2/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 2/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Aristides Verissimo de Sousa Mota Alamat : Kampung Pabuaran Nomor 60 RT 004 RW 002 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Pihak Terkait Ikatan Hakim Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Yudisial; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon, Pihak Terkait Mahkamah Agung, Pihak Terkait Ikatan Hakim Indonesia, dan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Desember 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 187/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 7 Januari 2020 dengan Nomor 2/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Desember 2019 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diatur dalam: 1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”; 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 3 lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau 4 kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Dengan memperhatikan uraian bagian II angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: a. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 permohonan ini. Dengan status Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 Pemohon berhak memberikan pendapat secara lisan dan tulisan, khususnya terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan UUD 1945; b. Pemohon pernah mengikuti penataran P4 Pola 28 jam pada tahun 1988; 5 c. Pemohon adalah warga negara Indonesia taat aturan serta membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan; d. Pemohon belum pernah membuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan belum pernah dihukum penjara; e. Pemohon selalu menggunakan hak memilih pada setiap pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil, Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil, Kepala Desa, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bogor; f. Pemohon aktif dalam kegiatan sosial masyarakat yaitu melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan Keuangan Daerah (LPMKD) yang bergerak dalam memberikan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dan DPRD Daerah; g. Pemohon aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup yaitu melalui lembaga Ikatan Ahli Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (INKALINDO), dan h. Pemohon sering diminta menjadi Ahli dalam memberikan keterangan tentang masalah lingkungan hidup pada beberapa kasus persidangan. III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut: A. NORMA MATERIIL 1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat: a. hakim karier: 1. warga negara Indonesia; 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 6 3. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; 4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; 5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; 6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan 7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. b. nonkarier: 1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5; 2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; 3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan 4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 2. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: a. meninggal dunia; b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; c. atas permintaan sendiri secara tertulis; 7 d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Dari uraian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dapat dilihat bahwa masa jabatan hakim agung tidak menggunakan sistem periodisasi. Bila hakim agung terpilih pada saat berumur 45 tahun sesuai ketentuan Pasal 4 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan mengakhiri tugas pada saat berumur 70 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka yang bersangkutan akan menjabat selama 25 tahun. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI PENGUJI 1. Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: ‘’Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini menjelaskan bahwa: • yang termasuk warga negara atau mereka tinggal di wilayah negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan yang berlaku di wilayah negara Indonesia. • Adanya persamaan di dalam hukum menjadikan setiap warga negara Indonesia diperlakukan sama dan adil oleh negara. Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia, tidak membeda-bedakan serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di dalam 8 hukum. Prinsip persamaan warga negara di dalam hukum (equality before of law) yaitu jaminan atas harkat dan martabat sebagi manusia. Dengan adanya pembatasan terhadap kekuasan ekeskutif termasuk presiden dan wakil presiden yaitu lima tahun setiap periode dan maksimal dua periode tanpa adanya pembatasan masa jabatan hakim agung, maka telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip persamaan warga negara di dalam hukum (equality before of law). Jika berpegangan kepada prinsip persamaan warga negara di dalam hukum (equality before of law) yaitu jaminan atas harkat dan martabat sebagai manusia, seharusnya masa jabatan hakim agung juga dibatasi yaitu satu periode berdurasi lima tahun dan maksimal hakim agung hanya menjabat selama dua periode (sepuluh tahun). 2. Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasalnya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional. Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan hakim agung, sebagaimana maka prinsip kepastian hukum menjadi yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum yang ada tidak bersifat umum karena pada kasus ini telah diabaikan. 9 3. Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: ’’Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” Pengertian diskriminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: diskriminasi/dis·kri·mi·na·si/ n pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya); • kelamin pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin; • ras anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itulah yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain; rasisme; • rasial pembedaan sikap dan perlakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu karena perbedaan warna kulit; • sosial pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan kedudukan sosialnya; Adapun pengertian kata diskriminasi menurut para ahli adalah sebagai berikut: • Menurut Fulthoni, et.al, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. • Menurut Theodorson & Theodorson (1979), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat 10 kategorikal atau atribut khas seperti ras, suku, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial. • Menurut Sears, Freedman, dan Peplau (1999), diskriminasi adalah suatu perilaku yang menunjukkan penolakan terhadap individu atau kelompok semata-mata karena keanggotaan seseorang di dalam kelompok. • Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diskriminasi adalah perilaku dan tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan dalam kategorisasi yang dibuat oleh alam atau masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya Sedangkan pengertian kata diskriminatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: • diskriminatif/dis·kri·mi·na·tif/ a bersifat diskriminasi (membeda-bedakan) Dengan adanya pembatasan masa jabatan eksekutif dan tidak adanya pembatasan masa jabatan hakim agung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka secara nyata telah terjadi diskriminasi hukum. Sedangkan kriteria diskriminasi yang disampaikan oleh para ahli telah terpenuhi yaitu: • Perlakuan tidak adil dan tidak seimbang; • Adanya perbedaan kategorisasi. 4. Berdasarkan uraian pada bagian III angka 1 sampai dengan angka 3, maka Pemohon menilai bahwa Pasal 7 dan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bersifat diskriminatif karena tidak membatasi masa jabatan hakim agung. 5. Walaupun Pemohon tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 11 1985 tentang Mahkamah Agung, tetapi secara moral keberadaan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Prinsip ex aequo et bono dapat diterapkan pada kasus ini di mana Pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya Pasal 7 dan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, majelis yang mulia punya kewenangan untuk memutuskan dengan pertimbangan khusus. 6. Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945, yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tetapi secara moral keberadaan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945. Prinsip ex aequo et bono dapat diterapkan pada kasus ini di mana Pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya Pasal 7 dan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, majelis yang mulia punya kewenangan untuk memutuskan dengan pertimbangan khusus yaitu bahwa Pemohon bertindak untuk kepentingan yang lebih luas dan bukan hanya kepentingan pribadi Pemohon atau golongan tertentu (asas netralitas dan non partisan). 12 7. Jika dianggap bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa dirugikan, misalnya pihak ekeskutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota), maka pada kasus ini prinsip tersebut bisa diabaikan karena ada beberapa hal yang menyebabkan para pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan pengujian materiil yaitu: a. Para pihak yang dirugikan secara langsung misalnya pihak eksekutif tidak menyadari bahwa telah terjadi perlakuan hukum yang sifatnya diskrimanatif yaitu masa jabatan eksekutif adalah lima tahun setiap perode dan dapat dijabat selama dua periode (sepuluh tahun); b. Para pihak yang dirugikan secara langsung misalnya pihak eksekutif tidak peduli dengan perlakuan yang sifatnya diskriminatif tersebut; c. Para pihak yang dirugikan secara langsung misalnya pihak eksekutif tidak mengetahui tata cara pengajuan permohonan pengujian materiil terhadap perlakuan yang sifatnya diskriminatif tersebut; 8. Pemohon mempunyai tanggung jawab moral untuk melakukan pengujian materiil karena Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena keberadaan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak sejalan dengan Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sesuai dengan materi yang pernah Pemohon terima ketika mengikuti penataran P4 pola 28 pada tahun 1988, maka semua undang-undang yang dihasilkan harus dijiwai dan diliputi oleh UUD 1945 dan UUD 1945 harus menjiwai dan meliputi seluruh undang-undang yang dihasilkan. Jika ada produk undang- undang yang tidak dijiwai dan diliputi oleh UUD 1945, maka 13 produk undang-undang tersebut harus dibatalkan. Secara skematis, pola tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: UUD Tahun 1945 Harus Menjiwai dan Meliputi Setiap UU Yang Dibuat UU Yang Ada Harus Dijiwai dan Diliputi Oleh UUD Tahun 1945 Catatan: Jika ada UU yang tidak sesuai dengan UUD Tahun 1945, maka UU tersebut harus dibatalkan Gambar 1. Pola Hubungan Antara UUD 1945 Dengan Undang- Undang Jika pelanggaran ini dibiarkan oleh majelis yang mulia dengan alasan bahwa kedudukan hukum Pemohon (legal standing) lemah/tidak memenuhi syarat, Pemohon khawatir bahwa ke depan Pemerintah bersama DPR akan terus menghasilkan undang-undang yang tidak dijiwai dan diliputi oleh UUD 1945 dan tidak ada orang yang mau peduli karena terkendala dengan syarat bahwa Pemohon dalam pengujian materiil undang-undang harus mengalami kerugian secara lansung. Konsep kerugian secara langsung Pemohon harusnya hanya diberlakukan kepada Pemohon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten dan kota. 9. Pemohon berharap bahwa diterimanya permohonan pengujian materiil karena Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945, maka perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut: a. Masa jabatan hakim agung adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode sehingga masa jabatan hakim agung maksimal adalah sepuluh tahun; b. Untuk hakim agung telah bertugas lebih dari sepuluh tahun, maka terhitung dikeluarkannya putusan ini harus berhenti dari jabatannya; c. Untuk hakim agung telah bertugas lebih dari lima tahun tetapi kurang dari sepuluh tahun, maka masa tugas yang bersangkutan akan berakhir ketika telah mencapai sepuluh tahun, dan d. Untuk hakim agung yang bertugas kurang dari lima tahun, maka masa jabatannya adalah lima tahun dan pada saat masa jabatannya berakhir yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi hakim agung. IV. PETITUM Berdasarkan uraian secara menyeluruh terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi (I), Kedudukan Hukum Pemohon (II), serta Alasan-Alasan Permohonan (III), sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan jelas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang- undang yang diajukan oleh Pemohon; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 15 Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Pemohon. Pada pokoknya, Pemohon menguji ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang- Undang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat: a. hakim karier: 1. Warga Negara Indonesia. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian bidang hukum. 4. Berusia sekurang-kurangnya 45 tahun. 5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. 6. Berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi. 7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. b. nonkarier: 1. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5. 2. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademis hukum paling sedikit 20 tahun. 3. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. 16 4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Pasal 11 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atau Mahkamah Agung karena: a. Meninggal dunia. b. Telah berusia 70 tahun. c. Atas permintaan sendiri secara tertulis. d. Sakit jasmani ataupun rohani secara terus-menerus selama 3 bulan terturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. e. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 1. Pemohon mendalilkan seharusnya masa jabatan Hakim Agung harus dibatasi, yaitu satu periode berdurasi lima tahun atau maksimal selama dua periode yaitu sepuluh tahun. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan hakim agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal a quo UU MA telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip persamaan warga negara di dalam hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD). 2. Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan hakim agung, prinsip kepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum yang ada tidak bersifat umum karena pada kasus ini telah diabaikan. 3. Bahwa terhadap kekuasaan eksekutif termasuk presiden dan wakil presiden dilakukan pembatasan, yaitu lima tahun setiap periode dan maksimal dua periode. Dengan adanya pembatasan masa jabatan eksekutif namun tidak adanya pembatasan masa jabatan hakim agung telah menimbulkan diskriminasi hukum berupa perlakuan yang tidak adil dan seimbang serta adanya perbedaan kategorisasi. 4. Bahwa Pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian materiil atas berlakunya pasal a quo namun punya tanggung jawab moral untuk melakukan pengujian permohonan atas dasar untuk kepentingan yang lebih luas. 5. Bahwa jika dianggap yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa dirugikan, misalnya pihak eksekutif, maka prinsip tersebut dapat diabaikan karena ada beberapa hal yang menyebabkan para pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan pengujian materiil, antara lain tidak 17 menyadari telah terjadi perlakuan hukum yang sifatnya diskriminatif dan tidak peduli dengan perlakuan yang sifatnya diskriminatif atau tidak mengetahui tata cara pengajuan permohonan pengujian materiil terhadap perlakuan yang sifatnya diskriminatif tersebut. 6. Bahwa seandainya kerugian hukum Pemohon lemah/tidak memenuhi syarat, Pemohon mengkhawatirkan bahwa ke depan, Pemerintah bersama DPR akan terus menghasilkan undang-undang yang tidak dijiwai dan diliputi oleh UUD 1945. 7. Bahwa Pemohon berharap diterimanya permohonan a quo, maka perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut: a. Masa jabatan Hakim Agung adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode, sehingga masa jabatan Hakim Agung maksimal adalah sepuluh tahun. b. Untuk Hakim Agung telah bertugas lebih dari sepuluh tahun, maka terhitung dikeluarkannya putusan ini harus berhenti dari jabatannya. c. Untuk Hakim Agung telah bertugas lebih dari lima tahun, tetapi kurang dari sepuluh tahun, maka masa tugas yang bersangkutan akan berakhir ketika telah mencapai sepuluh tahun. d. Untuk Hakim Agung yang bertugas kurang dari lima tahun, maka masa jabatannya adalah lima tahun dan pada saat masa jabatan berakhir yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Hakim Agung. II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Bahwa terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan 18 kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar 1945. b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dalam berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemerintah telah mempelajari Perkara Nomor 2/PUUXVIII/2020 dalam Pengujian Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang MA terhadap Ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo di antaranya: a. Pemohon sebagai WNI tax payer berhak memberikan pendapat lisan dan tulisan terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. b. Pemohon sebagai warga negara yang aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Keuangan Daerah (LKMD) dan kegiatan kelestarian lingkungan Lembaga Ikatan Ahli Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia/Inkalindo. 4. Berdasarkan dalil tersebut, Pemerintah memberikan pandangan terhadap kedudukan hukum/legal standing Pemohon sebagai berikut. a. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang MA. Apakah ketentuan a quo telah merugikan, mengganggu, atau setidak-tidaknya menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai WNI yang aktif dalam lembaga kegiatan 19 sosial masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup tersebut untuk tetap melaksanakan organisasinya. b. Selain itu, Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian konstitusional yang dideritanya atas keberlakuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang MA yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, baik yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaktidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon sebagai WNI yang aktif dalam suatu lembaga atau organisasi tidak terhalang-halangi ataupun mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminasi dengan tetap masih dapat melaksanakan kegiatannya tanpa ada kendala suatu apa pun. Pemohon tidak menjelaskan kerugian apa yang ditimbulkan dengan adanya persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, baik calon Hakim Agung yang berasal dari hakim karier maupun hakim nonkarier dalam Pasal 7 Undang-Undang MA atau persyaratan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda MA, dan Hakim Agung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang MA terhadap kedudukan Pemohon yang tergabung dalam kegiatan dalam bidang LSM tersebut, sehingga tidak terdapat kerugian serta hubungan sebab akibat terlanggarnya hak konstitusional Pemohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional (constitutional rights) yang dialami oleh Pemohon, dan dalil-dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan bukan merupakan kerugian konstitusional namun merupakan constitutional complaint terhadap undang-undang a quo atau hanya suatu kekhawatiran saja, dengan tidak jelasnya dalil-dalil kerugian Pemohon, maka kedudukan hukum atau legal standing Pemohon menjadi tidak jelas, sehingga Pemerintah memandang Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi, dan memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 20 standing) terhadap judicial review undang-undang a quo. Namun, jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon. 1. Pada pokoknya Pemohon menguji Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang MA yang dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut. a. Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 7. 1) Pasal 7 undang-undang a quo mengatur tentang syarat untuk dapat menjadi calon hakim agung, baik calon hakim agung dari hakim karier dan calon hakim agung berasal dari nonkarier. 2) Syarat calon-calon hakim agung karier ditetapkan sebagaimana huruf a dan calon hakim agung nonkarier ditetapkan sebagaimana huruf pada huruf b. 3) Jika Pasal 7 undang-undang a quo dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, maka dapat diuraikan, sebagai berikut. a. Setiap warga negara yang ingin mencalonkan menjadi calon Hakim Agung harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Ketentuan Pasal 7 dalam undang-undang a quo. b. Pasal 7 undang-undang a quo tidak membeda-bedakan setiap warga negara yang jika memenuhi syarat Ketentuan Pasal 7, setiap orang dapat mencalonkan jadi calon hakim agung. c. Namun, jika seseorang tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 7, maka tidak dapat menjadi calon hakim agung. 4) Berdasarkan dalil Pemohon bahwa Ketentuan Pasal 7 undang- undang a quo bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jika telah terjadi perlakuan yang tidak adil bahwa seseorang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Hakim Agung, namun tidak dapat ditetapkan sebagai calon Hakim Agung. Secara konstitusional, maka orang yang dilakukan demikian telah menghilangkan haknya di dalam hukum. 21 5) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang mempertentangkan Pasal 7 undang- undang a quo dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan dalil bahwa adanya pembatasan terhadap kekuasaan eksekutif, termasuk presiden dan wakil presiden, yaitu 5 tahun setiap periode dan maksimal 2 periode, serta tanpa adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung dianggap melanggar terhadap prinsip kesamaan warga negara di dalam hukum, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan: a. Bahwa Pasal 7 undang-undang a quo hanya mengatur syarat untuk dapat menjadi calon Hakim Agung dan tidak mengatur tentang kedudukan Hakim Agung, sehingga substansi yang didalilkan tidak ada kaitannya. b. Jika dalil Pemohon membedakan perlakuan antara kedudukan masa jabatan presiden dengan jabatan Hakim Agung, norma yang dipermasalahkan juga bukan Ketentuan Pasal 11 undang-undang a quo, namun adanya ketidakadilan atau kesetaraan hak dan kewajiban antara hak dan kewajiban presiden dengan hak dan kewajiban Hakim Agung. b. Penjelasan terhadap Pasal 11. 1) Bahwa ketentuan Pasal 11 mengatur ketentuan tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatannya, yakni Jabatan Ketua, Jabatan Wakil Ketua, Jabatan Ketua Muda Hakim Agung, dan Jabatan Hakim Agung. 2) Ketentuan Pasal 11, salah satunya ketentuan huruf b, jabatan-jabatan tersebut diberhentikan karena telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun yang oleh Pemohon dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3) Berdasarkan dalil Pemohon, ketentuan Pasal 11 huruf b dianggap perlakuan yang diskriminatif dengan membedakan antara masa jabatan presiden dan wakil presiden dengan masa usia pensiun hakim agung dengan alasan setiap orang berhak, bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. 22 4) Namun, berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Pemohon juga telah menyadari bahwa dengan ketentuan pasal a quo, Pemohon tidak mengalami kerugian materiil, namun dengan prinsip ex aequo et bono. 5) Dalil yang berdasarkan prinsip ex aequo et bono merupakan yang dalil tidak dapat sebagai kejelasan substantif, dimana dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon harus dapat menguraikan dalam permohonannya terhadap kerugian konstitusionalitasnya yang secara fakta dan adanya pengaturan berlaku dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 telah nyata dapat mengurangi atau menghilangkan hak konstitusionalnya setiap orang atau badan hukum sebagaimana ketentuan Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) Undang- Undang MK. 6) Berdasarkan dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan tidak dapat memberikan jenis kerugiannya, siapa yang dirugikan dan seberapa jauh kerugian tersebut, namun hanya mendalilkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan dengan dalil tersebut, Pemohon merasa memiliki hak untuk mengajukan pengujian uji materi undang-undang a quo. 7) Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalil Pemohon bukan merupakan dalil konstitusional, namun merupakan constitutional complaint. Terhadap dalil tersebut, maka Pemerintah berpendapat, tidak terdapat kerugian konstitusional atau constitutional rights yang dialami oleh Pemohon, sehingga secara kerugian dalil-dalil yang diuraikan dalam permohonan tidak dapat sebagai alasan untuk mengajukan judicial review undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi. c. Berdasarkan uraian Pemohon dan Penjelasan terhadap Pasal 7 dan Pasal 11 tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan pandangan bahwa kedudukan masa jabatan presiden/wakil presiden dengan kedudukan masa pensiun Hakim Agung memiliki kedudukan yang berbeda yang dapat Pemerintah jelaskan, sebagai berikut. 23 1) Jabatan presiden dan wakil presiden. a. Jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. b. Pengaturan tentang jabatan presiden/wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain mengatur tentang mekanisme atau prosedur pencalonan, masa jabatan, sumpah, dan tanggung jawab, serta pemberhentian. c. Sebagaimana pokok permohonan tentang masa jabatan presiden diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, “Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.” d. Ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan Pasal 7 merupakan perwujudan sistem demokrasi sehingga jabatan tersebut sebagai jabatan politik yang diimplementasikan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali dan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” e. Sehingga masa jabatan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, merupakan implementasi sebagai perwujudan negara Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi sebagai wadah untuk menentukan seorang pemimpin nasional yang dilandaskan asas pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai legitimasi rakyat atas dipilihnya presiden dan wakil presiden. f. Sistem pengangkatan presiden dan wakil presiden dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 juga dalam rangka untuk menghilangkan tata cara yang tidak adil, tidak jujur, dan tata cara yang dapat menimbulkan sifat diskriminatif karena penentuan 24 dilaksanakan oleh rakyat yang juga diberi kebebasan secara langsung, umum, dan nasional sehingga hanya rakyatnyalah yang dapat menentukan presiden dan wakil presiden. g. Masa jabatan presiden dan wakil presiden yang ditentukan secara sistem demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem pemilihan umum sebagai pelaksanaan hak-hak politik warga negara, maka jabatan yang demikian disebut sebagai jabatan politik. h. Jabatan presiden dan wakil presiden merupakan jabatan politik atas kehendak rakyat yang bersifat tunggal dan dipilih secara nasional dalam rangka untuk kepentingan rakyat secara nasional. i. Sedangkan lamanya jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali merupakan jabatan yang periodisasi untuk memberikan kesempatan secara politik bahwa setiap orang dapat memilih dan dipilih sebagai presiden dan wakil presiden tanpa mengandung unsur diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Jabatan Hakim Agung. a) Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. b) Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik syarat-syarat untuk menjadi calon untuk diangkat dan untuk diberhentikan didelegasikan untuk diatur dengan undang- undang. c) Delegasi untuk diatur dengan undang-undang mengandung unsur kepentingan yang beragam, sehingga diperlukan suatu tata cara yang bersifat teknis. d) Sifat keragaman tersebut bahwa hakim dalam kebutuhan dan kepentingannya dapat bermacam-macam bentuknya dan kepentingannya, yakni baik Hakim Agung, hakim karier, hakim ad hoc, hakim pengadilan tinggi, hakim pengadilan negeri, dan hakim pengadilan lain-lainnya yang dalam kebutuhannya memerlukan teknis dan tata cara yang berbeda-beda. 25 e) Implementasi tata cara untuk menjadi calon untuk diangkat dan untuk diberhentikan sebagai hakim dapat diatur sesuai kebutuhan hal yang demikian merupakan kebutuhan yang sifatnya beragam yang persyaratannya hanya dapat dilaksanakan secara teknis yang beragam dan dalam rangka negara menciptakan keadilan dalam masyarakat. f) Sifat jabatan hakim sangat beragam dan berjenjang, yang pelaksanaannya dapat diangkat secara struktural atau diangkat secara khusus dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum, sehingga pelaksanaannya juga dilaksanakan dengan tata cara yang beragam. g) Masa jabatan Hakim Agung yang tidak diangkat dan diberhentikan secara periodisasi namun diangkat berdasarkan usia pensiun merupakan pengaturan yang telah diukur secara substantif berdasarkan kebutuhan hukum oleh pembentuk undang-undang sebagai open legal policy. h) Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24H ayat (2) bahwa Hakim Agung harus memiliki integritas yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman, maka Hakim Agung ditetapkan dengan masa pensiun 70 tahun dimaksudkan agar Hakim Agung telah berpengalaman dan lebih matang dalam ilmu pengetahuannya, sehingga dapat mewujudkan integritasnya dalam menentukan keadilan dalam masyarakat. 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung sebagaimana yang diatur dalam pasal a quo telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip persamaan warga negara di dalam hukum, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut. a) Adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung sampai 70 tahun memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga tidak disamakan jabatan Hakim Agung dengan jabatan presiden merupakan kebijakan negara berdasarkan ketentuan kenegaraan. Berdasarkan prinsip trias politika, berdasarkan ranah hukum eksekutif dan yudikatif. 26 b) Berdasarkan ranah pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembedaan masa jabatan presiden dan wakil presiden dengan Hakim Agung menjadi beralasan hukum yang tidak dapat dianggap sebagai pembedaan perlakuan setiap warga negara. 4) Berdasarkan uraian di atas, maka masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak dapat disamakan dengan masa jabatan Hakim Agung dengan alasan: a) Jabatan presiden dan wakil presiden merupakan jabatan politik, sehingga masa jabatan disesuaikan dengan periodesasi yang telah ditetapkan dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945 sesuai politik demokrasi negara, sehingga tidak dapat diberikan masa jabatan usia pensiun. b) Hakim agung merupakan pejabat negara yang pengangkatannya didasarkan kebutuhan hukum, sehingga masa jabatannya disesuaikan dengan kebutuhan hukum negara yang dapat ditetapkan dengan undang-undang sebagai ranah legislatif (open legal policy). c) Perbedaan yang demikian yang oleh Pemohon dianggap sebagai perlakuan yang diskriminatif merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, namun merupakan asumsi-asumsi saja yang secara hukum tidak dapat ditanggungjawabkan, baik dalam struktur ketatanegaraan maupun dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. 5) Bahwa Pemohon telah menyadari tidak adanya kerugian terhadap pasal yang diuji. Mengharapkan dengan diterimanya permohonan a quo perlu dilakukan pengaturan kembali agar masa jabatan Hakim Agung 5 tahun dan dapat dipilih kembali, serta pengaturan lainnya. Dan jika dikaitkan dengan petitumnya yang hanya meminta Mahkamah untuk memeriksa saja dan tidak untuk menyatakan tentang Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga posita dengan petitumnya sangat kabur, maka Permohonan ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak dapat memahami secara hukum acara Mahkamah Konstitusi dan sangat bijaksana jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mempertimbangkan baik ketentuan hukum, 27 dalil-dalil, dan petitum Pemohon. Dan sangat tepat jika Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 6) Berdasarkan Keterangan Pemerintah tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. IV. Petitum. Berdasarkan penjelasan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, mengadili Permohonan Pengujian Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dapat memberi putusan sebagai berikut. 1. Menolak Permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan Permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard). 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan. 3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). 4. Menyatakan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. [2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Pihak Terkait Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam persidangan tanggal 5 Maret 2020 menyampaikan keterangan lisan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 28 A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum, dan Kepentingan Pihak Terkait. 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan salah satunya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (vide Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut dengan UU MK). Dalam kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga (guardian) dari konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, serta negara hukum Indonesia (constitutional rights). Dengan demikian, melalui Mahkamah Konstitusi, maka dapat diwujudkan hak warga negara dalam pengujian materil (judicial review) undang-undang. 2. Bahwa dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi telah ditentukan para pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang di antaranya, perorangan Warga Negara Indonesia, atau badan hukum publik, atau lembaga negara (vide Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c, serta huruf d Undang-Undang MK). Selain itu, di dalam sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi turut didengar keterangan pihak terkait, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang selanjutnya disebut PMK Nomor 5 Tahun 2006. Pihak Terkait yang dimaksud tersebut salah satunya adalah pihak yang berkepentingan langsung yang merupakan pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2006. 3. Bahwa Para Pihak Terkait, yaitu Profesor Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H., selaku perorangan Warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan/atau selaku Ketua Mahkamah Agung bersama Dr. Suhadi, S.H., M.H., selaku perorangan Warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan/atau 4 selaku Ketua Umum Pengurus Pusat 29 IKAHI sangat berkepentingan terhadap eksistensi dari Undang-Undang MA yang merupakan instrumen hukum yang sangat dibutuhkan dalam memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan jabatan Hakim Agung. Dalam hal ini, hak dan/atau kewenangan Para Pihak Terkait akan terpengaruh, baik selaku Hakim Agung dan sebagai ketua Mahkamah Agung secara kelembagaan atau Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI secara organisatoris profesi hakim Indonesia. 4. Bahwa oleh karena penting bagi para Pihak Terkait untuk memberikan keterangannya, sehingga dapat melengkapi rangkaian pengujian Undang- Undang MA yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah memiliki berbagai perspektif dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara a quo yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. B. Alasan-alasan dalam Permohonan. 5. Bahwa dalam Risalah Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon pada pokoknya menguji ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 7, “Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat: a) Hakim karier: 1. Warga Negara Indonesia. 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Berijasah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. 4. Berusia sekurang-kurangnya 45 tahun. 5. Mampunya secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. 6. Berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi 7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. b) Nonkarier: 30 1. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4, dan angka 5. 2. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademis hukum paling sedikit 20 tahun. 3. Berijasah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. 4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.” Pasal 11, “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atau Mahkamah Agung karena: a. Meninggal dunia. b. Telah berusia 70 tahun. c. Atas permintaan sendiri secara tertulis. d. Sakit jasmani dan rohani secara terus menerus selama 3 bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. e. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 6. Bahwa dalil yang diajukan Pemohon judicial review, yaitu masa jabatan Hakim Agung harus dibatasi menjadi 1 periode berusia 5 tahun atau maksimal selama 2 periode, yaitu 10 tahun tanpa adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung sebagaimana yang diatur dalam pasal a quo Undang-Undang Mahkamah Agung telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip persamaan warga negara dalam hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung, prinsip kepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tidak berfungsi sebagaimanamestinya. Hukum yang ada tidak bersifat umum karena pada kasus ini telah diabaikan karena terhadap kekuasaan eksekutif, termasuk presiden, wakil presiden dilakukan pembatasan, yaitu 5 tahun seperiode. 7. Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon di atas, Para Pihak Terkait berpendapat bahwa ketidaksamaan karakteristik jabatan antara yudikatif dan eksekutif sebenarnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya masa jabatan. Bagi yudikatif tidak ditentukan masa jabatannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 (vide Pasal 24A untuk Hakim Agung dan Pasal 24C untuk Hakim Konstitusi) dan ini berbeda dengan 31 eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden yang ditentukan secara eksplisit masa jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan (vide Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945) serta legislatif, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali (vide Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945). 8. Bahwa berdasarkan perbedaan pengaturan masa jabatan ketiga lembaga tersebut menurut Pasal 24A, Pasal 24C, dan Pasal 7, serta Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di atas, maka tidak ada alasan telah terjadi diskriminasi a quo diperlakukan berbeda secara kedudukan hukum dalam jabatan Hakim Agung menurut Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung dibandingkan dengan jabatan lain lembaga eksekutif dan anggota legislatif karena konstitusi sendiri yang telah membedakannya, sehingga persoalannya bukan pada tataran undang-undang a quo (Undang- Undang Mahkamah Agung). Dengan demikian, alasan Pemohon untuk menuntut inkonstitusionalitas Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung disebabkan diskriminasi menurut Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak berdasar. 9. Bahwa berkaitan dengan dalil perlunya periodisasi jabatan Hakim Agung senyatanya juga tidak memiliki dasar karena di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri tidak menentukan secara eksplisit, sehingga telah terjadi kewenangan open legal policy pembentuk undang-undang. Olehnya jika pembentukan undang-undang menentukan masa jabatan Hakim Agung adalah 70 tahun dan tidak ada periodisasi, maka hal ini merupakan konstitusional. Berbeda dengan jabatan eksekutif presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan limitatif oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu 5 tahun setiap periode dan dapat diperpanjang 1 periode berikutnya. Dalam hal ini, jika pembuat undang-undang mengatur atau Mahkamah Konstitusi didorong untuk menetapkan di luar itu dan menyamakannya dengan Hakim Agung yang 70 tahun, maka hal ini akan menjadi inkonstitusional. 32 10. Bahwa berkaitan dengan ketentuan masa jabatan Hakim Agung 70 tahun yang diatur Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung memiliki alasan filosofis. Secara filosofis, jabatan hakim mensyaratkan pengalaman yang menandakan kearifan dan kebijakan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa seorang Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Prasyarat yang ditentukan konstitusi ini sangat mendasar hakikatnya bagi jabatan Hakim Agung karena dipandang sebagai suatu profesi yang membutuhkan intelektualitas, track record, integritas, dan yang terpenting yaitu pengalaman profesi hukum yang memadai. Penegasan syarat pengalaman dalam konstitusi ini kemudian diatur lebih lanjut Pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu 20 tahun sebagai hakim karier dan bagi nonkarier 20 tahun berpengalaman dalam profesi atau akademisi hukum. Jika dibandingkan prasyarat pengalaman yang ditentukan konstitusi tersebut berbeda dengan jabatan eksekutif dan legislatif semisal presiden dan wakil presiden yang tidak mensyaratkan pengalaman yang demikian (vide Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945). 11. Bahwa secara perbandingan, beberapa negara lain juga menetapkan usia jabatan Hakim Agung adalah 70 tahun dan mensyaratkan pengalaman dalam rekrutmennya, seperti di Norwegia syarat menjadi Hakim Agung harus memiliki kualifikasi dan pengalaman profesional, baik dari hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung, lawyer, jaksa, akademisi, dan lain- lain dengan masa jabatan Hakim Agung 70 tahun (Supreme Court of Norway: 2018, 46). Bahkan, di Amerika Serikat masa jabatan hakim agung adalah seumur hidup. 12. Bahwa jika jabatan Hakim Agung diperiodisasi dan untuk memperpanjang periodenya patut dipertanyakan, yaitu bilamanakah ada unsur ekstrayudisial yang melakukan evaluasi terhadap perpanjangannya. Jika demikian, maka patut dikhawatirkan telah dibukanya peluang dan ruang intervensi ekstrayudisial baik secara langsung dan tidak langsung melalui mekanisme evaluasi periodik, dalam hal ini bertentangan dengan TAP MPR Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan 33 Negara mengamanatkan pemisahan secara tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif atau ekstrayudisial. Selain itu, adanya ketentuan evaluasi periodik terhadap Hakim Agung, ekstrayudisial nantinya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang mana telah menyatakan inkonstitusional periodisasi pada jabatan hakim pengadilan pajak karena dikhawatirkan menganggu independensi hakim. 13. Bahwa pengurangan masa jabatan dan periodisasi Hakim Agung secara langsung atau tidak langsung merupakan intervensi terhadap profesi hakim dan bertentangan pula dengan Artikel 8 The Universal Chapter of The Judge Central Council of The International Assosiation of Judges di Taipei tanggal 17 November, tahun 1999 yang menyebutkan, “A judge cannot be tansferred, suspended, or removed from office unless it is provided for by law and then only by decision in the proper disciplinary procedure. A judge must be appointed for life or for such other period and conditions, that the judicial independence is not endangered. Any change to the judicial obligatory retirement age must not have retroactive effect.” Demikian halnya dengan pengubahan masa jabatan hakim di tengah pelaksanaan tugasnya juga bertentangan dengan Beijing Statement of Principal of Independence of the judiciary in the Law Asia Region Beijing, 19 Agustus tahun 1995, yang pada pokoknya memberikan jaminan atas masa kerja hakim sampai dia mencapai usia pensiunnya. Dan masa kerjanya tidak boleh diubah selama dalam masa tugasnya sebagaimana diatur poin 18-21, “Judges must have security of tenure. It is recognised that, in some countries, the tenure of judges is subject to confirmation from time to time by vote of the people or other formal procedure. However, it is recommended that all judges exercising the same jurisdictions be appointed for a period to expired upon the attainment of a particular age. A judge’s tenure must not be altered to the disadvantages of the judges during his or her term of office.” 14. Bahwa secara doktrin, potensi masalah evaluasi periodik Hakim Agung terhadap independensi kekuasaan kehakiman ini dapat dikaitkan dengan pendapat dari Hakim Agung Amerika Serikat yang sekarang ini beliau sudah memasuki masa pensiun, Sandra Day O’Connors yang menyatakan bahwa jika ada periodisasi dalam jabatan hakim, maka hakim yang bersangkutan menjadi tidak nyaman dalam membuat putusan. Selain itu, Ketua 34 Mahkamah Agung Kanada Beverley Mclachlin pernah menyatakan bahwa jika ada periodisasi dalam jabatan hakim, maka masyarakat menjadi tidak percaya terhadap putusannya karena dicurigai putusan yang bersangkutan adalah mencari selamat agar diperpanjang untuk jabatan periode berikutnya. Di Qatar dan Arab Saudi menolak periodisasi karena dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. 15. Bahwa berdasarkan landasan normatif, filosofis, dan doktrin tersebut di atas, maka usulan evaluasi periodik jabatan Hakim Agung yang diusulkan Pemohon judicial review berpotensi dapat berpengaruh pada independensi judicial sebagaimana telah terjamin oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, akan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. C. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Para Pihak Terkait dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menolak seluruh Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 2/PUU- XVIII/2020 perihal pengujian Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung ini. 2. Menyatakan bahwa Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Yudisial dalam persidangan tanggal 5 Maret 2020 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis 35 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut: 1. Kedudukan Hakim dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau independensi judisial merupakan prinsip utama dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tujuannya, tiada lain adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut, tercermin secara kelembagaan maupun secara perseorangan atau personal. Secara kelembagaan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman diwujudkan dengan pemisahan cabang kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi dari cabang kekuasaan lainnya, baik legislatif maupun eksekutif. Adapun secara personal, diwujudkan dengan kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dari segala bentuk pengaruh dan campur tangan apa pun (vide Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009). Kemerdekaan kekuasan kehakiman tersebut, tercermin pula dalam jabatan Hakim Agung, baik secara kelembagaan maupun personal. Khusus terkait dengan kelembagaan, kemerdekaan kekuasaan Hakim Agung diwujudkan di antaranya dalam kedudukan Hakim Agung, proses seleksi, dan masa jabatan Hakim Agung. Berkenaan dengan kedudukan Hakim Agung, ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan, “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc” sebagai pejabat negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut yang dikategorikan sebagai pejabat negara adalah selain Hakim Agung dan seluruh hakim pada semua badan peradilan, dikecualikan hakim ad hoc. Hal ini 36 menunjukkan, bahwa Hakim Agung dan seluruh hakim pada semua badan peradilan bukan termasuk Aparatur Sipil Negara, sehingga kedudukannya tidak berada di bawah kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Dengan kedudukan sebagai pejabat negara tersebut, maka Hakim Agung dan hakim pada semua badan peradilan dapat memiliki kemandirian sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Khusus dalam kaitan dengan Hakim Agung, kedudukan Hakim Agung sebagai pejabat negara adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasan kehakiman pada Mahkamah Agung yang merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga negara lainnnya. Dalam kedudukan sebagai pejabat negara pada Mahkamah Agung tersebut, maka Hakim Agung dapat menjalankan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan (checkes and balances) sebagai bagian dari perwujudan pemisahan kekuasaan dari cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, kemandirian kekuasan kehakiman pun dapat terwujudkan. Sementara itu, dari segi pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, Calon Hakim Agung diseleksi oleh Komisi Yudisial yang bersifat mandiri (vide Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Proses seleksi oleh Komisi Yudisial yang bersifat mandiri tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman, termasuk kemandirian Hakim Agung sebagai penyelenggara kekuasan kehakiman pada Mahkamah Agung. Prinsip ini ditegaskan dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan, “Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung.” Perwujudan kemerdekaan kekuasan kehakiman itu pun ditunjukkan dalam masa jabatan hakim. Terkait dalam masa jabatan hakim, Commentary on the Bangalore Principles Of Judicial Conduct (Komentar atas prinsip-prinsip 37 Bangalore tentang perilaku judicial tahun 2007), pada halaman 42 menyebutkan, “In order to establish whether the judiciary can be considered independent of the other branches of government. Regard is usually had, among other things to the manner of appointment of its members to, to their term of office, to their conditions of service, to the existence of guarantees against outside pressures, and to the question whether the court presents an appearance of independence. Three minimum conditions for judicial independence are. a. Security of tenure: 12 that is a tenure, whether for life until an age of retirement or for a fixed term, that is secure against interference by the executive or other appointing authority in a discretionary or arbitrary manner.” Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh United Nations office on Drugs and Crime atau UNODC itu, masa jabatan Hakim Agung dan hakim pada peradilan lainnya, baik jabatan seumur hidup sampai masa pensiun atau masa jabatan tertentu harus diberikan jaminan bebas dari campur-tangan eksekutif maupun penunjukan oleh otoritas kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang atau discretionary. Dengan demikian, terkait dengan masa jabatan hakim, Hakim Agung, pada prinsipnya harus terdapat kondisi yang memberikan jaminan tidak adanya campur-tangan atau pengaruh kekuasaan eksekutif atau kekuasaan lain yang bersifat sewenang-wenang. Adapun masa jabatannya dapat diberikan untuk seumur hidup sampai masa pensiun atau masa jabatan tertentu. Dalam kaitan dengan masa jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul Mahkamah Agung karena huruf b, telah berusia 70 tahun”. Sementara itu, untuk hakim pada badan peradilan lainnya diatur ketentuan bahwa “Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena huruf c, telah berumur 65 tahun bagi 38 ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, atau pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi agama atau pengadilan tinggi tata usaha negara”, (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dengan demikian, pada dasarnya terdapat 3 jenjang masa jabatan Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan, yakni 65 tahun bagi hakim pada peradilan pertama, 67 tahun bagi hakim pada peradilan tinggi atau banding, dan 70 tahun bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Dengan demikian, masa jabatan Hakim Agung sampai 70 tahun dapat dikatakan menyesuaikan dengan jenjang masa jabatan hakim pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tinggi atau banding, sehingga masa jabatan Hakim Agung dapat dipandang sebagai masa jabatan dan karir tertinggi bagi hakim. Masa jabatan Hakim Agung sampai usia 70 tahun pun harus dilihat dalam kaitan dengan ketentuan tentang syarat bagi Calon Hakim Agung yang di antaranya, “berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-14/2016). Persyaratan “pernah menjadi hakim tinggi” menunjukkan bahwa masa jabatan Hakim Agung harus dibedakan dengan masa jabatan hakim tinggi, sehingga masa jabatan Hakim Agung sampai 70 tahun yang lebih tinggi dibandingkan masa jabatan hakim tinggi sampai usia 67 tahun adalah didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Namun, dengan persyaratan “pernah menjadi hakim tinggi”, itupun sepatutnya usia paling rendah bagi calon hakim agung diambil dari usia hakim tinggi yang yang sesuai dengan jenjang karir sebagai hakim tinggi umumnya yang sudah mencapai rata-rata usia 50 tahunan dengan pengalaman yang panjang paling sedikit 20 tahun dan mencapai jenjang karier sebagai Hakim Tinggi, maka usia 55 tahun termasuk yang dapat dipertimbangkan sebagai usia yang cukup dan layak untuk dapat mencalonkan dan memegang jabatan sebagai Hakim Agung. Dengan demikian, masa jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung paling lama adalah 15 tahun terhitung sejak usia 55 tahun dan berhenti pada usia 70 tahun. 39 2. Perbandingan Beberapa Negara Praktik ketatanegaraan di beberapa negara terkait dengan masa jabatan Hakim Agung terdapat beberapa variasi antara masa jabatan sumur hidup, pensiun pada usia tertentu, dan masa jabatan tertentu. Berikut adalah daftar perbandingan masa jabatan hakim di beberapa negara. Pertama untuk Negara Amerika Serikat, proses pengisiannya dilakukan dengan pencalonan oleh presiden yang dengan pertimbangan dan persetujuan oleh senat, masa jabatan seumur hidup. Kemudian Inggris, proses pengisian seleksi oleh Komite Independen dari beberapa Komisi Yudisial di Inggris, ada beberapa Komisi Yudisial, Wales, England, Irlandia, Scotland, dan diikuti dengan rekomendasi kepada perdana menteri yang diangkat oleh ratu. Masa jabatan, selama memiliki kecakapan dan berperilaku baik, dalam bahasa Inggris, good behavior. Kemudian, di Jerman. Seleksi dilakukan oleh Komite Seleksi Hakim yang berasal dari 16 secretary of justice dari masing-masing negara bagian, dan 16 anggota parlemen federal. Hakim diangkat oleh presiden, masa jabatan 65 tahun, baik untuk Hakim Federal (Hakim Agung) dan hakim pada negara bagian. Kemudian, di Italia diangkat oleh Dewan Tinggi Yudisial, lembaga yang serupa dengan Komisi Yudisial, masa jabatan sampai usia 70 tahun. Di Belanda ditunjuk oleh ratu berdasarkan usulan yang diberikan oleh Majelis Rendah, masa jabatan sampai 70 tahun. Portugal dicalonkan oleh presiden dan diangkat oleh Majelis Nasional, masa jabatan seumur hidup Rusia dicalonkan oleh presiden dan diangkat oleh Majelis Tinggi atau Dewan Federasi, masa jabatan sumur hidup. Ukraina agak sedikit berbeda, diusulkan oleh Dewan Yudisial yang serupa dengan Komisi Yudisial, dan diangkat oleh presiden. Masa jabatan diangkat untuk 5 tahun dan jika disetujui oleh Dewan Tinggi Yudisial dapat pensiun pada usia 65 tahun. Spanyol diangkat oleh raja dari calon yang diusulkan oleh Dewan Tinggi Yudisial, masa jabatan sampai 70 tahun. Singapura diangkat oleh presiden dari rekomendasi perdana menteri setelah konsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung, masa jabatan sumur hidup. Filipina diangkat oleh presiden atas rekomendasi Dewan Yudisial, masa jabatan sampai 70 tahun. India diangkat oleh presiden setelah konsultasi dengan para Hakim Agung pada Mahkamah Agung, masa jabatan 65 tahun. Di Chili diangkat oleh presiden dan disetujui oleh senat dari calon yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, masa 40 jabatan 70 tahun. Brazil diangkat oleh presiden dengan persetujuan Senat Federal, masa jabatan sampai 70 tahun. Kanada diangkat oleh perdana menteri, dengan masa jabatan 75 tahun. Australia diangkat oleh gubernur jenderal dengan masa jabatan sampai 70 tahun. Korea Selatan agak sedikit berbeda, diangkat oleh presiden atas rekomendasi Ketua Mahkamah Agung dan Persetujuan Majelis Nasional, masa jabatan 6 tahun dan dapat diperbaharui. Nigeria diangkat oleh presiden atas rekomendasi Dewan Yudisial Nasional, masa jabatan sampai usia 65 tahun. Berdasarkan perbandingan beberapa negara tersebut, terlihat bahwa masa jabatan Hakim Agung bervariasi tergantung pada kebijakan hukum masing-masing negara. Masa jabatan hakim tersebut setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori: (a) seumur hidup; (b) selama berperilaku baik; (c) pensiun pada usia tertentu; antara 65 sampai 75 tahun; (d) diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diperbaharui. Tetapi di atas segala hal tersebut, yang terpenting adalah masa jabatan Hakim Agung tersebut diberikan sebagai jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sehingga selama memegang masa jabatan tersebut tidak akan ada atau setidaknya dapat dikurangi pengaruh dan campur tangan eksekutif atau kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang terhadap kemandirian Hakim Agung. Upaya menjaga kemerdekaan Hakim Agung itu pun dilakukan melalui seleksi oleh Dewan Yudisial untuk negara-negara dengan basis sistem hukum civil atau Komisi Yudisial untuk negara-negara dengan basis hukum kebiasaan yang bersifat mandiri atau pengangkatan oleh presiden/kepala negara atau kepala pemerintahan dengan persetujuan parlemen, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh satu kekuasaan. Adapun terkait dan perbedaan antara masa jabatan presiden dan wakil presiden dan masa jabatan Hakim Agung yang dikhawatirkan akan menimbulkan diskriminasi, saya ingin mengutip pendapat dari Charles Beard, dalam buku klasiknya yang berjudul An Economic Interpretation of the Constitution of the United States yang diterbitkan tahun 1913. Dalam buku tersebut, Beard menyatakan bahwa struktur pemerintahan Amerika Serikat disusun agar mayoritas tidak mendominasi minoritas. Beard mengatakan, “The structure of the government as devised at Philadelphia reflects these several interest and makes improbable any danger to minority from the majority.” 41 Mengutip pendapat pendiri negara Amerika Serikat dalam The Federalist, Beard menulis, “The House of Representative being to elected immediately by the people, the Senate by the State Legislatures, the President by elector chosen for that purposes by the people. There would be little probability of a common interest to cement the branches in predilection for any particular class of electors.” Dalam pandangan para pendiri negara Amerika Serikat, sumber otoritas politik dari masing-masing lembaga harus berbeda, yakni House of Representative dipilih langsung oleh rakyat, senat dipilih oleh badan legislatif negara bagian, dan presiden oleh dewan elektoral yang dipilih oleh rakyat. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan segala kepentingan dan kelas di tengah masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya dominasi minoritas oleh mayoritas. Beard menjelaskan bahwa realitas masyarakat Amerika Serikat terpecah ke dalam banyak bagian kepentingan dan kelas sosial, sehingga hak-hak individu atau minoritas akan berada dalam keadaan bahaya bila berhadapan dengan kombinasi kepentingan dari mayoritas. Oleh karena itu, otoritas politik tidak boleh berasal dari sumber yang sama agar tidak didominasi oleh satu atau kombinasi kepentingan mayoritas. Para pendiri negara Amerika Serikat bahkan memberikan sumber otoritas langsung dari rakyat kepada House of Representative yang masa jabatan anggotanya hanya 2 tahun saja. Tujuannya agar House tidak didominasi oleh mayoritas dalam waktu yang lama, sementara senat justru dipilih oleh DPR negara bagian, sehingga kekuatan ekonomi atau modal di tingkat negara bagian tidak dapat mendominasi pemilihan senator. Demikian pula presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh 538 electoral college atau dewan pemilih dengan tujuan agar pemilihan tidak dapat didominasi oleh kepentingan ekonomi mayoritas. Beard menjelaskan lebih lanjut hubungan kausalitas ekonomi dan struktur pemerintahan sebagai berikut. “The economic corollary of this system is as follows. Property interest may, through their superior weight in power and intelligence, secure advantageous legislation whenever necessary, and they may at the same time obtain immunity from control by parliamentary majorities.” Artinya, kepentingan ekonomi dapat mengamankan legislasi atau pembentukan undang-undang yang menguntungkan kapan saja diperlukan 42 dan pada saat yang sama memperoleh kekebalan dari pengawasan oleh mayoritas parlemen. Oleh karena itu, dalam struktur pemerintahan Amerika Serikat tidak ada satu badan kekuasaan pun yang memperoleh sumber otoritas yang sama. Demikian pula masa jabatannya berlainan. House of Representatives dipilih untuk 2 tahun, senator untuk 6 tahun, tetapi sepertiga anggota senat harus diganti pada setiap 2 tahun. Presiden dipilih untuk 4 tahun dan Hakim Mahkamah Agung untuk seumur hidup. Dengan cara demikian, diharapkan dapat mencegah adanya kepentingan ekonomi yang secara bersamaan dan serentak menguasai badan-badan kekuasaan. Dengan demikian, perbedaan masa jabatan antara presiden dan Hakim Agung setidaknya tidak dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi, melainkan harus ditempatkan dalam hubungan kausalitas antara kepentingan ekonomi atau modal dan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Selain menyampaikan keterangan di atas, Pihak Terkait Komisi Yudisial menyampaikan keterangan tambahan berdasarkan pertanyaan Hakim Konstitusi, yang diterima dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Kajian Komisi Yudisial RI terkait masa jabatan hakim yang ideal terkait dengan persyaratan karir dan non-karir Dalam kesempatan ini, Kami ingin menyampaikan bahwa untuk menentukan masa jabatan hakim yang ideal harus dikaitkan dengan model sistem pengisian jabatan hakim, yakni sistem karir dan sistem profesional. Sistem pengisian jabatan hakim berdasarkan karir berakar pada tradisi hukum sipil (civil law tradition) yang melakukan rekrutmen hakim sejak lulus sarjana hukum untuk kemudian dilatih sebagai hakim dan berkarir sebagai hakim hingga usia pensiun. Dalam sistem karir umumnya hakim menjalani karir sampai tingkat hakim tinggi, sementara untuk pengisian jabatan hakim agung dilakukan melalui mekanisme seleksi tersendiri. Namun demikian, jabatan hakim agung pada dasarnya merupakan kelanjutan dari karir hakim sejak direkrut sebagai hakim pada tingkat pertama. Sementara itu, sistem pengisian jabatan hakim secara profesional terdapat dalam tradisi hukum kebiasaan (common law tradition) yang melakukan pengisian jabatan hakim melalui lima cara, yakni: (1) pemilihan (contested-election) berbasis partai politik; (2) pemilihan berbasis perseorangan/non-partai politik; (3) 43 pengangkatan oleh eksekutif; (4) seleksi oleh legislatif; dan (5) melalui “merit commission” yang bersifat independen. Dalam sistem profesional tidak dikenal karir hakim, karena seorang hakim hanya dipilih, diseleksi, atau diangkat untuk masa jabatan tertentu. Dalam sistem profesional pun dikenal adanya pemilihan retensi (judicial retention election), yakni seorang hakim yang sudah terpilih melalui salah satu cara pengisian jabatan hakim tersebut di atas, setelah satu tahun masa jabatannya harus melewati semacam referendum untuk menanyakan kepada rakyat apakah masa jabatannya dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila hasil pemilihan retensi menunjukkan rakyat setuju untuk dilanjutkan, maka hakim tersebut dapat menjabat hingga masa jabatan tertentu selesai. Apabila masa jabatannya selesai hakim tersebut dapat mengajukan diri kembali untuk mengikuti salah satu proses seleksi hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Karena tidak mengenal sistem karir, maka setiap masa jabatan seorang hakim tidak dapat dihitung sebagai bagian dari masa jabatan karir seorang hakim. Konsekuensinya, dalam kaitan dengan masa jabatan hakim agung yang bersifat seumur hidup tidak dapat dipandang dan dihitung sebagai kelanjutan dari karir hakim sebelumnya, sehingga seandainya seseorang terpilih sebagai hakim agung pada usia 45 tahun dan kemudian menjadi hakim agung sampai usia 90 tahun pada dasarnya masa jabatannya sebagai hakim agung adalah 45 tahun, terpisah dari jabatan yang telah dipegang sebelumnya. Dalam kasus hakim agung di Amerika Serikat, misalnya terdapat beberapa orang hakim agung yang menjabat selama hampir 35 tahun. Tetapi, masa jabatan hakim agung selama 35 tahun tersebut tidak dapat dipandang sebagai bagian dari karir sebagai hakim, karena hakim agung yang bersangkutan direkrut secara profesional melalui mekanisme pengangkatan oleh Presiden dan dengan persetujuan Senat. Sekalipun demikian, tentu saja untuk dapat diangkat sebagai hakim agung diperlukan persyaratan memiliki pengalaman dalam bidang hukum atau kehakiman yang berkorelasi dengan usia yang dipandang layak untuk menjabat hakim agung. Berdasarkan tinjauan komparatif atas dua sistem dalam manajemen jabatan hakim tersebut, maka untuk masa jabatan hakim agung di Indonesia pada dasarnya terkait dengan sistem karir dalam manajemen jabatan hakim di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU 44 Nomor 51 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan ketentuan batas minimal usia 25 tahun untuk menjadi hakim, maka dengan masa jabaran hakim agung sampai pada usia 70 tahun pada dasarnya masa jabatan hakim agung tersebut merupakan kelanjutan dari karirnya sebagai seorang hakim selama 45 tahun. Akan tetapi, disain konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 mengadopsi model pengisian jabatan hakim secara profesional melalui “merit commission” -- berupa Komisi Yudisial – yang diperlihatkan dengan adanya jalur non-karir untuk menjadi hakim agung. Namun dengan adanya putusan MKRI Nomor 53/PUU- XIV/2016 yang memberikan pertimbangan hukum terkait dengan rekrutmen calon hakim agung dari jalur non-karir jika dibutuhkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan keahlian tertentu, maka pada dasarnya menegaskan bahwa sistem pengisian jabatan hakim agung merupakan bagian dari sistem karir. Dalam kaitan itu, masa jabatan hakim yang dibatasi hingga usia 70 tahun harus dipandang sebagai bagian dari karir hakim sejak pertama kali diangkat sebagai hakim pada pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, secara substansial menjadi tidak koheren apabila membandingkan dengan masa jabatan hakim agung yang bersifat seumur hidup sebagaimana di Amerika Serikat yang merupakan bagian dari sistem profesional yang berlaku dalam tradisi hukum kebiasaan yang tidak mengenal sistem hakim karir. Dalam kaitan itu, masa jabatan hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibatasi sampai usia 70 tahun adalah rasional dan koheren dengan sistem hakim karir dalam sistem kehakiman di Indonesia, sehingga apabila pengangkatan hakim pertama pada usia 25 tahun dan kemudian terpilih sebagai hakim agung, maka secara keseluruhan masa karir hakim yang bersangkutan adalah 45 tahun. Demikian pula, masa jabatan agung sampai usia 70 tahun dapat dilihat sebagai penjenjangan usia pensiun hakim karir sebagai hakim tingkat pertama pada usia 65 tahun dan sebagai hakim tinggi pada usia 67 tahun. 2. Usia minimal Hakim Agung berdasarkan kelayakan Terkait dengan usia minimal calon hakim agung terdapat data pada Komisi Yudisial yang berkenaan dengan usia para pendaftar calon hakim agung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut: 45 Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh data usia pendaftar terbanyak adalah antara usia 58-60 tahun. Dengan data tersebut dapat ditafsirkan bahwa pada rentang usia tersebut secara umum seorang hakim sudah mencapai jabatan hakim tinggi sebagai syarat minimal untuk dapat mencalonkan diri sebagai hakim agung. Pada rentang usia tersebut dapat dipastikan seorang hakim tinggi sudah memperoleh pengalaman sebagai hakim karir selama 33-35 tahun jika dihitung dengan usia minimal 25 tahun. Apabila digenapkan ke bilangan usia minimal calon hakim agung, maka dapat ditetapkan usia 55 tahun sebagai usia minimal yang dianggap layak untuk menjadi hakim agung yang berdasarkan data di atas pendaftar terdapat sejumlah 26 orang atau setara dengan 5,35% dari seluruh pendaftar calon hakim agung. Pada usia 55 tahun dapat dikatakan seorang calon hakim telah memiliki kompetensi yang cukup baik karena dapat menjadi hakim tinggi dalam usia yang relatif muda dengan pengalaman karir sebagai hakim 30 tahun bila dihitung dari usia minimal 25 tahun sebagai hakim tingkat pertama. Dengan pengalaman selama 30 tahun itupun secara mental dapat dikatakan layak untuk menduduki jabatan sebagai hakim agung karena sudah ditempa dalam waktu lama dengan posisi dan tempat penugasan yang berbeda-beda dan bervariasi. 46 Sekalipun demikian, untuk persyaratan pengalaman sebaiknya tetap mengacu pada ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang membatasi paling sedikit 20 tahun menjadi hakim dengan pertimbangan menjaga koherensi dengan ketentuan dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 51 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menetapkan syarat usia jadi hakim paling tinggi 40 tahun, sehingga apabila dihitung dari usia 40 tahun, maka dengan pengalaman 20 tahun seorang hakim tinggi akan dapat mendaftar sebagai calon hakim agung pada usia 60 tahun yang masih sesuai dengan rentang usia rerata terbanyak yang terdapat dalam data Komisi Yudisial. 3. Keseimbangan syarat calon hakim agung dari karir dan non-karir Mengacu pada Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016, maka pada dasarnya keseimbangan pesyaratan antara hakim agung dari karir dan non-karir ditentukan oleh keahlian yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Untuk usia minimal, sebagaimana disebutkan di atas adalah paling sedikit 55 tahun, baik bagi calon hakim dari karir maupun non-karir. Demikian pula untuk pengalaman dipersyaratkan sama bagi karir dan non-karir, yakni berpengalaman 20 tahun. Akan tetapi, untuk persyaratan hakim agung dari non-karir yang menyebutkan “berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum” (vide Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 2004) terdapat persoalan, terutama pada frase “sarjana lain” yang menurut Penjelasan pasal termaksud dibatasi pada “sarjana syariah dan sarjana ilmu kepolisian.” Ketentuan ini menimbulkan persoalan karena syarat kebutuhan Mahkamah Agung sering tidak dapat dipenuhi karena terkendala oleh batasan sarjana lainnya yang hanya mencakup sarjana syariah dan sarjana ilmu kepolisian. Padahal dalam praktek sering ditemukan calon hakim agung dari non-karir yang memiliki keahlian di bidang hukum tidak memiliki latar belakang sarjana hukum, sarjana syariah, atau sarjana ilmu kepolisian, sekalipun sudah berijazah doktor dan magister dalam ilmu hukum. Keahlian yang dimilikinya dalam bidang yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung justru diperoleh dari latar belakang sarjana non-hukum. Sebagai contoh pada pengadilan pajak, menyebutkan salah satu syarat sebagai hakim pajak adalah “mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan 47 berijazah sarjana hukum atau sarjana lain” (vide Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). Ketentuan ini mengakibatkan banyak hakim pajak justru berlatar belakang sarjana ekonomi dan akuntansi, bahkan untuk penanganan perkara-perkara bea cukai berasal dari sarjana kimia, sarjana teknik kimia, dan sarjana teknik listrik yang keahliannya dibutuhkan untuk memeriksa kandungan barang-barang atau elektronik yang dikenakan cukai. Manakala Mahkamah Agung membutuhkan hakim agung dengan keahlian di bidang hukum pajak ternyata banyak terkendala dengan persyaratan sarjana hukum atau sarjana lainnya yang dibatasi maknanya pada sarjana syariah dan sarjana ilmu kepolisian. Calon-calon hakim agung yang memiliki kualifikasi ahli hukum pajak umumnya berasal dari hakim pajak yang memiliki ijazah doctor dan magister di bidang hukum, tetapi banyak yang memiliki latar belakang sarjana ekonomi dan akuntansi karena umumnya mereka menjadi hakim pajak dengan menggunakan ijazah sarjana ekonomi dan akuntansi. Pada sisi lain harus diakui bahwa calon hakim pajak yang berasal dari kalangan akademisi memiliki kekurangan dalam penguasaan hukum acara dan teknis perpajakan yang umumnya diperlakukan dalam pemeriksaaan perkara-perkara pajak, sehingga sering tidak mampu terjaring dalam proses seleksi calon hakim agung. Ketentuan tentang syarat jadi hakim Pengadilan Pajak itupun menunjukkan bahwa terdapat penafsiran yang berbeda terkait syarat “sarjana lain” pada hakim Pengadilan Pajak yang menyebabkan hakim pajak justru banyak dijabat oleh hakim dengan latar belakang bukan sarjana hukum yang tidak koheren dengan ketentuan syarat “sarjana lainnya” untuk calaon hakim agung dari non-karir. Dengan demikian, dalam hubungan dengan keseimbangan persyaratan antara calon hakim agung dari karir dan non-karir, terutama secara khusus untuk hakim agung dari non-karir diperlukan persyaratan yang mengakomodasi keahlian dengan latar belakang sarjana di luar bidang hukum, seperti sarjana ekonomi dan akuntansi untuk hakim agung yang menangani perkara pajak. 4. Perbandingan masa jabatan lembaga kekuasaan kehakiman antara MK dan MA Dengan berpegang pada dua model rekrutmen tersebut di atas, yakni sistem karir dan sistem profesional, maka pada dasarnya ada perbedaan antara rekrutmen hakim agung yang berbasis pada karir dan rekrutmen hakim konstitusi yang pada dasarnya berbasis pada sistem profesional. 48 Secara konstitusional perbedaan antara Hakim Agung dan Hakim Konstitusi terkait dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan Mahkamah Agung sebagai satu entitas yang terdiri atas “sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara” dan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu entitas pula yang terpisah dari Mahkamah Agung. Frase “sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara” menunjukkan bahwa di dalam Mahkamah Agung berlaku sistem karir yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang berlaku sistem profesional karena hanya terdiri atas satu lembaga. Dengan demikian, terkait dengan masa jabatan hakim agung dan jabatan hakim konstitusi tidak bersifat paralel karena berbeda sistemnya. Sejalan dengan hal tersebut, masa jabatan di Mahkamah Agung sampai usia 70 tahun terintegrasi dengan karir hakim sejak pertama kali diangkat pada usia paling sedikit 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Sementara untuk hakim konstitusi karena merupakan bentuk sistem profesional, masa jabatannya dapat menerapkan periodesasi sebagai konsekuensi dari tidak adanya karir dalam jabatan hakim konstitusi atau menerapkan satu periode untuk masa jabatan yang relatif lama dengan pertimbangan untuk menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Adapun berapa masa jabatan untuk periodesasi atau untuk satu periode masa jabatan menurut Kami tergantung pada keputusan dari pembentuk UU dengan tetap berpegang pada prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut. [2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam persidangan tanggal 29 Juni 2020 menyampaikan keterangan lisan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 29 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Pendahuluan Dalam surat panggilan yang kami terima, MaPPI FHUI diminta untuk menjelaskan tentang kedudukan Hakim Agung dalam sistem kekuasaan kehakiman dan peradilan di Indonesia serta hasil pengamatan, pemantauan, dan kajian MaPPI FHUI mengenai tidak adanya periodisasi masa jabatan hakim agung. Perlu kami 49 sampaikan terlebih dahulu bahwa MaPPI FHUI belum pernah melakukan penelitian yang khusus membahas mengenai tema periodisasi maupun masa jabatan hakim agung. Namun demikian, MaPPI FHUI dan beberapa LSM yang bergerak di bidang hukum dan peradilan, yang diberi nama Koalisi Pemantau Peradilan, beberapa kali terlibat dalam memantau jalannya proses seleksi hakim agung. Oleh karena itu, keterangan yang kami berikan akan bersifat reflektif berdasarkan pengalaman pemantauan tersebut. Selain itu, kami juga menambahkan pandangan kami berdasarkan hasil studi literatur yang kami lakukan untuk menjawab permasalahan mengenai kostitusionalitas serta perlu atau tidaknya periodisasi masa jabatan hakim agung. Adapun perihal substansi uji materil perkara a quo, pada dasarnya kami berpandangan bahwa tidak adanya periodisasi masa jabatan hakim agung merupakan praktik yang konstitusional. Hal mendasar yang melandasi pandangan kami adalah ketentuan Pasal 24 A ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.” Dalam konteks ini, ketentuan mengenai masa jabatan hakim pada dasarnya merupakan bagian dari pengaturan keanggotaan. Sehingga, sebagaimana amanat dari Konstitusi, hal tersebut menjadi kewenangan dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah perlu memasukkan pengaturan mengenai periodisasi atau tidak terhadap jabatan hakim agung. Dalam hal majelis hakim berpandangan lain, kami juga akan memaparkan beberapa hal yang pada dasarnya menunjukkan bahwa periodisasi masa jabatan hakim agung tidak diperlukan, atau setidaknya, belum diperlukan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alasan pertama mengacu pada kerangka evaluasi dan pedoman implementasi Pasal 11 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang dibuat oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengenai independensi peradilan tidak mengharuskan adanya periodisasi. Kedua, perbedaan karakteristik pada cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif memiliki konsekuensi dalam pengaturan mengenai masa jabatan, dimana periodisasi lebih relevan diterapkan pada cabang kekuasaan eksekutif dibanding yudikatif. Terakhir, refleksi dari pemantauan seleksi CHA yang menunjukkan bahwa aspek kompetensi dan integritas lebih dominan dibanding aspek usia. Meski demikian, kami juga akan menjabarkan bahwa praktik periodisasi masa 50 jabatan hakim agung pada dasarnya bukanlah suatu hal yang asing dan sudah dipraktekkan di beberapa negara, dengan beberapa catatan mengenai kelebihan dan kekurangannya Pasal 11 UNCAC dan Panduan Implementasinya oleh UNODC Salah satu argumen dalam pembatasan masa jabatan hakim agung adalah untuk mengedepankan prinsip akuntabilitas yang menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Umumnya, masa jabatan tersebut dinilai dapat memberi jalan bagi hakim-hakim senior yang sudah lanjut usia dan kesulitan dalam menjalankan tugasnya untuk pensiun. Demikian pula dengan periodisasi, posisi hakim agung dinilai perlu untuk dibatasi periode masa jabatannya untuk menghindari terjadinya kelalaian dalam menjalankan tugas karena usia tua. Lebih dalam, periodisasi juga dinilai merupakan mekanisme kontrol terhadap lembaga peradilan yang dilakukan secara demokratis dimana publik tidak melakukan intervensi langsung terhadap masa jabatan hakim, tetapi yang bersangkutan dapat tidak dipilih kembali apabila putusan-putusannya dirasa tidak merefleksikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Pasal 11 UNCAC pada dasarnya menghendaki diambilnya langkah-langkah yang dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan, salah satunya mengenai masa jabatan hakim. Namun demikian, dalam pedoman implementasinya, UNODC menekankan pentingnya menganalisis prinsip independensi peradilan sebelum mengambil langkah-langkah tersebut. Dalam hal ini, independensi peradilan dioperasionalisasikan dengan merujuk pada Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa salah satu prasyarat sistem peradilan yang independen adalah jaminan terkait masa jabatan hakim. Idealnya, independensi hakim agung diikuti dengan sistem peradilan yang bebas dari intervensi cabang kekuasaan yang lainnya, termasuk dalam hal masa jabatan. Dalam memandang permasalahan tersebut, pedoman implementasi UNCAC mengakui tiga metode yang dinilai dapat menjamin independensi sekaligus memastikan integritas lembaga peradilan yaitu masa jabatan seumur hidup, penerapan umur pensiun, atau pembatasan masa jabatan berdasarkan periode waktu tertentu [United Nations, “The United Nations Convention against Corruption Implementation guide and evaluative framework for article 11,” (Vienna: United Nations, 2015), hlm. 29]. Dari ketiga metode tersebut, metode pertama mendapat 51 perhatian khusus karena berpotensi melanggengkan praktek korupsi manakala beban kerja hakim dan resiko inefesiensi sangat tinggi. Pada kondisi yang demikian, lembaga peradilan berpotensi menjadi “lahan subur” praktek korupsi untuk mempercepat atau memperlambat kasus berdasarkan permintaan dari oknum tertentu. Indonesia menerapkan metode kedua, penerapan usia pensiun, dimana pembuat undang-undang menetapkan umur pensiun hakim agung adalah 70 tahun. Hal ini pada dasarnya sudah memenuhi jaminan independensi hakim dari intervensi eksekutif dalam hal masa jabatan. Sedangkan, penerapan periodisasi masa jabatan membutuhkan kajian mendalam mengenai jangka waktu yang ideal untuk menjadi batasan berapa lama satu periode masa jabatan hakim agung. Lebih daripada itu, pedoman implementasi UNCAC juga menyebutkan bahwa umumnya periodisasi diterapkan tanpa opsi periode lanjutan. Hal ini bertujuan untuk mencegah perilaku hakim yang “bermain aman” agar dapat dipilh kembali untuk periode selanjutnya. Periode lanjutan hanya dianjurkan apabila negara memberlakukan mekanisme penunjukkan yang berdasarkan sistem merit dengan kriteria yang objektif. Perbedaan karakteristik eksekutif dan yudikatif a. Pengisian Jabatan Mekanisme pemilihan presiden berbeda dengan hakim agung di Indonesia. Calon hakim agung akan menjalani serangkaian tahapan, di antaranya seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka [Abba Gabrillin, "Ini Proses Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc," https://nasional.kompas.com/read/2019/05/28/12533291/ini-proses-seleksi- calon-hakim-agung-dan-hakim-ad-hoc diakses 28 Juni 2020]. 52 Tahapan seleksi dimulai dari pemenuhan syarat administrasi yang salah satunya berupa daftar riwayat hidup hingga latar belakang pekerjaan dan organisasi. Setiap calon harus menyampaikan hasil pekerjaan selama menjabat. Sebagai contoh, untuk yang memiliki latar belakang hakim bisa mencantumkan hasil putusan. Kemudian, yang sebelumnya advokat bisa mencantumkan pleidoi. Kemudian, bagi yang berlatarbelakang jaksa bisa menncantumkan gugatan atau berkas tuntutan pidana. Begitu juga bagi yang sebelumnya berprofesi sebagai akademisi, bisa melampirkan karya ilmiah yang pernah dibuat. Berikutnya, tahapan seleksi kualitas. Misalnya, peserta dapat mencantumkan karya tulis atau kasus hukum yang pernah ditangani. Lampiran berupa pembuatan putusan atau legal opinion dan menjawab soal objektif terkait filsafat hukum dan teori hukum. Seleksi berikutnya adalah seleksi rekam jejak. Biro investigasi KY akan menelusuri rekam jejak peserta seleksi, untuk menjamin integritas dan kepatuhan kode etik calon hakim. Terakhir, peserta seleksi akan mengikuti wawancara langsung tatap muka dengan 7 komisioner KY dan pewawancara tamu. Adapun materi wawancara meliputi: a. Visi, Misi, dan Komitmen serta program jika terpilih sebagai Hakim Agung; b. Pemahaman Hukum Acara dan Teori Hukum; c. Pemahaman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; d. Wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum; e. Klarifikasi lanjutan LKHPN dan Laporan Masyarakat. 53 Dari seluruh tahapan di atas, penentuan kelayakan Calon Hakim Agung dilakukan dengan cara: [Komisi Yudisial, “Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adhoc di Mahkamah Agung,” https://www.komisiyudisial.go.id/files/tata- cara-scha-2014.pdf diakses 28 Juni 2020] 1. Menggabungkan antara nilai seleksi kualitas dengan nilai wawancara; 2. Kelulusan didasarkan ranking (pemeringkatan). Nama-nama Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi uji kelayakan oleh Komisi Yudisial diajukan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan, untuk mendapatkan persetujuan. Komisi Yudisial mengajukan nama-nama Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang calon Hakim Agung untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden [Komisi Yudisial, “Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adhoc di Mahkamah Agung,” https://www.komisiyudisial.go.id/files/tata- cara-scha-2014.pdf diakses 28 Juni 2020] Sementara itu, pengisian jabatan Presiden dilakukan melalui Pemilihan Umum (pemilu). Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi: [Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, UU No. 7 Tahun 2017, LN 182, TLN 6109, Ps. 167]. a. Pendaftaran dan verifikasi Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden; b. Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden; c. Masa Kampanye Pemilu; d. Masa Tenang; e. Pemungutan dan penghitungan suara; f. Penetapan hasil Pemilu; dan g. pengucapan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden. Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai kualifikasi pengisian jabatan Hakim Agung dan Presiden. Seseorang terpilih menjadi hakim agung jika memenuhi persyaratan administrasi dan seleksi kualitas oleh tim panel khusus. Sementara itu, seseorang terpilih menjadi Presiden jika memenuhi persyaratan administrasi dan mendapat suara terbanyak dalam pemilihan umum. Artinya, tidak ada persyaratan kualitas untuk menjadi seorang Presiden di Indonesia, sepanjang ia bisa meyakinkan pemilih untuk memilihnya dalam pemilihan umum. 54 b. Pelaksanaan otoritas Secara prinsip, seorang hakim agung bukanlah pelaksana otoritas tunggal dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Dalam tugasnya sehari-hari, hakim agung tergabung dalam suatu majelis untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim harus melalui mekanisme musyawarah majelis hakim. Mekanisme ini merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan yang berwenang. Tujuan diadakan musyawarah majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi, agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan Putusan yang seadil- adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku [Abdul Manan, “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,” (Jakarta, Yayasan al- Hikmah, 2000), hlm. 161]. Dalam musyawarah tersebut, masing-masing hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang [Zulkarnain, “Manajemen Pembuatan Putusan,” https://pta-padang.go.id/po- content/uploads/manajemen_pembuatan_putusan- _dr._h._zulkarnain%2C_s.h.%2C_m.h..pdf, diakses 28 Juni 2020]. Sementara itu, Presiden mempunyai kedudukan istimewa yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan [Arum Sutrisni Putri, "Daftar Lembaga Negara di Indonesia", https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/18/070000269/daftar-lembaga- negara-di-indonesia?page=all, diakses 29 Juni 2020]. Karena menganut sistem presidensil, terdapat 3 ciri Presiden di Indonesia. Pertama, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal. Kedua, Presiden memiliki berbagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif. Terakhir, Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau lembaga perwakilan rakyat [Dinoroy Marganda Aritonang, “Penerapan Sistem Presidensil Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,” dalam Jurnal Mimbar Hukum 22 (Juni 2010), hlm. 393]. Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa pelaksanaan otoritas dari hakim agung bersifat kolektif kolegial dan butuh kesepatakan bersama. Sementara itu, Presiden adalah pengambil keputusan tunggal, tertinggi, dan terakhir dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 55 Artinya, telah ada mekanisme internal “check and balances” bagi hakim agung dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya. c. Marwah Periodisasi Jabatan Sejalan dengan besarnya kewenangan presiden, selalu muncul pemikiran untuk membatasi kekuasaannya. Misalnya melalui mekanisme pembatasan masa jabatan. Ada tiga konsep pembatasan: tidak ada masa jabatan kedua (no re- election); tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (no immediate re-election); dan maksimal dua kali masa jabatan (only one re-election) [Denny Indrayana, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden,” https://nasional.sindonews.com/berita/828497/18/pembatasan-masa-jabatan- presiden, diakses 29 Juni 2020]. konsep no limitation re-election pernah terjadi di praktik ketatanegaraan Indonesia sebelum periode Soeharto. Soekarno, presiden pertama menjabat mulai tahun kemerdekaan 1945 hingga 1966, sedangkan Soeharto mulai efektif mengambil alih kekuasaan sejak 1966 hingga 1998. Presiden pertama AS George Washington tidak hanya menolak masa jabatan ketiga, namun awalnya pernah pula mencoba menolak masa jabatan keduanya. Sejak itu masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode menjadi konvensi ketatanegaraan. Hanya Franklin D Roosevelt yang melanggar tradisi tersebut dengan menjabat periode ketiga mulai 1940, bahkan periode jabatan keempat sejak 1944. Pasal II Section 1 Konstitusi AS mengatur seseorang menjadi presiden untuk masa jabatan empat tahun, tanpa adanya batasan maksimal masa jabatan. Baru pada tahun 1951, melalui amendemen konstitusi ke- 22, pembatasan maksimal dua kali masa jabatan kepresidenan diterapkan. Lebih jelas, amendemen ke-22 juga mengatur bahwa seseorang yang telah menjadi presiden atau pejabat presiden lebih dari 2 tahun, separuh periode jabatan presiden, hanya dapat dipilih kembali untuk maksimal satu periode jabatan kepresidenan. Itu artinya, dalam kondisi normal seseorang maksimal dapat menjadi presiden selama 8 tahun, atau jika dalam kondisi luar biasa, maksimal 10 tahun. Beberapa bahaya yang dihindari jika masa jabatan presiden tak dibatasi adalah sebagai berikut: [Fajar, “Kenapa Masa Jabatan Presiden Perlu Dibatasi?,” https://nasional.tempo.co/read/272307/kenapa-masa-jabatan-presiden-perlu- dibatasi diakses 28 Juni 2020]. 1. Presiden akan otoriter; 56 2. Abuse of Power, menyalahgunakan kekuasaan; 3. Regenerasi kepemimpinan nasional macet; 4. Seseorang bisa menjadi dictator; 5. Timbulnya kultus individu. Sementara itu, periodisasi jabatan hakim agung tidak tepat bila diterapkan pada Hakim Agung. Hal ini karena jabatan hakim agung adalah jabatan profesi, bukan jabatan politis seperti jabatan periodisasi Presiden dan/atau DPR. Risiko bila diterapkan periodisasi pada hakim agung adalah akan terjadi lobi-lobi politik antara calon dengan pihak yang menyeleksi. Setelah hakim agung tersebut diloloskan kepada periode berikutnya, dia akan terikat dengan pihak yang meloloskannya [Binsar M. Gultom, “Pandangan Kritis Seorang Hakim IV,” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 179]. Direktur Litbang CSS-UI Dian Puji N Simatupang menjelaskan bahwa hakim bukanlah jabatan politis yang mengenal periodisasi seperti preside, wapres, gubernur, bupati dan wali kota. Menurutnya, masa jabatan hakim pada umumnya adalah sejak diangkat sampai usia pensiun, kecuali meninggal, diberhentikan, mundur, atau terkena pidana [Susanto, “Periodisasi Hakim MK Cegah Penyelewengan,” https://mediaindonesia.com/read/detail/80539- periodisasi-hakim-mk-cegah-penyelewengan diakses 28 Juni 2020]. Refleksi Problematika Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) Di Indonesia Pembahasan ini merupakan pandangan kami terhadap proses seleksi CHA yang selama ini dilaksanakan. Meski tidak secara langsung menjawab pertanyaan hukum dalam perkara a quo, akan tetapi pembahasan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menilai apakah tidak adanya sistem periodisasi masa jabatan hakim agung merupakan pelanggaran atas hak konstitusional pemohon. Kami berpandangan bahwa dalam beberapa hal, permasalahan yang ditemukan pada proses seleksi dapat menjadi pembelajaran yang dapat diambil dalam pengambilan kebijakan mengenai masa jabatan hakim. Setidaknya ada dua hal utama yang menjadi perhatian kami selama memantau proses seleksi CHA, yaitu kompetensi dan integritas. Dalam hal kompetensi, kami akan membahas mengenai minimnya materi seleksi terkait fungsi MA sebagai judex jurist. Sedangkan, terkait integritas, kami akan membahas mengenai potensi konflik kepentingan para CHA. 1. Minimnya materi seleksi terkait fungsi MA sebagai judex jurist 57 Salah satu kualitas utama yang dicari dari CHA adalah kemampuannya untuk memeriksa perkara dimana materi yang digali bukan lagi mengenai fakta hukum dalam suatu perkara, melainkan mengenai penerapan hukum dan cara mengadili. Dengan kata lain, CHA harus memahami betul perbedaan antara peran hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding (judex factie) dan peran hakim pada pengadilan tingkat kasasi (judex jurist). Sayangnya proses seleksi CHA kerap melupakan hal tersebut dan justru cenderung menggali hal-hal yang tidak relevan seperti menguraikan pasal-pasal tertentu berdasarkan hafalan [Koalisi Pemantau Peradilan, “Komisi Yudisial, Jangan Pilih Hakim Agung yang Tidak Berkompeten dan Bermasalah,” https://leip.or.id/komisi-yudisial-jangan-pilih-hakim-agung-yang- tidak-berkompeten-dan-bermasalah/ diakses 28 Juni 2020]. Meski penting, kemampuan menghafal pasal tidak menjamin yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk menerapkan bunyi pasal tersebut secara adil dan berkepastian hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat MA untuk membangun kesatuan hukum pada sistem peradilan di Indonesia. Dalam artikelnya, Hakim Agung Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa sejak tahun 2011, Ketua MA telah memberlakukan kebijakan sistem kamar sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KMA No.142/KMA/SK/IX/2011 [Takdir Rahmadi, “Sistem Kamar dalam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum,” https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2141/sistem-kamar-dalam- mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh- llm diakses 28 Juni 2020]. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir fenomena penjatuhan putusan yang saling berbeda satu sama lain, meskipun permasalahan hukumnya sejenis. Adapun yang menjadi salah satu faktor dalam inkonsistensi penjatuhan putusan adalah praktek interpretasi oleh hakim yang beragam. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi publik terhadap praktik hukum dimana putusan pengadilan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakteraturan hukum. Oleh karena itu, terkait aspek kompetensi, kami menilai bahwa hakim agung, sebagai posisi tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, adalah jabatan yang seharusnya diisi oleh individu yang memiliki pemahaman yang matang terhadap tugas hakim dalam menciptakan hukum yang berkepastian hukum dan berkeadilan melalui putusan. Individu yang tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas tersebut, seharusnya tidak dipilih menjadi hakim agung. Demikian pula pada 58 penilaian terkait masa jabatan hakim. Terlepas dari metode yang digunakan, hal terpenting yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah kondisi-kondisi seperti apakah yang dapat membuat seorang hakim agung mengalami penurunan kapasitas sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya. Selama metode yang digunakan dapat menjustifikasi kondisi tersebut, maka kami berpandangan bahwa sudah sewajarnya hal tersebut tidak dipandang sebagai upaya untuk mengintervensi kekuasaan kehakiman, melainkan untuk menjaga kewibaan MA sebagai penjaga kesatuan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. 2. Potensi konflik kepentingan para CHA Sistem pemilihan terbuka membuat seleksi CHA tidak hanya diikuti oleh hakim karir tapi juga masyarakat sipil. Mekanisme tersebut pada akhirnya berdampak pada resiko konflik kepentingan yang dapat terjadi manakala CHA memiliki latar belakang tertentu yang dapat mempengaruhi tugasnya dalam memeriksa perkara. Misalnya, calon yang berprofesi sebagai politisi atau pebisnis dikhawatirkan memiliki bias ketika memeriksa perkara-perkara korupsi yang melibatkan rekan kerja atau koleganya. Oleh karena itu, selain aspek kompetensi, CHA juga harus memiliki track record yang bersih terkait untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan individu yang berintegritas. Permasalahan ini pada dasarnya diantisipasi oleh panitia seleksi yang bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk melakukan penelusuran rekam jejak. Dalam beberapa kesempatan, MaPPI dan KPP melaporkan calon-calon bermasalah secara integritas agar tidak diloloskan ke tahap selanjutnya. Akan tetapi, penelusuran rekam jejak hanya dapat memotret kondisi calon sebelum dan pada saat seleksi. Apa yang terjadi setelah CHA diangkat menjadi hakim agung tentunya di luar dari kapasitas panitia seleksi. Pada prakteknya, mekanisme akuntabilitas terhadap hakim agung tidak hanya dilakukan pada saat seleksi, melainkan secara terus menerus melalui pengawasan baik secara internal oleh Badan Pengawas MA, maupun eksternal oleh KY. Sedangkan, penerapan periodisasi masa jabatan hakim agung justru akan memberikan batasan tambahan terhadap independensi peradilan. Lebih dalam, mekanisme pengawasan juga dipandang sebagai mekanisme yang adil karena adanya standar etika yang berbeda-beda untuk tiap profesi. Dalam konteks hakim agung, maka standar yang digunakan adalah KEPPH, begitu pula dengan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang memiliki acuan masing-masing terkait kode 59 etik dan pedoman perilaku para pejabatnya. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa sistem pengawasan dan pembinaan sudah cukup untuk diterapkan sebagai mekanisme akuntabilitas terhadap hakim agung dan mekanisme periodisasi masa jabatan hakim agung tidaklah diperlukan untuk saat ini. Perbandingan masa jabatan hakim di Amerika Serikat, Australia dan Afrika Selatan Sebelumnya telah disinggung mengenai tiga metode pengaturan terkait masa jabatan hakim agung. Pada bagian ini, kami akan menjabarkan bagaimana implementasi ketiga metode tersebut dengan melihat pada praktek yang dilakukan di the Supreme Court of USA terkait jabatan seumur hidup, the High Court of Australia terkait penerapan umur pensiun, dan the Constitutional Court of South Africa terkait periodisasi masa jabatan. Pembahasan ini merujuk pada artikel yang ditulis oleh Prof. Brian Opeskin dari the Macquarie University, Sydney, Australia yang dimuat dalam Oxford Journal of Legal Studies tahun 2015. Dalam artikelnya, Opeskin melaporkan temuan penelitian empiris yang dilakukannya dengan mencatat umur hakim agung saat terjadi penunjukkan, umur hakim agung saat pemberhentian masa jabatan, dan durasi masa tugas. Hasilnya, data tersebut menunjukkan bahwa meski rata-rata umur penunjukkan hakim agung di ketiga negara sama, tetapi rata-rata hakim agung di Amerika Serikat mengisi jabatannya 10 tahun lebih lama dari hakim-hakim di dua negara lainnya. Terhadap data tersebut, praktek masa jabatan hakim seumur hidup yang diterapkan di Amerika Serikat tidak lepas dari pandangan skeptis dari banyak pihak. Meskipun, jabatan seumur hidup dinilai sebagai metode pengaturan masa jabatan yang paling memberikan perlindungan atas independensi peradilan, tetapi praktek tersebut harus dibayar dengan kecenderungan meningkatnya jumlah hakim senior yang tetap menjabat meskipun telah mengalami penurunan performa kerja dan kondisi mental akibat usia tua. Data menunjukkan salah satu hakim menjadi hakim tertua yang meninggal saat masih menjabat yaitu Hakim Wesley Brown pada tahun 2012 yang berumur 104 tahun. Yang bersangkutan meninggal setelah menjabat menjadi hakim selama lebih dari 50 tahun dan masih memegang kasus saat meninggal dunia. Setidaknya ada 191 hakim di Amerika Serikat yang menjabat lebih dari 40 tahun sejak diangkat. Serupa dengan sistem di Amerika Serikat, Australia juga pernah menerapkan kebijakan masa jabatan hakim seumur hidup hingga tahun 1977. Perubahan 60 kebijakan tersebut dinilai tepat karena dorongan dari semua negara bagian yang telah menerapkan kebijakan umur pensiun. Selain itu, perubahan tersebut juga dipicu oleh dorongan dari kalangan praktisi hukum yang berargumen bahwa hakim tidak lepas dari fenomena menurunnya performa kerja akibat penuaan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Australia ikut mendorong penerapan kebijakan umur pensiun agar pengadilan diisi oleh hakim-hakim yang lebih muda dan dekat dengan publik, sehingga pengadilan dapat menerapkan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat dengan lebih baik. Hasilnya, usulan itu berhasil disetujui lewat referendum yang menyetujui pengaturan usia pensiun untuk hakim pada the High Court of Australia adalah 70 tahun. Meski kapasitas tiap orang berbeda-beda, Australia memiliki sistem yang dapat mengakomodir talenta hakim-hakim senior yang sudah berusia di atas 70 tahun. Dalam hal ini, pemerintah federal dan beberapa negara bagian menerapkan kebijakan bahwa hakim yang telah pensiun dapat kembali bertugas di pengadilan untuk mengisi peran-peran tertentu yang bersifat non-teknis, seperti memimpin penelitian/investigasi atas isu tertentu atau memimpin komisi tertentu untuk reformasi peradilan. Dengan demikian, kekhawatiran atas permasalahan talenta hakim senior yang terbuang dapat dikesampingkan. Terakhir, periodisasi masa jabatan hakim pada dasarnya bukanlah metode yang asing dalam rezim pengaturan masa jabatan di beberapa negara. Afrika Selatan mengadopsi praktek tersebut dengan mengacu pada model yang diterapkan pada Mahkamah Konstitusi Jerman dimana hakim dapat menjabat selama 12 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Sebelumnya, Afrika Selatan menerapkan periode masa jabatan hakim selama 7 tahun, namun hal tersebut dinilai terlalu singkat. Oleh karena itu, periodisasi 12 tahun dianggap sebagai waktu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama untuk satu periode masa jabatan hakim. Meski demikian, pengaturan tersebut diikuti pula dengan penerapan usia pensiun 70 tahun, sehingga hakim tetap harus mengakhiri masa jabatannya apabila salah satu dari dua kondisi tersebut (12 tahun masa jabatan atau mencapai usia 70 tahun) terpenuhi. Meski dianggap moderat, pengaturan kombinasi tersebut justru akan menyulitkan pengadilan terutama dalam mempertahankan prinsip independensi peradilan. Pasalnya, periodisasi masa jabatan selama 12 tahun hanya bernilai apabila hakim tersebut berusia 58 tahun ketika diangkat. Padahal, besar kemungkinan 61 pengangkatan hakim dilakukan pada saat berusia jauh di bawah 58 tahun. Opelski sendiri mencatat bahwa data di Afrika Selatan menunjukkan bahwa usia termuda dalam pengangkatan hakim adalah 37 tahun, meskipun rata-rata hakim diangkat pada usia 54 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa sistem tersebut justru berpotensi menyia-nyiakan talenta hakim yang masih dapat berkarya meskipun telah menjabat lebih dari 12 tahun. Penutup Berangkat dari penjelasan di atas, kami berpandangan bahwa tidak adanya sistem periodisasi masa jabatan hakim agung di Indonesia bukanlah suatu hal yang inkonstitusional. Sebaliknya, sistem yang berlaku saat ini terkait pengaturan masa jabatan hakim agung yang menggunakan metode usia pensiun pada dasarnya sudah cukup. Usia 70 tahun merupakan angka yang juga diterapkan di beberapa negara sebagai usia pensiun hakim agung. Hal tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip independensi peradilan dan justru mengedepankan prinsip objektifitas dan meminimalisir pemberhentian hakim secara sewenang-wenang. Di samping itu, kami juga berpandangan bahwa masa jabatan hakim seumur hidup bukanlah pilihan kebijakan yang tepat. Bahkan, Amerika Serikat, sebagai negara yang masih memberlakukan sistem tersebut, juga sedang mengalami pergeseran dimana beberapa negara bagian mulai menerapkan pembatasan masa jabatan hakim dikarenakan tingginya kecenderungan hakim senior mempertahankan jabatannya, terlepas dari penurunan kinerja akibat mengalami penuaan. Terakhir, terlepas dari argumentasi-argumentasi tersebut, kami juga berpandangan bahwa persoalan ini merupakan ranah yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Hal ini didasari pada ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.” Oleh karena itu, sebagaimana amanat dari Konstitusi, hal tersebut menjadi kewenangan dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah perlu memasukkan pengaturan mengenai periodisasi atau tidak terhadap jabatan hakim agung. Selain menyampaikan keterangan di atas, Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyampaikan keterangan tambahan berdasarkan pertanyaan Hakim Konstitusi, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2020 yang pada 62 pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. A. Perihal Studi Perbadingan Masa Jabatan Hakim Di Tiga Negara (AS, Australia, Dan Afrika Selatan) Setidaknya ada dua hal yang menjadi pertanyaan terkait studi literatur yang kami sampaikan tentang perbandingan masa jabatan hakim di Amerika Serikat, Australia, dan Afrika Selatan. Pertama, contoh di Amerika Serikat membahas terkait usia hakim tertua yang meninggal ketika menjabat sebagai hakim pengadilan distrik federal, apa relevansinya dengan masa jabatan hakim agung di Indonesia? Kedua, contoh di Afrika Selatan merujuk pada masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi, apa relevansinya dengan masa jabatan hakim agung di Indonesia? Terkait permasalahan pertama, Hakim tertua di Amerika yang dimaksud merujuk pada Hakim Wesley Brown yang meninggal dunia pada tahun 2012 ketika berumur 104 tahun dan masih menjabat sebagai hakim pengadilan distrik federal [Brian Opeskin, “Models of Judicial Tenure: Reconsidering Life Limits, Age Limits and Term Limits for Judges,” Oxford Journal of Legal Studies 35, no. 4 (Winter 2015): 632]. Yang bersangkutan menjabat sebagai hakim selama hampir 50 tahun, sehingga membuatnya menjadi hakim yang paling tua dan hakim yang paling lama menjabat pada pengadilan federal [Brian Opeskin, “Models of Judicial Tenure: Reconsidering Life Limits, Age Limits and Term Limits for Judges,” Oxford Journal of Legal Studies 35, no. 4 (Winter 2015): 632]. Di sisi lain, jabatan hakim agung tentunya berbeda dengan hakim pengadilan distrik federal di Amerika Serikat. Faktanya, Hakim Agung Oliver Wendell menjabat selama 30 tahun dan pensiun ketika berumur 90 tahun, sehingga menjadikannya hakim agung tertua yang pernah menjabat di Mahkamah Agung Amerika Serikat [Lihat, <https://www.supremecourt.gov/about/faq_justices.aspx>, diakses pada 6 Juli 2020]. Sedangkan, Hakim Agung William Orville Douglas pensiun pada usia 77 tahun setelah menjabat selama lebih dari 36 tahun, sehingga menjadikannya hakim agung yang paling lama menjabat [Lihat, <https://www.supremecourt.gov/about/faq_justices.aspx>, diakses pada 6 Juli 2020]. Keduanya menunjukkan bahwa usia pensiun dan masa jabatan hakim agung tidak lebih lama dibanding hakim federal. Meski berbeda, usia pensiun dan masa jabatan hakim federal dengan hakim agung di Amerika Serikat, akan tetapi kedua contoh di atas menunjukkan 63 kecenderungan yang sama terkait masa jabatan hakim seumur hidup. Dalam hal ini, baik pengadilan federal maupun mahkamah agung sama-sama memiliki peluang diisi oleh banyak hakim senior yang tetap menjabat meskipun mengalami penurunan performa akibat penuaan. Opeskin memprediksi hal tersebut dengan mengacu pada tren angka harapan hidup yang semakin panjang. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh Amerika Serikat, tapi juga di hampir seluruh bagian dunia karena kontribusi positif pada sektor sanitasi dan praktek medis/farmasi, sehingga kehidupan manusia secara epidemiologis bertransisi dari era “wabah dan kelaparan” ke era “penyakit degeneratif buatan manusia” [Opeskin, “Models of Judicial Tenure,” 630–631]. Pada akhirnya, sistem masa jabatan hakim seumur hidup akan berdampak pada keuangan negara. Di Amerika Serikat, pemerintah harus menyiapkan kebijakan pensiun yang lebih menguntungkan dan menarik bagi para hakim. Tujuannya adalah agar mereka terdorong untuk memilih pensiun manakala sudah memasuki usia tua. Tentunya, kondisi ini menjadi tidak ideal untuk Indonesia karena komposisi hakim agung yang tidak dibatasi dan semakin banyak jumlahnya dari masa ke masa. Apabila sistem masa jabatan hakim agung seumur hidup diterapkan di Indonesia, MA akan semakin kesulitan menjaga independensinya karena beban keuangan yang membengkak dan mengundang permasalahan tidak hanya dalam hal produktivitas, tetapi juga potensi perilaku koruptif. Terkait permasalahan kedua, perbedaan antara MK dan MA di Afrika Selatan pada dasarnya berpengaruh pada pengaturan masa jabatan hakimnya. Patut diketahui bahwa secara hierarkis, MK merupakan pengadilan tertinggi di Afrika Selatan, sedangkan MA merupakan pengadilan tingkat banding dan tidak berwenang memeriksa perkara yang memiliki isu konstitusionalitas. Perbedaan kedudukan MK dan MA Afrika Selatan diikuti dengan perbedaan masa jabatan hakimnya. Berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku di Afrika Selatan, masa jabatan hakim MK diatur dengan menggunakan metode kombinasi usia pensiun dan periodisasi. Dalam hal ini, seorang hakim MK dapat menjabat selama maksimal 12 tahun (hanya untuk satu periode, tidak dapat diangkat kembali) atau harus pensiun ketika mencapai usia 70 tahun [Judges’ Remuneration and Conditions of Employment Act 2001, s 3(1)]. Sedangkan, pengaturan untuk hakim MA Afrika Selatan juga menggunakan metode kombinasi, tetapi dengan periode masa jabatan yang lebih singkat yaitu selama 10 tahun 64 [Judges’ Remuneration and Conditions of Employment Act 2001, s 3(2)]. Dengan kata lain, seorang hakim MK Afrika Selatan akan mencapai umur dan masa jabatan maksimal apabila diangkat pada usia 58 tahun, sedangkan, untuk hakim MA, pada usia 60 tahun. Sistem tersebut memiliki kekurangan dalam hal manajemen talenta hakim. Apabila seorang hakim diangkat pada usia yang lebih muda, maka pengadilan akan kehilangan talenta yang bersangkutan selama beberapa tahun karena harus meninggalkan jabatan sebelum usia pensiun sebagai konsekuensi periodisasi. Sebaliknya, apabila seorang hakim diangkat pada usia yang lebih tua, maka pengadilan akan merugi karena talentanya tidak dapat dikaryakan sesuai dengan masa jabatan yang berlaku sebagai konsekuensi usia pensiun. Bagaimana dengan relevansinya, apakah relevan membandingkan MK Afrika Selatan dengan MA Indonesia? Secara sederhana, MK Afrika Selatan pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dengan MA Indonesia, minus kewenangan menangani perkara yang mengandung isu konstitusionalitas. Sedangkan, MA Afrika Selatan pada dasarnya setara dengan pengadilan tingkat banding di Indonesia. Oleh karenanya, kesamaan tersebut dapat menjadi acuan dalam membandingkan pengaturan mengenai masa jabatan di Afrika Selatan dan di Indonesia. Dalam hal ini, pengaturan mengenai masa jabatan hakim agung di Indonesia pada dasarnya dapat dibandingkan dengan pengaturan masa jabatan hakim MK di Afrika Selatan karena sama-sama merupakan pengadilan tertinggi meskipun terdapat perbedaan kewenangan dalam hal perkara yang memiliki isu konstitusionalitas. B. Perihal Isu Konstitusionalitas Di samping argumen yang sudah kami susun sebelumnya, pada dasarnya kami berpandangan bahwa tidak adanya periodisasi masa jabatan hakim agung merupakan praktik yang konstitusional. Maksud dari konstitusional di sini adalah perihal masa jabatan hakim agung telah diatur pada produk hukum yang sesuai dengan amanat Konstitusi. Ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang- undang.” Dalam konteks ini, ketentuan mengenai masa jabatan hakim agung pada dasarnya merupakan bagian dari pengaturan keanggotaan. Sehingga, sebagaimana amanat dari Konstitusi, hal tersebut menjadi kewenangan dan 65 pilihan bagi pembuat undang-undang untuk menggunakan mekanisme periodisasi masa jabatan atau tidak sebagai upaya menjaga independensi peradilan. Pada akhirnya, pengaturan masa jabatan hakim agung merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (open legal policy) dan bukan merupakan konstitusionalitas norma. [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Pihak Terkait Mahkamah Agung, Pihak Terkait Ikatan Hakim Indonesia, dan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya; [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu 66 Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU 3/2009) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon dan hal-hal lain sebagai berikut: 1. Bahwa terkait dengan perkara a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Pihak Terkait Ikatan Hakim Indonesia, keterangan Pihak Terkait Komisi Yudisial, dan keterangan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurut Mahkamah, alasan diselenggarakannya pemeriksaan persidangan tersebut dikarenakan isu permohonan Pemohon diperlukan pendalaman terutama apabila isu dimaksud dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk mendapatkan pemahaman mengenai kedudukan dan masa jabatan hakim agung yang berkaitan dengan kedudukan dan masa jabatan hakim konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Oleh karenanya, dengan pertimbangan alasan tersebut di atas, terlepas dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat formal permohonan yang diajukan Pemohon a quo menurut Mahkamah terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan-keterangan para pihak dimaksud melalui pemeriksaan persidangan tersebut; 67 2. Bahwa terkait dengan permohonan, setelah Mahkamah menyelenggarakan pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud di atas dan kemudian mencermati kembali permohonan Pemohon secara saksama telah ternyata terdapat inkonsistensi dan kontradiksi antara posita permohonan dengan petitum permohonan. Pada posita permohonan, Pemohon menguraikan masa jabatan hakim agung yang menurut Pemohon seharusnya dibatasi lima tahun dan maksimal hakim agung hanya menjabat selama dua periode (sepuluh tahun) [vide permohonan halaman 7]. Akan tetapi, pada petitum permohonan justru meminta ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 UU 3/2009 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga jika petitum yang demikian dikabulkan justru akan menimbulkan kekosongan hukum karena ketiadaan pengaturan mengenai syarat-syarat untuk diangkat menjadi hakim agung dan alasan-alasan pemberhentiannya; 3. Bahwa selain itu, inkonsistensi dan kontradiksi juga terdapat pada bagian kedudukan hukum dan posita permohonan. Pada bagian kedudukan hukum Pemohon menyatakan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan a quo [vide permohonan halaman 4], namun pada bagian posita permohonan Pemohon menyatakan tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya Pasal 7 dan Pasal 11 UU 3/2009 [vide permohonan halaman 10]. Padahal, kerugian hak konstitusional harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa terkait dengan permohonan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), menurut Mahkamah hal demikian tidaklah tepat untuk dikabulkan karena akan melebihi dari hal-hal yang tidak dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya. Terlebih lagi permohonan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) hanya diberikan terhadap permohonan yang dapat dipahami dan beralasan menurut hukum; Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. 68 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kabur; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh 69 Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Pihak Terkait Ikatan Hakim Indonesia atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi Yudisial atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari