PUU Tahun 2017

2/PUU-XV/2017

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Suta Widhya, S.H.

Tanggal Registrasi: 2017-01-06

Tanggal Putusan: 2017-02-28

UU Diuji: UU 10/2016, UU 1/2015, UU 1/2014

Majelis Hakim: ["I Dewa Gede Palguna (K)", "Aswanto (A)", "Manahan MP Sitompul (A)", "Cholidin Nasir (PP)"]

Amar Putusan: Mengadili, Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 10 Tahun 2016]] tentang Perubahan Kedua atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 27]] - [[Pasal 1]] - [[Pasal 3]] - [[Pasal 27 ayat (1)]] - [[Pasal 7 ayat (2)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima**

Teks Putusan

# Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[2/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **[[Jenis Perkara]]**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dalam proses identifikasi - **[[Tanggal Putusan]]**: 2017 - **Significance**: Medium - **File**: [[2 PUU 2017_UU_Pilkada-Tidak_Diterima-TELAHUCAP-28Feb2017. Doc]] - [[Pasal 1]] dengan mendalilkan adanya pertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. ## Perihal Pengujian [[UU No. 10 Tahun 2016]] tentang Perubahan Kedua atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur ## Duduk Perkara Pemohon]] mengajukan permohonan pengujian UU dengan mendalilkan adanya pertentangan dengan [[UUD 1945]] berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan [[Pasal 24C UUD 19]] dan [[UU No. 24 Tahun 20]] tentang [[Mahkamah Konstitusi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU. ### Pokok Perkara [[Mahkamah Konstitusi]] - **2017**: Proses pemeriksaan dan sidang dilakukan - **2017**: [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU [[Kekuasaan Kehakiman]] ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **[[Kedudukan Hukum]] menerapkan metode penafsiran sistematis, teleologis, dan original intent dalam menilai permohonan pengujian UU. ### Precedential Value Putusan]] ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan yurisprudensi [[Mahkamah Konstitusi - [[Aswanto]] - [[Saldi Isra]] ## Timeline - **2017-01-06**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-02-28**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] ### Perkara yang Merujuk - [[2/PUU-XVI/2018]] ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ## Catatan Penting - Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengujian UU - Konsistensi dengan yurisprudensi [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman ## Amar Putusan Mengadili, Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 10 Tahun 2016]] tentang Perubahan Kedua atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 27]] - [[Pasal 1]] - [[Pasal 3]] - [[Pasal 27 ayat (1)]] - [[Pasal 7 ayat (2)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima**