PUU
Tahun 2026
199/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon: Qosdus Sabil
Tanggal Putusan: 2026-06-29T14:08:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 199/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Qosdus Sabil, SP., M.Si.
Pekerjaan
:
Dosen
Alamat
:
Perum Griya Satwika Telkom Blok C-4/13 RT/RW
006/014, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat
Timur, Kota Tangerang Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Pijar
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Perumahan Graha Pondok Kacang Blok I/6, Pondok
Aren, Tangerang Selatan, Banten
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Muhammad Iqbal Ramadhan
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Dukuh Panggir V Nomor 18, Kebon Jati, Tanah
Abang, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
2
4. Nama
:
Riswan Zain Fanath
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Mujair RT/RW 007/000, Kelurahan Ampera,
Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV;
5. Nama
:
Rafli Akbar Ferdiansyah
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Pualam Raya Nomor 34A, RT/RW 018/002,
Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota
Madya Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon V;
6. Nama
:
Haris Akbar A Fatah
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Kedung Gede, RT/RW 001/001, Kelurahan Setia
Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon VI;
7. Nama
:
Dimas Adi Prayoga
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
KP Baru, RT/RW 004/000, Kelurahan Jurumudi,
Kecamatan Benda, Kota Tangerang
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VII;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai -----------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 24 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 2 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
3
Nomor 197/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Juni 2026 dengan Nomor
199/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal
22 Juni 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan,
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik dan memutus perselisihan tentang hasiil pemilihan umum”.
Selanjutnya ayat (2) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan
putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan,
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk
(a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,
untuk
a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4
tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan menyatakan bahwa
“dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata
Beracara
dalam
Perkara
Pengujian
Undang-Undang
(selanjutnya disebut “PMK 7/2025”) menyatakan objek permohonan
pengujian Undang-Undang adalah Undang-Undang dan/atau Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
7. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili
perkara pengujian Pasal 132 ayat (1) UU MD3 Jo. Pasal 132 ayat (2) UU MD3
8. Bahwa objek para Pemohon a quo merupakan Undang-Undang sehingga
pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
9. Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengajukan
permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang mengangap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang,
yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara”.
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan
hak konstitusi adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945”;
11. Bahwa kedudukan Pemohon dinyatakan juga dalam Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
5
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) yang menyatakan:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang atau perppu, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama
b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau d. Lembaga negara.
12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan
Nomor 11/PU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
a. Ada hak dan /atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian Konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. Ada
hubungan
sebab-akibat
(causal-verband)
antara
kerugian
Konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang
dimohonkan pengujian; dan
e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi.
A. Kualifikasi Para Pemohon
14. Bahwa para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa Pemohon I merupakan Pengurus Majelis Lingkungan Hidup (MLH)
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode Tahun 2022–2027 yang aktif
melakukan advokasi kebijakan publik, pemantauan kinerja lembaga negara,
6
termasuk DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan. Selain Pemohon I juga pernah menjadi Tenaga Ahli MKD DPR
RI sehingga mengetahui persis bagaimana MKD menjalankan tugas, pokok
dan fungsinya.
16. Bahwa dalam menjalankan aktivitas organisasi tersebut, Pemohon I secara
aktif mengikuti, mengkritisi, dan mengawasi perilaku serta tindakan anggota
DPR yang berkaitan dengan kepentingan publik.
17. Bahwa Pemohon I memiliki kepentingan konstitusional untuk mengetahui dan
mengawasi proses penegakan etik terhadap anggota DPR yang diduga
melakukan pelanggaran kode etik.
18. Bahwa Pemohon I sewaktu-waktu berpotensi menjadi pengadu kepada
Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang
dilakukan anggota DPR RI.
19. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan
Pemohon VII memiliki kepentingan konstitusional untuk mengetahui dan
mengawasi proses penegakan etik terhadap anggota DPR yang diduga
melakukan pelanggaran kode etik.
20. Bahwa Pemohon II dan Pemohon VII merupakan mahasiswa aktif yang
sedang belajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang dan Fakultas
Hukum Universitas Pamulang saat ini sedang menjalani magang di Lembaga
Bantuan
Hukum
dan
Advokasi
Publik
(LBHAP
Pimpinan
Pusat
Muhammadiyah), sedangkan Pemohon III adalah Mahasiswa Universitas
Open University Jurusan Psikologi Islam, yang juga aktif mengikuti kegiatan-
kegiatan di LBHAP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sementara Pemohon IV,
Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII adalah mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Prof Dr. HAMKA (UHAMKA) dan Fakultas Hukum
Universitas Pamulang secara sosiologis dan historis memiliki fungsi sebagai
moral force, agent of change, dan agent of social control dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
21. Bahwa fungsi tersebut merupakan bentuk partisipasi konstitusional warga
negara sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
22. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan
Pemohon VII aktif mengikuti perkembangan kebijakan publik dan perilaku
penyelenggara negara, termasuk anggota DPR RI.
7
23. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan
Pemohon VII juga berpotensi menjadi pengadu kepada Mahkamah
Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI.
B. Kerugian Konstitusional Para Pemohon
24. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, suatu kerugian
konstitusional agar dapat dijadikan dasar kedudukan hukum (legal standing)
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
24. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dijamin oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin prinsip
kedaulatan rakyat;
b. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap
orang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam
membangun masyarakat, bangsa, dan negara;
c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
d. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak untuk
memperoleh informasi.
8
25. Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan oleh
berlakunya Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2019.
26. Bahwa berlakunya norma a quo mengakibatkan para Pemohon kehilangan
akses untuk mengetahui jalannya pemeriksaan dugaan pelanggaran etik
anggota DPR.
27. Bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pengawasan publik terhadap
proses pemeriksaan dan penegakan kode etik anggota DPR.
28. Bahwa apabila para Pemohon menjadi pengadu dalam perkara pelanggaran
etik anggota DPR, para Pemohon tidak dapat mengawasi secara memadai
proses pemeriksaan atas pengaduan yang diajukannya.
29. Bahwa ketertutupan dan kerahasiaan yang bersifat absolut tersebut
menyebabkan hak para Pemohon untuk memperoleh informasi yang
berkaitan dengan akuntabilitas anggota DPR sebagai pejabat public,
potensial hilang.
30. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon bersifat potensial menurut
penalaran yang wajar (reasonable certainty).
31. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas antara
berlakunya Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2019 dengan kerugian konstitusional yang dialami para
Pemohon.
32. Bahwa Pemohon I sebagai warga negara sekaligus Pengurus Majelis
Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang aktif melakukan
pemantauan terhadap kebijakan dan perilaku penyelenggara negara,
memiliki kepentingan konstitusional untuk memperoleh informasi mengenai
proses penegakan kode etik anggota DPR sebagai pejabat publik.
33. Bahwa Pemohon I juga berpotensi menjadi pelapor atau pengadu kepada
Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran kode etik anggota
9
DPR yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun kebijakan publik
yang menjadi perhatian masyarakat.
34. Bahwa dengan berlakunya Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3,
Pemohon I kehilangan kesempatan untuk mengetahui, mengawasi, dan
memastikan apakah laporan yang diajukan diproses secara transparan,
independen, dan akuntabel karena seluruh proses persidangan dilakukan
secara tertutup dan seluruh informasi yang diperoleh dalam persidangan
wajib dirahasiakan.
35. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan
Pemohon VII sebagai mahasiswa yang memiliki fungsi moral force, agent of
change, dan agent of social control juga memiliki kepentingan konstitusional
untuk melakukan pengawasan terhadap integritas dan akuntabilitas anggota
DPR sebagai wakil rakyat.
36. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan
Pemohon VII berpotensi menjadi pengadu kepada Mahkamah Kehormatan
Dewan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukan anggota DPR.
37. Bahwa keberlakuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 mengakibatkan
Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan
Pemohon VII tidak dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai
proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik anggota DPR serta tidak dapat
menjalankan fungsi pengawasan sosial secara efektif terhadap proses
penegakan kode etik tersebut.
38. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon bukanlah kerugian yang
bersifat abstrak atau hipotetis semata, melainkan kerugian yang setidak-
tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar (reasonable
certainty), karena Para Pemohon sewaktu-waktu dapat menjadi pelapor atau
pengadu dalam perkara etik anggota DPR dan secara langsung terdampak
oleh berlakunya norma a quo.
39. Bahwa hubungan sebab akibat (causal verband) tersebut tampak nyata
karena kerugian konstitusional Para Pemohon lahir secara langsung akibat
diberlakukannya
norma
yang
mewajibkan
persidangan
Mahkamah
Kehormatan Dewan dilakukan secara tertutup dan mewajibkan kerahasiaan
seluruh informasi yang diperoleh dalam persidangan.
10
40. Bahwa seandainya norma Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 dimaknai
secara konstitusional bahwa persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan
terbuka untuk umum sebagaimana persidangan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP), maka Para Pemohon dapat menjalankan hak
konstitusionalnya untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam
pengawasan terhadap penyelenggara negara, serta mengawasi tindak lanjut
atas laporan yang diajukannya.
41. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat yang nyata dan
langsung antara berlakunya Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 dengan
kerugian konstitusional Para Pemohon.
42. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo dan
menyatakan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa persidangan
Mahkamah Kehormatan Dewan terbuka untuk umum sebagaimana
persidangan DKPP, maka kerugian konstitusional para Pemohon akan
dipulihkan karena para Pemohon dapat kembali menggunakan hak
konstitusionalnya untuk memperoleh informasi, melakukan pengawasan
publik, serta berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap integritas
anggota DPR sebagai wakil rakyat.
Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a quo.
III. OBJEK PERMOHONAN
43. Bahwa objek pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 132 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga
atas
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2014
tentang
Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6396), yang berbunyi:
11
Pasal 132 ayat (1): “Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat tertutup”.
Pasal 132 ayat (2): “Mahkamah Kehormatan Dewan wajib menjaga
kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang Mahkamah Kehormatan
Dewan”.
IV. BATU UJI
44. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 132 ayat (1) dan ayat
(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai berikut:
1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Bahwa ketentuan ini merupakan dasar konstitusional prinsip kedaulatan
rakyat yang menghendaki seluruh lembaga negara, termasuk DPR dan
Mahkamah
Kehormatan
Dewan
(MKD),
menjalankan
fungsi
dan
kewenangannya secara akuntabel kepada rakyat sebagai pemegang
kedaulatan.
2) Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
Bahwa norma ini menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk melakukan pengawasan
terhadap
penyelenggara
negara
dan
memperjuangkan
tata
kelola
pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
3) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Bahwa norma ini menjamin adanya mekanisme penyelenggaraan negara
yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum yang adil,
12
termasuk dalam proses pemeriksaan dan penegakan kode etik terhadap
anggota DPR.
4) Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Bahwa norma ini menjamin hak konstitusional warga negara untuk
memperoleh
informasi,
termasuk
informasi
mengenai
proses
pertanggungjawaban etik anggota DPR sebagai pejabat publik yang
menjalankan mandat rakyat.
5) Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Dalam menjalankan
hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis”.
Bahwa Pasal 28J ayat (2) merupakan batu uji yang penting karena
Mahkamah Konstitusi secara konsisten menggunakan norma ini untuk
menilai apakah suatu pembatasan hak konstitusional memenuhi prinsip
legitimate aim, necessity, dan proportionality.
Dalam perkara a quo, para Pemohon tidak mempersoalkan adanya
pembatasan berupa sidang tertutup, melainkan mempersoalkan ketertutupan
dan kerahasiaan yang bersifat absolut tanpa pengecualian, sehingga
pembatasan tersebut tidak lagi proporsional dalam masyarakat demokratis.
V. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
A. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 Bertentangan Dengan Prinsip
Kedaulatan Rakyat Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
45. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
13
46. Bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memperoleh
legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum.
47. Bahwa anggota DPR menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan
fungsi pengawasan atas nama rakyat dan untuk kepentingan rakyat.
48. Bahwa
sebagai
pemegang
mandat
rakyat,
anggota
DPR
wajib
mempertanggungjawabkan perilaku, integritas, dan pelaksanaan tugasnya
kepada rakyat.
49. Bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan alat kelengkapan
DPR yang dibentuk untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan
kredibilitas DPR melalui penegakan kode etik anggota DPR.
50. Bahwa proses penegakan kode etik anggota DPR pada hakikatnya
merupakan mekanisme pertanggungjawaban publik yang tidak dapat
dilepaskan dari prinsip kedaulatan rakyat.
51. Bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 yang mewajibkan
sidang MKD dilakukan secara tertutup dan mewajibkan kerahasiaan
informasi yang diperoleh dalam sidang telah menutup akses rakyat untuk
mengetahui bagaimana proses pertanggungjawaban etik wakil-wakilnya
dilaksanakan.
52. Bahwa akibatnya rakyat tidak dapat melakukan pengawasan terhadap proses
penegakan etik yang dilakukan oleh MKD.
53. Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat
sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
B. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 Bertentangan Dengan Hak
Partisipasi Warga Negara
54. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang
berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
55. Bahwa hak untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara mencakup
hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap
penyelenggara negara.
56. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang secara aktif
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan berpotensi
menjadi pelapor dalam perkara pelanggaran kode etik anggota DPR.
14
57. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap anggota DPR
tidak dapat dilakukan secara efektif apabila seluruh proses pemeriksaan etik
dilakukan secara tertutup.
58. Bahwa ketertutupan tersebut menghambat fungsi masyarakat sebagai social
control terhadap lembaga perwakilan rakyat.
59. Bahwa dengan demikian Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 telah
mengurangi hak partisipasi warga negara yang dijamin oleh Pasal 28C ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945.
C. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 Bertentangan Dengan Hak
Memperoleh Informasi
46. Bahwa Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
47. Bahwa informasi mengenai integritas dan pertanggungjawaban etik anggota
DPR merupakan informasi yang memiliki kepentingan publik yang sangat
tinggi.
48. Bahwa anggota DPR merupakan pejabat publik yang menjalankan fungsi
konstitusional dan menggunakan kewenangan yang bersumber dari rakyat.
49. Bahwa rakyat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana proses penegakan
kode etik terhadap anggota DPR dilaksanakan.
50. Bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 telah menutup
akses masyarakat terhadap informasi mengenai proses pemeriksaan etik
anggota DPR.
47. Bahwa pembatasan tersebut tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan
informasi dalam negara demokrasi dan negara hukum.
48. Bahwa oleh karena itu Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 bertentangan
dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
D. Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
(Kepastian Hukum Yang Adil Dan Akuntabilitas Penegakan Etik)
49. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
15
50. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil tidak hanya menuntut adanya
prosedur penegakan hukum dan penegakan etik, tetapi juga menuntut agar
prosedur tersebut dapat diawasi secara objektif oleh publik sehingga
menghasilkan akuntabilitas.
51. Bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 mewajibkan
seluruh persidangan MKD dilakukan secara tertutup dan seluruh informasi
yang diperoleh dalam persidangan dirahasiakan tanpa pengecualian.
52. Bahwa akibatnya masyarakat, pelapor, maupun pihak yang berkepentingan
tidak dapat mengetahui apakah proses pemeriksaan dilaksanakan secara
independen, imparsial, dan sesuai dengan prinsip due process.
53. Bahwa ketertutupan yang bersifat absolut tersebut berpotensi menimbulkan
ketidakpastian mengenai proses dan kualitas penegakan kode etik anggota
DPR.
54. Bahwa oleh karena itu Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
E. Bertentangan Dengan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 (Pembatasan
Hak Yang Tidak Proporsional)
55. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan
bahwa pembatasan hak konstitusional hanya dapat dibenarkan apabila
memenuhi tujuan yang sah (legitimate aim), kebutuhan yang nyata
(necessity), dan proporsionalitas (proportionality).
56. Bahwa para Pemohon memahami bahwa dalam perkara tertentu
dimungkinkan
adanya
pembatasan
keterbukaan
persidangan
untuk
melindungi saksi, pelapor, korban, atau kepentingan hukum tertentu.
57. Namun demikian, Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 tidak mengatur
pembatasan yang bersifat terbatas dan proporsional, melainkan menetapkan
ketertutupan persidangan dan kerahasiaan informasi secara menyeluruh
tanpa pengecualian.
58. Bahwa pembatasan yang bersifat absolut tersebut menghilangkan hak
masyarakat untuk memperoleh informasi dan melakukan pengawasan
terhadap proses penegakan kode etik anggota DPR.
59. Bahwa tujuan perlindungan terhadap pihak tertentu sesungguhnya dapat
dicapai melalui cara yang lebih proporsional, misalnya dengan membuka
persidangan untuk umum namun tetap merahasiakan identitas atau informasi
16
tertentu yang berkaitan dengan saksi, korban, pelapor, atau kepentingan
hukum yang sah. Dengan demikian ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2)
UU MD3 tidak memenuhi prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud
Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
E. Persamaan Kedudukan MKD Dan DKPP Dalam Penegakan Etik Pejabat
Publik
60. Bahwa anggota DPR dan penyelenggara pemilu sama-sama merupakan
pejabat publik yang memperoleh kewenangan dari konstitusi dan
menjalankan fungsi publik.
61. Bahwa anggota DPR memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum
sebagaimana penyelenggara pemilu menjalankan fungsi konstitusional untuk
menjaga kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilu yang
demokratis.
62. Bahwa baik MKD maupun DKPP merupakan lembaga yang menjalankan
fungsi penegakan kode etik terhadap pejabat publik.
63. Bahwa proses pemeriksaan etik terhadap pejabat publik pada hakikatnya
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban
kepada
masyarakat
atas
kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.
64. Bahwa oleh karena itu prinsip dasar yang berlaku dalam penegakan etik
pejabat publik haruslah menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan
pengawasan publik.
E. Keterbukaan Sidang DKPP Menunjukkan Bahwa Sidang Etik Pejabat
Publik Dapat Dilaksanakan Secara Terbuka
65. Bahwa sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
dilaksanakan secara terbuka untuk umum karena menyangkut integritas
pejabat publik yang menjalankan fungsi demokrasi.
66. Bahwa masyarakat dapat menghadiri, menyaksikan, dan mengawasi
jalannya persidangan DKPP.
67. Bahwa keterbukaan sidang DKPP telah menjadi praktik ketatanegaraan yang
diterima dan berjalan efektif dalam sistem demokrasi Indonesia.
68. Bahwa
keterbukaan
tersebut
tidak
menghilangkan
independensi
pemeriksaan maupun kewenangan DKPP dalam menjatuhkan putusan etik.
69. Bahwa keterbukaan tersebut juga tidak mengurangi perlindungan hak-hak
teradu maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pemeriksaan.
17
70. Bahwa justru keterbukaan sidang DKPP meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap proses penegakan etik pejabat publik.
71. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan persidangan etik
bukanlah ancaman bagi penegakan kode etik, melainkan instrumen untuk
memperkuat legitimasi dan akuntabilitas lembaga penegak etik.
F. Tidak Terdapat Alasan Konstitusional Yang Rasional Untuk Menutup
Sidang MKD
72. Bahwa anggota DPR memiliki kedudukan yang sangat strategis karena
menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang
berdampak langsung terhadap hak-hak konstitusional seluruh rakyat
Indonesia.
73. Bahwa kedudukan anggota DPR tentu-nya lebih strategis dan menjadi
lembaga utama dalam trias politica, bila dibandingkan penyelenggara pemilu
yang diperiksa oleh DKPP.
74. Bahwa apabila penyelenggara pemilu sebagai pejabat publik dapat diperiksa
dalam sidang etik yang terbuka untuk umum, maka tidak terdapat alasan
konstitusional yang rasional untuk memperlakukan proses penegakan etik
anggota DPR secara lebih tertutup.
75. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan
konstitusional yang nyata dan justru menimbulkan kesan adanya
perlindungan berlebihan terhadap anggota DPR.
76. Bahwa dalam negara demokrasi, semakin besar kewenangan yang dimiliki
pejabat publik, semakin tinggi pula tuntutan transparansi dan akuntabilitas
yang harus dipenuhi.
77. Bahwa oleh karena itu prinsip keterbukaan yang berlaku dalam persidangan
DKPP seharusnya juga berlaku dalam persidangan Mahkamah Kehormatan
Dewan.
VI. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, para Pemohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
18
2. Menyatakan Pasal 132 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terbuka untuk umum”.
3. Menyatakan Pasal 132 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Kerahasiaan hanya berlaku terhadap informasi tertentu yang
ditetapkan untuk melindungi saksi, korban, pelapor, atau kepentingan hukum
yang sah”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Qosdus Sabil SP, M.SI
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pijar;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Muhammad Iqbal
Ramadhan;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Riswan Zain Fanath;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Rafli Akbar Ferdiansyah;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Haris Akbar A Fatah;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Dimas Adi Prayoga;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Biodata a.n. Pijar;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa International Open University
a.n. Muhammad Iqbal Ramadhan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. Hamka a.n. Riswan Zain Fanath;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. Hamka a.n. Rafli Akbar Ferdiansyah;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. Hamka a.n. Haris Akbar A Fatah;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Pamulang a.n.
Dimas Adi Prayoga.
19
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut
UU MD3) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang menguji
permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
20
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan
Pemohon pada tanggal 11 Juni 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan
Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025),
Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki
sistematika permohonan dan substansi sistematika dimaksud, yaitu ihwal
berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan
permohonan (posita) khusus pertentangan antara norma yang dimohonkan
pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan memperjelas
hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025
[vide Risalah Sidang, tanggal 11 Juni 2026, hlm. 17-30]. Terhadap nasihat yang
disampaikan Mahkamah, para Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki
permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 11 Juni 2026, yaitu
hingga paling lama tanggal 24 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas
waktu dimaksud, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang
diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2026. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juni
2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda
mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya, perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-
paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah menilai keterpenuhan syarat formil
suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan
Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian
mengenai
perihal
yang
menjadi
dasar
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
21
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
[3.3.3]
Bahwa terhadap syarat formil suatu permohonan, in casu sistematika
permohonan a quo, permohonan para Pemohon disusun tidak sesuai dengan
sistematika permohonan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1)
PMK 7/2025. Sekalipun tidak disusun sesuai dengan sistematika permohonan,
Mahkamah juga menilai perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak
hanya semata-mata pada sistematika an sich, tetapi juga menilai dari keterpenuhan
dan ketepatan isi/substansi masing-masing bagian sistematika dimaksud.
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan uraian pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf
[3.3.3] tersebut di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo,
Mahkamah menemukan fakta hukum antara lain, pada bagian uraian alasan-alasan
permohonan (posita), para Pemohon pada pokoknya menguraikan norma Pasal 132
ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Setelah
mencermati bangunan argumentasi para Pemohon dalam kaitan tersebut,
Mahkamah tidak menemukan uraian pertentangan norma Pasal 132 ayat (1) dan
ayat (2) UU MD3 dengan UUD NRI Tahun 1945 secara jelas dan memadai. Dalam
hal ini, para Pemohon hanya menyebutkan menguji konstitusionalitas norma Pasal
132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (2),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada
bagian uraian alasan-alasan permohonan [vide Permohonan, hlm. 13-18]. Bahkan,
uraian dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 dimaksud, ditempatkan secara
terpisah dari alasan-alasan permohonan [vide Permohonan, hlm. 11-13]. Sesuai
dengan ketentuan hukum acara, untuk menunjukkan adanya pertentangan antara
norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, pada bagian alasan-
22
alasan permohonan (posita), norma yang dimohonkan pengujian harus
dikontestasikan atau dipertentangkan dengan dasar pengujian dalam UUD NRI
Tahun 1945. Dalam permohonan a quo, para Pemohon tidak melakukan hal
demikian karena meletakkan dasar pengujian pada bagian yang terpisah dari
alasan-alasan. Akibatnya, Mahkamah kesulitan menilai ada-tidaknya pertentangan
antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI
Tahun 1945. Kalaupun para Pemohon menyebutkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C
ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
pada alasan-alasan permohonan, namun para Pemohon tidak menguraikan dengan
jelas dan memadai pertentangan dimaksud. Padahal, uraian pertentangan antara
norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun
1945 merupakan hal yang esensial dan menjadi dasar bagi Mahkamah untuk menilai
ada-tidaknya pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan tidak adanya
alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma
yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945,
tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para
Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
23
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni,
tahun dua ribu dua puluh enam selesai diucapkan pukul 14.08 WIB oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
24
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ida Ria Tambunan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU MD3) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 20 [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan Pemohon pada tanggal 11 Juni 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan dan substansi sistematika dimaksud, yaitu ihwal berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita) khusus pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan memperjelas hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 11 Juni 2026, hlm. 17-30]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, para Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 11 Juni 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 24 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2026. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juni 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. 21 Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap syarat formil suatu permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, permohonan para Pemohon disusun tidak sesuai dengan sistematika permohonan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Sekalipun tidak disusun sesuai dengan sistematika permohonan, Mahkamah juga menilai perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika an sich, tetapi juga menilai dari keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi masing-masing bagian sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa berdasarkan uraian pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta hukum antara lain, pada bagian uraian alasan-alasan permohonan (posita), para Pemohon pada pokoknya menguraikan norma Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Setelah mencermati bangunan argumentasi para Pemohon dalam kaitan tersebut, Mahkamah tidak menemukan uraian pertentangan norma Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 dengan UUD NRI Tahun 1945 secara jelas dan memadai. Dalam hal ini, para Pemohon hanya menyebutkan menguji konstitusionalitas norma Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada bagian uraian alasan-alasan permohonan [vide Permohonan, hlm. 13-18]. Bahkan, uraian dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 dimaksud, ditempatkan secara terpisah dari alasan-alasan permohonan [vide Permohonan, hlm. 11-13]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, untuk menunjukkan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, pada bagian alasan- 22 alasan permohonan (posita), norma yang dimohonkan pengujian harus dikontestasikan atau dipertentangkan dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan a quo, para Pemohon tidak melakukan hal demikian karena meletakkan dasar pengujian pada bagian yang terpisah dari alasan-alasan. Akibatnya, Mahkamah kesulitan menilai ada-tidaknya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Kalaupun para Pemohon menyebutkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada alasan-alasan permohonan, namun para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan memadai pertentangan dimaksud. Padahal, uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal yang esensial dan menjadi dasar bagi Mahkamah untuk menilai ada-tidaknya pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan tidak adanya alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai
