2/PUU-XXII/2024

KETETAPAN Nomor 2/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Desember 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Sopan Santun Duha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 417/RRP/SKK- MK/XI/2023 bertanggal 13 November 2023 memberi kuasa kepada Rendi Vlantino Rumapea, S.H., M.H., C.Med. dan Eliadi Hulu, S.H., M.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 169/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023, bertanggal 5 Desember 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor 2/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 2/PUU-XXII/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2.2/ PUU/TAP.MK/Panel/01/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 2/PUU- XXII/2024, bertanggal 8 Januari 2024; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 2.2/PUU/TAP.MK/HS/01/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 2/PUU-XXII/2024, bertanggal 8 Januari 2024; c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan a quo pada tanggal 23 Januari 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Dalam persidangan tersebut, Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon Prinsipal telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-XXII/2024 tanggal 23 Januari 2024, hlm.19]. Terhadap hal demikian, Panel Hakim meminta kepada Kuasa Pemohon untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan disampaikan kepada Panel Hakim pada Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon; d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 5 Februari 2024. Pada 3 Sidang Panel tersebut, Kuasa Pemohon kembali membenarkan bahwa Sopan Santun Duha telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2024 sebagaimana bukti Pemohon berupa Akta Kematian Nomor 1214-KM-29012024- 0005 bertanggal 29 Januari 2024 [vide bukti P-12] dan menyampaikan tetap melanjutkan permohonan sekaligus melakukan penggantian subjek hukum yang menjadi Pemohon yang pada awalnya bernama Sopan Santun Duha menjadi Maribati Duha, selaku istri Pemohon sekaligus sebagai ahli waris Pemohon Sopan Santun Duha; e. bahwa berkaitan dengan ihwal Pemohon yang meninggal dunia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2021 Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan antara lain, “… oleh karena Ketua Umum Pemohon telah meninggal dunia dan berkaitan dengan kerugian hak konstitusional harus ada ketegasan tentang masih dilanjutkan atau tidak permohonan a quo (berbeda dengan hak keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris).” Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, berkaitan dengan kerugian hak konstitusional Pemohon yang meninggal dunia harus ada ketegasan tentang masih dilanjutkan atau tidak permohonan a quo, hal demikian berbeda dengan hak keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris; f. bahwa berkenaan dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, dengan tetap dilanjutkannya permohonan a quo meskipun dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Pemohon Prinsipal telah meninggal tetapi Kuasa Pemohon hadir, maka dengan meninggalnya Pemohon berdampak kepada hilangnya subjek 4 hukum yang bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Oleh karenanya, permohonan Pemohon a quo tidak dapat dilanjutkan. Terlebih lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu alasan berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya pemberi kuasa. Di samping itu, sekalipun kuasa Pemohon mengalihkan/mengganti Pemohon Prinsipal yang meninggal dengan istri Pemohon Prinsipal, berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena, ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a PMK 2/2021 pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan dapat dilakukan dengan ketentuan Pemohon yang mengajukan permohonan tidak diganti secara keseluruhan; g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, oleh karena subjek permohonan a quo tunggal dan terbukti meninggal dunia serta tidak ada subjek hukum lain selain Pemohon dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan adanya pengalihan/penggantian subjek permohonan lain maka permohonan a quo tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 5 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MENETAPKAN: Menyatakan permohonan Pemohon gugur. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 6 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah