2/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 2/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Drs. Edi Damansyah, M.Si. Pekerjaan : Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 Alamat : Jalan Arwana, Blok D, Nomor 32, RT/RW 022/000 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2022, diwakili oleh Muhammad Nursal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Nursal and Partner yang beralamat di Apartemen Royal Springhils Tower Magnolia Unit 10F, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 15 Desember 2022 2 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 117/PUU/PAN.MK/AP3/12/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 4 Januari 2023 dengan Nomor 2/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Januari 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”) yang menegaskan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menegaskan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;” 3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;” 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menegaskan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: …menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945….” 3 5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945; Ihwal kewenangan serupa kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut “UU MK”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: …menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945….” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (selanjutnya disebut “PMK No. 2/2021”), menegaskan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945; 7. Bahwa sebagai gerbang konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna 4 ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK; Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang menjadi konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MK, atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK, diantaranya: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060- 063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Bahwa berikut kewenangan Mahkamah sebagai “the sole interpreter of constitution” bahkan pernah memutus pengujian materil undang-undang terhadap UUD NRI dalam amar “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo.” (Vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016); 9. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon bermaksud untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas atas materi muatan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898, selanjutnya disebut “UU Nomor 10 Tahun 2016,” vide: bukti P-1), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “...Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota….” 5 10. Bahwa Menurut pandangan Pemohon, materi muatan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 (Vide: Bukti P-2), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 11. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: “…Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota….” terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945, dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon dalam perkara ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menegaskan: 6 “…Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara….” Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;” 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa “Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK” harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berkenaan dengan kedudukan Pemohon dalam ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Yurisprudensi/Putusan MK, juga telah 7 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 2/2021: (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: (a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; (c) Badan hukum publik atau privat; atau (d) Lembaga negara. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: (a) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; (c) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (d) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (e) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Juncto Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021, maka kedudukan Pemohon dalam perkara ini yaitu “Pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia (Vide: Bukti P-3, KTP Pemohon);” 5. Bahwa berikut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU- I/2003 untuk dan dalam hal ini sebagai “Perorangan Warga Negara Indonesia” dan sebagai “Pembayar pajak (tax payer)” maka legal standing/persona standi in judicio dimaksud telah terpenuhi, karena Pemohon adalah perorangan, warga negara Indonesia, dan pembayar 8 pajak yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 (vide: KTP dan NPWP Pemohon, pada Bukti P-3 dan Bukti P- 4); 6. Bahwa adapun kerugian yang terjadi pada Pemohon atas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 dihubungkan dengan hak-hak Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dapat memenuhi kelima keadaan yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang akan diuraikan pada dalil-dalil berikut; 6.1 Tentang Hak Konstitusional Pemohon yang Diberikan Oleh UUD NRI 1945: a) Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” b) Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” c) Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu hak atas pembatasan kebebasan yang menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 6.2 Tentang Hak Konstitusional Pemohon yang Dirugikan Atas Berlakunya Undang-Undang Yang Dimohonkan Pengujian; a) Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 merugikan hak konstitusional Pemohon berupa “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum” karena Pemohon yang saat ini sebagai Bupati Kutai Kartanegara 9 hendak kembali mencalon diri sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2024 s/d 2029, pernah sebagai pejabat Bupati definitif dan sebagai Pejabat Sementara/Pelaksana Tugas (Plt), tidak diatur secara jelas pembatasannya dalam pasal a quo; b) Bahwa tidak konkritnya pembatasan masa menjabat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, tentu akan menimbulkan pemaknaan yang berbeda dan berkonsekuensi pada penerapan hukum yang berbeda, sehingga Pemohon akan diperlakukan tidak sama dihadapan hukum. Berikut juga tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan; c) Bahwa sehubungan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, jika dalam kondisi faktualnya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 dimaknai termasuk pula pada pembatasan masa menjabat untuk pejabat sementara (Plt Bupati), tentulah Pemohon dirugikan, karena hak dan kebebasannya dibatasi tanpa mempertimbangkan masih adanya hak-hak pejabat bupati definitif yang akan kembali menduduki jabatan dalam hal kembali diaktifkan oleh Gubernur; d) Bahwa dirugikannya hak konstitusional Pemohon, dalam konteks hak atas kepastian hukum sehubungan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 yang masih kabur dapat diuraikan sebagai berikut: Bahwa kalau pasal a quo hanya dimaknai berlaku untuk pejabat Bupati yang menjabat secara definitif, maka Pemohon tentunya masih memenuhi syarat sebagai Calon Bupati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2024–2029, dikarenakan masa menjabat Pemohon di tahun 2016 s/d 2021 belumlah memenuhi satu periode (2 setengah tahun atau lebih sejak dilantik sebagaimana Putusan MK Nomor 22/PUU- VII/2009) in casu baru 2 tahun 9 hari. Selengkapnya dapat diamati sebagaimana dalam Tabel I berikut: Tabel I: Pembatasan Periodisasi Masa Menjabat Kepala Daerah Jika Hanya Dihitung Berdasarkan Masa Menjabat Kepala Daerah Definitif (Belum Memenuhi Dua Periode) 10 PERIODE PEJABAT LAMA MENJABAT KETERANGAN 2016-2021 Bupati Definitif (Bukti P-7) 2 Tahun 9 Hari (14 Februari 2019 s/d 25 Februari 2021) BELUM SATU PERIODE (karena tidak lebih dari 2 Tahun 6 bulan) 2021-2026 Bupati (terpilih) (Bukti P-8) Potensi 5 Tahun (26 Februari 2021-2026) Namun karena ketentuan pilkada serentak, kepala daerah yang berakhir 2026 sudah diberhentikan tahun 2024 dengan pemberian kompensasi tetapi secara hukum tetap terhitung menjabat sampai tahun 2026 SUDAH SATU PERIODE BELUM MEMENUHI MASA MENJABAT 2 (DUA) PERIODE Namun sebaliknya jika frasa “menjabat” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016, Pejabat Bupati dimaknai sebagai Plt sekaligus Pejabat Bupati definitif, maka tentunya Pemohon dalam hal ini tidak lagi dapat memenuhi syarat sebagai Calon Bupati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode berikutnya 2024-2029, dikarenakan masa pertama sudah terhitung satu periode (2 tahun, 10 bulan, 12 hari), dan masa yang kedua juga telah memenuhi satu periode (4 atau 5 tahun), sebagaimana diuraikan pada Tabel II berikut ini: Tabel II: Pembatasan Periodisasi Masa Menjabat Kepala Daerah Dihitung Sekaligus Masa Menjabat Kepala Daerah Definitif dan Masa Menjabat Kepala Daerah sebagai Pelaksana Tugas (Telah Memenuhi Dua Periode Masa Jabatan) Periode Pejabat Lama Menjabat Keterangan 2016-2021 Pelaksana Tugas (Bukti P-6) 10 Bulan 3 hari (9 April 2018 s/d 13 Februari 2019 SUDAH SATU PERIODE (Lama Plt ditambah definitif yaitu 2 tahun 10 Bulan 12 hari) sudah melebihi satu periode yaitu minimal 2 tahun 6 bulan atau lebih Bupati Definitif (Bukti P-7) 2 Tahun 9 Hari (14 Februari 2019 s/d 25 Februari 2021 2021-2026 Bupati (terpilih) (Bukti P-8) Potensi 5 Tahun (26 Februari 2021-2026) SUDAH SATU PERIODE 11 Namun karena ketentuan pilkada serentak, kepala daerah yang berakhir 2026 sudah diberhentikan tahun 2024 dengan pemberian kompensasi tetapi secara hukum tetap terhitung menjabat sampai tahun 2026. TELAH MEMENUHI MASA MENJABAT 2 (DUA) PERIODE e) Bahwa adanya pemaknaan ganda pada frasa “menjabat” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, jelaslah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, dimana Pemohon yang pernah sebagai Pejabat Plt Bupati Kutai Kartanegara, dan sekarang masih menjabat sebagai Pejabat Bupati definitif Kutai Kartanegara pada 2016–2021; 6.3 Tentang Kerugian Konstitusional Dimaksud Bersifat Spesifik (Khusus) dan Aktual atau Setidak-Tidaknya Potensial yang Menurut Penalaran Yang Wajar Dapat Dipastikan Akan Terjadi; a) Bahwa kerugian Pemohon dalam hal ini sehubungan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 dapat dikatakan bersifat spesifik (khusus), karena metode penghitungan pembatasan masa menjabat kepala daerah 2 periode terjadi pada peristiwa pengisian jabatan pemerintahan dalam situasi tidak normal, bukan dari pengisian jabatan kepala daerah melalui pemilihan langsung, tetapi melalui mekanisme pengangkatan oleh Menteri Dalam Negeri (selanjutnya dapat disebut Mendagri) baik untuk Pejabat Plt Bupati maupun Pejabat Bupati definitif; b) Bahwa keadaan kerugian spesifik dimaksud, potensial dapat dipastikan akan terjadi berdasarkan penalaran yang wajar, karena selain pernah sebagai Pejabat Plt. Bupati dan Pejabat Bupati definitif pada periode 2016–2021, kemudian pada Pilkada 12 Kabupaten Kutai Kartanegara untuk jabatan Bupati/Wakil Bupati Periode 2021–2024/2026, terpilih, dilantik, dan kembali menjalani masa menjabat Bupati definitif. Dapat saja keadaan tersebut dimaknai oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah (KPU Kabupaten) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Bupati untuk periode Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode 2024–2029, karena sudah dianggap telah menjabat selama 2 periode; c) Bahwa selain menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021–2026, Pemohon juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021–2024, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 176/KPTS/DPP/XI/2021 tentang Pengangkatan Drs. Edi Damansyah, M. Si., sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019– 2024, (Vide: Bukti P-9); Dengan perolehan kursi PDIP di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebanyak 7 (tujuh) Kursi, tentunya dengan jabatan tersebut Pemohon sudah memiliki “satu tiket” untuk kembali mendaftar sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara pada Periode 2024-2029, tetapi kehendak dimaksud potensial menemui hambatan, karena pemaknaan atas syarat calon Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 potensial akan dimaknai bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat lagi karena telah melalui masa menjabat yang sama sebagai Bupati selama dua periode secara berturut-turut; d) Bahwa Pemohon juga sangat membutuhkan kepastian hukum atas pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 agar Pemohon bisa memiliki kepastian dan terbebas dari keraguan terhadap segala tindakan-tindakan Pemohon yang dilakukan sebelum pendaftaran, seperti sosialisasi sebagai Calon Bupati, pemetaan dukungan, persiapan partai pengusung atau 13 Calon independen, dan tindakan lainnya berkaitan dengan pencalonan; Akan sangat merugikan bagi Pemohon jika telah melakukan tindakan-tindakan tersebut, ternyata pada saat pendaftaran pencalonan Bupati Kabupaten Kutai Kertanegara Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu kepastian hukum pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 sangat penting bagi Pemohon untuk mencegah potensi kerugian atas tindakan-tindakan pencalonan yang akan dilakukan Pemohon nantinya; e) Bahwa selain itu, pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 yang multitafsir, berpotensi menimbulkan kerugian secara materil dan immateril atas tindakan-tindakan pencalonan yang akan dilakukan Pemohon, tapi ternyata kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016; 6.4 Tentang Hubungan Sebab-Akibat Antara Kerugian Dimaksud dan Berlakunya Undang-Undang yang Dimohonkan Pengujian; a) Bahwa karena Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10/2016 tidak secara tegas membatasi masa periodisasi menjabat kepala daerah, tentunya berakibat pada kerugian bagi Pemohon berupa hak atas kepastian hukum dalam hal masih atau sudah tidak terpenuhi lagi dalam syarat-syarat calon kepala daerah; b) Bahwa karena dengan tidak tegasnya pembatasan periodisasi masa menjabat, apakah untuk dan kepada pejabat kepala daerah definitif saja ataukah termasuk juga pejabat kepala daerah Pelaksana Tugas (Plt), jelas-jelas juga telah berakibat pada kerugian bagi Pemohon berupa hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Terdapat fakta, praktik ketatanegaraan dalam konteks pemilihan kepala daerah pada 14 tahun 2020, terdapat kejadian yang sama tetap diloloskan sebagai Calon Bupati, yaitu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bonebolango; c) Bahwa dengan adanya dalil-dalil Pemohon sebelumnya pula, dapat terlihat hubungan sebab akibat (causal verband), Pemohon yang akan mendaftarkan diri sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada pemilihan tahun 2024 nantinya, akan dirugikan dalam bentuk potensi hilangnya kesempatan tersebut jika kata “menjabat” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 yang tidak jelas, dapat ditafsirkan Ketika Wakil Bupati yang hanya melaksanakan tugas mewakili Bupati yang berhalangan sementara (Pelaksana Tugas/Plt) dihitung sebagai masa jabatan Bupati; 6.5 Tentang Kemungkinan Bahwa Dengan Dikabulkannya Permohonan, Maka Kerugian Konstitusional Seperti yang Didalilkan Tidak Akan atau Tidak Lagi Terjadi; a) Bahwa menurut Pemohon, jika permohonan pengujian materil ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan frasa “MENJABAT” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “menjabat secara definitif,” maka hak konstitusional Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada pemilihan tahun 2024 tidak akan hilang atau tidak akan terhalangi; b) Bahwa demikian pula jika Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka Pemohon dapat menentukan sikap untuk melakukan tindakan-tindakan pencalonan atau sebaliknya, karena sudah ada kepastian hukum Pemohon memenuhi syarat (atau tidak memenuhi syarat) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10/2016. Kondisi tersebut dapatlah mencegah 15 Pemohon mengalami kerugian nyata atas tindakan-tindakan pencalonan Pemohon; c) Bahwa berikutnya, dengan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon tentunya tidak lagi akan mengalami gangguan hukum, baik berupa laporan pelanggaran administrasi pemilihan terkait dengan pelanggaran atas syarat calon Bupati maupun permohonan sengketa hasil pemilihan di MK, karena syarat- syarat dimaksud sudah ditafsir secara konkrit oleh Mahkamah; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, menjadi penting pula bagi Pemohon untuk mengutipnya, guna dan lebih lanjut menguatkan legal standing Pemohon, kalau permohonan ini berbeda dengan kaidah hukum sebelumnya yang sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah. Adapun bunyi dari pasal a quo menegaskan sebagai berikut: 1) Terhadap materi muatan Ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 8. Bahwa selain itu, dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 2/2021, ketentuan serupa mengenai pengecualian “nebis in idem” permohonan perkara pengujian materil undang-undang, juga menegaskan sebagai berikut: (1) Terhadap materi muatan Ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 9. Bahwa dalam penelusuran Pemohon, kaidah hukum serupa (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang) yang pernah diuji oleh Mahkamah, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PUU-VI/2008 (vide: Bukti P-10), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 (vide: Bukti P-11) dan Putusan MK Nomor 67/PUU- XVIII/2020 (vide: Bukti P-12). Namun dalam ketiga putusan tersebut, 16 satupun belum pernah ada yang menggunakan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945; 10. Bahwa selain perbedaan dari segi dasar konstitusionalitas, permohonan ini juga berbeda dengan ketiga putusan sebelumnya menyangkut alasan pokok pengujiannya. Pemohon pada pokoknya mempersoalkan “agar pembatasan periodisasi masa menjabat kepala daerah hanya dapat diberlakukan pada kepala daerah yang menjabat secara definitif, tidak untuk kepala daerah sebagai pelaksana tugas.” Sedangkan pada ketiga Putusan MK a quo, yaitu: a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, mempersoalkan terjadinya penyelundupan hukum dalam batas jarak waktu antara Pejabat kepala daerah sebagai Pelaksana Tugas, dengan masa pelantikan sebagai Pejabat kepala daerah definitif; b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, mempersoalkan, selain agar pembatasan periodisasi masa menjabat kepala daerah tidak diberlakukan untuk kepala daerah yang terpilih karena pemilihan DPRD dan Pemilihan Langsung oleh rakyat, juga mempersoalkan agar pembatasan periodisasi masa menjabat tidak berlaku untuk pengangkatan kepala daerah definitif yang berasal dari wakil kepala daerah, karena sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas kepala daerah; c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PUU-VI/2008, mempersoalkan agar pembatasan periodisasi masa menjabat kepala daerah tidak diberlakukan untuk kepala daerah yang terpilih karena pemilihan DPRD dan Pemilihan Langsung oleh rakyat, juga mempersoalkan pembatasan masa menjabat agar tidak diberlakukan pada pejabat kepala daerah yang pernah menduduki jabatan di daerah yang berbeda; 11. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, yaitu Pemohon menggunakan dasar konstitusionalitas yang berbeda dengan ketiga perkara sebelumnya, maka permohonan ini patut dan beralasan untuk dapat dianggap memenuhi sebagai perkara yang tetap dapat diperiksa di hadapan mahkamah, karena sebagai bentuk pengecualian yang dibenarkan 17 berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK Juncto Pasal 78 ayat (2) PMK No. 2/2021; Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, maka teranglah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. C. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa pasal yang diuji oleh Pemohon dalam perkara ini, yaitu berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 (Vide: Bukti P-1) yang menegaskan sebagai berikut: “...Belum pernah Menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota….” Dasar Konstitusional yang Digunakan 2. Bahwa dasar konstitusionalitas pasal yang digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian materil atas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 di atas, yaitu, Pasal 28D ayat (1) dan Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 (Vide: Bukti P-2) yang menegaskan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 18 3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pada bagian Kedudukan Pemohon, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia mengalami kerugian konstitusional atas hak “Jaminan Kepastian Hukum dan “Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945, dikarenakan frasa “Menjabat” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 masih kabur atau masih bermakna ganda tentang Pejabat Plt. Bupati atau juga tentang Pejabat Bupati definitif; 4. Bahwa secara faktual Pemohon dalam perkara ini telah melalui atau pernah “menjabat” sebagai Pejabat Plt. Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2016–2021 dan kemudian dilanjutkan dengan “menjabat” sebagai Pejabat Bupati Definitif di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Periode 2016–2021. Kemudian untuk periode 2021 s/d 2024/2026, menjabat sebagai Bupati yang terpilih melalui pemilihan langsung, untuk lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel III, berikut: Tabel III: Masa Menjabat Pemohon sebagai Wakil Bupati, Plt. Bupati, Bupati Definitif (2016 sd 2021) dan Masa Menjabat Pemohon sebagai Bupati Hasil Pemilihan langsung periode 2021 sd 2024 BUPATI/WABUP PERIODE MASA MENJABAT KETERANGAN Bupati dan Wabup Terpilih Kutai Kartanegara Periode 2016-2021: Rita Widyasari (Bupati) dan Edi Damansyah (Wakil Bupati) (Vide: Bukti P-5) (2016 sd. 2021) Bupati Dan Wakil Bupati Ditetapkan Oleh Mendagri Pada 17 Februari 2016 Rita Widyasari hanya menjabat sebagai Bupati selama 1 thn, 7 bulan, 27 hari. Begitu pula Edi Damansyah menjabat sebagai wakil Bupati selama 1 thn, 7 bulan, 27 hari Masa menjabat Rita Widyasari sebagai Bupati berhenti untuk sementara pada 10 Oktober 2017 karena berada dalam status sebagai terdakwa korupsi, dan Edi Damansyah dilantik sebagai Plt Bupati juga pada 10 Oktober 2017 Edi Damansyah sebagai Plt Bupati (Vide: Bukti P-6) (Periode 2016 sd 2021) Dilantik sebagai Plt Bupati tanggal 9 April 2018 dan berakhir pada tanggal 13 Februari 2019 Masa menjabat sebagai Plt selama 10 bulan, 3 hari. Edi Damansyah dilantik sebagai Plt Bupati dikarenakan Rita Widyasari sebagai Bupati diberhentikan sementara pada 10 Oktober 2017, dan kemudian Pada 14 Februari 2019 Rita Widyasari diberhentikan 19 secara permanen sebagai Bupati. Edi Damansyah sebagai Bupati Definitif (Vide: Bukti P-7) (Periode 2016 sd 2021) Dilantik sebagai Bupati definitif pada 14 Februari 2019 dan berakhir pada 25 Februari 2021 Masa menjabat sebagai Bupati definitif selama 2 tahun 9 hari Masa menjabat Edi Damansyah tidak cukup satu periode (2 ½ tahun atau lebih) berdasarkan Putusan MK No: 22/PUU-VII/2009 Bupati dan Wabup Terpilih Kutai Kartanegara Periode 2021-2026: Edi Damansyah (Bupati) dan Rendi Solihin (Wakil Bupati) (Vide: Bukti P-8) (Periode 2021 sd 2026) Dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 Akan menjabat selama 3 tahun secara faktual (karena batasan dari Pasal 201 Ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016: “Pemungutan suara pilkada serentak nasional pada bulan November 2024) sedangkan secara yuridis akan menjabat selama 5 tahun Angka 3 tahun diperoleh dengan taksiran jika pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pilkada 2024 berlangsung pada bulan Februari 2025 5. Bahwa berdasarkan Tabel III di atas, Pemohon yang dalam hal ini akan mengajukan diri lagi sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Periode 2024-2029 mendatang, potensial kehilangan Haknya. Hak dimaksud adalah hak “Jaminan Kepastian Hukum dan “Kesempatan yang Sama Dalam Pemerintahan”, karena Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dalam frasa “Menjabat” dapat termaknai bahwa Pemohon sudah berada dalam keadaan telah melalui masa menjabat Bupati selama dua periode berturut-turut dari 2016–2021 dan 2021–2026. Dengan cara pemaknaan telah terhitung satu periode pada tahap pertama (2016-2021) karena lebih dari 2 ½ tahun menjabat sebagai Pelaksana Tugas dan definitif sebagai Bupati (dihitung sekaligus 2 tahun, 10 bulan, 12 hari). Kemudian pada tahap jabatan Bupati yang kedua (2021- 2024/2026) juga telah terhitung satu periode, karena telah melalui masa jabatan 3 atau 5 tahun; 6. Bahwa dengan pemaknaan seperti tersebut di atas, jelaslah merugikan Pemohon, oleh karena itu agar tidak terjadi kerugian konstitusional kepada Pemohon, penghitungan satu periode (2 ½ tahun atau lebih) harus tegas 20 dinyatakan hanya berlaku untuk yang menjabat sebagai Bupati definitif, dan tidak termasuk untuk yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati; PASAL 7 AYAT (2) HURUF N UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP PASAL 28 D AYAT (1) UUD NRI 1945 7. Bahwa kata “Menjabat” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 belumlah memenuhi perlindungan hak atas kepastian hukum Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena tidak jelas kepada pejabat siapa ditujukan pembatasan periodisasi masa menjabat Bupati dimaksud, apakah hanya ditujukan bagi Bupati yang menjabat secara definitif ataukah sekaligus dengan yang pernah menjabat sebagai pejabat sementara; 8. Bahwa kata “Menjabat” dalam KBBI merupakan kata kerja yang bermakna memegang jabatan. Sedangkan kata “Pejabat” bermakna orang yang memegang Jabatan (orang yang menjabat). Sementara yang dimaksud dengan jabatan sebagaimana dikemukakan Logeman (1947: 125) adalah “lingkungan kerja awet dan digarisbatasi, dan yang disediakan untuk ditempati pemangku jabatan yang ditunjuk, dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi:” 9. Bahwa belum memenuhinya perlindungan hak atas kepastian hukum Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 tahun 2016, karena terminologi Menjabat dalam pasal a quo, jika dikontekstualisasikan dalam teori maupun dalam perundang-undangan, ternyata istilah Menjabat - Jabatan - Pejabat merupakan genus, sedangkan spesiesnya terdiri atas Pejabat Definitif dan Pejabat Sementara Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan merujuk pada pendapat Harun Alrasid, (1993: 20), dan pada Pasal 14 ayat (2) UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Harun Alrasid mengemukakan: “seseorang yang memegang atau memangku suatu jabatan disebut penjabat (pakai huruf “n” karena pokok katanya dimulai dengan huruf “j”). Dalam praktik sering juga disebut pejabat (tidak pakai huruf “n”). Istilah ini selain dipakai dalam 21 arti pemangku jabatan (arti pertama), juga dipakai dalam arti untuk pejabat yang untuk sementara waktu mewakili pejabat lain yang berhalangan melaksanakan tugas jabatannya (arti kedua), dan dalam arti penjabat untuk sementara waktu mengisi suatu jabatan yang sedang lowong sampai dengan ditentukannya penjabat yang tetap (arti ketiga);” Pasal 14 ayat (2) UU No. 30/2014: “Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan b. Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.” 10. Bahwa berdasarkan pendapat Harun Alrasid di atas, dapat disimpulkan kata Pejabat memiliki tiga pengertian yaitu: a) Pejabat tetap; b) Pejabat sementara mewakili Pejabat tetap yang berhalangan sementara; c) Pejabat yang mengisi jabatan yang lowong sampai adanya Pejabat Tetap; 11. Bahwa berdasarkan pembagian atau rumpun pejabat sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan kalau pejabat tetap itulah yang dapat disebut pula sebagai pejabat definitif yang dapat diartikan sebagai pejabat yang sudah pasti masa jabatannya, misalnya selama lima tahun bagi Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan pejabat sementara dapat diartikan sebagai Pejabat yang mengisi kekosongan Pejabat Definitif; 12. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan berkenaan dengan pengisian jabatan pemerintah daerah yang sifatnya sementara dikenal berbagai nomenklatur pejabat kepala daerah sementara, diantaranya: a. Pelaksana Tugas (Plt) dalam tentang Pemda; b. Pelaksana Harian (Plh) dalam UU Pemda; c. Penjabat Sementara (Pjs) dalam Permendagri No. 1/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan 22 Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan d. Penjabat (Pj) dalam UU No. 23/2014 tentang Pemda, UU No. 10/2016, dan Permendagri No. 25/2013 tentang tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah; In casu yang dipersoalkan Pemohon dalam perkara ini, yaitu pejabat Plt, karena pernah menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara pada Periode jabatan 2016-2021; 13. Bahwa dalam menguraikan nomenklatur yang berkaitan dengan Pengisian Pejabat Kepala daerah, Pemohon menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 10 tahun 2016, beserta aturan Pelaksanaannya. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Pengisian Jabatan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Nomor 49 Tahun 2008 beserta Perubahannya. PP ini digunakan dalam praktik dan masih berlaku berdasarkan aturan peralihan UU Pemda. Selain itu, Pemohon menggunakan Permendagri Nomor 1 tahun 2018 sebagai tindak Lanjut aturan yang terdapat dalam Pasal 70 UU No. 10/2016. 14. Bahwa keseluruhan aturan tersebut adalah dasar hukum pengisian Jabatan Kepala Daerah sehingga sangat relevan untuk mendeskripsikan nomenklatur Pejabat Kepala Daerah. Dalam permohonan ini, Pemohon telah membuat matriks berbentuk tabulasi (Tabel IV) agar nampak perbedaan istilah-istilah Pejabat Kepala Daerah, dari segi pengisian jabatan, keadaan atau causa pengisian jabatan, hak, kewenangan, dan masa jabatan. Bahwa perbedaan nomenklatur pejabat sementara kepala daerah tersebut dapat diuraikan sebagaimana dalam Tabel IV berikut: --------------- Tabel IV ---- 23 Tabel IV: Perbandingan Pejabat Kepala Daerah Definitif dan Pejabat Kepala Daerah Sementara (Pelaksana Tugas/Plt, Pelaksana Harian/Plh, Penjabat Sementara/Pjs, dan Penjabat/Pj) dalam Peraturan Perundang-Undangan JABATAN SUBYEK KEADAAN/CAUSA PENGISIAN KEWENANGAN HAK MASA JABATAN LEGITIMASI KETERANGAN DEFINITIF Kepala daerah Terpilih Pemilihan Langsung (UU NOMOR 10 TAHUN 2016) Kewenangan Penuh sebagai Kepala Daerah Hak/fasilitas sebagai Kepala daerah Menghabiskan Satu Periode atau sisa Periode Dilantik dan diparipurnakan di DPRD Kepala Daerah yang diangkat dari Wakil Kepala daerah menjadi Kepala Derah Bupati Definitif berhalangan tetap, meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan Pasal 173 ayat 1 UU Pemilihan Bupati terpilih melalui DPRD Pemilihan DPRD karena Kepala dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan dan sisa masa jabatan lebih 18 Bulan (Pasal 174 ayat (1) UU Pemilihan) 24 JABATAN SUBYEK KEADAAN/CAUSA PENGISIAN KEWENANGAN HAK MASA JABATAN LEGITIMASI KETERANGAN PELAKSANA TUGAS (PLT) Wakil Kepala Daerah Diangkat oleh Mendagri atau Presiden karena Pejabat Definitif berhalangan sementara atau Diberhentikan sementara (Pasal 65 ayat (4) Pasal 86 ayat (1) UU PEMDA) • Isi Kewenangan bersifat Mandatoir Karena Bertanggung Jawab pada Kepala daerah (pasal 66 ayat 3 UU Pemda juncto Pasal 14 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) • Kewenangan terbatas hanya Mewakili (Acting Officer) Bupati berhalangan sementara (pasal 66 ayat 3 UU Pemda juncto Pasal 14 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) • Dilarang membuat keputusan strategis • Melaksanakan kebijakan Kepala Daerah Definitif yang sudah ditetapkan (Pasal 65 ayat (7) juncto pasal 408 UU Pemda Juncto Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008) Hak dan fasilitas yang diperoleh hanya sebagai Wakil Kepala Daerah Gaji Pokok dan Tunjangan masih diterima oleh Pejabat Definitif yang berhalangan sementara Pasal 75 ayat 1 sd 3 UU Pemda Sampai pejabat definitif Kembali dalam jabatannya (Sementara) Pengukuhan dan Pelantikan dilakukan oleh Gubernur atau Menteri TIDAK DIPARIPURNAKAN DI DPRD Catatan: Meskipun Wakil Kepala Daerah menjadi PLT Kepala daerah tetapi secara hukum kedudukannya atau status tetaplah Wakil Kepala Daerah PELAKSANA (TUGAS) HARIAN PLTH ATAU PLH Wakil Kepala Daerah (Pasal 88 ayat (1) dan (2) Menunggu Pengisian jabatan kepala daerah yang meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan. Dilarang mengambil kebijakan bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, perizinan dan lainnya atau atas Izin Menteri (Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008) Hak dan fasilitas yang diperoleh hanya sebagai Wakil Kepala Daerah Sampai atau Pejabat Definitif dilantik TIDAK DIPARIPURNAKAN DI DPRD Catatan : Gaji Pokok dan Tunjangan masih diterima oleh Pejabat Definitif yang berhalangan sementara Pasal 75 ayat 1 ASN Sekretaris Daerah (Pasal 65 ayat (5) dan (6) UU Nomor 9 Kepala daerah dalam tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil Kepala Daerah Tugas Rutin, dilarang mengambil kebijakan bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, perizinan dan lainnya Hak Protokol Kepala Daerah Namun Gaji fasilitas yang Sampai atau Pejabat Definitif diangkat atau 25 Tahun 2015) Kepala/wakil kepala daerah dalam tahanan atau berhalangan sementara (Penjelasan pasal 65 UU Pemda) diperoleh hanya sebagai ASN SEKDA dilantik sd 3 UU Pemda JABATAN SUBYEK KEADAAN/CAUSA PENGISIAN KEWENANGAN HAK MASA JABATAN LEGITIMASI KETERANGAN PENJABAT (Pj) ASN Pejabat Tinggi Madya (Gubernur), Pejabat Tinggi Pratama (Bupati) Kepala Daerah Diberhentikan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah (Pasal 86 ayat (2), (3) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2014) Terbatas, dilarang melakukan mutasi, mengeluarkan perijinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran daerah yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya Kecuali Izin Menteri Pasal 132A ayat (1) dan (2) PP Nomor 49 Tahun 2008 Hak Protokol, dan Fasilitas Kepala Daerah Namun Hak keuangan (Gaji) sebagai ASN Satu Tahun atau sampai Pejabat Definitif tidak berhalangan lagi Pengukuhan dan Pelantikan dilakukan oleh Gubernur atau Menteri TIDAK DIPARIPURNAKAN DI DPRD Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Diberhentikan sementara Pasal 86 ayat (2), (3) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 Satu Tahun atau sampai Pejabat Definitif tidak berhalangan lagi Penjabat karena Kepala dan wakil kepala daerah tidak ada namun sisa jabatan 18 Bulan (Pasal 174 ayat (7) UU Pemilihan) Satu Tahun atau sampai Pejabat Definitif dilantik Penjabat untuk pilkada serentak (Pasal 201 ayat (9) UU Pemilihan). Satu tahun dan dapat diperpanjang setahun Catatan, SE Mendagri 821/5492/SJ memberikan Izin untuk Mutasi dan sanksi Kepegawaian 26 Penjabat karena Kolom kosong menang Pemilihan (Pasal 54 D ayat (4) UU Pemilihan) Satu Tahun atau sampai Pejabat Definitif dilantik JABATAN SUBYEK KEADAAN/CAUSA PENGISIAN KEWENANGAN HAK MASA JABATAN LEGITIMASI KETERANGAN PENJABAT SEMENTARA (PjS) (Permendagri Nomor 1 Tahun 2018) ASN Pejabat Tinggi Madya (Gubernur) Pejabat Tinggi Pratama (Bupati) Kepala dan Wakil Kepala daerah Cuti Kampanye (Pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan Jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2018) Kewenangan Terbatas (Pasal 9 Permendagri Nomor 1 Tahun 2018) Melaksanakan Urusan Pemerintahan Pembahasan Ranperda dan Perda Se Izin Menteri Pengisian Jabatan se-Izin Menteri Hak Protokol, dan Fasilitas Kepala Daerah Namun Hak keuangan (Gaji) sebagai ASN karena gaji pokok dan Tunjangan masih diberikan kepada kepala daerah yang cuti (Pasal 8 Permendagri Nomor 1 Tahun 2018) Sampai Pejabat Definitif selesai Cuti Pengukuhan dan Pelantikan dilakukan oleh Gubernur atau Menteri TIDAK DIPARIPURNAKAN DI DPRD 15. Bahwa berdasarkan tabel IV di atas, maka varian pejabat sementara dapat dilihat perbedaan mendasarnya berdasarkan keadaan-keadaan hukum yang melingkupinya. Secara sederhana sebagai berikut: a. Plt (Wakil Gubernur) hadir karena pejabat definitif sedang berhalangan sementara atau diberhentikan sementara. b. Plh (Sekretaris Daerah) hadir karena kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang berhalangan/diberhentikan sementara. c. Pjs (dari ASN yang ditetapkan oleh Gubernur/Menteri) hadir karena kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani cuti kampanye di luar tanggungan negara. d. Pj (dari ASN yang ditetapkan oleh Gubernur/Menteri) hadir karena pada jabatan tersebut sedang lowong, sampai terpilihnya pejabat definitif; 16. Bahwa mengenai kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini, tentulah perlu dicari basis argumentasi filsufisnya apakah rasional pembatasan periodisasi masa jabatan tersebut hanya untuk pejabat definitif; Bahwa sepanjang dalam penelusuran perdebatan BP PAH MPR, amandemen UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai dasar konstitusional jabatan kepala daerah, sama sekali tidak pernah disinggung pembatasan masa menjabat dimaksud; Namun terlepas dari itu semua, makna demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang oleh sebagian peserta rapat menyatakan karena Presiden sudah dipilih langsung, maka Pilkada juga sudah semestinya dipilih secara langsung oleh rakyat. Tentulah pembatasan masa menjabat kepala daerah sebagaimana dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak dapat dilepaskan dari keadaan-keadaan pembatasan tersebut, sebagaimana yang diberlakukan bagi Presiden dalam Pasal 7 UUD NRI 1945; Pembatasan masa jabatan Presiden tersebut dengan secara mutatis- mutandis diberlakukan juga kepada kepala daerah. Presiden adalah pejabat definitif, kepala daerah adalah pejabat definitif. Maka dalam 28 konteks ini pembentuk undang-undang sejak dahulu memang hanya melakukan pembatasan bagi pejabat definitif saja; 17. Bahwa dengan mencermati sejarah singkat pembatasan masa menjabat tersebut, tentutah dasar filsufisnya, adalah semata-mata untuk menghindari terjadinya absolutisme kekuasaan, “setiap pejabat yang menduduki jabatan pemerintahan wajib adanya dibatasi masa kekuasaannya.” Dan dalam rangka pembatasan kekuasaan dimaksud, digunakanlah pembatasan dua kali periode masa menjabat; 18. Bahwa dalam kondisi objektifnya yang dapat dipahami sebagai perspektif sosiologis, ternyata tidaklah sama kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada pejabat sementara dengan pejabat definitif. Pejabat sementara yang meskipun dapat menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah definitif, sebagian kewenangan dan tugas itu sifatnya terbatas karena tetap harus mendapat persetujuan dari pejabat yang di atasnya atau sumber kewenangannya bersifat mandatoir, sebagaimana tertuang secara implisit dalam Pasal 66 ayat (3) UU No. 23/2014 dan secara eksplisit dalam Pasal 14 UU No. 30/2014; 19. Bahwa secara umum sifat keterbatasan kewenangan pejabat sementara dimaksud, tertuang dalam Pasal 14 ayat (7) UU No. 30/2014, sebagai pejabat yang memperoleh mandat dalam melaksanakan tugas rutin berikut dengan kapasitasnya sebagai pejabat Plt atau Plh, yaitu: “Tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran;” 20. Bahwa tugas dan kewenangan Wakil Kepala Daerah sebagai Pelaksana Tugas berdasarkan Pasal 65 ayat (7) UU Nomor 9 Tahun 2015 (Perubahan UU Pemda) seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Namun sampai saat ini PP tersebut belum dibuat sehingga berdasarkan Pasal 408 UU Pemda, PP yang berkaitan dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU. PP terkait dengan tugas dan kewenangan Wakil Kepala Daerah sebagai Pelaksana Tugas dapat dilihat di Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008; 29 21. Bahwa secara khusus, sifat keterbatasan kewenangan pejabat sementara tersebut yang terdiri atas Penjabat dan Pelaksana Tugas kepala daerah, yaitu dilarang menjalankan beberapa kewenangan tanpa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) PP No. 49/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun kewenangan-kewenangan tersebut, dilarang untuk dilaksanakan tanpa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sebagai berikut: a) Melakukan mutasi pegawai; b) Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; c) Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan d) Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. 22. Bahwa mengenai sifat kekhususan terbatasnya kewenangan untuk pejabat sementara, bagi Penjabat Sementara (Pjs), yaitu diatur melalui regulasi tersendiri dalam Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pada pokoknya menekankan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pjs harus dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Adapun kewenangan tersebut, dilarang untuk dilaksanakan tanpa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sebagai berikut: a) Melakukan Pembahasan Rancangan Perda dan menandatangani Perda; b) Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 30 23. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021, Putusan MK No. 15/PUU-XX/2022, dan Putusan MK No. 18/PUU-XX/2022, sebagaimana dalam konsiderannya menyatakan: “perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan Penjabat Kepala Daerah yang sama dengan kepala daerah definitif.” Oleh karena hingga saat ini, atas putusan a quo pemerintah tidak membentuk peraturan pelaksanaan sebagaimana yang dimandatkan MK, maka dapat disimpulkan hingga sekarang, sifat atau keadaan dari Penjabat Kepala Daerah masih bersifat sementara berikut dengan pembatasan kewenangannya, tetap harus dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang diatur dalam UU Pemda dan PP No. 49/2008; 24. Bahwa dengan berdasarkan uraian tugas dan kewenangan pejabat sementara di atas yang ternyata dalam perundang-undangan ada yang sifatnya terbatas (menunjukkan bahwa cara memperoleh kewenangan dari pejabat sementara tersebut melalui mandat). Maka telah menunjukkan pula dari segi tugas dan kewenangan antara pejabat kepala daerah sementara dengan pejabat kepala daerah definitif memang berbeda satu sama lain. Sehingga tidak dapat disatukan keadaannya, termasuk dalam membatasi atau menjalani masa menjabat dengan kepala daerah definitif, dihubungkan dengan syarat-syarat calon kepala daerah berikut pemberlakukan dua periode masa menjabat, baik secara berturut-turut maupun secara tidak berturut-turut; 25. Bahwa tentulah tidak adil jika penghitungan satu periode masa menjabat hendak dihitung sekaligus (sebagai Pejabat definitif dengan Pejabat sementara). Dengan kondisi, selain tugas dan kewenangannya bersifat terbatas, pun ternyata hak keuangan yang diperolehnya bukan dalam keadaan sebagai pejabat definitif, tetapi tetap asesoir dari jabatan asalnya, sebagaimana yang terjadi pada wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas kepala daerah (Pasal 75 ayat (1) s/d ayat (3) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah); 26. Bahwa berikutnya lagi, ternyata dalam proses menjabat secara definitif tersebut, haruslah melalui pelantikan di depan rapat paripurna DPRD (Vide: Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (3) Permendagri No. 35/2013). Berbeda halnya dengan pejabat sementara, pelantikannya hanya di depan 31 Menteri/Gubernur kemudian dapat menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah dalam keadaan yang serba terbatas (Pasal 26 s/d Pasal 27 Permendagri No. 35/2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah); 27. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, oleh karena dimana semua pejabat sementara (Plt, Plh, Pjs, dan Pj) wewenangnya terbatas, hak keuangannya hanya ikutan (assesoir) dari jabatan asalnya, dan legitimasi kekuasaan pelantikannya di luar paripurna DPRD, maka tentulah tidak adil jika dikenakan perlakuan hukum yang sama dalam soal pembatasan periodisasi masa menjabat sebagaimana yang diberlakukan kepada pejabat Kepala Daerah definitif; Dengan keadaan tersebut, tentulah rasional pembatasan periodisasi masa Menjabat kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10/2016, demi melindungi hak kepastian hukum Pemohon, agar diberlakukan terhadap pejabat kepala daerah definitif saja; 28. Bahwa menelusuri maksud pembentuk undang-undang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016, agar dapat menemukan original intent pasal tersebut. Namun faktanya Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 dibuat oleh pembentuk undang-undang hanyalah sebagai tindak lanjut dari putusan-putusan MK. Oleh karena itu, melacak original intent pasal tersebut dapat dilihat dari dinamika lahirnya putusan-putusan MK mengenai Persyaratan masa jabatan. (Vide: Putusan MK Nomor 8/PUU-VI/2008 dan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009) 29. Bahwa secara faktual dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, sebenarnya mahkamah sejak dahulu melakukan pembatasan hanya pada pejabat definitif. Hal itu terlihat dari substansi permohonan yang dipersoalkan oleh pemohon dalam perkara a quo, adalah dua keadaan dengan masing-masing wakil bupati yang pernah menjabat sebagai Plt. Bupati. Oleh Mahkamah dengan secara tegas, hanya memberlakukan penghitungan masa jabatan pada pejabat definitif saja, yaitu “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala 32 Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;” 30. Bahwa Mahkamah dalam dua putusan tersebut, secara implisit memang menggunakan angka penghitungan satu periode masa jabatan, hanya pada jabatan definitif Kepala Daerah (Bupati), kendatipun dalam dua kasus terdapat fakta kedua pihak masing-masing pernah melalui masa jabatan Pelaksana Tugas Bupati (Plt), untuk hal tersebut ke depannya agar ada kepastian hukum bagi Pemohon yang kembali berencana untuk mendaftar sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegera (periode 2024 s/d 2029), kiranya konstitusionalitas pemaknaan mahkamah atas pembatasan periodisasi masa menjabat kepala daerah perlu dipertegas secara expressis verbis hitungan masa menjabat hanya berlaku mutlak pada seseorang yang telah menjabat Kepala Daerah definitif atau sebagai Pejabat Kepala Daerah definitif; 31. Bahwa guna menghindari ketidakpastian hukum tersebut, kedepannya Pemohon yang kembali berencana untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah/Calon Bupati Kutai Kartanegara (2024 – 2029), agar tidak dihambat atas rawannya pasal a quo ditafsirkan lain dari apa yang telah dianggap konstitusional oleh Mahkamah dalam PKPU nantinya, patut dan beralasan pembatasan masa menjabat dimaksud yang dapat dihitung periodisasinya hany berlaku mutlak pada pejabat kepala daerah definitif saja, tidak untuk pejabat kepala daerah sebagai pelaksana tugas (Plt); PASAL 7 AYAT (2) HURUF N UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP PASAL 28 D AYAT (3) UUD NRI 1945 32. Bahwa pertentangan norma antara Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 atas Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, Pemohon memandang tidak akan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai jaminan konstitusional dalam UUD NRI 1945, manakala Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak dimaknai pembatasannya hanya untuk Pejabat kepala daerah definitif; Sebab original intent Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016, prasyarat adalah memang sengaja ditujukan untuk membatasi saja pada 33 setiap orang yang menjabat sebagai kepala daerah dimana tugas dan kewenangan diberikannya atau pemberian kewenangan secara atributif untuknya yang dijalankan secara penuh; Jika Pejabat Plt. Bupati kiranya juga menjadi angka penghitungan periodisasi menjabat, tentulah Pemohon dalam hal ini tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan mereka yang memang nyata-nyata mengalami pembatasan masa menjabat karena keadaan normal, menjalani masa Pejabat definitif kepala daerah karena hasil pemilihan secara langsung oleh rakyat. Bukan karena keadaan abnormal, ia diangkat sebagai pejabat Bupati definitif dari kedudukan sebelumnya sebagai Wakil Bupati; 33. Bahwa dalam pandangan Pemohon, rumusan atau redaksi dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 yang tidak mempertegas pembatasan periodisasi masa menjabat, hanya untuk pejabat kepala daerah definitif, sangat potensial menimbulkan pemberlakuan syarat yang berbeda; Natural adanya, kaidah hukum yang multitafsir, cenderung akan melahirkan pelaksanaan yang berbeda, in casu pemberlakuan syarat tersebut yang potensial berbeda dalam tataran implementatif satu sama lain, pastinya akan menimbulkan perlakuan diskriminatif, yang berimplikasi pada Pemohon tidak lagi mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan; Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat berpotensi diganjal atau dihambat hak konstitusionalnya menggunakan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016. Di saat yang sama, terdapat pihak lain oleh penyelenggara pemilihan (KPU Kabupaten) diloloskan, padahal memiliki keadaan peristiwa hukum yang sama dengan Pemohon; 34. Bahwa Permohonan ini tidak “hampa” pada kluster dan perbandingan dengan putusan pengujian materil undang-undang semata yang pernah diputus oleh Mahkamah. Berkenaan dengan permohonan ini, sesungguhnya sudah pernah terdapat kondisi faktual, Calon Bupati Bone Bolango, Hamim Pou (Periode 2010 s/d 2015), pernah menjalani masa jabatan sebagai Pelaksana Tugas Bupati selama 2 tahun 8 bulan 9 hari, 34 dan menjalani masa jabatan sebagai Bupati Definitif selama 2 tahun 3 bulan 21 hari. Kemudian pada periode 2015 s/d 2020, menjalani masa jabatan Bupati secara normal berdasarkan hasil pemilihan langsung oleh rakyat. Lalu pada periode 2020–2024, tetap diloloskan sebagai calon Bupati oleh KPU Kabupaten Bone Bolango, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Bupati terpilih; 35. Bahwa kasus Hamim Pou tersebut sebagai Bupati Bone Bolango, bahkan dahulunya yang telah ditetapkan sebagai calon Bupati peraih suara terbanyak pertama oleh KPU Kabupaten Bone Bolango pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango (2021–2026), pernah dipersoalkan oleh pasangan calon lainnya dalam permohonan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah, oleh mahkamah menyatakan dalam Putusan Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 (Vide: Bukti P-13), atas keterpilihannya tidak termasuk sebagai pelanggaran syarat pencalonan (proses yang mempengaruhi hasil), dan pada akhirnya Hamim Pou kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih; 36. Bahwa andaikatapun dalam permohonan ini, hendak dimaknai pembatasan masa menjabat berdasarkan periodisasi, satu kesatuan antara pejabat kepala daerah sebagai pelaksana tugas dengan pejabat definitif, tentulah akan menimbulkan perlakuan yang tidak sama, padahal keadaannya sama dengan yang terjadi pada Pemohon; Oleh karena itu, agar dalam hal ini Pemohon tidak kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, tentulah pembatasan periodisasi masa menjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016, hanya dapat diberlakukan bagi yang menjabat kepala daerah definitif; Atas keadaan yang berbeda diperlakukan berbeda, hal sama diperlakukan sama, maka konstitusionalnya hak Pemohon sebagai perorangan warga negara yang kembali memiliki kehendak untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara periode 2024-2029, sepatutnya disamakan dengan keadaan-keadaan hukum dan pemberian hak 35 dihadapan pemerintahan yang sudah pernah diberlakuan terhadap Hamim Pou; 37. Bahwa berdasarkan Tabel IV di atas, Pejabat definitif Kepala Daerah diberikan kesempatan leluasa mengambil kebijakan, Strategi dan Keputusan (decision making) untuk mewujudkan visi dan misinya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan masa menjabatnya selesai. Pejabat Definitif diberikan kesempatan penuh menghabiskan masa menjabat dalam satu periode tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun berbeda halnya dengan Pelaksana Tugas yang tidak diberi kesempatan mengambil Kebijakan, Strategi dan Keputusan (decision making) untuk mewujudkan visi atau ide kepemimpinannya. Ia hanya Subtitutif dari kepala daerah definitif. Pelaksana Tugas juga tidak diberikan kesempatan menghabiskan masa menjabat dalam satu periode tertentu, karena hanya menjabat sementara untuk menunggu pejabat definitif tidak berhalangan lagi; Sehingganya dapat disimpulkan, jika Pelaksana Tugas dihitung sebagai masa menjabat kepala daerah, padahal tidak diberikan kesempatan yang sama dengan kepala daerah definitif, tentu akan melanggar Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada hakikatnya menghendaki agar warga negara mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan. PASAL 7 AYAT (2) HURUF N UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP PASAL 28J AYAT (2) UUD NRI 1945 38. Bahwa hal penting yang telah ditentukan melalui Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 adalah Pembatasan hak untuk menjamin pengakuan hak orang lain untuk memenuhi keadilan sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum; 39. Bahwa Pemohon menganggap, manakala Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 memberikan batasan periodisasi menjabat untuk Pelaksana Tugas (Ptl) Bupati, tentulah terdapat keadaan lainnya yang mengganggu hak dan kebebasan orang lain tanpa disertai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; 36 40. Bahwa hak-hak dan kebebasan orang lain yang dimaksud akan terganggu dalam hubungannya dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016, Plt. Bupati yang jika dipaksakan bagian dari periodisasi masa menjabat Bupati. Maka, sifat “kesementaraan” tersebut sebagai Bupati Plt. sama dengan telah dilakukannya pengingkaran kepada pasangan kepala daerahnya/Bupati yang tidak lagi memiliki hak untuk dikembalikan dalam jabatannya; Padahal dengan pencermatan secara utuh, keadaan-keadaan atas ditetapkannya Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati, pasangannya/Bupatinya sedang berhalangan sementara, in casu dalam menjalani proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan manakala dalam proses hukum itu ternyata Bupati tidak terbukti sebagai pelaku tindak pidana, ia kembali dipulihkan nama baiknya, dan diaktifkan kembali sebagai Bupati yang dahulunya hanya dalam status pemberhentian sementara; 41. Bahwa Bupati yang sedang berhalangan sementara, in casu dalam menjalani proses hukum dilindungi oleh asas praduga tak bersalah. Nilai moral (moralitas) yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah adalah seseorang tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang menyatakannya bersalah. Karena dianggap belum bersalah, maka Bupati (yang berhalangan sementara) tetaplah menjabat sebagai Bupati, belum diberhentikan, dan hak-haknya masih diberikan walaupun kewenangannya sementara diwakili oleh Wakil Bupatinya sebagai Pelaksana Tugas (Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 83 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 23/2014 tentang Pemda, Vide: Bukti P-14); 42. Bahwa jika kata “menjabat’ dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 dimaknai termasuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas, maka seolah-olah Wakil kepala daerah yang menjadi Plt sudah menjadi kepala daerah. Hal ini juga berarti secara tidak langsung Bupati yang berhalangan sementara dianggap sudah berhenti, sudah bersalah, serta dianggap sudah berhalangan tetap, padahal berdasarkan asas moralitas, Bupati tersebut belumlah berhenti, belum berhalangan tetap, serta belum dinyatakan bersalah; 37 43. Bahwa dengan berdasarkan pasal dan dalil tersebut di atas, maka pengecualian pemberlakuan atas penghitungan periodisasi masa menjabat pada masa Pejabat Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati, merupakan penghormatan atas kepastian hukum bagi pasangannya/Bupatinya. Merupakan bentuk penghormatan atas asas praduga tak bersalah yang sejalan dengan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh karena adanya keadaan “kesementaraan” tersebut, maka patutlah dan beralasan hukum limit hitung untuk periodisasi masa menjabat kepala daerah tidak berlaku untuk Pejabat Plt Kepala Daerah; 44. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, agar Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 (Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2)), maka patut dan beralasan hukum majelis hakim mahkamah untuk mengabulkan permohonan ini dan menyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “Menjabat” dalam pasal a quo tidak dimaknai hanya berlaku untuk yang menjabat secara definitif; D. PETITUM Berdasarkan keseluruhan penjabaran fakta dan uraian dalil-dalil hukum Pemohon dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, menjatuhkan Putusan sebagaimana petitum Pemohon di bawah ini: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki 38 kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “Menjabat”: “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, tidak dimaknai hanya berlaku untuk yang menjabat secara definitif; 3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dalam satu Naskah); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Drs. Edi Damansyah, M. Si; 4. Bukti P-4 : Fotokopi NPWP Drs. Edi Damansyah, M. Si; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.64-407 Tahun 2016 tertanggal 10 Februari 2016; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Naskah Pengukuhan Pelantikan sebagai Plt Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 9 April 2018 dan Pakta Integritas atas nama Drs. Edi Damansyah, M. Si., sebagai Plt Bupati Kutai Kartanegara; 7. Bukti P - 6.1 : Fotokopi Foto/Dokumentasi laman/website berita online eksposkaltim.com tertanggal 9 April 2018 dengan judul berita “Resmi, Gubernur Lantik Edi 39 Damansyah Sebagai Plt Bupati Kukar” - Senin, 09 April 2018 Jam: 23:25:37 WIB; 8. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Drs. Edi Damansyah, M. Si., sebagai Bupati (defenitif) Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 tertanggal 14 Februari 2019; 9. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Drs. Edi Damansyah, M. Si., sebagai Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 tertanggal 26 Februari 2021; 10. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 176/KPTS/DPP/XI/2021 Pengangkatan Drs. Edi Damansyah. Msi., sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024; 11. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU- VI/2008; 12. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009; 13. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XVIII/2020; 14. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHP.BUP- XIX/2021; 15. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 16. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 17. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 18. Bukti P-17 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 7 Ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut 41 UU 10/2016), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 42 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;” 2. Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya Pasal 7 Ayat (2) huruf n UU 10/2016 merugikan hak konstitusional Pemohon berupa “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum” karena Pemohon saat ini sebagai Bupati Kutai Kartanegara hendak kembali mencalon diri sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2024 s/d 2029, pernah sebagai pejabat Bupati definitif dan sebagai Pejabat Sementara/Pelaksana Tugas (Plt), tidak diatur secara jelas pembatasannya dalam pasal a quo; 3. Bahwa tidak konkritnya pembatasan masa menjabat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf n UU 10/2016 tersebut, menimbulkan pemaknaan yang berbeda dan berkonsekuensi pada penerapan hukum yang berbeda, sehingga Pemohon 43 diperlakukan tidak sama di hadapan hukum, dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 4. Bahwa sehubungan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, jika dalam kondisi faktualnya berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf n UU 10/2016 dimaknai termasuk pula pada pembatasan masa menjabat untuk pejabat sementara (Plt Bupati), Pemohon dirugikan, karena hak dan kebebasannya dibatasi tanpa mempertimbangkan masih adanya hak- hak pejabat bupati definitif yang akan kembali menduduki jabatan dalam hal kembali diaktifkan oleh gubernur; 5. Bahwa menurut Pemohon, jika permohonan pengujian materil ini dikabulkan oleh Mahkamah dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan frasa “Menjabat” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “menjabat secara definitif,” maka hak konstitusional Pemohon untuk mendaftarkan kembali sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tidak akan hilang atau tidak akan terhalangi; Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) perihal berlakunya ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Setidak-tidaknya, dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon telah menguraikan perihal potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma dan penjelasan yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. 44 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, secara faktual Pemohon dalam perkara a quo telah melalui atau pernah “Menjabat” sebagai Pejabat Plt. Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2016–2021 dan kemudian dilanjutkan dengan “Menjabat” sebagai Pejabat Bupati definitif di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Periode 2016–2021. Kemudian untuk periode 2021 s/d 2024/2026, menjabat sebagai Bupati yang terpilih melalui pemilihan langsung; 2. Bahwa Pemohon akan mengajukan diri lagi sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Periode 2024-2029 mendatang, potensial kehilangan haknya. Hak dimaksud adalah hak “jaminan kepastian hukum” dan “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, karena Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 sebagaimana dalam frasa “Menjabat” dapat termaknai bahwa Pemohon sudah berada dalam keadaan telah melalui masa menjabat Bupati selama dua periode berturut-turut dari 2016–2021 dan 2021–2026. Dengan cara pemaknaan telah terhitung satu periode pada tahap pertama (2016-2021) karena lebih dari 2 ½ tahun menjabat sebagai Pelaksana Tugas dan definitif sebagai Bupati (dihitung sekaligus 2 tahun, 10 bulan, 12 hari). Kemudian pada tahap jabatan Bupati yang kedua (2021-2024/2026) juga telah terhitung satu periode, karena telah melalui masa jabatan 3 atau 5 tahun; 3. Bahwa menurut Pemohon, dengan pemaknaan seperti tersebut di atas, jelas merugikan Pemohon, sehingga agar tidak terjadi kerugian konstitusional kepada Pemohon, penghitungan satu periode (2 ½ tahun atau lebih) harus tegas dinyatakan hanya berlaku untuk yang menjabat sebagai Bupati definitif, dan tidak termasuk untuk yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati; 4. Bahwa menurut Pemohon, kata “Menjabat” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 belumlah memenuhi perlindungan hak atas kepastian hukum Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak jelas kepada pejabat siapa ditujukan pembatasan periodisasi masa menjabat Bupati 45 dimaksud, apakah hanya ditujukan bagi Bupati yang menjabat secara definitif ataukah sekaligus dengan yang pernah menjabat sebagai pejabat sementara; 5. Bahwa menurut Pemohon agar Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 tidak bertentangan dengan UUD 1945, in casu Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28J ayat (2), maka patut dan beralasan hukum majelis hakim Mahkamah untuk mengabulkan permohonan a quo dan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “Menjabat” dalam Pasal a quo tidak dimaknai hanya berlaku untuk yang menjabat secara definitif; 6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “Menjabat” dalam frasa “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, tidak dimaknai hanya berlaku untuk yang menjabat secara definitif. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan a quo Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), perihal dapat atau tidak diajukannya kembali permohonan berkenaan dengan norma a quo. 46 Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 pernah diajukan sebelumnya dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 67/PUU- XVIII/2020 menggunakan dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, Permohonan a quo menggunakan dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selain itu, alasan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan a quo juga berbeda yakni pada pokoknya lebih menitikberatkan kepada penghitungan satu periode (2½ tahun atau lebih) harus tegas dinyatakan hanya berlaku untuk yang menjabat sebagai Bupati definitif dan tidak termasuk untuk yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Oleh karena itu, tanpa perlu menguraikan lebih detail ihwal perbedaan alasan pengajuan permohonan, dalam menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, telah ternyata Pemohon selain menggunakan dasar pengujian yang berbeda, yaitu Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga menggunakan alasan pengujian yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya perbedaan dasar dan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan dalam Permohonan a quo, telah cukup bagi Mahkamah untuk memberikan penilaian ihwal terpenuhinya ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dalam pengajuan Permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas dari secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan 47 Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, Permohonan terhadap norma a quo dapat diajukan kembali; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo adalah berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016. [3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan masalah konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon pada pokoknya adalah mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 secara bersyarat sebagaimana yang termaktub dalam Petitum Permohonan Pemohon. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 secara bersyarat yang pada pokoknya menjelaskan Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara memiliki hak konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 untuk mencalonkan kembali sebagai Bupati sebagaimana yang telah ditentukan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yaitu: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;” Menurut Pemohon, kata “menjabat” dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 belum memenuhi perlindungan hak atas kepastian hukum Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak jelas kepada pejabat siapa ditujukan pembatasan periodisasi masa menjabat Bupati dimaksud, 48 apakah hanya ditujukan bagi Bupati yang menjabat secara definitif ataukah sekaligus dengan yang pernah menjabat sebagai pejabat sementara; [3.13.2] Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa berkaitan dengan persoalan masa jabatan satu periode untuk kepala daerah, Mahkamah dalam putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009, telah berpendirian dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: ”[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak; Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”; [3.13.3] Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Mahkamah juga telah berpendirian dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut antara lain: “Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud. 49 [3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo”. Berdasarkan pertimbangan putusan-putusan di atas, khususnya pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan” yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XVIII/2020 yang menyatakan, “…setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga Permohonan Pemohon yang menghendaki agar kata “menjabat” dalam frasa “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat secara definitif”, dengan sendirinya telah terjawab oleh pertimbangan hukum Putusan tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui 50 putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ”masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, kata “menjabat” dalam frasa “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 adalah tidak bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; tidak bertentangan dengan prinsip setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana termaktub pula dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; dan tidak bertentangan dengan hak dan kebebasan setiap orang untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. 51 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 52 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto