2/PHPU.D-XII/2014

PUTUSAN Nomor 2/PHPU.D-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Noldi Tuwoliu, S.E., M.A. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Mesjid Alfalah Nomor 69, RT. 10/14, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi 2. Nama : Irene B. Riung, S.Sos. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Haleha Beach Hotel, Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2014 memberi kuasa kepada Kahar Nawir, S.H., Dr. JMT Simatupang, S.H., M.H., Ansar N., S.H., dan R.N. Putra Anugrah, S.H., Advokat dan Pengacara pada KANTOR HUKUM KNS & Rekan, berkedudukan di Gedung Putera Lantai 2/204, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 39, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 2 Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 25, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2014, memberi kuasa kepada Radian Syam, S.H., M.H., Edy Halomoan Gurning, S.H., Ferdinand Dermawan Simorangkir, S.H., dan Kiagus Ahmad BS., S.H., Advokat pada Kantor Hukum RESA LAW OFFICE yang berdomisili di Jalan Cinere Raya Ruko Blok M Nomor 4D, Depok, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Sri Wahyumi Manalip, S.E. Tempat, Tanggal Lahir : Beo, 8 Mei 1977 Pekerjaan : Swasta Alamat : Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara 2. Nama : Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si Tempat, Tanggal Lahir : Mangaran, 4 Desember 1954 Pekerjaan : Pensiunan PNS Alamat : Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Nomor Urut 2; 3 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2014, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. dan Penghiburan Balderas, S.H., M.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners, Menara Karya 28th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait; Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 17 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 621/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 2/PHPU.D-XII/2014 pada tanggal 9 Januari 2014 yang telah diperbaiki berdasarkan perbaikan permohonan tanggal 16 Januari 2014 yang diterima dalam persidangan tanggal 16 Januari 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada); Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan antara lain bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2. Bahwa Pemohon (Perkara Nomor 2/PHPU.D-XII/2014) adalah Bakal Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 2013, telah mengadukan permasalahannya yang diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 1 Oktober 2013 Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, namun putusan DKPP tersebut tidak diakomodir oleh Termohon; 3. Bahwa pengajuan permohonan Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.D- XII/2014 ini adalah sejalan dengan perkara yang pernah diputus sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang amar putusannya antara lain mengabulkan permohonan Pemohon-III selaku Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala 5 Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang dengan mengikutsertakan Pemohon- III sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut; 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Bahwa Penetapan dan Pengesahan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (bukti P-2), sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan terhadap Penetapan Pengesahan Penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013; Berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; Bahwa dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah Rekapitusasi penetapan penghitungan suara oleh Termohon pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 adalah sebagai berikut: hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 dan hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, dengan demikian permohonan Pemohon yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, masih memenuhi tenggat waktu yang ditentukan, sehingga beralasan hukum untuk diterima; D. POKOK PERMOHONAN Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut: I. 1. Bahwa sejak pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 28/Kpts/KPU-TDL/2013 tentang Perubahan atas Surat 6 Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (bukti P-3), KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dengan menetapkan pasangan calon, usungan Partai yang tidak sah (Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si) dan menolak pasangan calon usungan partai yang sah (Noldi Tuwoliu,SE.,MA dan Irene B. Riung,S.Sos) dengan menerbitkan Surat Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 (vide bukti P-4); Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut di atas, diadukan oleh Pemohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang pada akhirnya menjatuhkan putusan tertanggal 1 Oktober 2013 Nomor 98/DKPP-PKE- II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 yang amar putusannya berbunyi antara lain “Mengabulkan permohonan Pengadu, Memberhentikan tetap 3 (tiga) orang komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan Memerintahkan Termohon untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan putusan ini ….” Dst (vide bukti P-5) ; 2. Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dibiarkan bahkan dibenarkan oleh Termohon, padahal kesalahan dan pelanggaran tersebut terkait dengan hal yang mendasar dalam proses penyelenggaraan Pemilukada yaitu proses pendaftaran bakal pasangan calon hingga penetapan pasangan calon yang pada akhirnya nanti turut menentukan hasil akhir dari pelaksanaan proses Pemilukada tersebut; 3. Bahwa terhadap putusan DKPP di atas, disikapi oleh Termohon dengan membuat Tahapan Baru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU- TLD/2013 tanggal 13 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 7 Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, (bukti P-6), tanpa mencabut Surat Keputusan tentang Tahapan, Program Pemilukada Kabupaten Talaud Tahun 2013 yang ditetapkan sebelumnya yakni SK Nomor 28/Kpts/KPU-TLD/2013 (bukti P-3); Bahwa Termohon dalam SK Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013, terkesan mengamankan dan tidak mendiskualifikasi pasangan calon Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si yang dalam putusan DKPP dinyatakan tidak sah, yang sah adalah Pasangan calon Pemohon yang dalam pertimbangan hukum putusan DKPP berpendapat bahwa “pengusungan PPRN adalah sah untuk Pengadu II in casu Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus dipulihkan hak konstitusinya sebagai warga yang ingin menjadi kontestan menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide halaman 36 dan 37 alinea pertama dan butir 4.4 putusan DKPP bukti P-5); 4. Bahwa sekalipun Pemohon menolak tegas Surat Keputusan Termohon Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013, karena tidak ada dalam Putusan DKPP, namun Pemohon tetap mengikuti aturan dengan menyerahkan berkas persyaratan yang ditetapkan oleh Termohon dalam SK (bukti P-6) tersebut; 5. Termohon telah dengan sengaja mengatur jadwal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud dalam SK Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 yakni pada tanggal 19 November 2013 ditetapkan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan pada tanggal 20 November 2013 Penetapan/Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang relatif singkat, sehingga menyulitkan bagi Pemohon mempersiapkan kelengkapan berkas dokumennya dan mempersulit Pemohon untuk menempuh jalur hukum jika hendak memprotes proses tahapan yang sedang berjalan, sehingga 8 tindakan Termohon tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar aturan hukum dan merugikan Pemohon; 6. Bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 31 Juli 2013 yang dibarengi dengan Berkas Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (bukti P-7a, bukti P-7b, bukti P-7c) juncto Chek List Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Usungan Partai Gabungan PPRN, PNBK, Pelopor Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (bukti P-8); 7. Bahwa pada tanggal 5 November 2013, Termohon menulis surat Nomor 20/KPU-Prov-023/TLD/XI/2013 ditujukan kepada Pemohon diminta untuk segera memperbaiki dan melengkapi Pemenuhan syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 selambat-lambatnya tanggal 12 November 2013 (vide bukti P-9); 8. Bahwa pada tanggal 12 November 2013, Pemohon telah menyerahkan dokumen kepada Termohon berdasarkan daftar Chek List Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parpol/Gabungan Parpol Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (bukti P-10), dan bukti dokumen Pemohon berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi yang dikirimkan melalui e-mail TERMOHON yakni kpu.sulut@gmail.com tertanggal 12 November 2013 (bukti P-11a, bukti P-11b dan bukti P-11c); 9. Bahwa dengan demikian dokumen kelengkapan persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 telah dipenuhi seluruhnya oleh Pemohon, sehingga seyogianya Pemohon diloloskan dan mendapatkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; 10. Bahwa pada tanggal 18 November 2013, Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 347/BA/KPU-TLD/XI/2013 tanggal 18 November 2013, dengan menyatakan persyaratan berkas yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan hutang (BB7- 9 KWK.KPU) dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (BB9- KWK.KPU) sudah terlambat alasannya surat tersebut harus diurus yang jarak kepengurusannya cukup jauh dari Talaud (vide bukti P-12a); 11. Bahwa pada tanggal 19 November 2013, Termohon telah mengirim Surat Nomor 33/KPU-PROV-023/TLD/XI/2013 (bukti P-12b) kepada Partai Politik Pengusung Pasangan Calon a.n Pemohon, menyampaikan Hasil Penelitian Ulang Pemenuhan Persyaratan Calon bahwa “Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. NOLDI TUWOLIU, SE.,MA dan IRENE BERNETJE RIUNG, S.Sos, dengan Persyaratan calon: tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil penelitian berkas calon: 1. Bakal Calon Bupati a. Tidak memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD hasil Pemilihan Tahun 2009; b. Sampai batas waktu yang ditentukan pada tanggal 12 November 2013, tidak memasukkan Formulir Model BB7-KWK Partai Politik (Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan hutang) dan Formulir Model BB9-KWK Partai Politik (Surat keterangan sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 2. Bakal Calon Wakil Bupati Sampai batas waktu yang ditentukan pada tanggal 12 November 2013, tidak memasukkan Formulir Model BB7-KWK Partai Politik (Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan hutang); 12. Bahwa adapun nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 sesuai dengan Nomor Urut Pasangan Calon, yang ditetapkan oleh Termohon masing-masing melalui Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 tertanggal 20 November 2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon dan Surat Keputusan Nomor 04/Kpts/KPU-PROV-023/2013 tertanggal 20 November 2013 tentang Penetapan Kembali Nomor Urut Pasangan Calon, adalah sebagai berikut: 10 a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Costantine Ganggalie, ME & Ir. Jonkers C.F. Papiam M.Si b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sri Wahyumi Maria Manalip, SE & Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sherly Tjanggulung, S.Si & Ir. Frans Charlos Udang, MM 13. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas Berita Acara Nomor 347/BA/KPU-TLD/XI/2013 (bukti P-12a) dan Surat Penyampaian Hasil Penelitian Ulang Permohonan Persyaratan Calon Nomor 33/KPU-PROV-023/TLD/XI/2013 (bukti P-12b) tersebut, karena: 13.1. Alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam Berita Acara Nomor 347/BA/KPU-TLD/XI/2013 (P-12a) tersebut, tidak ada dasar hukumnya karena hanya didasarkan pada asumsi Termohon sendiri, fakta hukumnya Pemohon telah memenuhi tenggat waktu yang ditentukan Termohon pada tanggal 12 November 2013 (vide bukti P- 11a, P-11b dan P-11c); 13.2. Surat Termohon tentang Penyampaian Hasil Penelitian Ulang Permohonan Persyaratan Calon Nomor 33/KPU-PROV- 023/TLD/XI/2013 (P-12b) kepada Pemohon tidak benar dan ditolak dengan tegas oleh Pemohon, karena hanya merupakan alasan yang dicari-cari demi menyingkirkan Pemohon, dan merupakan bentuk pembangkangan yang dilakukan Termohon terhadap putusan DKPP yang berpendapat bahwa : pengusungan PPRN adalah sah untuk Pengadu II in casu Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus dipulihkan hak konstitusinya sebagai warga yang ingin menjadi kontestan menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide halaman 36 dan 37 alinea pertama dan butir 4.4 putusan DKPP bukti P-5); 13.3. Bahwa surat Termohon (bukti P-12b) tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum dan merupakan bentuk keberpihakan 11 Termohon terhadap pasangan calon (Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si); 13.4. Termohon tidak memberikan alasan apapun perihal tidak terpenuhinya jumlah kursi (partai mana yang kurang) terhadap Pemohon selaku bakal Calon Bupati (NOLDI TUWOLIU, SE.,MA), sehingga terkesan dibuat untuk mempersulit Pemohon untuk maju sebagai Calon; Ketika dikonfirmasi pada tanggal 20 November 2013 pukul 16.20 WITA oleh Pemohon (Sdri IRENE BERNETJE RIUNG, S.Sos), Termohon beralasan tidak terpenuhinya jumlah kursi dikarenakan kepengurusan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) telah menjadi caleg partai lain; Alasan Termohon ini tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut sudah diputus oleh DKPP yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum; Keterangan yang diberikan Termohon dalam sidang ke-3, perkara Putusan DKPP Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP- PKE-II/2013, Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah bekerja sesuai aturan dan keputusan yang diambil adalah tidak salah; KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam keterangannya pada persidangan yang pertama menyebutkan bahwa Partai Pelopor dan PNBK tidak ada masalah atau sudah lengkap, sehingga terkait dengan alasan ini Pemohon berpendapat bahwa Termohon hanya melakukan upaya keberpihakan dengan alasan yang dicari-cari atau dapat dikategorikan dilakukan secara sistimatis; 13.5. Termohon tidak menghormati dan tidak mengakui keabsahan pemeriksaan Partai Politik PNBK maupun PPRN yang dilakukan dalam persidangan DKPP serta menganggap pertimbangan putusan DKPP yang mengesahkan dukungan PPRN yang sah kepada Pengadu II in casu Pemohon menganggapnya tidak benar, sehingga Termohon dikategorikan telah melakukan pembangkangan; 12 14. Bahwa alasan kedua dalam surat Termohon Nomor 33/KPU-PROV- 023/TLD/XI/2013, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan pada tanggal 12 November 2013, tidak memasukkan Formulir Model BB7-KWK Partai Politik (Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan hutang) dan Formulir Model BB9-KWK Partai Politik (Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, hal ini sudah dijawab oleh Pemohon bahwa pengajuan dokumen tersebut, tidak melewati tenggat waktu seperti dijelaskan pada butir 13.1 di atas; 15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi memulihkan hak konstitusi Pemohon sebagai warga Negara yang ingin menjadi kontestan menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 dan membatalkan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut masing-masing peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan Nomor 52/Kpts/KPU-TLD/2013 tertanggal 14 September 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 tertanggal 20 November 2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon dan Surat Keputusan Nomor 04/Kpts/KPU-PROV-023/2013 tertanggal 20 November 2013 tentang Penetapan Kembali Nomor Urut Pasangan Calon, dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang diikuti oleh bakal Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Noldi Tuwoliu, S.E., M.A.danIrene B. Riung, S.Sos.; 16. Perlu dijelaskan bahwa tindakan Termohon tidak melaksanakan Putusan DKPP dan tidak meloloskan Pemohon sebagai peserta Calon Pasangan Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepulauan Talaud Tahun 2013, menimbulkan gejolak masyarakat di beberapa Desa terutama di Desa Riung Induk dan Desa Riung Utara Kabupaten Kepulauan Talaud; 13 Kedua Desa tersebut yang diwakili oleh Kepala Desa dan Perangkatnya, Tua-tua Adat/Kampung Desa Riung Induk dan Desa Riung Utara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Riung Induk dan Desa Riung Utara, menolak, tidak melakukan Pencoblosan dan tidak memberikan hak suaranya dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti P-13) dengan alasan: 16.1. Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Utara) selaku pengambil alih tugas KPUD Talaud, telah mendzolimi hak rakyat, meniadakan keputusan DKPP serta menyatakan tidak memenuhi syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n NOLDI TUWOLIU,SE.,MA dan IRENE B.RIUNG,S.Sos, padahal keputusan Termohon, bertentangan dengan pertimbangan hukum DKPP yang berpendapat bahwa Pemohon harus dipulihkan hak konstitusinya sebagai warga yang ingin menjadi kontestan menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide halaman 36 putusan DKPP bukti P-5); 16.2. Pada tanggal 11 Desember 2013, Termohon bersama-sama pihak Kepolisian, secara arogan dan pemaksaan menodongkan senjata, memerintahkan dan menyuruh masyarakat dan Aparat Desa Riung Induk dan Desa Riung Utara untuk memberikan hak suara dengan mengikuti Pemilihan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud 2013 yang cacat hukum; 16.3. Bahwa sebelumnya pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2013, seluruh warga masyarakat Desa Riung Induk dan Desa Riung Utara melakukan penolakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2013 dengan mengutus 7 (tujuh) orang anggota Masyarakat ke kecamatan, menghubungi ketua PPK Kecamatan Tampan ‘Amma bahwa untuk 2 (dua) Desa yaitu Riung Induk dan Riung Utara tidak perlu di drop Atribut Pemilihan (Kotak Suara) dikarenakan tuntutan masyarakat untuk minta penjelasan (klarifikasi) dari Termohon atas tidak diakomodirnya 14 NOLDI TUWOLIU, S.E., M.A. dan IRENE B. RIUNG, S.Sos., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kepulauan Talaud tahun 2013 tidak ditanggapi dan tidak mendapat penjelasan dari pihak Termohon; 16.4. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan Termohon kepada warga masyarakat Desa Riung Induk dan Desa Riung Utara, maka muncul lah demo dari masyarakat karena tuntutannya tidak mendapat tanggapan dari Termohon; 16.5. Bahwa dengan tidak adanya titik temu antara warga masyarakat Desa Riung Induk dan Desa Riung Utara, maka pada tanggal 11 November 2013, Aparat Kepolisian bersama Aparat Marinir dan pasukan anti huru-hara (Penghalau Massa) telah mendirikan TPS di ujung Kampung di pinggir jalan Raya di depan rumah warga di Desa Riung Induk; Dengan adanya pendirian TPS secara paksa tanpa adanya PPS, Saksi, Surat Undangan Pencoblosan, tidak ada satupun warga masyarakat Desa Riung Induk dan Desa Riung Utara yang memilih/mencoblos, hanya anggota polisi yang ada di TPS yang didirikan polisi sendiri, sedangkan di Desa Riung Utara tidak ada TPS sama sekali, yang mana jika masyarakat di kedua Desa tersebut yang merupakan basis Pemohon yang jumlah DPT 723 orang (belum termasuk Pemilih Tambahan yang berjumlah + 200 pemilih), yang jika menggunakan hak pilihnya maka dipastikan akan mempengaruhi perolehan hasil perhitungan suara; Bahwa jumlah Desa yang ada di Kabupaten Talaud berjumlah 153 Desa, di mana setiap Desa terdapat Tim Sukses Pemohon, yang jika simpatisan Pemohon menggunakan hak pilihnya di 153 Desa tersebut, maka dipastikan akan mempengaruhi hasil penghitungan suara; II. 1. Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 2/PHPU-D/XII/2014, berkeberatan terhadap Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 (Model DB1-KWK.KPU) 15 dari Termohon, karena terindikasi kuat, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, baik secara sendiri, maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni: Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si, hal mana dibuktikan dengan Surat Pernyatan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 (Model DB2.KWK.KPU) vide bukti P-14, sehingga pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Termohon, selama pelaksanaan Pemilukada Tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Talaud; 2. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yaitu: Luber dan Jurdil; Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang (Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni: Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos.,M.Si.) yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni, tetapi terindikasi kuat karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa dan berkuasanya politik uang (money politic), dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 09 Desember 2013 di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan Pemilukada yang dipenuhi banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat diklasifikasikan bersifat terstruktur, sistematis dan masif; 3. Bahwa pemilukada merupakan perwujudan Kedaulatan Rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilukada yang berdasarkan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang 16 menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”; 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 (Model DB1-KWK.KPU) dari Termohon; III. 1. Bahwa Proses penyelenggaraan Tahapan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon yang dikuti oleh salah satu Pasangan Calon Peserta Nomor Urut 2 a.n Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si., sebagai pasangan calon dukungan Gabungan Partai Politik, gabungan: Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerindra, Partai PPDI mengandung cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, karena: 1.1. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) berpendapat bahwa “Berdasarkan keterangan para pihak, saksi-saksi, ahli, bukti- bukti, dan dokumen yang diajukan dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa pengusungan PPRN adalah milik Pengadu II in casu Pemohon (vide halaman 36 & 38 putusan DKPP bukti P-5); Bahwa makna dari pertimbangan hukum putusan DKPP di atas, membuktikan: - Bahwa dukungan Partai PPRN tidak berlaku bagi pasangan calon Peserta a.n Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si., sebagai pasangan calon dukungan Gabungan Partai Politik; - Bahwa secara mutatis mutandis, sudah seharusnya dukungan Partai PPRN adalah kepada Pengadu II in casu Pemohon; 1.2. Bahwa sepatutnya menurut hukum, Termohon mendiskualifikasi Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E., dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si., sebagai pasangan calon dukungan Gabungan Partai Politik, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perolehan dukungan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD hasil pemilihan 17 tahun 2009; 1.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E., dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si., sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; IV. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013: Bahwa setiap tindakan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Talaud yang menciderai prinsip penyelenggaraan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hanya dibiarkan dan tidak pernah dilakukan tindakan oleh Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Talaud. Sehingga Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat dan tidak benar, sehingga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang dapat mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; V. Bahwa telah terjadi Intimidasi yang dilakukan Termohon dengan melibatkan aparat Kepolisian khususnya terhadap masyarakat/penduduk di Desa Riung Induk dan Desa Riung Utara Kecamatan Tampan Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti P-13 dan bukti P-14), sehingga hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 yang menciderai prinsip penyelenggaraan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat hukum; Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 18 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 33/KPU-PROV-023/TLD/XI/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Penyampaian Hasil Penelitian Ulang Permohonan Persyaratan Calon bahwa “Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati a.n NOLDI TUWOLIU, SE., MA dan IRENE BERNETJE RIUNG, S.Sos, dengan Persyaratan calon: tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil penelitian berkas calon; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 300/KPU-TLD/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Pemberitahuan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menerima pasangan calon a.n SRI WAHYUNI M.MANALIP,SE dan PETRUS SIMON TUANGE,S.Sos., M.Si sebagai calon yang diusulkan oleh partai PPRN yang sah berdasarkan SK Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 dan menolak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati a.n NOLDI TUWOLIU dan IRENE B.RIUNG di bawah kepengurusan DPD atas nama terlampir berdasarkan Surat Keputusan DPW Nomor 002/DPW-PPRN/VII/2013; 4. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 (Model DB-KWK.KPU); 5. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud lampiran Model DB1-KWK.KPU tertanggal 16 Desember 2013; 6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara masing-masing Surat Keputusan Nomor 52/Kpts/KPU-TLD/2013 tertanggal 14 September 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 tertanggal 20 November 2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon dan Surat Keputusan Nomor 04/Kpts/KPU-PROV-023/2013 tertanggal 20 November 2013 tentang Penetapan Kembali Nomor Urut Pasangan Calon; 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala 19 Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Talaud yang diikuti oleh Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Noldi Tuwoliu, S.E., M.A. dan Irene B. Riung, S.Sos.; 8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mengawasi pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang disahkan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2014, sebagai berikut: 1. Bukti P-1a : Fotokopi KTP atas nama Noldi Tuwoliu, S.E., M.A.; 2. Bukti P-1b : Fotokopi KTP atas nama Irene B. Riung, S.Sos.; 3. Bukti P-1c : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197- 198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010; 4. Bukti P-2a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal enam belas bulan desember tahun dua ribu tiga belas (Model DB- KWK.KPU); 5. Bukti P-2b : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud (Lampiran Model DB1-KWK.KPU); 6. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 28/Kpts/KPU- TLD/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi 20 Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013; 7. Bukti P-3a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 52/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 14 September 2013; 8. Bukti P-3b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-023-TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013 9. Bukti P-3c : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-023 /2013 tentang Penetapan Kembali Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013 10. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepualauan Talaud Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 10 Agustus 2013; 11. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP- PKE-II/2013, 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 1 Oktober 2013; 12. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 21 Kepulauan Talaud Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 13 Oktober 2013; 13. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran; 14. Bukti P-8 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani 15. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provisi Sulawesi Utara Nomor 20/KPU-Prov-023/TLD/XI/2013 perihal Pemberitahuan, tanggal 5 November 2013 16. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Checklist Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parpol/Gabungan Parpol Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; 17. Bukti P-11a : Fotokopi pengiriman e-mail atas nama Noldi Tuwoliu, tanggal 12 November 2013; 18. Bukti P-11b : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 285/Ket.HK./XI/2013/PN.Bks., tanggal 12 November 2013; 19. Bukti P-11c : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 284/Ket.HK./XI/2013/PN.Bks., tanggal 12 November 2013; 20. Bukti P-11d : Fotokopi pengiriman e-mail atas nama Irene B. Riung, tanggal 12 November 2013; 21. Bukti P-11e : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang atas nama Irene Bernetje Riung, tanggal 11 November 2013 (Model BB7-KWK.KPU Partai Politik); 22. Bukti P-11f : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 25/SK.PID/2013/PN.THNA atas nama Irene Bernetje Riung, tanggal 11 November 2013 (Model BB9-KWK.KPU Partai Politik); 22 23. Bukti P-12a : Fotokopi Berita Acara Nomor 347/BA/KPU-TLD/XI/2013, tanggal 18 November 2013; 24. Bukti P-12b : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 33/KPU-PROV-023/TLD/XI/2013 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Ulang Pemenuhan Persyaratan Calon, tanggal 19 November 2013; 25. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Riung Induk dan Desa Riung Utara Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Hal “Tidak Pernah Melakukan Pemilihan Dalam Pemilukada” Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 26. Bukti P-13a : Fotokopi Kronologis Peristiwa yang dibuat oleh Oskar Tindige, tanggal 14 Desember 2013; 27. Bukti P-13b : Fotokopi Kronologis Peristiwa yang dibuat oleh Derman H. Tundu, tanggal 14 Desember 2013; 28. Bukti P-13c : Fotokopi Kronologis Peristiwa yang dibuat oleh Alpiani Maahana, tanggal 14 Desember 2013; 29. Bukti P-14 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 16 Desember 2013; 30. Bukti P-15 : DVD Rekaman Kejadian di Desa Riung dan Desa Riung Utara; 31. Bukti P-16a : Surat Pernyataan atas nama Oskar Tindige, tanggal 10 Januari 2014; 32. Bukti P-16b : Surat Pernyataan atas nama Derman H. Tundu, tanggal 10 Januari 2014; 33. Bukti P-16c : Surat Pernyataan atas nama Rein Bawiling, tanggal 10 Januari 2014; 23 Selain itu, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar kesaksiannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Januari 2014 dan 21 Januari 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Oskar Tindige • Saksi beralamat di Riung Dusun I, Kecamatan Tampan’ Amma; • Saksi adalah Mantan Kades Riung; • Pada tanggal 8 sekitar pukul 19.00 WIT, saksi sebagai tokoh masyarakat bersama beberapa orang dengan pemerintah dua desa, yaitu Desa Riung Utara dan Desa Riung diundang oleh AKBP, Bapak Kapolres, di kantor kepala desa. Ketika di kantor kepala desa, beliau menanyakan alasan masyarakat dua desa menolak kotak suara dan menyatakan tidak menggunakan hak pilih mereka. Kemudian saksi menerangkan alasan masyarakat yang menyatakan tidak memilih dan menolak kotak suara karena mereka belum mendapatkan penjelasan dari KPU mengenai alasan tidak terakomodir dan tidak diikutsertakannya Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Noldi Tuwoliu dan Irine Riung dalam pelaksanaan Pemilukada; • Pemungutan suara pada tanggal 9 tidak pernah dilaksanakan; • Pada pemungutan suara tanggal 11, meskipun Kapolda datang bersama anggotanya sekaligus membawa kotak suara yang dianggap sebagai tempat pemungutan suara dan diletakkan di atas dego-dego, kemudian diletakkan di atas jalan namun tetap tidak ada masyarakat yang menyoblos pada waktu itu; • Masyarakat tahu bahwa pemungutan suara akan diselenggarakan pada tanggal 11 dari penjelasan Kapolda; • Penjelasan oleh Kapolda dilaksanakan dengan mengumpulkan masyarakat; • Berdasarkan keterangan administrasi dan keputusan DKPP menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon atas nama Noldi Tuwoliu dan Irine Riung tersebut diterima; 2. Derman H. Tundu • Saksi beralamat di Dusun I Riung Tampan’amma, Kabupaten Kepulauan Talaud; • Saksi adalah Kepala Desa Riung; 24 • Jumlah DPT Desa Riung sebanyak 432 pemilih; • Setelah pengedaran logistik saksi tidak menerima surat edaran pemberitahuan dari KPU padahal saksi selaku pemerintah harus mengetahui bahwa hari itu harus ada pengedaran logistik; • KPPS tidak menerima dan tidak memberitahukan kepada saksi; • Pencoblosan di Desa Riung tidak dilaksanakan (keterangan saksi sama dengan keterangan Saksi Oscar Tindige); 3. Meikna Lawaring • Saksi beralamat di Riung Utara RT 3; • Saksi adalah masyarakat Desa Riung Utara yang memiliki hak pilih; • Pada tanggal 9 Desember 2013 dan 11 Desember 2013 tidak terjadi pencoblosan karena menurut masyarakat yang ada di Desa Riung Utara, pemilukada yang dilaksanakan tidak adil dan tidak benar; • Menurut keputusan DKPP, calon bupati atas nama Noldi Tuwoliu telah diakomodir namun oleh KPU tidak diakomodir; • Saksi sudah membaca Keputusan DKPP yang diperoleh dari Pak Noldi; 4. Rein Bawiling • Saksi adalah Ketua Adat Desa Riung dan Desa Riung Utara; • Sejak tanggal 9 sampai tanggal 11, saksi menanyakan kepada masyarakat mengenai pemungutan suara dan mulai dari masyarakat sampai saksi sebagai Ketua Adat di dua desa itu betul-betul tidak akan mengadakan pemilihan atau pencoblosan; • Jika seandainya di Desa Riung dan Desa Riung Utara diadakan pemungutan suara lagi maka saksi tidak akan menganjurkan warganya untuk memilih; 5. Djani Tumindiga • Saksi adalah Ketua KPPS Desa Riung; • Saksi tetap akan memberikan keterangan meskipun KPU keberatan terhadap keterangan yang akan disampaikan; • Di Desa Riung Induk dan Desa Riung Utara memang benar-benar tidak pernah dilaksanakan pemilihan; 25 • Tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 tidak pernah dilaksanakan pemilihan; • Jika diselenggarakan pemilihan maka saksi sebagai penyelenggara tidak akan menyelenggarakan pemilihan; 6. Sanherik Bawiling • Saksi adalah Sekdes Riung Utara dan Ketua PPS Desa Riung; • Warga Desa Riung menolak kotak suara dan tidak mau memilih; • Jumlah DPT Desa Riung Utara sebanyak 290 pemilih dan pemilih tambahan sebanyak 10 orang; 7. Noprince Tuwoliu • Saksi adalah Anggota KPPS Riung Utara; • Di Desa Riung Utara pada tanggal 9 dan tanggal 11 tidak pernah diadakan pembangunan TPS karena ditolak oleh masyarakat; • Panwas dan polisi sudah tahu mengenai tidak jadinya diselenggarakan pemilihan tersebut; 8. Adrianus Paradenti • Saksi adalah masyarakat Desa Riung Utara yang diutus oleh masyarakat dua desa untuk menemui PPK; • Yang diutus oleh masyarakat dua desa ada 7 orang, diantaranya, Hengki Yura, Epren Babiling, Tomas Malino, Binehas Malino; • Masyarakat yang mengutus saksi sekitar 150 orang, mereka berkumpul di ujung kampung di Riung Utara, persis ujung yang berdekatan ke arah kecamatan pada tanggal 6 Desember 2013 pukul 08.00; • Masyarakat berkumpul atas inisiatif sendiri; 9. Jones Bawuno • Saksi adalah Panitia KPPS yang ditunjuk KPU untuk TPS 1 Desa Riung; • Saksi akan tetap memberikan keterangan sebagai saksi meskipun KPU merasa keberatan; • Pada tanggal 11, saksi berada di Desa Binalang. Berangkat dari Desa Binalang pukul 08.00 naik mobil. Setelah mendekati Desa Riung saksi turun dan berjalan kaki menuju Desa Riung. Kira-kira 30 meter saksi mendapat perintah 26 dari pihak keamanan untuk kembali. Kemudian setelah berjarak kira-kira 100 meter saksi diperintahkan untuk mengadakan pemungutan suara. Dalam pemungutan suara tersebut, tidak ada saksi dan tidak ada panwas kecamatan. Pihak keamanan menggunakan megaphone memanggil nama-nama masyarakat Desa Riung yang mempunyai hak pilih untuk mengadakan pemungutan suara. Selanjutnya pukul 10.00 datang Panwas Kabupaten Kepulauan Talaud dan pada pukul 12.30 TPS tutup. Kemudian saksi kembali ke Desa Binalang dan langsung ke kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Kepulaun Talaud; • Besok harinya kedua masyarakat datang ke kantor KPU untuk menandatangani Berita Acara yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Ta’araf Manongga. Kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut menandatangani Berita Acara sedangkan saksi sebagai KPPS tidak menandatangani Berita Acara dengan alasan tanda tangan Berita Acara tersebut seharusnya pada hari dilaksanakannya pemungutan suara; • Saksi menandatangani Berita Acara yang menerangkan bahwa masyarakat Desa Riung tidak dapat memilih; 10. Samu Ganggali • Saksi adalah staf dari KPU yang ditugaskan di TPS darurat sebagai KPPS; • Pada waktu dibuka kotak suara, tidak ada saksi dan yang bisa menyaksikan waktu itu hanya pengamanan, yaitu anggota kepolisian bersama saksi sebagai KPPS; • Pukul 10.00 datang Panwas kabupaten menyaksikan bahwa kotak suara sudah dibuka. Lalu ada seorang anggota yang memegang phone untuk memanggil masyarakat untuk memberikan hak pilihnya; • Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 selesai hari pemilihan di Desa Riung, besoknya itu datang ke kantor KPU dan dilayani oleh Zulkifly Golonggom; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014 dan telah 27 menyampaikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi diwajibkan untuk melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Pada tanggal 1 Oktober 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengeluarkan Keputusan Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan 1 Nomor 17/DKPP-PKE-II/2013 atas pengaduan oleh 3 pihak bakal calon pasangan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-1). Pada pokoknya amar putusan tersebut adalah : 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa “Pemberhentian Tetap” kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV atas nama Sdr. Melky Buatasik, SP., M.Si., Sdr. T.H. Pinilas, S.Th., dan Sdri. Magdalena Anaada, S.Pd; 3. Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdr. Mexny Tamaroba, S.H; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan putusan ini; dan 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini; 3. Pemberhentian Tetap Ketua dan 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud pada uraian butir 1.a telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 102/Kpts/KPU-Prov-023/2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti T-2); 4. Bahwa proses pengambilalihan tugas dan tanggung jawab Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tersebut pada uraian poin 1.b atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor masing-masing Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP- 28 PKE-II/2013, Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, pada putusan poin 2 yang berbunyi “Menjatuhkan sanksi berupa “Pemberhentian Tetap” kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV atas nama Sdr. Melky Buatasik, SP.,M.Si., Sdr. T.H. Pinilas, S.Th., dan Sdri. Magdalena Anaada, S.Pd”, telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 103/Kpts/KPU-Prov- 023/2013 tentang Pengambilalihan Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti T-3); 5. Untuk melanjutkan proses, Termohon menginventaris apa-apa yang telah dilakukan oleh KPU Kepulauan Talaud yakni: a. Penetapan Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 melaluai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-4) yang dirubah dengan Keputusan Nomor 28/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-5); b. Penganggaran penyelenggaraan Pemilikada (vide bukti T-6) c. Pendaftaran bakal calon pasang Bupati dan Wakil Bupati d. Penetapan bakal calon dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 (vide bukti T-7) e. Penetapan struktur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) f. Penetapan struktur Panitia Pemilihan Setempat (PPS) 6. Untuk memastikan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak melanggar konstitusi, atas penetapan dan/atau keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, Termohon membuat perbaikan-perbaikan dengan: a. Menerbitkan Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua atas nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, program dan Jadwal 29 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-8); b. Melakukan verifikasi ulang terhadap bakal calon pasangan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud yang bersengketa di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilahan Umum; c. Penetapan verifikasi ulang terhadap pasangan calon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Kpts/KPU-PROV- 023/TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 20013 (vide bukti T-9); 7. Atas itu semua, Termohon melanjutkan proses dengan melakukan: a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 09 Desember 2013; b. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2013 tertanggal 16 Desember 2013 (vide bukti T-10) dengan perolehan: No. Pasangan Calon Jumlah Perolehan Suara Sah 1. Drs. Constantine Ganggali, ME. Dan Ir. Jonkers Corneles Franklin Papia, M.Si. 17.578 2. Sri Wahyuni Maria Manalip SE. Dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si. 18.284 3. Sherly Tjanggulung, S.Si. Dan Ir. Frans Charlos Udang, MM. 14.610 Jumlah suara tidak sah 724 Jumlah suara sah dan tidak sah 51.196 c. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2013 tertanggal 16 Desember 2013 (vide bukti T-11) yang menetapkan Pasangan Calon Sri Wahyuni Maria Manalip SE. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si. sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memperoleh suara sah terbanyak yaitu berjumlah 18.284 atau 36,23%; 30 DALAM EKSEPSI Legal Standing Pemohon 8. Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 15/2008)menyatakan: Pasal 1 angka 7: “Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”; Pasal 3 (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIPprovinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada; Dengan demikian yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada”; 9. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.DVIII/2010, tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218- 219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), dan Putusan Nomor 31/PHPU.DIX/ 2011, tanggal 11 April 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat: a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada; b. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak 31 memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan; 10. Pemohon didalam permohonnya butir 5 huruf a mendalilkan bahwa Termohon tidak mengakomodir pasangan Noldi Tuwoliu, SE., MA dan Renny Riung sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud dan menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengantongi dukungan Partai Politik PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional); 11. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud No. 300/KPU- TLD/VIII/2013 (vide bukti T-7), pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 12. Rapat Pleno tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya 2 (dua) kepengurusan yang berbeda di tingkat Kabupaten, yang mengusung 2 (dua) calon yang berbeda. Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, menetapkan kepengurusan PPRN yang mengusung Sdri. Sri Wahyuni Manalip sebagai kandidat calon kepala daerah adalah kepengurusan yang sah dan menolak kepengurusan yang mengusung Sdr. Noldi Tuwoliu, S.E., M.A., karena dianggap tidak sah; 13. Bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengusung Sdri. Sri Wahyuni Manalip adalah kepengurusan yang diangkat dan ditetapkan oleh DPP PPRN adalah tidak sah, dan kepengurusan yang sah karena diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PPRN yang sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) PPRN; 14. Atas keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 300/KPU- TLD/VIII/2013, kemudian Pemohon mengajukan keberatan terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Pada tanggal 1 Oktober 2013 DKPP mengeluarkan keputusan atasnya dengan Nomor 98/DKPP-PKE- II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 yang pada pokoknya amar putusan tersebut adalah: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 32 2. Menjatuhkan sanksi berupa “Pemberhentian Tetap” kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV atas nama Sdr. Melky Buatasik, SP., M.Si.,Sdr. T.H. Pinilas, S.Th., dan Sdri. Magdalena Anaada, S.Pd; 3. Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdr. Mexny Tamaroba, S.H; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan putusan ini; dan 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini; 15. Termohon segera melaksanakan Putusan DKPP dan beritikad baik untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Bahkan Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yakni pada tanggal 05 November 2013 Termohon melalui surat Nomor 20/KPU-Prov-023/TLD/XI/20I3 melakukan pemberitahuan kepada Pemohon untuk segera memperbaiki dan melengkapinya, selambat- lambatnya tanggal 12 November 2013 (vide bukti T-12); 16. Pada verifikasi dimaksud, Termohon menemukan bahwa Pengusung terhadap pasangan Noldi Tuwoliu, SE., MA dan Renny Riung dari PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan) diperoleh dari Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Talaud yang ditandatangani oleh sekretaris pengurus PNBK Kabupaten Talaud yang bernama Arfan M. Rauf, S.Kom. Ditemukan fakta bahwa: a. Arfan M. Rauf, S.Kom. sebagai Sekretaris pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahteraan Kabupaten Talaud periode 2010-2015 sesuai dengan SK Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Utara PKS No. 15/D/Skep/AVPKS/1432 tertanggal 28 April 2011 (vide bukti T-13) dan sebagai calon legislatif tahun 2014 Nomor Urut 1 untuk daerah pemilihan 1 dari partai PKS (vide bukti T-14). Hingga saat ini Termohon tidak mendapatkan perubahan atas kepengurusan Daerah PKS Kabupaten Talaud; b. Arfan M. Rauf, S.Kom. sebagai sekretaris Dewan Pengurus Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) Cabang Kabupaten Talaud periode 33 2011-2014 sesuai dengan SK Dewan Pengurus Pusat PNBK Nomor SK- 1645/B/DPP-PNBK Indo/kpts/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012 (vide bukti T- 15.). Hingga saat ini Termohon tidak mendapatkan perubahan atas kepengurusan cabang PNBK Indonesia Kabupaten Talaud; Hal ini bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012; 17. Termohon kemudian mendapatkan SK DPP Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti T-16) memperhatikan: 1. Berakhirnya periode 2008-2013 kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud 2. Surat DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 005/PPRN/DPD/VI- 2013, tertanggal 24 Juni 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Restrukturisasi SK DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud; 3. Surat DPP PPRN Nomor 065/SP/DPP-PPRN/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Rekomendasi Restrukturisasi Kepengurusan Kepulauan Talaud; 4. Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Provinsi Sulawesi Utara saat ini sedang dalam keadaan tidak aktif, sehubungan roda organisasi di daerah harus berjalan sebagaimana mestinya, maka Surat Keputusan Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud sementara diterbitkan langsung oleh DPP PPRN; 18. Termohon telah benar dan sesuai berdasarkan peraturan diinternal partai pengusung dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penentuan pasangan calon yang berhak untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud 2013. Karenanya, dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak beralasan hukum, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon; 19. Bahwa hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon tidak menggunakan haknya dalam menyengketakan permasalahan keputusan penetapan calon pasangan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud pada pengadilan tata usaha negara; 34 20. Atas penjelasan di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo, karenanya mohon kepada Mahkmah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERMOHONAN 21. Pada pokoknya, Termohon akan menjawab dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Adapun dalil-dalil Pemohon pada pokoknya terdapat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, yakni : 1) Butir I.1-15 halaman 3-7, Pemohon mendalilkan bahwa pasangan Pemohon berhak menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; 2) Butir I.16 halam 7-8 dan butir V halaman 10, Pemohon mendalilkan adanya pemaksaan, memerintahkan dan menyuruh masyarakat di Desa Riung dan Riung Utara, Kecamatan Tampan’amma untuk memberikan hak suara dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; 3) Butir II.1-4 halam 8-9, Pemohon mendalilkan ada indikasi ketakutan yang luar biasa dan berkuasanya politik uang (Money Politic); 4) Butir III.1 halaman 9-10, Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut2 yakni Sri Wahyuni Maria Manalip, SE. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si. tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten kepulauan Talaud Tahun 2013; 5) Butir IV halaman 10, Pemohon mendalilkan bahwa Panwaslu Kabupaten Kepuluan Talaud melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran- pelanggaran selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; 22. Terhadap seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon membantah untuk secara keseluruhan kecuali hal-hal yang diakui oleh Pemohon. Adapun untuk menjelaskan jawaban Termohon sebagaimana di bawah ini; Dalil Pemohon berhak menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 tidak beralasan hukum. 35 23. Pada tanggal 10 Mei 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud menerbitkan Keputusan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-4). Pada pokoknya, keputusan itu meliputi 3 (tiga) kegiatan yakni masa persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyelesaian; 24. Bahwa atas terbitnya keputusan tersebut di atas, didalam prosesnya KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pencermatan ulang, pendalaman dan penelaahan atas tahapan, program dan tahapanan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Atas hal tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Taluad menerbitkan Keputusan Nomor 28/kpts/KPU- TLD/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-5); 25. Bahwa di tengah proses berlakunya Keputusan Nomor 28/kpts/KPU-TLD/2013, terdapat pengaduan dari bakal pasangan calon Eben Haiser Sasea, Pemohon, dan Alex Riung terhadap ketua dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yakni Melky Buatasik, T.H. Pinilis, Mexny Tamaroba, dan Magdalena Anaada kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilahan Umum (DKPP) Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2013, DKPP memberikan keputusan Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP- PKE-II/2013 atas pengaduan oleh 3 pihak bakal calon pasangan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. Pada pokoknya amar putusan tersebut adalah: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa “Pemberhentian Tetap” kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV atas nama Sdr. Melky Buatasik, SP., M.Si., Sdr. T.H. Pinilas, S.Th., dan Sdri. Magdalena Anaada, S.Pd; 3. Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdr. Mexny Tamaroba, S.H; 36 4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan putusan ini; dan 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini; 26. Atas terbitnya putusan DKPP tersebut, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (Vide bukti T-8). Dalam pelaksanaan tahapan tersebut dilakukan: a. Verifikasi ulang terhadap bakal pasangan calon Eben Haiser Sasea, Pemohon, dan Alex Riung yang menjadi pengadu di dalam proses DKPP melalui pengiriman surat oleh Termohon. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan dari putusan DKPP a quo yang menyatakan adanya pemulihan hak konstitusi atas pelaksanaan pendaftaran bakal calon. Termohon melakukannya dengan prinsip kehati-hatian, jangan sampai dalam proses tersebut terdapat pelanggaran hak konstitusi. Namun Pemohon bersikeras untuk secara otomatis memasukan pasangan calon Pemohon menjadi pasangan sah peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud. Pengembalian hak konstitusional sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan putusan DKPP pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada yang ditunjuk oleh DKPP. Termohon melakukan proses verifikasi terhadap Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi menghasilkan hasil keputusan yang sama dengan yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud di mana Bakal Pasangan Calon yang dilakukan verifikasi ulang tetap tidak lolos verifikasi. Menurut Undang-Undang Dasar Negara 37 Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 27 ayat 1 yang merupakan rumusan dari asas “equality before the law” dikatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahaan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahaan itu dengan tidak ada kecualiannya.” Pengembalian hak konstitusional harus diartikan bahwa Pasangan Bakal Calon yang dinyatakan tidak dapat mengikuti pemilukada Talaut 2013 karena tidak lolos verifikasi dikembalikan kepada posisi semula. Mereka dianggap masih memiliki kesempatan untuk mengikuti Pemilukada sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengembalian hak konstitusi pada posisi semula tidak boleh diartikan bahwa mereka secara otomatis lolos menjadi Daftar Calon Tetap dan dianggap telah lolos verifikasi. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Termohon telah menghormati putusan DKPP dengan cara menganulir putusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan melakukan proses verifikasi ulang untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pasangan Bakal Calon; b. Mundurnya jadwal pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang sedianya dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2013 menjadi tanggal 9 Desember 2013. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memperbaiki tahapan- tahapan yang sebelumnya telah adera, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama yang akhirnya tahapan terganggu dan potensial terhambat; 27. Termohon memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepuluan Talaud guna mencapai penyelenggaraan Pemilukada yang konstitusional. Melanjutkan proses dipandang Termohon termasuk didalamnya adalah memperbaiki tahapan-tahapan yang ada, jangan sampai terjadi di kemudian hari terdapat pelanggaran- pelanggaran masa lalu sehingga berdampak kepada terganggunya tahapan dan terhambatnya pelaksanaan; 28. Berdasarkan Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 38 Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-8) disebutkan mengenai tahapan- tahapan, yakni : No. Program/Kegiatan Waktu 1. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan 15-16 Oktober 2013 2. Verifikasi dokumen dukungan calon perseorangan 16-21 Oktober 2013 3. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan calon perseorangan 22-23 Oktober 2013 4. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan calon perseorangan 24 Oktober 2013 5. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan 25-26 Oktober 2013 6. Pemberitahuan kepada calon perseorangan tentang syarat pemenuhan dukungan 27 Oktober 2013 7. Penyerahan dukungan tambahan dari calon perseorangan 28 Oktober 2013 8. Penelitian pemenuhan syarat calon parta politik/gabungan partai politik/calon perseorangan 27-31 Oktober 2013 9. Pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon 1-5 November 2013 10. Melengkapi dan/atau memperbaiki syarat-syarat pencalonan 6-12 November 2013 11. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon 13-17 November 2013 12. Penetapan/penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 20 November 2013 29. Ketentuan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan, karenanya alasan Pemohon dalam butir 5 yang menyatakan mengenai tahapan penjadwalan melanggar aturan hukum tidak beralasan hukum; 39 30. Pemohon merupakan bakal pasangan calon yang sudah melakukan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon pada saat diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, sepatutnyalah berkas-berkas persyaratan telah dipunyai untuk verifikasi ulang. Selain itu, melalui penjadwalan, Termohon telah beritikad baik dengan melakukan: a. Melakukan pendaftaran dan penyerahan bakal Calon termasuk Pemohon b. Verifikasi oleh Termohon c. Pemberitahuan hasil verifikasi d. Melengkapi dan/atau memperbaiki syarat-syarat pencalonan oleh Pemohon; 31. Setelah mendapatkan berkas pendaftaran dan syarat dari Pemohon, Termohon melakukan verifikasi dan ditemukan: a. Melalui Berita Acara tertanggal 30 Oktober 2013 (Vide bukti T-17), Termohon melakukan verifikasi terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPRN di Jakarta dan menemukan bahwa melalui surat Nomor 019/Ket/DPP-PPRN/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 menyebutkan bahwa DPP PPRN menyatakan sah Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 dengan susunan : Ketua : Sri Wahyuni M. Manalip, SE. Seretaris : Eklesia Puansalaing Bendahara : Alwina Talengkera b. Melalui Berita Acara tertanggal 4 November 2013 (vide bukti T-18), Termohon melakukan verifikasi terhadap Dewan Pimpinan Wilayah PPRN dan ditermukan bahwa terhadap dokumen Nomor SK PPRN DPW Sulawesi Utara Nomor 002/DPW-PPRN/VII/2013 adalah sah. 32. Atas verifikasi tersebut, Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon Nomor 20/KPU-Prov-023/TLD/XI/2013 tanggal 5 November 2013 (vide bukti T-19) untuk melengkapi dan memperbaiki syarat-syarat pendaftaran. Didalam surat tersebut, Termohon telah menyampaikan temuan-temuan berupa: a. Berdasarkan berkas salah satu Partai Politik pendukung (PPRN) belum lengkap. Berdasarkan hasil penelitian syarat pencalonan, Verifikasi faktual di 40 tingkat DPW dan DPP PPRN, serta memperhatikan ketentuan dalam AD-ART PPRN; b. Belum memasukan dokumen berupa: i. Formulir surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ii. Formulir keteranfan tidak memiliki tanggungan utang iii. Formulir surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit iv. Formulir surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilinya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 33. Atas hal tersebut, Termohon kemudian melakukan verifikasi ulang terhadap permasalahan keabsahan dukungan dari PPRN. Dan didapatkan : a. Berita acara Termohon tanggal 13 November 2013, verifikasi dilakukan terhadap Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN yakni Dr. Sutan Raja D.L. Sitorus. Verifikasi ini mendapatkan menyebutkan bahwa Surat Keputusan DPW PPRN 002/DPW-PPRN/VII/2013 tentang penetapan susunan personali Pengurus DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara adalah tidak sah. Terhadap hal ini membuktikan bahwa dukungan terhadap Noldi Towoliu, SE., MA. dan Irene B. Riung tidak sah (vide bukti T-20); b. Pada tanggal 14 November 2013, Termohon menerima berkas dari Pemohon berupa berkas tidak memiliki utang atas nama Irene B. Riung (vide bukti T- 21); c. Termohon mendapatkan Surat nomor 23/Panwaslukada-TLD/X.2013 tentang pemberitahuan tertanggal 14 November 2013 (Vide bukti T-22) yang diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepuluan Talaud yang menjelaskan bahwa, sekretaris DPC PNBKI Kabupaten Kepuluan Talaud berdasarkan surat keputusan Nomor SK-1654/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2011-2014, tercatat juga sebagai sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan surat keputusan DPW PKS Sulawesi Utara Nomor 15/D/Skep/AVPKS/1432; 41 34. Termohon juga menemukan dukungan terhadap Pemohon dari PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan) diperoleh dari Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Talaud yang ditandatangi oleh sekretaris pengurus PNBK Kabupaten Talaud yang bernama Arfan M. Rauf, S.Kom. Ditemukan fakta bahwa; a. Arfan M. Rauf, S.Kom. sebagai Sekretaris pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahteraan Kabupaten Talaud periode 2010-2015 sesuai dengan SK Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Utara PKS Nomor 15/D/Skep/AVPKS/1432 tertanggal 28 April 2011 (vide bukti T-23) dan sebagai Calon Legislatif Tahun 2014 NOMOR URUT 1 untuk daerah pemilihan 1 dari partai PKS (Vide bukti T-24). Hingga saat ini Termohon tidak mendapatkan perubahan atas kepengurusan Daerah PKS Kabupaten Talaud; b. Arfan M. Rauf, S.Kom. sebagai sekretaris Dewan Pengurus Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) Cabang Kabupaten Talaud periode 2011-2014 sesuai dengan SK Dewan Pengurus Pusat PNBK Nomor SK- 1645/B/DPP-PNBK Indo/kpts/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012 (vide bukti T- 25). Hingga saat ini Termohon tidak mendapatkan perubahan atas kepengurusan cabang PNBK Indonesia Kabupaten Talaud; Hal ini bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012; 35. Terhadap proses dan verifikasi dan mencermati juga ketentuan peraturan perudang-undangan seperti Peraturan KPU dan Ketentuan internal partai khususnya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar PPRN, maka Termohon menerbitkan Surat Nomor 33/KPU-PROV-023/TLD/2013 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD hasil pemeilihan tahun 2009; 36. Terhadap dalil nomor 3 halaman 4 yang menyebutkan penerbitan Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-8) oleh Termohon tanpa mencabut SK Nomor 28/Kpts/KPU-TLD/2013 adalah tidak benar. 42 Bahwa di dalam Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 penetapan nomor kesembilan menyebutkan: “dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengatur hal yang sama sepanjang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku” 37. Atas penjelasan di atas, dalil Pemohon berhak menjadi pasangan calon tidak beralasan hukum, karenanya Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon karena tidak beralaskan hukum. Dalil adanya pemaksaan, memerintahkan dan menyuruh masyarakat di Desa Riung dan Riung Utara, Kecamatan Tampan’amma untuk memberikan hak suara dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 tidak beralasan hukum. 38. Pada tanggal 6 Desember 2013, Termohon mengirimkan logistik penyelenggaraan pemilukada ke PPK di Kecamatan Tampan’amma termasuk didalamnya untuk Desa Riung dan Riung Utara. Sesampainya logistik tersebut di Kecamatan Tampan’amma, pada malam hari terjadi intimidasi kepada PPK oleh sekelompok orang (diperkirakan 10 orang) agar tidak melakukan penyelenggaraan Pemilukada dan mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Riung dan Riung Utara; 39. Atas kondisi di atas, pada tangal 8 Desember 2013 terjadi tindakan pengibaran bendera negara Filipina di Desa Riung dan Riung Utara oleh orang tidak dikenal. Karenanya dilakukan pertemuan yang melibatkan tokoh masyarakat Desa Riung, Termohon dalam hal ini Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota yang bernama Fachrudin, Ketua PPK Tampan’amma, Ketua PPS Desa Riung, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Talaud (Kapolres). Pertemuan tersebut membicarakan agar tetap dilakukan Pemungutan suara yang damai di Desa Riung dan Riung Utara. Namun terdapat penolakan dari masyarakat dengan alasan karena Termohon tidak mengikutsertakan pasangan calon Noldi Tuwoliu, SE., MA. dan Irene B. Riung. Masyarakat meminta agar Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara langsung menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat. Setelah berkonsultasi kepada pihak kepolisian, Kepolisian tidak menjamin keselamatan 43 dan keamanan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara jika berangkat ke Desa Riung dan Riung Utara. Karenanya, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara mengurungkan niatnya untuk ke Desa Riung dan Riung Utara. Pertemuan tersebut kemudian mengutus Kapolres untuk datang ke Desa Riung dan Riung Utara guna meminta masyarakat tenang. Pertemuan dilakukan di salah satu rumah warga di Desa Riung, pada saat pertemuan tersebut terjadi pelemparan batu ke tempat pertemuan oleh orang-orang tidak di kenal. Karena hal itu kemudian Kapolres keluar dari Desa Riung dan Riung Utara; 40. Pada tanggal 9 Desember 2013, pemungutan suara tetap dilaksanakan. KPPS Desa Binalang yang ditunjuk untuk menggantikan PPS Desa Riung dan Riung utara yang telah mengundurkan diri secara tiba-tiba takut untuk melakukan pemungutan suara. Kondisi di pintu masuk Desa Riung dan Riung Utara telah berkumpul beberapa orang untuk menghalangi KPPS. Terlihat kelompok penghalang berikat kepala warna merah dan disekitarnya terdapat peti mati yang ditutupi oleh kain hitam bertuliskan ‘KPU’ (vide bukti T-26). Disaat bersamaan, dilokasi tertentu terlihat adanya pengibaran bendera Filipina. Termohon tidak mengetahui siapa yang mengibarkan bendera Filipina. Selain itu, pertimbangan pengunduran diri dari PPS Binalang karena ditakutkan akan terjadi kerusuhan antar kampung antara Desa Riung dan Desan Riung Utara dengan Desa Binalang; 41. Pada tanggal 10 Desember 2013, Termohon bersama Panwaslu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Talaud, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kapolres, Dandim, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud mengadakan rapat koordinasi (Rakor). Pembicaraan pertemuan tersebut adalah mengenai kondisi keamanan di Desa Riung dan Riung Utara Kecamatan Tampan’amma serta kemungkinan dilakukan pemungutan suara pada tanggal 11 Desember 2013 (Vide bukti T-27). Hasil dari pertemuan Rakor tersebut kemudian Termohon menentukan dilakukan pemungutan suara di Desa Riung dan Riung Utara Kecamatan Tampan’amma serta memberikan tugas PPS di Desa Riung dan Riung Utara; 42. Pada tanggal 11 Desember 2013, Termohon melalui salah satu anggotanya bernama Zulkifly Golonggom bersama KPPS masuk ke Desa Riung dan Riung 44 Utara. Mereka membuka 2 TPS di tengah jalan utama di perbatasan desa tersebut (vide bukti T-26). TPS dibuka dari jam 09-12 WITA, selama dibukanya TPS, KPPS kemudian mengumumkan dengan alat pengeras bahwa TPS dibuka dan kemudian memanggil satu persatu pemilih di Desa Riung dan Riung Utara. Namun hingga ditutupnya TPS, tidak ada seorangpun pemegang hak pilih di Desa Riung dan Riung utara menggunakan hak pilihnya. KPPS akhirnya membuat berita acara hasil perhitungan pemungutan suara di Desa Riung dan Riung Utara; 43. Bahwa atas kronologis yang disampaikan di atas, Termohon menjawab dalil yang diajukan Pemohon: a. Keberadaan lokasi TPS di pilih di tengah jalan utama diperbatasan antara Desa Riung dan Riung Utara. Bahwa jalan di mana tempat keberadaan TPS adalah jalan utama yang digunakan oleh masyarakat oleh kedua desa dimaksud; b. Benar bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Desa Riung dan Riung Utara. Termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Talaud yakni mendirikan TPS di Desa Riung dan Riung Utara pada tanggal 9 Desember 2013 dan 11 Desember 2013. Pun, ketiadaan penggunaan hak pilih di Desa Riung dan Riung Utara bukanlah atas perintah dari Termohon; c. Tidak benar bahwa aparat polisi dan TNI melakukan intimidasi, justru keberadaan polisi dan TNI untuk mengamankan penyelenggaraan pemungutan suara dan pengamanan terhadap logistik penyelenggaraan Pemilukada. Bahwa memang benar terjadi penangkapan terhadap 3 (tiga) orang oleh kepolisian, namun peristiwa itu berdiri sendiri, tidak di lingkungan TPS ataupun saat pemungutan suara di TPS. Penangkapan itu karena ditemukan bom tangan. Sekarang Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Talaud sedang memproses 3 (tiga) orang atas dugaan tindak pidana membawa bahan peledak secara tidak sah dan dugaan tindak pidana makar (atas pengibaran bendera negara Filipina); 44. Atas penjelasan di atas, bahwa sepatutnyalah atas apa yang dilakukan Termohon merupakan itikad baik agar penyelengaraan Pemilukada dapat terlaksana dengan 45 baik dan tidak ada upaya intimidasi dari Termohon kepada pemilihkarenanya dalil Pemohon tidak beralasan hukum, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon; Dalil adanya indikasi ketakutan yang luar biasa dan berkuasanya politik uang (Money Politic) tidak beralasan hukum. 45. Dalil Pemohon terhadap indikasi ketakutan yang luar biasa dan berkuasa politik uang (money politic) tidak menjelaskan dan menguraikan dengan lengkap di mana, kapan, siapa dan bagaimana hal tersebut terjadi; 46. Termohon dengan tegas menolak adanya kekerasan dan politik uang pada saat peyelenggaraaan Pemilukada Kabupaten Talaud Tahun 2013. Karenanya, Termohon tidak pernah mengintruksikan, memerintahkan, melakukan politik uang saat pelaksanaan Pemilukada; 47. Bahwa hingga diajukannya Permohonan a quo, Termohon belum mendapatkan laporan atas dalil Pemohon, bahkan Panwas Kabupaten Kepulauan Talaud belum mendapatkan laporan atas peristiwa politik uang saat Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; 48. Atas penjelasan tersebut, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, karenanya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon; Dalil Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Sri Wahyuni Maria Manalip, SE. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si. tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten kepulauan Talaud Tahun 2013 tidak beralasan hukum. 49. Bersadarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 29/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Dukungan 15% Jumlah Kursi dan 15% jumlah suara sah Hasil Pemilu Tahun 2009 Sebagai Syarat Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepuluan Talaud Periode Tahun 2014-2019 tertanggal 22 Juli 2013 (vide bukti T-28) yang menyebutkan bahwa 15% jumlah suara sah berjumlah 7.836,45 Suara dan 15 jumlah kursi adalah 3 kursi; 46 50. Berdasarkan surat pencalonan Nomor 03/SWM-PASTI/VII/2013 (Model B- KWK,KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-29), Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Sri Wahyuni Maria Manalip, SE. dan Petrus Simon Tuange S.SOS., M.Si. diajukan oleh gabungan Partai Politik, yakni: a. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan 1 (satu) kursi atau 1.390 suara. PPRN memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dasar surat dari Dewan Pimpinan Pusat nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013, tertanggal 17 Juli 2013 (vide bukti T-30.); b. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan 1 (satu) kursi atau 2.502 suara. PPDI memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dasar Surat Keputusan Nomor 054/KPTS- PILKADA/DPP/PPDI/VII/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Talaud Periode Tahun 2013-2018 (vide bukti T-31); c. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan 1 (satu) kursi atau 1.2.17 suara. Partai Gerindra memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dasar surat Nomor 07-0346/PILKADA/DPP-GERINDRA/2013, tertanggal 10 Juli 2013 (vide bukti T-32); Atas dukungan tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memenuhi paling sedikit 15% kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 3 kursi dari total kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Taluad sejumlah 20 kursi; 51. Selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melengkapi syarat-syarat berupa: a. Surat pernyataan kesepakatan antar paratai politik peserta pemilu yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-33); b. Surat pernyataan gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013(vide bukti T-34); 47 c. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B3-KWK-KPI PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-35); d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (model B4-WK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-36); e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik Negara/daerah, yayasan, advokat, dan kuasa hukum atau profesi bidang lain (model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-37); f. Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatan pimpinan DPRD (Model B6- KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (Vide bukti T-38); g. Surat pemberitahuan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T- 39); h. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB- KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (Vide bukti T-40); i. Surat pernyataan setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara kesatuan republik Indonesia serta pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-41); j. Surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerah (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T- 42); k. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama (Model BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-43); l. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah (Model BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-44); 48 m. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, tertanggal 15 Agustu 2013 (vide bukti T-45); n. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 26 Juli 2013 (vide bukti T-46); o. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tahuna tentang tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak dinyatakan pailit dan tidak memiliki tanggungan hutan, Nomor 18/SK.PID/2013/PN.THNA, tanggal 30 Juli 2013 (vide bukti T-47); p. Daftar riwayat hidup calon Bupati Kepulauan Talaud, tanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-48); q. Tim kampanye pemenangan berdasarkan nomor 07/KPTS/SWM- PASTI/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 (vide bukti T-49); 52. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengantongi dukungan dari PPRN, KPU Kabupaten Kepuluan Talaud memperhatikan ketentuan di internal partai PPRN serta klarifikasi berupa: a. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 Pukul 12.00 Gabungan Parpol PPRN, PPDI, dan Gerindra mendaftarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; b. Bahwa Gabungan parpol menyerahkan Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Parpol yang bergabung; c. Bahwa pimpinan Parpol yang bergabung yang menandatangani surat pencalonan adalah pimpinan Parpol yang sah memperhatikan ketentuan dalam pasal 63 PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan; d. Bahwa pimpinan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud yang mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sesuai SK DPP Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 (vide bukti 16); e. Bahwa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPRN sebagimana pada huruf d merupakan Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat partai politik 49 yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalis Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016 tertanggal 19 Desember 2011; f. Bahwa SK DPP nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus dewan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud memperhatikan(Vide bukti T-16) : 1. Berakhirnya periode 2008-2013 kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud 2. Surat DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 005/PPRN/DPD/VI- 2013, tertanggal 24 Juni 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Restrukturisasi SK DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud 3. Surat DPP PPRN Nomor 065/SP/DPP-PPRN/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Rekomendasi Restrukturisasi Kepengurusan Kepulauan Talaud 4. Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Provinsi Sulawesi Utara saat ini sedang dalam keadaan tidak aktif, sehubungan roda organisasi di daerah harus berjalan sebagaimana mestinya, maka Surat Keputusan Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud sementara diterbitkan langsung oleh DPP PPRN. g. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 pukul 16.00 Gabungan Parpol PPRN, Pelopor, dan PNBK mendaftarkan bakal pasangan calon Noldi Tuwoliu dan Irene Riung sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; h. Bahwa Gabungan Parpol menyerahkan Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan parpol yang bergabung; i. Bahwa pimpinan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud yang mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut2 disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sesuai SK DPW Nomor 002/DPW-PPRN/VII/2013; j. Bahwa ditemukan dua versi kepenguruan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang masing-masing mendukung pasangan calon yang berbeda; 50 k. Berpedoman pada asas adil dan kepastian hukum serta prinsip kehati-hatian sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerima pendaftaran pencalonan dari dua partai Gabungan untuk selanjutnya diverifikasi keabasahan kepengurusan partai pendukung l. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalis Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016 tertanggal 19 Desember 2011 (vide bukti T-50); m. Pasal 49 Anggaran Dasar PPRN (vide bukti T-51) tata urutan konstitusi partai adalah : Ayat 1 : Pusat 1. Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai 3. Keputusan Munas Partai 4. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai 5. Keputusan Rapat Kerja Nasional Partai 6. Peraturan organisasi 7. Keputusan-keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Ayat 3 : daerah (Kabupaten/Kota) 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai 2. Keputusan Musda Partai 3. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah 4. Keputusan Rapat Kerja Daerah 5. Peraturan Organisasi 6. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Pasal 18 menyebutkan: 1. Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai adalah DR. Sutan Raja D.L. Sitorus 2. Pemrakarsa dan Pendiri Utama memiliki hak tertinggi dalam setiap tingkatan keputusan; n. Surat Keterangan terdaftar Nomor 210/165/Kesbang Pol dan Linmas tertanggal 23 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Badan Kesbang Politik dan Linmas 51 Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada pokoknya berisi tentang pendaftaran kepengurusan PPRN di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan ketua yakni Sri Wahyuni Maria Manalip, SE. (vide bukti T-52); o. Surat Dewan Pimpinan Pusat PPRN Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013 tentang Rekomendasi Pengusungan Bakal calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2013-2018 tertanggal 17 Juli 2013. Pada pokoknya berisi tentang rekomendasi PPRN kepada Sri Wahyuni Manalip, SE. Sebagai Bakal Calo Bupati Kabupaten Kepuluan Talaud periode 2013-2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum serta Ketua Dewan Pembina yang sekaligus sebagai Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai (vide bukti T-53); 53. Bahwa atas syarat-syarat yang didaftarkan oleh bakal calon Nomor Urut 2 dan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talud menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 300/KPU- TLD/VIII/2013 (vide bukti T-7), pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 KPU Kab. Kepulauan Talaud telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 54. Atas penjelasan di atas, Termohon telah benar dan sesuai berdasarkan peratuan diinternal partai pengusung dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penentuan pasangan calon yang berhak untuk mengikuti pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud 2013. Karenanya, dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak beralasan hukum, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon; Dalil Panwaslu Kabupaten Kepuluan Talaud melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 tidak beralasan hukum 55. Bahwa atas dalil ini, Termohon tidak memiliki kapasitas untuk menjawabnya, namun berdasarkan data bahwa Panwaslu pernah membuat surat yang ditujukan kepada Termohon terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten 52 Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-22). Karenanya dalil Pemohon tidak beralasan hukum, maka mohon untuk menolak permohonan Pemohon; PERMOHONAN Atas jawaban yang diajukan oleh Termohon berupa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, maka kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan berupa: Dalam Eksepsi 1. Menerima eksepi yang diajukan oleh Termohon; 2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2013 tertanggal 16 Desember 2013; 3. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2013 tertanggal 16 Desember 2013. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono). [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-53 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2014, sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE- II/2013, 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 1 Oktober 2013; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 102/KPTS/KPU-PROV-023/2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 3 Oktober 2013; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 53 Sulawesi Utara Nomor 103/Kpts/KPU-PROV-023/2013 tentang Pengambilalihan Tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 3 Oktober 2013; 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 13 Oktober 2013; 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 28/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013; 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor /KPU-Prov-023/XII/2013 perihal Permintaan Penarikan Dana Tahap IV Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 16 Desember 2013; 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepualauan Talaud Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Pleno KPU Kab. Kepl. Talaud, tanggal 10 Agustus 2013; 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepualauan Talaud Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 13 Oktober 2013; 9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-023-TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 54 Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013; 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal enam belas desember tahun dua ribu tiga belas; 11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Prov-023/TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2014-2019, tanggal 16 Desember 2013; 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provisi Sulawesi Utara Nomor 20/KPU-Prov-023/TLD/XI/2013 perihal Pemberitahuan, tanggal 5 November 2013; 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 015/KET/DPP- PPRN/IX/2013, tanggal 12 September 2013; 14. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) Nomor SK-1645/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PNBK Indonesia (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) Kabupaten Kepulauan Talaud-Provinsi Sulawesi Utara Periode 2011-2014, tanggal 11 Juni 2012; 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 0130/SK/DPP- PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 16 Juli 2013; 17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), tanggal 13 November 2013; 18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan 55 Talaud Dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), tanggal 4 November 2013; 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provisi Sulawesi Utara Nomor 20/KPU-Prov-023/TLD/XI/2013 perihal Pemberitahuan, tanggal 5 November 2013; 20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), tanggal 13 November 2013; 21. Bukti T-21 : Fotokopi Tanda Terima; 22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 23/Panwaslukada- TLD/X.2013 perihal Pemberitahuan, tanggal 14 November 2013; 23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sulawesi Utara Nomor 15/D/SKEP/AV PKS/1432 tentang Pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2010-2015, tanggal 28 April 2011; 24. Bukti T-24 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) Nomor SK-1645/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PNBK Indonesia (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) Kabupaten Kepulauan Talaud-Provinsi Sulawesi Utara Periode 2011-2014, tanggal 11 Juni 2012; 26. Bukti T-26 : Fotokopi foto-foto; 27. Bukti T-27 : Fotokopi Risalah Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sulut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Dengan Forum Komunikasi Pimpinan Derah (Forkopimda) Kab. Kapulauan Talaud, tanggal 10 Desember 2013; 28. Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 29/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Dukungan 15% Jumlah Kursi dan 15% Jumlah Hasil Pemilu Tahun 2009 Sebagai Syarat Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode Tahun 2014-2019, tanggal 22 Juli 2013; 56 29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 03/SWM-PASTI/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013 (Model B-KWK.KPU Partai Politik); 30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013 perihal Rekomendasi Pengusungan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kep. Talaud Periode 2013-2018, tanggal 17 Juli 2013; 31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 054/KPTS- PILKADA/DPP/PPDI/VII/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Talaud Periode Tahun 2013-2018, tanggal 18 Juli 2013; 32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Nomor 07-0346/PILKADA/DPP- GERINDRA/2013 perihal Rekomendasi Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2018, tanggal 10 Juli 2013; 33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 27 Juli 2013 (Model B1-KWK.KPU); 34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 27 Juli 2013 (Model B2-KWK.KPU); 35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, tanggal 27 Juli 2013 (Model B3-KWK.KPU); 36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 27 Juli 2013 (Model B4-KWK.KPU); 37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain, tanggal 27 Juli 2013 (Model B5- KWK.KPU); 38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif dalam Jabatan Pimpinan DPRD, tanggal 27 Juli 2013 (Model B6-KWK.KPU); 39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 27 Juli 2013 (Model B7-KWK.KPU); 57 40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggal 27 Juli 2013 (Model BB-KWK.KPU); 41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah, tanggal 27 Juli 2013 (Model BB1-KWK.KPU); 42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat di Daerahnya, tanggal 27 Juli 2013 (Model BB2-KWK.KPU); 43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Dalam Jabatan Yang Sama, tanggal 27 Juli 2013 (Model BB3-KWK.KPU); 44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah, tanggal 27 Juli 2013 (Model BB4- KWK.KPU); 45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Tim Penilai Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 15 Agustus 2013; 46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 26 Juli 2013 (Model BB6-KWK.KPU Partai Politik); 47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara, Tidak Dinyatakan Pailit dan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Nomor 18/SK.PID/2013/PN.THNA, tanggal 30 Juli 2013; 48. Bukti T-48 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Kepulauan Talaud, tanggal 27 Juli (Model B-KWK.KPU Partai Politik); 49. Bukti T-49 : Fotokopi Keputusan Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2014-2019 (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip, SE dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si. Nomor 07/KPTS/SWM- PASTI/VII/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2014-2019; 50. Bukti T-50 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 58 Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016, tanggal 19 Desember 2011; 51. Bukti T-51 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Badan Kesbang Politik dan Linmas mengenai Keterangan Terdaftar Nomor 210/165/Kesbang Pol dan Linmas, tanggal 23 Juli 2013; 53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013 perihal Rekomendasi Pengusungan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kep. Talaud Periode 2013-2018, tanggal 17 Juli 2013; Selain itu, Termohon mengajukan tiga orang saksi yang didengar kesaksiannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Januari 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Chilion Diar • Saksi adalah Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Kepolisian Resort Talaud; • Pada tanggal 7 Desember 2013, Polres Resort Talaud mendapat laporan dari Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Rainis yang hukumnya mencakup Desa Riung dan Desa Riung Utara. Isi laporan Kapolsek tersebut adalah masyarakat Desa Riung tidak mau menerima/menolak kotak suara masuk di desa tersebut. Pada tanggal 8 Desember 2013, saksi bersama Kapolres Talaud, beserta anggota berangkat menuju Desa Riung, namun sebelum ke Desa Riung, saksi bersama rombongan singgah di Desa Binalang yang merupakan tetangga Desa Riung; • Masyarakat menuntut supaya KPU datang ke Desa Riung untuk menjelaskan mengapa KPU tidak mengakomodir pasangan calon dari Desa Riung; • Saksi membawa komisioner KPU Kepulauan Talaud ke Desa Binalang untuk bermediasi; • Saksi beserta rombongan berkumpul di rumah sekretaris Desa Binalang dan ada salah satu KPPS menyatakan mengundurkan diri karena mendapat 59 tekanan kalau mereka melaksanakan pemungutan suara maka rumahnya akan dibakar; • Setelah mendapat laporan seperti itu, saksi bersama Kapolres, dan anggpta menuju Desa Riung. Setelah sampai di Desa Riung, saksi melihat warga masyarakat yang berjumlah sekitar 200 orang sudah berkumpul di rumah Kepala Desa; • Saksi bersama rombongan tiba di Desa Riung pukul 18.00 dan memberitahukan kepada warga bahwa besuk pagi (tanggal 9 Desember 2013) akan dilaksanakan pemungutan suara besok di Desa Riung namun mereka menolak, mereka minta supaya dapat bertemu dengan komisioner KPU, terutama Ketua KPU, Yesi Momongan karena KPU tidak meloloskan Pasangan Calon dari Desa Riung. Padahal berdasarkan putusan DKPP, Pasangan Calon dari Desa Riang lolos; • Saksi memberitahukan kepada warga masyarakat bahwa aparat keamanan bersedia mendatangkan KPU tetapi harus ada jaminan keamanan, namun mereka tidak dapat memberikan jaminan keamanan apabila yang disampaikan oleh KPU tidak sesuai dengan keinginan warga masyarakat Riung; • Sekitar pukul 19.00, saksi beserta rombongan aparat keamanan kembali ke Desa Binalang; • Pada tanggal 9 Desember 2013, saksi beserta rombongan Kapolres datang lagi ke Desa Riung untuk melakukan negoisasi dengan masyarakat, namun mereka tetap menolak melakukan pemungutan suara dan minta supaya dapat dihadirkan KPU untuk menjelaskan mengapa KPU tidak meloloskan Pasangan Calon dari Desa Riung; • Pada tanggal 10 Desember 2013, rombongan kembali ke Ibu Kota Kabupaten Kota Melonguane untuk melakukan rapat mengambil keputusan tentang pelaksanaan pemungutan suara di Desa Riung. Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Kapolres, namun saksi tidak hadir dalam rapat tersebut. Hasil rapat memutuskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan besuk pagi, tanggal 11 Desember 2013; 60 • Pada tanggal 10 Desember 2013, Kapolda Sulawesi Utara bersama dengan Kapolres Talaud, dan semua semua aparat keamanan berangkat ke Desa Riung dan sampai Desa Riung pukul 17.00. Pada saat itu, masyarakat Desa Riung telah berkumpul dan Kapolda Sulawesi Utara memberitahukan kepada masyarakat bahwa besuk pagi (tanggal 11 Desember 2013) akan akan dilaksanakan pemungutan suara. Oleh karena itu supaya masyarakat memberikan kesempatan kesempatan kepada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara. Masyarakat tetap menolak untuk dilaksanakan pemungutan suara di Desa Riung; • Setelah itu, rombongan Kapolda Sulawesi Utara kembali ke Desa Binalang dan pada tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 07.00, berangkat lagi ke Desa Riung; • Setelah sampai Desa Riuang, ternyata masyarakat sudah berkumpul di depan rumah Kepala Desa Riung. Petugas membuat TPS di tengah jalan, namun masyarakat tetap menolak untuk menggunakan hak pilihnya; 2. Agus Majampoh • Saksi adalah Pegawai di Kantor KPU Kepulauan Talaud yang ditugaskan sebagai KPPS Desa Riung Utara; • Pada tanggal 11 Desember 2013, sekitar pukul 8, saksi bersama dengan aparat keamanan berangkat ke Desa Riung. Saksi beserta rombongan tidak dapat masuk Desa Riung karena masyarakat dua desa (Riung dan Riung Utara) telah menghalangi rombongan untuk masuk Desa Riung; • Oleh karena tidak dapat masuk Desa Riung maka saksi melaksanakan tugas sebagai KPPS membuka kota suara di tengah jalan dan membacakan DPT, serta memanggil nama-nama pemilih di Desa Desa Riung. Namun ternyata tidak ada warga yang hadir untuk memberikan hak pilihnya; • Saksi menutup kotak suara pada pukul 12.30 dengan hasil nihil; 3. Vecky Essing • Saksi adalah PPK Kecamatan Tampan’amma; • Saksi didatangi oleh masyarakat Riung dan Riung Utara yang menolak logistik untuk dibawa ke Desa Riung Utara dan Riung. Alasan masyarakat menolak 61 logistik karena KPU tidak mengakomodir Pasangan Calon bernama Noldi Tuwoliu dan Irene Riung yang berasal dari Desa Riung; • Saksi mengatakan kepada masyarakat tersebut bahwa saksi hanya sebagai pelaksana dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan saksi menyarankan kepada masyarakat tersebut untuk mengajukan keberatan kepada KPU; • Setelah melakukan pemeriksaan logistik, saksi menyerahkan logistik tersebut kepada para ketua PPS, namun untuk logistik Desa Riung dan Riung Utara ditahan di sekretariat PPK; • Saksi minta kepada dua orang ketua PPS dari Riung dan Riung Utara untuk memfasilitasi mengumpulkan masyarakat dan tanggal 7 Desember 2013 akan dilakukan dialog dengan masyarakat Desa Riung dan Riung Utara. Hasil dialog dengan masyarakat dua desa tersebut adalah masyarakat minta supaya Ketua KPU menjelaskan mengapa KPU tidak mengakomodir calon atas nama Noldi Tuwoliu dan Ibu Irene Riung; • Pada tanggal 8 Desember 2013, saksi bersama Camat Tampan’amma yang didampingi oleh Kapolsek Tampan’amma melaporkan masalah tersebut kepada Ketua KPU. Laporan saksi tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua KPU pada sore harinya sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak Kepolisian (Chilion Diar); [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Pemohon bukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 maka Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 3. Bahwa meskipun merujuk Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 115/PHPU.DVIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, dan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, serta Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 serta putusan-putusan selanjutnya, yang pada pokoknya Mahkamah telah memberikan legal standing kepada Bakal Pasangan Calon Pemilukada yang telah dirampas hak konstitusionalnya oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu; 4. Bahwa akan tetapi pengusungan Pemohon sebagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 khususnya oleh PPRN hanya berdasarkan surat keputusan DPW Nomor 002/DPW-PPRN/VII/2013. Sebaliknya Pihak Terkait telah mendapatkan rekomendasi dan pengesahan oleh DPP PPRN dan telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh Termohon kepada DPP PPRN beberapa kali dan senyatanya berkali-kali pula DPP PPRN menegaskan 63 keabsahan kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud versi Pihak Terkait. Oleh karena itu terbukti tidak ada perampasan hak konstitusional terhadap Pemohon, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon; 5. Bahwa justru hak konstitusional Pihak Terkait untuk right to be candidate berusaha oleh berbagai pihak dijegal dengan menghalalkan berbagai cara karena Pihak Terkait adalah putra asli daerah yang paling potensial mendapatkan banyak simpati rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga persoalan tersebut menguras pikiran, tenaga dan dana, yang sangat merugikan Pihak Terkait, karena disibukkan dengan urusan pencalonon, sehingga Pihak Terkait kurang konsentrasi dan fokus melakukan konsolidasi Tim Pemenangan Pihak Terkait dan sangat sempitnya waktu untuk turun menemui konstituen. Namun demikian akhirnya Pihak Terkait tetap mendapatkan pilihan mayoritas rakyat. Merkipun sebenarnya Pihak Terkait yakin apabila Pihak Terkait tidak diganggu dengan persoalan pencalonan, maka akan jauh lebih banyak mendapatkan suara rakyat; 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon a quo, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini; 2. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti dan mematuhi seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, Umum, Bebas,Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, hal itu telah ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Model DB KWK KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 64 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti PT-1); 4. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Rekapitulasi tersebut, maka Termohon selanjutnya menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Terpilih (vide bukti PT-2); 5. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dengan menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang diusung partai yang tidak sah dan menolak Pemohon sebagai pasangan calon yang diusung oleh partai yang sah. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut: a. Pemohon tidak pernah mempersoalkan berkaitan dengan syarat dukungan pencalonan Pihak Terkait, baru setelah mengajukan permohonan keberatan a quo di Mahkamah ini ketika Pemohon mengalami kekalahan setelah ditetapkan oleh Termohon, hal mana yang membuktikan bahwa dalil Pemohon sangat dipaksakan dan hanya akal-akalan belaka. Lagi pula Pemohon bukan dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan mengenai persoalan keabsahan syarat dukungan pencalonan Pihak Terkait tersebut; b. Bahwa benar pencalonan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 diusung oleh gabungan partai politik yakni Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) (vide bukti PT-3); c. Perlu Pihak Terkait paparkan kehadapan Mahkamah duduk persoalan sebenarnya khususya mengenai keabsahan dukungan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) terhadap pencalonan Pihak Terkait. Sejatinya Pasangan Calon Bupati terpilih SRI WAHYUMI MANALIP, SE, merupakan satu-satunya anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2009-2014 dari PPRN dan Ketua DPD-PPRN Kabupaten Talaud Tahun 2008– 2013 (vide bukti PT- 4). Oleh karena itu menurut penalaran yang wajar dan akal sehat adalah sangat patut apabila PPRN mengusung kadernya sediri in casu Pihak Terkait untuk berkontestasi dalam Pemilukada sebagai pasangan calon; 65 d. Pada tanggal 24 Juni 2013, DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Surat Nomor 005/PPRN/DPD/VI-2013, perihal Permohonan Rekomendasi SK DPD-PPRN Kabupaten Talaud, yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PPRN yang pada pokoknya berkaitan telah berakhirnya Surat Keputusan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten Talaud, mohon agar DPP PPRN dapat menerbitkan rekomendasi persetujuan SK DPD PPRN Kabupaten Talaud yang baru (vide bukti PT- 5). e. Selanjutnya DPP PPRN menerbitkan Surat tanggal 01 Juli 2013, Nomor 065/SP/DPP-PPRN/VII/2013, perihal Rekomendasi Restrukturisasi Pengurus DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, yang ditujukan kepada Ketua DPW- PPRN Provinsi Sulawesi Utara (vide bukti PT-6), yang pada pokoknya: 1. DPP-PPRN menyetujui usulan restrukturisasi kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana maksud surat Nomor 005/PPRN/DPD/VI-2013. 2. Agar DPW-PPRN Provinsi Sulawesi Utara segera menerbitkan SK DPD- PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada. f. Terhadap Surat dari DPP-PPRN kepada Ketua DPW-PPRN disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun oleh DPW-PPRN surat tersebut tidak pernah ditanggapi. g. Setelah PIHAK TERKAIT mencermati adanya ketidak beresan kepengurusan DPW-PPRN Provinsi Sulawesi Utara, maka Ketua DPD-PPRN langsung melaporkan hal itu kepada Ketua Umum-DPP-PPRN di Jakarta akhirnya dengan kewenangan yang melekat pada DPP-PPRN, maka DPP PPRN menerbitkan Surat Keputusan nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah-Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (vide bukti PT-8). Bahwa Kepengurusan DPW-PPRN tidak dalam keadaan aktif, sehubungan roda organisasi di daerah harus berjalan sebagaimana mestinya maka Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat 66 Nasional Kabupaten kepulauan Talaud sementara diterbitkan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional. h. Dalam rangka akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2013, maka pada tanggal 15 Juli 2013 DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Pengusungan Bakal-Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud kepada DPP- PPRN di Jakarta melalui surat nomor 06/P/PPRN-TAL/VII-2013 (vide bukti PT-7); i. Selanjutnya DPP-PPRN menerbitkan surat Nomor 069/SP/DPP- PPRN/VII/2013, tertanggal Jakarta 17 Juli 2013 perihal Rekomendasi Pengusungan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2013- 2018, yang ditujukan kepada Ketua DPW PPRN Provinsi Sulawesi Utara dan Ketua DPD-PPRN Kabupaten Kep. Talaud (vide bukti PT-9), yang pada pokoknya DPP-PPRN putuskan memberi Rekomendasi kepada: 1. Sri Wahyuni Manalip, SE sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2013-2018. 2. Untuk menentukan Bakal Calon Wakil Bupati sebagai pasangan dari Bakal Calon Bupati kami serahkan sepenuhnya kepada Bakal Calon Bupati dan berkordinasi dengan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. j. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2013 Pihak Terkait telah mendaftarkan pemenuhan berkas syarat pengajuan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane (vide bukti PT-10); k. Selanjutnya Pihak Terkait menerima surat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 10 Agustus 2013, Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013, Perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Pleno KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud (vide Bukti-PT-11), yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melalui rapat pleno memutuskan untuk menerima pasangan calon atas nama SRI WAHYUNI M. MANALIP, SE dan PETRUS SIMON TUANGE, S.Sos, M.Si sebagai calon yang diusulkan oleh partai PPRN yang sah berdasarkan SK 67 Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 dan menolak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama NOLDI TUWOLIU dan IRENE RIUNG yang berdasarkan Surat Keputusan DPW Nomor 002/DPW-PPRN/VII/2013; l. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 Termohon melalui Surat nomor 298/KPU-TLD/VIII/2013 menyurat kepada Dewan Pimpinan Pusat-Partai Peduli Rakyan Nasional (DPP-PPRN) di Jakarta, perihal permintaan Klarifikasi SK DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud (vide Bukti PT-12) m. Bahwa dengan menunjuk surat dari Termohon tersebut, maka pada tanggal 13 Agustus 2013 DPP-PPRN menerbitkan surat Nomor 080/SP/DPP- PPRN/VIII/2013, Perihal Penegasan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, yang pada pokoknya menegaskan bahwa DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah adalah berdasarkan SK Nomor 0130/SK/DPP- PPRN/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 dengan Ketua Sdri. SRI WAHYUNI M. MANALIP, SE dan Sekretaris Sdr. Eklesia Puansalaing (vide bukti PT-13) n. Bahwa sebagai bukti keseriusan dari Termohon dalam rangka menentukan keabsahan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, Termohon menyampaikan undangan melalui suratnya tanggal 09 September 2013 dengan Nomor 318/KPU-TLD/IX/2013, perihal Undangan Verifikasi Keabsahan Kepengurusan Parpol PPRN, yang ditujukan kepada Pimpinan DPD Partai Politik PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud baik kepada Ketua dan Sekretaris DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud versi Sri Wahyumi Manalip,SE selaku ketua dan Eklesia Puansalaing, Amu.TE selaku Sekretaris maupun kepada Ketua DPD-PPRN versi Fredy Ridwan Soleman Tumuliu, SE selaku ketua dan Sekretaris dan Korpri Awule selaku Sekretaris untuk memenuhi undangan di kantor KPU-Provinsi Pada tanggal 10 September 2013. Namun yang menghadiri undangan tersebut hanyalah Ketua DPD-PPRN versi Sri Wahyumi Manalip,SE dan Eklesia Puansalaing, Amu.TE, (vide bukti PT-14), sedangkan Pimpinan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud versi Fredy Ridwan Soleman Tumuliu, SE selaku ketua dan Korpri Awulle selaku sekretaris tidak hadir; 68 o. Lebih lanjut akhirnya pada hari Kamis tanggal 12 bulan September tahun 2013, telah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi ke Sekretariat DPP-PPRN yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148 Pondok Bambu, Jakarta Timur yang dihadiri oleh: 1) H. Rouchin selaku Ketua Umum DPP-PPRN, 2) Hotman Sitorus selaku Bendahara Umum DPP-PPN, 3) F. Romula Sitorus, SH selaku Kepala Sekretariat DPP-PPRN, 4) M. Tamoraba, SH, Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dan 5) Fachruddin Noh S.Ag, M.Pd, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara sehingga terbit Surat Pernyataan dan Klarifikasi (vide bukti PT-15); p. Atas dilakukannya verifikas dan klarifikasi di Sekretariat DPP PPRN tersebut di atas, DPP PPRN menerbitkan Surat Pernyataan Dan Klarifikasi Nomor 015/KET/DPP-PPRN/IX/2013, tanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan dan mengklarifikasi yang pada pokoknya menegaskan bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah dan benar yang diakui oleh DPP PPRN adalah kepengurusan dibawah pimpinan Ketua Sri Wahyuni M. Manalip, SE. (vide Bukti PT-16); q. Pada tanggal 14 September 2013 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 51/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti PT-17) dan menerbitkan juga Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 52/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti PT-18); r. Bahwa sementara dalam tahapan proses Pilkada berlangsung, tiba-tiba KPU Kabupaten Kepulauan Talaud diadukan oleh Sdr.Noldi Towoliu, S.E, MA. Dkk, melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP-RI). Oleh DKPP pengaduan tersebut diputus dengan putusan Nomor 98/DKPP- PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, Nomor117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 01 Oktober 2013 (vide bukti PT-19), yang Diktumnya/Amar Putusannya sebagai berikut: 69 MEMUTUSKAN 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa “ Pemberhentian Tetap” kepada Teradu I, Teradu II dan Teradu IV atas nama Sdr. Melky Buatasik, SP, Msi, Sdr. T.H. Pinilas,S.Th, dan Sdri Magdalena Anaada,S.Pd; 3. Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdr. Mexny Tamaroba, SH; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan Putusan ini; dan 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini s. Dalam proses persidangan DKPP tersebut Pihak Terkait tidak mengetahui dan tidak pernah dipanggil untuk diminta keterangan, sehingga Pihak Terkait tidak dapat membela kepentingannya; t. Bahwa proses pentahapan dan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon setelah Putusan DKPP sudah benar dan sesuai dengan Diktum Putusan DKPP sebagaimana terurai dalam Diktum nomor 4 dikutip “Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan Putusan ini”. Karena sudah sangat jelas Putusan DKPP dalam diktumnya tidak menganulir pasangan yang tidak lolos dalam tahapan verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Talaud. Artinya KPU Provinsi harus melanjutkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh KPUD Talaud sebelumnya, sebab sudah merupakan aturan mendasar baik aturan umum maupun aturan khusus, pelaksanaan putusan selalu didasarkan pada Diktum/amar putusan bukan pada pertimbangan hukum. u. Kemudian setelah Putusan DKPP, kembali lagi DPP PPRN menerbitkan Surat Pernyataan Dan Klarifikasi Nomor 019/KET/DPP-PPRN/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 (vide bukti PT-20), yang pada pokoknya menegaskan bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah dan benar 70 yang diakui oleh DPP PPRN adalah kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 dengan Ketua Sdri. SRI WAHYUNI M. MANALIP, SE dan Sekretaris Sdr. Eklesia Puansalaing; v. Pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 kembali KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional Dr. Sutan D.L Sitorus terhadap dokumen pengajuan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun hasil verifikasi dan klarifikasi adalah Surat Keputusan Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 yang sah (vide bukti PT-21); w. Setelah itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 Tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013 (vide bukti PT-22) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04/Kpts/KPU-PROV- 023/TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013 (vide bukti PT-23) 6. Bahwa lagi pula Pemohon keliru memahami dan menafsirkan Putusan DKPP, karena sesungguhnya Putusan DKPP semata-mata berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sedangkan keputusan KPU selain dari penetapan mengenai hasil perolehan suara Pemilu adalah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang apabila terjadi sengketa merupakan lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mahkamah dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 tanggal 1 Oktober 2013, Dalam Pendapat Mahkamah angka [3.18.1] menyatakan “Berdasarkan ketentuan tersebut, DKPP adalah merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu di samping KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (disingkat KPU) dan BAWASLU. KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri, 71 BAWASLU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, sedangkan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Berdasarkan ketentuan UU 15/2011 a quo jelas bahwa DKPP hanya berwenang untuk memutuskan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu dan tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dan memutus hasil keputusan KPU maupun hasil keputusan BAWASLU yang terkait dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurut Mahkamah, keputusan KPU selain dari penetapan mengenai hasil perolehan suara Pemilu adalah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang apabila terjadi sengketa merupakan lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). DKPP sebagai lembaga yang oleh Undang-Undang hanya diberikan kewenangan untuk memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa keputusan KPU yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya. Menurut Mahkamah, keputusan DKPP yang demikian dalam kasus a quo adalah keputusan yang cacat hukum, karena melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga tidak mengikat dan tidak wajib diikuti. DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan………….”; 7. Bahwa faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Termohon atas diloloskannya Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga berlaku asas presumtio justie causa artinya keputusan pejabat tata usaha negara dianggap sah dan mengikat kecuali telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya; 8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, terbukti Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Berkaitan dengan syarat dukungan Partai politik, khususnya dukungan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang 72 dipermasalahkan dalam perkara a quo secara terang benderang terbukti sah menurut hukum, karena Pihak Terkait telah mendapatkan rekomendasi dari DPP PPRN dan telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh Termohon kepada DPP PPRN beberapa kali dan senyatanya berkali-kali pula DPP PPRN menegaskan keabsahan kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud versi Pihak Terkait; 9. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi, “Dalam hal pada suatu daerah terdapat kepengurusan partai politik ganda, pengajuan pasangan calon dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik yang dinyatakan sah oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan”. Oleh karena Keputusan Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai salah satu pasangan calon Pemilukada tersebut telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan patut dikesampingkan; 10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8, berkaitan melaksanakan Pemilukada di Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan’amma, diakui oleh Pemohon bahwa benar pendukung Pemohon yang telah menolak dan menghalang-halangi pelaksanaan pemungutan suara di kedua desa tersebut. Bahwa pelaksanaan pemungutan suaraahwa di Desa Riung dan Desa Riung Utara Kecamatan Tanpan’amma Kabupaten, yang seharusnya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 tidak dapat dilaksanakan karena adanya penolakan masuknya logitik Pemilukada kedua desa tersebut dan adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa anggota PPS dan anggota KPPS Desa Riung dan Desa Riung Utara, sehingga berpotensi terjadinya kerusuhan apabila tetap dilaksanakan pada hari itu. Kemudian disepakati pelaksanaan pemungutan suara di dua TPS di Desa Riung dan Desa Riung Utara ditunda pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama tanggal 10 Desember 2013 (vide bukti PT-24). 73 11. Bahwa benar sebagai upaya untuk menggagalkan dan menolak Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya di desa Riung warga dengan lancangnya melakukan tindakan makar dengan cara mengibarkan bendera Philipine. Dalam peristiwa tersebut pihak Polresta Talaud menangkap 3 (tiga) orang membawa bom rakitan dan sajam yang notabene adalah pemicu permasalahan di Desa Riung. Penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut telah diproses secara hukum oleh Pihak Polresta Talaud. Sehingga berdasarkan hasil interogasi dari pihak yang berwajib, ternyata salah satu dari tiga orang yakni Pdt Jemmy Pandesingka,Sth adalah pendukung/Tim sukses Pemohon; 12. Berdasarkan fakta tersebut di atas, nyata-nyata Pemohon dan Tim Suksesnya serta para pendukungnya telah melakukan intimidasi dan ancaman kekerasan, bahkan melakukan makar yang bertentangan dengan UUD 1945, hal mana membuktikan bahwa Pemohon tidak mempunyai itikat baik; 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat yang amat sangat menyakinkan tanpa keraguan sedikitpun (beyond reasonable doubt) atau setidak-tidaknya dengan bukti yang amat dipaksakan. Oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya. Dengan demikian mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan: DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait tersebut; 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard). DALAM POKOK PERKARA Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-28 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2014, sebagai berikut: 74 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal enam bulan desember tahun dua ribu tiga belas; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 72/BA/KPU- PROV-023-TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-KWK.KPU Partai Politik); 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003.9/DPP/SK- DPD/IV/2008 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 9 April 2008; 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 005/PPRN/DPD/VI-2013 perihal Permohonan Rekomendasi SK DPD-PPRN Kabupaten Talaud, tanggal 24 Juni 2013; 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nomor 065/SP/DPP- PPRN/VII/2013 perihal Rekomendasi Restrukturisasi Pengurus DPD-PPRN Kabupaten Kep. Talaud, tanggal 01 Juli 2013; 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud 75 Nomor 006/P/PPRN-TAL/VII-2013 perihal Permohonan Rekomendasi Pengusungan Bakal Calon Bupati Kepulauan Talaud, tanggal 15 Juli 2013; 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 0130/SK/DPP- PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 16 Juli 2013; 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nomor 069/SP/DPP- PPRN/VII/2013 perihal Rekomendasi Pengusungan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2013- 2018, tanggal 17 Juli 2013; 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran atas nama Sri Wahyumi dan Petrus S. Tuange, tanggal 27 Juli 2013; 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 perihal pemberitahuan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 10 Agustus 2013; 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 298/KPU-TLD/VIII/2013 perihal Permintaan Klarifikasi SK DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 01 Agustus 2013; 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nomor 080/SP/DPP- PPRN/VIII/2013 perihal Penegasan Kepengurusan DPD- PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 13 Agustus 2013; 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 318/KPU-TLD/IX/2013 perihal 76 Verifikasi Keabsahan Kepengurusan Parpol PPRN, tanggal 09 September 2013; 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Daftar Hadir; 16. Bukti PT-16 : FotokopiSurat Pernyataan dan Klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 015/KET/DPP-PPRN/IX/2013, tanggal 12 September 2013; 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 51/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 14 September 2013; 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 52/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 14 September 2013; 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 1 Oktober 2013; 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 019/KET/DPP-PPRN/X/2013; 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), tanggal 13 November 2013; 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 77 Sulawesi Utara Nomor 03/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013; 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Nomor 04/Kpts/KPU-PROV-023/2013 tentang Penetapan Kembali Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013; 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 10 Desember 2013; 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS I Desa/Kelurahan Mamahan, Kecamatan Gemeh; 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS I Desa/Kelurahan Mamahan Barat, Kecamatan Gemeh; 27. Bukti PT-27 : Fotokopi foto-foto; 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2014-2019 (Sri Wahwumi Manalip, SE dan Petrus Simon Tuange, S.Sos. Msi) Nomor 17/LAP/SWM- PASTI/IX/2013 perihal Laporan Perbuatan Tidak Menyenangkan, tanggal 25 September 2013; Selain itu, Pihak Terkait mengajukan seorang Ahli bernama Irman Putra Sidin 78 yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Januari 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: AHLI PIHAK TERKAIT • Kedudukan putusan DKPP dalam proses penyelenggaraan Pemilu, khususnya menyangkut paselisihan hasil Pemilu. Kehadiran DKPP dalam kerangka konsep restorasi etik, ketika pranata hukum tengah kewalahan menjalankan efektifitas fungsinya. DKPP hadir guna membantu efektifitas proses penyelenggaraan Pemilu ketika hak-hak konstitusional warga, termasuk peserta Pemilu banyak yang terancam dirugikan. Namun tugas dan wewenang DKPP bukanlah dalam kerangka check and balances terhadap keputusan kelembagaan penyelenggaraan Pemilu, namun berkaitan dengan individu atau orang per orang, pejabat, penyelenggaraan pemilu, baik KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya; • Jimmly Asshidiqie dalam makalah yang disampaikan pada forum rapat pimpinan kepolisan berjudul “Pengenalan tentang DKPP untuk penegakkan huskum” menyatakan, bahwa yang dapat dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, bukan sebagai satu institusi (KPU/Bawaslu), melainkan sebagai orang per orang. Oleh karenanya dengan konstruksi ini, DKPP memang berbeda dengan PTUN atau Mahkamah Konstitusi. DKPP tidak memiliki energi hukum untuk membatalkan sebuah keputusan institusi, namun DKPP hanya menilai sebuah perilaku yang jikalau perilaku tersebut memiliki implikasi kepada proses dan hasil keputusan penyelenggaraan Pemilu yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional peserta Pemilu maka DKPP memiliki kewajiban etis atas nama kehormatan guna meminta restorasi hak konstitusional tersebut. Namun sebagai catatan bahwa putusan DKPP memang berbeda dengan putusan pengadilan yang dapat menilai dan membatalkan produk keputusan kelembagaan secara serta merta. Putusan DKPP sebatas dalam bingkai kehormatan penyelenggaraan Pemilu, di mana hak konstitusional Pemilu tetap harus pada kondisi ekuilibrium. DKPP dapat memperingatkan atau memerintahkan guna melakukan pemulihan hak konstitusional. Itu bukan karena daya paksa eksekutorial putusan yang serta-merta seperti putusan pengadilan atau Mahkamah, namun atas dasar perbuatan sukarela yang melekat pada para 79 penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Perbuatan sukarela dari penyelenggara Pemilu tidak lepas dari realitas dinamika keadaan hukum yang terjadi; • Perbuatan sukarela atas nama kehormatan penyelenggara Pemilu tidak dapat serta-merta melepaskan penyelenggara Pemilu dari kewajiban hukumnya sesuai sumpah jabatannya, yaitu akan menjalankan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang selurus-lurusnya. Oleh karenanya, kerangka peraturan perundang-undangan hingga konstitusi tetap menjadi acuan utama penyelenggara Pemilu. Atas nama kehormatan etis penyelenggara Pemilu harus menindaklanjuti putusan DKPP. Jadi, perilaku yang menyebabkan terjadinya sebuah keputusan memang dapat berubah atas dasar kekuatan sukarela guna menjaga kehormatan penyelenggaraan Pemilu oleh putusan DKPP. Perubahan putusan ini dengan catatan tidak terjadi perubahan keadaan hukum, baik subjek maupun objek penyelenggara Pemilu atau sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Sebagai contoh bahwa dapat saja secara etika dan perilaku terdapat penyelenggara Pemilu yang tidak atau lalai atau tidak profesional melakukan tahapan verifikasi yang mengakibatkan hak konstitusional sebuah pasangan calon dirugikan maka DKPP dapat meminta pemulihan hak konstitusional orang tersebut, namun hal itu tidak terlepas dalam bingkai perbuatan sukarela kepada penyelenggara Pemilu demi kehormatan penyelenggaraan Pemilu. Jikalau tindak lanjut perbuatan sukarela oleh putusan DKPP tersebut terjadi perubahan keadaan hukum, baik subjek atau objek atau terdapat variabel baru maka hal tersebut tetap menjadi otoritas penyelenggara Pemilu. Apabila penyelenggara Pemilu tidak menjalankan putusan DKPP maka tidak serta-merta dapat disimpulkan menentang putusan DKPP. Jadi putusan DKPP tidak dapat ditempatkan secara mudah sebagai relasi kausalitas terhadap proses hasil Pemilu atau Pilkada karena kewenangan DKPP fokus pada perilaku orang perorang bukan pada keputusan kelembagaan. Konstruksi demikian, seirama dengan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 yang menyatakan, “... DKPP hanya memerintahkan Termohon untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon untuk menjadi pasangan calon peserta 80 Pemilukada. Artinya, untuk memulihkan hak konstitusional kedua bakal pasangan calon tersebut, Termohon tidak harus langsung menetapkan kedua bakal pasangan calon tersebut menjadi peserta Pemilukada, tetapi harus melakukan penilaian verifikasi ulang syarat kepesertaan kedua pasangan calon tersebut secara objektif sebagai pasangan calon peserta Pemilukada sehingga hak-hak konstitusionalnya tidak terabaikan”; • Putusan Mahkamah Konstitusi a quo sesungguhnya sejalan dengan konstruksi pemikiran Jimly Asshidiqie sebagaimana dalam makalah tersebut di atas. DKPP dapat dalam putusannya dapat saja menuangkan alasan hukum di dalam rasio desidendi atau pertimbangan putusannya yang secara substantif dapat dipandang sebagai anjuran moral kepada KPU untuk bertindak. Bahkan agar lebih tegas dan mudah dipahami, DKPP dapat pula berinovasi dengan menuangkan advis etik tersebut dalam rumusan amar, sehingga memiliki daya ikat dan daya bimbing yang lebih kuat dan efektif. Konstruksi inilah yang menginspirasi putusan DKPP untuk memulihkan hak konstitusional calon yang dirugikan hak konstitusionalnya. Terhadap hal ini, DKPP dapat memaklumi dan menghormati apabila KPU memulihkan hak konstitusional prinsipal dengan mengubah sendiri keputusannya sebagaimana Putusan DKPP Nomor 140/DKPP/DKE/2/2013; • Oleh karenanya perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi dan DKPP tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan relasi kausalitas dengan hasil Pemilu atau Pilkada. Jikalau serta-merta dikonstruksikan sebagai relasi kausalitas maka jangan sampai pasangan calon presiden sudah terpilih, bahkan sudah dilantik, namun ada pasangan calon lain menjadikan pertimbangan putusan DKPP untuk meruntuhkan hasil Pemilu tersebut. Konstruksi demikian adalah tidak tepat, karena hal itu kesalahan individu penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan funginya; • Oleh karenanya, konstruksi ini dapat dipahami ketika membandingkan pendapat Jimly Asshidiqie bahwa objek perkara di DKPP tidak tergantung pada tempus delicti atau saat kapan suatu perbuatan melanggar kode etik tersebut. Misalnya, meskipun pemilihan kepala daerah sudah berlangsung 2 tahun, tetapi di kemudian hari terbukti adanya perbuatan melanggar kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU maka DKPP tetap berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik 81 yang terjadi 2 tahun yang lalu tersebut. Apabila berdasarkan pemeriksaan Ketua KPU terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka dapat diberhentikan berdasarkan putusan DKPP. Namun, putusan DKPP tersebut tidak dapat dijadikan alasan politik untuk memberhentikan walikota yang telah terpilih bahkan yang telah menjalankan tugasnya, meskipun ketua KPU telah diberhentikan berdasarkan putusan DKPP. Hal ini disebabkan karena persoalan kode etik dalam proses Pilkada yang persoalan perselisihan hasil Pemilu tidak dapat dikaitkan dengan prinsip sebab-akibat atau kausalitas; • Berdasarkan konstruksi tersebut maka putusan DKPP bukan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula objek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Putusan DKPP, hadir bukan untuk meruntuhkan kewibawaan pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, namun putusan DKPP sebenarnya untuk menopang kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak perlu menilai terlalu jauh putusan DKPP karena putusan DKPP berada pada ranah etika yang kekuatan moralnya bersifat sukarela terhadap penyelenggara Pemilu. Perbuatan sukarela harus terikat pada realitas keadaan yang tidak dapat bergerak hanya dengan argumentasi moralitasnya namun harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan DKPP dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk guna untuk mengambil putusan konstitusional, jikalau penyelenggara Pemilu tidak memiliki alasan konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan mengapa mengeluarkan keputusan tersebut; • Misalnya, berdasarkan putusan DKPP, bahwa pasangan calon kepala daerah yang tidak lolos dapat dilakukan verifikasi kembali sesuai prosedur standar kode etik dan perilaku, namun bisa jadi setelah dilakukan verifikasi, hasilnya tetap sama bahwa pasangan tersebut memang tidak dapat dipulihkan hak konstitusionalnya karena ternyata kepengurusan partai politik tingkat pusat tetap memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu untuk menjadi peserta Pilkada. Penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah jabatan, wajib menjalankan Undang- Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya, harus 82 menetapkan pasangan calon yang berhak secara konstitusional berdasarkan hasil verifikasi penyelenggara Pemilu; • Oleh karenanya, menilai perkara tentang persyaratan pasangan calon secara konstitusional harus didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang- undangan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari penyelenggara Pemilu; • Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, bahwa partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung; • Menurut penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya. • Pasal 39 PKPU 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi partai politik atau gabungan partai politik maka partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi; • Pasal 43 ayat (1) PKPU menegaskan bahwa KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama empat belas hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau calon perseorangan dengan ketentuan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota hanya berkewajiban melakukan penilitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi syarat, yaitu KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penilitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan 83 tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor. Lebih lanjut diatur bahwa apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki dua atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, maka dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan; • Ketentuan inilah yang harus menjadi acuan penyelenggaraan Pemilu dalam proses pemenuhan hak konstitusional pasangan calon tertentu. Artinya, verifikasi tetap menjadi penting karena keniscayaan dilaksanakan guna menjaga kehormatan penyelenggaraan Pemilu. Namun bisa jadi terdapat keadaan hukum baru atau keadaan hukum lama yang tadinya tidak jelas, semakin menjadi jelas; • Sebagai penutup, konstitusi memiliki urat nadi bernama daulat rakyat. Oleh karenanya hasil Pilkada sebagai sarana daulat rakyat tidak dapat dianulir oleh asumsi-asumsi yang tidak signifikan, walaupun terbukti ada masalah dalam sebuah proses bangunan daulat rakyat itu. Bagaimana pun hasil daulat rakyat yang sudah terbangun, konstitusi tetap menjaganya karena konstitusi menyadari tidak mungkin ada bangunan daulat rakyat yang sempurna; Selanjutnya, Pihak Terkait juga mengajukan tiga orang saksi yang didengar kesaksiannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Januari 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: SAKSI PIHAK TERKAIT 1. Rouchin • Saksi adalah Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional; • Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah adalah, Ketua: Sri Wahyuni Manalib, S.E., dan Sekretaris: Edrahasia Paun Salaing; • Saksi sebagai Ketua Umum PPRN dalam Pemilukada Kepulauan Talaud Tahun 2013 memberikan rekomendasi kepada Sri Wahyuni Manalib sebagai Calon Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013; 2. Max Decky Sarundaitan 84 • Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud; • Pada tanggal 11 Desember 2013, saksi bersama rombongan Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolres Kepulauan Talaud berangkat ke Desa Riung menuju TPS yang berada di tengah jalan. Pada saat itu, TPS sudah dibuka oleh KPPS yang penyelenggaraan pemungutan suara di Desa Riung tersebut diawasi oleh Panwas, komisioner KPU, Kapolda Sulawesi Utara, Kapolres Kepulauan Talaud dan aparat keamanan lainnya; • Pemilih di Desa Riung menolak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya nihil; 3. Oksan R Manongga • Saksi adalah Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di Desa Riung; • Semenjak masyarakat Desa Riung menolak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2013 dan tanggal 10 Desember 2013 maka saksi memilih berdiam diri di dalam rumah. Saksi tidak berani keluar rumah mendekati kotak suara untuk menghindari kerusuhan; • Pada tanggal 11 Desember 2013, KPPS membuka kotak suara di tengah jalan. Pada saat itu, tidak ada pencoblosan sebab mulai kotak suara dibuka sampai kotak suara ditutup tidak ada pemilih yang datang untuk menggunakan hak pilihnya; [2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Januari 20114. Oleh karena keterangan tertulis Panawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut diserahkan setelah selesainya persidangan dalam perkara a quo maka Mahkamah mengesampingkan/mengabaikan keterangan tertulis Panwaslu dimaksud; [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 85 tanggal 22 Januari 2014, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya; [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang 86 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 87 Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang- undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang; Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat 88 atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata- nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang; Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu 89 atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008); Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dalam Eksepsi [3.6] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dari Pihak Terkait, mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan 90 Pihak Terkait, serta membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, untuk menentukan apakah Pemohon memiliki atau tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan: Pasal 1 angka 7: “Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”; Pasal 3: (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada; Dengan demikian yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada”. Pemohon bukanlah pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, bertanggal 13 Agustus 2010, menyatakan sebagai berikut: “... Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;” 91 Selanjutnya, Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D- VIII/2010, tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 11 April 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat: 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada; 2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu; [3.7] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dengan membiarkan dan membenarkan kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu dengan menetapkan Pasangan Calon Sri Wahyumi Maria Manalip dan Petrus Simon Tuange sebagai pasangan calon sah yang direkomendasikan oleh PPRN padahal menurut Pemohon justru Pemohonlah yang mendapatkan rekomendasi yang sah dari PPRN; [3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut: 1. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan surat Nomor 300/KPU- TLD/VIII/2013 perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Pleno KPU Kab. Kepl. 92 Talaud, tanggal 10 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai PPRN dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan (vide bukti P-4=bukti T-7=bukti PT-11); 2. Terhadap tindakan Termohon yang mengeluarkan surat Nomor 300/KPU- TLD/VIII/2013 tersebut, Pemohon mengadukan kepada DKPP dan telah diputus oleh DKPP dalam Putusan Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE- II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 1 Oktober 2013 sebagai berikut: Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa “Pemberhentian Tetap” kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV atas nama Sdr. Melky Buatasik, SP., M.Si., Sdr. T.H. Pinilas, S.Th., dan Sdri. Magdalena Ananda, S.Pd.; 3. Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdr. Mexny Tamaroba, S.H.; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggung jawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan putusan ini; dan 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. (vide bukti P-5=bukti T-1=bukti PT-9) 3. Menindaklanjuti Putusan DKPP tersebut, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 13 Oktober 2013 (vide bukti P- 6=bukti T-8); 4. Termohon melakukan verifikasi ulang baik administrasi maupun faktual terhadap tiga Bakal Pasangan Calon yaitu Bakal Pasangan Calon Eben Haiser Sasea, Bakal Pasangan Calon Alex Ring, dan Pemohon; 5. Bahwa terkait hasil verifikasi mengenai kelengkapan syarat pencalonan Pemohon, pada tanggal 30 Oktober 2013, Termohon melakukan verifikasi faktual kepada 93 DPP PPRN di Jakarta (vide bukti T-17) dan verifikasi faktual kepada DPW PPRN di Sulawesi Utara pada tanggal 4 November 2013 (vide bukti T-18); 6. Terhadap hasil verifikasi tersebut, Termohon melalui surat Nomor 20/KPU-Prov- 023/TLD/XI/2013, tanggal 5 November 2013 memberitahukan kepada Pemohon untuk segera memperbaiki dan melengkapi hasil penelitian pemenuhan syarat calon dari partai gabungan paling lambat tanggal 12 November 2013 (vide bukti P- 9=bukti T-12); 7. Pada tanggal 12 November 2013, Pemohon mengirimkan surat keterangan atas nama Pemohon melalui surat elektronik (e-mail) (vide bukti P-11a dan bukti P- 11d); 8. Pada tanggal 13 November 2013, Termohon melakukan verifikasi kepada Dr. Sutan Raja D.L. Sitorus selaku pemrakarsa dan pendiri utama PPRN sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina mengenai keabsahan kepengurusan DPW Sulawesi Utara PPRN (vide bukti T-20); 9. Pada tanggal 14 November 2013, Pemohon menyerahkan berkas “Tidak Memiliki Utang” atas nama Irene B. Riung (vide bukti T-21); 10. Pada tanggal 18 November 2013, Pemohon menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati berupa Model BB7-KWK.KPU dan BB9-KWK.KPU (vide bukti P-12a); 11. Pada tanggal 19 November 2013, Termohon mengirimkan surat Nomor 33/KPU- PROV-023/TLD/XI/2013 ditujukan kepada Partai Pengusung Pemohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD dan keterlambatan Pemohon menyerahkan berkas pencalonan (vide bukti P-12b); [3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012), Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: 94 1. Bahwa Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 9/2012 mengatur bahwa keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART untuk mengajukan bakal pasangan calon merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Lebih lanjut, Pasal 63 ayat (2) PKPU 9/2012 mengatur bahwa keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain tersebut menjadi dasar bagi KPU provinsi/kabupaten/kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon; 2. Bahwa mengenai kepengurusan PPRN yang sah, setelah mempersandingkan bukti serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah Menemukan fakta sebagai berikut: ‐ Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 17.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016, tanggal 19 Desember 2011 menetapkan bahwa kepengurusan yang resmi di tingkat pusat adalah kepengurusan H. Rouchin sebagai Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal (vide bukti T-50); ‐ Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 16 Juli 2013 menetapkan bahwa kepengurusan yang resmi di tingkat kabupaten adalah kepengurusan Sri Wahyumi M. Manalip, S.E. sebagai Ketua dan Eklesia Puansalaing sebagai Sekretaris (vide bukti T-16=bukti PT-8 dan keterangan saksi Pihak Terkait bernama H. Rouchin); ‐ Surat DPP PPRN Nomor 080/SP/DPP-PPRN/VIII/2013 tentang Penegasan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 13 Agustus 2013, pada pokoknya menyatakan bahwa kepengurusan DPD PPRN yang sah adalah berdasarkan Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 0130/SK/DPP- 95 PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 16 Juli 2013, dengan Sri Wahyumi M. Manalip, S.E. sebagai Ketua dan Eklesia Puansalaing sebagai Sekretaris (vide bukti PT-14); ‐ Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi yang menerangkan tentang kepengurusan PPRN yang sah; 3. Bahwa mengenai dua surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh PPRN yaitu kepada Pemohon dan Pihak Terkait, setelah mempersandingkan bukti serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: - Surat Rekomendasi DPP PPRN Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, ditandatangani oleh H. Rouchin selaku Ketua Umum dan Joller Sitorus selaku Sekretaris Jenderal, serta diketahui oleh Dr. Sutan Raja DL. Sitorus selaku Ketua Dewan Pembina (vide bukti T-30=bukti T- 53=bukti PT-9); - Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi yang menerangkan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh PPRN yaitu melalui Surat Keputusan DPW PPRN Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/DPW- PPRN/VII/2013 adalah benar dikeluarkan oleh DPW yang sah untuk mencalonkan Pemohon; - Surat Pernyataan dan Klarifikasi DPP PPRN Nomor 015/KET/DPP- PPRN/IX/2013, tanggal 12 September 2013, menyatakan antara lain, Kepengurusan DPD-PPRN Kepulauan Talaud dalam Surat Keputusan DPW- PPRN Propinsi Sulawesi Utara Nomor 002/DPW-PPRN/VII/2013, tanggal 02 Juli 2013 adalah tidak sah; Bahwa bukti Termohon bertanda bukti T-17 berupa Berita Acara tentang Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), tanggal 30-10 tahun dua ribu tiga belas, antara lain menyatakan bahwa Termohon telah melakukan 96 verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen pencalonan PPRN di Kantor DPP PPRN. Dari hasil klarifikasi tersebut, Ketua menyatakan antara lain, Surat Rekomendasi PPRN untuk mendukung Sri Wahyumi Manalip, S.E. (Pihak Terkait) melalui Surat Rekomendasi DPP PPRN Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 adalah benar. Hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Pihak Terkait bernama H. Rouchin. Dengan demikian telah ternyata bahwa dukungan PPRN adalah untuk Pihak Terkait; [3.10] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi terkait kepengurusan dan rekomendasi Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum; [3.11] Menimbang bahwa terhadap bukti Pemohon yang bertanda bukti P-11a dan bukti P-11d berupa bukti pengajuan dokumen pencalonan yang diajukan Pemohon melalui surat elektronik (e-mail) bertanggal 12 November 2013, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 69 huruf e PKPU 9/2012 menyatakan bahwa, “Dalam pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari partai politik atau gabungan partai politik, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bertugas: memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d, kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon”. Mengenai hal tersebut, menurut Mahkamah, pengajuan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dimaksud. Pemohon tidak menyampaikan alat bukti tertulis berupa tanda bukti penerimaan berkas syarat pengajuan Pemohon kecuali fotokopi pengiriman surat elektronik (e-mail) bertanggal 12 November 2013 yang ditujukan kepada Termohon. Adapun bukti Pemohon bertanda bukti P-12a berupa Berita Acara Nomor 347/BA/KPU-TLD/XI/2013, tanggal delapan belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, menerangkan yang pada pokoknya Pemohon menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon 97 Bupati dari partai gabungan tidak sesuai jadwal tahapan (terlambat). Selanjutnya berdasarkan bukti Termohon bertanda bukti T-21 berupa Tanda Terima, bertanggal 14 November 2013 menerangkan bahwa Termohon telah menerima berkas “Tidak Memiliki Utang” atas nama Irene Bernetje Riung. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 a quo, jadwal tahapan untuk memperbaiki dan melengkapi berkas syarat pencalonan adalah tanggal 6 November 2013 sampai dengan 12 November 2013 (vide bukti T-8). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon telah menyerahkan berkas syarat pencalonan Pemohon melampaui batas yang telah ditetapkan yaitu 12 November 2013; [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 13 Oktober 2013, tanpa mencabut Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU- TLD/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013, menurut Mahkamah, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 a quo pada bagian Menetapkan, Kesembilan, menyatakan, “Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengatur hal yang sama sepanjang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku” (vide bukti T- 8). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa Termohon telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu 98 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. Terlebih lagi, Termohon telah beritikad baik melaksanakan verifikasi ulang bukan hanya terhadap Pemohon namun juga terhadap berkas pencalonan dua bakal pasangan calon lainnya pascaputusan DKPP Nomor 98/DKPP- PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 1 Oktober 2013. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan; [3.14] Menimbang bahwa terkait dalil Pemohon lainnya, menurut Mahkamah, dalil tersebut merupakan bagian dari pokok permohonan, oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) adalah beralasan menurut hukum; [4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 99 Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Dalam Pokok Permohonan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.45 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, 100 serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya. KETUA, ttd. Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Ahmad Fadlil Sumadi ttd. Maria Farida Indrati ttd. Muhammad Alim ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia