 14/2005 penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu esensinya. Pasal a quo merupakan bagian dari ketentuan yang mengatur mengenai dosen, khususnya berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Secara esensial muatan pasal a quo mengatur mengenai pengangkatan dosen dengan persyaratan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, kesehatan jasmani dan rohani serta kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempat dosen tersebut nantinya bertugas. Pengangkatan dimaksud wajib melalui proses seleksi [vide Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2005]. Selain itu, ditentukan pula mengenai pengangkatan dosen untuk dapat menduduki jenjang jabatan akademik tertentu secara langsung tanpa melalui proses penjenjangan mulai dari asisten ahli, lektor atau lektor kepala dikarenakan dosen tersebut dapat memenuhi hasil penilaian kualifikasi akademik, kompetensi, dan memiliki pengalaman sesuai dengan jenjang jabatan akademik yang akan diperolehnya sebagaimana esensi dari Pasal 50 ayat (3) UU 14/2005 dan Penjelasannya. Tanpa penjenjangan dimaksud diatur lebih lanjut dalam Permendikbud 92/2014 dengan istilah “Loncat Jabatan”, yaitu dalam hal “Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan” [vide Pasal 11 Permendikbud 92/2014]. Sementara itu, persoalan ketidakpastian dan multitafsir menurut Pemohon terdapat pada Pasal 50 ayat (4) UU a quo dikarenakan adanya ketentuan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang didalilkan Pemohon dapat menihilkan muatan pokok ayat (4) itu sendiri yang telah menentukan kewenangan seleksi dosen dan pengangkatan serta penetapan dosen dalam jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor oleh satuan pendidikan tinggi, menjadi ternihilkan oleh peraturan yang lebih rendah, in casu Peraturan Menteri. [3.14.2] Bahwa dalam kaitan dengan frasa yang dipersoalkan Pemohon penting bagi Mahkamah menegaskan dirumuskannya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, in casu Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 merupakan hal yang dibolehkan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II angka 281 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 160 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang menyatakan “Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Penggunaan frasa demikian juga telah tercantum dalam UU 12/2011 sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) UU 12/2011. Oleh karena UU 14/2005 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai UU di antaranya UU 20/2003 dan UU 12/2012 termasuk peraturan pelaksanaannya maka meskipun masing-masing perguruan tinggi memiliki Statuta Perguruan Tinggi, in casu untuk Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah [vide Pasal 66 ayat (2) UU 12/2012], bukan berarti UU yang mengatur perguruan tinggi tidak boleh mencantumkan rumusan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 tidak mungkin merinci satu persatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengannya misalnya peraturan mengenai kepegawaian dari dosen yang akan diseleksi dan yang akan menduduki jenjang jabatan akademik tanpa penjenjangan. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan tinggi yang akan melaksanakan wewenangnya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk peraturan menteri. Terlebih, ketentuan UU 12/2012 menentukan bahwa “Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi” [vide Pasal 7 ayat (1) UU 12/2012]. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar dapat diwujudkan tujuan pendidikan tinggi, menteri berwenang menerbitkan peraturan menteri. Dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 peraturan menteri dimaksud merupakan jenis dari peraturan perundang-undangan dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Dalam kaitan inilah, menteri dapat mengatur sepanjang hal tersebut didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi dan/atau merupakan kewenangannya sekalipun dalam Pasal 50 ayat (4) hanya menyatakan dengan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Namun demikian, jika dikaitkan dengan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang menyatakan, “Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa 161 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri”. Artinya, peraturan menteri yang di antaranya mengatur jenjang jabatan akademik, termasuk jenjang jabatan akademik tertentu memiliki dasar dalam pembentukannya. Adanya peraturan menteri tersebut tidak menghilangkan sama sekali kewenangan perguruan tinggi karena untuk penilaian jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor penetapannya diserahkan kepada satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi) untuk melakukan penilaian pada jenjang jabatan tersebut. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbud 92/2014, yang pada pokoknya menentukan penilaian kenaikan jabatan akademik dosen perguruan tinggi negeri dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur. Sedangkan, untuk dosen perguruan tinggi swasta dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan untuk dosen perguruan tinggi non Kementerian dilakukan oleh Tim Penilai Lembaga yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan. Sedangkan, untuk penilaian jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor merupakan wewenang yang bersifat berbagi oleh satuan pendidikan tinggi dan Kementerian. Dalam hal ini, pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal. Proses ini dilakukan oleh perguruan tinggi secara berjenjang melalui program studi, fakultas, perguruan tinggi, dan selanjutnya diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Untuk menghindari kemungkinan adanya perbedaan penilaian antara perguruan tinggi dan kementerian, perlu diintegrasikan tim penilai antara tim penilai perguruan tinggi dan tim penilai kementerian. Di samping untuk tetap mempertahankan kualitas dosen yang dapat diangkat sebagai guru besar atau profesor, pengintegrasian demikian juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tahapan atau proses pengusulan. Sementara itu, bagi dosen yang akan loncat jabatan, pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi dosen yang akan loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal, proses inipun dilakukan secara berjenjang. Selanjutnya, Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut 162 setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Pusat yang telah diintegrasikan dengan Tim Penilai Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri [vide Pasal 4 dan Pasal 5 Permendikbud 92/2014]. Seluruh mekanisme dan proses tersebut harus dilakukan secara transparan dan mudah diakses oleh setiap calon yang diusulkan kenaikan jenjang jabatannya. [3.14.3] Bahwa Pemohon juga mendalilkan penilaian oleh Tim Penilai Pusat untuk jabatan akademik profesor yang diatur melalui Peraturan Menteri tersebut telah menghambat Pemohon dalam memperoleh jabatan akademik profesornya. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo terungkap fakta dalam persidangan bahwa pengusulan dari perguruan tinggi Pemohon untuk jabatan akademik profesor (guru besar) dilakukan 27 (dua puluh tujuh) hari sebelum batas usia pensiun Pemohon, dalam hal ini Pemohon lahir pada 25 Oktober 1954 [vide bukti P-5], sehingga batas usia pensiun Pemohon pada 1 November 2019. Sementara itu, dalam Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan batas usia pensiun telah diberitahukan sejak 15 (lima belas) bulan sebelum pensiun. Lebih lanjut berkenaan dengan waktu dalam proses pengusulan jenjang jabatan akademik, proses dilakukan sesuai norma layanan SLA (Service Level Agreement) di dalam standar operasional prosedur. Untuk penilaian Lektor Kepala maksimal 45 (empat puluh lima) hari kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Sedangkan layanan penilaian profesor selama 55 (lima puluh lima) hari kerja sejak usulan diterima, sampai ditetapkan angka kreditnya. Dengan merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1142 Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016, disampaikan edaran agar pengusulan kenaikan jabatan akademik minimal 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun. Selanjutnya diterbitkan pula Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 166/E.E4/K8/2020 tanggal 28 Februari Tahun 2020 yang berlaku sejak Januari 2021 menyatakan bahwa usulan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun. Namun demikian, 163 dalam persidangan terungkap fakta bahwa walaupun pengusulan tersebut dilakukan 27 (dua puluh tujuh) hari sebelum batas usia pensiun Pemohon, yakni diajukan pada 4 Oktober 2019 [vide bukti P-8]. Terhadap pengusulan tersebut tetap dilakukan proses penilaian yaitu pada 22 Oktober 2019, 25 Februari 2020, dan 26 sampai dengan 27 Februari 2020, yang hasilnya belum merekomendasikan usulan atas nama Pemohon untuk diajukan sebagai profesor [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 bertanggal 10 Januari 2022, hlm. 7]. Dalam kaitan ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, merujuk pada fakta-fakta tersebut maka persoalan tidak diperolehnya rekomendasi jabatan akademik profesor Pemohon tersebut merupakan persoalan implementasi atas berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditentukan dan bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. [3.15] Menimbang bahwa terlepas persoalan Pemohon a quo merupakan persoalan implementasi atau penerapan norma, berkaitan dengan jenjang jabatan akademik khususnya profesor atau guru besar menurut Mahkamah keberadaan Permendikbud 92/2014 serta PO PAK 2014 dan kini PO PAK 2019 merupakan instrumen yuridis sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 dan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang bersifat teknis operasional untuk memastikan standarisasi penilaian dan prosedur penilaian, sehingga mutu dosen sebagai pemegang jabatan akademik dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dalam hal ini Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun terdapat delegasi dan kewenangan dalam membentuk Peraturan Menteri, delegasi dan kewenangan dimaksud tidak dibenarkan mengurangi dan menambah substansi undang-undang yang menjadi dasar pembentukan peraturan menteri dimaksud. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 mengenai keadilan, kepastian hukum, perlindungan atas pekerjaan dan pengembangan diri dalam suatu negara hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 164 [3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 165 Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.52 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Universitas Indonesia atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari