2/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 2/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Paber SC Simamora Pekerjaan : Pegawai ASN Alamat : Huta Siparbue, Desa Bonanionan, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Januari 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Januari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan 2 Nomor 2/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 19 Februari 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2025, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) (selanjutnya disebut UU 28/2009) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; e. dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 3 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Bahwa dari keseluruhan uraian kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karena objek permohonan Pemohon yakni pengujian materiil Pasal 162 ayat (3) yang berbunyi “Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri” terhadap UUD 1945 adalah masih menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Kontitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 4 dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 3. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa: Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), juga berstatus sebagai Pegawai ASN Pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-2); Oleh karenanya Pemohon adalah perorangan maka telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945 (Bukti P-3). 4. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang 5 mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007, apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut : Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Pemohon antara lain: Pasal 1 ayat (3), menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 18 ayat (2), menyatakan: “Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 28 C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 6. Bahwa kedua, untuk mengukur selanjutnya Pemohon kedudukan hukum 6 (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1. Sebelum Pemohon menjelaskan uraian mengenai kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, Pemohon mengutip pertimbangan hukum bagian penilaian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon pada putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024 sebagai berikut : [3.5] ….Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama uraian anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon serta memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2024 telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon juga telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut karena para Pemohon beranggapan bahwa dengan adanya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut secara tidak langsung akan merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam rangka mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil dan demokratis. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; Para Pemohon pada putusan MK a quo adalah seorang peneliti dan seorang mahasiwa yang menguji Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016, di mana para Pemohon mendalihkan sebagai perseorangan yang mempunyai hak pilih dalam Pemilukada bukan sebagai Calon Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota untuk kontestasi Pemilukada yang dipilih dan belum pernah menjadi calon kepala daerah pada tingkat kontestasi Pilkada. Mahkamah memberikan kedudukan hukum dengan pertimbangan pasal a quo secara tidak langsung akan 7 merugikan hak konstitusional Para Pemohon apabila tetap diberlakukan. Dalam putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi juga menerima kedudukan hukum (legal standing) Pemohon perseorangan seorang mahasiswa yang memohonkan pengujian pasal mengenai syarat pencalonan Kepala Daerah dalam UU Pilkada. Pemohon dalam perkara a quo hanya mempunyai hak pilih bukan merupakan calon kepala daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, bahkan belum pernah pula menjadi calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada di tahun sebelumnya maupun tahun dimana perkara ini diputus. Mahkamah Konstitusi mendasarkan pada alat bukti KTP dan Kartu Mahasiswa sebagai penilaian apakah Pemohon perkara a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) tidaknya. Berdasarkan model kerangka kedudukan hukum (legal standing) permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Kontitusi dengan persandingan 2 (dua) perkara yang sudah diputus di atas, dapat diartikan bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak mempersulit dan membatasi hak konstitusional tiap-tiap Warga Negara Indonesia maupun subjek pemohon Pengujian Undang-Undang lainnya untuk memohonkan pengujian sebuah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian suatu UU ke Mahkamah Konstitusi sekalipun Pihak Pemohon tidak bersinggungan langsung kepentingannya dengan materi yang diujikan. Disinilah bukti salah satu fungsi daripada Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (The Guardian of Constitution) terwujud dalam konsepsi negara demokrasi yang berdasarkan amanat konstitusi UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya perkenan pula bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan kemudahan untuk Pemohon perkara ini dalam rangka membela dan berupaya untuk mengejawantahkan hak konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945 guna menjamin kepastian hukum yang adil dengan batasan- batasan yang jelas yang diatur oleh Undang-Undang; 8 6.2. Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Pegawai ASN pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan; 6.3. Bahwa uji materi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 163 ayat (3) UU 10/2016 berkaitan dengan Penggantian Pejabat di Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 6.4. Bahwa ketentuan di atas dapat dipahami oleh Pemohon bahwasanya penggantian pejabat sesudah Gubernur, Bupati dan Walikota dilantik, oleh Pembentuk Undang-Undang dimasukkan ke dalam pengaturan yang merupakan bagian dari tahapan Penyelenggaran Pilkada; 6.5. Bahwa penggantian pejabat oleh Gubernur, Bupati dan Walikota terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal dilantik harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; 6.5.1 Bahwa pengaturan dalam UU Pilkada secara limitatif telah membatasi pengaturan mulai dari perencanaan penganggaran sampai dengan pengesahan Pasangan Calon terpilih sehingga norma yang mengatur hal-hal yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota sesudah dilantik seharusnya bukan lagi merupakan kewenangan hukum daripada UU Pilkada.; 6.5.2 Bahwa pengaturan ini hanya berlaku bagi Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada saja, yaitu PNS yang bertugas di Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia kecuali Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . 6.6. Bahwa Pemohon mendalihkan dengan keharusan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, Kedudukan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Pemerintah di Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak utuh dari sudut pandang kewenangan yang dimiliki; 6.7. Bahwa Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Pegawai ASN sangat berpotensi dirugikan dan tidak terjaminnya hak konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dengan keharusan memperoleh 9 persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal dilantik; 6.8. Bahwa secara hirearki, kewenangan untuk melakukan penggantian pejabat merupakan delegasi yang diterima oleh Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dari Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, dengan pengaturan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, maka delegasi yang diperoleh menjadi kabur; 6.9. Bahwa Menteri Dalam Negeri sendiri bukanlah lembaga negara yang diberi tugas mengurus Kepegawaian atau Aparatur Negara sebab sudah ada Kementerian dan Badan yang ditugaskan untuk mengurus hal dimaksud, Menteri Dalam Negeri sendiri tidak dapat dipastikan memiliki parameter atau standar untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tertulis saat ada pergantian pejabat di Provinsi, Kabupaten dan Kota, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 149 tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri , tidak ditemukan hal yang mengatur tentang pemberian persetujuan terhadap penggantian pejabat di Provinsi, Kabupaten dan Kota; 6.10. Bahwa kapasitas Pemohon sebagai Pegawai ASN merasa memiliki hak untuk mendapatkan hak untuk memajukan diri serta membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 serta berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pemohon merasa bahwa Pegawai ASN pada Kementerian/Lembaga memiliki hak yang lebih baik daripada Pegawai ASN di Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada akibat adanya keharusan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri saat Gubernur, Bupati dan Walikota akan melakukan penggantian Pejabat; 6.11. Bahwa defenisi Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima 10 delegasi sebagimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan keharusan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, tanggung jawab dan tanggung gugat atas keputusan yang berkaitan dengan Pasal 162 ayat 3 UU 10/2016 bukan lagi sepenuhnya berada di tangan Gubernur, Bupati dan Walikota atau dapat menimbulkan penafsiran baru; 6.12. Bahwa Pemohon selaku Pegawai ASN yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak lagi memiliki kewenangan penuh di dalam urusan Pemerintahan akibat dari keharusan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri ketika melakukan penggantian Pejabat, mengalami penundaan kesempatan untuk mengembangkan diri serta tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dibandingkan dengan Pegawai ASN pada Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 6.13. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon merasa memiliki hak atas adanya kepastian hukum di dalam setiap aspek penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 6.14. Bahwa uji materi ini penting dilakukan karena Pemohon dengan jelas menyadari bahwa pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya tidak memberikan jaminan pembatasan yang jelas, adil, dan rasional yang berakibat pula terhadap tata kelola Pemerintahanan Daerah, dan pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 6.15. Bahwa sebagaimana uraian di atas, terdapat kerugian konstitusional Pemohon secara nyata dan jelas dalam penalaran yang wajar akan terjadi berkaitan dengan pemberlakuan norma ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016. 7. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam 11 Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya maka perlu dijelaskan dengan berlakunya Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan untuk diuji tanpa pemaknaan yang sebagaimana dimohonkan, jelas dan secara nyata hak konstitusional sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan sebagimana mestinya. Pemohon dalam kapasitas sebagai Pegawai ASN mendalihkan sebab keharusan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri bukan saja mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum di dalam pengaturan suatu Undang-Undang, Pemohon kehilangan kesempatan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negaranya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum, serta berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Sehingga, pemberlakuan Pasal 162 ayat (3) melanggar hak konstitusional Pemohon yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Selain itu, pemberlakuan Pasal 162 ayat (3) menciderai pula kapasitas Pemohon sebagai Warga Negara yang notabennya menginginkan penyelenggaraan negara yang berkepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini merupakan akibat dari pemberlakuan norma yang diujikan. 8. Bahwa Keempat, guna mengukur apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum legal standing (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Artinya, kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon dengan keharusan memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur, Bupati dan Walikota ketika melakukan penggantian pejabat jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal dilantik tidak akan terjadi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional Pemohon dalam pasal a quo 12 telah dimaknai dalam kerangka yang konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan apabila nyata Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon a quo. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materil Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN Dalam penyusunan alasan permohonan a quo, Pemohon menjabarkan dalam 6 sub pembahasan yakni: A. Ruang Lingkup Pasal Pengujian; B. Dasar Pengujian atau Batu Uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; C. Perspektif Kewenangan Menteri Dalam Negeri perihal Penggantian Pejabat di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; D. Perspektif Kewenangan yang dimiliki Gubernur, Bupati dan Walikota; E. Perspektif Pembuat Undang-Undang; dan F. Dalil-Dalil Permohonan. Adapun keenam sub di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam bahasan Poin III. Alasan Permohonan yang dapat diuraikan sebagai berikut: A. Ruang Lingkup Pasal Pengujian 1. Bahwa Pemohon dalam pengujian ini yang menjadi objek permohonan adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 13 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memuat ketentuan: “Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri” 2. Bahwa pengujian pasal a quo adalah menguji terkait konstitusionalitas norma Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016, yang menjadi bahasan utama pokok permohonan Pemohon mengenai keharusan memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Penggantian pejabat yang dilakukan Gubernur, Bupati dan Walikota pada 6 (enam) bulan sejak tanggal dilantik; 3. Bahwa ketentuan Penggantian Pejabat dimaksud adalah sejak tanggal pelantikan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya dapat dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; 4. Bahwa Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 ini mengatur tentang hal-hal yang dilakukan oleh Pasangan Calon terpilih Pilkada yang telah dilantik, walau pun dalam pengaturan UU 10/2016 ini telah dilakukan pembatasan untuk mengatur kegiatan/tahapan sampai dengan pengesahan Pasangan Calon terpilih oleh Penyelenggara Pilkada; 5. Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya dalam pasal a quo, Pemohon mendalihkan adanya kerugian konstitusional karena keberlakuan norma a quo yang tidak memberikan kepastian hukum atas lahirnya suatu Undang-Undang, kaburnya wewenang dari Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai pemegang otoritas Pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota, kaburnya defenisi Delegasi yang diperoleh secara langsung dari Presiden dalam hal pembinaan kepegawaian, serta kesempatan pengembangan diri Pemohon yang tertunda selama 6 (enam) bulan akibat keberlakuan pasal a quo; 6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin pertama dan kedua, keberlakuan norma a quo dapat menciderai hak konstitusional Pemohon untuk mendapat jaminan konstitusional dengan adanya pembatasan yang jelas, adil, serta rasional atas pemberlakuan suatu aturan sebagaimana 14 diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Sedangkan terhadap dalil Pemohon pada poin keempat, keberlakuan norma a quo dapat melanggar hak konstitusional Pemohon terhadap penyelenggaraan negara yang berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. B. Dasar Pengujian atau Batu Uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 18 ayat (2), menyatakan: “Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal 28 C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” C. Pespektif Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Hal Penggantian Pejabat di Provinsi, Kabupaten dan Kota Selanjutnya perlu bagi Pemohon menjelaskan terlebih dahulu penggantian pejabat di Pemerintah daerah dari sudut pandang Menteri Dalam Negeri selaku Pejabat yang diberi kewenangan oleh UU 10/2016 untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuanatas penggantian Pejabat di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 1. Bahwa di dalam Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri, tidak diatur tugas mau pun fungsi Menteri Dalam Negeri dalam hal memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas adanya penggantian pejabat di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota; 2. Bahwa Menteri Dalam Negeri harus memiliki acuan atau parameter untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas adanya 15 penggantian pejabat yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan; 3. Bahwa Menteri Dalam Negeri akan membuat norma baru yang belum diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam hal memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas adanya penggantian pejabat yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan; 4. Bahwa Kementerian Dalam Negeri bukan Lembaga Negara yang mengurusi Aparatur Sipil Negara atau Kepegawaian Negara, sebab sudah ada Kementerian PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara yang lebih berkompeten untuk mengurus perihal penggantian Pejabat; D. Perspektif Kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam hal Penggantian Pejabat 1. Bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan Kepala Pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota juga mengatur dan mengurus sendiri (bukan bersama-sama) penggantian pejabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 2. Bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota mendapatkan delegasi dari Presiden selaku pemegang kekuasaaan pemerintahan dalam pembinaan pegawai ASN termasuk melakukan penggantian pejabat sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN; 3. Bahwa Delegasi yang diterima adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. Bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota membutuhkan teamwork yang tepat yang akseleratif dalam rangka mewujudkan program pembangunan 16 daerah dan program pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawabnya. E. Perspektif Penggantian Pejabat oleh Pembuat Undang-Undang Lahirnya Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 tentu dilatarbelakangi oleh adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan yang akan dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota, kekhawatiran akan adanya pengobrak-abrikan birokrasi pasca Pilkada justru membenarkan bahwa di dalam pelaksanaan Pilkada, Birokrasi mempunyai peran dan pengaruh untuk keterpilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga hal ini berlawanan dengan Asas Pilkada yaitu langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 UU 1/2015. 1. Bahwa ketentuan umum tentang Pejabat sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 tidak dijelaskan secara rinci baik dalam Batang Tubuh UU 10/2016 mau pun di dalam Penjelasan; 2. Bahwa tafsir atas Pejabat dimaksudkan sebagai PNS yang menduduki Jabatan Struktural sementara UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN serta Peraturan-Peraturan Turunannya menyebutkan bahwa Jabatan PNS terdiri atas Jabatan Manajerial dan Jabatan Non manajerial, artinya seluruh Pegawai ASN adalah Pejabat, baik itu Struktural, Fungsional mau pun Pelaksana/Staff, keseluruhannya adalah Pejabat jika mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN; 3. Penggantian Pejabat yang dimaksud tentu berlaku untuk penggantian yang dilakukan kepada seluruh pegawai ASN di Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada; 4. Pemangkasan kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana antisipasi untuk balas dendam atau balas budi politik serta mencegah penyalahgunaan kewenangan justru membenarkan adanya politisasi ASN di dalam Pilkada; 5. Bahwa pembuat Undang-Undang tidak selayaknya memiliki asumsi yang tidak baik di dalam membuat peraturan, bahwa hampir dapat dipastikan bahwa setiap Kepala Daerah yang dilantik akan melakukan penggantian Pejabat dalam waktu singkat dan mengesankan adanya balas budi dan 17 balas dendam politik yang justru membenarkan terjadinya ketidaknetralan Pegawai ASN saat Pilkada. Seharusnya pembuat undang-undang berada pada posisi netral dalam merumuskan suatu peraturan. Apabila tujuan peraturan itu untuk mencegah abuse of power, maka lebih tepat untuk memperkuat fungsi pengawasan dari DPRD sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau oleh Lembaga Negara yang mengurus Pendayaagunaan Aparatur Negara dan/atau yang mengurus Kepegawaian Negara. F. Dalil-Dalil Permohonan 1. Bahwa dapat Pemohon pahami mengenai tujuan dari penyusunan undang-undang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 adalah sebagai antisipasi akan adanya penyalahgunaan kekuasaaan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan yang memberikan ketidakpastian hukum sebagaimana diharuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sebab pengaturan di dalam UU Pilkada telah dibatasi sampai dengan pengesahan Pasangan calon terpilih; 2. Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 mengandung problematika hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) karena tidak mencerminkan asas pembentukan peraturan yaitu kesesuaian materi muatan (Pasal 5 UU 12/2011) dan tidak mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum (Pasal 6 UU 12/2011); 3. Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat 3 UU 10/2016 menyebabkan Pasal 152 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi “Untuk menyamakan persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu” tidak efektif, sebab di dalam Pasal 15 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan 18 Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa jangka waktu Gakumdu berakhir saat Kepala Daerah hasil Pilkada dilantik. Dengan demikian penindakan terhadap pelanggaran atas Pasal 162 ayat 3 UU 10/2016 yang seharusnya dilaksanakan oleh sentra Gakkumdu menjadi tidak dapat dilakukan sebab Sentra Gakkumdu sudah berakhir masa kerjanya ketika Kepala Daerah hasil Pilkada dilantik, Pasal ini masuk dalam kategori Undang-Undang yang tidak dapat dilaksanakan, tidak memenuhi Asas pembentukan peraturan yaitu tidak dapat dilaksanakan (Pasal 5 UU 12/2011); 4. Bahwa Defenisi Pejabat yang dimaksdukan di dalam Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 tidak diatur di dalam ketentuan umum maupun di dalam penjelasan, sesuai dengan defenisi Pejabat pada UU 20 tahun 2023 tentang ASN, seluruh Pegawai ASN adalah Pejabat, baik itu sebagai Pejabat Manajerial maupun sebagai Pejabat Nonmanajerial, hal ini juga menimbulkan tafsir berbeda bagi pemangku kepentingan di dalam pelaksanaan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016; 5. Bahwa Kementerian Dalam Negeri secara formil bukanlah Kementerian yang oleh peraturan perundang-undangan diberi tugas dan fungsi mengurus Kepegawaian atau pun Penggantian Pejabat, dan secara materiil tentu akan mengalami kendala saat akan memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas penggantian pejabat yang dilakukan Gubernur, Bupati dan Walikota; 6. Kementerian Dalam Negeri yang diberi amanat oleh Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 akan memberikan atau tidak memberikan persetujuan penggantian Pejabat di Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota oleh Gubernur, Bupati dan Walikota dengan alasan yang tidak disebutkan oleh UU 10/2016 tersebut; 7. Kementerian Dalam Negeri diharuskan memiliki sumber daya yang lebih ketika menerima permohonan persetujuan dari seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota yang baru dilantik yang akan menyita energi Kementerian 19 dan rentan dengan penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang diberikan tugas dan kewenangan terkait pengerjaan pemberian persetujuan penggantian Pejabat dari Gubernur, Bupati dan Walikota; 8. Bahwa jika ditemukan keberatan saat Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 ini dilakukan, akan sulit menentukan siapa Pejabat paling bertanggung jawab atas adanya Penggantian Pejabat di Daerah yang Kepala Daerahnya baru dilantik (kurang dari 6 bulan) jika ada sengketa Tata Usaha Negara terkait penggantian Pejabat, dan Menteri Dalam Negeri sendiri tidak memiliki kewenangan yang mutlak dalam hal urusan Kepegawaian sebab sudah ada Kementerian dan Lembaga yang bertugas mengurus masalah Kepegawaian di Negara Republik Indonesia; 9. Bahwa atas seluruh pertimbangan di atas, ditemukan ketidakpastian hukum atas keberadaan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 yang merugikan secara konstitusional bagi Pemohon selaku Warga Negara dan juga selaku Pegawai ASN. 10. Bahwa atasan Pemohon yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Kepala Pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten dan Kota, memiliki kewenangan dalam hal pemerintahan, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki kewenangan yang sama dengan Menteri dan Pimpinan Lembaga lain sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pendelegasian yang diberikan oleh Presiden sehingga kewajiban memeroleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri pada saat melakukan penggantian pejabat tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Kepala Pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota; 11. Bahwa berdasarkan pada UU Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan, Delegasi adalah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada si penerima delegasi, sehingga frasa yang menyatakan perlunya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri mengaburkan makna dari Delegasi itu sendiri; 12. Bahwa atas poin 10,11 dan 12, hak konstitusional Pemohon selaku Pegawai ASN yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah 20 dipangkas oleh keberadaan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016, Norma tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat 2 UUD 1945; 13. Bahwa letak kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 akibat dari keberlakuan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 adalah Pemohon tidak dapat serta merta memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara melalui pengembangan diri di Pemerintahan akibat keharusan bagi Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memperoleh persetujuan tertulis dari menteri Dalam Negeri saat melakukan penggantian Pejabat; 14. Bahwa letak kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 akibat dari keberlakuan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 adalah Pemohon selaku Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan Pegawai ASN pada Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini juga tidak sejalan dengan semangat penyamaan status seluruh PNS di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 72 UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang menyebutkan bahwa PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN; 15. Bahwa menurut Pemohon, justru menjadi pertanyaan besar mengapa pembentuk Undang-Undang mengesampingkan potensi timbulnya pemahaman-pemahaman serta tafsir yang berlainan dari norma a quo dan juga memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan tanpa menyediakan sarana hukum untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan; 16. Bahwa Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 berpotensi melanggar Kedudukan Negara Indonesia sebagai negara hukum akibat ketidakpastian hukum yang diakibatkan pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 17. Bahwa pasal a quo juga berpotensi melanggar Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengatur dan mengurus secara sendiri urusan pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota tanpa harus meminta 21 persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ketika melakukan penggantian Pejabat; 18. Bahwa pasal a quo juga berpotensi melanggar Pasal 28C ayat (2) yakni tertundanya atau terhalangnya kesempatan pemohon selaku Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memajukan diri serta memperjuangkan masyarakat, bangsa dan negara; 19. Bahwa pasal a quo juga berpotensi melanggar Pasal 28D ayat (3) yakni kesempatan di dalam pemerintahan yang dimiliki oleh Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak sama dengan Pegawai ASN pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak melaksanakan Pilkada; 20. Bahwa sebelum masuk bagian petitum, perlu Pemohon sampaikan bahwasanya rumusan petitum dalam permohonan ini bukan maksud Pemohon untuk mengajak Mahkamah bergeser fungsi dari negative legislature menjadi positive legislature dikarenakan rumusan petitum yang Pemohon maksud tentunya bukanlah model rumusan yang membawa Mahkamah Konstitusi untuk membuat norma baru menggantikan norma lama yakni Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016, karena apa yang dirumuskan dalam petitum permohonan a quo masih dalam koridor praktik yang lazim di Mahkamah Konstitusi; 21. Bahwa telah banyak praktik model putusan Mahkamah Konstitusi yang sedemikian serupa dimohonkan oleh Pemohon dengan memberikan pemaknaan dengan rumusan norma yang sekilas seakan Mahkamah membuat norma baru menggantikan pasal yang diujikan. Salah satu contohnya adalah dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 70 ayat 2 UU 10/2016 dan Putusan MK No. 60/PUU- XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016; 22. Bahwa namun demikian jika dapat dipahami secara lebih detail sejatinya Mahkamah Konstitusi sedang dalam tataran membuat guidance bagi pembentuk undang-undang dalam membuat rumusan norma yang konstitusional. Sehingga pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi terhadap norma tersebut haruslah sesuai secara eksplisit dengan rumusan norma yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam petitum tersebut; 22 23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil permohonan yang telah disebutkan Pemohon di atas, menjadi sangat beralasan secara hukum manakala Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan norma Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut: Dalam Provisi: Mengabulkan permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 secara beryarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuataan hukum mengikat sepanjang dimaknai : Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya (ex aequo et bono). 23 [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2025 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Paber SC Simamora; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu ASN Virtual atas nama Paber SC Simamora; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 24 12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 25 [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 5 Maret 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal- hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 18 Maret 2025. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan berkenaan dengan sistematika permohonan. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya dapat dikatakan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2-4), kedudukan hukum Pemohon (hlm. 4-14), dan alasan permohonan (hlm. 14-23). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm.1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 2/2021, permohonan Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus (hlm. 23-24). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. 26 Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing- masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa lebih lanjut, meskipun Pemohon menguraikan alasan permohonan dalam 6 (enam) sub-pembahasan yaitu: A. Ruang Lingkup Pasal Pengujian; B. Dasar Pengujian atau Batu Uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; C. Perspektif Kewenangan Menteri Dalam Negeri perihal Penggantian Pejabat di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; D. Perspektif Kewenangan Yang Dimiliki Gubernur, Bupati dan Walikota; E. Perspektif Pembuat Undang- Undang; dan F. Dalil-Dalil Permohonan, penguraian tersebut tidak sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah dapat memahami maksud Pemohon yang menjadikan 6 (enam) sub-pembahasan tersebut merupakan satu kesatuan alasan permohonan (posita). Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama alasan permohonan, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) terutama berkaitan dengan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan Pemohon, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memahami masalah konstitusionalitas norma dari pasal yang dimohonkan pengujian. Terlebih, secara keseluruhan bagian alasan- alasan permohonan, Pemohon lebih banyak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon khususnya terkait kerugian hak konstitusional Pemohon. Penguraian demikian menyebabkan permohonan menjadi rancu, karena Pemohon mencampuradukkan antara alasan-alasan permohonan dengan uraian kerugian hak konstitusional Pemohon. [3.3.4] Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon sebagaimana tercantum dalam perbaikan permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: Dalam Pokok Perkara: 1. …; 2. Menyatakan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuataan hukum mengikat sepanjang dimaknai: Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. 3. …. Bahwa setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum Pemohon pada angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) namun telah ternyata rumusan pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah rumusan dari norma dalam undang-undang itu sendiri, in casu Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016. Sehingga, tidak ada perbedaan rumusan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan pemaknaan bersyarat yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum angka 2. Dalam batas penalaran yang wajar, rumusan Petitum demikian justru menyulitkan Mahkamah untuk memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan uraian alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 28 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 08.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, 29 Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari