2/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 2/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hardizal, S.Sos., M.H. Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Depati Parbo Nomor 03, RT.006/RW.006, Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2021, memberi kuasa kepada Harli, S.H, M.T, M.A., Irwan Gustaf Lalegit, S.H., Wolfgang A. W. Yani, S.H, M.IP, dan Ignasius Watu Mudja, S.Sos, S.H, M.H, para advokat yang tergabung pada Kantor Hukum “Highlegal Law Firm”, beralamat di Griya Lima Nomor 5f, Jalan SD Muhammadiyah, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 14 Desember 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 3 Januari 2022 dengan Nomor 2/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah secara online pada 25 Januari 2022, yang dilengkapi dengan berkas fisik pada 26 Januari 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI: 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Pasal 24 ayat (2): “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pasal 24C ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) [Bukti P-4] sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU RI Nomor 48 Tahun 2009) [Bukti P-5] menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 3 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Bukti P-6] sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pokoknya menyatakan: “dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [Bukti P-7], pada pokoknya menyatakan: ayat (1): Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian Formil dan/atau pengujian materiil. ayat (4): Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi Muatan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) [Vide Bukti P-3] terhadap UUD 1945, dan karena UU RI Nomor 10 Tahun 2016 berada di bawah UUD 1945 maka ia menjadi “Objek Permohonan a quo”. Pemohon menganggap Objek Permohonan a quo bertentangan dengan Hak Konstitusional Pemohon. Maka dengan demikian 4 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON: 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mensyaratkan 2 (dua) poin penting untuk dipenuhi agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (legal standing) di Mahkamah Konstitusi yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan Mempunyai Hak Konstitusional, yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa Hak Konstitusional itu berarti hak yang tercantum pada UUD 1945; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya [Vide Bukti P-4], yang dapat mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah ada empat pihak secara terbatas, salah satunya yaitu: “perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa Hak Konstitusional sebagaimana terkandung di dalam UUD 1945 di antaranya meliputi Hak Untuk Mendapatkan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil; dan Hak Untuk Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan, hak ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 [Vide Bukti P-3]; 4. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, yang di dalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan [Vide Bukti P-1] sebagaimana persyaratan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (UU RI Nomor 24 Tahun 2003); 5. Bahwa selajutnya, Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana lima syarat akumulatif yang diminta pemenuhannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 [Bukti P-8] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 [Bukti P-9], serta putusan- putusan selanjutnya, di mana Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud 5 dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (UU RI Nomor 24 Tahun 2003) harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 6. Bahwa objek pengujian dalam Permohonan a quo adalah Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi: Pasal 7 ayat (2) huruf i: (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”; Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i: “i. Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”; 7. Bahwa sejak berlaku ketentuan tersebut di atas, Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yakni 6 Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: a. Pasal 18 ayat (4): “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. b. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. c. Pasal 28D ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. d. Pasal 28I ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”; 8. Bahwa frasa “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 [Vide Bukti P-4], memiliki dua makna/arti yaitu “DIPILIH dan MEMILIH” secara bersamaan muncul pada waktu yang sama. Dalam batas penalaran yang wajar, dua makna tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara bersamaan dalam waktu yang sama, yaitu Hak Untuk Memilih dan Hak Untuk Dipilih. Untuk mendapat Hak Untuk Dipilih atau Hak Menjadi Calon Kepala Daerah, dua hak secara bersamaan haruslah memenuhi dua ketentuan penting yakni Hak Prosedural dan Hak Subtantif. Hak Prosedural sebagaimana persyaratan SECARA AKUMULATIF mengikuti Calon Kepala Daerah yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selanjutya, calon kepala daerah berhak menjadi kepala daerah diatur dalam Pasal 107 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan: “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih”. Dengan demikian, hak Pemohon untuk mendapatkan keadilan untuk menjadi Calon Kepala Daerah-in casu Wakil Walikota Sungai Penuh, 7 dihalangi dengan prosedur yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang tidak menggunakan asas-asas pembentukan peraturan perudangan- udangan yang baik dan benar, sehingga menegasikan hak-hak partisipasi atau hak konstitusional Pemohon untuk menjadi peserta dalam pemilihan kepala daerah; 9. Bahwa ketentuan “Hak Untuk Mencalonkan Diri” tidak boleh dipisahkan dalam Putusan MK yakni Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 [Bukti P-10] dan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Pilkada merupakan bagian dari pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak”. Dengan demikian, Pilkada merupakan bagian dari Pemilu sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 22E: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; 10. Bahwa dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 itu, dipilihnya lima tahun sekali dapat dimaknai bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilakukan lima tahun sekali. Dihubungkan dengan Pemohon untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah lima tahun sekali. Dengan kata lain, lima tahun sekali negara tidak dapat menunda hak konstitusional Pemohon dalam lima tahun sekali dan/atau satu periode pemilihan, namun dalam hal ini terjadi pelarangan menjadi calon Kepala Daerah sebagaimana ada di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i serta Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mengapa Pemohon menyatakan hal itu sebagai pelarangan? Karena syarat tersebut untuk selama-lamanya merupakan penundaan penikmatan hak asasi Pemohon yang selamanya dan merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 11. Bahwa sehubungan dengan perbedaan perlakuan tersebut, Pemohon menganggap telah diperlakukan tidak adil sebagai warga negara. Padahal konstitusi (UUD 1945) menjamin perlakuan yang sama terhadap warga 8 negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 [Vide Bukti P-3] sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) … (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 12. Bahwa frasa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dikaitkan dengan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dapat dimaknai bahwa adanya jaminan negara dalam konstitusi untuk memperoleh kesempatan yang sama setiap orang dalam pemerintahan dalam negara demokratis harus pula dihubungkan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 13. Bahwa “memperoleh kesempatan yang sama” dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 [Vide Bukti P-3] memiliki makna/arti bahwa WNI harus diperlakukan secara sama haknya dengan yang lain tanpa membedakan KARENA STATUS MANTAN TERPIDANA PSIKOTROPIKA yang telah menjalani pidana secara keseluruhan berupa pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan bagi mantan terpidana korupsi justru dibolehkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah menjalani secara keseluruhan berupa pidana penjara dan pidana denda dan jeda lima tahun. Dengan demikian, terhadap mantan terpidana Psikotropika khususnya seperti Pemohon menjadi dihukum dua kali, yakni pertama: menjalani hukuman pidananya, dan yang kedua: dihukum lagi dengan pelarangan mengikuti pencalonan Kepala Daerah. Dengan kata lain: Prisip Hukum NE BIS IN IDEM dalam perumusan norma Pasal 7 ayat (2) huruf i serta Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 diabaikan oleh Pembuat Undang-Undang [Vide Bukti P-2]; 14. Bahwa berlakunya Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014, khususnya frasa serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”; yang DITAFSIRKAN sebagai orang yang menyimpan psikotropika dan telah menjalani semua teknis pemidanan baik pidana penjara maupun denda, telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan menghilangkan kesempatan hak Pemohon menjadi calon wakil kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan untuk selamanya. Penghilangan hak untuk dipilih untuk selamanya bertentang dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 15. Bahwa berlakunya Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014, khususnya frasa, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, yang DITAFSIRKAN sebagai Orang yang menyimpan psikotropika dan telah menjalani semua teknis pemindaan baik pidana penjara maupun denda, negara telah mengabaikan kewajiban hak asasi manusia kepada WNI. Hal ini juga telah berkontribusi penghilangan kesempatan Pemohon untuk dipilih dalam Pemilihan kepada Daerah dan telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”; 16. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 24 Tahun 2003. Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia adalah mantan terpidana psikotropika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 37/PID.B/2002/PN.SPN [Bukti P-11] dan telah menjalani hukumannya (pidana penjara dan denda), serta pernah menjadi Bakal Calon Wakil Walikota Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, di mana hak Pemohon untuk diperlakukan secara sama dengan perorangan yang juga telah menjalani pidana seperti para terpidana korupsi yang telah menjalani pidana baik pidana penjara dan pidana denda serta semua teknis administrasi yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan, tidak dipenuhi karena berlakunya penjelasan 10 ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016, maka Hak Pemohon untuk dipilih sebagai Kepala Daerah, in casu Wakil Walikota Sungai Penuh menjadi hilang [Vide Bukti P-2]; 17. Bahwa berlakunya Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i serta Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur dua bagian persyaratan menjadi calon kepala daerah yakni syarat Pencalonan dan Syarat Calon. Syarat Pencalonan adalah syarat yang ditebitkan oleh Ketua Umum partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusung Calon Kepala Daerah berupa surat rekomendasi. Sementara Syarat Calon adalah Persyaratan yang wajib dipenuhi pasangan calon secara sendiri-sendiri seperti persyaratan pendidikan, usia dan lainnya. Kemudian Syarat Calon dan Syarat Pencalonan berlaku sebagai syarat akumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Vide Bukti P-2], sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2) UU RI Nomor 10 Tahun 2016: (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. dihapus; e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; 11 g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota; o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota; r. dihapus; s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. 18. Bahwa Pemohon adalah Mantan Terpidana Psikotropika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 37/PID.B/2002/PN.SPN [Vide Bukti P-11] “Tanpa adanya hukuman tambahan yang berupa larangan untuk aktif dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan kepala daerah”, yang putusannya diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 September 2002 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum 12 pada tanggal 5 September 2002, amar putusannya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair; 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas; 3. Menyatakan terdakwa Hardizal Als Am bin Rusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika; 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; 7. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan; 8. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) butir tablet ectasi dalam keadaan terpecah warna biru dirampas untuk dimusnahkan; 9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah); 19. Bahwa Pemohon telah selesai melaksanakan seluruh putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 37/PID.B/2002/PN.SPN tersebut, baik pidana penjara maupun pidana dendanya berdasarkan: 1) Telah menjalani Pidana Penjara berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungai Penuh Tanggal 11 Februari 2003 dibuktikan dengan surat lepas [Bukti P- 12], dan 2) Telah menjalani/menunaikan Pidana Denda, yang dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Pembayaran Pidana Denda tanggal 11 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungai Penuh [Bukti P-13]; 20. Bahwa Pemohon pernah mencalonkan diri untuk menjadi Bakal Calon Wakil Walikota Sungai Penuh di Provinsi Jambi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya, bahwa untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Bakal Calon Wakil Walikota Sungai Penuh tersebut, maka pada masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon atau tanggal 4 s/d 6 September 2020, Pemohon telah mendapat Surat Rekomendasi sebagai Calon Wakil Walikota Sungai Penuh dari Partai: 13 a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) dengan Nomor 1999/IN/DPP/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh untuk atas nama Pasangan Calon Walikota: Drs. Ahmad Zubir, M.M dan Wakil Walikota: Hardizal, S.Sos., M.H, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2020 di Jakarta oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto [Bukti P-14]; b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) dengan Nomor 177/SK/DPP/C/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh untuk atas nama Pasangan Calon Walikota: Drs Ahmad Zubir, M.M dan Wakil Walikota: Hardizal, S.Sos., M.H, yang ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2020 di Jakarta oleh Ketua Umum DPP PPP H. Suharso Monoarfa dan Sekretaris Jenderal DPP PPP H Arsul Sani [Bukti P-15]; c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (DPP Partai Berkarya) dengan Nomor SK-011/PILKADA/DPP-BERKARYA/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil Walikota Sungai Penuh untuk atas nama Pasangan Calon Walikota Drs Ahmad Zubir, M.M dan Wakil Walikota Hardizal, S.Sos, M.H, yang ditandatangani pada tanggal 18 Agustus 2020 di Jakarta oleh Ketua Umum DPP Partai Berkarya Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang [Vide Bukti P-16]; 21. Bahwa oleh karena partai-partai yang mencalonkan Pemohon telah memenuhi ketentuan 20% perolehan kursi di DPRD Kota Sungai Penuh sebagai syarat pencalonan, maka sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, di mana dari total keseluruhan 20 Kursi Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 1 kursi dan Partai Berkarya (PB) 1 Kursi, maka 14 persyaratan (20% x 25 kursi) = 5 kursi. Pemohon telah mengantongi tiga partai pemberi rekomendasi dengan total 5 kursi. Dengan demikian persyaratan tersebut telah terpenuhi; 22. Bahwa oleh karena persyaratan sebagai syarat pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh telah terpenuhi, maka pada tanggal 31 Agustus 2020, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Drs Ahmad Zubir, M.M., dan Hardizal, S.Sos, M.H., melaksanakan Deklarasi Kesepakatan Koalisi Parpol Pendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh. Deklarasi yang dilaksanakan di Desa Sungai Liuk Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh ini dihadiri oleh Pimpinan Partai Tingkat Kota Sungai Penuh yakni PPP, PDIP, dan Partai Berkarya yang dibuktikan dengan Penandatanganan “Berita Acara Deklarasi Koalisi Partai Pendukung Pasangan Drs Ahmad Zubir, MM - Hardizal, S.Sos, MH (Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2021-2025” [Bukti P-17]; 23. Bahwa pada akhir masa pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020, Partai Berkarya mencabut Rekomendasinya (poin 18 c di atas) pada tanggal 4 September 2020 atau dua hari menjelang pendaftaran ditutup (6 September 2020), dan mengalihkan Rekomendasinya kepada Pasangan Calon Fikar Azami dan Yos Ardini berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor: SK- 029/PILKADA/DPP-BERKARYA/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota [Bukti P-18]. Di dalam Surat Keputusan DPP Partai Berkarya a quo memang tidak disebutkan alasannya, namun Pencabutan Rekomendasi dari DPP Partai Berkarya tersebut berlatar belakang adanya alasan bahwa Pemohon memiliki catatan kriminal sebagai pernah terlibat dalam kegiatan kriminal UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang didasarkan pada SKCK. Dengan adanya catatan pada SKCK tersebut, Pemohon dianggap terhalang syarat TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i serta Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 15 Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 24. Bahwa SKCK yang dimaksud adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Hardizal, S.Sos., M.H, dengan Nomor SKCK/ YANMAS/ 3079/IPP.2.3/IX/2020/INTELKAM tertanggal 2 September 2020, yang menerangkan bahwa nama tersebut pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan telah menjalani hukuman, mulai ditahan tanggal 24 Februari 2002 dan bebas tanggal 2 Desember 2002 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh [Bukti P-19]; 25. Bahwa oleh karena tidak memenuhi Persyaratan Calon akibat adanya Pembatalan Surat Rekomendasi dari Partai Berkarya karena adanya SKCK tersebut, maka PDI-Perjuangan dan PPP juga mengalihkan Rekomendasi persetujuannya ke pasangan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yang lain. Maka Harapan Pemohon menjadi Calon Wakil Walikota Sungai Penuh habislah sudah; 26. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 sudah pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi melalui: 1) Perkara PUU Nomor 2/PUU-XV/2017 yang dimohonkan oleh Suta Widhya, S.H untuk menguji Pasal 7 ayat (2) huruf i; 2) Perkara PUU Nomor 90/PUU-XV/2017 yang dimohonkan oleh Dani Muhammad Nursalam Bin Abdul Hakim Side untuk menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i, dan Pasal 42 ayat (3); dan 3) Perkara PUU Nomor 99/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan Ahmad Wazir Noviadi untuk menguji Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i, dengan Pasal Uji dalam UUD 1945 adalah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 27. Bahwa terhadap pasal yang diujikan tersebut pada angka 24 di atas, berbeda dengan pasal yang diujikan oleh Pemohon. Pasal yang minta diujikan oleh Pemohon adalah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 28I 16 ayat (4) UUD 1945 yakni Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah Tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah. Sedangkan pasal yang pernah diujikan yang sama dengan Perkara PUU Nomor 99/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan oleh Sdr Ahmad Wazir Noviadi adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, di mana Pemohon memiliki alasan yang berbeda dari yang diajukan oleh Sdr. Ahmad Wazir Noviadi. Bahwa Pemohon telah menguraikan perbedaan alasan tersebut pada pokok permohonan dalam permohonan ini; 28. Bahwa permohonan perkara PUU Nomor 99/PUU-XVI/2018 menguji frasa “Pemakai/Pengedar Narkotika”, maka Pemohon menguji frasa “SERTA PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN LAINNYA”, yang dipersamakan dengan penyimpan dan memiliki psikotropika tanpa hak. 29. Bahwa Pemohon Perkara PUU Nomor 99/PUU-XVI/2018 tersebut diatas adalah Mantan Terpidana Narkotika berdasarkan UU RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pemohon, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 37/PID.B/2002/PN.SPN adalah mantan terpidana psikotropika berdasakan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997. 30. Berdasarkan perbedaan tersebut, perbedaan pasal yang diujikan, frasa objek yang diajukan, Pemohon adalah korban psikotropika, maka permohonan a quo tidak dapat dikategorikan Ne Bis In Idem; 31. Bahwa dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hak konstitusional Pemohon untuk mengabdi kepada daerah kelahiran Pemohon dengan cara mencalonkan diri lagi sebagai Wakil Walikota atau Walikota di dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Sungai Penuh nanti pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dan/atau Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota di Kabupaten/Kota lainnya atau Gubernur atau Wakil Gubernur di mana pun menjadi tidak terhalang lagi, karena Pemohon telah mendapat kepastian hukum dan keadilan hukum. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum 17 atau telah memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan ini. III. ALASAN POKOK PERMOHONAN: 1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU RI No 10 Tahun 2016), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898; 2. Bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Pemohon memohon pengujian materiil yang berkaitan dengan materi muatan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang [Vide Bukti P-2] terhadap UUD 1945, yang lengkapnya berbunyi: Pasal 7 ayat (2) huruf i: (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i: Huruf i: Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya; 3. Bahwa menurut Pemohon, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 [Vide Bukti P-3] khususnya: a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 18 b. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. d. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. e. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. f. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”; 4. Bahwa dalam merumuskan tafsir perbuatan tercela dengan memasukkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”, pembentuk Undang- Undang telah melanggar prinsip negara hukum (rechtsstaat) yang mengedepankan asas kepastian hukum (legal certainty) dan asas keadilan hukum (legal justice) sebagai Negara Hukum menurut Scheltema yang dikutip dari Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T. R. F. (2018) “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila”, yang merumuskan pendapat tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum, yakni: a) Menghormati, mengakui, dan melindungi hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia; b) Asas kepastian hukum. Negara menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Namun Pembuat Undang-Undang dalam merumuskan tafsir Perbuatan Tercela justru melanggar asas-asas negara hukum dimana Pembuat Undang-Undang salah satunya memasukkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016; 5. Bahwa dalam menetapkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 dapat dipahami ke dalam tafsir “Perbuatan Tercela” yang luas, sehingga melawan Asas Kepastian Hukum karena mudah ditafsirkan untuk 19 kepentingan politik oleh kelompok tertutup dalam kompetisi pemilihan kepala daerah dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, pembentuk Undang- Undang di dalam merumuskan undang-undang seharusnya mengedepankan dua hal penting yakni Pertama: tafsir perbuatan tercela khususnya mengenai frasa yang tidak pasti seharusnya dihindari. Kedua: tafsir tercela seharusnya dapat diukur apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela itu; 6. Bahwa memasukkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” di dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 memiliki tasir yang liar. Frasa “melanggar kesusilaan lainnya” itu bagian dari tafsiran perbuatan tercela yang merupakan upaya menghapus kepastian hukum (legal certainty) dan asas keadilan hukum (legal justice), karena tafsir perbuatan tercela yang memuat frasa serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, khususnya kata serta (berarti tambah) dan frasa perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, tidak memiliki landasan hukum yang kuat, tidak masuk akal, dan tidak proporsional, dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 huruf f UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi “kejelasan rumusan”. Selanjutnya penjelasan Pasal 5 huruf f UU RI Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan “Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”; 7. Bahwa Pemohon merupakan korban dari frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” yang dipersamakan: psikotropika dan narkotika, dipersamakan karena kata “lainnya” itu, meskipun psikotropika dan narkotika berbeda dalam cara produksi dan komposisi zat kimia pembentuknya. Selajutnya baik dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1997 dan UU 20 RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terdapat penjelasan yang memadai untuk makna kata memiliki, menggunakan, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan narkotika. Namun, dalam penalaran yang wajar dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum, petinggi partai politik, atau pemegang hak mencalonkan Pasangan Calon Gubernur/Bupati/Walikota, mempersamakan Narkotika dan Psikotropika karena masyarakat umum, petinggi partai politik atau pemegang hak mencalonkan pasangan kepala daerah tersebut melihat akibat yang ditimbulkan terhadap kesehatan, sosial dan hak untuk hidup, baik untuk anak muda maupun generasi yang akan datang sebagai anak bangsa. Pemahaman ini telah dibuktikan apa yang dialami Pemohon ketika menjadi Bakal Calon Wakil Walikota Sungai Penuh, dimana partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Sungai Penuh memberikan surat rekomendasi kepada Pemohon untuk dicalonkan oleh partai-partai tersebut, namun kemudian mereka mencabut kembali surat rekomendasinya karena Pemohon dianggap bersalah menyimpan Psikotropika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh; 8. Bahwa “Perbuatan Tercela” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 dan Penjelasannya, sebagai salah satu syarat akumulatif pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah untuk pemenuhan persyaratan dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah dari dua puluh syarat (dari huruf a sampai dengan huruf u) dalam Pasal 7 ayat (2), digunakan oleh Penyelenggara Negara sebagai dasar untuk melakukan seleksi terhadap Bakal Calon Kepala Daerah untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis, menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 karena dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah haruslah didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; Pasal 1 ayat (2): (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 21 Pasal 18 ayat (4): (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 22E ayat (1): (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 9. Bahwa makna dipilih secara demokratis adalah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 [Bukti P-20] dan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 [Bukti P-10], di mana MK di dalam pertimbangannya pada Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 menyatakan enam model pemilihan umum serentak adalah konstitusional dilaksanakanan di tanah air, dan memberikan mandat kepada Pembuat Undang-Undang untuk mengaturnya sepanjang untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil (sebagaimana pertimbangan pada Pertimbangan (3.4) halaman 232 sampai dengan halaman 234). Terhadap Pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut, Pembuatan Undang-Undang telah menyatakan bahwa dengan demikian pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dalam hal Pelaksanaan Pemilihan secara serentak dan Kepesertaan Pemilih dalam Konstitusi, yakni sebagai Peserta Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Peserta Pemilu Partai Politik, Peserta Pemilu DPD dan Peserta Pemilih Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 10. Bahwa selanjutnya, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 memiliki prinsip dasar pelaksanaan demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah. Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah mengandung makna meletakkan kedaulatan pada rakyat dan mengalir dari kehendak rakyat (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dapat dimaknai sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam satu negara). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Pertama: Rakyat yang memiliki wewenang yang tertinggi menentukan semua wewenang yang ada dalam negara, dan Kedua: negara yang menganut 22 kedaulatan rakyat dapat dimaknai sebagai negara demokratis. Negara yang didasarkan atas kemauan rakyat, secara langsung peraturan-peraturan negara yang didasarkan atas penjelmaan kemauan rakyat, yang telah diserahkan ke negara untuk membentuk hukum; 11. Bahwa pelaksanaan Pemilu kepala daerah untuk menentukan siapa yang memiliki hak untuk mewakili dan menjalankan amanat rakyat tidaklah lepas dari proses pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan dengan membentuk Undang-Undang. Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Ketentuan mengenai Pemilihan Umum pada UUD 1945 memang tidak mengatur secara jelas materi dan muatan ketentuan Pemilihan Umum, kecuali penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh suatu Komisi Independen sebagaimana Pasal 22E ayat (5). Namun demikian, Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, ”Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”; 12. Bahwa frasa diatur dengan undang-undang memiliki makna dibuat dengan undang-undang tersendiri, secara delegatif UUD 1945 mewajibkan Pembuat Undang-Undang membentuk undang-undang tersendiri mengenai tata cara pembentukan undang-undang, termasuk tata cara yang digunakan untuk membentuk UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang telah membentuk UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2015; 13. Bahwa berkaitan dengan materi asas pembentukan peraturan perundang- undangan, harus didasarkan pada asas sebagaimana Asas Materi Pembentukan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 23 [Vide Bukti P-6], terakhir diubah dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2015 sebagai berikut: Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 14. Bahwa terhadap Pasal 5 huruf f UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perudang-udangan [Vide Bukti P-6] sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2015, mengenai frasa “kejelasan rumusan” dalam penjelasan Pasal 5 huruf f dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”; 15. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf f UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2015 [Vide Bukti P-6], ada tiga syarat penting pembentukan peraturan Perundang- undangan, terutama frasa “asas kejelasan rumusan”, dapat dimaknai selain konsisten secara vertikal, juga dapat dimaknai sebagai satu konsistensi antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya, konsisten secara vertikal baik penggunaan bahasa maupun peletakkan norma dalam pasal per-pasal; 16. Bahwa terkait dengan konsistensi pembentuk norma peraturan perundang- undangan agar satu lainya tidak bertentangan, Pasal 19 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI Nomor 15 Tahun 24 2015, mengatur proses teknis pembentukan peraturan perudang-undangan sebagai berikut: Pasal 19: (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik; 17. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan: ”yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan”; 18. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU RI Nomor 12 Tahun 2011, frasa melalui pengkajian dan penyelarasan memiliki makna bahwa untuk menghidari tumpeng-tindih dan pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya perlu dilakukan pengkajian dan penyelarasan antara undang-udang yang satu dengan undang-undang lainya yang setara (horizontal); 19. Bahwa menurut Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan undang-undang tersebut dapat dinilai sebagai pembentukan undang- undang yang baik dan benar apabila telah memenuhi asas peraturan perundang-undangan seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, kedayagunaan, dan kejelasan rumusan; 20. Bahwa harmonisasi Rancangan Undang-Undang dengan menurut pada tata cara pembentukan undang-undang perlu didukung oleh aturan yang jelas dan tegas serta senantiasa diintegrasikan sebagai syarat formal penyusunan Peraturan perundang-undangan yang setara. Hal ini 25 sebagaimana dalam Pasal 15 Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional [Bukti P-21] yang mengatur proses mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pada draft rancangan undang- undang di Indonesia: Pasal 15 : Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam Rancangan Undang Undang tersebut; 21. Bahwa pada Pasal 15 Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2005, frasa mengenai “Undang-Undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang dibuat”, memiliki makna bahwa RUU yang sedang dibuat haruslah konsisten baik, tata cara pembentukan, material maupun istilah dalam perundang undangan tersebut sehingga tidak dapat menimbulkan multitafsir dalam pemaknaan dan penerapannya; 22. Bahwa Pembentukan Rumusan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf i serta Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan Perbuatan Tercela sebagai salah satu prasyarat akumulatif dalam pencalonan kepala daerah, tidak sejalan atau tidak konsisten dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Padahal antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya harus menurut kepada prasyarat pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 5, Pasal 19 ayat (3) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2015 jo Pasal 15 Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi 26 Nasional, yakni adanya konsistensi antara satu Undang-undang dan Undang-undang yang lainnya; 23. Bahwa terhadap pelaku pidana yang setelah menjalani masa hukumannya tentu diberikan pemulihan kembali hak-hak dan kebebasannya yang telah menjalani hukuman pemidanaan. Hal ini menjadi tujuan dari sistem pemasyarakatan berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) [Bukti P-22]. Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan tersebut ditujukan agar seseorang yang telah menjalani hukuman dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan tersebut yaitu: Pasal 1 ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Pasal 2 UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Pasal 3 UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”; 24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 UU RI Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur Sistem pemasyarakatan, yakni 27 mengatur penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan dan fungsi pemasyarakatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemasyarakatan sebagai sarana atau tempat untuk membentuk perilaku yang baik di masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga warga binaannya dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas. Dengan kata lain, terpidana yang telah selesai menjalani hukum secara keseluruhan dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan dan haknya dipersamakan dengan warga negara yang lain baik secara fisik, mental maupun sosial politik agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial politiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UNTUK MENJADI MASYARAKAT YANG BEBAS DAPAT DIMAKNAI BAHWA WARGA BINAAN YANG TELAH MENJALANI HUKUMAN HARUS DIPERLAKUKAN SAMA DENGAN WARGA MERDEKA (BEBAS) LAINNYA; 25. Namun demikian, di sisi lain para Pembuat Undang-undang yakni UU RI Nomor 10 Tahun 2016 justru merumuskan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i serta Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i secara nyata-nyata telah tidak sejalan atau bertentangan dengan makna ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan [Vide Bukti P-22]; 26. Bahwa selain ketentuan di atas, Pembentukan undang-undang juga harus memenuhi ketentuan asas sebagaimana “Asas Materi Pembentukan”, diatur di dalam Pasal 5 huruf f UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan [Vide Bukti P-6], sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2015 yakni: “kejelasan rumusan”. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf f menyatakan “Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”; 27. Bahwa selain itu pembentukan, juga harus terkait dengan ketentuan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 28 pelaksanaannya. Dengan demikian undang-undang harus memenuhi prasyarat dan bahasa yang jelas, dan memiliki makna yang sama dengan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya sehingga menjamin kepastian hukum bagi warga negara untuk pelaksanaannya; 28. Bahwa berkaitan dengan kepastian hukum dan hukum yang berlaku sama bagi seluruh warga negara dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya diartikan oleh para Pembuat Undang-Undang secara berbeda dengan berbagai undang-undang; 29. Bahwa lingkup perbuatan tercela yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tersebut terlalu luas, secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yakni pertama: Perbuatan Tercela yang diatur KUHP Pidana dan Pidana Khusus, Pertanggungjawaban Pidana dapat dilakukan dengan dua aspek penting, dilakukan dengan prosedur (formil) dan materiil (substantif), dan kedua: Perbuatan Melanggar Kesusilaan Lainnya yang tidak jelas dasar hukumnya. Sebagai akibatnya, perbuatan tercela yang dimaksud menjadi sangat abstrak/kabur pengertian perbuatan tercelanya seperti beberapa contoh perbuatan di bawah ini antara lain: a. JUDI merupakan perbuatan pidana yang unsur-unsur pidananya telah diatur dalam Pasal 303, dan hukumnya diatur dalam Pasal bis 303 dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah UU RI Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 29 1958 yang telah Dicetak Ulang [Bukti P-23], mengatur secara rinci unsur larangan perbuatan judi dan pidana perbuatan judi; b. PERBUATAN MABUK diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 492 UU RI Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958 yang telah Dicetak Ulang [Vide Bukti P- 23]; c. PIDANA NARKOTIKA diatur dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062, LL SETNEG : 96 HLM [Bukti P-24]; d. PERBUATAN ZINA diatur dalam Pasal 284 UU RI Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958 yang telah Dicetak Ulang; 30. Bahwa selain itu, oleh karena tidak jelasnya definisi perbuatan tercela sehingga kemudian berbagai produk Undang-Undang menggunakan istilah yang beragam dalam memahami/menafsirkan “perbuatan tercela” dalam beberapa peraturan perundang-udangan. Dari berbagai produk peraturan perundang-undangan tersebut, setelah diperiksa terdapat empat (4) makna penalaran utama Perbuatan Tercela yang berbeda dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan. Yang pertama: perumusan norma perbuatan tercela dalam norma beberapa Undang-Undang tersebut dimaknai sebagai perbuatan merendahkan martabat atas dan/atau profesi sejawat dan/atau meredakan profesi. Jadi makna ini penggunaannya dibatasi pada rekan sejawat. Selanjutnya yang kedua: perumusan norma perbuatan tercela dimaknai sebagai perbuatan yang terlalu luas, mencakup pidana, norma sosial dan norma agama. Sedangkan yang ketiga: sebuah norma yang dibangun tidak memiliki penjelasan yang cukup mengenai 30 perbuatan tercela, dan yang keempat: perumusan norma perbuatan tercela baru dapat ditentukan setelah proses ajudikasi, di mana para pihak diberi kesempatan membela diri. 1. Perbuatan Tercela dimaknai sebagai perbuatan merendahkan martabat atas dan atau profesi sejawat dan atau meredakan profesi yaitu: a. Pasal 11A ayat (1) huruf b dan penjelasan Pasal 11A ayat (1) huruf b UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Bukti P- 25] “Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila, Huruf “b. melakukan perbuatan tercela”. Penjelasan Pasal 11A ayat (1) huruf b UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut: "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila hakim agung yang Perbuatan perbuatan tercela dimaknai sebagai perbuatan setelah melalui pembuktian pembelaan dalam proses ajudikasi di sidang Paripurna”; b. Pasal 13 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Bukti P-26] “Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan, huruf e. melakukan perbuatan tercela”. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf e “Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah sikap, perbuatan, dan tindakan jaksa yang bersangkutan baik pada saat bertugas maupun tidak bertugas merendahkan martabat jaksa atau kejaksaan”; c. Pasal 14 huruf b UU RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Bukti P-27], “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dengan alasan”. Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf b “Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela adalah apabila Hakim yang 31 bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan Pajak merendahkan martabat Hakim”; d. Pasal 52 huruf c UU RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Bukti P-28], “Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang, huruf c. melakukan perbuatan tercela”. Penjelasan Pasal 52 huruf c “Yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Dewan Pengawas dan Direksi”; e. Pasal 18 huruf b UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Bukti P-29] menyatakan “Hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena, huruf b. melakukan perbuatan tercela”. Penjelasan Pasal 18 huruf b “Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat Hakim”; 2. Norma perbuatan tercela dalam UU tidak memiliki penjelasan yang cukup, yaitu: a. Pasal 10 huruf e UU RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Bukti P-30] menyatakan “Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut: huruf e, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela”. Penjelasan Pasal 10 Huruf e, “Pasal 10 Cukup jelas”; b. Pasal 23 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hanya memuat kata cukup jelas [Bukti P-31] menyatakan ‘Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila, huruf b, “ melakukan perbuatan tercela”. Penjelasan 23 ayat (2) huruf b ”Cukup jelas”; 32 c. Pasal 21 ayat (5) huruf e UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia [Bukti P-32] menyatakan “Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat: e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela”. Penjelasan Pasal 21 ayat (5) huruf e ”Cukup jelas”; 3. Perbuatan perbuatan tercela dimaknai sebagai perbuatan yang terlalu luas, mencakup pidana, norma sosial dan norma agama, yaitu: a. Pasal 58 huruf i UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Bukti P-33] menyatakan “Pasal 58 Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela”. Penjelasan Pasal 58 huruf i menyatakan “Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina”. b. Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang [Vide Bukti P-2] menyatakan “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2) huruf i: “i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i: Huruf i: Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya 33 4. Perbuatan perbuatan tercela dimaknai sebagai perbuatan setelah melalui pembuktian pembelaan dalam proses ajudikasi. Ajudikasi dimaknai sebagai proses di mana para pihak diberi kesempatan membela diri, yaitu: a. Pasal 4 ayat (5) huruf c, Pasal 36 ayat (2), Pasal 77 ayat (4) huruf c, Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Bukti P-34]. • Pasal 4 ayat (5) huruf c: “MPR mempunyai tugas dan wewenang, huruf c, “memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Penjelasan Pasal 4 ayat (5) huruf c: ”Cukup jelas”; • Pasal 36 ayat (2): “Usul DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Penjelasan Pasal 36 ayat (2): ”Cukup jelas”; • Pasal 77 ayat (4) huruf c: “Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: huruf, dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 34 tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) huruf c: ”Cukup jelas”; • Pasal 187 ayat (2): “Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi.” Penjelasan Pasal 187 ayat (2) “Cukup jelas”; b. Pasal 85 ayat (2) huruf e UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Bukti P-35] menyatakan “(2) Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu sebagai anggota karena, huruf e “melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM”. Penjelasan Pasal 85 ayat (2) huruf e: “Keputusan tentang pemberhentian dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan diberikan hak untuk membela diri dalam Sidang Paripurna yang diadakan khusus untuk itu”; 31. Bahwa dari penjelasan di atas, empat kategori cakupan perbuatan tercela dalam rumusan norma peraturan perudang-undangan dapat dipahami bahwa perbuatan tercela adalah ranah etik sebagai perbuatan yang dianggap melawan norma-norma dalam lingkungan kerja, terhadap teman sejawat. Selain itu terdapat pula makna perbuatan tercela di dalam norma tanpa penjelasan yang lanjut tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela. Namun demikian, terdapat pula perbuatan tercela dengan makna yang luas baru dapat lekatkan pada pelaku setelah melalui proses ajudikasi, dimana para pihak diberi kesempatan membela diri. Berbeda dengan UU RI 35 Nomor 10 Tahun 2016 dan UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam kedua Undang-Undang ini perbuatan tercela mencakup ranah pidana, sosial dan agama, dan TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PARA PIHAK MEMBELA DIRI, SEHINGGA MEMILIKI KETIDAKPASTIAN HUKUM; 32. Bahwa dengan demikian, dikaitkan dengan luasnya perbuatan tercela dan tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membela diri di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, memiliki implikasi ketidakpastian hukum terhadap warga negara. Dengan kata lain, tidak jelas apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela secara pasti tanpa ada pembatasan. Ditambah lagi, orang dapat dipastikan melakukan perbuatan tercela hanya karena Keterangan Polisi melalui SKCK; PETINGGI PARTAI POLITIK, PEMEGANG HAK MENCALONKAN PASANGAN CALON BUPATI/WALIKOTA, MEMPERSAMAKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, KARENA MASYARAKAT UMUM DAN PETINGGI PARTAI POLITIK MEMANDANG/MEMPERTIMBANGKAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN, BUKAN PADA BAHAN YANG DIGUNAKAN: 33. Bahwa di atas telah Pemohon sampaikan bahwa Pemohon merupakan korban dari frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” yang dipersamakan: Psikotropika dan Narkotika, dipersamakan karena kata “lainnya”, meskipun Psikotropika dan Narkotika berbeda dalam cara produksi dan komposisi zat kimia pembentuknya. Selajutnya baik dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1997 dan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terdapat penjelasan yang memadai mengenai makna Memiliki, Menggunakan, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika dan Narkotika. Namun dalam penalaran yang wajar: Masyarakat Umum, Petinggi Partai Politik, Pemegang Hak Mencalonkan Pasangan Calon Bupati/Walikota, mempersamakan Narkotika dan Psikotropika karena Masyarakat Umum, Petinggi Partai Politik atau Pemegang Hak Mencalonkan Pasangan Kepala Daerah melihat akibat yang ditimbulkan terhadap kesehatan, sosial dan hak 36 untuk hidup, baik untuk anak muda maupun generasi yang akan datang sebagai anak bangsa. Pemahaman ini telah dibuktikan dengan apa yang dialami langsung oleh Pemohon ketika menjadi Bakal Calon Wakil Walikota Sungai Penuh, di mana partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Sungai Penuh memberikan Surat Rekomendasi kepada Pemohon, namun kemudian mereka mencabut kembali surat rekomendasinya karena Pemohon dianggap bersalah menyimpan Psikotropika berdasarkan putusan PN Sungai Penuh; 34. Bahwa Narkotika dan Psikotropika adalah dua objek yang berbeda. Menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”; 35. Bahwa untuk pengenaan jenis sanksi pidana hampir sama, tapi berbeda tingkat beratnya sanksi antara pelaku (preparator), pecandu dan korban (victim). Dalam hal sebagai pelaku, maka sanksi pidana diterapkan jauh lebih berat daripada korban dan pecandu. Bagi pecandu dan korban, frasa rehabilitasi dipahami dua makna, yakni rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis (Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya bagi Pecandu mendapat rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis (Pasal 55 UU RI Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya sanksi juga dibedakan terhadap pelaku antara lain: memproduksi (Pasal 113 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009); penjual (Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009), distributor (Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009); dan pengguna (Pasal 116 ayat (1), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 144 UU RI Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya, dalam ketentuan tersebut, hukum terhadap penjual, distributor, pengguna juga dibedakan atas banyak volume-berat ringan dalam satuan 37 berat (kilogram, gram) narkotika yang digunakan. Demikian pula dengan sanksi dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1997 yang mengatur tingkat berat ringan pidana bagi pengguna, produser, mengedarkan, mengimpor memiliki tanpa hak (Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, d, dan e). Namun demikian, pada UU RI Nomor 35 Tahun 2009 berat ringannya hukuman selain karena produsen, pengguna, penjual, juga mempertimbangkan volume narkotika yang digunakan dalam hak sanksi, akan tetapi UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tidak mengatur hubungan antara volume atau banyak jumlah psikotropika dan hukuman, kecuali mempetimbangkan sanksi bagi peran sebagai pengguna, pengedar, pengimpor dengan sanksi pidana; 36. Bahwa berdasarkan perbedaan tersebut di atas, dalam pemahaman akibat dari penggunaan terhadap kesehatan dan generasi muda, Pemohon memohon agar dapat dibedakan antara kata menyimpan psikotropika tanpa hak, yang tidak signifikan memiliki dampak terhadap masyarakat umum dan kesehatan, bila dibandingkan dengan pengguna narkoba yang berdampak luas terhadap generasi muda. Penyimpanan psikotropika dan menggunakan psikotropika serta penggunaan/pemakai narkotika tidaklah dapat disamakan karena alasan dampak yang ditimbulkan, di mana pengguna lebih berbahaya daripada menyimpan; 37. Bahwa dengan demikian, memasukkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016, telah menyebabkan hak Pemohon untuk dipilih lima tahun sekali dalam Pemilihan Kepala Daerah dihilangkan untuk selama- lamanya. Penghilangan hak dipilih untuk selama-lamanya ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 38. Bahwa terkait dengan pembatasan hak dipilih untuk selama-lamanya (pembatasan permanen) tanpa melalui putusan pengadilan yang menyatakan dalam putusannya mengenai “pencabutan hak dipilih”, bukanlah merupakan kategori pembatasan karena syarat administrasi MELAINKAN MERUPAKAN PELANGGARAN HAM. Dalam hal demikian, maka negara dianggap melawan kewajibannya untuk bertanggungjawab dalam hal Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia; 38 SKCK SEBAGAI BUKTI PEMBATASAN HAK UNTUK DIPILIH SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH, SEHINGGA BERTENTANG DENGAN PRINSIP PEMISAHAN KEKUASAAN DAN BENTUK KESEWENANGAN PENGUASA SERTA KETIDAKPASTIAN HUKUM: 39. Bahwa SKCK sebagai salah satu pertimbangan larangan pencalonan kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dan penjelasannya dapat dimaknai sebagai pembenaran secara sewenang wenang oleh negara. Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 dan Penjelasannya menyatakan sebagai berikut: “i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i: i. Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya; 40. Bahwa frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” ini dapat ditafsirkan oleh pelaksana Undang-Undang dengan berbagai kategori dan berbagai macam persepsi misalnya apakah didasarkan atas norma hukum, norma agama, norma sosial, norma sopan santun dan norma yang dibuat oleh penguasa, semua tergantung kemauan yang berkuasa (ruling power) yang bukan didasarkan atas hukum dan tidak memiliki makna kepastian hukum; 41. Bahwa terhadap norma-norma tersebut dikaitkan dengan SKCK sebagai syarat akumulatif menjadi calon kepala daerah dalam hal pertimbangan perbuatan tercela, dapat dimaknai sebagai perbuatan sewenang-wenang karena dapat dilakukan sesuai kebutuhan kekuasaan dan bukan didasarkan atas hukum. Maka dengan demikian, syarat SKCK tersebut digunakan sebagai syarat akumulasi untuk menghalangi Calon Kepala Daerah. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar dari The Universal Declaration of Human Rights, pada Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan: “Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang- wenang”. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (2) menyatakan: “Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang- undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. 39 Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan”; 42. Bahwa Pemohon telah menjalani hukum dan tidak dicabut hak perdata dan politiknya dalam pengertian sebagaimana Pasal 11 ayat (2) The Universal Declaration of Human Rights untuk tidak dihukum dua kali, sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 yang dimohon pengujiannya sebagai penjatuhan hukum lebih berat dua kali berupa larangan mengikuti calon kepala daerah seumur hidup. Hal ini merupakan perbuatan hukuman yang sewenang-wenang dari penguasa; 43. Bahwa SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dimaknai sebagai perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak memiliki legitimasi dalam UUD 1945 maupun dalam hukum internasional. Apalagi dilakukan oleh lembaga negara yang secara institusional, lembaga- lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri yang satu tidak merupakan bagian dari yang lain, karena di dalam menjalankan kekuasaan menganut asas pembagian kekuasaan dengan merujuk pada hubungan kekuasaan antara badan-badan kenegaraan yang ada yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). Pembagian Kekuasaan secara Horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Dengan perkataan lain, UUD 1945 menganut asas pembagian kekuasaan dengan menunjuk pada jumlah badan-badan kenegaraan yang diatur di dalamnya serta hubungan kekuasaan antara badan-badan kenegaraan yang ada yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK); 44. Bahwa selain prasyarat tersebut di atas, juga terdapat amanat reformasi bahwa pembatasan-pembatasan hak politik pada masa orde baru haruslah dihapuskan. Selanjutnya Pembuatan Undang-Undang khususnya Undang- Undang Pilkada termasuk di dalamnya aspek sosiologis masyarakat 40 Indonesia harus dikaitkan dengan sejarah pada masa kekuasaan Orde baru yang dianggap musuh bagi demokrasi Pemilu. Bahwa orde baru melakukan pembatasan dan pelarangan demi tujuan politik sebagai cermin negara otoritarian. Salah satu ciri yang membedakan negara demokratis dan negara otoritarian adalah partisipasi warga negara yang ikut serta dalam pemerintahan. Negara otoritarian membatasi, mengurangi kesempatan warga negaranya untuk dipilih menduduki jabatan tertentu dan seringkali mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan pada negara demokratis, jabatan penting dalam pemerintahan diserahkan sepenuhnya atau ditentukan oleh masyarakat umum dan menghormati hak- hak politik warga negaranya. Selanjutnya oleh berapa rezim pemilihan, dalam hal dipilih dan memilih, seringkali dicirikan oleh meluasnya pelanggaran hak asasi manusia dan mengabaikan kebebasan masyarakat sipil (civil liberty) dan melakukan penafsiran terhadap aturan yang membatasi kebebasan secara permanen; 45. Bahwa karena Pemohon sudah lahir sejak zaman Orde Baru, melihat kembali apa yang terjadi saat ini yaitu hampir seperti dilakukan oleh pemerintah orde baru yang otoriter. Kekuasaan pemerintah Orde Baru itu melakukan pembatasan kebebasan Politik Warga Negara dengan membuat sejumlah Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan mempertahankan kekuasaannya dengan cara pelarangan, misalnya Litsus untuk Bakal Calon Anggota DPR dan Calon Jabatan Publik di jaman Orde Baru. Salah satu alasan penting mengapa Rakyat Indonesia tidak suka dengan pembatasan politik ditandai dengan jatuhnya Rezim Orde Baru pada tahun 1998, yang kemudian menjadi gagasan Perubahan Amandemen UUD 1945, yang pada Zaman Orde Baru UUD 1945 sama sekali sakral untuk di amandemen. Salah satu perubahan yang paling penting berkaitan dengan diri Pemohon adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia di mana negara memberikan perlindungan kepada setiap orang, negara respek, negara menyediakan kesempatan warga negara secara fair memiliki hak dipilih dan memilih, dan kepastian hukum; PERLAKUAN YANG SAMA BAGI WARGA NEGARA: 46. Bahwa terkait perlakuan yang sama di hadapan hukum, faktanya adalah pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang telah 41 menjalani seluruh pidana penjara maupun denda justru diberlakukan berbeda dari pelaku tindak pidana psikotropika yang telah menjalani seluruh pidana penjara maupun dendanya. Di mana pelaku tindak pidana korupsi masih diberi kesempatan untuk menggunakan hak-hak nya untuk mencalonkan diri pada jabatan penting di negeri ini. Sedangkan pelaku tindak pidana psikotropika sama sekali tidak dibolehkan. Padahal menurut Pemohon, demi penghormatan terhadap Hak Politik Para Pelaku Tindak Pidana, maka setelah menjalani semua hukuman sudah seharusnya pembatasan hak politik seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan. Bahwa Pemohon sama sekali tidak dibatasi hak-hak politiknya oleh Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh; 47. Bahwa berkaitan dengan PENGISTIMEWAAN TERPIDANA KORUPSI, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 [Bukti P-36] MK menyatakan bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf f UU RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 58 huruf f UU RI Nomor 12 Tahun 2008 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) apabila tidak dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut: (1) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 48. Bahwa selanjutnya, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 [Bukti P-37] tentang larangan pencalonan bagi mantan terpidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun sebagaimana Pasal 7 huruf f UU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 42 Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, yang amar putusannya berbunyi: Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut: (1) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; 49. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 99/PUU- XVI/2018 pada halaman 28 sampai dengan halaman 35 pada intinya menyatakan bahwa Persyaratan “bebas dari penyalahgunaan narkotika” untuk menjadi calon kepala daerah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 10/2016 namun dengan senantiasa mengingat besarnya ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, maka “pemakai narkotika” tetaplah layak dimasukkan ke dalam pengertian orang yang melakukan “perbuatan tercela” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan Penjelasannya. Namun demikian, sifat tercela tersebut menjadi tidak tepat jika tetap dilekatkan kepada: a. Pemakai Narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau b. Mantan Pemakai Narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau c. Mantan Pemakai Narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara 43 yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi. Pada halaman 36 ditegaskan MK bahwa: “Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka sepanjang berkaitan dengan penggunaan narkotika, selain berlaku ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 telah tepat memasukkan pemakai narkotika dalam perbuatan tercela, sehingga frasa “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 adalah konstitusional. Namun demikian, untuk menghindari kemungkinan terjadinya multitafsir dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam penerapannya maka frasa “pemakai narkotika” harus dimaknai tidak mencakup: 1) pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau 2) mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau 3) mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.”; 50. Bahwa terhadap pertimbangan Putusan MK Nomor 99/PUU-XVI/2018 diatas, sifat tercela masih melekat pada pengedar, produsen dan pengguna, namun membedakan antara korban dan agen (distributor, penjual dan produsen). Selanjutnya pertimbangan tersebut, demi kepastian hukum mengecualikan tiga hal yaitu: Penggunaan Narkotika didasarkan atas izin karena kesehatan, Pengguna karena telah direhabilitasi baik karena kesadaran sendiri, maupun karena penetapan Pengadilan. Bagi Pemohon, pertimbangan tersebut sudah sangat tepat adil bagi kepentingan publik yang luas sebab negara memiliki kepentingan dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia, dan menghukum mereka yang telah mengakibatkan kerusakan luas terhadap anak muda dan generasi yang akan datang; 51. Bahwa rehabilitasi medis dan sosial dihubungkan dengan kewajiban negara melindungi hak atas kesehatan (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan hak untuk hidup (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945) warga negara Indonesia yang merupakan (duty bearers or state obligation under the human rights law) serta merta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 “perlindungan, pemajuan, 44 penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut (di mana untuk melindungi kepentingan umum maka negara menghukum mereka yang bersalah mengakibatkan kerusakan besar) adalah sudah tepat dengan pembatasan hak asasi manusia yang wajar dan masuk akal. Hal ini sebagaimana Pasal 28J ayat (1), UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan selanjutnya dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 52. Bahwa Pemohon bukanlah pelaku yang menyebabkan kerusakan besar, Pemohon dipidana karena menyimpan dan memiliki narkotika tanpa hak sebagaimana Putusan PN Sungai Penuh Nomor 37/PID.B/2002/PN.SPN. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulai untuk membebaskan Pemohon dari sifat Perbuatan Tercela. Pemohon dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri sungai penuh dengan sejumlah kejanggalan, yang sampai saat ini hati pemohon belum dapat menerimanya. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 37/PID.B/2002/PN.SPN, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Dakwaan Primair Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga Pemohon dianggap bersalah melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan amar: “Menyatakan terdakwa HARDIZAL ALS AM BIN RUSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika”; 53. Bahwa ketentuan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan “Barang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 45 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Bahwa meskipun hakim menyatakan sebagaimana putusan tersebut di atas, hati pemohon sampai saat ini masih belum dapat menerima putusan tersebut, sebab pemohon sendiri dengan dibantu penasihat hukum mengajukan sejumlah keberatan-keberatan kepada hakim atas dakwaan jaksa penuntut umum pada waktu itu karena mengandung cacat antara lain: a. Barang bukti berupa barang ekstasi yang katanya ditemukan oleh penyidik Polisi ditemukan di gantungan kunci mobil pemohon, dan bungkusan plastik (Pasal 39 ayat (1) KUHAP). Barang bukti tersebut tidaklah dapat dijadikan alat bukti sebab menghilangkan makna Alat bukti, merupakan benda yang dapat menerangkan benda itu sendiri sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP; b. Terhadap Ahli yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum adalah: Ahli atas nama Fitriani, bekerja di Laboratorium RSUD Sungai Penuh, adalah pegawai/staf dari Laboratorium tersebut; Ahli atas nama Dede Fitri Binti Asril Ali adalah pegawai honorer pada laboratorium RSUD Sungai Penuh tersebut. Terhadap Ahli tersebut, Pemohon telah menyampaikan keberatan bahwa Ahli untuk psikotropika haruslah didasarkan pada SK Menteri Kesehatan Nomor 1173/MENKES/SK/X/1998 Tahun 1998 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Psikotropika Dan Narkotika, dan ketentuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika, tanggal 3 April 2000 Nomor: HK.00.06.6.011.33; c. Pemohon juga mengajukan Ahli sebagai pembanding dari laboratorium Psikotropika dan Narkotika di Palembang yang didasarkan pada ketentuan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1173/MENKES/SK/X/1998 Tahun 1998, namun dikesampingkan oleh Hakim. 54. Bahwa keberatan Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP (UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa, sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum acara pidana (stelsel negatief wettelijk) atau alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Selanjutnya dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 46 184 KUHAP. Maka dengan demikian pemohon sama sekali meragukan dua alat bukti yang diajukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum tersebut; 55. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 [Vide Bukti P-36] sejalan dengan apa yang telah diuraikan Pemohon pada angka 40 dan angka 41 dalam permohonan Pemohon, bahwa hukuman terhadap bekas terpidana berlaku sementara yang lima tahun. Dibandingkan pelaku perbuatan tercela, termasuk pidana psikotropika yang telah menjalani hukuman berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak diberi kesempatan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016; 56. Bahwa dengan demikian seharusnya Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai memberikan kesempatan kepada Mantan Terpidana Psikotropika/Narkotika khususnya Mantan Penguna Psikotropika untuk mengikuti Pemilihan Jabatan Elected Official yang telah menjalani semua hukuman baik menjalani pidana kurungan, denda dan hal teknis administrasi lainnya; 57. Bahwa berdasarkan seluruh perjelasan di atas, maka ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jelas bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penjelasannya, dan sekaligus bertentangan secara langsung dengan Pasal 18 ayat (4); Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. IV. PETITUM: Berdasarkan argumentasi di atas dan disertai alat bukti, baik yang terlampir dan yang diperiksa di dalam persidangan, dengan ini Pemohon Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 47 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2a. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa “Serta Perbuatan Melanggar Kesusilaan Lainnya” bertentangan dengan UUD 1945 dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat; atau: 2b. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang Frasa “Serta Perbuatan Melanggar Kesusilaan Lainnya” dipersamakan dengan menyimpan psikotropika tanpa hak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi Mantan Narapidana Psikotropika yang telah selesai menjalani Pidana Penjara dan Pidana Denda serta telah jeda lima tahun sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap”; 3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Hardizal; 48 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, tanggal 31 Mei 2005; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, tanggal 20 September 2007; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019, tanggal 26 Februari 2020; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor Putusan 37/PID.B/2002/PN.SPN; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Lepas, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungai Penuh, tanggal 11 Februari 2003; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Pidana Denda, yang dikeluarkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungai Penuh, tanggal 11 Februari 2003; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Rekomendasi PDI Perjuangan dengan SK Nomor: 1999/IN/DPP/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil Walikota, tanggal 26 Agustus 2020; 49 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Partai Persatuan Pembangunan (dengan SK Nomor: 177/SK/DPP/C/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil Walikota, tanggal 19 Agustus 2020; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Partai Berkarya, dengan SK Nomor: SK-011/PILKADA/DPP-BERKARYA/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil Walikota, tanggal 18 Agustus 2020; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Penandatanganan Berita acara Deklarasi Koalisi Partai Pendukung Pasangan Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Hardizal, S.Sos., M.H.; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Pengalihan Rekomendasi Partai Berkarya ke Pasangan Calon Fikar AZami dan Yos Ardini dengan SK Rekomendasi Nomor SK-029/PILKADA/DPP- BERKARYA/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil Walikota, tanggal 27 Agustus 2020; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) An. Hardizal, Nomor: SKCK/YANMAS/3079/IPP.2.3/IX/ 2020/INTELKAM, tanggal 2 September 2020; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013, tanggal 23 Januari 2014; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kitab Undang Undang Hukum Pidana; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik 50 Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- VII/2009, tanggal 24 Maret 2009; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU- XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 51 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 52 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 53 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil kedudukan hukum yang diuraikan oleh Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, yang selengkapnya berbunyi: “Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”. 2. Bahwa Pemohon dalam menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia (vide bukti P-1) yang merupakan mantan terpidana kasus psikotropika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 37/PID.B/2002/PN.SPN (vide bukti P-11). Pemohon telah selesai melaksanakan seluruh putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut, baik pidana penjara maupun pidana dendanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungai Penuh Tanggal 11 Februari 2003 dibuktikan dengan surat lepas (vide bukti P-12) dan Surat Tanda Terima Pembayaran Pidana Denda tanggal 11 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungai Penuh (vide bukti P-13); 3. Bahwa Pemohon pernah mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Wakil Walikota Sungai Penuh di Provinsi Jambi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, di mana Pemohon diusung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) (vide bukti P-14), Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) (vide bukti P-15), dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (DPP Partai Berkarya) (vide bukti P-16), namun pada akhir masa pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 partai politik dimaksud mencabut rekomendasinya, hal tersebut dikarenakan adanya cacatan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disingkat SKCK) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan kriminal seperti yang tercantum pada UU 35 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 4. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang dilindungi Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya frasa “serta perbuatan melanggar 54 kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, dikarenakan norma tersebut telah memberikan syarat yang menghalangi Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota Sungai Penuh karena status Pemohon sebagai mantan terpidana kasus psikotropika; 5. Bahwa menurut Pemohon, dengan persyaratan yang menghalangi mantan terpidana psikotropika untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka menjadikan terpidana dihukum dua kali. Hal ini menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum karena semua pemidanaan yang dijatuhkan telah selesai Pemohon jalani tahun 2003, namun hak Pemohon untuk mengajukan diri dan dipilih sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tetap hilang; 6. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual, karena pengusungan Pemohon sebagai Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 oleh beberapa partai politik dibatalkan oleh partai politik yang bersangkutan dan dukungannya dialihkan ke pasangan calon lain; 7. Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hak konstitusional Pemohon untuk mengabdi kepada daerah kelahiran Pemohon dengan cara mencalonkan diri lagi sebagai Wakil Walikota atau Walikota di dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Sungai Penuh nanti pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dan/atau Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota di Kabupaten/Kota lainnya atau Gubernur atau Wakil Gubernur di mana pun menjadi tidak terhalang lagi. Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menguraikan dengan jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah selesai menjalani masa pidana dalam kasus menyimpan psikotropika dengan melampirkan bukti Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 37/PID.B/2002/PN.SPN (vide bukti P-11) dan Surat Lepas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungai Penuh Tanggal 11 Februari 2003 (vide bukti P-12) serta dan Surat Tanda Terima Pembayaran Pidana Denda tanggal 11 Februari 2003, yang dikeluarkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungai Penuh (vide bukti P-13). Di 55 samping itu Pemohon juga telah dapat membuktikan dalam kualifikasi demikian secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk dipilih secara demokratis, hak atas terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan hukum, hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemohon yang hendak mencalonkan diri sebagai wakil walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 dan telah memperoleh rekomendasi dari DPP PDIP, DPP PPP, dan DPP Partai Berkarya, namun rekomendasi partai politik tersebut ditarik kembali, yang menurut anggapan Pemohon diakibatkan oleh status Pemohon yang pernah menjadi narapidana. Oleh karena itu, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara anggapan kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi akan terjadi. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya, apabila dirumuskan oleh Mahkamah adalah sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dapat ditafsirkan 56 sebagai “Perbuatan Tercela” yang luas, tidak pasti dan tidak dapat diukur. Hal ini melawan asas kepastian hukum karena mudah ditafsirkan untuk kepentingan politik oleh kelompok tertentu dalam kompetisi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tujuan tertentu. Selain itu juga bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak jelas rumusannya sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya; 2. Bahwa menurut Pemohon, frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 menyebabkan Pemohon yang merupakan mantan narapidana kasus psikotropika menjadi dipersamakan dengan terpidana kasus narkotika. Hal ini mengakibatkan masyarakat umum, petinggi partai politik, atau pemegang hak dalam mengajukan Pasangan Calon Gubernur/Bupati/Walikota, mempersamakan narapidana narkotika dan psikotropika. Sebagaimana yang Pemohon alami ketika menjadi bakal calon Wakil Walikota Sungai Penuh, di mana partai politik memberikan rekomendasi pencalonan kepada Pemohon, namun kemudian rekomendasi dicabut karena Pemohon dianggap bersalah menyimpan psikotropika, dikarenakan adanya catatan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan “bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan kriminal seperti yang tercantum pada UU 35 Tahun 1997 tentang Psikotropika”; 3. Bahwa menurut Pemohon, rumusan norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 serta Penjelasannya tidak sejalan atau tidak konsisten dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yang mengatur bahwa pelaku pidana yang telah menjalani hukumannya diberikan pemulihan hak-hak dan kebebasannya; 4. Bahwa menurut Pemohon, SKCK sebagai persyaratan pencalonan merupakan bentuk kesewenangan penguasa. Selain itu, persyaratan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, karena seharusnya kedaulatan berada di tangan rakyat; 5. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan a quo dengan petitum yang bersifat alternatif, yaitu: 57 a. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sepanjang frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, atau b. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sepanjang frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dipersamakan dengan menyimpan psikotropika tanpa hak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi mantan narapidana psikotropika yang telah selesai menjalani pidana penjara dan pidana denda serta telah jeda lima tahun sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan yang dimohonkan untuk diputus telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa apakah pokok permohonan Pemohon dapat diajukan pengujian ke Mahkamah, karena sebelumnya Mahkamah sudah pernah memutus pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU- XVI/2018, bertanggal 18 Desember 2019. Namun, permohonan Nomor 99/PUU- XVI/2018 mempersoalkan khusus frasa “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sedangkan permohonan Pemohon a quo mempersoalkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Meskipun terdapat keterkaitan isu konstitusional antara permohonan Nomor 99/PUU-XVI/2018 dengan permohonan Pemohon a quo, namun isu konstitusional yang Pemohon ajukan dalam permohonan a quo berbeda dan belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018, sehingga menurut 58 Mahkamah pengujian norma yang mempersoalkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dalam permohonan Pemohon a quo dapat diajukan kembali ke Mahkamah. [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 menyebabkan mantan narapidana yang telah menjalani masa pidananya menjadi terhalangi hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil bupati) sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa sebagai negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Indonesia menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jika kedaulatan berada di tangan rakyat maka tujuan dari kekuasaan tersebut adalah demi kepentingan rakyat. Di sinilah paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, hukum akan mengatur dan membatasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan atau pemerintah membuat hukum berdasarkan kehendak rakyat. Bahwa untuk mewujudkan negara demokrasi yang berdasar pada hukum maka penyelenggaraan pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis yang bersifat bebas, jujur, dan adil menjadi sebuah konsekuensi logis. Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pembentuk undang-undang melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Perppu 1/2014), telah memilih sistem pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung (direct popular 59 vote), pilihan ini diambil untuk menghormati kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (vide Konsideran Menimbang huruf a Perppu 1/2014 sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, selanjutnya disebut UU 1/2015). Oleh karena itu, dengan sistem pemilihan secara langsung maka keterlibatan warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilihan menjadi sangat terbuka. Bahwa meskipun hak untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional, namun negara dapat melakukan pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Pembatasan- pembatasan terhadap hak pilih juga dikenal dalam Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, salah satunya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Untuk menciptakan pemilihan yang berkualitas bukan hanya ditentukan dari penyelenggaraan yang berkualitas, namun juga calon yang akan dipilih menjadi pemimpin juga harus berkualitas. Salah satu cara menjaga kualitas dari pemilihan adalah dengan memberikan batasan-batasan sehingga yang akan menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah calon- calon berintegritas. Bahwa baik dalam konteks hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, negara memberi batasan siapa saja yang dapat dikategorikan memenuhi syarat sebagai pemilih dan sebagai calon yang akan dipilih. Dalam hal pembatasan hak konstitusional demikian bukan berarti hak konstitusional pemilih dan calon yang dipilih menjadi terlanggar. Pembatasan tetap perlu ada untuk membuat sistem pemilihan yang tertib dan akan menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh calon terbaik yang dipilih oleh rakyatnya yang kemudian akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karena itulah pemilih yang akan memiliki hak pilih juga dibatasi dengan persyaratan yaitu pemilih yang dapat mempertanggungjawabkan 60 pilihannya, yang dalam sistem pemilihan dipersyaratkan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin (vide Pasal 1 angka 6 UU 1/2015). Pemilih juga disyaratkan harus terdaftar dalam daftar pemilih atau merupakan penduduk setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Demikian juga untuk orang yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, terdapat syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang salah satunya yaitu syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang menjadi pokok permohonan Pemohon. Persyaratan calon dalam Pasal 7 UU 10/2016 secara kumulatif ditentukan sejumlah 20 (dua puluh) syarat, kesemuanya bertujuan untuk menjadi penyaring awal untuk mendapatkan calon terbaik yang setelah memenuhi persyaratan akan dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin daerah. [3.11.2] Bahwa pembatasan hak asasi dengan persyaratan calon harus dipandang bukan hanya dilihat dari sisi perorangan bakal calon yang hendak mencalonkan diri, namun juga dari sisi persepsi masyarakat daerah yang sedang mencari pemimpin daerahnya, di mana dengan sistem pemilihan langsung masyarakatlah yang secara langsung memilih tanpa adanya panitia seleksi sebagaimana pemilihan jabatan-jabatan lainnya. Oleh karenanya keduapuluh persyaratan yang dipersyaratkan oleh Pasal 7 UU 10/2016 merupakan seleksi awal yang dapat menghasilkan bakal-bakal calon yang berkualitas untuk dipilih oleh pemilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah persyaratan calon diperlukan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi mewujudkan demokrasi yang esensial, yaitu demokrasi yang tidak hanya mendasarkan pada suara terbanyak tetapi yang memiliki esensi pada tujuan luhur untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas dan berkualitas yang dihasilkan dari proses pemilihan yang melibatkan rakyat yang dipimpinnya; Bahwa meskipun Mahkamah menganggap persyaratan bagi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah hal yang penting untuk menjadi seleksi awal, namun Mahkamah juga pernah memutus dalam putusannya bahwa syarat yang ditentukan UU tidak konstitusional dan harus diberikan pemaknaan. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 yang memutus bahwa syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih adalah inkonstitusional sepanjang tidak memenuhi syarat sebagai berikut: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected 61 official); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 a quo Mahkamah juga memaknai syarat tidak pernah dipidana ini beberapa kali dalam putusannya terakhir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019 yaitu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; [3.11.3] Bahwa selanjutnya terhadap persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, meskipun Mahkamah pernah mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 sebagaimana disebutkan pada Paragraf [3.10] di atas, namun Mahkamah hanya mempertimbangkan frasa “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, di mana terhadap frasa “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 Mahkamah menyatakan sebagai norma yang konstitusional, namun dalam pertimbangan hukumnya memberikan makna bahwa sifat tercela menjadi tidak tepat jika dilekatkan kepada: a. pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau 62 c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi. [3.12] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab persoalan konstitusionalitas norma Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu sepanjang terkait dengan frasa “serta perbuatan pelanggaran kesusilaan lainnya” bertentangan dengan UUD 1945 atau sepanjang frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dipersamakan dengan menyimpan psikotropika tanpa hak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi Mantan Narapidana Psikotropika yang telah selesai menjalani Pidana Penjara dan Pidana Denda serta telah jeda lima tahun sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap”. Di mana Pemohon menganggap frasa dalam norma a quo menyebabkan Penjelasan a quo ditafsirkan bahwa Pemohon yang telah menjalani masa pidana penjara dan membayar denda karena menggunakan psikotropika tetap tidak dapat memenuhi syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, sehingga terhalang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa terhadap hal tersebut, sebagaimana juga telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu terkait mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih telah berpendirian bahwa mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, serta bukan pelaku tindak pidana yang berulang-ulang. Oleh karena itu, terhadap bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki kualifikasi sebagai mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Mahkamah telah menegaskan dengan memberi kesempatan 63 kepada yang bersangkutan untuk dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVIII/2019. Sebab, penilaian akhir terhadap calon mantan terpidana yang ikut kontestasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi pilihan masyarakat/pemilih untuk menentukannya. [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan Penjelasannya, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 juga telah mengecualikan pemberlakuan syarat tidak melakukan perbuatan tercela bagi pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan; atau mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban dan yang telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi. Oleh karena itu, yang bersangkutan jika memenuhi syarat-syarat lainnya dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa dikategorikan telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Dengan demikian, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah bagaimana dengan mantan terpidana lain yang tidak tergolong ke dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVIII/2019 dan mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana karena melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 seperti judi, mabuk, zina, dan pengedar narkotika, termasuk perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Apakah pelaku-pelaku tindak pidana ataupun perbuatan lain yang di antaranya termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 yang telah dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa terhadap hal tersebut menurut Mahkamah syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK sesungguhnya hanyalah bersifat administratif untuk membuktikan bahwa seseorang pernah atau 64 tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Namun, dalam hal ini apabila dikaitkan dengan semangat yang ada di dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan Penjelasannya, SKCK tersebut bukanlah merupakan satu-satunya parameter bahwa seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah subjek hukum yang mempunyai rekam jejak yang serta merta dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat sebagai seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebab, bisa jadi seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang di antaranya termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 disebabkan karena adanya kelalaian atau kealpaan, di samping sifat dari perbuatannya yang sekalipun adalah tindak pidana akan tetapi bisa jadi adalah tergolong ringan/sedang dibandingkan dengan pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Oleh karena itu, hal demikian menurut Mahkamah akan terjadi disparitas dalam perspektif keadilan hukum dan keadilan hak konstitusional apabila terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, sementara terhadap pelaku perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana di antaranya termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan selesai menjalani masa pidana menjadi tertutup kesempatannya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun syarat-syarat lain terpenuhi oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk memenuhi adanya kepastian hukum dan rasa keadilan, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah selain memberi kesempatan yang sama bagi pelaku perbuatan tercela yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidananya untuk dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga, sekalipun syarat melampirkan SKCK sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tetap diberlakukan kepada setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun apapun model ataupun format SKCK dimaksud, hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan untuk dapat ikut kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela sepanjang 65 yang bersangkutan telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, serta sepanjang syarat-syarat lainnya terpenuhi. Dengan kata lain, bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah melakukan perbuatan yang melanggar Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan serta telah selesai menjalani masa pidana, maka harus dikecualikan untuk tidak dikenakan syarat SKCK yang masih dikaitkan dengan perbuatannya tersebut. [3.14] Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuat secara ketat adalah untuk mendapatkan calon pemimpin daerah yang berintegritas, maka meskipun terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana dikarenakan melakukan perbuatan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 diberi kesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pertimbangan pilihan diserahkan kepada para pemilihnya/masyarakat, namun hal tersebut tidak boleh menghilangkan informasi tentang jati diri masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, sebagaimana juga diberlakukan untuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan informasi tentang jati diri secara lengkap terhadap masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka dalam memaknai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 ini pun juga diwajibkan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, untuk secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, sebagaimana juga telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang telah dimaknai oleh Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut. [3.15] Menimbang bahwa dengan adanya penegasan dari Mahkamah di atas maka kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam hal ini pihak Kepolisian yang berwenang mengeluarkan SKCK, untuk segera memformulasikan bentuk/format SKCK sebagaimana yang 66 dikehendaki dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dengan menyesuaikan semangat yang ada dalam putusan a quo. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dapat menerima dalil Pemohon sepanjang yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, serta Petitum Pemohon yang meminta untuk menyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Namun, dalam merumuskan syarat konstitusionalnya Mahkamah memiliki kesimpulan sendiri, sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 67 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.21 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi 68 Isra, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Aswanto ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani