2/SKLN-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 2/SKLN-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh: Nama : Khairil Anwar Alamat : Jalan Gurami, Nomor 51, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 17 September 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02/SKLN/PAN.MK/ AP3/10/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 2/SKLN-XIX/2021 pada 26 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dengan posita 2 dikarenakan ketika pelantikan masih terdapat gugatan PHPU Pilgub kalsel di Mahkamah Konstitusi yang masih berproses dengan Nomor Perkara 151/ PHP.GUB-XIX/2021 yang telah terdaftar resmi dengan Nomor Online 42/ PAN.ONLINE/2021 tertanggal 25 Agustus 2021, Pkl. 10:44 WIB tepat 2 jam 46 menit sebelum jadwal pelantikan jam 13.30 di hari yang sama, untuk itu saya memohon/petitum agar Mahkamah Konstitusi menganulir KepPres dimaksud. Demikian permohonan gugagatan ini dibuat, terima kasih. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 155/PAN.MK/AP3/09/2021, bertanggal 6 September 2021 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.1.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan melalui berkas permohonan bertanggal 16 September 2021 yang pada perihalnya menyatakan: “Gugatan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan”. Permohonan tersebut diajukan sebagai perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut SKLN). 3 [3.1.2] Bahwa Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: …b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya mengenai syarat permohonan SKLN, Pasal 61 ayat (2) UU MK menyatakan: “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.” Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (selanjutnya disebut PMK 08/2006) juga menyatakan bahwa: “(1) Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat: a. Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara; b. nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon; c. uraian yang jelas tentang: 1. kewenangan yang dipersengketakan; 2. kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut; 3. hal-hal yang diminta untuk diputuskan; [3.1.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon dan mendengarkan keterangan Pemohon dalam persidangan, telah ternyata permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon dan tidak menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta tidak menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon. Pemohon pun tidak memberikan uraian mengenai kapasitas dan kualifikasi Pemohon sebagai perorangan dan kaitannya dengan lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan oleh UU MK serta tidak menguraikan hal yang diminta untuk diputuskan (petitum) dengan jelas. 4 Meskipun Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon pada sidang Pendahuluan tanggal 9 November 2021 untuk memperbaiki permohonannya dengan memperjelas uraian permohonan serta menyesuaikan kepada syarat sebagaimana ditentukan oleh UU MK dan PMK 08/2006, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak akan memperbaiki permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 2/SKLN-XIX/2021, tanggal 9 November 2021]; Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan tidak memenuhi syarat permohonan SKLN sebagaimana ditentukan UU MK dan PMK 08/2006 sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi syarat permohonan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar. [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 5 Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih 6 ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas